Syaitan tak pernah letih berbisik

Kasus-kasus yang lebih berat dan besar adalah dijatuhinya Sekjen Departemen Agama Kafrawi dengan vonis penjara karena penggelapan uang serta hukuman 6 tahun penjara kepada bekas Menteri Agama Wahab Wahib karena berbagai korupsi finansial dan moril. Perlu dicatat bahwa Wahab Wahib adalah Menteri Agama yang duduk dalam kabinet masih pada masa Presiden Soekarno. Kemudian ada lagi kasus manipulasi uang naik haji 1967/1968 di Direktorat Jenderal Haji sebesar Rp 76 juta yang digunakan untuk membuka usaha dagang swasta. Tokoh-tokoh tertentu juga tercatat terlibat dalam penggelapan dana pembangunan Mesjid Istiqlal. Di berbagai daerah pun tidak kurang terjadi korupsi di lingkungan wewenang Departemen Agama. Antara lain, korupsi di Dinas Pendidikan Agama Klaten yang meliputi jutaan rupiah pada tahun 1969. Dan pada tahun yang sama, terjadi pula korupsi Rp 18 juta di kantor Dinas Pendidikan Agama Bogor. Penyelewengan-penyelewengan lain terjadi di seluruh penjuru tanah air, di Banjarmasin, Purbolinggo, Purwokerto, Karang Anyar Surakarta, Agam, Padang dan berbagai tempat lainnya. “Kenyataan bahwa persoalan yang menimpa Departemen Agama”, tulis  Harian Mertju Suar (22 April 1969), “akan menimpa kita bersama akhirnya, seluruh umat Islam akan mendapat penilaian negatif pula, apalagi dari golongan-golongan lain. Dan kepercayaan umat Islam akan hilang”. Menurut Bazor, berbagai penyelewengan bisa terjadi tak lain karena administrasi Departemen Agama tidak beres dan dipergunakan untuk kepentingan konco-konco golongan sendiri secara ilegal. Instansi-instansi pendidikan agama membagi-bagikan ijazah PGA (Pendidikan Guru Agama) kepada teman-teman golongannya tanpa ikut pelajaran atau ujian sebelumnya.

Departemen Agama saat itu dipimpin oleh Kyai HM Dahlan yang menggantikan Sjaifuddin Zuhri pada tahun-tahun awal orde baru. Zuhri sendiri masih sempat berada dalam kabinet Soekarno. Keduanya berasal dari partai politik Islam Nahdlatul Ulama (NU). Karena berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan solidaritas politik, banyak juga penyelewengan-penyelewengan di Departemen Agama yang didiamkan. Seperti umpamanya yang menurut Bazor terkait dengan Bendahara Ditjen Haji. Sang Bendahara tidak membukukan ongkos naik haji 1965/1966 sebesar Rp 40 milyar (uang lama) dan tahun 1966/1967 sebesar Rp 400 juta (uang baru). Dalam perubahan nilai mata uang tahun 1966, diterbitkan rupiah baru yang bernilai Rp 1 yang setara nilainya Rp 1.000 uang lama. Mereka yang terlibat dalam ‘kelalaian’ tersebut tidak diapa-apakan melainkan justru diberi tugas khusus ke luar negeri. Kemudian, jabatan Bendahara dirangkap oleh Dirjen Haji sendiri, suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dalam pemberitaan pers pada tahun-tahun berikutnya terlihat bahwa korupsi masih senantiasa terjadi di Departemen Agama. Syaitan tak pernah letih berbisik.

MANIPULASI dan penyelewengan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 1970-an dalam hal tertentu memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Departemen Agama. Namun yang paling termasyhur adalah kasus CV Haruman. Penyelewengan yang terkait dengan CV Haruman sangat menakjubkan, bukan karena teknik korupsinya yang canggih, melainkan karena kevulgarannya yang luar biasa. Begitu kentara, begitu ceroboh dan terkesan sangat serampangan namun melibatkan jumlah uang yang spektakuler pada masanya dan tanda keunggulan seorang tokoh swasta yang tak berpendidikan tinggi terhadap pejabat-pejabat.

