Ekspresi Patriarki dan Maskulinitas Hegemonik Di Kalangan Kekuasaan Negara

PERLUKAH seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendapat pelajaran tambahan tentang cara bersikap dan berpendapat yang baik, adil, tidak apriori serta tidak berpandangan stereotype? Semestinya tidak. Namun, karena tergelincir menjadi apriori dan mengajukan pandangan stereotype tentang kasus perkosaan seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun, siswi sebuah SMP swasta di Depok, selain menuai banyak kecaman ia mendapat pelajaran tambahan terkait pandangan stereotypenya yang dianggap sebuah asumsi maskulin.

DUA PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING DI KALBAR. “Apakah, kejahatan patriarki dan maskulinitas hegemonik, hanya menimpa kalangan bawah pada umumnya dalam bentuk pemerkosaan seksual? Ternyata tidak. Banyak kejahatan seksual terhadap perempuan dengan berbagai pengatasnamaan. Atas nama agama, atas nama negara maupun atas nama devisa. Atau, ketidakmampuan melindungi perempuan terhadap trafficking dan pelacuran”. (foto download dari social media)

Ketika menanggapi pertanyaan tentang sikap pimpinan sebuah SMP swasta yang tak memperkenankan seorang siswinya –SA yang disebutkan menjadi korban sebuah pidana perkosaan– kembali ke bangku sekolahnya, sang Menteri, Muhammad Nuh, dinilai memberi jawaban tak pada tempatnya.

Media mengutip ia menyebutkan kemungkinan SA adalah siswi nakal dan hanya mengaku diperkosa. Dengan nada pembenaran terhadap kebijakan sekolah, Muhammad Nuh (11/10) mengatakan, “dalam kondisi tertentu, bisa saja karena kenakalannya maka sekolah mengembalikannya ke orangtuanya. Soalnya ada yang sengaja, kadang-kadang ada yang sama-sama senang, ngakunya diperkosa”. Lebih jauh ia dikutip mengatakan sulit membuktikan apakah benar SA merupakan korban pemerkosaan atau bukan. Kalaupun sang Menteri kemudian menambahkan bahwa bila memang SA menjadi korban maka harus dilindungi dan traumatiknya harus dipulihkan, pernyataan itu akhirnya terasa tak lebih tak kurang dari sekedar basa-basi. Menjadi pertanyaan, apakah sang Menteri paham dan mengerti bahwa secara hukum, bila terjadi hubungan seks –apakah perkosaan atau karena bujuk rayu ataupun diberi label ‘suka sama suka’ sekalipun– dengan seorang perempuan di bawah umur, maka sang anak bagaimanapun tetap ada dalam posisi korban. Continue reading

Kesetaraan Gender, Doktrin Agama dan Ke’berani’an Mengatasnamakan DiriNya

BUKAN sesuatu yang di luar dugaan, sebenarnya, bahwa RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU-KKG) yang sedang diluncurkan di DPR akan segera berhadapan dengan para penentang dari kalangan ‘fundamentalis’ agama, khususnya di antara penganut Islam. Berpegang kepada dogma tradisional yang dianut turun temurun selama ini, tanpa pernah ada upaya yang kuat untuk memperbaharui penafsiran ajaran-ajaran agama, RUU KKG dengan cepat mendapat judgement sebagai bertentangan dengan aqidah, melanggar hukum tertinggi yakni hukum Allah.

PASUKAN SARACEN MASA PERANG SALIB. “Seakan-akan Perang Salib belum selesai, sehingga diperlukan pasukan-pasukan Saracen baru untuk membela dunia Islam. Namun dalam pada itu, sejumlah negara-negara Arab yang kaya raya, tenang-tenang saja dalam kenikmatan limpah ruah rezekinya tanpa terlalu bersungguh-sungguh membantu kaum miskin dunia”.(download bysantinum)

Meminjam kesimpulan Rhea Febriani Tritami dalam skripsinya untuk mencapai gelar S-1 di Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM (Desember 2011), setidaknya ada dua sistem nilai dan atau dua bentuk kekuasaan yang secara objektif merupakan sumber faktor hambatan terbesar bagi kesetaraan gender di Indonesia, dan salah satunya adalah doktrin agama. Faktor lainnya adalah sistem kekuasaan negara, yang dibangun berdasarkan konsep, pikiran dan pemahaman yang tidak tepat. Kedua bentuk kekuasaan itu, faktanya dari waktu ke waktu berada dan terjadi dalam patriarki yang terbangun oleh maskulinitas hegemonik.

Adopsi nilai-nilai dari ajaran tradisional Islam di Indonesia yang berlangsung turun temurun hingga kini di pulau-pulau Nusantara ini, telah mewujudkan ketidakadilan mulai dari satuan terkecil masyarakat, yaitu keluarga, hingga pada ketidakadilan dalam kehidupan sosial maupun ketidakadilan dalam kehidupan politik dan kehidupan bernegara pada umumnya. Ketidakadilan mewujud dalam berbagai bentuk yang merugikan dan membuat menderita kaum perempuan, melalui praktek poligami yang membentur UU Perkawinan, hak waris yang tak sama berdasarkan perbedaan gender, nikah siri yang menihilkan hak hukum perempuan, nikah mu’thah, kawin ‘paksa’ terhadap perempuan di bawah umur, pengaturan berlebihan cara berpakaian kaum perempuan “berdasarkan penafsiran yang tak tepat tentang dogma menutup aurat, pemutlakan  posisi hegemoni suami terhadap isteri dan sebagainya”.

Karena sumber persoalan adalah penafsiran yang tidak tepat, maka ditawarkan jawaban yang berupa pembaharuan penafsiran. Continue reading