Salah satu kisah di balik berita, menggambarkan adanya hubungan yang kurang nyaman antara Prabowo Subianto dengan Jenderal Wiranto ….

KARENA menjadi menantu tokoh tertinggi dalam kekuasaan di Indonesia, kuat anggapan subjektif di masyarakat bahwa karir militer Prabowo Subianto cepat menjulang karenanya. Sebagai menantu Presiden, meski barangkali justru merepotkan kesatuannya dalam segi pengamanan, toh beberapa kali Prabowo pergi bertugas ke daerah berbahaya, seperti Timor Timur dan Irian Jaya (kini dinamai Papua). Penugasannya di daerah-daerah ‘berbahaya’ ini juga menjadi sumber berkembangnya berbagai cerita ‘spektakuler’, seperti misalnya tentang suatu ‘kecelakaan’ yang menimpanya di Timtim. Sedang di Irian Jaya, muncul kisah kegemilangannya menyelesaikan dan menumpas pelaku penyanderaan oleh kelompok bersenjata terhadap perwira TNI. Karena menantu Soeharto, Prabowo memang menjadi fokus perhatian dan juga rumor politik.

Setidaknya, Prabowo Subianto dalam usia relatif muda sudah memangku beberapa jabatan komando yang penting, yakni sebagai Danjen Kopassus dan kemudian Panglima Kostrad. Dan kala itu, tampaknya tinggal soal waktu saja ia berturut-turut akan menjadi KSAD dan selanjutnya Panglima ABRI.

Perkembangan karir Susilo Bambang Yudhoyono di masa kekuasaan Soeharto tidak banyak menjadi perhatian publik, untuk tidak mengatakannya nyaris tak terdengar untuk beberapa lama. Perhatian bahkan lebih banyak tertuju kepada Jenderal Sarwo Edhie sang mertua, yang dari waktu ke waktu mengalami banyak tekanan untuk makin menepikan posisi dan peranannya dalam rezim Soeharto. Bukan hanya oleh Soeharto, tetapi juga oleh banyak jenderal lain yang sebenarnya justru tak terlalu besar peranannya dalam penumpasan Gerakan 30 September 1965. Satu dan lain sebab, sikapnya yang kritis, terutama terhadap perilaku korup dan manipulatif dari sejumlah jenderal, membuatnya memiliki daftar musuh yang selalu bertambah. Selain itu, bisa dianalisa bahwa ada kekuatiran tertentu dari Soeharto sendiri terhadap popularitas Jenderal Sarwo Edhie –sebagaimana juga halnya terhadap Jenderal HR Dharsono–  terutama di kalangan generasi muda dan kaum intelektual.

Nama Susilo Bambang Yudhoyono baru mulai menjadi perhatian ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya terutama dalam kaitan Peristiwa 27 Juli 1997. Kemudian, kendati menjabat sebagai Kasospol ABRI, namanya tak banyak terkait dan atau dikaitkan dalam aneka peristiwa sospol pada tahun ‘pergolakan’ pasca lengsernya Soeharto. Sesudah itu, ia tercatat menjadi menteri kabinet Presiden Abdurrahman, semula Menteri Pertambangan dan Energi lalu Menko Polkam. Berbeda dengan Prabowo, adik kelasnya, Susilo Bambang Yudhoyono lebih tercitrakan sebagai perwira staf daripada perwira komando.

Selain pernah bersama selama beberapa tahun sebagai taruna Akabri, Susilo Bambang Yudhoyono dan adik kelasnya, Prabowo Subianto, praktis tak pernah ada dalam persinggungan peristiwa, apalagi dalam konotasi berseberangan, sampai dengan saat mereka memasuki proses pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2009. Perbenturan peristiwa justru lebih mewarnai hubungan Prabowo Subianto dengan Jenderal Wiranto yang jauh lebih senior dari kedua tokoh tersebut.

Sebenarnya, memang cukup banyak jenderal lebih senior yang tidak nyaman, untuk tidak mengatakannya was-was, terhadap meluncur pesatnya karir putera Soemitro Djojohadikoesoemo ini. Agaknya, sukar dihindari kesan bahwa sewaktu-waktu Prabowo akan menyalib beberapa perwira tinggi senior yang sedang ‘menunggu’ giliran ke atas. Padahal, menoleh ke belakang, Prabowo Subianto sebenarnya nyaris tidak bisa diterima masuk Akabri karena sampai tahun 1970, bahkan sampai sesudahnya, sikap alergi di tubuh ABRI terhadap ex PSI masih cukup kuat. Bagaimanapun Soemitro Djojohadikoesoemo, ayahandanya, adalah seorang tokoh PSI yang di mata sejumlah perwira teras ABRI punya ‘dosa’ karena pernah ikut dalam jalinan pemberontakan PRRI tahun 1957-1958 sehingga harus hidup di luar negeri  sebagai ‘pelarian’ politik hampir sepuluh tahun lamanya. Selain itu, sepulangnya ke Indonesia, Prabowo turut dalam aktivitas kelompok gerakan pembangunan yang selain dikonotasikan titisan PSI juga dianggap banyak bersentuhan dengan perwira-perwira Siliwangi yang mulai ‘diamat-amati’ oleh inner circle kekuasaan Soeharto. Padahal dalam kenyataan, anggapan itu tidaklah sepenuhnya benar.

