Faktor SARA dalam Pilkada Jakarta

Oleh Sapto Waluyo*
Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform | Dosen STT NF

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) di Provinsi DKI Jakarta makin seru. Bukan hanya isu dan tokohnya berskala nasional, tetapi karena trend terkini kandidat petahana berpeluang besar kalah. Setidaknya tiga survei mengkonfirmasi kecenderungan yang mengejutkan itu.

Survei Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi menyebut elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat melorot tinggal 26,2 persen, dan kecenderungannya terus merosot. Agus Harimurti-Sylviana Murni menyodok dengan elektabilitas teratas (30,4 persen), sementara Anies Baswedan-Sandiaga Uno menempel ketat Basuki-Djarot (24,5 persen). Komposisi itu masih bisa berubah karena responden yang belum menentukan/merahasiakan pilihan masih tinggi (18,9 persen).

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA mengungkap hasil lebih mencengangkan, karena elektabilitas Basuki-Djarot anjlok (10,6 persen) pascakasus penistaan agama Islam. Posisi Anies-Sandi teratas (31,90 persen), diikuti Agus-Sylvi (30,90 persen), dan responden yang belum menentukan pilihan cukup tinggi (26,60 persen). LSI menemukan faktor sentimen keagamaan sangat menentukan pergeseran perilaku pemilih di Jakarta. Kurangnya sensitivitas petahana membuat elektabilitasnya merosot tajam, nyaris tak tertolong.

Survei terkini dari Poltrack Indonesia pimpinan Hanta Yudha menempatkan Agus-Sylvi 27,92 persen di posisi teratas, diikuti Basuki- Djarot (22,00 persen), dan Anies-Sandi (20,42 persen). Responden yang belum menentukan pilihan tetap tinggi (29,66 persen) sehingga masih sulit diprediksi kandidat yang akan lolos ke putaran kedua, apalagi pemenang pilkada. Selisih elektabilitas antar kandidat juga sangat ketat, masih berada dalam jangkauan margin of error.

Anomali. Survei Indikator menunjukkan gejala anomali, karena mayoritas responden menyatakan puas dengan kinerja Pemprov DKI (69%) dan mayoritas responden yang sama juga percaya tidak boleh dipimpin oleh kandidat non-Muslim (52,6%).

TIGA PASANGAN CALON UNTUK DKI. "Pengamat yang obyektif menganalisis berbagai survei politik dalam sejarah Indonesia kontemporer, tak kan meremehkan faktor SARA. Bahkan, unsur SARA bisa menjadi pembentuk identitas nasional atau memperkuat afiliasi politik."

TIGA PASANGAN CALON UNTUK DKI. “Pengamat yang obyektif menganalisis berbagai survei politik dalam sejarah Indonesia kontemporer, tak kan meremehkan faktor SARA. Bahkan, unsur SARA bisa menjadi pembentuk identitas nasional atau memperkuat afiliasi politik.”

Keanehan itu disebut Yurgen Alifia (Selasar, 28/11) sebagai gejala doublethink (berpikir ganda/kontradiktif), mengutip kategori George Orwell tentang disonansi kognitif. Yurgen, kandidat master di Oxford University dan mantan wartawan televisi, menilai sikap kontradiktif pemilih karena hasil propaganda elite politik yang mendukung kandidat penantang.

Termasuk para pemuka opini yang mengeksploitasi isu primordial/agama, dan hal itu dipandang negatif bagi perkembangan demokrasi yang rasional.

Sebenarnya, jika kita bisa menyelami suasana kejiwaan pemilih –dan itu sudah dicoba oleh LSI melalui wawancara kualitatif– tidak ada keanehan dan anomali politik. Burhan terlalu berpikir linier, bahwa kepuasan responden akan mengarah pada pilihan dan kepercayaan baru untuk kandidat petahana. Padahal, bisa saja responden menilai keberhasilan kinerja pembangunan di Jakarta adalah hasil kerja kolektif (birokrasi Pemprov) dan bukan prestasi pribadi Basuki.

Dalam konteks itu, para pemilih di Ibukota justru makin rasional, sebab mereka tahu anggaran (APBD) DKI Jakarta sangat besar dan aparat serta infrastruktur Pemprov cukup lengkap sehingga siapapun yang menjabat Gubernur dengan mudah dapat menjalankan tugas rutinnya. Ibaratnya, Basuki tidur saja atau ngomel-ngomel saban hari, program di Jakarta terus berjalan: pasukan oranye tetap membersihkan jalan dan sungai, para Lurah melayani pembuatan KTP dan izin domisili, para dokter dan perawat melayani warga di puskesmas dan seterusnya.

Yurgen Alifia berspekulasi terlalu jauh dengan menyudutkan pemilih yang berpikir dan berperilaku ganda, tanpa menunjukkan bukti tambahan di luar survei. Padahal, di masa transisi pasca-Reeformasi sudah terlalu banyak kita menyaksikan ‘anomali’ dari kacamata politik linier. Misalnya, dalam pemilihan umum, warga diajarkan untuk “menerima uang/bingkisan (money politics), tetapi jangan pilih partai/kandidatnya”. Tidak tanggung-tanggung, para aktivis Organisasi Nonpemerintah yang kritis mengkampanyekan: “Ambil saja uangnya, jangan pilih partai/kandidatnya!”

Jakarta Unfair. Jika sekarang, pemilih di Ibukota bersikap to the point, menikmati pelayanan Pemprov DKI dan menolak kandidat Basuki, apakah masih disebut ‘anomali’? Atau, justru itu konsekuensi sikap rasional-kalkulatif sebagai dampak dari kampanye Ornop yang kritis. Kita tahu saat ini Basuki tak hanya berhadapan dengan warga yang kecewa dengan berbagai kebijakan diskriminatifnya, tetapi juga mendapat tentangan keras dari Ornop yang dipelopori LBH Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Urban Poor Consortium (UPC), dan lain-lain yang mengkritik keras tindakan penggusuran paksa dan pembangunan reklamasi pulau di Teluk Jakarta.

