Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia

DE FACTO seolah soal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru lalu dianggap telah selesai. KPU –terlepas dari polemik tentang kecurangan dalam Pilpres– pun telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang (peraih suara terbanyak). Lalu dua gumpal gunung es dari dua kutub politik, tiba-tiba seakan cair dan belah tak keruan sebagai ‘pecahan’ baru yang mengapung ke arah berbeda-beda sesuai arus kepentingan.

Tokoh puncak Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu mendadak saling merapat dengan tokoh puncak PDIP Megawati Soekarnoputeri, setelah sebelumnya merapat dengan Joko Widodo. Lalu pada saat hampir bersamaan para pimpinan partai ex Koalisi 01 –Nasdem, PPP, PKB, Golkar– atas inisiatif Surya Paloh bertemu tanpa ‘mengajak’ PDI-P. Sebelumnya, dalam ruang politik yang sama, terjadi pula manuver yang di sana-sini cukup ‘mencegangkan’ dari PAN dan Partai Demokrat. Tak ketinggalan, ada manuver sejumlah partai kecil lainnya bertamu kesana-kemari –yang untuk sebagian, meminjam metafora dalam puisi Chairil Anwar, bernasib seakan berkemungkinan terbuang dari kumpulannya. Perlu berharap, agar tak ada yang bermutasi menjadi ‘binatang politik yang jalang’.

Namun di luar hiruk pikuk baru itu, de jure, dalam kancah politik saat ini membayang sejumlah tanda tanya di tengah khalayak, yang berkaitan dengan polemik tentang apakah pasangan Jojkowi-Ma’ruf bisa atau tidak bisa dilantik MPR di bulan Oktober mendatang. Jokowi-Ma’ruf meraih suara pemilih lebih dari 50 persen, namun persebaran kemenangannya menurut sejumlah ahli tata negara dan ahli hukum, tak memenuhi Pasal 6A ayat (3) UUD. Continue reading

Advertisements

‘Rekonsiliasi’ Bawah Tanah dan Social Disobedience

DUA jam menuju tengah hari Sabtu 13 Juli 2019, dua seteru politik kekuasaan setengah dasawarsa terakhir, Joko Widodo dan Prabowo bertemu pertama kali pasca Pemilihan Presiden 17 April di Stasiun MRT Lebak Bulus. Lalu, bersama naik kereta MRT menuju Stasiun Senayan, seraya ‘berunding’ –katakanlah demikian. Di ujung perjalanan, ampir 20 menit kemudian kedua tokoh itu mengikrarkan semacam ‘rekonsiliasi’ di kedalaman sekitar 20 meter di bawah tanah di jantung Jakarta itu. Apakah rekonsiliasi telah terjadi? Itu pokok persoalannya.

Berunding ‘gencatan senjata’ di gerbong kereta api, bukan sesuatu yang baru dalam sejarah. Saat Kekaisaran Konfederasi Jerman bertekuk lutut memohon gencatan senjata di akhir Perang Dunia I, tim perunding Jerman Mathias Erzberger menandatangani kapitulasi bersama tim perunding Perancis Marshall Ferdinand Foch. Penandatanganan dilakukan di sebuah gerbong kereta api di hutan Compiègne, Perancis, 11 November 1918. Tapi 22 tahun kemudian, sejarah berbalik. Pada 21 Juni 1940, giliran Hitler duduk dikursi sama yang dulu diduduki Marsekal Foch, di gerbong yang sama di Compiègne, menerima penaklukan Perancis. Dengan senang Hitler menyaksikan Jenderal Charles Huntziger mewakili Perancis menandatangani dokumen penyerahan. Empat hari sebelumnya Marsekal Petain yang menggantikan Reynaud telah mengajukan permohonan gencatan senjata. Gerbong bersejarah itu dikenal sebagai Wagon de l’Armistice atau Gerbong Perdamaian.

Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa kapitulasi di Gerbong Perdamaian itu tak betul-betul mengakhiri perlawanan Perancis melawan Jerman. Rakyat Perancis –yang dibantu sebagian militer– melakukan pembangkangan dan mengorganisir gerakan bawah tanah selama setengah dekade ke depan. Di masa modern kini, dalam konteks sosial-politik sikap membangkang itu disebut social disobedience. Continue reading

Tiga Jenderal dan Seorang Presiden Dalam Pergulatan Kekuasaan 2019

BERTAHUN lamanya tanpa bosan, jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn bertahan dengan narasi apriorinya, secara khusus terhadap Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan kepada militer Indonesia secara umum. Terbaru ketika diwawancara Nermeen Shaikh dan Amy Goodman untuk saluran televisi dan internet Democracy Now, secara insinuatif ia menyebut Pemilihan Presiden 2019 adalah titik balik bagi Indonesia.

“Jika Jenderal Prabowo menang, itu akan membuka pintu untuk kembali ke semacam neofasisme di Indonesia, kembali ke cara lama, ke kediktatoran Suharto.” Kini, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan Joko Widodo, presiden petahana, kata Allan Nairn. “Tetapi dia menolak menerima kekalahan itu.” Namun pada sisi lain, menurut Allan Nairn, ada juga jenderal-jenderal kunci yang berada di pihak ‘pemenang pemilihan’, Presiden Jokowi –yaitu, Jenderal Hendropriyono dan Jenderal Wiranto.

Catatan masa lampau 3 jenderal

Bila Prabowo disebut Allan Nairn ‘pembunuh massal paling terkenal di Indonesia’, dua jenderal lainnya itu pun dikatakannya merupakan pembunuh massal. Prabowo disebutnya terlibat  dalam pembunuhan massal di Timor Timur, Papua, Aceh, penculikan dan kekerasan terhadap para aktivis di Jakarta. Sementara itu Wiranto dan Hendropriyono “terlibat dalam kejahatan seperti pembantaian 1999 di Timor Timur, pembunuhan pembela hak asasi manusia terkemuka Munir, dan pembantaian Talangsari.” Mereka telah berusaha melakukan penangkapan terhadap para pembangkang politik, dan pada dasarnya berusaha untuk menghancurkan kebebasan berbicara di Indonesia.

Jadi demokrasi berada di bawah pengepungan dari kedua sisi spektrum politik partisan oleh para jenderal yang menurut Allan Nairn sama-sama terlatih oleh Amerika Serikat.

ALLAN NAIRN. Sekarang setelah menjalani masa jabatan kedua, Allan Nairn memperkirakan akan ada tuntutan yang kuat dan luas agar Jokowi memenuhi janji lamanya dan mengadili para jenderal, termasuk Hendro, Wiranto, Prabowo, atas massacre crimes mereka di masa lampau. (Gambar original download/media-karya) socio-politica.com

Baik Jenderal Prabowo maupun Jenderal Wiranto dan Jenderal AM Hendropriyono masing-masing telah melakukan bantahan bela diri mereka terhadap dosa-dosa lama itu. Namun, catatan buruk yang berada di medan opini publik terkait dengan jejak masa lampau mereka itu tak kunjung terjernihkan, karena tak pernah ada penelusuran fakta yang sungguh-sungguh yang menghasilkan misalnya minimal sebuah narasi kebenaran. Jadi, isu-isu seputar mereka selalu timbul tenggelam sesuai arus kepentingan politik yang ada. Dan, belum bisa mendefinitifkan apakah mereka sungguh bersalah atau tidak bersalah.

Mengacu pada Peristiwa 21-22 Mei 2019 di Jakarta, Allan menarasikan bahwa para pendukung Prabowo, yang mencakup organisasi-organisasi Islam, termasuk sebuah kelompok yang disebut FPI, dan bahkan elemen-elemen ISIS, telah berada di jalanan. Bertujuan “memprovokasi keadaan darurat, yang akan memerlukan intervensi militer mengambil alih negara dan menempatkan Prabowo dalam kekuasaan.” Tetapi hingga sejauh ini, arah dan poin analisis Allan Nairn tak terjadi, karena kini pertarungan politik terkait Pemilihan Presiden 2019 telah beralih ke Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan gugatan Prabowo-Sandi –terhadap hasil Pilpres– pada 14-28 Juni 2019.

“Jokowi belum menunjukkan keberanian….”

