Category Archives: Sosial

Hukum, Sosial

Ekspresi Patriarki dan Maskulinitas Hegemonik Di Kalangan Kekuasaan Negara

1 Comment

PERLUKAH seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendapat pelajaran tambahan tentang cara bersikap dan berpendapat yang baik, adil, tidak apriori serta tidak berpandangan stereotype? Semestinya tidak. Namun, karena tergelincir menjadi apriori dan mengajukan pandangan stereotype tentang kasus perkosaan seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun, siswi sebuah SMP swasta di Depok, selain menuai banyak kecaman ia mendapat pelajaran tambahan terkait pandangan stereotypenya yang dianggap sebuah asumsi maskulin.

DUA PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING DI KALBAR. “Apakah, kejahatan patriarki dan maskulinitas hegemonik, hanya menimpa kalangan bawah pada umumnya dalam bentuk pemerkosaan seksual? Ternyata tidak. Banyak kejahatan seksual terhadap perempuan dengan berbagai pengatasnamaan. Atas nama agama, atas nama negara maupun atas nama devisa. Atau, ketidakmampuan melindungi perempuan terhadap trafficking dan pelacuran”. (foto download dari social media)

Ketika menanggapi pertanyaan tentang sikap pimpinan sebuah SMP swasta yang tak memperkenankan seorang siswinya –SA yang disebutkan menjadi korban sebuah pidana perkosaan– kembali ke bangku sekolahnya, sang Menteri, Muhammad Nuh, dinilai memberi jawaban tak pada tempatnya.

Media mengutip ia menyebutkan kemungkinan SA adalah siswi nakal dan hanya mengaku diperkosa. Dengan nada pembenaran terhadap kebijakan sekolah, Muhammad Nuh (11/10) mengatakan, “dalam kondisi tertentu, bisa saja karena kenakalannya maka sekolah mengembalikannya ke orangtuanya. Soalnya ada yang sengaja, kadang-kadang ada yang sama-sama senang, ngakunya diperkosa”. Lebih jauh ia dikutip mengatakan sulit membuktikan apakah benar SA merupakan korban pemerkosaan atau bukan. Kalaupun sang Menteri kemudian menambahkan bahwa bila memang SA menjadi korban maka harus dilindungi dan traumatiknya harus dipulihkan, pernyataan itu akhirnya terasa tak lebih tak kurang dari sekedar basa-basi. Menjadi pertanyaan, apakah sang Menteri paham dan mengerti bahwa secara hukum, bila terjadi hubungan seks –apakah perkosaan atau karena bujuk rayu ataupun diberi label ‘suka sama suka’ sekalipun– dengan seorang perempuan di bawah umur, maka sang anak bagaimanapun tetap ada dalam posisi korban. Continue reading Ekspresi Patriarki dan Maskulinitas Hegemonik Di Kalangan Kekuasaan Negara →

Sosial

Bernafas Dalam Lumpur Penistaan Agama

3 Comments

PERBUATAN menista agama dan nabi, telah terjadi sepanjang usia agama itu sendiri. Dilakukan oleh mereka yang berada di luar agama, maupun oleh mereka yang justru juga berada di dalam agama itu. Akan tetapi jangankan terhadap agama dan para nabi, Tuhan pun tak luput dari penistaan manusia, di luar lingkup keyakinan maupun di dalam keyakinan atas diriNya. Munculnya film “Innocence of Muslims” adalah salah satu peristiwa terbaru dalam rangkaian panjang tersebut. Tadinya pembuat filmnya diidentifikasi sebagai seorang Jahudi bernama Sam Bacile, tetapi berita terbaru –yang dikutip VIVAnews dari The Wall Street Journal– mengungkapkan bahwa pembuat sebenarnya adalah seorang warganegara AS keturunan Mesir bernama Nakoula Basseley. Ia seorang  penganut Koptik yang minoritas di negeri piramida itu, tetapi tidak taat.

