Belajar Kepada Sejarah Kegagalan PKI

Oleh Wiratmo Soekito*

           LAWAN-LAWAN PKI yang memberikan jawaban mereka kepada PKI segera setelah PKI berusaha untuk mencoba merebut kekuasaan, adalah mereka yang dulu belajar kepada PKI. Akan tetapi belajar kepada PKI tidaklah selalu berarti tunduk kepada PKI. Pemimpin India, Mahatma Gandhi, pernah mengatakan bahwa hubungannya dengan Inggeris adalah seperti hubungan Arjuna dengan Durna. Di satu pihak Durna adalah gurunya yang harus ditaati, tetapi di lain pihak Durna adalah musuhnya yang harus dibinasakan. Dapatkah kita mengatakan, bahwa hubungan lawan-lawan PKI yang melawan PKI setelah PKI berusaha merebut kekuasaan  pada tanggal 1 Oktober 1965 itu adalah seperti hubungan Arjuna dengan Durna?  Untuk sementara waktu orang akan cenderung berpendapat demikian.

Tetapi kita harus mengakui bahwa di masa proloog Gestapu-PKI hampir seluruhnya dari unsur-unsur politik yang legal baru sadar bahwa PKI itu musuhnya setelah terisolir oleh PKI. Dalam arti tertentu benarlah pendapat orang yang menilai strategi PKI itu sebagai strategy of deception. Demikianlah, apabila kita teliti satu persatu, unsur-unsur politik yang mengadakan konfrontasi dengan PKI itu adalah unsur-unsur politik yang dulunya selalu mengatakan ‘tidak tepat’ apabila melihat seseorang atau sesuatu golongan yang mengadakan konfrontasi dengan PKI. Kesemuanya itu sudah tercakup dalam strategy of deception yang dikonstituir oleh PKI, dengan sadar dan rasional. Akan tetapi strategi PKI tersebut dalam pelaksanaannya akan dapat merupakan senjata makan tuan, karena proses perkembangan dari politik mengisolir golongan demi golongan itu dapat mengakibatkan isolasi diri sendiri. Hal ini dialami oleh PKI dan RRC sebagaimana terlihat dalam beberapa tahun.

*WIRATMO SOEKITO. Tulisan ini merupakan bagian tulisan ‘Konfrontasi Kita Dengan Gestapu-PKI’, ditulis tahun 1966 dan dimuat di Mingguan Mahasiswa Indonesia, Bandung. Beberapa peringkasan tidak merubah makna. Wiratmo adalah cendekiawan yang turut mencetuskan Manifesto Kebudayaan 1964. Ia menjadi kolumnis di berbagai media cetak sebelum maupun sesudah 1965. Kini telah almarhum.

Bukankah lawan-lawan PKI itu bertambah banyak oleh sebab ketika masih menjadi kawan-kawannya, PKI menilai mereka sebagai unsur-unsur yang ‘kurang revolusioner’ sehingga akhirnya mereka berubah menjadi lawan. Bukankah pula lawan-lawan dari RRC bertambah banyak, oleh sebab lawan-lawannya itu ketika masih menjadi kawan-kawannya, berubah menjadi lawan-lawannya setelah RRC menilai mereka itu sebagai negara-negara yang ‘kurang revolusioner’? Bukankah sesudah kegagalan-kegagalan PKI dan RRC itu, mereka pelajari kegagalan-kegagalan itu supaya darinya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang tepat?

          Pokok soal inilah, yaitu belajar pada kegagalan-kegagalan PKI, yang menjadi tema dari tulisan ini. Harapan kita ialah bahwa bukan hanya PKI sajalah yang mempelajari kegagalan-kegagalan politiknya itu, tetapi juga kita. Di sinilah arti dari konfrontasi kita dengan Gestapu-PKI sebagai konfrontasi intelektual. Tentu saja konfrontasi kita dengan Gestapu-PKI itu bukan hanya suatu konfrontasi intelektual, tetapi juga konfrontasi politik, konfontasi ekonomi, konfrontasi militer dan sebagainya, hanya saja dalam tulisan ini dibatasi pada satu aspek saja. Hal ini perlu kita kemukakan, karena dalam banyak hal kita melihat adanya kecenderungan-kecenderungan yang menunjukkan persamaan-persamaan dengan kecenderungan-kecenderungan yang di masa proloog Gestapu-PKI dilakukan oleh PKI, yang menyebabkan terperosoknya PKI ke dalam jurang kegagalannya.

Apabila PKI (katakanlah, bekas partai terlarang PKI) sendiri telah belajar kepada kegagalan-kegagalannya, apakah sebabnya kita –yang merupakan lawan PKI– tidak belajar kepada kegagalan-kegagalan PKI itu? Apabila kita tidak mau belajar kepada kegagalan-kegagalan PKI itu, sedang PKI sendiri belajar baik-baik, maka setidak-tidaknya kita telah ketinggalan dalam konfrontasi di bidang intelektual. Oleh sebab itu, perlu ditekankan, kegagalan-kegagalan PKI itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya, agar supaya keadaan tidak berbalik. Sebab apabila PKI telah sadar dari kekeliruan-kekeliruannya, sedang kita sendiri justru yang menjalankan kekeliruan-kekeliruan PKI itu, maka kitalah yang akan menjadi PKI, sedang PKI-lah yang akan menjadi kita.

          Kesalahan pokok PKI, sebagai yang telah diuraikan dalam tulisan ini, adalah bahwa PKI telah menjalankan politik sektarisme, suatu politik yang oleh Lenin sendiri telah dikecam sebagai penyakit kanak-kanak, sehingga politik PKI telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Lenin. Itulah sebabnya dalam hari-hari pertama setelah terjadinya Gestapu-PKI seringkali kita mendenar ucapan sementara pemimpin kita bahwa “kita tidak menentang komunisme, tetapi kita menentang PKI, karena PKI telah menyalahgunakan komunisme, sebagaimana DI-TII telah menyalahgunakan Islam”.

Ucapan itu bersumber dalam pidato Resopim (1961) Presiden Soekarno, tetapi kita belum pernah mendengar pendapat orang PKI sendiri mengenai dalil itu, apakah memang diterima baik oleh PKI. Hanya, dalam Tesis 45 Tahun PKI yang diumumkan pertengahan tahun 1965 yang lalu, kita membaca bahwa PKI menghargai koreksi Bung Karno dalam tulisannya “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” (1926) atas PKI –yang tahun 1926 melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan kolonial Belanda, tetapi tanpa mengajak unsur-unsur Nasionalisme dan Islamisme. Apabila kesalahan yang secara implisit diakui oleh PKI dalam usahanya merebut kekuasaan dalam tahun 1926 (dan dalam tahun 1948) itu dibandingkan dengan kesalahannya dalam usaha merebut kekuasaan dalam tahun 1965, maka apakah kesalahan yang belakangan itu, tetap berupa kesalahan yang sama, yaitu tidak mengajak comrade in arms di luar PKI? Jika demikian halnya, maka PKI adalah sungguh-sungguh berkepala batu, dan pernyataannya “menerima baik koreksi Bung Karno” hanyalah suatu layanan di bibir belaka. Akan tetapi kalau kita melihat misalnya komposisi Dewan Revolusi Indonesia yang resminya disusun oleh bekas Letnan Kolonel Untung, maka kita tergoda sekali untuk menarik kesimpulan, bahwa dalam usahanya untuk merebut kekuasaan itu PKI telah berikhtiar untuk “mengajak comrade in arms di luar PKI”.

Namun sesudah dilakukannya koreksi itu PKI masih juga menderita kegagalan, di manakah gerangan letak sebabnya? Sesudah mengadakan diagnosa, tentulah PKI akan mengambil kesimpulan-kesimpulan mengenai sebab-sebab kegagalannya. Apakah kesimpulan-kesimpulan itu, kita tidak mengetahuinya, karena PKI tidak mengumumkannya. Kita hanya mengetahui, bahwa kemajuan pikiran yang telah dicapai oleh PKI di bidang teori selama 45 tahun terakhir tidak juga berhasil menolong PKI dari bahaya kegagalan-kegagalannya, walaupun kawan-kawan PKI di luar negeri meramalkan, bahwa “di bawah pimpinan PKI pastilah rakyat Indonesia akan mencapai kemenangan-kemenangan terakhir”.

