Di Balik Retorika Kerakyatan Pemerintahan JKW-JK Ada Kapitalisme Liberal?

BELUM lagi proses evakuasi korban jatuhnya pesawat Air Asia Indonesia QZ-8501 di Selat Karimata terselesaikan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sengaja atau tidak telah memicu keriuhan tambahan di seputar dunia penerbangan Indonesia. Setidaknya ada dua perkara ‘panas’ yang untuk sebagian bisa ‘menampar’ balik institusi tersebut. Pertama, pengungkapan adanya rute penerbangan ilegal Air Asia maupun beberapa airlines dalam negeri lainnya. Dan kedua, rencana penghapusan tiket murah yang dianggap sumber ketidakamanan keselamatan penerbangan.

TIKET MURAH DAN KESELAMATAN PENERBANGAN. SEMUA airline yang menawarkan tiket murah menggunakan CRS (computerized reservation system) yang mengaplikasi software (peranti lunak) “revenue management”. Peranti lunak yang dipakai CRS  menggunakan algoritma temuan John Forbes Nash, ahli matematika Princeton University, pemenang Hadiah Nobel 1994 dalam ekonomi. Penemuan itu adalah algoritma pemecahan bidding strategy, yang konsisten membuat pasar yang tidak adil dan rata tingkat pemilikan informasinya, tetap menjadi lebih efisien. Revenue management software  mengoptimasi yield (harga tiket tempat duduk) untuk setiap penerbangan. Prinsipnya, mengisi pesawat semaksimal mungkin, yang terdiri dari berlapis tarif untuk setiap tempat duduk yang ditawarkan. Keputusan ditetapkan software. Selain mengamati dinamika reservasi yang berjalan, software mengadakan regresi dari korelasi ke semua penerbangan sebelumnya. Software juga membandingkan untuk setiap saat, berapa pesanan masuk (reservations), dan berapa yang terealisir (confirmed departures). Data inilah yang memandu software membagi sub-class secara optimal untuk semua penerbangan yang sedang ditawarkan ke pasar tetapi belum diterbangkan.  Airlines mengiklankan sub-class mereka yang termurah, tetapi yang bisa menikmati harga tersebut hanyalah yang memesan dari jauh hari, dan pasti berangkat. Maskapai penerbangan memastikan pasar sangat mengerti bahwa ada tiket supermurah. Juga memastikan pasar tidak menyadari bahwa yang dimaksudkan adalah: “selama ada persediaan”. Mereka yang sekedar tergiur adanya berita tiket super, cenderung tak langsung memanfaatkannya (bahkan meneruskan berita bagus tersebut ke relasi lain). ‘Kelambanan’ seperti inilah yang mendongkrak harga naik. Pada saat seseorang akhirnya memutuskan jadi berangkat, harga tiket sudah tidak lagi super murah seperti yang “dihembuskan semua orang”. Toh, tak urung ‘suggesti’ yang berhasil ditanamkan di kepala publik tentang adanya tiket murah, pada akhirnya menciptakan keyakinan kebanyakan masyarakat bahwa tarif pesawat terbang saat ini lebih murah dari masa-masa yang lalu. Makin berduyun-duyunlah orang naik pesawat terbang. Sebagian untuk tujuan produktif dan mungkin mendesak, tapi tak kalah banyaknya, “ya, naik pesawat saja, mumpung murah”. Kalau sebuah maskapai penerbangan menjual seluruh tiketnya dengan harga murah seperti yang diiklankan, lalu mengabaikan aspek safety, tak lama ia akan rontok dari udara. Dalam arti kiasan maupun dalam arti sebenarnya. Maka, apakah mungkin para eksekutif airlines yang terbukti sangat mahir bersiasat dalam pemasaran sehingga mampu meraup laba tinggi, bisa menjadi tolol melakukan penghematan di jalur yang salah terkait tingkat standar keamanan? Paling, mereka mengurangi pemanjaan para penumpang, semisal menghilangan layanan sajian catering. Penjualan tiketnya –yang umumnya direct selling– pun sederhana, tak perlu menggunakan buku tiket konvensional seperti dulu, karena cukup dengan selembar hasil printing data komputer atau kode nomor pembelian elektronik. Tapi kelalaian pengelola airlines –baik yang bertiket murah maupun bertiket mahal– akan selalu bisa terjadi bila regulator lemah dalam pengawasan. Hanya sedikit manusia yang betul-betul mampu memiliki sikap bertanggungjawab tanpa pengawasan. Ini adalah persoalan psikologis dan kecenderungan manusiawi yang kelihatannya makin hari makin menguat.