Perjalanan kasus CV Haruman paling lengkap bisa ditemui dalam berbagai penerbitan Mingguan Mahasiswa Indonesia. CV Haruman lahir di zaman kekuasaan orde lama dan kemudian cemerlang hingga masa orde baru, dan melibatkan nilai proyek bermilyar rupiah. CV Haruman yang telah berdiri sejak zaman orde lama itu didesas-desuskan punya hubungan antara lain dengan Nyonya Hartini Soekarno. Sejak masa orde lama itu CV Haruman telah melakukan pembangunan gedung-gedung P&K dengan menggunakan sistim voorfinanciering. Dalam sistim tersebut CV Haruman terlebih dahulu membangun gedung-gedung tanpa disediakan anggaran belanja, lalu setelah gedung-gedung tersebut selesai diajukan tagihan kepada pemerintah dengan harga indeks pada waktu tagihan diajukan. Bukan berdasarkan harga-harga pada saat kontrak ditandatangani. Pada umumnya serah terima gedung dan pembayarannya selalu berlangsung dengan lancar. Ini dimungkinkan oleh karena eratnya hubungan yang telah terjalin dengan beberapa pejabat. Kejayaan CV Haruman tembus hingga ke masa pemerintahan pasca Soekarno. Menteri Kesejahteraan Rakyat Idham Chalid pada tanggal 20 Januari 1968 pernah memerlukan mengirim surat kepada Menteri P&K yang isinya menyokong usaha-usaha CV Haruman dan meminta agar pembayaran-pembayaran dilancarkan jalannya. Pada pokoknya di berbagai instansi di pusat dan daerah CV Haruman yang dimiliki oleh pengusaha asal Leles, Garut, Idji Hatadji memiliki ‘sahabat-sahabat’ yang bisa melancarkan usahanya bukan hanya di P&K tetapi juga di Direktorat Jenderal Anggaran dan Jawatan Pekerjaan Umum, serta di kalangan perwira tentara.

Sistim voorfinanciering dan main sodor tagihan suatu ketika tidak begitu disenangi lagi oleh beberapa kalangan di P&K karena sudah berjalan di luar kendali sehingga tagihan menumpuk. Akhir tahun 1968 masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp 185.200.150, setelah dibayar berangsur-angsur dari jumlah sebelumnya Rp 835.200.150. Ada dugaan kuat pula bahwa beberapa dari tagihan itu sebenarnya masih dengan nominal nilai rupiah lama yang hanya 1/1000 dari nilai rupiah baru, tetapi dibayar begitu saja sesuai nominal tercantum dengan memakai rupiah baru. Berarti ada yang dibayar dengan nilai yang dikatrol 1000 kali lebih besar dari seharusnya. Sementara itu CV Haruman terus membangun sejumlah gedung untuk P&K dengan pola yang sama dengan waktu yang lalu. Salah satunya adalah proyek Tutugan Leles yang berupa kampus senilai Rp 1,3 milyar setelah sebelumnya membangun proyek perumahan Cijagra. Kampus Leles semula ditawarkan kepada Universitas Padjadjaran tapi ditolak. Lewat pendekatan yang gencar, CV Haruman berhasil mendapat persetujuan sementara dari dua instansi yakni Direktorat Pendidikan Dasar serta Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Jawa Barat, untuk menerima kampus Leles. Persetujuan sementara itu diberikan sambil menunggu keputusan Menteri P&K. Persetujuan itu jelas tidak sah, karena sebenarnya tak ada rencana fisik dan anggaran untuk maksud tersebut. Mendasarkan diri kepada persetujuan sementara itu, CV Haruman berhasil memperoleh beberapa SKO (Surat Keputusan Otorisasi) keuangan dari Ditjen Pendidikan Dasar yang keseluruhannya berjumlah Rp 230 juta. Meskipun, belum ada penegasan dari pemerintah. Tapi penegasan persetujuan toh akhirnya muncul juga dari Menteri P&K Sanusi Hardjadinata yang mengirim surat kepada Dirjen Anggaran yang menyatakan mengakui proyek Leles. Sebelum surat menteri itu keluar CV Haruman telah berhasil lagi mengantongi SKO sebesar Rp 750 juta.

Akan tetapi dua bulan setelah persetujuan itu, jabatan Menteri P&K ditimbangterimakan pada menteri baru yaitu Mashuri SH. Dalam pada itu, SKO yang terakhir belum sempat dicairkan. Di bawah Menteri P&K yang baru persoalan SKO Haruman diselidiki dan terungkaplah hal-hal yang tidak beres. Prosedur pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Haruman bertentangan dengan berbagai Kepres. Penggunaan sistem fait accompli dan voorfinanciering jelas melanggar segala ketentuan. Diputuskan untuk menunda pembayaran SKO yang Rp 750 juta. Ditemukan pula bahwa dari seluruh rencana bangunan CV Haruman yang sudah disahkan dan dibayar oleh P&K ternyata sebagian besar belum rampung, rata-rata hanya mencapai 75 persen. Seringkali di beberapa daerah, gedung-gedung telah diserahkan kepada pejabat setempat meski belum rampung. Biasanya gedung-gedung yang belum rampung itu tetap diterima tanpa protes dan mendapat persejutuan dari Jawatan Pekerjaan Umum setempat. Setiap pembayaran yang diterima tidak dipergunakan untuk menyelesaikan gedung-gedung yang sudah dikerjakannya sebagian saja, melainkan dipergunakan lagi membangun gedung baru untuk selanjutnya di fait accompli-kan lagi kepada PDK meskipun juga belum sepenuhnya rampung. Demikian dilakukan berulang-ulang sampai Haruman mempunyai modal yang cukup untuk membangun proyek Tutugan Leles. Proyek Tutugan Leles inilah yang kembali di-fait accompli-kannya ke P&K yang sebenarnya sudah setengah berhasil saat Sanusi masih menjadi menteri. Apa daya Sanusi diganti Mashuri SH.

