74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (1)

SEPANJANG 74 tahun Indonesia merdeka, rakyat Indonesia ganti berganti hidup bersama 7 presiden. Bersama mereka, rakyat bisa tertawa, tetapi mungkin lebih banyak terpaksa menangis dalam ketidakberhasilan mencapai cita-cita dan impian dalam Indonesia merdeka.

Dari tujuh Presiden itu, ada yang memerintah selama 20 tahun dan 32 tahun, yakni Soekarno dan Soeharto, dan sebaliknya ada yang berada pada posisinya ibarat hanya seumur jagung, yakni BJ Habibie. Sedang Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Puteri harus berbagi separuh-separuh periode 5 tahun. Dan ada pula yang menjalaninya selama 10 tahun –dua periode, batas maksimal yang diperbolehkan UUD hasil amandemen– yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Meski berkali-kali berada dalam bayang-bayang ‘ancaman’ dan ‘gertakan’ impeachment toh ia selamat melampaui masa kedua kepresidenannya.

Penggantinya, Joko Widodo, yang tampil sebagai pemimpin baru setelah menang tipis melalui Pemilihan Presiden 2014, 12 hari menjelang peringatan 70 tahun Indonesia merdeka, 4 tahun lalu, sudah terpaksa mulai ‘mengeluh’. Kepada pers di Istana Bogor ia berkata, “Saya sejak walikota, sejak gubernur, setelah jadi presiden, entah dicemooh, diejek, dijelek-jelekan, sudah makanan sehari-hari.” Continue reading

Advertisements

Joko Widodo Dalam Lekatan Stigma PKI

TELAH empat tahun lebih Joko Widodo –kini Presiden RI yang sedang mempersiapkan diri menuju periode kedua– senantiasa berada dalam lekatan stigma PKI. Terhadap tuduhan PKI pada dirinya, Joko Widodo mengatakan di depan deklarasi akbar ulama Madura (19/12) “Saya sudah empat tahun diam saja. Saatnya saya berbicara sekarang ini.” Jokowi lalu menuturkan, berdasarkan survei ada 9 juta orang yang percaya dengan isu PKI dan tuduhan anti ulama dan antek asing. “Kalau sudah 9 juta, saya menjawab. Ini perlu saya menjawab. Saya diam kemarin bukan karena apa-apa. Ini saya jawab supaya tak berkembang jadi 10 juta, 11 juta, 12 juta, 15 juta. Bahaya sekali. Sehingga perlu saya jawab.”

Ini ulangan penjelasan serupa yang sebelumnya telah disampaikan Jokowi di Lampung Tengah (23/11) dalam acara membagi-bagi sertifikat tanah. “Ini yang kadang-kadang, haduh, mau saya tabok, orangnya di mana, saya cari betul”. Sepekan kemudian saat bertemu Yusril Ihza Mahendra, dan mengeluhkan soal itu (30/11) Ketua Umum PBB itu menasehatinya untuk menjawab. Agar berita yang dianggap bohong oleh Jokowi itu “tidak menjadi benar” karena tidak ada penjelasan. Continue reading

Para Gubernur (Baru) Dalam Politik Akrobatik

BEGITU usai dilantik di Istana dua pekan lalu, masih dalam seragam kebesaran putih-putih, sejumlah gubernur baru sudah melontarkan pernyataan mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Serta merta tak bisa dihindari kesan bahwa ini adalah semacam akrobatik politik para gubernur itu. Dilakukan 8 dari 9 gubernur, dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sebagai pengecualian. “Saya dukung Sumatera Utara dulu,” ujar Edy Rahmayadi kepada tvOne (8/10). “Saya ingin menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat, visi misinya itu. Tidak ada urusan untuk Pilpres.”

Kemeriahan politik akrobatik ini, sepanjang yang diberitakan pers, seluruh pesertanya tak kurang dari 15 gubernur. Baik yang sudah lebih dulu dilantik, baru dilantik 5 September, maupun yang masih menunggu giliran pelantikan. Dan dengan segera, akrobat politik ini menular ke bawah, ke para bupati di berbagai daerah. Serentak dengan itu, tak pelak model pelanggaran etika itu menjadi sorotan hingga kini. #mediakaryaanalisa

Menangkis kecaman bahwa para gubernur itu telah melanggar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tak ada aturan yang melarang kepala daerah menyatakan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Tapi menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti yang dikutip pers, seorang gubernur tak boleh atas nama Gubernur menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu dalam pemilu. Namun, kata Kalla, bila “dia ikut mendukung secara pribadi, itu boleh-boleh saja.” Continue reading

Cerita Nawa (Duka) Cita Presiden Joko Widodo

SAAT khalayak pada umumnya masih membicarakan peristiwa teror bom ibukota di wilayah Sarinah Thamrin, dan silang kata mengenai kasus Setya Novanto-Sudirman Said-Maroef Sjamsoeddin belum usai, timbul semacam kesangsian tentang ‘masa depan’ Nawacita. Mengangkat anggapan yang ada di tengah masyarakat Pojok Mang Usil Harian Kompas (Rabu 20 Januari 2016) menulis “Nawacita makin sayup-sayup.” Disertai komentar “Jangan sampai jadi dukacita.” Ini sebuah sentilan usil yang masih cukup lunak terhadap Presiden Joko Widodo yang saat ini berada di tampuk kekuasaan negara. Lima puluh tahun yang lalu, Presiden Soekarno menghadapi sorotan yang lebih krusial. Kala itu pidato pertanggungjawaban Bung Karno ‘bapak ideologi’ Presiden Joko Widodo, yang berjudul Nawaksara, mendapat ‘sentilan’ keras dalam tulisan seorang cendekiawan muda dari ITB, MT Zen, melalui penamaan Nawasengsara.