TIKET MURAH DAN KESELAMATAN PENERBANGAN. SEMUA airlines yang menawarkan tiket murah menggunakan CRS (computerized reservation system) yang mengaplikasi software (peranti lunak) “revenue management”. Peranti lunak yang dipakai CRS menggunakan algoritma temuan John Forbes Nash, ahli matematika Princeton University, pemenang Hadiah Nobel 1994 dalam ekonomi. Penemuan itu adalah algoritma pemecahan bidding strategy, yang konsisten membuat pasar yang tidak adil dan rata tingkat pemilikan informasinya, tetap menjadi lebih efisien. Revenue management software mengoptimasi yield (harga tiket tempat duduk) untuk setiap penerbangan. Prinsipnya, mengisi pesawat semaksimal mungkin, yang terdiri dari berlapis tarif untuk setiap tempat duduk yang ditawarkan. Keputusan ditetapkan software. Selain mengamati dinamika reservasi yang berjalan, software mengadakan regresi dari korelasi ke semua penerbangan sebelumnya. Software juga membandingkan untuk setiap saat, berapa pesanan masuk (reservations), dan berapa yang terealisir (confirmed departures). Data inilah yang memandu software membagi sub-class secara optimal untuk semua penerbangan yang sedang ditawarkan ke pasar tetapi belum diterbangkan.
Airlines mengiklankan sub-class mereka yang termurah, tetapi yang bisa menikmati harga tersebut hanyalah yang memesan dari jauh hari, dan pasti berangkat. Maskapai penerbangan memastikan pasar sangat mengerti bahwa ada tiket supermurah. Juga memastikan pasar tidak menyadari bahwa yang dimaksudkan adalah: “selama ada persediaan”. Mereka yang sekedar tergiur adanya berita tiket super, cenderung tak langsung memanfaatkannya (bahkan meneruskan berita bagus tersebut ke relasi lain). ‘Kelambanan’ seperti inilah yang mendongkrak harga naik. Pada saat seseorang akhirnya memutuskan jadi berangkat, harga tiket sudah tidak lagi super murah seperti yang “dihembuskan semua orang”. Toh, tak urung ‘suggesti’ yang berhasil ditanamkan di kepala publik tentang adanya tiket murah, pada akhirnya menciptakan keyakinan kebanyakan masyarakat bahwa tarif pesawat terbang saat ini lebih murah dari masa-masa yang lalu. Makin berduyun-duyunlah orang naik pesawat terbang. Sebagian untuk tujuan produktif dan mungkin mendesak, tapi tak kalah banyaknya, “ya, naik pesawat saja, mumpung murah”.
Kalau sebuah maskapai penerbangan menjual seluruh tiketnya dengan harga murah seperti yang diiklankan, lalu mengabaikan aspek safety, tak lama ia akan rontok dari udara. Dalam arti kiasan maupun dalam arti sebenarnya. Maka, apakah mungkin para eksekutif airlines yang terbukti sangat mahir bersiasat dalam pemasaran sehingga mampu meraup laba tinggi, bisa menjadi tolol melakukan penghematan di jalur yang salah terkait tingkat standar keamanan? Paling, mereka mengurangi pemanjaan para penumpang, semisal menghilangan layanan sajian catering. Penjualan tiketnya –yang umumnya direct selling– pun sederhana, tak perlu menggunakan buku tiket konvensional seperti dulu, karena cukup dengan selembar hasil printing data komputer atau kode nomor pembelian elektronik. Tapi kelalaian pengelola airlines –baik yang bertiket murah maupun bertiket mahal– akan selalu bisa terjadi bila regulator lemah dalam pengawasan. Hanya sedikit manusia yang betul-betul mampu memiliki sikap bertanggungjawab tanpa pengawasan. Ini adalah persoalan psikologis dan kecenderungan manusiawi yang kelihatannya makin hari makin menguat.