PENYERANGAN KONSULAT JENDERAL AMERIKA DI BENGHAZI. “Barangkali, betapa pun geram dan marah, kita patut mendengarkan suara-suara yang bijak seperti yang disampaikan KH Sholahuddin Wahid dan KH Said Agil Siraj. Kita seakan coba dipancing bagai kerbau masuk berkubang ke dalam lumpur penistaan agama. Jangan menjadi sedungu kerbau, agar tak terjerumus”. (Reuters/Esam Al-Fetori)

Sejarah mengajarkan kepada kita, tatkala seorang nabi –dialami semua nabi– mulai menyampaikan pesan dan ajaranNya, ia segera dihadapkan pada ketidakpercayaan manusia dan penistaan sebagai penyebar kebohongan. Para nabi dari dua agama besar yang terakhir, Kristen dan Islam, menghadapi penentangan paling dahsyat yang pernah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Jesus Kristus (Nabi Isa) bahkan akhirnya mati di tiang penyaliban, sementara Nabi Muhammad harus menghadapi peperangan dengan orang-orang yang tak percaya padanya di negeri gurun asalnya sendiri.

Peristiwa penyaliban Nabi Isa itu pun, harus diakui, hingga kini kerapkali masih mengendap dalam pikiran sejumlah non Kristiani sebagai luka lama persilangan pandangan yang menjadi laten. Keyakinan itu misalnya ada di kalangan Islam tradisional, maupun menurut Injil Barnabas. Perbedaan keyakinan itu mulai terjadi berabad-abad yang lampau, sejak peristiwa itu diragukan sebagai suatu kebenaran, oleh sebagian dari yang berbeda kepercayaan. Justru, dalam keyakinan Kristen, penyaliban itu menjadi bagian utama dari konsep penebusan dosa-asal manusia. Maka, Continue reading Bernafas Dalam Lumpur Penistaan Agama →

Sosial

Ketika Tuhan dan Agama Didegradasi Menjadi Berwajah Buruk

10 Comments

Sebuah catatan pasca lebaran

MESKIPUN dimulai dengan suasana mendua dalam penentuan awal Ramadhan, akhirnya masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam bisa merayakan Idul Fitri di satu hari yang sama, 19 Agustus 2012. Tapi tak urung, selama beberapa hari menjelang Lebaran, sebagian masyarakat tetap diliputi ketidakpastian, apakah mempersiapkan diri untuk merayakan hari besar Islam itu di hari Minggu, atau merayakannya di hari Senin 20 Agustus. Suatu keadaan yang secara psikologis, sebenarnya sangat tak nyaman. Banyak yang berpikir, karena Muhammadiyah sudah jauh hari mengumumkan Idul Fitri jatuh pada 19 Agustus, pastilah pemerintah, NU dan ormas yang berbeda pendapat dalam penentuan awal Ramadhan, akan menentukan lain, yakni sehari setelahnya.

PASUKAN PERANG SALIB. “Sesungguhnya Islam memerlukan pembaharuan pemikiran dan penafsiran oleh para cendekiawannya….. Tapi sayangnya para cendekiawan muslim itu lebih senang bermain politik demi kekuasaan”. (download byzantinum)

Bila kita, sebagai sesama umat, harus terbelah dalam pilihan hari merayakan lebaran, seperti yang kita alami beberapa kali pada tahun-tahun sebelum ini, kita juga bisa merasa mengalami keterbelahan kebersamaan. Padahal, kita berada dalam satu naungan agama. Secara lebih luas, dalam konteks kebersamaan sebagai umat beragama, dan bahkan sebagai manusia, bila kita harus mengalami keterbelahan dalam kebersamaan, karena menganut agama yang tak sama, secara batiniah memberi perlukaan. Padahal, kita memiliki fitrah yang sama sebagai insan yang bersumber pada kebenaranNya.

KEGAGALAN berkepanjangan manusia selama berabad-abad –terutama di abad-abad awal– dalam menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, tak lain adalah egoisme dalam menafsirkan berbagai ajaran agama yang dianutnya. Beberapa dari penafsiran itu mengendap sebagai kerak pemikiran tradisional, yang menjadi sumber pertentangan terus menerus sepanjang masa. Itu terjadi dalam agama Kristen maupun dalam Islam, sebagai suatu keadaan yang menjadi sumber konflik internal, sekte melawan sekte, maupun konflik eksternal di antara agama-agama, antara Islam dengan Kristen (sejak Perang Salib), Islam dengan Hindu (di Asia Selatan), Islam dengan Budha (yang dianggap sedang terjadi di Myanmar) ataupun antar agama lainnya. Continue reading Ketika Tuhan dan Agama Didegradasi Menjadi Berwajah Buruk →

Politik, Sosial

Peristiwa 1965: Politik Keadilan atau Politik Kebenaran?

