Tag Archives: Presiden Soekarno

Historia, Politik

Kemal Idris, Kisah Tiga Jenderal Idealis

2 Comments

“Kalau ada segelintir perwira yang tidak berubah sikap, maka itu tak lain adalah tiga jenderal idealis Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris. Namun perlahan tapi pasti satu persatu mereka pun disingkirkan dari kekuasaan”.

SELAIN Jenderal Soeharto, ada tiga jenderal yang tak bisa dilepaskan dari catatan sejarah pergolakan dan perubahan Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun 1965,hingga 1966-1967. Peran mereka mewarnai secara khas dan banyak menentukan proses perubahan negara di masa transisi kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto. Tentu saja ada sebarisan jenderal dan perwira bersama Jenderal Soeharto dalam membangun rezim kekuasaan baru menggantikan kekuasaan Soekarno. Namun hanya sedikit dari mereka yang tetap berpegang kepada idealisme semula yang menjadi dasar kenapa rezim yang lama di bawah Soekarno harus diganti, dan bahwa kekuasaan baru yang akan ditegakkan adalah sebuah kekuasaan demokratis sebagai koreksi terhadap rezim Nasakom Soekarno.

Paling menonjol dari barisan perwira idealis ini adalah tiga jenderal, yakni Sarwo Edhie Wibowo, Hartono Rekso Dharsono dan Achmad Kemal Idris, yang ketiganya di akhir karir mereka ‘hanya’ mencapai pangkat tertinggi sebagai Letnan Jenderal. Ketika masih berpangkat Kolonel pada 1 Oktober 1965, Sarwo Edhie adalah bagaikan anak panah yang muncul dari dari balik tabir blessing in disguise dalam satu momentum sejarah bagi Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Hartono Rekso Dharsono, yang pada bulan Juli 1966 naik setingkat dari Kepala Staf menggantikan Mayjen Ibrahim Adjie sebagai Panglima Siliwangi, kemudian muncul sebagai jenderal yang menjadi ujung tombak upaya pembaharuan struktur politik Indonesia hingga setidaknya pada tahun 1969. Salah satu gagasannya bersama sejumlah kelompok sipil independen adalah konsep Dwi Partai. Perwira idealis lainnya adalah Mayjen Kemal Idris yang pada tahun 1966 menjadi Kepala Staf Kostrad dan berperan sebagai pencipta momentum dalam peristiwa ‘pasukan tak dikenal’ yang mengepung Istana pada 11 Maret 1966. Berita kehadiran ‘pasukan tak dikenal’ telah membuat panik Presiden Soekarno dan sejumlah menterinya dan menjadi awal dari ‘drama’ politik lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966.

Tak ada jenderal lain yang begitu dekat dan dipercaya para mahasiswa 1966, melebihi ketiga jenderal ini. Begitu populernya mereka, sehingga kadangkala kepopuleran Sarwo Edhie, HR Dharsono dan Kemal Idris misalnya, melebihi popularitas Soeharto saat itu. Apalagi ketika Soeharto kemudian terlalu berhati-hati dan taktis menghadapi Soekarno selama 17 bulan di tahun 1965-1967, sehingga di mata mahasiswa terkesan sangat kompromistis. Tetapi kepopuleran tiga jenderal ini di kemudian hari juga menjadi semacam bumerang bagi karir mereka selanjutnya. Melalui suatu proses yang berlangsung sistematis mereka disisihkan dari posisi-posisi strategis dalam kekuasaan baru untuk akhirnya tersisih sama sekali.

RABU 28 Juli 2010 pukul 03.30 dinihari Letnan Jenderal Purnawirawan Kemal Idris meninggal dunia dalam usia 87 tahun karena komplikasi berbagai penyakit. Kepergian Letnan Jenderal Kemal Idris ini menjadi kepergian terakhir yang melengkapi kepergian tiga jenderal idealis perjuangan 1966. Ketiganya pergi dengan kekecewaan mendalam terhadap Jenderal Soeharto. Sebelum meninggal dunia, Letnan Jenderal HR Dharsono sempat dipenjarakan beberapa tahun oleh Soeharto dan para jenderal generasi muda pengikutnya dengan tuduhan terlibat gerakan subversi. Sementara Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo berkali-kali disisihkan dari peranan-peranan dalam kekuasaan dan pemerintahan oleh Soeharto dengan cara-cara yang tidak elegan dan mengecewakan. Tapi Sarwo Edhie Wibowo tak pernah melontarkan kecaman terbuka kepada Soeharto, kecuali menyampaikan keluhan bernada kecewa, kepada beberapa orang yang dianggapnya memiliki idealisme dan keprihatinan yang sama mengenai cara Soeharto menjalankan kekuasaan. Kemal Idris juga bersikap kritis terhadap Soeharto namun tak pernah berkonfrontasi dengan mantan atasannya itu. Tapi tak urung, Kemal Idris pernah ikut dengan kelompok Petisi 50 yang bersikap kritis terhadap Jenderal Soeharto.

KEMAL IDRIS berkali-kali berada pada posisi peran dan keterlibatan dalam beberapa peristiwa sejarah yang penting di masa-masa kritis republik ini. Dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, saat kelompok perwira Angkatan Darat berbeda pendapat dan berkonfrontasi dengan Presiden Soekarno, sebagai perwira muda yang kala itu berusia 29 tahun, Kemal Idris ada di belakang meriam yang moncongnya dihadapkan ke istana. Empat tahun sebelumnya, Kemal Idris dengan pasukannya dari Divisi Siliwangi ikut dalam operasi penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.

