Peristiwa 1965: PKI Dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan (1)

SETELAH Komnas HAM di pekan terakhir bulan Juli 2012 ini menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintah mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di seputar apa yang mereka sebut sebagai Peristiwa 1965-1966, muncul beragam reaksi. Dua di antara yang perlu dicatat adalah komentar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan keterangan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, tentang model penyelesaian terkait pelanggaran HAM tersebut.

KELOMPOK PEMUDA MENYUSUR LERENG MERAPI MENCARI ANGGOTA PKI, NOVEMBER 1965. “Peristiwa 30 September 1965, didahului peristiwa-peristiwa kekerasan oleh PKI dan organisasi sehaluan, melalui terror gerakan massa dan politik intimidasi, dan setelah peristiwa berlanjut dengan kekerasan lainnya sebagai pembalasan oleh kelompok anti komunis, dengan kadar kekejiannya yang tak kalah tinggi”. Semua pihak, baik pengikut partai-partai berhaluan komunis, maupun kekuatan-kekuatan anti komunis dan tentara, sama-sama menjadi pelaku kekerasan yang bersifat balas membalas dalam pola ‘didahului atau mendahului’. (foto dokumentasi asiafinest).

Presiden SBY (25/7) menyebutkan kriteria solusi yang dapat diterima semua pihak, dan apa yang terjadi harus dilihat jernih, jujur dan objektif. “Semangatnya tetap melihat ke depan. Selesaikan secara adil”. Presiden tidak menggunakan terminologi ‘kebenaran’, tetapi menggunakan terminologi pengganti, yakni “dilihat jernih, jujur dan objektif”. Pada waktu yang hampir bersamaan, Ifdhal Kasim mengatakan kasus pelanggaran HAM yang berat itu tidak harus (selalu) diselesaikan dengan mekanisme hukum. “Kalau memiliki komitmen politik, pemerintah juga dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu dengan cara-cara politis melalui rekonsiliasi”, demikian pers mengutip pandangannya. Dan sedikit mencengangkan sekaligus terasa dangkal adalah jalan pikiran Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso, yang menganggap bahwa membuka kembali Peristiwa 1965-1966 adalah tidak produktif.

Selain kata kunci kebenaran yang kemudian diikuti kata kunci keadilan, kata kunci kecermatan adalah tak kalah pentingnya. Kebenaran akan tergali optimum melalui kecermatan. Kecermatan dalam meneliti kebenaran suatu peristiwa, berarti tak hanya melihat apa yang terjadi dalam peristiwa, melainkan juga melihat berbagai tali temali yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi.

Meski tidak disebutkan dalam bahasa yang lebih terang, Peristiwa 1965-1966 yang dimaksudkan Komnas HAM dalam hal ini kiranya tak lain adalah peristiwa kekerasan yang terjadi sesudah meletusnya Peristiwa 30 September 1965. Bila melihat klasifikasi sembilan pelanggaran HAM berat yang disampaikan Komnas HAM, tak bisa tidak yang dimaksud adalah bahwa pelaku pelanggaran HAM berat itu adalah rezim militer di bawah Jenderal Soeharto yang tampil menggantikan kekuasaan Soekarno setelah peristiwa. Dan dengan menggunakan pencantuman tahun 1965-1966 di belakang kata Peristiwa, yang dianggap korban dalam pelanggaran HAM berat ini adalah bekas-bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai sehaluan lainnya dalam rangkaian peristiwa politik saat itu. Dengan sendirinya, Komnas HAM belum mencukupkan penelitiannya dengan peristiwa-peristiwa politik dan kekerasan yang terjadi dalam rangka pergulatan kekuasaan sejak tahun 1960 hingga akhir 1965.

Jika Komnas HAM membatasi diri dengan patron di atas, berarti lembaga tersebut belum cukup cermat dalam konteks penggalian kebenaran sesungguhnya dari tali temali peristiwa secara keseluruhan. Di sini kita ingin meminjam apa yang dituliskan mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman yang punya latar belakang perjuangan HAM yang kuat, bahwa dalam penanganan pelanggaran HAM, diperlukan politik kebenaran: “Kebenaran sepenuhnya dengan keadilan sebanyak-banyaknya”.

Peristiwa 30 September 1965, didahului peristiwa-peristiwa kekerasan oleh PKI dan organisasi sehaluan, melalui terror gerakan massa dan politik intimidasi, dan setelah peristiwa berlanjut dengan kekerasan lainnya sebagai pembalasan oleh kelompok anti komunis, dengan kadar kekejiannya yang tak kalah tinggi. Semua pihak, baik pengikut partai-partai berhaluan komunis, maupun kekuatan-kekuatan anti komunis dan tentara, sama-sama menjadi pelaku kekerasan yang bersifat balas membalas dalam pola ‘didahului atau mendahului’. (Baca serial ‘Malapetaka Sosiologis Indonesia: Pembalasan Berdarah’ dalam blog sociopolitica Oktober 2009).