Leave a comment

Marzuki Darusman*

            SATU persoalan yang selalu kita hadapi dari waktu ke waktu –selama lebih dari dua pertiga masa Indonesia merdeka– sebagai satu bangsa, adalah soal masa lampau yang belum dijangkau oleh sejarah yang benar. Masa lampau Indonesia itu kerapkali bagaikan duri yang tertanam dalam daging, tak pernah diupayakan sungguh-sungguh untuk dicabut keluar. Luka luar seakan telah sembuh dan seringkali sakitnya tak begitu terasa, namun ada saatnya tiba-tiba rasa perih muncul ketika kulit diatas luka berduri yang tersembunyi itu terbentur. Dan tak hanya ada satu luka seperti itu, karena terdapat beberapa duri lainnya yang tersebar di bawah permukaan kulit.

PERSOALAN PELANGGARAN HAM 1965-1966. Setelah melakukan penyelidikan, Komnas HAM menyampaikan kepada pers, 23 Juli, suatu kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti permulaan untuk menduga telah terjadi sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966. Sembilan kejahatan kemanusiaan itu, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Meskipun Komnas HAM belum secara spesifik menyebutkan siapa pelaku dan siapa korban, tak sulit untuk menduga, apa dan siapa yang dimaksudkan, karena sejak lama publik telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang peristiwa tersebut. Namun sejauh ini, kebenaran sepenuhnya dari peristiwa kejahatan kemanusiaan tahun 1965-1966 belum terungkap dengan sebaik-baiknya karena kuatnya subjektivitas para pihak yang terlibat dalam tarik ulur tentang kebenaran peristiwa. Komnas HAM mungkin perlu diingatkan untuk betul-betul cermat dan berhati-hati dalam menarik kesimpulan-kesimpulan, maupun dalam melakukan intrepretasi, karena peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa tersebut, memiliki keterkaitan kuat dengan masalah pertarungan politik dan kekuasaan, dengan pelaku-pelaku yang brutal di semua pihak, yang menciptakan peristiwa menjadi suatu malapetaka sosiologis. Sebagai referensi, sociopolitica menurunkan tulisan Marzuki Darusman SH yang berjudul ‘Politik Keadilan atau Politik Kebenaran?’ yang pernah dimuat dalam buku ‘Simtom Politik 1965’ (Penerbit Kata Hasta, 2009). Berikutnya, akan diturunkan pula tulisan ‘PKI dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan’. Sementara itu, sejumlah catatan tentang peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di seputar peristiwa itu sendiri, pernah diturunkan secara serial melalui blog sociopolitica ini pada bulan Oktober 2009, dengan judul “Malapetaka Sosiologis Indonesia: Pembalasan Berdarah”. Tulisan tersebut diangkat dari buku ‘Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966’ (Rum Aly, Penerbit Kata Hasta, 2006) yang penyusunannya bersifat dua sisi.

Orientasi sejarah dan kesejarahan Indonesia, hingga sejauh ini masih selalu berpusat kepada nation building atau pembangunan bangsa. Walau sudah cukup liberal, benang Continue reading Peristiwa 1965: Politik Keadilan atau Politik Kebenaran? →

Sosial

Kisah Manusia, Iblis dan Tuhan

Leave a comment

MANUSIA dalam bentuk kurang lebih seperti yang kita kenal sekarang, mulai ada sejak 400.000 tahun lalu. Para ilmuwan hingga sejauh ini sepakat dengan dasar-dasar teori evolusi yang dikemukakan ahli natural dari Inggeris, Charles Darwin –yang hidup di hampir tiga perempat abad ke-19. Dalam teori itu manusia ditempatkan sebagai mata rantai terbaru dalam evolusi setelah jenis primata kera. Di antara bentuk manusia modern dengan kera, terdapat manusia-manusia pra modern yang tampilannya memiliki kemiripan ke masa belakang dan ke masa depan. Meski, tetap terdapat tanda tanya, mengapa peralihan bentuk kera ke bentuk manusia waktunya terlalu ringkas dibanding peralihan di antara mata-mata rantai evolusi sebelumnya, yakni antara organisma awal yang sederhana sampai primata kera, yang secara keseluruhan memakan waktu 3.000.000.000 tahun.