Pada tanggal 11 Maret 1966 sekali lagi Kemal Idris berada dalam pusat pusaran sejarah. Sejak pagi hari pada tanggal itu sebenarnya Presiden Soekarno berada dalam suatu keadaan cemas dan tertekan. Menurut rencana, hari itu akan ada Sidang Kabinet, namun Soekarno was-was mengenai faktor keamanan bila sidang itu diselenggarakan di Jakarta. Ia menelpon Panglima Kodam Jaya Amirmahmud pukul 07.00 dari Istana Bogor, menanyakan apakah aman bila sidang itu dilakukan di Jakarta. Sang panglima memberikan jaminan dan menjanjikan takkan terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, ketika sidang itu akan dimulai, sekali lagi Soekarno bertanya kepada Amirmahmud dan mendapat jawaban “Jamin pak, aman”.

Soekarno meminta Amirmahmud untuk tetap berada dalam ruang sidang. Namun sewaktu sidang baru berlangsung sekitar sepuluh menit, Komandan Tjakrabirawa Brigjen Saboer terlihat berulang-ulang menyampaikan memo kepada Amirmahmud. Isinya memberitahukan adanya pasukan yang tak jelas identitasnya berada di sekitar istana tempat sidang kabinet berlangsung. Ia meminta Amirmahmud keluar sejenak, tetapi Panglima Kodam ini berulang-ulang menjawab hanya melalui gerak telapak tangan dengan ayunan kiri-kanan seakan isyarat takkan ada apa-apa. Tapi bisa juga sekedar tanda bahwa ia tidak bisa dan tidak mau keluar dari ruang rapat kabinet.. Meskipun adegan ini berlangsung tanpa suara, semua itu tak luput dari penglihatan Soekarno dan para Waperdam yang duduk dekatnya.

Tak mendapat tanggapan dan Amirmahmud tak kunjung beranjak dari tempat duduknya, Brigjen Saboer akhirnya menyampaikan langsung satu memo kepada Soekarno. Setelah membaca, tangan Soekarno tampak gemetar dan memberi memo itu untuk dibaca oleh tiga Waperdam yang ada di dekatnya. Soekarno lalu menyerahkan kepemimpinan sidang kepada Leimena dan meninggalkan ruang sidang dengan tergesa-gesa. Soekarno menuju sebuah helikopter yang tersedia di halaman istana. Dengan helikopter itu, Soekarno dan Soebandrio menuju Istana Bogor. Sebenarnya, Amirmahmud sendiri –yang ingin menunjukkan kepada Soekarno bahwa ia mampu menjamin keamanan sidang kabinet tersebut– saat itu pun tak mengetahui mengenai kehadiran pasukan tak dikenal itu. Sepenuhnya, pasukan ini bergerak atas inisiatif Kepala Staf Kostrad Brigjen Kemal Idris. Pasukan itu diperintahkan untuk mencopot tanda-tanda satuannya dan bergerak ke sekitar istana. Seorang perwira tinggi AD mengungkapkan di kemudian hari bahwa pasukan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi demonstran mahasiswa, karena dalam peristiwa sebelumnya para mahasiswa itu berkali-kali menjadi korban kekerasan Pasukan Tjakrabirawa, dan sudah jatuh korban jiwa di kalangan mahasiswa.

Tapi apa pun yang sebenarnya telah terjadi, kehadiran ‘pasukan tak dikenal’ yang dikerahkan Brigjen Kemal Idris itu, telah menimbulkan kejutan terhadap Soekarno yang pada akhirnya berbuah lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan Surat Perintah 11 Maret di tangannya, Letnan Jenderal Soeharto langsung membubarkan PKI dan seluruh organisasi mantelnya, keesokan harinya. Cukup menarik bahwa Soekarno tidak secara spontan bereaksi terhadap tindakan Soeharto yang mempergunakan Surat Perintah 11 Maret itu untuk membubarkan PKI. Nanti setelah beberapa menteri dalam kabinetnya, terutama Soebandrio, mempersoalkannya, barulah ia menunjukkan complain.

Digambarkan pula adanya peranan Soebandrio untuk menimbulkan kegusaran Soekarno, dengan menyampaikan informasi bahwa Jenderal Soeharto dan TNI-AD bermaksud akan menyerang Istana Presiden. Menurut Sajidiman Surjohadiprojo yang pada tahun 1996 masih berpangkat kolonel, “Karena informasi itu, angkatan-angkatan lainnya mengadakan konsinyering pasukan. Jakarta menghadapi kegawatan besar, karena setiap saat dapat terjadi pertempuran antara TNI-AD dengan tiga angkatan lainnya. Untunglah, kemudian Jenderal AH Nasution berhasil memanggil ketiga panglima angkatan lainnya. Meskipun waktu itu Pak Nas tidak mempunyai legalitas untuk melakukan hal itu, tetapi wibawanya masih cukup besar untuk membuat ketiga panglima bersedia hadir. Juga diundang Panglima Kostrad yang diwakili oleh Mayor Jenderal Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad. Dalam pertemuan itu dapat dijernihkan bahwa samasekali tidak ada rencana TNI-AD untuk menyerang Istana Presiden dan Pangkalan Halim. Pasukan Kostrad melakukan kesiagaan karena melihat angkatan lain mengkonsinyir pasukannya. Setelah semua pihak menyadari kesalahpahaman, maka kondisi kembali tenang. Semua pasukan ditarik dari posisi yang sudah siap tempur dan Jakarta luput dari pertempuran besar”.

