NAMUN menarik untuk diteliti lanjut adalah peranan satuan-satuan tertentu tentara yang sebelum Peristiwa 30 September 1965 ada dalam pengaruh komunis, tetapi pada proses ‘pembasmian’ setelah peristiwa, berperan dalam penangkapan dan eksekusi, semacam tindakan kanibal, terhadap mereka yang diketahui pengikut organisasi-organisasi komunis. Ini terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelompok tentara ini juga bergerak menindaki mereka yang sebenarnya bukan komunis, bahkan anti komunis, namun dituduh pengikut komunis. Belum lagi penggunaan kesempatan balas dendam pribadi di luar kaitan politik, yang berupa pembunuhan, perkosaan dan penjarahan harta benda. Pengkambinghitaman pada masa itu sangat mudah untuk dilakukan.

Keterlibatan beberapa satuan tentara dalam rangkaian persoalan setelah Peristiwa 30 September 1965 di Jawa Tengah, perlu dicermati. Sepanjang yang bisa dicatat, pada 1 Oktober 1965, sejumlah perwira komunis di lingkungan Kodam Diponegoro, Kolonel Suherman dan kawan-kawan, sempat menangkap Panglima Diponegoro Mayjen Surjosumpeno dan mengambilalih komando divisi tersebut. Para perwira ini lalu mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi di Jawa Tengah. Mereka pun membunuh Komandan Korem 72 Yogyakarta Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letnan Kolonel Sugiono karena tak mau mendukung Dewan Revolusi. Ketika Mayjen Surjosumpeno berhasil meloloskan diri, selama beberapa hari sampai 5 Oktober 1965 ia bisa menarik kembali batalion-batalion yang membelot. Namun ia sangsi bisa melakukan pengendalian seterusnya, sehingga minta bantuan Jakarta. Jenderal Soeharto memutuskan mengirim satuan-satuan RPKAD yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sarwo Edhie saat ia ini dianggap telah menyelesaikan tugas-tugasnya di ibukota.

Kehadiran Sarwo Edhie di Jawa Tengah ini –dan kemudian di Jawa Timur dan Bali– membuat ia berada dalam sorotan berkali-kali dari waktu ke waktu, karena bertepatan dengan terjadinya kebangkitan perlawanan massa yang kemudian berubah menjadi kekerasan massal terhadap pengikut-pengikut PKI. Majalah Tempo yang biasanya cermat, 13 November 2011 lalu misalnya, menurunkan laporan utama yang judul dan sub-judulnya sedikit mencengangkan, bernada sorotan tajam dan terkesan sedikit ‘menghakimi’ peran Jenderal Sarwo Edhie di seputar peristiwa 1966-1966, “Jejak Berdarah Sang Pembasmi”.

Isi pemaparan laporan utama Tempo itu sendiri, tak mengandung data yang langsung memastikan suatu peran berdarah dari sang jenderal yang kebetulan belakangan menjadi ayah mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Misalnya, memang benar atas perintah Sarwo Edhie para pemuda diberikan pelatihan militer ringan agar bisa membantu menghadapi anggota-anggota PKI yang kala itu, setidaknya sepanjang bulan Oktober 1965, masih agresif. Pelatihan dilakukan karena permintaan Sarwo Edhie ke Jakarta agar diberi tambahan pasukan waktu itu tidak dipenuhi. Namun apakah, ketika para pemuda itu kemudian melakukan gerakan pengejaran dan pembasmian PKI dengan kekerasan, itu dilakukan berdasarkan perintah Sarwo Edhie atau perwira-perwira RPKAD lainnya, tidak ditunjukkan dalam laporan utama tersebut. Salah seorang perwira bawahan Sarwo waktu itu, Letnan Sintong Panjaitan –yang dibenarkan seorang wartawan, Daud Sinyal–  menyebutkan RPKAD tidak melakukan pembunuhan terhadap anggota-anggota PKI, tetapi dilakukan oleh masyarakat.

Tetapi terlepas dari itu semua, bagaimana menilai situasi dan kekejaman balas berbalas yang timbul sebagai symptom pertarungan ideologis ini? Dan bagaimana pula mencerna keseluruhan jalinan kekerasan dalam peristiwa politik yang kacau balau ini?