IBLIS TERUSIR DARI SURGA VERSI PELUKIS BARAT. “Malaikat yang kemudian dikenal sebagai Iblis atau Lucifer itu, menolak perintah Tuhan yang satu ini. Ia, oleh karena itu, harus meninggalkan lingkaran satu Tuhan, tapi tak pernah dieliminasi eksistensinya olehNya. Bahkan ada perjanjian terhormat, bahwa seizin Tuhan, Iblis akan menguji manusia dari masa ke masa di sepanjang kehidupan ini”. (gambar download wikipedia)

Dalam konsep agama-agama, penciptaan manusia dimulai dengan penciptaan manusia-manusia pertama dan kedua Adam dan Hawa oleh Tuhan. Penciptaan itu terjadi pada hari keenam dalam proses penciptaan alam semesta oleh Tuhan, sedang pada hari ketujuh Tuhan ber’istirahat’ dan tak mencipta lagi. Berarti, manusia adalah ciptaan yang terakhir. Menurut para ilmuwan, usia alam semesta kini sejak awal tercipta melalui Big Bang, telah mencapai 13,7 milyar tahun, dan Planet Bumi yang kita huni telah berusia 4,6 milyar tahun. Panjang hari Tuhan dan panjang hari dalam pengertian manusia memang berbeda.

“Sepintas”, kata Arnold Toynbee, sejarawan dunia terkemuka dari Inggeris, “ungkapan pos-ilmiah dan ungkapan agama pra-ilmiah mungkin terlihat saling berlawanan”. Tak lain karena, setiap ungkapan agama masa lalu telah disesuaikan dengan pandangan intelektual terkait waktu dan tempat di mana setiap ungkapan khusus diformulasikan. “Namun, esensi agama yang menjadi latarnya, tidak diragukan lagi, sama konstannya dengan esensi watak manusia itu sendiri”. (Arnold Toynbee, ‘Mankind and Mother Earth’).

Kisah paling khusus dalam proses penciptaan Continue reading Kisah Manusia, Iblis dan Tuhan →

Buku, Sosial

Kerakusan Khewaniah dan Kekuasaan

Leave a comment

SEBUAH peryanyaan: Apakah kita harus menelaah ulang dan memahami dengan mendalam sistem penyelenggaraan negara, baik melalui pendekatan filosofis maupun dengan data historis? Sebuah buku baru yang akan segera diluncurkan ke publik, Nation in Trap –ditulis Effendi Siradjuddin– menyebutkan  bahwa ada kekeliruan mendasar yang dilakukan oleh para ahli selama  ratusan tahun mengenai bagaimana mereka melihat peristiwa-peristiwa dalam sejarah kemanusiaan. Baik itu dikaitkan dengan sejarah sosial dan politik terkait penempatan kaum usahawansebagai tulang punggung kemajuan peradaban, maupun kemudian keruntuhan peradaban.

NATION IN TRAP. “Berdasarkan pengalaman 100 tahun terakhir –sebagai cermin pantul peradaban manusia ribuan tahun– kegagalan utama yang dialami manusia adalah kerusakan sosiologis, yang terutama terletak pada kegagalan sistem politik dan kekuasaan untuk menjaganya. Kegagalan sistem politik dan kekuasaan itulah yang menjalar kepada sistem-sistem kehidupan lainnya, mulai dari sistem sosial sampai sistem ekonomi-keuangan”.

Khewaniah. Ada beberapa catatan menarik terdapat dalam buku tersebut. Antara lain, pembahasan kerakusan manusia sebagai sifat yang ada tali temalinya dengan naluri khewaniah yang untuk sebagian masih dimiliki manusia. Terlepas dari sudut pandang agama, dalam teori evolusi, manusia berada pada mata rantai berikut setelah khewan. Secara tak langsung bagaimanapun ada kelanjutan sifat-sifat khewaniah yang dimiliki manusia, yang baik maupun yang buruk. Manusia dan khewan sama-sama memiliki naluri berkumpul (suatu positive instinc) dengan sesama. Pada primata kera –jenis binatang menyusui yang tertinggi kelasnya– yang paling dekat dengan manusia dalam mata rantai evolusi, terjadi pengelompokan sampai 50 anggota di bawah satu pemimpin yang mampu mengontrol keamanan dan kenyamanan anggotanya. Akan tetapi bilamana jumlah anggota kelompok lebih dari 50, akan tercipta suatu keadaan tak terkontrol lagi.