Dalam Sidang Umum MPRS, 20 Juni hingga 5  Juli 1966, Surat Perintah 11 Maret 1966 disahkan sebagai Tap MPRS. Selain itu sejumlah tuntutan mahasiswa agar gelar Pemimpin Besar Revolusi dan jabatan Presiden Seumur Hidup dicabut, terpenuhi dalam Sidang Umum ini. Jenderal AH Nasution dipilih secara aklamasi sebagai Ketua MPRS. Pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak. Kabinet dibubarkan, dan MPRS memberi ‘mandat’ kepada pengemban Super Semar untuk membentuk Kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera. Hingga sejauh yang terlihat kasat mata, semua tuntutan tampaknya telah terpenuhi melalui SU IV MPRS. Tetapi pada sisi lain, SU MPRS ini seakan menjadi tonggak titik balik bagi gerakan-gerakan ekstra parlementer mahasiswa yang konfrontatif. Selama Sidang Umum, mahasiswa mematuhi anjuran untuk tidak melakukan gerakan-gerakan ekstra parlementer. Tetapi Sidang Umum menganjurkan agar gerakan ekstra parlementer tidak lagi digunakan seterusnya, karena untuk selanjutnya jalan yang ditempuh adalah apa yang dinyatakan oleh AH Nasution sebagai taktik konstitusional.

Sebelum Sidang Umum, gerakan ekstra parlementer, langsung atau tidak, menjadi penopang penting bagi tentara untuk menekan Soekarno secara efektif. Tapi kini berbeda. Secara umum memang terlihat bahwa Soeharto dan rekan-rekannya di Angkatan Darat sudah mulai tidak membutuhkan suatu kekuatan mahasiswa yang bergerak sebagai pressure group di jalanan dalam gerakan-gerakan ekstra konstitusional. Soeharto untuk sementara lebih membutuhkan ‘dukungan damai’ mereka dalam forum-forum legislatif yang tampaknya lebih mudah dikendalikan. Dengan situasi seperti ini, apa yang disebut sebagai Partnership ABRI-Mahasiswa, memang perlu dipertanyakan. Apakah ia sesuatu yang nyata sebagai realitas politik ataukah hanya setengah nyata atau samasekali berada dalam dataran retorika belaka dalam rangka permainan politik? Terlihat bahwa bagi Angkatan Darat di bawah Soeharto, partnership itu tak lebih tak kurang adalah masalah taktis belaka, dan mahasiswa ada dalam posisi kategori alat politik dalam rangka kekuasaan.

Kalau pun ada yang mengartikan partnership itu sebagai suatu keharusan faktual dan strategis, tak lain hanya para jenderal yang termasuk kelompok perwira intelektual dan idealis seperti Sarwo Edhie, HR Dharsono, Kemal Idris dan sejumlah perwira sekeliling mereka yang secara kuantitatif ternyata minoritas di tubuh Angkatan Darat. Partnership itu memang terasa keberadaannya dan efektifitasnya sepanjang berada di samping para jenderal idealis itu serta pasukan-pasukan di bawah komando mereka. Tetapi luar itu, partnership tak punya arti samasekali. Dalam berbagai situasi yang sangat membingungkan, tatkala berada dekat kesatuan tentara yang disangka partner, kerapkali para mahasiswa justru bagaikan berada di samping harimau dan sewaktu-waktu menjadi korban kekerasan tentara.

SEJARAH kemudian memang memperlihatkan dengan jelas betapa ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang telah naik panggung sebagai pemeran utama kekuasaan politik dan negara dengan dukungan rakyat –yang terutama sekali dukungan mahasiswa Angkatan 1966 sebagai faktor dan fakta penting yang tidak bisa diabaikan– secara berangsur-angsur namun pasti mulai melejit sendiri meninggalkan sang partner. Partnership ABRI-mahasiswa hapus dari kamus politik kekuasaan tentara. Teristimewa setelah pada tahun 1967 Jenderal Soeharto dikukuhkan menjadi Pejabat Presiden menggantikan Soekarno.

Beberapa sumbangan pemikiran serta pandangan kritis, cenderung tak diindahkan lagi, bahkan dalam banyak hal ditafsirkan sebagai tanda-tanda ‘perlawanan’. Beberapa pendapat kritis yang konstruktif ditanggapi beberapa petinggi militer dalam kekuasaan dengan cara-cara yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Peringatan-peringatan kelompok mahasiswa yang pernah digambarkan sebagai partner,  tentang gejala korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta tindakan-tindakan anti demokrasi yang terjadi, misalnya, sudah mulai dituding sebagai upaya sistimatis untuk mendiskreditkan Dwifungsi ABRI dan Orde Baru. Tak jarang dilengkapi tuduhan ditunggangi sisa-sisa Orde Lama dan PKI. Kalau ada segelintir perwira yang tidak berubah sikap, maka itu tak lain adalah tiga jenderal idealis Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris. Namun perlahan tapi pasti satu persatu mereka pun disingkirkan dari kekuasaan.

Historia, Politik

Partai NU Bersama KH Idham Chalid di Suatu Masa (2)

Leave a comment

“Pada masa itu, tak ada lagi ‘azab’ dunia yang lebih berat selain dari dituduh kontra revolusioner. Kendati para tokoh partai Islam menaruh harapan kepada Angkatan Darat yang resisten terhadap PKI, mereka tak berani menunjukkan sikap cukup ‘berharga’ –jangankan berupa dukungan, menunjukkan kedekatan sekecil apapun, mereka takut. Pengecualian hanya berlaku bagi sejumlah tokoh eks Masjumi yang kala itu berstatus partai terlarang –seperti juga eks PSI yang bersikap anti PKI–  dan mungkin sedikit tokoh Islam lainnya seperti misalnya Subchan Zaenuri Erfan, seorang tokoh muda NU”.