Setelah peristiwa segala jalan ditempuh PKI untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya dan untuk menebus kekalahan-kekalahannya. Untuk itulah PKI menjalankan gerilya politik dengan mengharapkan akan masih dapat menggunakan bantuan comrade in arms di dalam negeri, seperti Soebandrio dan kawan-kawan. Yakinkah PKI bahwa sisa-sisa Orde Lama yang di tahun 1966 ini mencoba melakukan de laatste reddingspoging itu masih dapat dipandang sebagai kekuatan untuk menyukseskan gerilya politiknya? Apabila kita memperhatikan laporan Leonid Brezhnev yang walaupun mengesankan simpatinya kepada PKI, namun laporannya itu mempunyai tendensi untuk menyalahkan RRC terkait dengan kegagalan PKI di Indonesia. Oleh sebab itu, masih menjadi tanda tanya, apakah PKI menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemimpin Sovjet itu.

          Permulaan dari drama yang dimainkan telah kita lihat, yaitu kegagalan PKI dalam percobaannya untuk merebut kekuasaan pada tanggal 1 Oktober 1965. Dari peristiwa itu kita telah mengetahui kegagalan-kegagalan PKI, tetapi kita mempunyai dugaan, bahwa PKI telah berusaha untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Syukurlah, apabila dugaan kita itu salah. Tetapi kita dengan pikiran yang nuchter, yang tenang, tanpa sesuatu emosi, wajib mempelajari gejala kegagalan PKI itu. Mengamati gelagat gerilya politik PKI yang dilakukan setelah peristiwa, sedikit banyak kita telah mengetahui strategi PKI yang secara diametral bertentangan dengan strategi baru kita. Apakah strategi baru itu, telah dengan jelas dan terbuka dibentangkan oleh Simposium Kebangkitan Semangat Angkatan ’66 (Mei 1966) untuk menjelajah tracee baru.

          Dengan strategi baru, yang dimaksudkan ialah segala kondisi objektif dan subjektif untuk melaksanakan tri tuntutan rakyat yang terkenal. Memang tidaklah mudah untuk turut mengambil bagian dalam strategi baru itu apabila jiwanya memang sudah tidak cocok dengan semangat pembaharuan yang disodorkan oleh Angkatan ’66.  Dan jiwa yang sudah tidak cocok itu adalah jiwa yes man, plin-plan, vested interest dan sebagainya yang pendeknya adalah jiwa yang mengabdi kepada filosofie van het zelf-behoud, yang memang subur dalam orde politik sebelum ini.

Berhubung dengan itu, jiwa yang cocok dalam kehidupan politik baru menolak sinkretisme antara jiwa dari kehidupan politik sebelumnya dengan kehidupan politik baru, menolak dualisme antara pro dan anti Gestapu-PKI, menolak split of personality, menolak schizophrenia. Adalah suatu schizophrenia apabila kita mengganyang Gestapu-PKI, tetapi masih mempunyai phobie terhadap Manifes (Kebudayaan) dan seterusnya. Kita harus mengetahui betul-betul untuk apakah dan mengapakah kita memerlukan strategi baru. Sebab kalau tidak, maka kita akan kembali terjerumus ke dalam orde lama, kehidupan politik lama, yang telah diciptakan dan dijiwai oleh PKI.

          Pikiran-pikiran ini harus kita kemukakan sejak sekarang ini, karena kita telah melihat gejala-gejala dari schizophrenia itu terutama apabila kita bisa terpancing isu-isu kekuatan lama. Adalah kewajiban kaum intelektual kita untuk memberikan terapi-terapi yang tepat dalam usaha menyembuhkan tubuh rakyat kita dari penyakit yang berbahaya itu. Penyakit itu adalah tempat yang subur bagi gerilya politik PKI. Demikianlah kesimpulan kita, setelah memawas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh PKI di masa proloog Gestapu-PKI, dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa epiloognya (socio-politica).

 

Advertisements

PPP: “Rumah Besar” Ummat yang Ditinggalkan Penghuninya (2)

Syamsir Alam*

ADA dua ganjalan bagi tokoh politik yang mengusung isu Islam tersebut, yaitu pertama adalah tidak dicantumkannya syariat Islam sebagai dasar negara, bahkan dicoret dari yang sebelumnya disetujui termuat sebagai Piagam Jakarta dalam Mukadimah UUD 1945. Kedua, ada kelompok Islam yang terlatih militer dan berjasa dalam perang kemerdekaan, dikenal sebagai laskar rakyat atau Hizbullah, tidak dapat menerima penyeragaman menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga memilih untuk tetap sebagai Tentara Islam Indonesia (TII). Puncaknya, pada 3 Agustus 1949, S.M. Kartosuwiryo memproklamirkan Darul Islam (DI), atau disebut juga sebagai Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan tersebut diikuti oleh beberapa daerah, misalnya Aceh, yang kemudian menjadi stigma yang sulit dihilangkan.

MASSA PPP DENGAN LAMBANG KABAH. “Dari jauh, kelompok Islam memang nampak hijau subur dan bersatu, tetapi bila didekati, sebenarnya terjadi pergulatan sengit dari banyak kelompok-kelompok kepentingan untuk saling mendominasi. Bahkan, ada yang berusaha dengan cara apapun (fatwa, dukungan ulama, atau dalil hadits) untuk mendapatkan pecahan lahan kekuasaan yang semakin mengecil itu”. (foto download)

Hal itu, didorong pula oleh sikap penguasa yang memperlakukan kelompok Islam sebagai kelompok sosial dan keagamaan yang perlu diawasi, karena dianggap terus berusaha membentuk negara Islam, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berperan secara wajar. Persepsi tersebut “diwarisi” dan melekat pada penguasa Belanda dari pengalaman mereka menghadapi perang “kemerdekaan” yang umumnya dilakukan oleh kelompok (kebetulan) Islam. Karena itu, baik Orde Lama maupun Orde Baru, terutama militer, menerapkan pola kebijaksanaan yang dipakai Belanda tersebut, yaitu bersikap toleran dan bersahabat terhadap Islam sebagai kelompok sosial dan keagamaan. Namun sikap itu segera berubah menjadi keras dan tegas ketika Islam mulai memperlihatkan tanda-tanda sebagai kekuatan politik, yang dianggap dapat menentang kehendak penguasa. Masyumi, salah satu partai Islam yang tidak ikut mengutuk DI-TII, mulai tersingkir dari pusat kekuasaan yang dipegang oleh Soekarno (Bung Karno).

Dengan semakin berkuasanya Bung Karno dengan jargon tiga pilar utama kubu nasionalis, agama dan komunis (Nasakom) yang diisi oleh PNI, NU dan PKI, maka Masyumi semakin tersingkir, dan mendapat stigma Islam radikal anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terutama Continue reading

Dalam Persilangan dan Konspirasi Menuju 30 September 1965 (2)

KETIKA melapor kepada Ahmad Yani, beberapa jam kemudian pada hari Kamis petang 30 September 1965 itu, selain menyampaikan laoran pertemuannya dengan Sudisman dan Aidit tiga hari sebelumnya, Sugandhi juga menyampaikan pembicaraannya dengan Soekarno pagi itu. Siangnya Sugandhi sebenarnya berusaha bertemu langsung dengan Ahmad Yani, tapi tidak berhasil karena Yani ada acara di luar Markas Besar AD, sehingga malamnya barulah ia bisa melapor dan itu hanya per telepon. Itupun, pada mulanya telepon Sugandhi hanya ditampung oleh ajudan, karena Yani sedang menerima tamu, Mayjen Basoeki Rachmat. Di kalangan kolega dan atasan, Sugandhi dikenal sebagai seorang yang banyak humor. Kedekatannya secara pribadi dengan Soekarno diketahui dengan baik oleh para kolega dan atasan, termasuk Yani. Meskipun kerap ‘usilan’ dan ‘bandel’ ia termasuk disayangi oleh Soekarno. Apakah pengenalan Yani terhadap Sugandhi itu, mempengaruhi daya dan cara cerna Yani terhadap apa yang disampaikan Sugandhi ?