Pada manusia, naluri berkumpul itu pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk masyarakat, lengkap dengan suatu sistem kebersamaan. Salah satu puncak sistem kebersamaan adalah sistem demokrasi, yang menjadi kebutuhan untuk mengantar manusia ke tingkat kehidupan aman-adil-makmur. Namun sejarah menunjukkan, bahwa demokrasi di Barat telah dibiaskan Continue reading Kerakusan Khewaniah dan Kekuasaan →

Politik, Sosial

Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa (7)

Leave a comment

Hatta Albanik*

AKSI-AKSI mahasiswa intra kampus Bandung pada umumnya lebih terfokus pada issue-issue yang berkaitan dengan kepentingan makro, bangsa, negara dan sangat menghindari issue-issue praktis, tendensius, berbau pemerasan. Aksi-aksi mahasiswa intra kampus Bandung umumnya ditujukan pada perbaikan nasib rakyat, kritik terhadap penyimpangan kebijakan maupun pelaksanaannya dalam bidang politik, ekonomi, dwifungsi ABRI, korupsi, kolusi dan nepotisme yang mulai menggejala dan lain sebagainya.

DEMONSTRAN MAKASSAR BABAK BELUR DI TANGAN POLISI. “Sayang sekali bahwa perilaku pimpinan-pimpinan puncak TNI dan Polri di tingkat pusat maupun daerah lebih tampil sebagai pembawa kekuasaan yang memusuhi rakyat daripada pembela rakyat dan pelindung negara serta bangsa dari ancaman kekerasan”. (foto antara)

Leading issue yang dimunculkan misalnya adalah koreksi terhadap keberadaan lembaga-lembaga ekstra konstitusional seperti Aspri, Kopkamtib dan Laksus Kopkamtibda, dwifungsi ABRI, hak-hak warganegara, demokratisasi. Lalu, koreksi terhadap perilaku ‘economic animal’ dari penanam modal Jepang di Indonesia dan praktek-praktek antikulturalnya. Serta kritik terhadap strategi pembangunan ‘trickle down effect’ yang menguatkan kolusi orang-orang dekat di sekitar Soeharto dengan pengusaha-pengusaha non pri cina yang rasialis, kesan penyimpangan bantuan luar negeri melalui IGGI yang dikorupsi dan hanya bermanfaat bagi segelintir elite, RUU Perkawinan, skeptisisme terhadap kemampuan Soeharto dan lain sebagainya.

Dengan sendirinya misi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada waktu itu tidak diarahkan sebagai suatu gerakan populis yang memprovokasi massa, tetapi lebih diarahkan sebagai advokasi terhadap kepentingan masyarakat luas dengan sedapat mungkin mengeliminasi unsur-unsur dalam kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang disebutkan dalam leading issue itu. Kalau kemudian mahasiswa intra kampus di Jakarta melepaskan diri dari aksi semacam ini, bergerak ke arah provokasi terhadap masyarakat luas serta merangkul gerakan-gerakan demonstran ekstra kampus, tak pelak lagi terciptalah jarak yang sama dengan persepsi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada gerakan-gerakan ekstra kampus pada umumnya.

Ibarat air, aliran air bersih harus dijaga agar tidak tercampur dengan air kotor yang mengandung sampah. Sangat disayangkan Continue reading Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa (7) →