Dalam tulisan yang mampu mewakili aspirasi sebagian besar generasi muda waktu itu MT Zen memaparkan sembilan kesengsaraan untuk rakyat yang telah dipersembahkan sang presiden selama berkuasa, khususnya antara tahun 1960 sampai 1965. (Lihat https://socio-politica.com/2015/03/18/dari-nawaksara-soekarno-ke-nawacita-jokowi/). Melalui pidato 22 Juni 1966 di depan Sidang MPRS itu, Soekarno mencoba menjelaskan mengenai berbagai gelar dan jabatan yang dimilikinya, seperti Pemimpin Besar Revolusi, Presiden Seumur Hidup dan Mandataris MPRS. Ia juga menjelaskan mengenai landasan kerja dalam melanjutkan pembangunan yang mencakup konsep Trisakti –suatu konsep yang diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo– serta Rencana Ekonomi Perjoangan dan pengertian konsep Berdikari. Tetapi, apa yang justru diminta MPRS sebagai pokok masalah terkait pertanggungjawaban mengenai Peristiwa 30 September 1965, samasekali tidak disinggung Soekarno.

NAWACITA PRESIDEN JOKO WIDODO. "Semua kegaduhan dan kekalutan, disorder atau apa pun namanya, bagaimana pun tidak bisa dilepaskan dari kelemahan kualitatif kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan jajaran kabinetnya."

NAWACITA PRESIDEN JOKO WIDODO. “Semua kegaduhan dan kekalutan, disorder atau apa pun namanya, bagaimana pun tidak bisa dilepaskan dari kelemahan kualitatif kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan jajaran kabinetnya.”

            TAHUN 2015 yang baru berlalu ini, memang bukan tahun yang melegakan. Sementara itu, tahun 2016 sendiri pun masih penuh tanda tanya: Apakah menjadi tahun momentum pembuka keberhasilan Presiden Joko Widodo –‘bersama’ Wakil Presiden Jusuf Kalla– melunasi janji-janjinya kepada rakyat Indonesia saat menuju kursi kepresidenan. Atau, kembali menjadi awal babak baru dengan setumpuk janji baru –katakanlah derivat Nawacita lainnya– sebagai pemberi harapan baru berikutnya?

Sembilan janji. Nawacita pada butir pertamanya menjanjikan akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara. Tetapi peristiwa teror bom dan serangan bersenjata Kamis pagi 14 Januari 2016 pekan lalu di wilayah Sarinah Jalan MH Thamrin, sedikit atau banyak telah mengusik rasa aman dan kepercayaan terhadap pertahanan-keamanan negara. Dan betulkah politik luar negeri kita bebas aktif, saat pemerintah makin memperkuat jalinan kepentingan –untuk tidak menyebutnya ketergantungan– ekonomi-keuangan dengan Republik Rakyat China? Dulu kala, rezim Soekarno membangun poros Jakarta-Peking, apakah kini ada poros Jakarta-Beijing?

“Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,” bunyi Nawacita kedua. Rekaman percakapan segitiga Setya-Maroef-Sudirman (SMS) mirip kotak Pandora yang bocor terbuka. Meski kebenaran isi rekaman itu masih memerlukan penelusuran lanjut, tapi setidaknya terindikasikan terdapatnya permainan-permainan politik-kekuasaan-bisnis tingkat tinggi di negara kita. Efektif untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi jauh dari bersih. Demokratis dan terpercaya? Lalu, apakah sepak terjang Menteri Hukum dan HAM menangani pembelahan-pembelahan di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dengan bahasa kekuasaan bisa disebut demokratis dan terpercaya? Apakah aspek (kekuasaan) politik mengatasi supremasi hukum? Terlepas dari itu, bagaimanapun kehadiran dua partai tersebut sudah menjadi semacam tradisi dalam kehidupan politik Indonesia sejak 1971/1973, bersama PDI yang kemudian menjelma sebagai PDIP yang kini menjadi partai berkuasa.

Cita ketiga dari Nawacita yang yang berbunyi, “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” mengingatkan kepada strategi Mao “desa mengepung kota.” Tidak soal, kalau itu pada waktunya berfaedah. Tapi sekedar mendistribusi dana bantuan desa saja, sejauh ini masih tersendat-sendat dalam pelaksanaan. Dan dalam konteks negara kesatuan, masih sering timbul pertanyaan, mampukah pemerintahan Jokowi-JK menangani dengan baik Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua ke depan dengan lebih baik, agar tidak menjadi ulangan Timor Timur?

Nawacita keempat menegaskan akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Butir keempat ini berhadapan dengan sejumlah fakta pelemahan KPK di segala lini. Penegak hukum yang tergoda suap dan iming-iming wealth driven law, menjadi semacam realita sehari-hari yang diyakini benar terjadi, namun tak tersentuh dan apalagi bisa terbuktikan oleh masyarakat. Dan pertanyaannya, reformasi sistem macam apa?