Para aktivis jurnalis independen juga membuat film dokumenter Jakarta Unfair yang diputar di kampung-kampung dan kampus-kampus untuk menyadarkan publik betapa berbahaya arogansi kebijakan Basuki. Setelah dua tahun berkuasa, warga kini bisa melihat perbedaan yang mencolok dari gaya kepemimpinan Basuki (2014-2016) dengan Joko Widodo (2012-2014) yang digantikannya. Sebagian besar warga Jakarta pada Pilkada 2012 memilih Jokowi, bukan Basuki, dan sekarang menyaksikan betapa Basuki tidak bisa diandalkan untuk menunaikan “Janji-janji Jokowi”. Di sinilah kontradiksi yang parah, mengguncang kesadaran pemilih di lapisan memori terdalam. Jadi, bukan anomali atau kontradiksi sikap di permukaan seperti disimpulkan Yurgen dan Burhan.

Pertanyaannya kemudian, faktor apakah yang menyebabkan pergeseran dahsyat itu sehingga di permukaan tampak seperti kontradiksi perilaku pemilih? Yurgen membantah faktor agama yang menyebabkan perubahan sikap pemilih, dengan merujuk survei-survei sebelumnya (SMRC dan Populi).

Riset lebih serius dilakukan oleh Ken Miichi (Associate Professor pada Iwate Prefectural University, Jepang) yang mengkaji peran agama dan etnisitas dalam Pilkada DKI 2012 (Jurnal Current Southeast Asian Affairs, 2012). Riset itu membandingkan hasil Pilkada DKI dengan komposisi demografi Jakarta dan sikap pemilih. Jadi, bukan sekadar prediksi atau spekulasi.

Komposisi Jakarta. Kita semua tahu, Pilkada DKI 2012 diikuti oleh empat pasangan kandidat, yaitu: Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (diusung PD dan PAN), Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (PDIP dan Gerindra), Hidayat Nurwahid-Didik Rachbini (diusung PKS dan PAN yang terbelah), Alex Noerdin-Nono Sampurno (Golkar dan PPP).

Pilkada berlangsung dua putaran, dengan hasil putaran pertama: Fauzi-Nachrowi (34,1 persen), Jokowi-Basuki (42,6), Hidayat-Didik (11,7), dan Alex-Nono (4,7). Lalu, pada putaran kedua, Foke-Nara (46,2) dikalahkan Jokowi-Basuki (53,8) dengan selisih cukup ketat (7,6).

Sebelum mengecek alasan pemilih memberikan suara kepada kandidat jagoannya, kita perlu mengetahui komposisi warga Jakarta berdasarkan etnik dan agama.

Ken Miichi menyajikan data yang menarik dari perbandingan komposisi etnik pada tahun 1960 dengan tahun 2000. Data tahun 1960 bersumber dari penelitian Lance Castle (peneliti dari Australia) dan data 2000 bersumber dari sensus nasional

            Komposisi etnik Jakarta menurut Ken Michi di tahun 1960 (dalam prosentase), Jawa (25,4), Betawi (22,9), Sunda (32,9), Chinese (10,1), Batak (1,0), Minang (2,1). Dan tahun 2000, Jawa (35,2), Betawi (27,6), Sunda (15,3), Chinese (5,5), Batak (3,6), Minang (3,2).

Sementara itu, komposisi agama warga Jakarta berdasarkan sensus adalah: Islam (85,36), Protestan (7,54), Katolik (3,15), Budha (3,13), Hindu (0,21) dan Konghucu (0,06). Warga Betawi, Jawa, Sunda dan Minang kebanyakan beragama Islam. Warga Batak mayoritas Kristen, sedang warga Chinese mayoritas memeluk Budha atau Konghucu.

Berdasarkan exit poll yang direkam Majalah Tempo (2012), alasan pemilih memberikan suara kepada kandidat pilihannya adalah sebagai berikut.

Alasan pemilih mendukung Jokowi-Basuki terutama karena: dipandang memprioritaskan kepentingan publik (32,7), suka dengan program alternatif yang ditawarkan (31,9), dan kejujuran (12,2). Sementara itu, alasan pemilih mendukung Fauzi-Nachrowi terutama karena: program yang sudah dijalankan (31,7), mewakili kesamaan agama (25,9) dan memprioritaskan kepentingan publik (9,2).

Di situ terlihat kesamaan sikap pemilih karena prioritas kepentingan publik dan suka dengan program kandidat, jadi pemilih Jakarta dapat dikatakan relatif rasional. Namun, Jokowi memiliki kelebihan karena dipandang jujur, mungkin karena pemilih belum mengetahui jelas rekam jejak mantan Walikota Solo (periode 2005-2012) itu. Sedangkan pendukung Fauzi Bowo cukup besar yang berdasarkan kesamaan agama (25,9), bandingkan dengan Jokowi yang hanya didukung (0,5) karena kesamaan agama. Kesamaan etnik/suku tidak terlalu signifikan, karena memilih Jokowi hanya 4,9 dan memilih Foke hanya 4,6 persen.

Mengapa Foke dipersepsi publik lebih agamis/Islamis, dengan asumsi mayoritas pemilih Jakarta beragama Islam? Lalu, mengapa Foke tetap kalah, meskipun didukung mayoritas pemilih Muslim? Itu pertanyaan yang menarik, apalagi bila dibandingkan dengan alasan pemilih pada Pilkada DKI 2007 yang menghadapkan Fauzi Bowo-Prijanto (diusung 20 partai besar dan kecil) dengan lawannya Adang Daradjatun-Dani Anwar (hanya diusung oleh PKS).