Politik, Sosial

Indonesia: Belum Negara Gagal, Tapi Lebih Dari Negara Lemah

Leave a comment

KETIKA The Fund For Peace melalui majalah Foreign Policy mempublikasikan daftar negara dengan indeks kegagalan negara, sejumlah pejabat pemerintahan Indonesia bereaksi sengit. Menteri Koordinator Perekonomian RI Hatta Rajasa mengatakan di Rio de Janeiro (21 Juni), bahwa keberadaan Indonesia dalam daftar itu belum berarti Indonesia adalah negara gagal. Mekanisme defensif sang calon Presiden 2014 –menurut versi PAN– itu pun langsung terpicu. Ia secara refleks menciptakan ‘kambing hitam’, yakni pers dan para pengamat yang terlalu gampang menjelek-jelekkan pemerintah dan negaranya sendiri di luar negeri. Padahal, kriteria penentuan indeks itu sepanjang yang bisa diketahui samasekali tak bersandar kepada opini yang tercipta oleh para pengamat. Menteri SBY ini rupanya sudah terbiasa dengan politik pencitraan sehingga segala sesuatunya juga diukur dalam tabiat pencitraan itu.

MEMERANGI SINDROM NEGARA GAGAL. “Terjadinya negara gagal bukan suatu kebetulan atau kecelakaan, tapi ulah manusia. Kebijakan dan kesalahan elite kepemimpinan telah menghancurkan negara”. “Jika krisis multidimensi di Indonesia masih berlangsung hingga 5 tahun ke depan, tak tertutup kemungkinan negeri ini pun terjerumus dari negara lemah menjadi negara gagal”.

Sementara itu, Julian Aldrian Pasha, jurubicara Presiden, yang sedikit banyak punya latar belakang akademis, mencoba mempersoalkan apakah indikasi-indikasi kegagalan negara yang diolah dari data mentah (pengamatan/penelitian) adalah indikasi yang stabil dan tanpa distorsi? Sepanjang menyangkut Somalia dan Sudan misalnya, ia sepakat. Tetapi tidak sepakat bila itu dikenakan kepada Indonesia.

Sebenarnya memang, daftar yang dibuat lembaga kajian AS itu bukan daftar negara gagal, melainkan daftar Indicators of Instability, yaitu daftar ranking negara berdasarkan indikator ketidakstabilan di berbagai bidang: Mulai dari sosial-ekonomi sampai keamanan dan politik serta kemampuan pemerintah. Makin kecil angka urutannya, negara bersangkutan makin berpotensi untuk menjadi negara gagal dan selanjutnya mungkin menjadi negara runtuh.

Dari Power 50 ke Weak 60. Dua tahun sebelum kejatuhan Soeharto, media terkemuka di Asia, Asiaweek, masih Continue reading Indonesia: Belum Negara Gagal, Tapi Lebih Dari Negara Lemah →

Historia, Politik, Sosial

Liem Soei Liong: ‘Penjaga Telur Emas’ Bagi Kekuasaan Jenderal Soeharto (2)

2 Comments

BUKANNYA tak pernah muncul nama-nama sebagai calon ‘rival’ menuju kursi RI-1, namun semua selalu kandas dengan sendirinya melalui ‘ketegangan kreatif’ itu. Mulai dari Jenderal Ali Moertopo, Jenderal Soemitro sampai Jenderal Muhammad Jusuf. Sebenarnya di luar mereka dan di luar Jenderal AH Nasution –yang menjadi rival pertama dalam persaingan menuju kursi RI-1 menggantikan Soekarno– masih cukup banyak tokoh, terutama para jenderal, yang memendam keinginan menjadi number one. Tetapi para jenderal yang disebutkan terakhir ini, terlalu besar ketergantungan mati-hidupnya dari Soeharto, sehingga tak lebih tak kurang mereka hanya berani berada dalam penantian mendadak ketiban ‘wasiat’ Soeharto untuk naik ke kursi nomor satu itu. Ketergantungan mereka pada umumnya menyangkut karir, fasilitas dan akses keuangan. Rata-rata, untuk akses keuangan, mereka berhubungan ‘baik’ dengan Liem Soei Liong sang penjaga ayam petelur dan telur-telur emasnya.