Nawacita kelima menjanjikan akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Mungkin inilah satu-satunya butir Nawacita yang disambut dengan antusiasme yang cukup dari masyarakat, terutama dalam kaitan adanya Kartu Indonesia Pintar yang membuat beban biaya pendidikan yang selama ini dipikul masyarakat menjadi ringan. Meski, sekali-kali ada juga ekses. Ketika seorang ibu di Jakarta mengeluh kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tentang potongan sekian persen dalam pencairan dana Kartu Jakarta Pintar, sang Gubernur mencaci sang ibu sebagai maling, tanpa lebih dulu mencari tahu duduk persoalan sebenarnya, kenapa sang ibu terdorong untuk dan bisa mencairkan dana tersebut. Tapi terlepas dari adanya ekses, persoalan utama dunia pendidikan adalah kualitas kurikulum yang mampu disiapkan para perancang dan penentu di kementerian pendidikan.

Butir keenam dan ketujuh Nawacita menyebutkan tekad penyelenggara negara untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dan, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dua cita-cita ini bukan sekedar pilihan melainkan memang keharusan untuk dilakukan bila tidak ingin jatuh tersungkur dalam persaingan antar bangsa dan negara yang makin menajam. Tetapi ketidakmampuan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengelola dengan baik –untuk tidak menyebutnya sangat buruk– kehidupan politik selama ini, menjadi sumber keraguan. Setahun lebih sejak awal pemerintahannya rezim ini terkuras fokusnya oleh masalah-masalah politik yang tidak produktif, dan pada saat yang sama ada persoalan dengan kualitas personil kabinet. Untuk mengkompensasi ketidakberhasilan, politik pencitraan lalu dijalankan dengan kadar tinggi. Banyak menteri dan institusi pemerintahan lalu lebih sibuk beriklan.

Janji kedelapan Nawacita adalah melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Tapi sebenarnya bila berbicara tentang revolusi karakter atau revolusi mental, yang pertama-tama dibutuhkan pada hari-hari ini justru adalah revolusi mental dikalangan pemimpin-pemimpin dan aparat pemerintahan itu sendiri. Bagaimana agar mereka meninggalkan kultur feodalistik, meninggalkan sikap lebih mengedepankan penggunaan kekuasaan daripada sikap demokratis dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan. Rakyat lebih membutuhkan penteladanan daripada sekedar banjir iklan dan slogan tentang revolusi mental. Sudah tujuh puluh tahun lebih bangsa ini dijejali dengan retorika kosong minus keteladanan.

“Kami akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga,“ janji kesembilan Nawacita. Restorasi sosial apa, kebhinekaan apa dan dialog apa? Manusia Indonesia masih selalu saling kejar dan saling usir karena perbedaan keyakinan antar agama maupun intra agama. Belajar dari kebiasaan bertengkar di antara kalangan politisi maupun kalangan kekuasaan pemerintahan –yang merupakan tontonan tetap di media dari waktu ke waktu– maka masyarakat akan lebih mahir bertengkar daripada berdialog.

Dukacita. Jadi, memang benar, Nawacita itu kini sayup-sayup. Salah-salah bisa menjadi nawa dukacita. Tahun yang baru berlalu ini, memang penuh masalah. Bila meminjam ungkapan-ungkapan yang sempat dilontarkan berbagai kalangan ke tengah masyarakat, tahun 2015 adalah tahun penuh kegaduhan dan kekalutan. Semuanya bercampur aduk menjadi sumber kecemasan dalam menapak ke depan menjalani tahun 2016. Entah bagaimana tahun 2016 ini nanti.

Semua kegaduhan dan kekalutan, disorder atau apa pun namanya, bagaimana pun untuk sementara ini tidak bisa dilepaskan dari kelemahan kualitatif kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan jajaran kabinetnya. Sebagaimana keadaan itu juga tak terlepas dari kelemahan kualitatif yang ada di tubuh para pelaku politik di parlemen –yang merupakan perpanjangan tangan partai-partai– dan di luar parlemen, maupun penegakan hukum yang dalam banyak hal masih memiliki sejumlah celah untuk dipengaruhi kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Kualitas kepemimpinan tentu saja selalu punya peluang untuk diperbaiki. Namun per saat ini, kita semua seakan masih berada dalam suatu lingkaran dengan jeratan pengaruh buruk yang nyata: Bila tidak pragmatis mengutamakan kepentingan diri atau kelompok di atas kepentingan ideal demi bangsa dan negara, akan hancur dan tersisih oleh para pesaing dalam kekuasaan negara dan kekuasaan sosial.

Siapa bisa dan akan mengakhiri? (socio-politica.com)

‘Kandas’ di Gerbang Poros Maritim Tanjung Priok

BERTABUR legenda, mitos dan cerita mistik dari masa ke masa, hingga kini Tanjung Priok masih selalu muncul sebagai bahan narasi tentang berbagai peristiwa miris. Sebagian besar terkait ‘kegagalan’ pengelolaan ekonomi di pelabuhan  yang merupakan gerbang utama ekonomi negara yang terletak di wilayah pantai utara Jakarta itu. Berturut-turut terjadi peristiwa, dimulai dengan ‘kemarahan’ Presiden Jokowi di bulan Juni terhadap dwelling time berkepanjangan di pelabuhan utama itu. Lalu, penggeledahan kantor Pelindo II (28/8) oleh Bareskrim Polri yang dipimpin langsung oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso. Dan terbaru, pendobrakan beton penghalang jalur kereta api ke area pelabuhan di bulan September oleh Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Dr Rizal Ramli.