Kita ingin mengutip dua catatan berikut, sebagai ilustrasi tentang kekejaman di antara sesama bangsa, yang dibalut motif ideologis yang tercampur aduk dengan pembalasan dalam rangkaian peristiwa sosiologis, 1948 dan 1965. Dikutip dari penuturan Taufiq Ismail penyair yang dikenal sangat anti komunis namun tak punya kebiasaan memanipulasi kebenaran dan Soe Hok-gie aktivis 1966 yang dikenal tinggi integritasnya tentang kebenaran. Dua catatan ini dan beberapa catatan berikutnya, untuk sebagian pernah dimuat di blog ini, namun menarik untuk bisa dipaparkan ulang dengan beberapa perbaikan.

Kekejaman dan kekejaman. Dalam Peristiwa Madiun September 1948, pengikut PKI antara lain menangkap Bupati Magetan Sakidi. Algojo PKI merentangkan sebuah tangga membelintang di atas sebuah sumur di Soco. Lalu tubuh sang bupati dibaringkan di atas tangga itu. Ketika telentang terikat seperti itu, algojo menggergaji tubuh Sakidi sampai putus dua, langsung dijatuhkan ke dalam sumur. Nyonya Sakidi yang mendengar suaminya dieksekusi di Soco, menyusul ke sana dengan menggendong dua anaknya yang berusia 1 dan 3 tahun. Dia nekad minta melihat jenazah suaminya. Repot melayaninya, PKI sekalian membantai perempuan itu disaksikan kedua anaknya, lalu dicemplungkan juga ke dalam sumur. Di Pati dan Wirosari, dubur warga desa ditusuk dengan bambu runcing lalu ditancapkan di tengah sawah bagai orang-orangan pengusir burung. Sementara itu, seorang perempuan ditusuk vaginanya dengan bambu runcing lalu juga ditancapkan di tengah sawah. Kekejaman Peristiwa Madiun ini melekat sebagai ingatan traumatik penduduk di sekitar Madiun itu. Sehingga, menurut Taufiq, ketika 17 tahun kemudian PKI meneror di Delanggu, Kanigoro, Bandar Betsy dan daerah lain dalam pemanasan pra-Gestapu dengan klimaks pembunuhan 6 jenderal pada 30 September 1965, penduduk Jawa Timur yang masih ingat peristiwa 17 tahun silam itu bergerak mendahului PKI dan melakukan pembalasan dalam suatu tragedi berdarah. Tragedi serupa terjadi di Jawa Tengah.

Apa yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, lambat laun sampai pula beritanya ke pulau Bali. Sejak Nopember 1965 hingga awal 1966, menurut Soe Hok-gie, Bali menjadi sebuah mimpi buruk pembantaian. Wedagama, seorang tokoh PNI, menghasut orang-orang untuk melakukan kekerasan dengan mengatakan Tuhan menyetujui pembantaian terhadap orang-orang PKI, dan bahwa hukum tidak akan menghukum orang yang melakukannya. Kelompok-kelompok yang berpakaian serba hitam bersenjatakan pedang, pisau dan pentungan dan bahkan senjata api bergerak melakukan pembersihan. Rumah-rumah penduduk yang diduga sebagai anggota PKI dibakar sebagai bagian dari pemanasan bagi dilancarkannya tindakan-tindakan yang lebih kejam. Kemudian pembantaian pun mulai terjadi di mana-mana. Juga pemerkosaan kepada kaum wanita. Widagda, seorang pemimpin PNI dari Negara, menggunakan kesempatan dari situasi untuk memperkosa puluhan wanita yang tanpa bukti dan alasan yang benar dicap sebagai PKI.

Sementara itu, dari tulisan ‘Malapetaka Sosiologis Indonesia: Pembalasan Berdarah’, bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaku-pelaku kekerasan yang untuk sebagian besar berkategori pelanggaran HAM berat, tercatat pada mulanya pelaku-pelaku adalah massa pengikut komunis (di Jawa Tengah, yakni sebelum maupun pada bulan-bulan pertama setelah Peristiwa 30 September),  pengikut-pengikut PNI (di Jawa Tengah dan Bali), organisasi di bawah NU yaitu Banser/Pemuda Ansor (di Jawa Timur), organisasi anti komunis lainnya (seperti misalnya Pemuda Pantjasila di Sumatera Utara, aktivis organisasi Islam di Sulawesi Selatan), serta massa anti komunis lainnya di berbagai daerah lainnya dalam pola balas berbalas. Khusus di Jawa Barat, tak terjadi kekerasan besar-besaran setelah Peristiwa 30 September 1965, karena jauh-jauh hari pada tahun-tahun sebelumnya, kaum komunis telah menjadi sasaran ‘pembasmian’ oleh pengikut DI/TII, terutama di Priangan Timur.

Dan, yang paling menonjol sebagai pelaku pasca Peristiwa 30 September 1965, tentu saja satuan-satuan tentara yang selain melakukan eksekusi langsung, juga melakukan pembiaran kekerasan di berbagai daerah.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com– Berlanjut ke Bagian 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s