SOEKARNO-OMAR DHANI-AHMAD YANI. “..saat itu Yani masih meyakini bahwa Bung Karno takkan sepenuhnya termakan insinuasi mengenai dirinya, dan masih meyakini bahwa sang Presiden masih sanggup mengenadlikan PKI” (Repro).

Menurut Sugandhi, saat itu Yani masih meyakini bahwa Bung Karno takkan sepenuhnya termakan insinuasi PKI mengenai dirinya, dan meyakini bahwa sang Presiden masih sanggup mengendalikan PKI. Bahwa Soekarno akan menegur atau mendamprat dirinya, Yani sudah tahu dan siap, karena ia sudah mendapat pemberitahuan dari istana untuk menghadap Panglima Tertinggi Jumat pagi 1 Oktober 1965. Pemberitahuan disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Sumirat, salah satu ajudan Presiden. Perlu dicatat bahwa secara samar-samar, sebenarnya Yani telah pula mendengar informasi bahwa ada kemungkinan Soekarno akan mencopotnya dari jabatan Menteri/Pangad. Dan sebuah informasi amat rahasia yang juga diterima Yani, bahwa setelah itu ia akan ‘dilempar’ ke atas, meskipun belum jelas ke sebelah mana. Apakah akan mengulangi pola mutasi sebelumnya, sekali lagi akan menggantikan posisi Abdul Harris Nasution, namun dalam kadar kewenangan lebih lemah ? Menurut Drs Achadi, salah seorang menteri dalam kabinet Soekarno, Yani akan diangkat menjadi Waperdam IV suatu posisi baru yang diciptakan Soekarno khusus untuk Achmad Yani.

Berdasarkan pembicaraan per telepon dengan Yani, saat itu Sugandhi mendapat kesan, rasa percaya diri Yani masih cukup kuat sepanjang hubungannya dengan Soekarno. Tentang ucapan-ucapan Sudisman dan Aidit yang katanya akan memukul dan memberi pelajaran pada para pimpinan Angkatan Darat, dinyatakan Yani sebagai provokasi dan pancingan. Untuk apa? Agar Angkatan Darat mengambil tindakan terhadap PKI untuk kemudian dimanfaatkan sebagai momentum mendiskreditkan Angkatan Darat dan dipersalahkan Soekarno. Meskipun pada mulanya Sugandhi pun tidak punya pikiran ‘berat’ mengenai ucapan Sudisman dan Aidit, tanggapan Yani mengenai hal itu, lagi-lagi dianggap Sugandhi sebagai tanda terlalu percaya diri. Tapi tentu saja tak ada lagi yang bisa lebih jauh dilakukannya atas sikap sang Panglima Angkatan Darat itu. Dengan Sugandhi petang itu, Yani tak menyinggung telah adanya laporan-laporan intelijen mengenai rencana-rencana gerakan dalam waktu dekat, dari pihak PKI misalnya, meskipun Yani dengan nada biasa saja sempat mengatakan “kita harus berhati-hati” terhadap PKI dan kawan-kawannya yang mengelilingi Pemimpin Besar Revolusi. Padahal, di antara laporan intelijen yang disampaikan Asisten I Intelijen Mayor Jenderal Soewondo Parman beberapa waktu sebelumnya, ada satu bagian yang semestinya berkategori sangat penting, yakni rencana suatu gerakan, yang DDaynya adalah tanggal 19 atau 20 September 1965, didorongkan oleh PKI untuk mengeliminasi sejumlah perwira teras Angkatan Darat. Adalah menarik, bahwa dalam daftar tersebut tercantum pula nama Mayjen Soeharto, Mayjen Mursjid dan Brigjen Sukendro –yang kemudian ternyata tak disentuh sama sekali.

Sebenarnya, bagi Yani laporan Sugandhi pada 30 September 1965 itu, adalah laporan yang sepenuhnya ‘basi’, karena bahkan laporan Suwondo Parman yang menyebutkan D-Day 18 atau 20 September telah berlalu sepuluh hari tanpa ada kejadian apa pun. Sedangkan laporan Sugandhi, secara objektif bisa saja dianggap kurang masuk akal, karena apakah Sudisman dan Aidit bisa begitu naif menyampaikan rencana gerakan mereka begitu saja? Lagipula, terminologi dalam ‘dua-tiga hari ini’ yang disampaikan Sugandhi itu, jauh lebih tidak definitif tentang timing dibandingkan laporan Asisten Intelijen, Mayor Jenderal Soewondo Parman. Asisten intelijen ini juga sempat melaporkan desas-desus tentang rencana penculikan sejumlah jenderal. Soewondo Parman menerima laporan ini antara lain dari Brigjen Yoga Soegama, perwira yang ditarik Pangkostrad Soeharto dari pos atase pertahanan Kedutaan Besar RI di Beograd Jugoslavia. Mayor Jenderal Soewondo Parman, yang meminta dukungan bukti dari laporan Yoga itu, menganjurkan Yoga untuk mencari bukti setelah Yoga menyatakan belum punya bukti. Yoga menjanjikan akan menyelidiki lebih jauh. Tapi sepanjang yang dapat dicatat, tidak lagi pernah kembali melapor kepada S. Parman membawa bukti-bukti, sampai penculikan ternyata betul-betul terjadi 1 Oktober 1965 dinihari.

Selain memberi informasi, justru menurut Soebandrio dalam memoarnya (‘Kesaksianku tentang G30S’, 2000) Yoga juga menyampaikan pesan Soeharto agar Soewondo Parman untuk berhati-hati sehubungan dengan isu penculikan. Terhadap penyampaian pesan ini, Soebandrio memberikan konotasi tertentu terkait dengan analisa pribadinya mengenai adanya peranan khusus Mayjen Soeharto dalam terjadinya Peristiwa 30 September 1965. Soebandrio menggambarkan adanya klik khusus yang terdiri dari tiga perwira eks Diponegoro, terdiri dari Mayjen Soeharto, Brigjen Yoga Soegama dan Kolonel Ali Moertopo. Mereka ini sejak awal telah ‘bergiat’ dalam pengaturan posisi dan kepentingan khusus dalam kekuasaan, yang bermula antara lain dalam soal jabatan Panglima Kodam Diponegoro, beberapa tahun yang lalu.

Beberapa waktu sebelumnya, dalam suatu pertemuan langsung dengan Sugandhi, Yani juga sempat menyampaikan dengan nada serius –lebih tepatnya menyampaikan kejengkelan– tentang adanya perwira-perwira Angkatan Darat yang mencantelkan diri ke mana-mana, termasuk ke partai-partai politik, seperti pada PKI misalnya, karena ambisi pribadi. Termasuk yang mengincar jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam bahasa Jawa, Yani menyampaikan juga agar Sugandhi jangan seperti beberapa perwira yang kebetulan bisa dekat ke Panglima Tertinggi, lalu menjelek-jelekkan pimpinan Angkatan Darat dengan harapan bisa mendapat tempat. Waktu itu, Yani sempat menyebut beberapa nama.