Berdasarkan exit poll LSI 2007, maka pemilih mendukung Fauzi-Prijanto karena: kapabilitas kandidat (28,5), karakter kandidat (19,5), suka dengan program atau isu kampanye (18,1), kesamaan latar belakang agama-suku-dll (7,5), ikut dukungan partai (6,9), dan lain-lain (19,4).

Terlihat pergeseran sikap pemilih Foke dari segi kesamaan agama-suku, pada pilkada 2007 hanya 7,5 persen, namun pada pilkada 2012 melonjak menjadi 25,9 persen. Apakah itu dukungan yang wajar karena pemilih Jakarta makin relijius, ataukah terjadi proses “religionisation” (agamaisasi) di masa kampanye, sebagaimana dinyatakan Ken Miichi, sambil mengutip konsep Robert Hefner.

Fauzi Bowo pada pilkada 2007 dipersepsi bersifat moderat dan inklusif, merangkul semua golongan. Sementara penantangnya (Adang-Dani) dipersepsi (melalui kampanye media) bersifat “radikal dan militan” sehingga mengancam kemajemukan warga Jakarta. “Jika Adang-Dani yang didukung PKS menang, maka Jakarta akan berubah menjadi kota Taliban”, begitu propaganda massif tersebar di lapangan, menakut-makuti warga Jakarta bahkan sampai hari tenang.

Tetiba, pada pilkada 2012, wajah toleran Foke berubah menjadi “militan dan intoleran” karena dinilai terlalu dekat/mengakomodir kelompok-kelompok garis keras. Foke memenangi pilkada 2007 karena mensiasati isu SARA dengan menyudutkan lawannya (Adang-Dani) dalam stigma negatif.

Pada pilkada 2012, Foke terjebak permainannya sendiri dan dikalahkan Jokowi yang dengan cerdik membalikkan isu SARA serupa.

Jadi, kita lihat dalam konteks Pilkada Jakarta, isu SARA bukan strategi jitu untuk memenangkan kandidat, tetapi efektif menyudutkan dan mengalahkan lawan dengan stigma negatif.

Sekarang, bagaimana dengan Pilkada 2017? Apakah isu SARA masih bisa dipakai untuk menjegal kandidat pilihan atau lawan politik?

Basuki masih punya waktu dua bulan untuk mengubah keadaan, menjalani proses hukum atas dugaan penistaan agama (bisa diputuskan bersalah atau bebas) dan berperilaku seperti korban (playing victim) atas fitnah dan tekanan massa. Agus Harimurti dan Anies Baswedan bisa terjebak dengan permainan isu sensitif itu, jika tak waspada, terutama para relawan pendukungnya yang bersemangat di lapangan dan ranah media sosial.

Dalam kaitannya dengan Aksi Damai 4 November 2016 (411) yang mendesak Polri agar menahan Basuki sebagai tersangka kasus penistaan agama, Agus berkomentar positif, karena itu bagian dari hak demokrasi, menyampaikan pendapat (31/10/2016).

Sementara Anies terlihat menjaga jarak obyektif dari aksi 411, tetapi memberi nasihat kepada Basuki saat berjumpa dalam acara talk show Mata Najwa (26/11/2016).

“Kata-kata dapat merenggangkan hubungan, kata-kata dapat mempersatukan hubungan. Seperti apa yang terjadi dengan pak Basuki kan seperti itu, diungkapkan lalu disesali. Dan, efeknya luar biasa,” ujar Anies, disambut tepuk tangan audiens.

Pengamat yang obyektif menganalisis berbagai survei politik dalam sejarah Indonesia kontemporer, tak kan meremehkan faktor SARA. Bahkan, unsur SARA bisa menjadi pembentuk identitas nasional atau memperkuat afiliasi politik.

Dengan pemahaman SARA yang tepat, terutama agama, orang tak akan mengalami anomali atau doublethink

* Dikutip socio-politica dari sumber: selasar.com, dengan beberapa perbaikan tanpa merubah esensi.

Advertisements

Jakarta Sebagai Etalase Kegagalan Indonesia Dari Masa ke Masa (2)

SELAIN Ali Sadikin, ada 12 orang lainnya plus Jokowi yang pernah memimpin Jakarta, sebagai gubernur atau sebagai walikota, sejak tahun 1947. Fauzi Bowo menjadi orang ke-13, sedang Jokowi menjadi yang ke-14. Sementara itu, antara 1916-1947, pemerintahan kolonial Belanda pernah menampatkan 5 orang walikota untuk memimpin Batavia. Dan tak satupun yang sejauh ini, dalam jangka waktu 97 tahun, berhasil menuntaskan masalah banjir. Entah mengapa, untuk banjir Jakarta, teknologi seakan tak mampu didayagunakan sebagai solusi, karena seakan memang tak ada political will untuk itu. Pemerintah pusat terkesan seperempat hati membantu, dan membiarkannya menjadi urusan Pemerintah DKI saja.

MOBIL MEWAH TERJEBAK BANJIR JAKARTA. "Kini, sejumlah kalangan pengacara kelas atas –yang sebagian pernah marah-marah oleh sentilan Wakil Menteri Kumham Denny Indrayana sebagai penikmat uang hasil korupsi– serta anggota DPR, kalangan pengusaha, maupun selebriti ‘pembobol’ bank, bebas berseliweran mengendarai mobil-mobil mewah semacam Bentley, Ferrari, atau Porsche di jalan-jalan Jakarta. Mereka betul-betul berhasil menikmati pertumbuhan ekonomi –yang dibarengi pertumbuhan segala macam. Hanya ‘polisi tidur’, dan tentu saja banjir, yang bisa menganggu kenyamanan mereka para pengendara mobil mewah". (foto download andalan.com)