            Tetapi, penguasa pelabuhan Tanjung Priok, Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino, sepertinya bukan orang sembarangan. Ia cukup berani membela diri dan menolak untuk dituding sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kelambanan penanganan bongkar muat di Tanjung Priok. Ia menunjuk delapan kementerian ‘pemberi izin’ sebagai penyebab kelambatan. “Saya sudah sampaikan kepada Presiden. Presiden sudah tahu,” demikian ia dikutip pers (22/6) di kompleks kantor kepresidenan.. “Kemarin itu kan sandiwara besar saja. Kasihan Presiden.”

PELABUHAN TANJUNG PRIOK DI IKLAN MANTEL KOMPAS. ". Beberapa tahun menduduki posisi pengendali pelabuhan terbesar dan terpenting, mungkin identik dengan penguasaan seluk beluk internal interest maupun tali temali dengan kalangan tinggi pengambil keputusan dalam negara. Niscaya, ini semacam kesaktian gaya baru."

PELABUHAN TANJUNG PRIOK DI IKLAN MANTEL KOMPAS. “. Beberapa tahun menduduki posisi pengendali pelabuhan terbesar dan terpenting, mungkin identik dengan penguasaan seluk beluk internal interest maupun tali temali dengan kalangan tinggi pengambil keputusan dalam negara. Niscaya, ini semacam kesaktian gaya baru.”

Paling menggemparkan tentu adalah, tatkala Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantornya dan menyegel sejumlah crane, Lino segera angkat telpon di depan sejumlah wartawan, menghubungi Menteri/Ketua Bappenas Sofyan Djalil. Kepada sang menteri ia menyampaikan komplain terhadap cara-cara penanganan Bareskrim, disertai ultimatum bahwa kalau begini caranya ia “mengundurkan diri saja besok.” Menteri BUMN Rini Soemarno meneruskan komplain Lino ke Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Kata pers, Wakil Presiden Jusuf Kalla, selain Jenderal Luhut Pandjaitan yang baru saja masuk kabinet sebagai Menteri Koordinator, juga mengajukan ‘pembelaan’. Tidak mengherankan bila kemudian, saat Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso dilepas dari jabatannya dan dimutasi menjadi Kepala BNN, publik menghubungkannya dengan ‘kesaktian’ Lino. Padahal, selama beberapa bulan dalam posisinya sebagai Kepala Bareskrim, Budi Waseso dalam opini publik sempat menjelma sebagai Jenderal Polisi yang paling ‘ditakuti’. Bahkan ada yang sampai berlebihan menggambarkannya bagaikan Pangkopkamtib baru yang bisa menangkap siapa saja. Maka cukup menakjubkan juga bahwa Jenderal Budi Waseso bisa kandas di gerbang utama poros maritim Indonesia itu.

Namun terlepas dari kontroversi penilaian mengenai Budi Waseso, sebenarnya cukup menarik juga cara-cara ‘keras’ dan extra ordinary yang dijalankannya dalam menjalankan tugas ‘penegakan hukum’ beberapa bulan ini. Tapi ia memulai dengan satu momentum tidak pas bagi ‘ukuran’ dan norma publik tentang penegakan hukum, yaitu pilihan waktu dan cara menangani dua pimpinan KPK yang men-tersangka-kan Komjen Budi Gunawan. Dan satu lagi, kalangan atas kekuasaan negara saat ini, rupanya sangat tak berselera dengan cara ‘keras’ dan ‘menggemparkan’ ala Budi Waseso, sebagaimana kalangan atas itu juga tak menyukai cara keras dan tak kenal kompromi waktu penindakan yang kerap dilakukan KPK.

Kesaktian beraroma mitos. DALAM banyak narasi, Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Priok, memang kerap terkait tokoh-tokoh dengan ‘kesaktian’. Ada legenda mengenai tokoh La Goa yang kebal senjata. Tapi tewas dalam gempuran seorang ‘tokoh’ perempuan yang juga punya ‘kesaktian’, yang dikenal sebagai (maaf) Tetek Panjang. Lainnya adalah tokoh setengah sejarah setengah legenda, bernama Mbah Priok. Tokoh ini menurut ‘catatan’ yang ada bernama Muhammad Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang lahir dan berkiprah untuk meluruskan cara dan keadaan beragama di kalangan pemeluk Islam dua ratus tahun setelah Islam berjaya di Jayakarta. Ketika ia meninggal, ia dimakamkan di Koja Tanjung Priok, dan pasti di ‘luar’ kemauannya sendiri, bila makamnya kemudian dikeramatkan.

