JENDERAL ketiga setelah Jenderal Soeharto dan Jenderal Soemitro, yang paling ‘ditakuti’ di masa Orde Baru dalam konteks pelaksanaan kekuasaan yang represif –khususnya pada paruh tertentu di tahun 1970-an– tak lain adalah Laksamana Sudomo. Tentu ada sejumlah jenderal represif lainnya, sepanjang yang bisa dicatat, seperti misalnya Jenderal LB Murdani, tetapi kurun waktu berperannya berlainan waktu. Jenderal Benny Murdani berperan pada waktu berbeda, yakni setelah Laksamana Sudomo berpindah dari posisi pimpinan Kopkamtib dan Menko Polhukam ke panggung peran sipil, sebagai menteri yang menangani bidang ketenagakerjaan dan kemudian Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) RI. LB Murdani, menjadi Panglima ABRI, menggantikan Jenderal Muhammad Jusuf seorang jenderal terkemuka lainnya. Nama Benny Murdani senantiasa dikaitkan dalam hubungan murid dan guru dengan Jenderal Ali Moertopo –jenderal pemikir sekaligus ahli strategi politik dan intelejen– yang banyak berperan dalam pengendalian belakang layar di sekitar Jenderal Soeharto ‘sejak’ Peristiwa 30 September 1965.

Sewaktu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal Muhammad Jusuf, memiliki kualifikasi dan konotasi berbeda di mata publik dengan sejumlah jenderal di lingkungan Soeharto, meskipun sama-sama berada dalam suatu rezim kekuasaan yang didominasi militer. Jenderal Jusuf membuat tentara disegani, bukan dalam pengertian ditakuti dan dibenci, karena ABRI di masa itu berhasil kembali memiliki kedekatan dengan rakyat. Pada saat itu dikenal semboyan ‘Kemanunggalan ABRI dan Rakyat’. Sedikit mirip dengan apa yang dilakukan sebelumnya oleh tiga Letnan Jenderal idealis –Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris– dan Jenderal AH Nasution yang pada masa pergolakan politik sekitar tahun 1966 menjalin kedekatan dengan sejumlah eksponen pergerakan kritis di masyarakat, sehingga antara lain menampilkan pola Partnership ABRI-Mahasiswa menghadapi rezim Soekarno.

SEPULUH jenderal itu kini tidak lagi berada di panggung peran di dunia ini. Laksamana Sudomo adalah yang terbaru waktunya di antara sepuluh jenderal itu berlalu memenuhi panggilanNya. Meninggal dunia Rabu pagi 18 April 2012 dalam usia 86 tahun. Masa purna tugas di luar kekuasaan relatif dilaluinya dengan tenang. Meskipun ia misalnya terkenal sebagai tukang tangkap, selama bertugas di Kopkamtib, mereka yang pernah jadi sasaran tangkapnya tak pernah menggugat dirinya. Pun tak ada balas dendam. Agaknya ia punya kiat yang jitu, yakni sesudah mementung ia membelai. Tanda memar hasil pentungannya ia berikan perawatan untuk meredakan sakit hati. Setidaknya begitu situasi psikologis yang diciptakannya terhadap para sasaran penindakannya.

Sangat tak sedikit aktivis gerakan kritis mahasiswa anti Soeharto, yang pernah di’gebug’nya, di kemudian hari dibantu menyelesaikan study, bahkan dibiayai sekolah sampai ke luar negeri, untuk memperoleh gelar master atau doctor. Beberapa unsur kelompok perlawanan, setelah lepas dari tahanan, kerap diberikan fasilitas dan kesempatan mendapat rezeki melalui proyek-proyek pemerintah atau perizinan khusus yang memanjakan. Sementara itu, sejumlah tokoh eks perlawanan lainnya, berselang beberapa waktu kemudian, dibukakan pintu masuk menuju ke posisi-posisi nyaman di pemerintahan, atau di kursi legislatif. Maka bagaimana takkan terkikis segala rasa amarah sampai reda, dan tak lagi dibawa sebagai dendam kesumat sampai mati? Laksamana Sudomo selalu berhasil mengesankan bahwa tindakan-tindakan kerasnya tak lain dan semata karena tuntutan tugas, sesuai perintah sang atasan, yakni Jenderal Soeharto.