Di mana posisi Presiden Joko Widodo dalam pusaran peristiwa-peristiwa politik ini? Berikut ini narasi lanjut Allan Nairn, yang tentu saja tak harus begitu saja ditelan mentah-mentah. Namun, setidaknya ia memberi referensi pembanding tentang peta pergulatan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Meski pandangannya sering dikritik dari berbagai penjuru dan dikategorikan sampah.

“Salah satu janji Jokowi ketika pertama kali menjalankan kekuasaan setelah mengalahkan Prabowo pada tahun 2014 adalah bahwa ia akan menyelidiki kekejaman besar, kejahatan besar, termasuk pembantaian 1965 hingga satu juta warga sipil, yang didukung oleh Amerika Serikat dan yang memungkinkan Angkatan Darat Indonesia untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.” Secara tersirat Joko Widodo mengisyaratkan akan mengadili para jenderal. Tapi ia tidak melakukan itu. Malahan, ia membawa dua jenderal yang paling terkenal –Hendro dan Wiranto– ke lingkaran kekuasaan di pemerintahannya, karena takut pada Angkatan Darat. “Jokowi takut pada Angkatan Darat. Dia belum menunjukkan keberanian, sejauh ini, untuk menghadapi mereka dan mengadili mereka. Dan dia tidak benar-benar memiliki kendali atas Angkatan Darat. Tetapi dia memiliki harapan bahwa dengan bersekutu dengan tokoh-tokoh seperti ini, dia dapat mempertahankan kendali atas kekuasaan.”

Sekarang setelah menjalani masa jabatan kedua, Allan Nairn memperkirakan akan ada tuntutan yang kuat dan luas agar Jokowi memenuhi janji lamanya dan mengadili para jenderal, termasuk Hendro, Wiranto, Prabowo, atas massacre crimes mereka di masa lampau.. Dan, menurut Allan Nairn, harus juga mencoba melakukan hal yang sama terhadap pejabat AS yang mensponsori para jenderal ini.Misalnya seperti dilakukan Italia, ketika mereka mengadili agen CIA karena melakukan penculikan di Roma.Mereka dapat meminta dokumen dari Amerika Serikat tentang kekejaman masa lalu yang didukung oleh Washington.Kongres AS sebenarnya telah memasukkan kebijakan pencegahan ke dalam undang-undang alokasi operasi luar negeri yang mengatur kemungkinan menyerahkan dokumen ke Indonesia jika ada investigasi dan penuntutan.Tapi ini hanya bisa terjadi jika ada gerakan rakyat yang kuat untuk menekan Presiden Jokowi, dan jika Jenderal Prabowo memang akhirnya dikalahkan.

Untuk yang disebut terakhir oleh Allan ini perjalanan masih panjang, karena menentukan siapa pemenang Pilpres 17 April 2019, KPU masih harus menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.

TGPF

Sementara itu, masih menunggu satu persoalan baru: Betulkah saat menghadapi unjuk rasa 21-22 Mei lalu, Polri –yang kini begitu powerful– telah melakukan pelanggaran HAM? Soalnya, setidaknya ada 6 anggota masyarakat tewas dan ratusan orang luka dalam rangkaian peristiwa selama dua hari. Ratusan video kekerasan viral dan menjadi konsumsi publik sehari-hari belakangan ini. Mungkin ada yang artifisial dan menyesatkan, tapi tak sedikit juga yang diyakini masyarakat sebagai peristiwa sesungguhnya. Penguasa sibuk membantah dan menangkap banyak orang, mulai dari tuduhan menyebar hoax sampai kepada merencanakan makar. Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa pada sisi lain begitu banyak anggota masyarakat juga percaya terhadap isi beberapa video kekerasan yang viral di masyarakat. Untuk soal yang ini, di tengah kuatnya fenomena distrust terhadap kekuasaan saat ini, tak bisa tidak diperlukan pembentukan suatu Tim Gabungan Pencari Fakta yang kredibel….. (socio-politica.com/media-karya.com)

Pemilihan Presiden Indonesia Dalam Bayangan Distrust dan Kecurangan

SEBENTAR lagi genap sebulan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Indonesia usai terselenggara. Namun, suasana ‘pertengkaran’ politik yang sudah berlangsung secara berlarut-larut sebelum pemilihan umum, khususnya terkait pemilihan presiden,  tak kunjung berakhir –untuk tidak menyebutnya makin meruncing. Fenomena distrust yang bertambah meluas –yang bukannya tanpa alasan– menyebabkan situasi tereskalasi menuju keadaan yang berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Jangan lupa sudah hampir lima tahun bangsa ini berada dalam pembelahan penuh pertengkaran dalam nuansa fait accompli pilihan the bad among the worst yang bisa disuguhkan sistem politik yang ada.