Pada saat pelabuhan peti kemas akan diperluas –patungan perusahaan Korea dengan PT Pelindo– berhembus berita bahwa makam keramat itu akan ikut tergusur. Sehingga ketika petugas Satpol PP, 14 April 2010, turun membebaskan tanah di sekitar makam, terjadi bentrokan berdarah dengan massa di wilayah itu. Sejumlah korban jiwa jatuh dalam bentrokan brutal tersebut. (Baca, https://socio-politica.com/2010/04/18/mencari-tempat-mbah-priok-dalam-sejarah/). Nama dan peran Dirut Pelindo II, RJ Lino, kala itu banyak disebutkan dalam kaitan peristiwa dan penyelesaiannya. Di luar persoalan makam, sebenarnya para ahli waris makam juga memiliki lahan luas di sekitar makam yang ingin diambil dengan ‘harga’ murah dan dengan ‘paksaan’ kekuasaan oleh PT Pelindo. Sebaliknya, pada pihak lain, untuk menghadapi kekuasaan, para ahli waris dan para pengacaranya banyak menggunakan senjata retorika agama yang tak relevan dalam ‘pertempuran’ hukum sebelum dan sesudah peristiwa berdarah ini. Dua kutub sikap dan kepentingan ini telah memperuncing ketegangan.

Pelabuhan Tanjung Priok sendiri dengan posisinya sebagai gerbang utama perekonomian Indonesia, tak pelak memang banyak melahirkan berbagai ‘kesaktian’. Sepanjang sejarahnya, hampir semua pemegang otoritas di pelabuhan itu, cenderung memperoleh banyak ‘kesaktian’. Dari yang besar hingga ‘raja-raja’ kecil di bidangnya masing-masing, entah itu dari instansi pemerintahan dan keamanan, entah itu dari ‘kerajaan’ bawah tanah yang terdiri dari kalangan preman pelabuhan. Dari sebuah buku terbitan tahun 2004 (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas), bisa dipetik cerita bahwa pada tahun-tahun 1970-an misalnya, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi tempat memperoleh uang yang enak bagi para aparat yang mengawasi pintu ekonomi terbesar Indonesia itu. Uang-uang ekstra yang diperoleh dengan cara-cara inkovensional untuk sebagian dihabiskan di tempat-tempat hiburan Taman Impian Jaya Ancol yang penuh gadis-gadis muda cantik. Tempat hiburan segala usia itu dibangun oleh PT Pembangunan Jaya yang merupakan perkongsian pengusaha Ir Ciputra dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Penguasa pelabuhan ibukota kala itu disebut BPP (Badan Pelaksana pelabuhan) Tanjung Priok. Di situ terdapat pula instansi-instansi seperti bea cukai, imigrasi, kepolisian pelabuhan dan sebagainya, yang masing-masing menguasai loket-loket tanda tangan yang diperlukan untuk keluar-masuknya barang di sana. Pegawai-pegawai di wilayah pelabuhan itu termasuk makmur. Salah seorang Kepala BPP Tanjung Priok yang terkenal –bahkan nyaris legendaris– dan sungguh dicintai anak buahnya adalah Fanny Habibie, yang belakangan sempat menjadi Dirjen Perhubungan Laut. Fanny adalah adik Presiden Ketiga RI BJ Habibie. Kecintaan anak buah agaknya tak terlepas dari tingkat kemakmuran yang tercipta bagi para bawahan di masa tersebut. Betapa besar peredaran uang yang terjadi di gerbang ekonomi tersebut, mungkin bisa tergambarkan oleh pengakuan pemerintah sendiri bahwa pada tahun 1971 hingga bulan September saja, ada 55 miliar rupiah uang yang lolos dan gagal masuk kas negara akibat kolusi antara pejabat-pejabat bea cukai dengan pengusaha. Diperhitungkan dengan kurs dollar waktu itu, kurang lebih kebocoran tersebut setara dengan 2 triliun rupiah masa kini.

Ketika penyimpangan di kalangan bea cukai tak ‘tertahankan’ lagi oleh pemerintah sendiri, empat belas tahun kemudian pada tahun 1985 Menteri Keuangan Ali Wardhana bertindak drastis ‘memarkir’ Bea Cukai. Peran Bea Cukai untuk mengamankan pemasukan negara dari sektor ekspor-impor itu selama beberapa tahun diserahkan kepada SGS (Société Générale de Surveillance) sebuah lembaga pemeriksa dan pengawasan yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. SGS dengan sub kontraktor Sucofindo menjalankan tugas pemeriksaan dan pengawasan dengan baik dan sekaligus juga menjalankan fungsi menekan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan yang bila dibiarkan suatu waktu akan mengandaskan ekonomi Indonesia.

Kesaktian berwajah baru. Apakah Richard Joost Lino yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelindo II –penguasa Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan di wilayah II– mewarisi tradisi ‘kesaktian’ para penguasa Tanjung Priok sebelumnya? Seakan menjawab dan menangkis semua sorotan yang sedang tertuju pada BUMN yang dipimpinnya, Richard Joost Lino memasang iklan mantel 4 halaman dari suratkabar paling terkemuka di Indonesia saat ini, Harian Kompas edisi Senin 14 September. Kemegahan Tanjung Priok sebagai proyek maritim tertampilkan dengan jelas melalui iklan full colour tersebut. “Terminal kontainer 1 pelabuhan New Priok akan menjadi catatan sejarah yang penting bagi dunia maritim Indonesia,” bunyi head iklan bertarif milyaran tersebut –dan membuat Rizal Ramli agak gondok. “Emang duit nenek moyangnya apa?”