MOBIL MEWAH TERJEBAK BANJIR JAKARTA. “Kini, sejumlah kalangan pengacara kelas atas –yang sebagian pernah marah-marah oleh sentilan Wakil Menteri Kumham Denny Indrayana sebagai penikmat uang hasil korupsi– serta anggota DPR, kalangan pengusaha, maupun selebriti ‘pembobol’ bank, bebas berseliweran mengendarai mobil-mobil mewah semacam Bentley, Ferrari, atau Porsche di jalan-jalan Jakarta. Mereka betul-betul berhasil menikmati pertumbuhan ekonomi –yang dibarengi pertumbuhan segala macam. Hanya ‘polisi tidur’, dan tentu saja banjir, yang bisa menganggu kenyamanan mereka para pengendara mobil mewah”. (foto-foto download andalan.com)

Bukan satu-satunya masalah. Proyek dan gedung-gedung tinggi yang megah berbiaya besar dibangun dan dirancang terus, termasuk hasrat menggebu membangun Pusat Pendidikan Olahraga Hambalang dan gedung baru DPR bernilai trilyunan rupiah yang semestinya tak berada di urutan atas skala prioritas berdasarkan urgensinya. Namun, bila itu menyangkut proyek penanggulangan banjir yang lebih tinggi tingkat emergencynya, penganggarannya mendadak tersendat seperti yang dialami dalam pembangunan banjir kanal timur. Jokowi yang bersemangat untuk membangun terowongan multiguna, untuk ikut menjadi solusi banjir dan mengurangi kemacetan lalu lintas, menjadi titik harapan terbaru.

Tetapi sebenarnya, banjir bukan satu-satunya masalah yang tak kunjung terselesaikan di Jakarta. Masih ada sejumlah persoalan laten lainnya yang mengharu-biru selama belasan bahkan puluhan tahun hingga kini, yang mungkin masih akan menjadi masalah 5 hingga 15 tahun ke depan. Dua di daftar teratas, di samping banjir, adalah kerumitan lalu lintas yang sedikit lagi macet total setiap hari, dan masalah kesenjangan sosial-ekonomi di antara masyarakat penduduk ibukota. Dua masalah ini tampaknya juga akan menjadi titik-titik krisis di berbagai kota besar lainnya. Masalah yang tak kalah genting lainnya adalah terciptanya lubang-lubang peluang korupsi di sela-sela cara pengelolaan pemerintahan sehari-hari, yang sekaligus merupakan fenomena nasional. Fenomena ini melajur sejak dari tingkat pemerintahan pusat sampai pada tingkat terbawah dalam pemerintahan yakni di tingkat kecamatan dan desa. Suatu fenomena yang terkait erat dengan kehidupan politik dan kepartaian yang korup, dengan gejala wealth driven economic yang menjalar menjadi gejala wealth driven politic.

Menyaingi masalah korupsi uang dan korupsi kekuasaan yang menjalar dari atas ke bawah, adalah sejumlah penyakit masyarakat yang menjalar dari bawah ‘membakar’ ke atas dan ke samping yang terpicu oleh suasana kemiskinan. Wujudnya berupa kejahatan jalanan, mengemis dengan paksaan, pencurian, pemerasan, kejahatan seksual, pelacuran dengan segala akibatnya, sampai kepada berbagai aksi kekerasan individual maupun massal yang kadangkala dipicu oleh masalah sepele saja. Bersamaan dengan itu, Jakarta menjadi medan perdagangan dan peredaran narkotika dan obat terlarang yang mungkin terbesar di Indonesia, dengan korban dari kalangan bawah sampai kalangan atas.

Bagaimana cara penguasa ibukota dan penguasa republik yang memerintah dari Jakarta menangani persoalan-persoalan yang nyata di depan mata selama bertahun-tahun itu? Tak berbeda dengan kegagalan menuntaskan soal banjir, penanganan berbagai masalah tersebut, lebih banyak gagalnya daripada keberhasilannya.

DALAM menghadapi soal kemacetan lalu lintas yang daya pelumpuhannya terhadap ekonomi dan kegiatan sosial warga kota, penguasa Jakarta sudah perlu dinyatakan sepenuhnya tak berdaya. Sementara penguasa pemerintahan pusat bersikap bagai burung onta. Begitu putus asanya para petugas, seringkali bila terjadi kemacetan lalu lintas total, para petugas memilih untuk setengah menonton setengah mengatur, bahkan menghilang. Para pengguna jalan pun terpaksa berjuang sendiri dengan segala cara meloloskan diri dari jebakan kemacetan selama berjam-jam dalam frustrasi. Pada saat dan situasi seperti itu terasa bahwa negara tak lagi punya pemerintah. Para demonstran yang lebih memilih secara permanen demokrasi jalanan, ikut berkontribusi memperparah kemacetan lalu lintas yang pada hari-hari biasa saja sudah luar biasa macetnya. Lebih ironis, sebagian besar aksi unjuk rasa yang tak henti-hentinya terjadi itu bukan lagi berdasarkan suatu idealisme yang pantas untuk diperjuangkan, melainkan lebih merupakan senjata politik bayaran untuk saling tekan. Rasanya, sudah lama masyarakat tak percaya dan tak menghargai aksi unjuk rasa sebagai alat perjuangan. Bagaimana tidak, kalau para koruptor saja bisa mengorganisir demonstrasi untuk menteror penegakan hukum? Fenomena ini telah menjadi pengalaman Kejaksaan Agung saat gencar menjalankan pemberantasan korupsi di masa-masa awal masa reformasi, dan juga menjadi pengalaman nyata KPK dalam beberapa tahun belakangan ini.