            Adanya izin rute penerbangan ilegal, tak mungkin tidak, pastilah melibatkan aparat Kementerian Perhubungan sendiri. Bahkan bukan mustahil nantinya akan terungkap bahwa justru sejumlah oknum aparat sendiri yang lebih besar peranannya dalam permainan rute penerbangan ‘aspal’ ini. Beberapa di antara maskapai penerbangan yang dituding memiliki rute tanpa izin –Garuda, Wings Air, Lion Air, Susi Air dan Transnusa, selain Air Asia– membantah dan mengatakan punya perizinan yang sah. Bila maskapai-maskapai tersebut bisa menunjukkan bahwa mereka sebenarnya punya izin, apakah itu bukan berarti justru administrasi dan birokrasi internal kementerian sendiri yang kacau balau?

TAK SEDIKIT pengalaman empiris yang bisa menjadi contoh tentang besarnya peranan aparat dalam kejahatan, misalnya dalam manipulasi perpajakan, pengaturan tender pengadaan pemerintah atau dalam sejumlah kasus illegal logging. Satu dan lain sebab, dengan keterlibatan para oknum kekuasaan atau aparat negara, banyak kasus yang tak bisa tertuntaskan lanjut. Kasus perpajakan yang melibatkan pejabat pajak bernama Bahasyim misalnya, barangkali hanya terselesaikan tuntas kurang dari seperempat jalan. Para penyuapnya yang terdiri dari kalangan pengusaha kelas atas, termasuk seorang notaris senior yang adalah salah satu di antara deretan orang terkaya Indonesia –memberi Bahasyim cheque senilai 1 milyar rupiah– lebih jauh tak tersentuh lagi. Begitu pula dalam kasus Gayus Tambunan, sejumlah nama atasan maupun penegak hukum yang pernah disebutkan terlibat, kini tak tersebutkan lagi. Dalam kaitan illegal logging, lebih-lebih lagi, sejumlah cerita hanya menjadi catatan kenangan. 

Sensitif. Sebagai orang baru di ‘kamar kecil’ kementerian, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan lebih sensitif penciumannya. Ia segera mengendus aneka bau yang asing baginya. Dan kalau memang benar ada yang tidak beres dalam masalah perizinan dunia penerbangan, lalu ia bertindak, antara lain menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat, tentu bagus-bagus saja. Meski, dalam kasus Air Asia banyak juga pihak berpendapat sebaiknya ia sabar sedikit menunggu momentum lebih ‘baik’ usai berlalunya cuaca duka kecelakaan di Selat Karimata sebelum bertindak. Dan sementara itu terkait pembekuan 61 penerbangan dari 5 airlines lain, ia dikritik, karena sengaja atau tidak, secara sepihak telah merugikan lahir-batin sejumlah penumpang yang mendadak dibatalkan keberangkatannya. But crime doesn’t pay, dan Jonan agaknya merasa tak perlu menunggu untuk bertindak. Semoga saja tindakan tergesa-gesanya tidak keliru karena kekurangcermatan administratif internal kementeriannya.

PENAWARAN TIKET ONLINE KERETA API, SURABAYA-TRAVEL. "Kereta api di masa kepemimpinan Ignasius memang menjadi angkutan lebih bergengsi dan lebih mahal. Beberapa tiket kereta api kelas eksekutif dijual dengan harga bertingkat ke atas. Gerbong eksekutif 2 lebih mahal dari eksekutif 1, dan gerbong eksekutif 3 lebih mahal dari eksekutif 2. Tak beda dengan taktik pemasaran tiket online airlines."

PENAWARAN TIKET ONLINE KERETA API, SURABAYA-TRAVEL. “Kereta api di masa kepemimpinan Ignasius memang menjadi angkutan lebih bergengsi dan lebih mahal. Beberapa tiket kereta api kelas eksekutif dijual dengan harga bertingkat ke atas. Gerbong eksekutif 2 lebih mahal dari eksekutif 1, dan gerbong eksekutif 3 lebih mahal dari eksekutif 2. Tak beda dengan taktik pemasaran tiket online airlines.”

            Judgement Ignasius Jonan bahwa tiket murah adalah biang keladi ketidakamanan dunia penerbangan kemungkinan besar juga banyak kelirunya. Bahwa tiket murah memang menyebabkan ketidaknyamanan pelayanan bagi penumpang oleh sejumlah maskapai, itu banyak benarnya. Tetapi keselamatan penerbangan bagaimana pun terutama terletak pada kepatuhan penyelenggara penerbangan dari sisi internal maskapai maupun dari sisi eksternal –yang notabene ada dalam juridiksi dan kewenangan Kementerian Perhubungan– menerapkan standar keselamatan penerbangan.