PADA akhir tahun, enam bulan setelah Dekrit, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No.13, tanggal 31 Desember 1959, tentang pembentukan Front Nasional. Sepanjang tahun 1960 terlihat betapa wadah yang dimaksudkan untuk menghimpun seluruh kekuatan nasional tersebut secara pasti makin didominasi oleh PKI. Bagaimanapun, Soekarno membutuhkan partai yang militan seperti PKI itu dan rapih pengorganisasiannya melebihi tiga partai lainnya dalam deretan 4 besar hasil Pemilihan Umum 1955, dalam rangka balancing power –diantara partai-partai dan dengan militer.

Dukungan militer terhadap Soekarno menjadi penentu tegaknya kekuasaan luar biasa dari Soekarno, sejak dekrit hingga setidaknya hingga tahun 1965. Dengan dua kaki, PKI dan PNI di satu belah kaki dan tentara pada belah yang lain, dengan sendirinya kekuasaan Soekarno menjadi begitu kokoh, suatu keadaan yang belum pernah diperolehnya sebelum ini. Kekuatan bawah tanah penentang Soekarno di kalangan politik Islam –yang datang dari eks Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia) yang telah menjadi partai terlarang bersama PSI (Partai Sosialis Indonesia) di era pemberontakan bersenjata PRRI dan Permesta– dapat diimbangi dengan adanya dukungan kelompok Islam lainnya yang terutama berasal dari NU (Nahdatul Ulama) yang kala itu berbentuk partai politik. NU ini memang memiliki sejarah, karakter dan tradisi pilihan untuk selalu berada sebagai pendukung kekuasaan negara ketimbang di luar lingkungan kekuasaan. Sikap seperti ini memang amat menonjol pada NU, dengan pengecualian pada masa kepemimpin Abdurrahman Wahid, di mana NU bisa bergerak cepat berpindah dari kutub kekuasaan dan kutub anti kekuasaan, vice versa.

Dalam perjalanan waktu, secara menyeluruh terlihat bahwa semua partai politik di Indonesia sangat kuat berorientasi kepada kekuasaan daripada tujuan-tujuan ideal yang seharusnya dimiliki sebuah partai. Bila tak berhasil memperoleh kekuasaan dengan kekuatan sendiri, akan diupayakan memperolehnya dengan pendekatan kepada pemegang kekuasaan untuk mendapatkan tetesan distribusi kekuasaan. Kehidupan politik masa kekuasaan Soekarno 1959-1965 dan masa kekuasaan Soeharto sejak 1967 hingga 1998, mencerminkan dengan jelas watak dan perilaku seperti itu. Bahkan itu terjadi lagi pada tahun-tahun belakangan ini di masa kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera yang tadinya dianggap memiliki karakter. PKB sebagai partai yang dianggap penjelmaan NU di dunia politik saat ini, tanpa Gus Dur –tepatnya setelah menyingkirkan Gus Dur– meneruskan tradisi Partai NU masa lampau, khususnya saat dipimpin oleh KH Idham Chalid. Kekuatan politik di Indonesia memang tidak memiliki kultur oposisi yang konsisten.

PNI, Partai Nasional Indonesia yang menjadi representan utama dari unsur Nasional, antara 1959 hingga 1965, pada hakekatnya hanyalah partai ‘milik’ Soekarno yang tak punya kemauan dan sikap politik mandiri karena tak bisa keluar dari lindungan bayang-bayang kharisma pribadi Soekarno. Selain itu, suatu ‘penyusupan’ yang amat signifikan terjadi atas dirinya, terutama dari unsur komunis, yang tercermin antara lain dari didudukinya posisi Sekertaris Jenderal partai oleh Ir Surachman yang berhaluan kiri dan lebih patuh kepada PKI. Ali Sastroamidjojo, sang Ketua Umum, tersandera dalam rangkaian kebimbangan antara suara arus bawah dari sebagian warga kepala banteng itu yang menyuarakan keinginan keterbebasan dan pengambilan inisiatif peran politik disatu sisi, dan pada sisi lain ‘keharusan’ patuh terhadap pemikiran dan tindakan politik Soekarno yang begitu dekat dengan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin 1959-1965 itu, dengan demikian setidaknya ada dua kelompok yang berseteru di dalam tubuh PNI, antara yang setuju dan yang tidak setuju dengan kecenderungan politik kiri serta kehadiran unsur komunis di tubuh partai. Mereka yang tidak berkenan dengan pengaruh komunis di tubuh partai, ada pada posisi minor, karena terdesak oleh dominasi kelompok kiri bersamaan dengan kuatnya kecenderungan oportunistik secara internal. Pengelompokan itu melajur hingga lapisan terbawah partai, sehingga melumpuhkan insiatif politik partai di berbagai tingkat dan di berbagai daerah.

