Tiga Jenderal dan Seorang Presiden Dalam Pergulatan Kekuasaan 2019

BERTAHUN lamanya tanpa bosan, jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn bertahan dengan narasi apriorinya, secara khusus terhadap Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan kepada militer Indonesia secara umum. Terbaru ketika diwawancara Nermeen Shaikh dan Amy Goodman untuk saluran televisi dan internet Democracy Now, secara insinuatif ia menyebut Pemilihan Presiden 2019 adalah titik balik bagi Indonesia.

“Jika Jenderal Prabowo menang, itu akan membuka pintu untuk kembali ke semacam neofasisme di Indonesia, kembali ke cara lama, ke kediktatoran Suharto.” Kini, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan Joko Widodo, presiden petahana, kata Allan Nairn. “Tetapi dia menolak menerima kekalahan itu.” Namun pada sisi lain, menurut Allan Nairn, ada juga jenderal-jenderal kunci yang berada di pihak ‘pemenang pemilihan’, Presiden Jokowi –yaitu, Jenderal Hendropriyono dan Jenderal Wiranto.

Catatan masa lampau 3 jenderal

Bila Prabowo disebut Allan Nairn ‘pembunuh massal paling terkenal di Indonesia’, dua jenderal lainnya itu pun dikatakannya merupakan pembunuh massal. Prabowo disebutnya terlibat  dalam pembunuhan massal di Timor Timur, Papua, Aceh, penculikan dan kekerasan terhadap para aktivis di Jakarta. Sementara itu Wiranto dan Hendropriyono “terlibat dalam kejahatan seperti pembantaian 1999 di Timor Timur, pembunuhan pembela hak asasi manusia terkemuka Munir, dan pembantaian Talangsari.” Mereka telah berusaha melakukan penangkapan terhadap para pembangkang politik, dan pada dasarnya berusaha untuk menghancurkan kebebasan berbicara di Indonesia.

Jadi demokrasi berada di bawah pengepungan dari kedua sisi spektrum politik partisan oleh para jenderal yang menurut Allan Nairn sama-sama terlatih oleh Amerika Serikat.

ALLAN NAIRN. Sekarang setelah menjalani masa jabatan kedua, Allan Nairn memperkirakan akan ada tuntutan yang kuat dan luas agar Jokowi memenuhi janji lamanya dan mengadili para jenderal, termasuk Hendro, Wiranto, Prabowo, atas massacre crimes mereka di masa lampau. (Gambar original download/media-karya) socio-politica.com

Baik Jenderal Prabowo maupun Jenderal Wiranto dan Jenderal AM Hendropriyono masing-masing telah melakukan bantahan bela diri mereka terhadap dosa-dosa lama itu. Namun, catatan buruk yang berada di medan opini publik terkait dengan jejak masa lampau mereka itu tak kunjung terjernihkan, karena tak pernah ada penelusuran fakta yang sungguh-sungguh yang menghasilkan misalnya minimal sebuah narasi kebenaran. Jadi, isu-isu seputar mereka selalu timbul tenggelam sesuai arus kepentingan politik yang ada. Dan, belum bisa mendefinitifkan apakah mereka sungguh bersalah atau tidak bersalah.

Mengacu pada Peristiwa 21-22 Mei 2019 di Jakarta, Allan menarasikan bahwa para pendukung Prabowo, yang mencakup organisasi-organisasi Islam, termasuk sebuah kelompok yang disebut FPI, dan bahkan elemen-elemen ISIS, telah berada di jalanan. Bertujuan “memprovokasi keadaan darurat, yang akan memerlukan intervensi militer mengambil alih negara dan menempatkan Prabowo dalam kekuasaan.” Tetapi hingga sejauh ini, arah dan poin analisis Allan Nairn tak terjadi, karena kini pertarungan politik terkait Pemilihan Presiden 2019 telah beralih ke Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan gugatan Prabowo-Sandi –terhadap hasil Pilpres– pada 14-28 Juni 2019.

“Jokowi belum menunjukkan keberanian….”

Di mana posisi Presiden Joko Widodo dalam pusaran peristiwa-peristiwa politik ini? Berikut ini narasi lanjut Allan Nairn, yang tentu saja tak harus begitu saja ditelan mentah-mentah. Namun, setidaknya ia memberi referensi pembanding tentang peta pergulatan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Meski pandangannya sering dikritik dari berbagai penjuru dan dikategorikan sampah.

“Salah satu janji Jokowi ketika pertama kali menjalankan kekuasaan setelah mengalahkan Prabowo pada tahun 2014 adalah bahwa ia akan menyelidiki kekejaman besar, kejahatan besar, termasuk pembantaian 1965 hingga satu juta warga sipil, yang didukung oleh Amerika Serikat dan yang memungkinkan Angkatan Darat Indonesia untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.” Secara tersirat Joko Widodo mengisyaratkan akan mengadili para jenderal. Tapi ia tidak melakukan itu. Malahan, ia membawa dua jenderal yang paling terkenal –Hendro dan Wiranto– ke lingkaran kekuasaan di pemerintahannya, karena takut pada Angkatan Darat. “Jokowi takut pada Angkatan Darat. Dia belum menunjukkan keberanian, sejauh ini, untuk menghadapi mereka dan mengadili mereka. Dan dia tidak benar-benar memiliki kendali atas Angkatan Darat. Tetapi dia memiliki harapan bahwa dengan bersekutu dengan tokoh-tokoh seperti ini, dia dapat mempertahankan kendali atas kekuasaan.”