Posisi Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam rangka pertarungan kekuasaan di seputar Soekarno kala itu, posisi pimpinan Angkatan Darat memang merupakan salah satu sasaran incaran, baik berdasarkan strategi politik, maupun perkawinan kepentingan politik dengan ambisi pribadi. Terkait nama Soeharto, menurut penuturan Siti Suhartinah Soeharto, pernah ada –lebih dari sekali, dengan cara yang berbeda-beda– yang menyampaikan semacam ‘pancingan’, “bagaimana kalau pak Harto diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat?”. Itu, karena sebagai Panglima Kostrad, Jenderal Soeharto selalu mewakili Menteri Pangad dalam berbagai acara, bilamana Yani berhalangan. Pelantikan Brigjen Soemitro sebagai Panglima Mulawarman Februari tahun 1965 di Kalimantan Timur umpamanya, dilakukan Mayjen Soeharto mewakili Menteri Panglima Angkatan Darat. “Itu kami anggap tidak mungkin, pak Yani kan masih ada”, demikian ibu Tien, “dan apa dikira menjadi Pangad itu gampang ? Saya sendiri, sebagai isteri, terus terang merasa tidak sanggup. Saya sudah merasakan setiap kali pak Yani pergi, pak Harto itu mewakili, sehingga saya pun ikut menjalani sebagai pendamping wakil Pangad”. Sebenarnya, memang ada semacam tatacara yang merupakan kebiasaan dan disepakati, antara Letnan Jenderal Ahmad Yani dengan Mayor Jenderal Soeharto, bahwa dalam keadaan tertentu bila Menteri Pangad berhalangan maka Panglima Kostrad –dahulu Kostrad dikenal sebagai Tjaduad, Cadangan Umum AD– yang akan mewakili sebagai pimpinan Angkatan Darat. Suatu kebiasaan yang merupakan kelanjutan kebiasaan masa masih berlakunya SOB. Presiden Soekarno pun mengetahui hal ini. Bahwa kemudian, dalam konteks tersebut Soeharto kerap disebut-sebut sebagai pengganti Yani kelak, tentulah tidak mengherankan. Selain itu, beberapa jenderal AD lainnya merasa bisa membaca ‘bahasa tubuh’ Soeharto dan menyimpulkan bahwa keinginan seperti itu ada juga pada diri Soeharto betapa pun samarnya. Sebenarnya, Mayor Jenderal Soeharto adalah seorang yang tak mudah ‘dibaca’, apalagi dengan sekedar melihat ekspresi wajahnya dan atau sekedar berdasarkan ucapannya secara harfiah.

Namun, di samping nama Soeharto, sampai September 1965 itu, beredar pula sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menjadi Menteri Panglima AD, terutama karena kedekatan secara pribadi dan langsung dengan Soekarno, ataupun karena ‘dukungan’ kekuatan politik aktual. Beberapa tokoh PKI berkali-kali menyampaikan nama Mayor Jenderal Pranoto sebagai kandidat. Sementara itu Soekarno sendiri pernah berbicara dengan nada menjanjikan jabatan Menteri Panglima AD itu kepada beberapa jenderal yang memegang komando, di antaranya yang paling menonjol adalah Mayor Jenderal Ibrahim Adjie yang saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi, salah satu divisi terkemuka dan paling diperhitungkan kala itu. Nama Gatot Soebroto, yang pernah jadi Wakil Kasad, yang punya kedekatan khusus dengan Soekarno, jauh hari sebelumnya juga pernah disebut-sebut. Hanya saja, Letnan Jenderal Gatot Soebroto meninggal tahun 1962. Tapi menjelang akhir September 1965, muncul nama ‘baru’, ketika beredar kuat berita bahwa Soekarno akan mengangkat Mayor Jenderal Mursjid sebagai Menteri Pangad yang baru dan hal itu akan disampaikan Soekarno kepada Yani yang menurut jadwal menghadap pada 1 Oktober pagi.

Nama-nama yang disebut sebagai calon pengganti Yani, pada umumnya diketahui tidak punya kedekatan dengan Yani, untuk tidak secara terbuka menyebutnya sebagai rival Yani selama beberapa tahun terakhir. Mayor Jenderal Soeharto misalnya, tak punya faktor kedekatan subjektif dengan Yani, kecuali kedekatan objektif yang semata-mata dalam kerangka masalah kedinasan. Bahkan diantara kedua jenderal itu ada ganjalan yang berasal dari masa lampau. Tatkala menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Soeharto terlibat kasus yang dinilai sebagai penyimpangan –barter gula dengan beras ke Singapura– yang dilakukan bersama pengusaha Liem Soei Liong dan Bob Hasan. Dalam pembelaan dirinya, Soeharto menyebutkan dana hasil barter adalah untuk membiayai beberapa kebutuhan Kodam, antara lain untuk kesejahteraan prajurit, tetapi laporan dari beberapa perwira bawahannya menyatakan tidak demikian. Yani yang waktu itu menjadi salah satu Asisten Kasad, amat marah dan mengusulkan kepada Kasad Nasution agar Soeharto dipecat. Bahkan Yani digambarkan sempat melakukan sentuhan fisik. Pemecatan urung, padahal naskah Surat Keputusan itu –yang diajukan Kasad Nasution– sudah di meja Presiden Soekarno, karena Wakil Kasad Mayjen Gatot Soebroto maju membela Soeharto dan menyatakan Soeharto masih bisa dibina. Nyonya Siti Suhartinah dikabarkan ikut ‘berjuang’, menemui Gatot Soebroto memohon bantuan untuk menyelamatkan karir suaminya, dan berhasil.  Soeharto hanya harus melepaskan jabatannya sebagai Panglima Diponegoro dan masuk pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung, yang kala itu dipimpin Brigjen (kemudian, Mayjen) Soewarto.

Pranoto dan Mursjid, yang juga disebutkan namanya untuk posisi Panglima AD, jelas ada pada posisi dan ‘aspirasi politik’ yang berseberangan dengan Yani. Sedangkan menyangkut Ibrahim Adjie, situasinya tak terlepas dari rivalitas yang cukup kuat di antara tiga divisi terkemuka di pulau Jawa –bahkan di seluruh Indonesia– yakni Siliwangi-Diponegoro-Brawidjaja, meskipun umumnya berlangsung di bawah permukaan. Tapi pada tahun 1963-1964 sampai pertengahan 1965, Siliwangi sedang di atas angin karena keberhasilannya dalam mengakhiri pemberontakan DI-TII berturut-turut di Jawa Barat dan kemudian Sulawesi Selatan. Di Jawa Barat Kartosoewirjo tertangkap dan di Sulawesi Selatan Kahar Muzakkar disergap dan tertembak mati 4 Pebruari 1965. Bahkan atas instruksi Soekarno kepada Yani, Divisi Siliwangi diberikan penghargaan Sam Karya Nugraha, yang penyerahannya dilakukan di Bandung 25 Agustus 1965.

Berlanjut ke Bagian 3

 

Negara Islam Indonesia: Dari Kartosoewirjo, Kahar Muzakkar, Hingga Abu Bakar Ba’asyir (1)

SELAIN karena berlangsungnya peradilan Abu Bakar Baasyir, pemberitaan mengenai Negara Islam Indonesia kembali mengisi ruang dan kolom berbagai media belakangan ini dengan terjadinya serangkaian ‘penculikan’ sejumlah mahasiswa –terakhir tujuh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang– dengan motif rekrutmen pengikut melalui proses ‘cuci otak’. Angan-angan mendirikan Negara Islam Indonesia itu sendiri bukanlah cerita baru, karena sudah seusia, bahkan lebih tua dari republik ini.

Kisah Negara Islam Indonesia ini berpangkal pada serangkaian pemisahan diri dari Sarekat Islam. Sarekat Islam –yang didirikan tahun 1911 oleh Haji Samanhudi– mendapat perhatian saat dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto. Sarekat Islam di bawah Tjokroaminoto menampakkan diri dengan ciri jelas sebagai suatu partai Islam. Namun, setelah berada dalam fokus perhatian dan mendapat pengikut yang semakin banyak, di dalam tubuh organisasi itu lalu terbentuk pengelompokan-pengelompokan. Dalam hitungan tahun pengelompokan itu mengerucut tajam yang berlanjut dengan pemisahan diri, setidaknya sebanyak empat kali.

ABU BAKAR BA’ASYIR. Sekalipun Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir “merupakan pendatang baru dengan sedikit persinggungan dengan DI/TII, mereka muncul sebagai ideolog utama gerakan melalui manual-manual yang mereka terbitkan yang mengajari cara dan memupuk semangat melawan pemerintahan sekular”. Foto Antara.