Sementara itu, barisan partai-partai politik berideologi agama –Islam maupun Kristen dan Katolik– juga secara de facto menjadi unsur yang cukup lemah dalam konstelasi politik Nasakom. Parkindo dan Partai Katolik, terkendala oleh ‘kompleks’ dan konotasi minoritas mereka, kendatipun cukup terdapat pemikiran politik maju, ‘radikal’ dan progresif di dalam diri mereka. Partai Katolik bahkan adalah partai yang kendati memiliki postur tubuh yang tidak besar, menyimpan dalam dirinya think tank dengan performa tinggi dan mengesankan, serta memiliki pengorganisasian kepartaian yang signifikan sehingga cukup tangguh. Ketangguhan ini akan terbukti kelak melalui kader-kadernya dalam suatu proses perubahan politik yang terjadi beberapa tahun kemudian, mampu berperan bagaikan mayoritas pada posisi pijakan minoritas. Bersama Ali Moertopo, sebagian dari kader-kader Katolik ini, ditambah suatu peran khusus kisah ‘belakang layar’ yang dijalankan Pater Joop Beek yang seorang rohaniwan Katolik, hampir-hampir menjadi legenda dalam pengendalian kekuasaan politik dalam satu kurun waktu tertentu kala itu. Sedangkan partai ideologi Islam terbesar NU –setelah dinyatakannya Masjumi sebagai partai terlarang, 17 Agustus 1960– lebih memilih bersikap mempertahankan status quo, terutama karena kebutuhannya untuk selalu berada sejajar berdampingan dengan kekuasaan, agar selalu disertakan dalam posisi-posisi pada pemerintahan, dalam posisi sekunder sekali pun. Jatah tradisional mereka dalam pemerintahan adalah Departemen Agama, ditambah pengikutsertaan rutin tokoh NU KH Idham Chalid selama beberapa tahun dalam kabinet Soekarno maupun selaku unsur pimpinan MPRS.

Partai-partai Islam lainnya, pun cenderung memilih jejak langkah ‘taktis’ NU yang terbukti aman. Bagi partai-partai ini dan sejumlah partai lain di luar PKI dan ‘separuh’ PNI, berlaku adagium ‘kalau tak mampu memukul lawan, rangkullah lawan itu’. Adalah beberapa di antara tokoh-tokoh unsur A ini yang berperan dalam akrobat politik, seperti misalnya penganugerahan gelar Waliyatul Amri untuk Soekarno. Sementara itu, penetapan Soekarno sebagai Presiden “seumur hidup” adalah akrobat politik lainnya lagi yang dilakukan beramai-ramai oleh setiap kekuatan politik dalam konstelasi Nasakom.

Situasi perilaku para pemimpin politik umat ini sebenarnya paradoksal dengan kenyataan bahwa pada tahun-tahun 1963, 1964 hingga pertengahan 1965, di berbagai daerah di tingkat bawah, pendukung partai-partai Islam ini, khususnya NU, menjadi sasaran utama aksi-aksi sepihak PKI, terutama dalam masalah pertanahan. Karena elite partai-partai Islam ini tak mampu, untuk tidak menyebutnya tak berani, terang-terangan membela akar rumputnya –dengan beberapa pengecualian– maka tercipta ‘api dalam sekam’ berupa kebencian terpendam dari mereka yang teraniaya dan secara tragis sekaligus tak terlindungi oleh para pemimpinnya. Suatu ketika, semua ini meledak dalam bentuk pelampiasan dendam yang tak terduga-duga kedahsyatannya.

PKI ini adalah satu partai di antara partai yang ada, yang memberi dukungan terkuat pada sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno, setara dengan dukungan tentara terhadap Dekrit 5 Juli 1959, dan mencipta segitiga kekuasaan masa itu. Namun dalam perjalanan waktu, setapak demi setapak, posisi Angkatan Darat melemah dalam segitiga kekuasaan melalui proses perseteruan akrobatik yang panjang selama beberapa tahun. Kemampuan berseteru yang tersisa pada para perwira militer dan pimpinan Angkatan Darat, dari waktu ke waktu digunakan dengan sangat taktis dan seringkali makin tersamar, karena juga didera ketakutan akan pengenaan aneka stigma, terutama tudingan spesifik untuk para jenderal, yakni kapbir akronim untuk kapitalis birokrat dan sesekali julukan ‘jenderal burjuis’. Selain itu, Angkatan Darat –yang dipimpin kelompok perwira anti komunis, yang mewarisi perseteruan turun temurun dengan kaum komunis terutama sejak 1948 – praktis sebenarnya kehilangan salah satu ‘posisi-istimewa’nya sudah sejak Soekarno menghapuskan SOB pada 19 Nopember 1962 secara berangsur hingga paripurna pada 1 Mei 1963.

Partai-partai ideologi Islam dalam konstelasi politik Nasakom yang semestinya berhadap-hadapan langsung dengan PKI yang menunjukkan sikap memusuhi agama Islam secara terang-terangan, memilih diam dan membiarkan Angkatan Darat ‘bertarung’ sendirian selama bertahun-tahun. Mereka tak mau dimasukkan sebagai sasaran utama tepat di tengah-tengah ladang pembunuhan karakter dan penganiayaan politik dengan tudingan-tudingan sebagai kekuatan kontrev (kontra revolusioner) karena menunjukkan sikap komunisto phobia. Apalagi, Soekarno dalam pidatonya 17 Agustus 1964 memperingatkan, “Siapa anti Nasakom, ia tidak progresip. Siapa anti Nasakom, ia sebenarnya adalah memincangkan revolusi, meninggalkan revolusi. Siapa anti Nasakom, ia tidak penuh revolusioner, ia bahkan adalah historis kontra revolusioner”.