Situasi meruncing itu berkaitan erat dengan adanya tuduhan bahwa pihak petahana telah melakukan berbagai kecurangan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan di sana-sini memang tak dapat dipungkiri terjadi berbagai perilaku kecurangan, atau setidak-tidaknya terjadi sejumlah peristiwa yang memicu kecurigaan adanya kecurangan itu, di berbagai tempat. Mulai dari sikap tidak netral yang sangat kentara dari sejumlah aparatur negara, pencoblosan sendiri surat suara di TPS oleh beberapa pelaksana pemungutan suara, selain insiden Selangor Malaysia yang melibatkan nama putera Duta Besar RI di sana. Tuduhan dan kecurigaan terbaru adalah manipulasi situng KPU. Continue reading

Lakon Kaum Opportunis Di Kancah Pemilihan Presiden 2019

SALAH satu ketidaknyamanan yang sangat terasa menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019, adalah muncul dan berperannya sejumlah opportunis dengan lakon-lakon opportunisme politik. Dan cukup mencengangkan, kubu-kubu yang sedang menjalani kompetisi politik, seringkali dengan senang hati menerima tokoh-tokoh opportunis itu. Tak mengherankan, karena seorang opportunis itu ibarat bunglon atau chameleon, sangat pandai menyesuaikan warna dirinya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mempesona para penghuni lama dan tuan rumah.

Bahkan lebih dari itu, terkesan para pihak sangat senang menerima para penyeberang, teristimewa bila itu bisa ‘melukai’ emosi lawan politik. Ini terutama bila tuan rumah menerapkan ilmu Jenderal Sun Tzu (544 SM – 496 SM). Sang jenderal dalam strategi ke-3 dari 39 strategi, mengajarkan, bunuh lawan dengan pisau pinjaman. Cara lain, sogok pengikut musuh untuk menjadi pengkhianat –artinya, gunakan kekuatan musuh untuk melawan dirinya sendiri. Maka para penyeberang seringkali disambut –dengan pernyataan sukacita yang insinuatif atau seremoni kecil– bak mendapat pasokan persenjataan baru untuk perang. Continue reading

Joko Widodo dan Faktor Islam di Kancah Politik 2019

SEBELUM terjadi aksi massa Islam massive 411 dan 212 di bagian akhir 2016, tak terbayangkan bahwa Joko Widodo akan tiba-tiba tampil dengan manuver politik yang sarat retorika ke-Islam-an. Soalnya, sebelum itu beberapa tokoh partai pendukung utamanya, PDI-P, kerap melontarkan narasi-narasi yang dimaknai sebagai anti Islam.

Secara historis, mengacu kepada pembagian masyarakat (Jawa) menurut Clifford Geerzt, cikal bakal utama PDI-P yakni PNI pada hakekatnya memang berakar pada kaum abangan selain kaum priyayi. Di seberangnya, adalah kaum santri. Secara historis pula, PNI sebagai unsur Nas pada masa Nasakom Soekarno tercatat memiliki kedekatan yang kental dengan unsur Kom. Banyak berkonfrontasi mendampingi unsur Kom terhadap unsur A yang terjepit di tengah.

Namun, dalam realita saat ini, bandul politik Joko Widodo yang tampil memperjuangkan masa kepresidenan kedua, telah mengayun keras dari kiri hingga jauh ke kanan. Dari citra anti Islam ke citra mitra. Puncaknya, menempatkan tokoh ulama Kyai Ma’ruf Amin sebagai pasangan dalam Pemilihan Presiden 17 April 2019. Meski, secara tragis harus ‘mencampakkan’ tokoh berintegritas, Mahfud MD. Continue reading