Kelompok pertama, adalah kelompok nasional yang berwawasan luas dan umum yang tak beda banyak dengan berbagai organisasi kebangsaan yang tumbuh kala itu. Kelompok kedua, adalah yang memiliki kecenderungan haluan komunis, dengan tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono. Sedang kelompok ketiga adalah kelompok Islam radikal dan fanatik, dengan salah satu tokohnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Sejak tahun 1917, Semaun dan Darsono didekati oleh Partai Marxist ISDV (Indische Sociale Demokratische Vereniging). ISDV didirikan Mei 1914 oleh tiga orang keturunan Belanda, Sneeveliet, Bransteder dan Bergsma. Kedekatan Semaun dan Darsono dengan ISDV menandai awal pengaruh aliran komunis di tubuh Sarekat Islam, antara lain dengan penyebutan bahwa Islam pada hakekatnya adalah agama yang sosialistis. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Sarekat Islam Merah. Setelah kurang lebih 3 tahun berada dalam lintas periphery ideologi komunis, Sarekat Islam Merah bergabung dengan ISDV. Penyatuan ini menghasilkan Partai Komunis Indonesia, yang resmi didirikan 23 Mei 1920. Dua tokoh Sarekat Islam Merah ini mendapat posisi penting dalam PKI, Semaun sebagai Ketua dan Darsono sebagai Wakil Ketua.

Selama tiga tahun, Semaun dan Darsono, menjalani kehidupan politik ganda, dengan sebelah kaki di PKI dan sebelah kaki lainnya masih berpijak di Sarekat Islam. Kehidupan ganda ini baru berakhir setelah adanya semacam ‘penegakan disiplin’ dalam tubuh Sarekat Islam, sehingga Semaun dan Darsono keluar dari Sarekat Islam. ‘Penegakan disiplin’ adalah buah pertentangan internal antara Sarekat Islam Merah dengan Sarekat Islam Putih yang terpicu sejak berlangsungnya Kongres I PKI di Semarang 24-25 Desember 1921. Tan Malaka sempat menghimbau Sarekat Islam, agar tak usah mengenakan ‘penegakan disiplin’ terhadap Semaun dan Darsono, mengingat bahwa sejak semula unsur merah dalam Sarekat Islam, maupun PKI sendiri, dapat berjalan bersama dengan perjuangan Islam. Sedang ke dalam PKI, Tan Malaka, mengeritik sikap anti Sarekat Islam yang berlebih-lebihan. (Rum Aly, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, Kata Hasta Pustaka, Jakarta 2006).

Setelah pemisahan oleh unsur merah, berturut terjadi pula dua pemisahan diri dari Sarekat Islam, yang menghasilkan Partai Politik Islam Indonesia (Parli) dan Penyedar yang moderat dan kooperatif, dengan tokoh Hadji Agoes Salim. Tapi pemisahan diri dengan akibat yang setara dengan pemisahan diri Sarekat Islam Merah, adalah pemisahan yang keempat, yakni eksodus Sekar Maridjan Kartosoewirjo, tokoh kelompok radikal dan fanatik. Pada tahun 1938, SM Kartosoewirjo membentuk Komite Pembela Kebenaran Islam. Di kemudian hari, khususnya di masa setelah Proklamasi Tahun 1945, Kartosoewirjo melangkah lebih jauh dan pada akhirnya melahirkan DI-TII (Darul Islam, Tentara Islam Indonesia) dan mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini dikenal sebagai pelaku utama pemberontakan dan berbagai peristiwa teror bergelimang darah dengan pengatasnamaan agama di Indonesia, di masa lampau (1949-1965).

Meminjam penuturan Dr Petrus Reinhard Golose –seorang perwira Polri– terorisme masa kini, untuk sebagian masih memiliki akar pada terorisme masa lampau itu. “Karena itu”, kata Golose, dalam dalam sebuah simposium Juli 2008 di Jakarta, “terorisme tidaklah sepenuhnya benar berasal dari negara lain atau negara Timur Tengah”. Ancaman terorisme di Indonesia telah nampak ke atas permukaan sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ancaman tersebut bervariasi dalam ideologi dan tujuan politiknya. Adapun yang paling militan dan masih dapat mempertahankan eksistensinya sampai sekarang adalah Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII).

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Darul Islam, yang memiliki tentara dengan penamaan Tentara Islam Indonesia (TII), menurut Golose –berdasarkan berbagai referensi– dipimpin langsung Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Melengkapi organisasinya, ia menunjuk 3 Komandan Perang Wilayah Besar (KPWB), yaitu Agus Abdullah untuk wilayah Jawa dan Madura, Kahar Muzakkar untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya, lalu Daud Beureueh untuk wilayah Sumatera dan kepulauan sekitarnya. Dalam kenyataannya, keberadaan faktual DI/NII dan atau DI/TII hanyalah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Gerakan bersenjata di Jawa barat langsung di bawah komando SM Kartosoewirjo, sedang di Jawa Tengah di bawah Amir Fatah. “Tujuan perjuangan DI/NII adalah mendirikan Negara Islam Indonesia, dengan pola menggunakan ajaran hijrah dan jihad untuk melaksanakan aksi teror, seperti menyerbu desa-desa; membunuh warga; merampas barang-barang, hasil panen, dan harta penduduk; menjadikan pejabat Indonesia sebagai target penculikan; merampok bank; membakar rumah; menghancurkan jembatan; dan membebaskan tahanan Tentara Islam Indonesia yang ditangkap oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia”.

Dalam perjalanannya, menurut Golose lebih jauh, sempat terjadi perpecahan dalam DI/NII, yaitu menjadi gerakan separatis dan gerakan terorisme. DI/NII yang berada di wilayah Aceh menjadi gerakan separatis atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Teuku Mohammad di Tiro atau Hasan Tiro sejak tahun 1976. Bentuk perjuangannya pun tetap menggunakan aksi teror terhadap warga dan pemerintah Indonesia. Perpecahan berikutnya dalam kubu DI/NII untuk wilayah Jawa terjadi pada tahun 1992 antara Ajengan Masduki dengan Abdullah Sungkar. “Hingga kemudian pada tanggal 1 Januari 1993, Abdullah Sungkar bersama Abu Bakar Ba’asyir mendirikan Al-jama’ah Al-Islamiyah (JI), yang sampai saat ini masih aktif bergerak sebagai organisasi teroris”.

Gerakan-gerakan bawah tanah domestik, yang terdiri dari kelompok-kelompok usrah, yang menurut Noorhaidi Hasan PhD (lulusan Utrech, Belanda) secara keseluruhan dikenal sebagai NII (Negara Islam Indonesia), tak kalah tangguh dengan gerakan-gerakan radikal Islam transnasional. Sebagai per mutasi dari DI/TII yang meletus di Jawa Barat pada 1949, gerakan ini secara khusus berjuang mendirikan negara Islam melalui strategi politik revolusioner dan militan, dengan terlebih dahulu membentuk Jamaah Islamiyah. Karena persentuhan para penganjurnya dengan ide-ide Ikhwan al-Muslimin, kegiatan-kegiatan NII juga mengikuti pola Ikhwan al-Muslimin. Hanya saja, sel-sel NII diorganisasi secara lebih rahasia dan mengikuti petunjuk Amir (komandan).

Sebagaimana dalam gerakan yang lain, menurut Noorhaidi, para anggotanya melabel kegiatan-kegiatan mereka dalam sel-sel rahasia itu dengan Tarbiyah Islamiyah. Awalnya, NII masa kini berkembang di sebuah kelompok kecil mahasiswa di Yogyakarta. Irfan S. Awwas, pemimpin Badan Koordinasi Pemuda Masjid (BKPM), memainkan peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan gerakan, melalui corong penerbitannya, Arrisalah.

“Salah satu simpul terpenting gerakan NII, adalah pesantren Ngruki yang didirikan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir. Sekalipun keduanya merupakan pendatang baru dengan sedikit persinggungan dengan DI/TII, mereka muncul sebagai ideolog utama gerakan melalui manual-manual yang mereka terbitkan yang mengajari cara dan memupuk semangat melawan pemerintahan sekular. Sungkar dan Ba’asyir secara ideologis sangat dipengaruhi Ikhwan al-Muslimin.