Di masa Presiden Republik Indonesia sangat gandrung –untuk tidak menyebutnya terobsesi penuh– terhadap cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia, orang dengan posisi, peran dan jam terbang tinggi di dunia kepelabuhanan seperti Richard Joost Lino, semestinya menjadi penting. Beberapa tahun menduduki posisi pengendali pelabuhan terbesar dan terpenting, mungkin identik dengan penguasaan seluk beluk internal interest maupun tali temali dengan kalangan tinggi pengambil keputusan dalam negara. Niscaya, ini semacam kesaktian gaya baru. Meski, di Indonesia, kerap berlaku juga metafora panas setahun bisa hapus oleh hujan sehari. Salah menempuh alur, bisa kandas. Jenderal Ibnu Sutowo yang dulu kala sempat tak terbayangkan bisa dilepas dari jabatannya di Pertamina, toh suatu ketika terhenti dengan mendapat konsesi ‘status quo’. Untuk sementara, bila Lino betul adalah faktor lepasnya Budi Waseso dari Bareskrim, seperti yang tercetak kuat dalam opini publik, itu artinya ia kuat sebagai pemegang kunci emas.

Tapi siapalah yang tahu persis jalannya hidup ini? (socio-politica.com)

Di Balik Gemerlap Jakarta: Darah dan Air Mata

DUABELAS tahun lagi menggenapkan 5 abad usianya, per Juni 2015, Jakarta seakan dasamuka yang memiliki tak kurang dari sepuluh wajah. Paras cemerlang dalam kekayaan tetapi juga kumuh karena kemiskinan. Berwajah metropolitan dan berwajah ‘kampung’ sekaligus. Wajah lugu berdampingan dengan wajah hikpokrit. Semi religius tradisional namun juga hedonis ala Sodom-Gomorrah. Demokratis serta otoriter-anarkis dalam waktu yang sama. Bila Jakarta itu dianalogikan sebagai ‘seorang’ manusia, maka ia adalah manusia dengan personality disorders. Segala macam kategori disorder berkumpul, mulai dari cyclothymic dan schizoid, hypomanic maupun melancholic, compulsive sampai hysterical, atau entah apa lagi.

            Maka, takkan mengherankan bila seorang Gubernur Jakarta berkecenderungan untuk marah-marah terus menghadapi aneka masalah setiap hari. Apalagi, bila sebelum menjadi gubernur, pada dasarnya sudah temperamental seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tapi, bila seorang Gubernur DKI Jakarta bisa tetap tenang-tenang dan santai saja, lalu easy going mungkin justru ia ‘abnormal’. Bukan mustahil sedang asyik menikmati benefit dari posisi sebagai pemimpin ibukota, tempat akumulasi terbesar peredaran uang di negara ini. Nyatanya, memang terdapat satu atau dua gubernur di antara rentang masa kepemimpinan Ali Sadikin hingga Jokowi dan Ahok bisa menikmati suasana ‘kerja’ tanpa ‘tegangan tinggi’. Dengan prestasi yang juga biasa-biasa saja, untuk tidak menyebutnya tak mampu membendung memburuknya kualitas kepemerintahan, kehidupan dan situasi sehari-hari Jakarta. Jadi, bila Ahok nanti berubah menjadi lebih kalem, tenang-tenang saja tanpa marah-marah, maka ia harus malah lebih diawasi dan dicermati, “ada apa”.

MEMAKAN SESAMA. "Sesekali kaum kaya bisa saling makan satu dengan yang lain. Tetapi yang terbanyak adalah menerkam yang lebih lemah dan lebih miskin. Ada begitu banyak properti megah dan menjulang tinggi yang dibangun di atas tanah yang diperoleh dengan cara ‘keji’. Berapa banyak rakyat menengah dan bawah yang dirampas tanah miliknya untuk kemudian di atasnya dibangun hotel, mal dan bangunan bisnis lainnya? Tak jarang, ‘perampasan’ itu bisa terjadi melalui manipulasi secara hukum." (download: teamstuder.net)

MEMAKAN SESAMA. “Sesekali kaum kaya bisa saling makan satu dengan yang lain. Tetapi yang terbanyak adalah menerkam yang lebih lemah dan lebih miskin. Ada begitu banyak properti megah dan menjulang tinggi yang dibangun di atas tanah yang diperoleh dengan cara ‘keji’. Berapa banyak rakyat menengah dan bawah yang dirampas tanah miliknya untuk kemudian di atasnya dibangun hotel, mal dan bangunan bisnis lainnya? Tak jarang, ‘perampasan’ itu bisa terjadi melalui manipulasi secara hukum.” (download: team-studer.net)