Menghadapi penundaan pencairan SKO Rp 750 juta, CV Haruman mengerahkan segala daya termasuk upaya penyogokan-penyogokan kepada anggota DPR-GR. Namun satu kali ketemu batunya, ketika mencoba menyogok dr Isjwari anggota Komisi IX DPR-GR yang melakukan tugas peninjauan ke Leles. Wakil Ketua Komisi IX ini dihubungi ditempatnya menginap di Hotel Homann Bandung untuk diberi bingkisan berupa setumpuk uang. Ketika Mingguan Mahasiswa Indonesia menanyakan apakah ada anggota tim lainnya yang diberikan bingkisan dan apakah mereka menerimanya, Isjwari berkata “itu di luar pengetahuan saya, dan saya tidak tahu apakah ada yang menerimanya di belakang saya”. Sejumlah media pers juga berhasil digunakan untuk menggedor Menteri P&K Mashuri, akan tetapi Haruman juga berhadapan dengan setidaknya dua media pers yang tetap gigih bertahan membongkar permainan CV Haruman, yakni Harian Indonesia Raya dan Mingguan Mahasiswa Indonesia. Demikan berhasilnya Haruman menggarap pers sehingga dikenal adanya ‘wartawan Haruman’. Bahkan, diantaranya ada yang sampai pernah memberi julukan ‘Rockefeller Indonesia’ kepada Direktur CV Haruman Idji Hatadji. John Rockefeller adalah nama seorang mahajutawan Amerika Serikat yang banyak menyalurkan bantuan-bantuan secara internasional di berbagai bidang melalui Rockefeller Foundation. Memang sempat berhasil ditimbulkan kesan di tengah masyarakat bahwa gedung-gedung pendidikan yang diserahkan Haruman kepada pemerintah adalah sumbangan. Tidak banyak yang tahu bahwa gedung-gedung itu belakangan ditagih diam-diam setelah di-fait accompli-kan kepada P&K. Rahasia itu baru terbuka setelah diungkapkan oleh sebagian pers.

Di bulan Maret 1969, itu sepertinya soal Haruman mendekati suatu penyelesaian. Menteri P&K Mashuri menyatakan persoalannya sudah dilaporkan kepada Presiden Soeharto dan telah diserahkan kepada TPK (Team Pemberantasan Korupsi). Dengan itu, “diharapkan dari pemeriksaan kelak akan tersingkap pejabat-pejabat mana yang turut bermain dalam persoalan ini”. Ternyata tidak. Gagal mengupayakan perundingan baru dengan Menteri P&K, CV Haruman malah melakukan berbagai aksi perang urat syaraf dengan berita-berita akan melakukan penyitaan terhadap gedung-gedung dan perumahan yang telah dibangunnya dengan alasan P&K masih memiliki tunggakan pembayaran. Lalu dilontarkan kabar tentang adanya pesan khusus dari Presiden Soeharto melalui Menteri Kesejahteraan Sosial Idham Chalid agar proyek di Leles dilanjutkan. Serta, para jenderal yang membela Haruman dan sebagainya. Tersiar pula berita tentang adanya perundingan antara Idji Hatadji dengan Team Peneliti Bangunan-bangunan CV Haruman yang dibentuk dulu oleh Menteri Sanusi Hardjadinata –terdiri dari Kolonel CPM Pietojo, Letnan Kolonel CPM Jitno Kartawiria dan Harry Suriadijatno– dengan hasil yang menguntungkan CV Haruman: Bahwa ada negosiasi keringanan tagihan, namun proyek yang ada dilanjutkan pembangunannya dan akan dibayar penuh oleh P&K. Tapi ini dibantah Menteri P&K Mashuri yang merasa tidak pernah memberi tim tersebut wewenang berunding. Menteri Penerangan Budiardjo kemudian mengeluarkan pernyataan  bahwa sikap resmi pemerintah adalah sikap yang telah disampaikan Menteri Mashuri yang menolak Proyek Leles dan menyerahkan persoalan kepada TPK. Namun proses di TPK itu sendiri ternyata berkepanjangan dan menjadi tidak jelas akhirnya. Adalah kemudian instansi pajak yang ‘turun tangan’. Pada bulan Agustus 1970 instansi ini  ‘melumpuhkan’ CV Haruman dengan penyitaan sejumlah bangunan milik perusahaan tersebut karena ternyata telah menunggak pajak sebesar Rp.400 juta untuk tahun 1966, 1967, 1968 dan 1969. Tapi, di Indonesia banyak hal yang tak pernah betul-betul tuntas. Kasus CV Haruman demikian pula.

Berlanjut ke Bagian 6