            Peristiwa simptomatis yang berdarah-darah. Bertahun-tahun waktu telah dihabiskan untuk perdebatan mengenai pelurusan sejarah Peristiwa 30 September 1965 ini serta ekses terhadap kemanusiaan yang menjadi ikutannya. Bukannya pelurusan dalam konteks kebenaran yang terjadi, tetapi perdebatan yang ada seakan-akan hanya suatu gimnastik bagi lidah dan tenggorokan dalam memelihara dan melanjutkan dendam tujuh turunan. Perdebatan tak beraturan itu begitu terasa menyita waktu dan energi, sehingga pengantar sebuah buku sejarah menyarankan dalam satu keluhan, perlunya alternatif lain bagi wacana sejarah nasional yang agaknya kini hanya berkisar pada pelurusan sejarah seputar kejadian ‘Gerakan 30 September’ (dan ’11 Maret’). Memang, peristiwa tersebut amat ‘menguras’ waktu dan pikiran masyarakat sejarah di tanah air, sehingga seakan-akan tak ada perhatian tersisa untuk meluruskan atau tepatnya lebih mendekati kebenaran sejarah bagi peristiwa-peristiwa lainnya.

Peristiwa 30 September 1965 itu sendiri, pada hakekatnya hanyalah sebuah symptom yang menunjukkan betapa dalam tubuh bangsa ini terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang dari waktu ke waktu belum berhasil diberikan penyelesaian tuntas. Sebuah media generasi muda terkemuka, hanya dua tahun setelah terjadinya peristiwa, 1967, menuliskan dalam tajuk rencananya, bahwa “hakekat dari timbulnya peristiwa itu bersumber di dalam tubuh masyarakat kita sendiri”. Peristiwa tahun 1965 hanyalah sekedar manifestasi dari ketidaksehatan tubuh bangsa kita di dalam semua bidang kehidupan: politik, ekonomi maupun sosial kultural.

Sebenarnya terdapat beberapa episode sejarah Indonesia yang memerlukan perhatian untuk lebih didekati kebenarannya. Akan tetapi terlepas dari masih banyaknya episode sejarah Indonesia masa lampau maupun masa modern yang perlu untuk lebih didekati kebenarannya, tidak berarti upaya pelurusan bagi Peristiwa 30 September 1965 harus berhenti. Pada point ini upaya Komnas HAM untuk mencari kebenaran sejarah, perlu diapresiasi. Jangan biarkan pikiran kita ikut mendangkal bersama Priyo Budi Santoso, seorang politisi tergolong tokoh muda yang kini menjadi Wakil Ketua DPR-RI yang menganggap membuka kembali kasus 1965-1966 tidak produktif. “Membuka sejarah lama tak akan selesai”, ujarnya dikutip pers yang kemudian dikecam Kontras. Namun, pada sisi lain tak ada salahnya untuk mengingatkan Komnas HAM agar cermat dan utuh dalam meneliti kebenaran suatu peristiwa sejarah. Ketidakcermatan dan ketidakutuhan pengungkapan suatu peristiwa sejarah hanya akan menambah dan memperpanjang persoalan.

Dalam konteks ini, pelurusan sejarah harus sekaligus bermakna tidak hanya menempatkan peristiwa pada posisi kebenaran sejarah, tetapi juga bermakna –meluas ke luar jangkauan bidang sejarah– penyelesaian atas akar permasalahan dari suatu peristiwa dan bukan sekedar memerangi symptom. Tanpa pernah menuntaskan akar-akar permasalahan yang membelit dalam masyarakat, sehingga membuat tubuh bangsa ini sakit, sejarah akan menunjukkan terus menerus berulangnya berbagai peristiwa simptomatis yang menyakitkan. Setelah Peristiwa 30 September 1965, lalu Peristiwa Mei 1998, bentrokan horizontal antar etnis dan agama –maupun intra agama– di berbagai daerah dan entah peristiwa berdarah apa lagi nanti.

Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Apalagi, sejumlah sejarawan –mungkin di sini kita bisa menyebutkan antara lain nama Asvi Warman Adam dari LIPI– yang semestinya ‘sangat jujur’ dan penuh integritas dalam konteks kebenaran, ikut memasukkan intrepretasi-intrepretasi atas peristiwa yang bukan hanya subjektif, melainkan sudah menyesatkan. Tetapi perbedaan versi kebenaran itu sendiri terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa, sesuai kepentingan masing-masing pihak per saat itu. Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Hsinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.

Presiden Soekarno –yang sadar atau tidak, banyak menjadi sumber terjadinya konflik di masyarakat dengan politik perimbangannya– pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan. Dan, karena itu Soekarno mengatakan tidak akan membubarkan PKI.

Kemudian, pada sisi lain, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan, pengikut Jenderal Soeharto, telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa in factum. Ini diakui oleh seorang jenderal yang pernah menjadi perwira penerangan masa itu. Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan effek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 3