            PADA AWAL malam saat pesawat berputar di atas Jakarta menunggu giliran mendarat di landasan Bandara Soekarno-Hatta, para penumpang yang menengok dari jendela akan tersuguhi lautan cahaya dengan tebaran gemerlap lampu nan luas di permukaan dataran kota. Memukau. Beberapa tempat di antaranya terlihat lebih gemerlap daripada sekitarnya. Itulah wilayah kehidupan malam yang terdiri dari bangunan-bangunan tinggi dan megah bermandikan cahaya yang memanifestasikan kekayaan finansial Jakarta. Tempat-tempat yang lebih redup adalah wilayah pemukiman yang meski berlampu tetapi sebenarnya kumuh karena kemiskinan. Di sela-sela wilayah gemerlap, meliuk rantai cahaya yang panjang –dua arah– yang menjalar panjang bersilangan dengan gerakan lambat, ke mana-mana. Itu adalah efek cahaya lampu-lampu kendaraan bermotor dalam arus lalu lintas yang sedang padat-merayap di jalan-jalan raya Jakarta. Siang malam, selama 20 jam, lalu lintas di Jakarta memang cenderung macet parah dipenuhi belasan juta kendaraan bermotor, dan menjadi salah satu faktor kontra produktif bagi dinamika berbagai sektor kehidupan di Jakarta. Hingga akhir 2014, kepolisian Jakarta mencatat keberadaan 17.523.967 unit kendaraan bermotor. Terdiri dari 3.226.009 mobil pribadi, 362.066 bus dan 811.520 kendaraan roda empat lainnya. Sisanya, 13.084.372 sepeda motor.

            Membumi di siang hari, di balik gedung-gedung tinggi yang menjulang megah akan ditemukan wilayah-wilayah perumahan sederhana dan perumahan kumuh yang padat. Di musim kemarau, kekurangan air bersih. Di musim penghujan, terendam dalam banjir. Dua kelas perumahan ini, ibarat lautan yang ‘mengepung’ sejumlah pemukiman yang mewah (bahkan super mewah) dengan perumahan menengah sebagai bumper. Dan pola kemakmuran di tengah lautan kemiskinan ini menyebar hingga wilayah pinggiran Jakarta. Lalu sebagai fakta, semua itu bersatu padu mencipta etalase kesenjangan sosial-ekonomi yang mewakili gambaran situasi kepincangan yang akut merata di seluruh Indonesia.

Sociopolitica tampilan baru 2Diperkirakan 6-7 juta dari 10 juta lebih penduduk ‘resmi’ Jakarta memadati pemukiman sederhana dan kumuh, sedang 3-4 juta selebihnya terbanyak berada di pemukiman menengah dan sisanya di pemukiman mewah. Ada fenomena lain terkait jumlah ‘penduduk’ Jakarta ini. Di pagi hari sampai siang, melalui seluruh pintu masuk Jakarta datang mengarus ‘penduduk setengah hari’ yang menjadikan ibukota sebagai ladang nafkah. Melibatkan tak kurang dari satu juta orang. Di sore hari, kemudian kembali mengarus meninggalkan Jakarta. Tak heran, jalan-jalan ‘bebas hambatan’ seperti jalur Jakarta-Bekasi-Cikampek, Jakarta-Bogor dan Jakarta-Tangerang, dipadati kendaraan pribadi dan kendaraan umum pengangkut massa komuter, di setiap pagi-sore-petang. Kereta-kereta komuter antara Jakarta dengan kota-kota ‘satelit’ dan Bogor, pun tak kalah sesak oleh massa komuter, pada jam-jam yang sama setiap hari. Dan arus itu bertambah kepadatannya untuk jarak yang lebih jauh, terutama ke Bandung dan Cirebon, pada Jumat sore dan petang, untuk mengarus kembali ke Jakarta sejak Senin dinihari.

JAKARTA, ibukota Republik Indonesia, memang adalah kota besar dengan penampilan paling kontras dalam fenomena kesenjangan sosial-ekonomi di negara ini. Fenomena ini tampil secara signifikan terutama sejak tahun 1970-an. Tatkala makin bermunculan sejumlah orang kaya baru di Jakarta –sejalan dengan menggeliat bangkitnya kehidupan ekonomi– sejumlah wilayah pemukiman baru yang mewah dan eksklusif pun dibangun untuk mereka di beberapa penjuru ibukota. Pemukiman kelas atas yang telah ada sebelumnya, di wilayah Menteng dan Kebayoran Baru, tidak lagi mencukupi. Paling berprestise kala itu adalah perumahan mewah Pondok Indah di Jakarta Selatan, masih bertetangga dengan Kebayoran Baru. “Segera terlupakan bahwa tanah-tanah tempat berdirinya rumah-rumah mewah itu dibebaskan melalui darah dan air mata penduduk asli di wilayah itu, melalui proses pembebasan yang penuh penekanan dan paksaan. Rakyat hanya kebagian pembayaran harga rendah, sementara sejumlah aparat yang ikutan dalam penanganan pembebasan tanah bisa ikut kaya.” (Baca Rum Aly, Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter, Penerbit Buku Kompas, Juni 2004). Tapi Pondok Indah hanya salah satu contoh dari kumpulan contoh yang luas. Pola yang sama terjadi di tempat yang lain, bukan hanya dulu, tapi hingga kini. Bukan pula hanya menyangkut pembangunan perumahan mewah, tetapi juga pembangunan properti lain: gedung-gedung tinggi perkantoran maupun apartemen.

