Kerakusan Khewaniah dan Kekuasaan

SEBUAH peryanyaan: Apakah kita harus menelaah ulang dan memahami dengan mendalam sistem penyelenggaraan negara, baik melalui pendekatan filosofis maupun dengan data historis? Sebuah buku baru yang akan segera diluncurkan ke publik, Nation in Trap –ditulis Effendi Siradjuddin– menyebutkan  bahwa ada kekeliruan mendasar yang dilakukan oleh para ahli selama  ratusan tahun mengenai bagaimana mereka melihat peristiwa-peristiwa dalam sejarah kemanusiaan. Baik itu dikaitkan dengan sejarah sosial dan politik terkait penempatan kaum usahawansebagai tulang punggung kemajuan peradaban, maupun kemudian keruntuhan peradaban.

NATION IN TRAP. “Berdasarkan pengalaman 100 tahun terakhir –sebagai cermin pantul peradaban manusia ribuan tahun– kegagalan utama yang dialami manusia adalah kerusakan sosiologis, yang terutama terletak pada kegagalan sistem politik dan kekuasaan untuk menjaganya. Kegagalan sistem politik dan kekuasaan itulah yang menjalar kepada sistem-sistem kehidupan lainnya, mulai dari sistem sosial sampai sistem ekonomi-keuangan”.

Khewaniah. Ada beberapa catatan menarik terdapat dalam buku tersebut. Antara lain, pembahasan kerakusan manusia sebagai sifat yang ada tali temalinya dengan naluri khewaniah yang untuk sebagian masih dimiliki manusia. Terlepas dari sudut pandang agama, dalam teori evolusi, manusia berada pada mata rantai berikut setelah khewan. Secara tak langsung bagaimanapun ada kelanjutan sifat-sifat khewaniah yang dimiliki manusia, yang baik maupun yang buruk. Manusia dan khewan sama-sama memiliki naluri berkumpul (suatu positive instinc) dengan sesama. Pada primata kera –jenis binatang menyusui yang tertinggi kelasnya– yang paling dekat dengan manusia dalam mata rantai evolusi, terjadi pengelompokan sampai 50 anggota di bawah satu pemimpin yang mampu mengontrol keamanan dan kenyamanan anggotanya. Akan tetapi bilamana jumlah anggota kelompok lebih dari 50, akan tercipta suatu keadaan tak terkontrol lagi.

Pada manusia, naluri berkumpul itu pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk masyarakat, lengkap dengan suatu sistem kebersamaan. Salah satu puncak sistem kebersamaan adalah sistem demokrasi, yang menjadi kebutuhan untuk mengantar manusia ke tingkat kehidupan aman-adil-makmur. Namun sejarah menunjukkan, bahwa demokrasi di Barat telah dibiaskan Continue reading

Indonesia: Belum Negara Gagal, Tapi Lebih Dari Negara Lemah

KETIKA The Fund For Peace melalui majalah Foreign Policy mempublikasikan daftar negara dengan indeks kegagalan negara, sejumlah pejabat pemerintahan Indonesia bereaksi sengit. Menteri Koordinator Perekonomian RI Hatta Rajasa mengatakan di Rio de Janeiro (21 Juni), bahwa keberadaan Indonesia dalam daftar itu belum berarti Indonesia adalah negara gagal. Mekanisme defensif sang calon Presiden 2014 –menurut versi PAN– itu pun langsung terpicu. Ia secara refleks menciptakan ‘kambing hitam’, yakni pers dan para pengamat yang terlalu gampang menjelek-jelekkan pemerintah dan negaranya sendiri di luar negeri. Padahal, kriteria penentuan indeks itu sepanjang yang bisa diketahui samasekali tak bersandar kepada opini yang tercipta oleh para pengamat. Menteri SBY ini rupanya sudah terbiasa dengan politik pencitraan sehingga segala sesuatunya juga diukur dalam tabiat pencitraan itu.

MEMERANGI SINDROM NEGARA GAGAL. “Terjadinya negara gagal bukan suatu kebetulan atau kecelakaan, tapi ulah manusia. Kebijakan dan kesalahan elite kepemimpinan telah menghancurkan negara”. “Jika krisis multidimensi di Indonesia masih berlangsung hingga 5 tahun ke depan, tak tertutup kemungkinan negeri ini pun terjerumus dari negara lemah menjadi negara gagal”.

Sementara itu, Julian Aldrian Pasha, jurubicara Presiden, yang sedikit banyak punya latar belakang akademis, mencoba mempersoalkan apakah indikasi-indikasi kegagalan negara yang diolah dari data mentah (pengamatan/penelitian) adalah indikasi yang stabil dan tanpa distorsi? Sepanjang menyangkut Somalia dan Sudan misalnya, ia sepakat. Tetapi tidak sepakat bila itu dikenakan kepada Indonesia.

Sebenarnya memang, daftar yang dibuat lembaga kajian AS itu bukan daftar negara gagal, melainkan daftar Indicators of Instability, yaitu daftar ranking negara berdasarkan indikator ketidakstabilan di berbagai bidang: Mulai dari sosial-ekonomi sampai keamanan dan politik serta kemampuan pemerintah. Makin kecil angka urutannya, negara bersangkutan makin berpotensi untuk menjadi negara gagal dan selanjutnya mungkin menjadi negara runtuh.

Dari Power 50 ke Weak 60. Dua tahun sebelum kejatuhan Soeharto, media terkemuka di Asia, Asiaweek, masih Continue reading