Sekarang setelah menjalani masa jabatan kedua, Allan Nairn memperkirakan akan ada tuntutan yang kuat dan luas agar Jokowi memenuhi janji lamanya dan mengadili para jenderal, termasuk Hendro, Wiranto, Prabowo, atas massacre crimes mereka di masa lampau.. Dan, menurut Allan Nairn, harus juga mencoba melakukan hal yang sama terhadap pejabat AS yang mensponsori para jenderal ini.Misalnya seperti dilakukan Italia, ketika mereka mengadili agen CIA karena melakukan penculikan di Roma.Mereka dapat meminta dokumen dari Amerika Serikat tentang kekejaman masa lalu yang didukung oleh Washington.Kongres AS sebenarnya telah memasukkan kebijakan pencegahan ke dalam undang-undang alokasi operasi luar negeri yang mengatur kemungkinan menyerahkan dokumen ke Indonesia jika ada investigasi dan penuntutan.Tapi ini hanya bisa terjadi jika ada gerakan rakyat yang kuat untuk menekan Presiden Jokowi, dan jika Jenderal Prabowo memang akhirnya dikalahkan.

Untuk yang disebut terakhir oleh Allan ini perjalanan masih panjang, karena menentukan siapa pemenang Pilpres 17 April 2019, KPU masih harus menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.

TGPF

Sementara itu, masih menunggu satu persoalan baru: Betulkah saat menghadapi unjuk rasa 21-22 Mei lalu, Polri –yang kini begitu powerful– telah melakukan pelanggaran HAM? Soalnya, setidaknya ada 6 anggota masyarakat tewas dan ratusan orang luka dalam rangkaian peristiwa selama dua hari. Ratusan video kekerasan viral dan menjadi konsumsi publik sehari-hari belakangan ini. Mungkin ada yang artifisial dan menyesatkan, tapi tak sedikit juga yang diyakini masyarakat sebagai peristiwa sesungguhnya. Penguasa sibuk membantah dan menangkap banyak orang, mulai dari tuduhan menyebar hoax sampai kepada merencanakan makar. Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa pada sisi lain begitu banyak anggota masyarakat juga percaya terhadap isi beberapa video kekerasan yang viral di masyarakat. Untuk soal yang ini, di tengah kuatnya fenomena distrust terhadap kekuasaan saat ini, tak bisa tidak diperlukan pembentukan suatu Tim Gabungan Pencari Fakta yang kredibel….. (socio-politica.com/media-karya.com)

Advertisements

Pemilihan Presiden Indonesia Dalam Bayangan Distrust dan Kecurangan

SEBENTAR lagi genap sebulan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Indonesia usai terselenggara. Namun, suasana ‘pertengkaran’ politik yang sudah berlangsung secara berlarut-larut sebelum pemilihan umum, khususnya terkait pemilihan presiden,  tak kunjung berakhir –untuk tidak menyebutnya makin meruncing. Fenomena distrust yang bertambah meluas –yang bukannya tanpa alasan– menyebabkan situasi tereskalasi menuju keadaan yang berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Jangan lupa sudah hampir lima tahun bangsa ini berada dalam pembelahan penuh pertengkaran dalam nuansa fait accompli pilihan the bad among the worst yang bisa disuguhkan sistem politik yang ada.

Situasi meruncing itu berkaitan erat dengan adanya tuduhan bahwa pihak petahana telah melakukan berbagai kecurangan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan di sana-sini memang tak dapat dipungkiri terjadi berbagai perilaku kecurangan, atau setidak-tidaknya terjadi sejumlah peristiwa yang memicu kecurigaan adanya kecurangan itu, di berbagai tempat. Mulai dari sikap tidak netral yang sangat kentara dari sejumlah aparatur negara, pencoblosan sendiri surat suara di TPS oleh beberapa pelaksana pemungutan suara, selain insiden Selangor Malaysia yang melibatkan nama putera Duta Besar RI di sana. Tuduhan dan kecurigaan terbaru adalah manipulasi situng KPU. Continue reading

Lakon Kaum Opportunis Di Kancah Pemilihan Presiden 2019

SALAH satu ketidaknyamanan yang sangat terasa menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019, adalah muncul dan berperannya sejumlah opportunis dengan lakon-lakon opportunisme politik. Dan cukup mencengangkan, kubu-kubu yang sedang menjalani kompetisi politik, seringkali dengan senang hati menerima tokoh-tokoh opportunis itu. Tak mengherankan, karena seorang opportunis itu ibarat bunglon atau chameleon, sangat pandai menyesuaikan warna dirinya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mempesona para penghuni lama dan tuan rumah.