            Maskapai yang mempromosikan tiket murah sebagai pemikat, tidak berarti adalah perusahaan berpendapatan rendah, sehingga harus serba mengirit termasuk dalam kaitan standar keselamatan penerbangan. Justru sejumlah maskapai dengan promosi tiket murah, termasuk dalam barisan airline yang berpenghasilan tinggi. Promosi tiket murah tak lebih tak kurang adalah bagian dari taktik pemasaran gaya pasar bebas yang sungguh cerdik dan bisa mengecoh. Lihat tulisan pelengkap: “Tiket Murah dan Keselamatan Penerbangan”. (Lebih jauh baca juga: https://socio-politica.com/2012/07/31/di-balik-cerita-tiket-airlines-murah-dan-mahal-sebuah-gaya-pasar-bebas/)

            BILA Menteri Perhubungan jadi melarang tiket murah, atau setidaknya menaikkan batas bawah tarif penerbangan, maka makin lengkaplah sudah sikap pemerintah baru Jokowi-JK yang terkesan serba anti murah selain anti subsidi. Karena, belum lagi dilantik sebagai Wakil Presiden 20 Oktober 2014, Jusuf Kalla sudah mempermaklumkan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM –dengan menghapus subsidi– meskipun sadar itu bukan suatu tindakan populer. Jusuf Kalla yang sudah sejak muda ada dalam kehidupan kaya raya bersama orangtua, tak disangsikan lagi memang adalah tokoh yang makin tampil dengan gaya ekonomi kapitalis liberal.

            Adapun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sendiri, sejak menjadi Direktur Utama PT KAI sudah membuktikan diri sebagai tukang babat segala sesuatu yang berkategori harga murah. Mulai dari menghapuskan kereta api kelas bawah –yang bisa disebut jalur rakyat– yang murah dan jelas tidak menguntungkan secara bisnis, sampai menaikkan tarif tiket kelas ekonomi. Bisa dipahami. Ia memang adalah tipe manager professional yang berorientasi kepada pencetakan profit dengan laba seoptimal mungkin. Kereta api di masa kepemimpinan Ignasius memang menjadi angkutan lebih bergengsi dan lebih mahal. Beberapa tiket kereta api kelas eksekutif dijual dengan harga bertingkat ke atas. Gerbong eksekutif 2 lebih mahal dari eksekutif 1, dan gerbong eksekutif 3 lebih mahal dari eksekutif 2. Tak beda dengan taktik pemasaran tiket online airlines.

            Meskipun selalu menampilkan retorika kerakyatan –terbaru menjanjikan perhatian khusus kepada masyarakat bawah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019– pemerintah tak henti-hentinya pula menelurkan kebijakan menaikkan harga. Mulai dari tarif listrik sampai gas elpiji. Dan dengan menaikkan harga BBM –meskipun sudah diturunkan lagi sedikit– secara tak langsung pemerintah telah menyebabkan kenaikan biaya hidup nyaris di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari kebutuhan makan-minum (pangan) sehari-hari, harga perumahan (papan) yang semakin menanjak, sampai transportasi dan aneka kebutuhan hidup lainnya. Intinya, semua yang murah kini berubah menjadi mahal dan makin mahal.

            Beban. TERBACA tanda-tanda betapa pemerintahan baru saat ini sebenarnya enggan untuk lebih jauh memikul sejumlah beban berat ekonomi rakyat. Biar rakyat berjuang untuk sepenuhnya menjadi insan ekonomi mandiri, persis dengan konsep liberalisme tentang rakyat. Secara terselubung pada hakekatnya pemerintah memang berkecenderungan kuat untuk menghapuskan segala yang berbau subsidi bagi rakyat banyak. Lalu bagaimana dengan retorika tentang kerakyatan yang menjadi salah satu senjata utama memikat publik dalam kampanye pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden beberapa bulan yang lalu? Biarkan sang waktu yang akan bercerita nanti, bahwa bagi penguasa itu kan soal lain lagi.

Namun tak urung terbersit satu pertanyaan, jangan-jangan di tubuh pemerintahan Jokowi-JK saat ini bersarang teknokrat dan birokrat yang berlidah kerakyatan tapi berpikiran dan berwatak ekonomi kapitalistis liberalistis. Lalu di mana gerangan Trisakti berada? (socio-politica.com). 

Advertisements

5 thoughts on “Di Balik Retorika Kerakyatan Pemerintahan JKW-JK Ada Kapitalisme Liberal?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s