Kemacetan lalu lintas yang makin parah menuju kelumpuhan di Jakarta, dipacu oleh dua hal. Di satu pihak laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang luar biasa pesat, dan pada pihak lain nyaris tak adanya pertambahan jalan baru. Berbagai gagasan maupun kebijakan pernah dilontarkan pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan populasi kendaraan bermotor. Untuk pengendalian pertambahan kendaraan bermotor roda empat, pernah ditetapkan pembatasan merek kendaraan bermotor. Disusul pelarangan impor mobil mewah. Tetapi ini menghilang dengan sendirinya karena kuatnya lobi pemodal dalam pemasaran dan industri otomotif ini, serta ampuhnya alasan anti monopoli.

Kebijakan penerapan penumpang kendaraan three in one di jalan protokol utama, lebih bersifat memindahkan kemacetan saja ke tempat lain. Introduksi tergesa-gesa penggunaan jalur busway lebih banyak menambah kemacetan di luar jalur khusus itu, karena pada waktu yang sama masih ada jalur bus umum lainnya di jalan yang sama. Lain soal mungkin, bila bus umum lainnya diintegrasikan pada jalur busway. Entah bagaimana nanti hasil kebijakan penggunaan bergilir jalanan antara mobil bernomor (polisi) ganjil dengan yang bernomor genap sebagaimana diwacanakan belakangan ini.

Pernah pula ada gagasan pengenaan pajak tinggi bagi kepemilikan mobil kedua dan seterusnya. Tapi bagaimana mungkin ini berjalan, karena justru orang-orang yang menjadi penentu dalam pemerintahan maupun kalangan berduit yang ikut mempengaruhi kebijakan, menjadi orang-orang pengikut mode sebagai ‘kolektor’ mobil. Sekali lagi, wealth driven economic dan wealth driven politic. Di Jakarta, hanya ada dua mobil di satu rumah adalah hal yang sangat lumrah, karena yang menjadi trend adalah memiliki 5 sampai 9 mobil mewah. Kadangkala, jumlah mobil lebih banyak dari jumlah penghuni yang ada di satu rumah.

Pertengahan tahun 1970-an, Direktur Utama Pertamina Dr Ibnu Sutowo, nekad memasukkan Rolls Royce ke Indonesia. Tapi mobil prestisius berwarna putih itu akhirnya hanya menjadi pajangan di rumahnya di Jalan Tandjung Menteng, karena adanya larangan penggunaan mobil mewah di jalan raya yang dikeluarkan atas perintah Presiden Soeharto. Saat itu sikap dan model hidup mewah menjadi sorotan publik, terutama oleh kalangan mahasiswa, yang kemudian melahirkan slogan hidup sederhana. Kini, sejumlah kalangan pengacara kelas atas –yang sebagian pernah marah-marah oleh sentilan Wakil Menteri Kumham Denny Indrayana, sebagai penikmat uang hasil korupsi– serta anggota DPR, kalangan pengusaha, maupun selebriti ‘pembobol’ bank, bebas berseliweran mengendarai mobil-mobil mewah semacam Bentley, Ferrari, atau Porsche di jalan-jalan Jakarta. Mereka betul-betul berhasil menikmati pertumbuhan ekonomi –yang dibarengi pertumbuhan segala macam. Hanya ‘polisi tidur’, dan tentu saja banjir, yang bisa menganggu kenyamanan mereka para pengendara mobil mewah. Dan satu lagi ‘pengganggu’ kenikmatan, yakni barisan pengendara sepeda motor yang bertemperasan bagaikan lipas memenuhi seluruh permukaan jalan. Para produsen dan penjual sepeda motor memang tak kalah galaknya memasarkan produk mereka dengan segala cara, mengisi ‘kekosongan’ kemampuan pelayanan memadai dari transportasi umum.

Para pengguna kendaraan bermotor roda dua ini, umumnya adalah kalangan menengah dan bawah yang memperoleh alat transportasinya melalui cara mencicil. Rata-rata mereka menggunakan 20-40 persen penghasilan perbulan untuk keperluan itu selama 2 sampai 5 tahun. Gagal sedikit dalam mencicil, motor disita. Di musim banjir seperti sekarang ini, mereka melengkapi ‘penderitaan’ hidupnya dengan banjir yang menenggelamkan pemukiman mereka. Tapi agak saru juga bila ada rumah mewah dengan deretan mobil mewah di garasi dan pekarangannya, terendam banjir, saat air bah tak mengenal batasan kaya-miskin.

Kesenjangan dari ketidakadilan sosial-ekonomi. Pembandingan antara mereka para pengguna mobil mewah dan mereka para pengguna sepeda motor cicilan, sekaligus merupakan pembandingan tingkat kehidupan antar lapisan masyarakat. Faktanya, di satu pihak ada segelintir kalangan ekonomi kuat dan pada pihak lain ada mayoritas miskin kalangan akar rumput ibukota dari suatu negara yang pada pembukaan konstitusinya mencantumkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Namun, selama 68 tahun Indonesia merdeka, cita-cita itu tak kunjung berhasil tercapai.

Kita ingin meminjam sebuah pertanyaan mengenai Indonesia di awal masuk ke dalam gerak pembangunan ekonomi akhir 1960-an dan awal 1970-an: “Bagaimana cara dan di mana bisa melihat tanda-tanda meningkatnya kemakmuran untuk sebagian kecil rakyat Indonesia?”. Jawabannya: “Etalase besarnya adalah Jakarta”. Pertanyaan lanjutnya: “Dan, bagaimana bila ingin melihat terciptanya jurang kesenjangan sosial yang makin melebar?”. Dan jawabannya adalah: “Ada di balik dinding etalase besar yang bernama Jakarta itu. Fenomena Jakarta tahun 1970-an sungguh memperlihatkan itu semua. Sebenarnya, fenomena serupa dalam bentuk lebih kecil, namun dalam esensi yang sama, juga bisa disaksikan di beberapa kota besar lainnya di Indonesia”.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com)Berlanjut ke Bagian 3.