Pada masa itu, tak ada lagi ‘azab’ dunia yang lebih berat selain dari dituduh kontra revolusioner. Kendati para tokoh partai Islam menaruh harapan kepada Angkatan Darat yang resisten terhadap PKI, mereka tak berani menunjukkan sikap cukup ‘berharga’ – jangankan berupa dukungan, menunjukkan kedekatan sekecil apapun, mereka takut. Pengecualian hanya berlaku bagi sejumlah tokoh eks Masjumi yang kala itu berstatus partai terlarang –seperti juga eks PSI yang bersikap anti PKI–  dan mungkin sedikit tokoh Islam lainnya seperti misalnya Subchan Zaenuri Erfan, seorang tokoh muda NU. Subchan menurut kesaksian Harry Tjan yang dekat dengannya karena memiliki sikap anti komunis yang sama, adalah tokoh yang tak segan-segan secara terbuka menunjukkan sikap dan kecamannya terhadap komunis di Indonesia, setidaknya pada tahun 1964-1965. Dalam suatu forum internasional di Kairo, Konferensi Asia Afrika untuk kerja sama ekonomi, Subchan ZE menegaskan Indonesia adalah negara Pancasila, tidak menganut faham Marxis-Leninis, dan menjalankan politik bebas aktif. Seorang tokoh NU lainnya, Imron Rosjadi, sempat pula di belakang layar mencoba mendorong AD untuk segera bertindak keras ‘mengakhiri’ PKI. Tapi secara umum, barulah pada pasca Peristiwa 30 September 1965, tatkala mulai terbaca perubahan angin politik, partai-partai peserta Nasakom ini dengan ‘bersemangat’ dan menggebu-gebu mendekati dan coba merapatkan barisan dengan Angkatan Darat, sebagian besar dengan Mayjen Soeharto dan sebagian dengan Jenderal Nasution.

Tentu saja, sikap-sikap lunak dan kompromistis semasa Nasakom, bukan semata milik partai-partai ideologi Islam, melainkan juga diidap sejumlah tokoh dari partai Nasakom lainnya. Harry Tjan menuturkan bahwa menjelang tengah malam, 28 September 1965, hanya dua hari sebelum peristiwa pembunuhan enam jenderal dan satu perwira muda, bersama tokoh Partai Katolik IJ Kasimo ia menemui Frans Seda yang waktu itu adalah Ketua Umum Partai Katolik sekaligus Menteri Perkebunan. Kepada Frans Seda, Harry melaporkan “akan terjadi coup oleh PKI”. Frans menjawab, “Hal itu tidak betul”. Bahwa AURI melatih Pemuda Rakyat dan yang lain-lainnya, itu “adalah pembagian tugas” yang sudah diatur oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. “Janganlah khawatir, sebab semua itu dalam rangka revolusi ! Jangan ikut berpikir demikian, karena bisa dikatakan komunisto phobia”, demikian pesan Frans Seda.

Berlanjut ke Bagian 3

Historia, Politik

Tentara Dalam Kancah Politik 1952-1959 (3)

1 Comment

“Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam”.

Bersamaan dengan tersisihnya AH Nasution, KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya. Sebagai KSAD baru diangkat Kolonel Bambang Soegeng. Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan. Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

Menurut Simatupang, kedudukan Angkatan Perang yang agak berdiri sendiri sebetulnya telah merupakan kenyataan sebelum Republik Indonesia ada. Unsur-unsur yang kemudian menjadi pendiri dan pimpinan Angkatan Perang adalah orang-orang yang mengambil peran mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Menurutnya, setelah Angkatan Perang dibentuk secara resmi, selama tahun-tahun perjuangan eksistensi dan pengembangan dirinya, Angkatan Perang itu tidak pernah dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah. “Angkatan Perang tidak menganggap dirinya pertama-tama sebagai alat teknis di tangan Pemerintah, melainkan sebagai pendukung dan pembela kemerdekaan dan dasar-dasar negara”. Sejarah juga memang mencatat fakta bahwa ketika Presiden Soekarno dan sejumlah anggota kabinet dan pemimpin pemerintahan yang lain ditawan Belanda setelah serangan militer bulan Desember 1948, secara de facto Angkatan Perang mengambil peran meneruskan perjuangan melalui perang gerilya melawan tentara Belanda seraya mengambil fungsi-fungsi sebagai pimpinan aparat pemerintahan hingga tingkat desa dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi teritorial pemerintahan negara.

Pergolakan internal AD pasca Peristiwa 17 Oktober 1952 ternyata tak selesai begitu saja. Dalam masa kepemimpinan Kolonel Bambang Soegeng, gejolak perpecahan internal terus berlangsung hingga bulan pertama, bahkan sebenarnya sampai pertengahan tahun 1955. Para perwira militer ini mengadakan Rapat Collegiaal (Raco) pada 21 hingga 25 Februari di Yogyakarta. Rapat ini menghasilkan ‘Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia’. 29 perwira senior dan berpengaruh dalam Angkatan Darat ikut menandatangani piagam tersebut. Dengan piagam tersebut, secara internal dianggap pertentangan di tubuh Angkatan Darat berkaitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952 telah selesai. Namun perbedaan pendapat antara para perwira itu dengan pemerintah tidak serta merta ikut berakhir, sehingga tak tercapai kesepakatan tentang penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952. Merasa terjepit, KSAD Jenderal Mayor Bambang Soegeng memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan Angkatan Darat kepada Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis. Kolonel bermarga Lubis ini masih terbilang sepupu Kolonel Nasution, namun kerapkali bersilang jalan dalam beberapa peristiwa karena berbeda pendapat dan sikap.