Berlanjut ke Bagian 2

Koalisi ala SBY: Pembaharuan Politik Yang Tersesat di Jalan Politik Pragmatis (4)

DALAM rangkaian peristiwa sosial dan politik terbaru, setidaknya dalam satu atau dua tahun terakhir ini, berkali-kali kita menemukan semacam perulangan ‘sejarah’. Banyak lakon lama terulang dengan pola dan kesalahan yang sama. Tidak terlalu mengherankan sebenarnya, bila mencermati bahwa kita semua masih bermain di lapangan yang sama, dengan pola dan struktur yang juga tidak berbeda, dan sama kelirunya dengan pola dan struktur lama. Dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politik dan dalam pengelolaan kekuasaan.

Pada tahun pertama pasca kekuasaan Soekarno, masih pada tahun 1967, terasa adanya gejala stagnasi atau kemacetan di hampir segala bidang, dalam kehidupan politik maupun kehidupan sosial, belum lagi penegakan hukum yang nyaris tak tersentuh dengan baik saat itu. Oknum-oknum tentara di kala tidak sedang bertugas, kerapkali terlibat sebagai backing pengusaha –yang pangkat rendah sebagai tukang pukul bayaran, yang berpangkat tinggi menjadi ‘kawan dagang’– atau perbuatan main hakim sendiri di tengah masyarakat. Oknum-oknum polisi, jaksa dan hakim, sementara itu mempraktekkan dan menegakkan KUHP dengan sungguh-sungguh, namun dengan konotasi ‘Kalau ada Uang Habis Perkara’. Maka yang kuat, entah karena jabatan entah karena banyak uang, cenderung menjadi lapisan ‘kebal hukum’, tak tersentuh.

PEMBERANTASAN KORUPSI YANG SELALU GAGAL. “Maka jangan terlalu berharap pemberantasan korupsi atau penegakan hukum di strata atas (penyelundupan, kecurangan bisnis, praktek monopoli, dan mungkin perdagangan narkoba) akan berhasil dengan cepat seperti yang diharapkan”. (Karikatur 1968, Harjadi S)

Pemerintahan baru di bawah Jenderal Soeharto pada bagian awal masa kekuasaannya, masih sangat berwatak transisional, dikritik oleh kesatuan-kesatuan aksi yang baru usai dalam gerakan menjatuhkan Soekarno, sebagai penguasa yang penuh kompromi. Kemacetan atau stagnasi yang terjadi terutama karena tidak adanya penyelesaian masalah politik secara tegas dan prinsipil. Begitu pula dengan berbagai masalah lainnya. Semuanya diselesaikan serba kompromistis. Kompromi di bidang hukum, kompromi dalam penyelesaian masalah ekonomi, kompromi dalam menanggulangi masalah korupsi, penyelundupan dan lain-lain. Khusus mengenai kampanye anti korupsi waktu itu, diingatkan, hanya akan berhasil jika tidak dijadikan alat politik, melainkan semata-mata sebagai kampanye kenegaraan berlandaskan hukum.

Mencoba memahami bahwa masa itu adalah sebuah masa transisi, maka dalam batas tertentu bisa dimengerti dan diterangkan mengapa banyak hal-hal kontradiktif dapat hidup berdampingan. Tapi, editorial sebuah media generasi muda yang terkemuka, mengingatkan bahwa transisi tidak bisa dijadikan alasan untuk menciptakan suatu status quo. Bukan pula alasan untuk lebih dulu memantapkan kedudukan the new ruling class, bukan pula alasan untuk menghijaukan, mengcoklatkan atau mengabu-abukan berbagai posisi dalam pemerintahan.

Coba bandingkan catatan tentang masa transisi 1967 itu dengan catatan tahun 2011, yang berjarak 44 tahun. Tentu saja, seharusnya, jauh dari pantas untuk menyebut tahun 2011 ini sebagai masa transisi, sekian lama setelah terjadinya perubahan kekuasaan di tahun 1998. Kalaupun terminologi transisi tetap mau digunakan juga, itu adalah sekedar transisi dari pelaksanaan demokrasi menuju demokrasi yang lebih baik lagi, yang semestinya bukan sebagai transisi dalam pengertian sebenarnya dengan konotasi serba darurat. Tapi tak bisa dipungkiri, ternyata situasi dan perilaku yang beraroma serba transisional, penuh ketegangan dan serba ketidakpastian, masih mewarnai kehidupan sosial, kehidupan politik dan kekuasaan, dunia penegakan hukum, kehidupan ekonomi, maupun pola pemecahan masalah lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kemiripannya, untuk tidak mengatakannya sebagai perulangan keserbasalahan masa lampau.

Di masa kepresidenan Soekarno, sekitar 1955, maupun pada penggalan masa kekuasaan mutlaknya pada 1959-1965, eksistensi partai politik yang menurut norma merupakan kebutuhan kehidupan politik demokratis, dalam kenyataan tak memiliki indikasi rumus “partai adalah alat demokrasi”. Kita kutip sebuah catatan media di tahun 1967, “Di zaman itu partai-partai politik tidak lagi memperjuangkan cita-cita agung yang menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara, yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan golongan. Sebaliknya kita hanya mengenal partai-partai yang menitikberatkan perjuangannya kepada perebutan kursi dan harta, bila perlu menginjak-injak demokrasi dan hak-hak azasi manusia”. Ternyata situasi kepartaian itu berlanjut di masa Soeharto, dan bahkan hingga kini di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partai-partai yang kita kenal saat ini adalah partai-partai yang sama pragmatisnya, berorientasi kursi (parlemen dan menteri) dan pengumpulan dana politik (harta, untuk kelompok maupun pribadi), yang selalu diakomodir oleh SBY. Kalau para elite partai menyebut-nyebut kepentingan rakyat, itu sebatas retorika belaka. Perhatikan saja bahasa kata-kata dan bahasa tubuh mereka, serta bagaimana perilaku mereka, tatkala terjadi berbagai bencana yang menimpa rakyat.

Seperti halnya dalam kehidupan politik, kehidupan sosial saat ini masih dipenuhi aneka konflik, secara vertikal maupun horizontal, entah berupa benturan antar umat beragama, benturan karena eksklusivisme kesukuan atau kepentingan, dan satu-dua peristiwa rasial. Gerakan ekstrim berdasarkan fundamentalisme agama, kembali berlanjut dan berulang. Dulu ada pemberontakan DI-TII sekarang ada terorisme bersenjata dengan mengatasnamakan agama, yang tak pernah berhasil dituntaskan akar masalahnya. Sekarang, ditambah lagi dengan konflik selama dan pasca Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang praktis berlangsung sepanjang tahun. Bayangkan, ada sekitar 500 kabupaten/kota dan ada 33 propinsi. Jadi ada rata-rata 106 Pilkada per tahun atau 2 Pilkada per minggu, sungguh suatu hiruk pikuk yang luar biasa. Setidaknya sekali dalam seminggu kita bisa menyaksikan perdebatan politik yang lebih merupakan pertengkaran, live berkat jasa sejumlah stasiun televisi. Isu demi isu bergulir silih berganti sepanjang waktu, yang bisa kita ikuti melalui indera penglihatan dan indera pendengaran, sesekali bisa mampir di indera perasa kita (kulit) bila kita tanpa sengaja tiba-tiba berada di pusaran konflik fisik yang terjadi sebagai produk pengelolaan isu. Seandainya konflik itu berbau, kita pasti bisa membaui sengatannya di indera penciuman kita. Hanya indera pengecap kita (lidah) yang mungkin tak tersentuh langsung, tetapi dampak psikologis dari kekisruhan sehari-hari yang terjadi bisa membuat indera pengecap kita terserang rasa pahit. Atau, saat dampak konflik terus menerus itu berpengaruh ke bidang ekonomi, rasa asin garam yang sebagian diimpor, akan membuat kita agak jarang merasakan rasa asin itu, pedas cabai yang sering melambung tinggi harganya pun akan terasa makin pedas di lidah.