Lebih lanjut, kita kutip ulang uraian buku tersebut. “Munculnya keluarga-keluarga kaya baru merupakan fenomena yang mengiringi proses pembangunan fisik Indonesia waktu itu. Menjadi kaya, bukan hal yang terlarang di Indonesia. Malah tumbuhnya kelompok kaya baru, bilamana dibarengi penggunaan dana secara produktif bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Tetapi, kalau itu adalah hasil dari korupsi, masalahnya menjadi lain. Apalagi jika digunakan sekadar untuk tujuan semata-mata konsumtif dalam suatu pola konsumerisme. Fenomena munculnya kelompok kaya baru di Indonesia ini diyakini untuk sebagian besar, tidak boleh tidak, pasti terkait erat dengan fenomena korupsi yang marak pada waktu yang bersamaan.”

Seorang penulis mengenai konglomerasi di Indonesia menyebutkan ekonomi Indonesia saat ini didominasi oleh hanya sekitar 200 keluarga kaya. Kekuatan minoritas dengan pengaruh mayoritas ini berkumpul dan beroperasi dari ibukota negara. Dan kita melihat, bahwa kini kekuatan uang juga menjadi senjata yang ampuh dalam kehidupan politik dengan pengaruh besar ke dalam kekuasaan negara. Positioning dalam kekuasaan banyak ditentukan oleh topangan kuat dari ‘senjata uang’ dengan segala konsekuensi ikutannya dalam konteks bayar membayar kembali hutang uang dan jasa. Apakah ini tidak berarti bahwa sekitar 200 keluarga kaya itu justru adalah penguasa sesungguhnya di negara kita ini?

Dalam kultur bangsa ini maupun menurut ajaran beberapa agama, kekayaan merupakan salah satu kemuliaan yang bisa diperoleh manusia. Kemuliaan itu, bermakna adanya keinginan berbagi dan membantu terhadap yang miskin. Paling tidak, dalam konteks pembangunan sosial, tidak menjadi duri bagi keadilan sosial. Dan dalam kaitan kehidupan sistem ekonomi negara, kepemilikan kekayaan lekat dengan ketaatan membayar kewajiban pajak, dan melakukan investasi dengan tujuan produktif yang pada gilirannya menciptakan kesejahteraan bangsa dan pertumbuhan ekonomi negara.

Namun dalam kenyataan Indonesia, makin menguat kecenderungan untuk menjauh dari segala sifat dan sikap dengan makna kemuliaan yang paling sederhana sekalipun. Terdapat banyak contoh kasus yang menunjukkan bagaimana kaum kaya yang ingin menjadi makin kaya, bahkan berani ‘memakan’ negara, misalnya dengan menjadikan proyek pemerintah sebagai bancakan seraya memanipulasi pajak. Predator sejati yang menggigiti kekayaan negara dan hak-hak orang lain. Kejahatan perpajakan menjadi permainan sehari-hari. Tapi, data empiris memperlihatkan betapa penindakan kasus-kasus perpajakan itu cenderung selalu kandas. Seorang ‘ibu’ yang sudah sepuh dan terkenal dengan profesinya di bidang hukum, yang namanya tercantum dalam daftar sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, pernah tertangkap basah menyuruh setor uang suap dalam skala milyar ke rekening seorang pejabat pajak (bernama Bahasyim). Namun, bisa lolos dari jerat hukum dan secara menakjubkan justru dinyatakan sebagai korban pemerasan sang pejabat. Lalu bagaimana pula dengan kelanjutan kasus petugas pajak bernama Gayus Tambunan yang menerima ‘uang jasa’ dalam skala puluhan milyar rupiah, tapi para pemberinya belum kunjung ditindaki secara hukum hingga kini?

Sesekali kaum kaya bisa saling makan satu dengan yang lain. Tetapi yang terbanyak adalah menerkam yang lebih lemah dan lebih miskin. Ada begitu banyak properti megah dan menjulang tinggi yang dibangun di atas tanah yang diperoleh dengan cara ‘keji’. Berapa banyak rakyat menengah dan bawah yang dirampas tanah miliknya untuk kemudian di atasnya dibangun hotel, mal dan bangunan bisnis lainnya? Tak jarang, ‘perampasan’ itu bisa terjadi melalui manipulasi secara hukum. Dan selalu ada oknum dalam kekuasaan negara yang bisa dibeli untuk menjalankan pekerjaan kotor itu atau paling tidak membantu menutup-nutupi kejahatan kaum kaya berperilaku hitam itu.

Menjadi benar, apa yang digambarkan Honoré de Balzac di tahun 1834, bahwa merupakan fakta kehidupan dari masa ke masa, banyak kekayaan sekelompok kecil manusia tercipta melalui tindakan-tindakan memiskinkan kelompok besar manusia lainnya, khususnya terhadap kelompok akar rumput di masyarakat (https://socio-politica.com/2014/12/26/retorika-jusuf-kalla-persoalan-kekayaan-dan-korupsi/). Dan sayang sekali, untuk sebagian, gambaran itu berlaku untuk Jakarta, ibukota negara kita. Memang benar, di balik gemerlapnya Jakarta, bertumpuk cerita darah dan air mata kalangan akar rumput. Apalagi, selain ditekan dari atas oleh kaum kaya berperilaku hitam dan tak bertanggungjawab, melalui tekanan maupun tipu daya bisnis, kalangan bawah itu juga menderita oleh kejahatan horizontal dari sesama yang muncul dari lumpur kekufuran karena kemiskinan. (socio-politica.com)