Jakarta Sebagai Etalase Kegagalan Indonesia Dari Masa ke Masa (1)

DILANDA banjir besar –mulai dari daerah pelosok langganan banjir sampai Bundaran HI dan Istana Negara– ibukota negara, Jakarta saat ini, menjadi pusat perhatian rakyat di seluruh penjuru negeri. Kelumpuhan ibukota karena terjangan banjir pertengahan Januari 2013 ini, semestinya menyadarkan kita, betapa negara ini secara keseluruhan sebenarnya telah gagal ditangani dengan baik. Bukan hanya dalam soal banjir –yang sudah merupakan masalah selama puluhan tahun– tetapi juga dalam berbagai persoalan kronis lainnya. Dari rezim ke rezim pemerintahan, dalam sebagian terbesar perjalanan sejarahnya sebagai negara merdeka. Setiap rezim memang bisa mencatat beberapa keberhasilan, namun sekaligus membukukan pula lebih banyak lagi kegagalan pengelolaan negara. Dan dengan demikian, Jakarta telah menjadi etalase kegagalan Indonesia tersebut dari waktu ke waktu.

ALI SADIKIN, DILANTIK PRESIDEN SOEKARNO. "Terkait banjir, Ali Sadikin yang adalah seorang jenderal Korps Komando AL (kini disebut marinir) kerap menyalahkan urbanisasi yang mengarus ke ibukota negara. Urbanisasi menyebabkan semua tanah kosong di Jakarta menjadi padat oleh manusia, ujarnya dengan berang. Dari rawa-rawa bekas bangkong bernyanyi dan tempat jin buang anak sampai tanah-tanah rendah yang seharusnya menjadi tempat menampung limpahan air di kala hujan". (Foto Arsip Negara)

ALI SADIKIN, DILANTIK PRESIDEN SOEKARNO. “Terkait banjir, Ali Sadikin yang adalah seorang jenderal Korps Komando AL (kini disebut marinir) kerap menyalahkan urbanisasi yang mengarus ke ibukota negara. Urbanisasi menyebabkan semua tanah kosong di Jakarta menjadi padat oleh manusia, ujarnya dengan berang. Dari rawa-rawa bekas bangkong bernyanyi dan tempat jin buang anak sampai tanah-tanah rendah yang seharusnya menjadi tempat menampung limpahan air di kala hujan”. (Foto Arsip Negara)

Problem Indonesia mana yang tak tercerminkan oleh Jakarta? Dari masalah banjir yang tak kunjung teratasi, kemacetan permanen lalu lintas, masalah kriminalitas yang merajalela, suap dan korupsi dalam pembangunan, anarki dan kekerasan antar penduduk, perilaku politik penuh intrik, saling terkam dalam kehidupan ekonomi, sampai kesenjangan sosial yang tampaknya sudah abadi. Dari Jakarta, perilaku-perilaku buruk terus menerus mengalir sebagai contoh menuju ke berbagai penjuru Indonesia. Dan di daerah, perilaku buruk terolah dalam berbagai bentuk, lalu daur ulangnya mengalir kembali ke Jakarta dalam wujud yang mengejutkan.

Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menjadi lokasi delik suap atau korupsi yang spektakuler –baik cara maupun angkanya. Kadangkala lebih berani, lebih nekad, lebih terang-terangan dan vulgar, yang mengalahkan para guru korupsi di ibukota negara. Kaum korup di daerah sanggup mengorganisir perlawanan terbuka terhadap penegakan hukum. Ada pula bupati  yang diringkus di Jakarta untuk dibawa kembali ke daerahnya guna dieksekusi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung, berhasil dirampas para preman dari tangan petugas Kejaksaan Agung. Data empiris juga memperlihatkan bahwa pelaku korupsi dari berbagai penjuru negara ‘terbawa’ urbanisasi ke Jakarta –sebagai pejabat eksekutif dan lembaga judikatif yang dimutasi ke Jakarta atau sebagai anggota legislatif hasil pemilihan umum sekali dalam lima tahun. Di ibukota negara mereka lalu ikut menambah kemeriahan dunia suap dan korupsi nasional untuk kemudian bersama-sama makin menjerumuskan Indonesia menuju kehancuran. Fenomena terbaru menunjukkan sejumlah korupsi skala besar diatur dari Jakarta dan dilakukan para pelaku kelompok campuran dalam bentuk persekongkolan nasional.

Sepanjang sejarahnya, Jakarta –sejak masih bernama Batavia– tak pernah terlepas dari masalah banjir. Bahkan, boleh dikatakan Jakarta lahir bersama banjir, karena wilayah tempat kota besar itu berdiri kini memang adalah dataran rendah yang hanya sedikit lebih tinggi dari permukaan air laut. Dilalui sejumlah sungai yang di musim kemarau sering nyaris kering, namun di musim hujan mengalirkan air berlimpah sehingga meluap sampai jauh. Batavia memasuki abad 20 dengan banjir besar di awal abad. Dan sampai memasuki abad 21, banjir secara teratur tetap menerjang sebagai masalah. Artinya, tak pernah tumbuh kemampuan menjawab tantangan di kalangan penyelenggara negara. Alih-alih menjawab tantangan, yang terjadi malah adalah sikap mati kutu mati akal, sehingga masalah serta sikap mental masyarakat justru terbiarkan makin ‘membusuk’ –misalnya membuang sampah sembarangan menyumbat sungai dan saluran air.