Delapan dari sembilan jenderal ini, berakhir hubungannya dengan Jenderal Soeharto melalui unhappy ending. Tak lain karena, sama-sama tak ‘pandai’ untuk selamanya ‘membawakan’ diri di hadapan sang pemimpin puncak. Beberapa di antara mereka tersisih karena dianggap bisa menjadi pesaing bagi Soeharto di dalam kekuasaan, entah kapan di suatu waktu –Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris, lalu Muhammad Jusuf yang sempat menjadi terlalu populer. Dua yang lainnya, dicurigai oleh lapisan lain di sekitar Soeharto, dan akhirnya tentu oleh Soeharto sendiri, sebagai memiliki hasrat terpendam untuk menjadi number one –Soemitro dan Ali Moertopo, yang sehari-hari sebenarnya bersaing satu sama lain. Satu lainnya lagi, Benny Murdani, lebih dari sekali telah berbuat ‘lancang’ memberi ‘nasehat’ mengenai bagaimana mengendalikan tindak-tanduk bisnis anggota keluarga Soeharto. Tentang Jenderal AH Nasution, tak perlu diceritakan lagi, karena ia adalah kisah pembuka dalam persaingan menjadi pengganti Presiden Soekarno.

Dan di sinilah keistimewaan Laksamana Sudomo. Paling mampu menjaga kelanggengan hubungan baik yang panjang dengan Soeharto, sejak sebagai Kolonel AL bertugas di bawah Mayor Jenderal Soeharto pada Komando Mandala masa Trikora tahun 1962, sampai 1998 dalam posisi Ketua DPA. Kenapa perwira Angkatan Laut kelahiran tahun 1926 ini, bisa begitu lama bersama Soeharto, nyaris tanpa gesekan seperti halnya yang terjadi dalam hubungan Jenderal Soeharto dengan delapan jenderal Angkatan Darat tersebut? Bila delapan jenderal itu tak bisa selalu mengendalikan pikiran dan keinginannya sendiri sehingga satu saat bergesekan dengan pikiran dan keinginan Jenderal Soeharto, maka Sudomo tak sekalipun tergelincir mengedepankan kepentingan pribadinya melebihi sang atasan. Laksamana Sudomo menempatkan diri sebagai bawahan yang seakan selalu tersedia hanya bagi sang atasan. Dan berguna bagi segala kepentingan sang pemimpin, dan menjadi ibarat Army Swiss knife bagi Jenderal Soeharto.

Army Swiss knife, adalah semacam pisau serba guna. Alat ini adalah pisau lipat yang dilengkapi segala macam dengan fungsi segala macam pula. Bisa untuk membuka botol, membuka kaleng. Punya mata gergaji, spiral pencabut sumbat gabus, gunting kuku, mata obeng plus minus, tang, pinset, segala macam sampai dengan sekedar tusuk gigi. Tokoh serial televisi MacGyver menjadikan Swiss Army sebagai peralatan standar utamanya. Diberi nama Swiss Army karena pada tahun 1880-an tentara Swiss dilengkapi pisau lipat serba guna seperti ini. Nama Swiss Army dalam bahasa Inggeris kini lazimnya tak lagi dihubungkan dengan pengertian angkatan bersenjata Swiss, melainkan kepada pisau serba guna ini. Angkatan bersenjata Swiss sendiri, yang lebih sering disebut dengan menggunakan bahasa Perancis atau Jerman, Armee Suisse dan atau Schweizer Armee, terdiri dari dua unsur yakni milisi dan tentara reguler, yang hanya memiliki kekuatan darat dan udara. Tentara reguler memiliki personel sebesar 5 persen saja dari seluruh kekuatan. Selain itu dikenal pula penamaan Swiss Guard bagi sekelompok pasukan kawal pribadi, kawal istana, kawal gedung peradilan yang telah ada sejak abad 15 dan bertugas lintas perbatasan sebagai mercenary ke beberapa negara lain di Eropah seperti Perancis, Spanyol, Italia sampai abad 19, dan di Vatican hingga kini.