Salah satu kisah di balik berita, menggambarkan adanya hubungan yang kurang nyaman antara Prabowo Subianto dengan Jenderal Wiranto, terutama tatkala yang disebut belakangan ini ada dalam posisi sebagai Panglima ABRI pada periode ‘terakhir’ Presiden Soeharto menjelang Mei 1998. Sebelum itu, jabatan Panglima ABRI sudah sejak lama dipisah dengan jabatan Menteri Hankam, dan Jenderal M. Jusuf adalah yang terakhir memegang jabatan rangkap tersebut, menyusul gejala ‘kecemasan’ Presiden Soeharto bahwa mereka yang merangkap kedua jabatan itu bisa menjadi terlalu kuat. Menurut catatan, saat merangkap jabatan itu, Jenderal Jusuf telah menjadi begitu populer –meskipun sebenarnya popularitas itu lebih bertumpu kepada beberapa kelebihan pribadi sang jenderal sendiri– bahkan sempat santer disebut-sebut sebagai calon Wakil Presiden berikutnya setelah Adam Malik, dan pada periode berikutnya lagi bisa menjadi Presiden. Presiden Soeharto sempat setuju M. Jusuf menjadi calon Wakil Presiden. Namun, sejumlah ‘tokoh’ inner circle yang mencium adanya rencana M. Jusuf, bahwa begitu menjadi Wakil Presiden, akan membersihkan mereka yang banyak terlibat pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan pribadi, mendadak bangkit untuk menghadang. Dan mereka berhasil ‘meyakinkan’ Soeharto tentang risiko bila M. Jusuf sempat menjadi Wakil Presiden dan bukan tak mungkin akan lanjut meluncur ke posisi yang lebih tinggi.

Tercatat adanya beberapa ‘benturan’ yang pernah terjadi antara Jenderal Wiranto dengan Prabowo Subianto. Meminjam pemaparan Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (Penerbit Buku Kompas, Maret 2009), Prabowo Subianto pernah membentur pengajuan Mayjen Suwisma sebagai Danjen Kopassus oleh Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) dan telah disetujui Pangab Jenderal Wiranto. Prabowo menyampaikan penolakannya, langsung kepada Presiden Soeharto, sang mertua, dengan alasan Suwisma beragama Hindu (Bali) sedangkan mayoritas anggota Kopassus beragama Islam. Soeharto menyetujui keberatan itu dan sebagai hasil akhirnya Mayjen Muchdi PR lah yang diangkat menjadi Danjen Kopassus. Dalam jabatan itu kemudian, seperti diketahui, Muchdi PR mendapat tuduhan melakukan penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis gerakan kritis, namun lolos di MA. Prabowo dan Wiranto juga digambarkan berada dalam suatu situasi rivalitas dalam gerakan karir ke atas. Sebagai menantu penguasa tertinggi rezim, banyak yang memperkirakan Prabowo adalah salah satu calon putera mahkota. Meskipun, sementara itu ada gambaran bahwa Siti Hardianti Rukmana, puteri sulung Soeharto lah yang ada dalam urutan pertama sebagai ‘pewaris’ kekuasaan. Sehingga, ada juga gambaran tentang terjadinya rivalitas internal Cendana, antara Prabowo dengan Siti Hardianti, yang sama-sama memiliki barisan pengikut yang kuat di lingkaran istana.

Dengan kuatnya perkiraan bahwa Prabowo adalah putera mahkota, maka pada hari-hari genting Jakarta pertengahan Mei yang ditandai dengan makin meningkatnya demonstrasi mahasiswa, yang menimbulkan spekulasi akan ada semacam pengalihan kekuasaan atau yang semacamnya, sejumlah tokoh politik mengarus ke Markas Kostrad tempat Prabowo sehari-hari berada. Meningkatnya kegiatan pertemuan di Markas Kostrad ini kelak menjadi salah satu point yang dianggap penting dalam laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) setelah pecahnya tragedi Mei 1998.

Berlanjut ke Bagian 5