Pemerintah mengisi kekosongan jabatan KSAD itu dengan mengangkat Kolonel Bambang Utojo pada 27 Juni 1955, yang tadinya adalah Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya. Namun ketika Kolonel Bambang Utojo dilantik oleh Presiden Soekarno, tak seorangpun perwira teras dan pimpinan Angkatan Darat yang hadir, mengikuti apa yang diinstruksikan Wakil KSAD Zulkifli Lubis, untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka –yang tadinya tidak digubris oleh pemerintah. Zulkifli Lubis sekaligus menolak melakukan serah terima jabatan KSAD dengan Bambang Utojo yang telah berpangkat Jenderal Mayor. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa 27 Juni, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan sipil Kabinet Ali-Wongso. Kabinet yang dipimpin oleh Mr Ali Sastroamidjojo dari PNI sebagai Perdana Menteri dan Mr Wongsonegoro dari PIR (Persatuan Indonesia Raya) sebagai wakilnya, kala itu belum genap berusia dua tahun sejak dibentuk 1 Agustus 1953. Ali baru saja menjadi penyelenggara Konperensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April yang dianggap suatu keberhasilan internasional.

Masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat ini akhirnya diselesaikan oleh kabinet baru – koalisi Masjumi dengan beberapa partai, dengan PNI sebagai partai oposisi – yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap yang dilantik 12 Agustus 1955, hanya 38 hari sebelum Pemilihan Umum 1955 untuk DPR. Pada penyelesaian akhir, berdasarkan musyawarah para perwira senior dan pimpinan Angkatan Darat, diajukan enam calon KSAD, salah satunya adalah Kolonel Abdul Harris Nasution. Kabinet memilih Nasution. Soekarno ‘terpaksa’ mengangkat kembali Nasution sebagai KSAD dan melantiknya 7 Nopember 1955 dengan kenaikan pangkat dua tingkat menjadi Jenderal Mayor. Pelantikan Nasution dengan demikian berlangsung di antara dua hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 1955 –yakni pemilihan 272 anggota DPR 29 September dan pemilihan 542 anggota Konstituante 15 Desember 1955. Anggota-anggota angkatan bersenjata turut serta dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum yang diikuti puluhan partai berskala nasional maupun berskala lokal itu. Militer tidak ikut untuk dipilih, namun ada Partai IPKI yang dibentuk Nasution dan kawan-kawan yang dianggap membawakan aspirasi militer. IPKI dan kelompok sefraksinya di DPR hanya memperoleh 11 kursi (untuk IPKI sendiri hanya 4 kursi), suatu posisi yang secara kuantitatif amat minor. Sementara Fraksi Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia berada di DPR dengan 2 kursi perwakilan.

Dalam masa jabatan Nasution sebagai KSAD, terjadi sejumlah krisis politik yang dalam beberapa peristiwa juga melibatkan tentara yang berujung pada terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta.

Pemilihan Umum 1955 di satu pihak memang menjadi contoh keberhasilan demokrasi, karena dilangsungkan dalam suasana bebas. Namun jumlah peserta pemilihan umum yang terlalu banyak, agaknya bagaimanapun pada sisi lain menjadi satu masalah tersendiri. Tapi bagaimanapun itu berkaitan pula dengan tingkat kematangan dan kesiapan rakyat dari suatu negara yang baru merdeka 8 tahun namun penuh pergolakan. Rakyat Indonesia dianggap pandai bergotong-royong, namun para politisi sipil yang tergabung dalam puluhan partai besar dan kecil ternyata tak punya kepandaian untuk berkoalisi. Meneruskan pola jatuh bangun kabinet, sesudah pemilihan umum kebiasaan jatuh bangun juga berlanjut. Tetapi sebagai proses politik, semua itu selalu ada penjelasannya, dalam satu rangkaian pola sebab dan akibat, yang akarnya ada dalam budaya bangsa.

Pemilihan Umum 1955, tidak menghasilkan –dan memang takkan mungkin dalam satu pola ideologis di negara yang plural seperti Indonesia– partai pemenang yang mayoritas yang dapat memerintah sendirian dalam suatu stabilitas politik. Kendati misalnya dikatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam, mencapai 90 persen, nyatanya partai-partai Islam secara bersama-sama bahkan tak mencapai separuh dari perolehan suara. Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam.

Selain itu, pada pihak lain sebagian dari rakyat Indonesia yang resmi memeluk agama Islam, sesuai penelitian Clifford Geertz, sesungguhnya adalah kaum abangan. Pembagian masyarakat di pulau Jawa atas kaum santri di satu pihak dan kaum abangan di pihak lain yang dilontarkan Clifford Geertz ini paling banyak dirujuk dalam berbagai uraian sosiologis hingga kini. Penelitian Geertz itu sendiri dilakukan di Pulau Jawa, tetapi dianggap berlaku untuk Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia juga punya kenyataan dan catatan tersendiri, tentang keanekaragaman persepsi, penafsiran dan realitas dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan kultur Hindu dan kultur animistis yang telah berakar berabad-abad lamanya, sebelum Wali Songo menyebarluaskan Islam di Indonesia.