Kisah Gubernur Ali Sadikin. Tak satu pun gubernur Jakarta sepanjang masa Indonesia merdeka mampu menaklukkan banjir di Jakarta, dari Soemarno dan Ali Sadikin hingga Soetyoso dan Fauzi Bowo yang mengaku ahlinya banjir. Adapun Jokowi, tentu masih harus ditunggu beberapa waktu sebelum dinilai sepak terjangnya. Namun, kegesitan Jokowi blusukan meninjau lokasi banjir di ibukota, bagaimanapun agaknya berhasil memicu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk juga ikut blusukan mengunjungi lokasi banjir dan tempat penampungan korban banjir. Ketika Jokowi meninjau banjir di Bundaran HI dengan naik gerobak, di tempat lain SBY meninjau banjir menggunakan perahu karet dengan pengamanan ketat. Penjaga pojok Harian Kompas, Mang Usil –yang memang usil, sesuai namanya– lalu bikin perbandingan di akhir pekan: Gaya blusukan bintang lima dan blusukan kaki lima.

Selain terpicu Jokowi, pantas bila SBY turun meninjau banjir, karena sang banjir datang langsung menghadap dan disongsong sang Presiden di halaman Istana Merdeka pada hari Kamis pekan lalu.

PRESIDEN Soekarno dan beberapa presiden berikutnya hanya bisa marah-marah bilamana banjir melanda. Malah ada presiden yang mungkin tak pernah memikirkan soal banjir Jakarta. Entah karena sibuk menghadapi kekalutan politik yang terjadi. Entah memang tak ikut memikirkannya samasekali –“biarkan gubernur mengurusnya”– bagaikan perilaku burung onta, menyembunyikan kepala ke dalam tanah kala menghadapi masalah.

Ali Sadikin yang dipilih Presiden Soekarno menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1965 –berdasarkan dukungan Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik– menghadapi masalah utama: terlalu banyak yang harus diperbaiki, namun terlalu sedikit sumber dana. Terkait dengan situasi politik tahun 1965-1966, pada awalnya praktis tak banyak yang bisa dilakukan Ali Sadikin. Setelah kemelut politik sedikit mereda, Ali Sadikin mulai melakukan terobosan, khususnya memecahkan masalah sumber dana. Ia melokalisasi dan melegalisasi tempat-tempat perjudian yang terdiri dari beberapa kasino maupun arena mesin Jackpot, aneka tempat ‘adu ketangkasan’ manusia, maupun adu cepat anjing Greyhound di Senayan dan berhasil memperoleh dana dari sana. Ia juga menyelenggarakan judi untuk konsumsi masyarakat menengah dan bawah, semacam lotto dan tebakan hwa-hwee (serikat bunga), yang berhasil mengalirkan dana dalam jumlah besar ke kas pemerintah daerah. Ia ditentang oleh para ulama dan kekuatan politik Islam, tapi tidak memperdulikannya. Salah seorang bawahannya, AM Fatwa, berperan dengan baik membantunya meredam serangan-serangan kalangan agama tersebut.

Ali Sadikin, dengan dana yang cukup dari perjudian, berhasil menjawab tantangan kebutuhan rakyat ibukota pada tahun 1967, 1968, 1969 sampai 1970. Membangun jaringan transportasi kota yang lebih baik bagi rakyat, sambil membangun jembatan-jembatan penyeberangan untuk keselamatan pejalan kaki. Membangun stasiun-stasiun bus yang baru dan halte-halte disepanjang jalan protokol. Rajin memperlebar jalan, dan merubah gang-gang becek di perkampungan menjadi jalan beton. Tak lupa menyajikan makanan rohani bagi rakyatnya dengan acara-acara panggung hiburan rakyat. Tetapi ia tak berhasil menekan melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh kemajuan ibukota dan bertambahnya orang kaya baru penikmat hasil pembangunan. Dan satu lagi, ia gagal mengatasi masalah banjir. Dengan jujur ia mengakui kegagalannya itu menjelang akhir masa jabatannya.

Terkait banjir, Ali Sadikin yang adalah seorang Jenderal Korps Komando AL ( KKO, kini disebut Korps Marinir) kerap menyalahkan urbanisasi yang mengarus ke ibukota negara. Urbanisasi menyebabkan semua tanah kosong di Jakarta menjadi padat oleh manusia, ujarnya dengan berang. Dari rawa-rawa bekas bangkong bernyanyi dan tempat jin buang anak sampai tanah-tanah rendah yang seharusnya menjadi tempat menampung limpahan air di kala hujan. Manusia yang berlimpah ruah menjadi produsen sampah yang dibuang sembarangan ke sungai-sungai. Pemukiman liar memang ikut mengurangi daerah resapan air, meski sebenarnya masih kalah jauh oleh laju pertumbuhan hutan beton dan hamparan aspal. Ali Sadikin tidak segan menumpahkan kemarahannya kepada gubernur-gubernur daerah lain yang dianggapnya tak mampu mencegah urbanisasi ke Jakarta. Ada benarnya, tapi agak berlebihan, karena urbanisasi adalah risiko dari suatu negara yang keadilan dan kesempatan ekonominya tidak merata. Ibukota tidak boleh bersikap egois.

Masa penuh madu dengan dana inkonvensional dari perjudian berakhir dengan keluarnya larangan perjudian dari Kopkamtib, April 1973. Tidak memprotes langsung Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro, Ali Sadikin melampiaskan kegusarannya kepada mereka yang angkat suara mendukung larangan judi tersebut. Mereka yang beramai-ramai mendukung larangan Kopkamtib, disebut Ali Sadikin sebagai burung-burung Beo. Kepada pemerintah pusat ia mengingatkan agar mengganti dana dari judi yang hilang 5 milyar rupiah per tahun –suatu jumlah yang besar untuk ukuran masa itu. “Memangnya kita membangun dengan kentut saja”, ucapnya dengan ketus. “Kalau setiap kali kentut keluar 1 milyar, mari kentut sama-sama”.

Celaka dua belas, Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro yang semestinya merasa terkena semburan kejengkelan Ali Sadikin, malah justru menegur dan memperingati pers. “Kalian jangan coba-coba adu domba sesama pejabat”, ujarnya kepada para wartawan.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 2.