Pemberantasan korupsi? Tak kalah mandegnya, seakan memang takkan pernah mampu dilakukan tuntas, seperti halnya dengan yang terjadi di masa lampau. Korupsi itu memiliki tali temali dengan berbagai kepentingan politik, maka para koruptor cenderung lebih kuat, apalagi bila mereka yang akan memberantasnya sudah dirasuki virus korupsi itu sendiri. Penegakan hukum hanya tegak di atas ketidakberdayaan kalangan akar rumput, takkan menyentuh kalangan atas yang terpadu sebagai suatu jaringan konspirasi. Kalau ada yang kena gebug itu karena ia mengkhianati konspirasi dan atau tidak terlalu fasih dengan ilmu bagi-bagi. Semua unsur terlibat dalam situasi saling sandera untuk pada akhirnya menjadi jaminan ‘stabilitas’ atau pusat equilibrium dan status quo. Maka jangan terlalu berharap pemberantasan korupsi atau penegakan hukum di strata atas (penyelundupan, kecurangan bisnis, praktek monopoli, dan mungkin perdagangan narkoba) akan berhasil dengan cepat seperti yang diharapkan.

Upaya mencapai keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, tetap tertinggal sebagai sekedar retorika seperti halnya di masa Soekarno (gemah ripah loh jinawi) dan Soeharto (masyarakat adil makmur). Penguasa negara tetap gagal menciptakan suatu grand design ekonomi yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara.

Seluruh ketidakberhasilan ini tak terlepas dari kegagalan kita menemukan sistem dan struktur politik yang tepat, serta kegagalan pembangunan sosiologis serta upaya pencerdasan bangsa. Kita berpretensi menggunakan sistem politik presidensiil sekaligus sistem parlementer sebagai hasil pertarikan berbagai kepentingan subjektif, namun gagal meramunya sebagai suatu formula baru, sehingga menjadi tak ubahnya sekedar ketoprak. Belum lagi kegagalan memahami demokrasi yang sesungguhnya yang sesuai dengan alam pikiran dari kekuatan kultur dan budaya kita. Para pendiri bangsa di tahun 1945 sudah berhasil menyusun filosofi dan ideologi bangsa, dengan referensi nilai terbaik dari barat maupun timur, yakni Pancasila, tapi kita telah menyia-nyiakannya dengan berbagai cara dan penyalahgunaan.

Dalam kepartaian, kita terombang-ambing antara pilihan multi partai atau jumlah yang lebih sederhana. Kegagalan untuk menyederhanakan sistem kepartaian terkait dengan pragmatisme yang menghambat upaya menemukan dan merancang persamaan program untuk membangun bangsa dan negara. Pragmatisme itu sendiri lahir karena egoisme elite partai. Sementara elite partai itu mempunyai masalahnya sendiri, yakni kemampuan kualitatif yang rendah, akibat rekrutmen yang sangat mengandalkan kekuatan otot (massa) dan kekuatan uang. Tapi persoalannya, bagaimana mungkin memperoleh elite yang berkualitas dari suasana masyarakat yang sedang didera kesakitan karena kegagalan pembangunan sosiologis dan pada waktu yang sama ada gejala resistensi di antara mereka yang berhasil berkuasa terhadap sumber daya manusia yang lebih cerdas dari dirinya?

Kisah Seorang Nabi Yang Lahir di Sebuah ‘Republik Jahiliyah’

KELAHIRAN Muhammad –yang di kemudian hari dikenal sebagai Nabi terakhir di muka bumi ini– bukan suatu peristiwa yang menarik perhatian di zamannya. Ia lahir dari rahim seorang janda miskin yang beberapa waktu sebelumnya ditinggal mati sang suami, di sebuah rumah yang letaknya sekitar 1 kilometer di sebelah Timur Laut sebuah bangunan yang kelak dikenal sebagai Ka’bah, di Makkah bagian Timur. Sebenarnya Muhammad masih tergolong ‘bangsawan’, namun kakeknya yang bernama Abdul Muththalib berasal dari sebuah klan yang lemah di tengah klan-klan kuat dan kaya, dan banyak tergantung kepada satu di antaranya, yakni klan Hasyim.

PENUNGGANG KUDA DARI LANGIT. “Sayang bahwa berabad-abad lamanya manusia, termasuk dunia Islam, memilih banyak jalan kekerasan”… “Seringkali dengan retorika ‘langit’, membawa-bawa namaNya”. (Source: jihadprincess)

Kota Makkah kala itu memang dihuni dan dikuasai oleh klan-klan kaya, para konglomerat dan bankir-bankir. Pemerintahan kota Makkah mirip sebuah Republik, tapi bukan dari rakyat untuk rakyat, melainkan dari, oleh dan untuk klan-klan kaya. Rakyat biasa dari kalangan ekonomi bawah, hanya peserta yang tak penting dalam himpitan ketidakadilan sosial. Menurut Fuad Hashem dalam bukunya Sirah Muhammad Rasulullah (Penerbit Mizan, 1989), pemerintahan di Kota Makkah pada zaman sebelum Islam itu dipegang oleh para pemimpin Quraisy, yaitu ‘mala’ sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka, para Quraisy ini, merupakan orang paling kaya dan terkemuka, berusia 40 tahun ke atas. Al-Quran tak banyak memberikan keterangan yang bisa menjelaskan agak rinci mengenai pemerintahan kota Makkah. Tetapi dari catatan sumber sejarah lainnya, “kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintahan dilaksanakan secara bersama oleh para saudagar itu –mungkin mirip dengan kota sezaman seperti Verona dan Venesia di Laut Tengah”.

“Pemerintahan kota adalah gabungan ‘pusaka’ gurun dengan kapitalisme kota. Sifat berani, dendam dan keramahan Badui, bergabung dengan nilai kota yang menginginkan ketenangan, bersatu, aman dan stabil. Yang lahir dari ‘kawin’ silang ini adalah blasteran tak bernama: suatu nilai gurun yang ditumpulkan oleh kecanggihan kota internasional, tepatnya bisnis rumit yang disepuh keliaran Badui. Unsur polos Arab-kuno dipoles dengan kecerdikan pengusaha. Suatu hasil silang antara kepemimpinan Badui yang mengedepankan balas dendam, kekerasan dan perampokan, dengan semacam walikota yang cinta damai untuk mengamankan harta, transaksi dagang dan perjanjian internasional. Karena ketiadaaan istilah untuk nama bentuk pemerintahan ini, maka Lammens menggunakan istilah ‘Republik Saudagar’….”.

SEBENARNYA, suatu nama lain mungkin lebih tepat bagi kota Makkah, yakni ‘Republik Jahiliyah’. Terminologi jahiliyah seringkali dikaitkan sebagai suatu zaman, yakni zaman menjelang diperkenalkannya Islam oleh Muhammad SAW. Padahal, sepanjang referensi dari yang bisa diikuti dari pandangan Nabi Muhammad sendiri, jahiliyah merujuk pada suatu pengertian mengenai pola perilaku yang bisa terjadi pada zaman yang manapun dan bukan pada satu kurun waktu tertentu saja. Sifat jahiliyah mencakup berbagai perilaku seperti men-Tuhan-kan berhala, kecongkakan, kesukuan yang sempit, kekerasan, semangat balas dendam yang tak berkesudahan, perbudakan, pengumbaran nafsu tak terkendali dan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan moral. “Ini bisa saja terjadi dalam zaman setelah kedatangan Islam dan keluar dari pribadi seorang Muslim sekalipun”.

Kota Makkah sebagai ‘Republik Jahiliyah’ di sekitar masa kelahiran bayi Muhammad itu, adalah wilayah yang penuh hedonisme dan maksiat di tengah kelimpahruahan harta kaum kaya. Setiap minggu ada hari pasaran penuh kesukariaan. Seringkali ada deklamasi sajak di Ka’bah. “Tiap bulan purnama, orang berduyun-duyun berkumpul di lapangan mengelilingi patung Al-Lat, ‘puteri Tuhan’ berlambang bulan. Di sana, muda mudi bersyair, bercinta dan minum-minum nabidz yang terbuat dari Kurma dan memabukkan”. Setiap tahun di musim dingin, ada festival.