KETIKA menjadi Kepala Staf Kopkamtib maupun Wakil Panglima Kopkamtib mendampingi Jenderal Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo selain sebagai wakil yang baik bagi sang panglima, juga menjadi mata Soeharto di lembaga extra ordinary itu. Ketika terjadi peristiwa 15 Januari 1974, selaku Panglima Kopkamtib, Jenderal Soemitro sempat ragu kepada orang-orang sekelilingnya di Kopkamtib, jangan-jangan mereka ada di bawah pengaruh rivalnya, Jenderal Ali Moertopo. Di sini, Laksamana Sudomo, dianggap Jenderal Soemitro sebagai faktor tersendiri, yang kecenderungannya juga penting diperhitungkan, sebagaimana pemaparan yang dipinjam dari buku ‘Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter” (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas 2004) berikut ini.

“Adalah menarik menyelipkan satu cerita di balik berita yang diangkat berdasarkan penuturan Jenderal Soemitro sendiri dalam biografinya” demikian dituliskan. Cukup aneh bahwa pada tanggal 15 Januari 1974 di Merdeka Barat diselenggarakan rapat Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi) yang dipimpin oleh Menhankam/Pangab Jenderal Maraden Panggabean  dalam kedudukan sebagai Ketua Wanjakti, didampingi Jenderal Soemitro selaku Wakil Wanjakti. Betul-betul satu rapat yang menurut logika, salah waktu dan salah posisi. Hadir antara lain Jenderal Soerono. Selama sidang Wanjakti berlangsung, Wapangkopkamtib Laksamana Soedomo bolak balik menyampaikan memo kepada Jenderal Soemitro. Diantaranya menyebutkan laporan Brigjen Herman Sarens Soediro bahwa keadaan semakin gawat. Hari itu sejak pagi mahasiswa bergerak, diikuti oleh pelajar dan massa lainnya. Pembakaran pun sudah mulai terjadi. Tapi sidang terus berjalan. Laporan Laksamana Soedomo yang tampak sibuk dan sedikit gelisah pun masuk tak henti-hentinya. Brigjen Herman Sarens melaporkan lagi, pembakaran di depan Kedutaan Besar Jepang. Perampokan di Glodok. Rusuh mulai di Senen. Lalu Jenderal Soemitro minta izin keluar ruangan kepada Jenderal Panggabean, tapi yang terakhir ini menahan Soemitro. “Saya jadi duduk lagi yang tadinya akan bangkit”, tutur Soemitro. “Lalu, saya bergerak lagi akan bangkit, akan meninggalkan sidang itu. Eh, Panggabean menahan lagi”. Belakangan, menurut Soemitro, bila dipikir kok aneh. “Panggabean berulang kali menahan saya setiap kali saya akan meninggalkan ruangan itu”. Sebenarnya, masalahnya sederhana. Apakah para ‘rival’ dalam kekuasaan mungkin kuatir bila Soemitro turun ke lapangan segera, ia akan mempergunakan momentum sebagaimana skenario-skenario menurut beberapa laporan intelijen? Atau, justru kehadiran Jenderal Soemitro di jalanan akan bisa meredakan dan mengendalikan situasi, padahal memang diinginkan terciptanya suatu situasi ‘tertentu’?

Dari kutipan pemaparan ini, tergambarkan sikap Laksamana Sudomo yang berbeda dengan Jenderal Panggabean maupun kelompok Ali Moertopo. Sudomo per saat itu menjadi wakil yang baik bagi Soemitro.

Berlanjut ke Bagian 2