LIEM SOEI LIONG – SOEHARTO. Siapa berani memerahi Liem Soei Liong? (foto download suara pengusaha)

Siapa berani memarahi Liem Soei Liong? Sejauh yang bisa diceritakan, di antara para jenderal, hanya dua di antaranya yang pernah menegur dan memarahi Liem Soei Liong, yaitu Letnan Jenderal HR Dharsono dan kemudian Jenderal Muhammad Jusuf. Jenderal HR Dharsono saat menjadi Dubes RI di Bangkok, memarahi Liem karena perilaku seenaknya ketika ia ini bertamu ke kedutaan untuk menemuinya. HR Dharsono tidak peduli Liem itu ‘sahabat’ Soeharto atau siapa. Jangankan Liem, Jenderal Alamsyah yang saat itu menjadi salah satu menteri di kabinet Soeharto pun pernah ditegur HR Dharsono, akibat perilaku anak-isteri sang menteri yang membuat masalah di Bangkok. Tetapi yang lebih seru adalah cerita mengenai teguran Menhankam/Pangab Jenderal Muhammad Jusuf kepada Liem yang datang ke kediaman Presiden Soeharto dengan pakaian seenaknya. Bahkan, diceritakan bahwa Jenderal Jusuf sampai melayangkan tamparan ke wajah taipan besar ‘sahabat’ Soeharto ini.
Mungkin Soeharto yang punya kebiasaan ‘ngopi’ bersama ‘sahabat’ lamanya itu di Cendana, hanya bisa diam dan kecut ketika Liem melaporkan insiden ini kepadanya. Continue reading Liem Soei Liong: ‘Penjaga Telur Emas’ Bagi Kekuasaan Jenderal Soeharto (2) →

Historia, Politik, Sosial

Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa (3)

Leave a comment

Hatta Albanik*

RAKYAT dan bangsa Indonesia, karenanya harus peka bilamana aturan dan undang-undang itu dibuat atau diusulkan oleh ABRI sendiri, dengan anggapan mereka lebih ahli dalam bidangnya. Kemalasan dan keengganan berfikir semacam inilah yang membuat bangsa dan negara Indonesia seringkali kecolongan sehingga melahirkan banyak aturan-aturan negara yang kemudian mencekik negara dan menguntungkan satu kelompok kepentingan saja.

Produk undang-undang ‘ketengan’ semacam ini banyak dihasilkan oleh inflasi undang-undang di masa pemerintahan Presiden Habibie (yang berkolaborasi dengan DPR/MPRnya Harmoko cs) sehingga menyulitkan kontrol publik terhadap kekuasaan kripto-mania yang mengangkangi asset-asset milik publik, membuat negara dalam negara yang dikuasi para kripto-mania tersebut. Lihat saja UU Bank Indonesia, aturan-aturan tentang BPPN, UU tentang Mahkamah Agung, UU tentang Kejaksaan, UU Kepolisian, UU tentang Perpajakan dan lain-lain.

KARIKATUR, KETIKA PELAJAR (KAPI-KAPPI) MENUNTUT WAKIL MAHASISWA  (KAMI) TURUN DARI KURSI DPR, 1968. “Ada kecenderungan penilaian bahwa tokoh-tokoh mahasiswa 1966 sudah mulai lembek terhadap kekuasaan Orde Baru, tidak lagi kritis terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh pemerintahan Soeharto, tidak idealis lagi, dan mulai meninggalkan tradisi-tradisi kecendekiawanan gerakan-gerakan mahasiswa. Masih ada sedikit respek terhadap segelintir tokoh gerakan mahasiswa 1966 yang masih mau dan mampu berkomunikasi intensif karena dinilai dapat tetap memelihara integritas dan idealisme mahasiswa. Tetapi tokoh-tokoh semacam ini biasanya adalah mereka yang justru dimusuhi oleh kekuatan kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto”. (Karikatur Ganjar Sakri, 1968).

Semua UU itu bertujuan untuk mengontrol dan menguasai publik dan memberikan tempat sangat sempit untuk kontrol publik. UU Kepolisian misalnya, telah menempatkan kepolisian sebagai suatu ‘kekuatan’ baru yang jauh lebih besar kekuasaannya daripada masa sebelumnya, namun tidak memberi celah kepada kontrol publik. Sehingga bukan mustahil pada waktunya kepolisian akan mengulangi perilaku tentara tatkala memegang kekuasaan besar di tangannya. Kecemasan seperti ini ada dasarnya karena catatan empiris memperlihatkan terjadinya beberapa tindakan brutal aparat kepolisian sebagai aparat kekuasaan dalam menghadapi masyarakat pada beberapa tahun terakhir dan pada akhir-akhir ini, termasuk Continue reading Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa (3) →