Di zaman itu pula judi adalah sebagian dari agama. Orang bermain judi bukan sekedar memuaskan nafsu adu untung duniawi, melainkan bagian dari ibadah dan pengabdian kepada dewa. Paling terkenal adalah permainan panah dewata. “Selain itu, judi dalam bentuk populer juga dimainkan dengan cara membeli unta secara patungan, misalnya oleh sepuluh orang. Hewan itu lalu disembelih dan dagingnya dibagi dalam lima tumpuk. Nama peserta ditulis pada setiap sisi mata panah-dewata, lalu sepuluh mata panah itu dikocok dalam sebuah kantong kulit dan diambil satu persatu sebanyak lima kali. Hanya yang namanya tercantum yang mendapat bagian. Seorang yang bernama Asyi’ bin Hisyam kalah main judi melawan Abu Lahab. Rumah dan seluruh hartanya disita, dirinya pun dijadikan budak, membersihkan kandang hewan Abu Lahab, dan sewaktu terjadi Perang Badr ia dikirim berperang mewakili ‘tuan’nya. Dalam perjudian segala macam bisa dipertaruhkan, dari budak sampai isteri dan anak.

Selain judi, minuman keras yang memabukkan menjadi bagian dari kehidupan di ‘Republik Jahiliyah”. Pelacuran mendapat tempat istimewa. Rumah maupun kemah pelacuran ditandai dengan panji atau bendera. Bila ada pelacur yang hamil, kelak saat melahirkan ia mengundang para langganannya dan dengan dihadiri saksi, ia menunjuk siapa sebenarnya ayah sang bayi. Posisi kaum perempuan dalam perkawinan lemah. Bila terjadi perceraian atau sang suami meninggal, para keluarga datang menyita harta-harta dari tangan sang isteri. Anak perempuan seringkali tak diinginkan. Pada masa sebelumnya, kerapkali anak perempuan dikuburkan hidup-hidup. Perkawinan juga bisa berbau incest. Seorang lelaki sering menikahi saudara kandung, mertua, ipar, keponakan, atau bibi maupun ibu tiri. Kebiasaan ini tak mudah terhapus, termasuk oleh kedatangan Islam. Fuad Hashem menulis dalam bukunya, “Semasa kedatangan Islam, ada perkawinan dengan ibu tiri (antara Zayd bin ‘Amr dengan ibu tirinya, yaitu ibu dari ‘Umar bin Khaththab). ‘Abdullah bin Jud’an kawin dengan dua saudara perempuan Al Walid bin Al-Mughirah, yaitu Hindun dan Syafiyah, bersama-sama”. Tapi Al-Quran, Surat An-Nisa’, mengingatkan bahwa hal-hal seperti ini yang terjadi di masa lampau, tak boleh lagi terjadi.

Bagian lain dari kebiasaan jahiliyah yang tidak bisa segera dihapuskan adalah perbudakan, meskipun Nabi Muhammad berkali-kali memberi teladan dengan memerdekakan para budak. Kaum budak menjadi bagian dari kepentingan ekonomi (tenaga kerja) serta prestise, dan juga kesenangan seksual (menggunakan budak-budak perempuan). Kesenangan seksual ini seringkali menimbulkan ‘kekacauan sosial’ tatkala lahir anak-anak. Umumnya anak-anak itu tetap berstatus budak, tetapi sering ada pengecualian bagi anak-anak yang disukai sang ayah, statusnya menjadi manusia merdeka namun kedudukannya kelas dua di masyarakat. Tak jarang anak-anak dengan status marginal ini menjadi sumber berbagai penyakit sosial maupun kerusuhan sosial karena perilaku buruk sebagai akibat psikologis dari status mereka. Eksistensi soal hamba sahaya perempuan disebutkan dalam Surat An-Nisa’ ayat 3, sebagai ‘pengganti’ kebutuhan dalam konteks lelaki yang ingin beristeri lebih dari satu namun sangsi takkan mampu berlaku adil kepada para isterinya. Adalah peranan para cendekiawan Islam masa kini untuk memberi penafsiran baru terhadap ayat ini dan menjaga agar tak ada penyalahgunaan yang bersifat jahiliyah dan merusak Islam.

MASIH dari buku Fuad Hashem, kita meminjam pemaparan sebuah peristiwa pada pertengahan Januari tahun 630, dalam penaklukan kota Makkah. Ibn Ishaq bercerita: Rasul mengirim pasukan ke daerah sekitar Makkah untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Beliau tidak memerintahkan mereka bertempur. Di antara yang dikirim adalah Khalid bin Walid yang diperintahkannya ke kawasan datar sekitar perbukitan Makkah menjalankan misi… . Mulanya klan Jadzimah, penghuni wilayah itu ragu, tetapi Khalid mengatakan, “Letakkan senjata, karena setiap orang telah menerima Islam”. Ada pertukaran kata, karena curiga akan Khalid. Seorang anggota suku itu berkata, “Apakah anda akan menumpahkan darah kami? Semua telah memeluk Islam dan meletakkan senjata”. “Perang telah usai dan semua orang aman”. Begitu mereka meletakkan senjata, Khalid memerintahkan tangan mereka diikat ke belakang dan memancung leher mereka dengan pedangnya sampai sejumlah orang mati. Tatkala berita ini sampai kepada Rasulullah, ia menyuruh Ali ke sana untuk menyelidiki dan memerintahkan “hapus semua tindakan jahiliyah”. Ali berangkat membawa uang –yang dipinjam Rasul dari beberapa saudagar Makkah– untuk membayar tebusan darah dan kerugian lain, termasuk kerugian berupa sebuah wadah tempat makan anjing yang rusak. Ketika semua sudah lunas dan masih ada uang sisa, Ali bertanya apakah masih ada yang belum dihitung, mereka menjawab “tidak”. Ali memberikan semua sisa uang sebagai hadiah, atas nama Rasulullah. Saat Ali kembali dan melapor, Rasulullah sedang berada di Ka’bah menghadap kiblat. Rasulullah menengadahkan tangannya setinggi-tingginya sehingga ketiaknya tampak, seraya berseru, “Ya Allah, saya tak bersalah atas apa yang dilakukan Khalid”, sampai tiga kali. Artinya, Rasulullah tak membenarkan perbuatan Khalid yang bertindak atas nama Islam namun di atas jalan yang bertentangan dengan Islam. Abdurrahman bin Awf lalu mengatakan kepada Khalid bin Walid, “Anda telah melakukan perbuatan jahiliyah di dalam Islam”.

KENDATI di masa lampau pada zamannya, kelahiran bayi bernama Muhammad, bukan peristiwa yang menarik perhatian, kini kelahiran Sang Nabi pada 12 Rabiul-Awwal yang bertepatan dengan 20 April tahun 571 M, menjadi penanda penting dalam konteks pencerahan peradaban umat manusia yang telah dimulai para nabi sebelumnya. Meski pernah memimpin peperangan, Muhammad SAW tidak mengajarkan kekerasan. Ucapannya yang paling sejuk adalah “Bila engkau dilempar dengan batu, balaslah olehmu dengan kapas”. Mungkin ucapan seperti itu secara harfiah bisa diartikan banyak orang sebagai ‘kelemahan’, tetapi sebagai suatu filosofi, sesungguhnya itulah suatu ‘kekuatan’: Bahwa kekerasan tak bisa menyelesaikan masalah, melainkan dialog untuk mempertemukan pikiran.

Sayang bahwa berabad-abad lamanya manusia, termasuk dunia Islam, memilih banyak jalan kekerasan. Setidaknya ada tiga Khalifah yang terbunuh oleh sesama pada abad-abad pertama dalam sejarah Islam, dan ada ribuan bahkan jutaan Muslim terbunuh oleh sesama karena arogansi yang lahir dari fanatisme dari masa ke masa di berbagai penjuru muka bumi, termasuk di Indonesia. Seringkali dengan retorika ‘langit’, membawa-bawa namaNya. Berapa korban ‘perang saudara’ yang dikobarkan DI-TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan? Berapa pula korban yang mati sia-sia dalam konflik-konflik terbaru di Aceh, Ambon dan Poso? Dan akan ada berapa lagi korban berjatuhan dalam peristiwa-peristiwa semacam di Cikeusik hanya beberapa hari sebelum Maulid Nabi yang diperingati hari ini?