Ekspresi Patriarki dan Maskulinitas Hegemonik Di Kalangan Kekuasaan Negara

PERLUKAH seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendapat pelajaran tambahan tentang cara bersikap dan berpendapat yang baik, adil, tidak apriori serta tidak berpandangan stereotype? Semestinya tidak. Namun, karena tergelincir menjadi apriori dan mengajukan pandangan stereotype tentang kasus perkosaan seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun, siswi sebuah SMP swasta di Depok, selain menuai banyak kecaman ia mendapat pelajaran tambahan terkait pandangan stereotypenya yang dianggap sebuah asumsi maskulin.

DUA PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING DI KALBAR. “Apakah, kejahatan patriarki dan maskulinitas hegemonik, hanya menimpa kalangan bawah pada umumnya dalam bentuk pemerkosaan seksual? Ternyata tidak. Banyak kejahatan seksual terhadap perempuan dengan berbagai pengatasnamaan. Atas nama agama, atas nama negara maupun atas nama devisa. Atau, ketidakmampuan melindungi perempuan terhadap trafficking dan pelacuran”. (foto download dari social media)

Ketika menanggapi pertanyaan tentang sikap pimpinan sebuah SMP swasta yang tak memperkenankan seorang siswinya –SA yang disebutkan menjadi korban sebuah pidana perkosaan– kembali ke bangku sekolahnya, sang Menteri, Muhammad Nuh, dinilai memberi jawaban tak pada tempatnya.

Media mengutip ia menyebutkan kemungkinan SA adalah siswi nakal dan hanya mengaku diperkosa. Dengan nada pembenaran terhadap kebijakan sekolah, Muhammad Nuh (11/10) mengatakan, “dalam kondisi tertentu, bisa saja karena kenakalannya maka sekolah mengembalikannya ke orangtuanya. Soalnya ada yang sengaja, kadang-kadang ada yang sama-sama senang, ngakunya diperkosa”. Lebih jauh ia dikutip mengatakan sulit membuktikan apakah benar SA merupakan korban pemerkosaan atau bukan. Kalaupun sang Menteri kemudian menambahkan bahwa bila memang SA menjadi korban maka harus dilindungi dan traumatiknya harus dipulihkan, pernyataan itu akhirnya terasa tak lebih tak kurang dari sekedar basa-basi. Menjadi pertanyaan, apakah sang Menteri paham dan mengerti bahwa secara hukum, bila terjadi hubungan seks –apakah perkosaan atau karena bujuk rayu ataupun diberi label ‘suka sama suka’ sekalipun– dengan seorang perempuan di bawah umur, maka sang anak bagaimanapun tetap ada dalam posisi korban. Continue reading

Kisah Baju Kotak-kotak, Jakarta 20 September 2012

MESKIPUN penghitungan resmi belum dilakukan, tetapi quick count yang dilakukan beberapa lembaga survey bersama sejumlah stasiun televisi, telah mengindikasikan bahwa pasangan baju kotak-kotak Jokowi-Basuki (Ahok) memenangkan pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta kali ini. Keunggulan perolehan suara Jokowi-Ahok berkisar 5 sampai 8 persen di atas perolehan pasangan Fauzi-Nachrowi yang lebih dikenal sebagai pasangan Foke-Nara. Keunggulan ini seakan melanjutkan keunggulan pasangan baju kotak-kotak itu pada putaran pertama.

JOKOWI-AHOK MASA KECIL. Foto plesetan di BBM. “Salah satu ‘azimat’ keberhasilan pasangan Jokowi-Ahok adalah penggunaan baju kotak-kotak dengan warna yang kontras, sedikit jreng dan oleh banyak orang pada mulanya dianggap sedikit norak”.

Hasil putaran pertama maupun putaran kedua ini telah menjungkir-balikkan sederetan ‘dalil matematika’ –katakanlah demikian– dan atau perhitungan-perhitungan konvensional tradisional dalam praktek pemilihan umum kepala daerah selama ini. Misalnya, perhitungan faktor kekuatan partai pendukung calon yang tampil. Dalam pilkada kali ini, Foke-Nara didukung secara keroyokan oleh partai-partai berkonstituen besar untuk Jakarta, yakni Partai Demokrat dan koalisinya. Sementara itu Jokowi-Ahok didukung oleh hanya satu partai tergolong besar yakni PDIP dan sebuah partai yang lebih kecil yakni Gerindra Prabowo Subianto, plus sempalan-sempalan. Tidak mengherankan bila menjelang putaran pertama, boleh dikatakan seluruh lembaga survey menyimpulkan bahwa pasangan Foke-Nara paling unggul.

Pada putaran kedua, pasangan Foke-Nara mendapat tambahan dukungan resmi dari PKS setelah kandidat mereka Hidayat Nur Wahid dan Didiek J. Rachbini tersisih. PKS dikenal sebagai partai yang tradisional memiliki konstituen yang cukup kuat di Jakarta. Dengan sendirinya, juga mendapat dukungan dari partai-partai se-koalisi seperti Golkar, PPP, PKB dan juga PAN (meskipun sedikit terbelah). Bila semata-mata menghitung faktor kekuatan partai pendukung, di atas kertas, secara matematis, Foke-Nara bisa memenangkan putaran kedua ini. Tapi dukungan politik bukan soal matematis. Ada begitu banyak faktor yang bekerja, termasuk ketidakefektifan organisasi partai. Bisa saja para pimpinan partai melakukan negosiasi macam-macam, entah dalam konteks politik uang atau politik dagang sapi posisi dalam kekuasaan, tapi belum tentu seluruh massa pendukung bisa dituntun seperti sapi yang dicocok hidungnya. Pada sisi lain, yang sering diabaikan, adalah taktik dan strategi yang jitu, yang dalam hal tertentu Continue reading