Bahkan lebih dari itu, terkesan para pihak sangat senang menerima para penyeberang, teristimewa bila itu bisa ‘melukai’ emosi lawan politik. Ini terutama bila tuan rumah menerapkan ilmu Jenderal Sun Tzu (544 SM – 496 SM). Sang jenderal dalam strategi ke-3 dari 39 strategi, mengajarkan, bunuh lawan dengan pisau pinjaman. Cara lain, sogok pengikut musuh untuk menjadi pengkhianat –artinya, gunakan kekuatan musuh untuk melawan dirinya sendiri. Maka para penyeberang seringkali disambut –dengan pernyataan sukacita yang insinuatif atau seremoni kecil– bak mendapat pasokan persenjataan baru untuk perang. Continue reading

Joko Widodo dan Faktor Islam di Kancah Politik 2019

SEBELUM terjadi aksi massa Islam massive 411 dan 212 di bagian akhir 2016, tak terbayangkan bahwa Joko Widodo akan tiba-tiba tampil dengan manuver politik yang sarat retorika ke-Islam-an. Soalnya, sebelum itu beberapa tokoh partai pendukung utamanya, PDI-P, kerap melontarkan narasi-narasi yang dimaknai sebagai anti Islam.

Secara historis, mengacu kepada pembagian masyarakat (Jawa) menurut Clifford Geerzt, cikal bakal utama PDI-P yakni PNI pada hakekatnya memang berakar pada kaum abangan selain kaum priyayi. Di seberangnya, adalah kaum santri. Secara historis pula, PNI sebagai unsur Nas pada masa Nasakom Soekarno tercatat memiliki kedekatan yang kental dengan unsur Kom. Banyak berkonfrontasi mendampingi unsur Kom terhadap unsur A yang terjepit di tengah.

Namun, dalam realita saat ini, bandul politik Joko Widodo yang tampil memperjuangkan masa kepresidenan kedua, telah mengayun keras dari kiri hingga jauh ke kanan. Dari citra anti Islam ke citra mitra. Puncaknya, menempatkan tokoh ulama Kyai Ma’ruf Amin sebagai pasangan dalam Pemilihan Presiden 17 April 2019. Meski, secara tragis harus ‘mencampakkan’ tokoh berintegritas, Mahfud MD. Continue reading

Faktor X dalam Pemilihan Presiden 2019

EMPAT puluh delapan hari sebelum debat pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 17 Januari 2019, Ed Ratcliffe menulis dalam The Diplomat (1/12/2018) bahwa garis pertempuran telah direntang. Dan ia menyebutkan adanya sejumlah Faktor X dalam pertarungan tersebut. Dua faktor teratas adalah masalah ekonomi dan agama. Berikut ini, beberapa bagian tulisan Kepala Riset dan Penasihat di Asia House itu yang cukup objektif.

Dalam beberapa jajak pendapat terbaru, Jokowi dianggap tetap unggul dan masih mempertahankan citranya sebagai tokoh bersahaja. Namun, meskipun ada beberapa keberhasilan dicapainya, ia belum menunaikan semua janjinya pada kampanye 2014. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan kelompok Islam dan meraih unsur-unsur yang lebih konservatif, Jokowi telah memilih Ma’ruf Amin –Ketua Majelis Ulama Indonesia dan ‘pemimpin tertinggi’ Nahdlatul Ulama– sebagai mitra dalam pertarungan di 2019 ini. Continue reading

45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing

EMPAT puluh tahun waktu berlalu setelah Peristiwa 15 Januari 1974, dan Indonesia awal 2019 masih tetap menghadapi beberapa titik persoalan ekonomi dan politik yang serupa. Dalam dua momen, amat menonjol kritik tajam tentang dominasi modal dan bantuan asing. Menjelang tahun 1974 Indonesia menjadi bagian dari protes luas atas dominasi (ekonomi) Jepang di regional Asia Tenggara. Sementara saat ini, pada tahun-tahun ini, Indonesia dipenuhi diskursus tajam mengenai dominasi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok melalui tali temali hutang.

Bedanya, pada 45 tahun lalu titik kulminasi protes tercapai dan di Indonesia meletus pada akhirnya sebagai Peristiwa 15 Januari 1974. Terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran yang oleh kalangan kekuasaan kala itu diberi akronim Malari atau ‘Malapetaka Limabelas Januari’ yang berkonotasi buruk dalam bingkai makar. Jenderal Soeharto sebenarnya nyaris tumbang, namun berhasil mendayung keluar di antara gelombang persaingan internal para jenderal maupun teknokrat di bawahnya.

Peking-Tokyo-Beijing

Protes besar-besaran anti Jepang di Asia Tenggara sebenarnya dimulai di Bangkok., berupa gerakan mahasiswa ‘Anti Japanese Goods’. Merambat ke Indonesia. Kala itu, bipolarisme dunia –akibat masih berlangsungnya Perang Dingin– masuk ke dalam lingkup nasional semua negara. Di Indonesia simbol pertarungannya adalah antara Ali Murtopo-Soedjono Hoemardani-CSIS-Jepang-Amerika versus Jenderal Soemitro-Hariman Siregar-Sjahrir –bersama maupun terpisah– sebagai kelompok kritis progressif. Continue reading