Masjumi sebagai partai modern berbasis Islam hanya memperoleh 60 kursi DPR dari 272 kursi yang ada. NU memperoleh 47 kursi, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) memperoleh 8 kursi dan Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia) 4 kursi. Bersama Masjumi jumlahnya hanyalah 119 yang tidak mencapai separuh dari 272. Sementara itu, harus pula dicatat fakta tentang rivalitas berkepanjangan yang terjadi antara Masjumi dan NU dengan suatu latar belakang historis dan perbedaan persepsi secara kualitatif di awal kelahiran mereka, termasuk dalam menyikapi masalah kekuasaan. Dan karena itulah para politisi Islam ini tak pernah padu dalam sepakterjang mereka sebagai satu kekuatan politik. Itulah pula sebabnya sebagian dari politisi Islam ini dalam menjalani political game, dalam perseteruannya dengan kekuatan politik lainnya kerapkali menggunakan faktor emosional yang terkait dengan agama sebagai senjata politik, tatkala kehabisan argumentasi rasional.

Berlanjut ke Bagian 4

Historia, Politik

Tentara Dalam Kancah Politik 1952-1959 (2)

Leave a comment

“Waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya”.

KEKUATAN bawah tanah penentang Soekarno di kalangan politik Islam –yang datang dari eks Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia) yang telah menjadi partai terlarang bersama PSI (Partai Sosialis Indonesia) di era pemberontakan bersenjata PRRI dan Permesta– dapat diimbangi dengan adanya dukungan kelompok Islam lainnya yang terutama berasal dari NU (Nahdatul Ulama) yang kala itu berbentuk partai politik. NU ini memang memiliki sejarah, karakter dan tradisi pilihan untuk selalu berada sebagai pendukung kekuasaan negara ketimbang di luar lingkungan kekuasaan. Sikap seperti ini memang amat menonjol pada NU. Tetapi dalam perjalanan waktu, terlihat bahwa hampir semua partai politik di Indonesia sangat kuat berorientasi kepada kekuasaan. Bila tak berhasil memperolehnya sendiri, diupayakan memperolehnya dengan pendekatan kepada pemegang kekuasaan untuk mendapatkan tetesan distribusi kekuasaan. Kekuatan politik di Indonesia tidak memiliki kultur oposisi yang konsisten. Pengecualian adalah pada masa kepemimpin Abdurrahman Wahid, di mana NU bisa bergerak cepat berpindah dari kutub kekuasaan dan kutub anti kekuasaan, vice versa.

Abdul Harris Nasution adalah tokoh penting di kalangan militer yang telah menghidangkan dukungan terkuat –suatu peran yang kerap dinilai secara dubious– yang pernah diterima Soekarno dari kalangan militer sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Tetapi hubungan antara Nasution dengan Soekarno terlebih dulu melalui suatu perjalanan panjang yang penuh lekuk-liku taktis. Dari lawan menjadi kawan, untuk akhirnya kembali menjadi lawan sejak tahun 1966, saat Nasution berperan besar membentangkan jalan ‘konstitusional’ bagi proses mengakhiri kekuasaan Soekarno dan pada waktu bersamaan menghamparkan karpet merah kekuasaan selama 32 tahun ke depan bagi Jenderal Soeharto. Jenderal Nasution adalah tokoh yang tercatat amat banyak ‘meminjam’ dan mengoptimalkan simbol maupun pemikiran Jenderal Soedirman, meskipun tak bisa dikatakan bahwa ia sepenuhnya memiliki sikap dan jalan pikiran yang sama dengan sang jenderal besar.

Surut tujuh tahun ke belakang dari 1959. Pada tahun 1952 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain. Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat. Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup. Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri. Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng. Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI. Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara. Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang. Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL – Koninklijk Nederland–Indisch Leger– sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB). Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution. Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah. Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan. Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’ (Lihat juga tulisan lain dalam blog ini, Jenderal Ahmad Yani, Dilema Politician in Uniform). Dalam dimensi militer, 17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen. Soekarno menolak. Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya. Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik. Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat. Setelah peristiwa tanggal 17, selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut. Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun. Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret.

Berlanjut ke Bagian 3

Historia, Politik

Tentara Dalam Kancah Politik 1952-1959 (1)

Leave a comment

“Dukungan militer terhadap Soekarno menjadi penentu tegaknya kekuasaan luar biasa dari Soekarno, sejak dekrit hingga setidaknya hingga tahun 1965. Dengan dua kaki, PKI dan PNI di satu belah kaki dan tentara pada belah yang lain, dengan sendirinya kekuasaan Soekarno menjadi begitu kokoh, suatu keadaan yang belum pernah diperolehnya sebelum ini”.

BELAKANGAN wacana hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum menjadi salah satu bagian dari perbincangan politik. Bila ini terjadi, maka tentara akan kembali ke ‘posisi’ politiknya seperti 55 tahun lampau, saat para anggota tentara ikut menggunakan hak suara dalam Pemilihan Umum tahun 1955. Hak yang sama tidak lagi dimiliki dalam Pemilihan Umum kedua yang baru dilaksanakan 16 tahun kemudian di tahun 1971 bertepatan dengan masa kekuasaan Presiden Soeharto. Sebagai gantinya ada ‘kesepakatan’ bahwa dari 500 anggota DPR, yang dipilih hanya 400 dari kalangan peserta pemilu, 100 lainnya diangkat. Presiden Soeharto menetapkan, bahwa 75 orang diangkat dari tentara/ABRI dan 25 orang dari kalangan sipil yang mewakili golongan profesi. Dinyatakan bahwa “kekuatan ABRI dalam DPR adalah sebagai stabilisator dan dinamisator, dan bahwa ABRI tidak akan menggunakan hak memilih dan dipilih”. Apabila ABRI menggunakan hak memilih dan dipilih itu, dikuatirkan menyebabkan “kekuatan ABRI akan terpecah-pecah, dan keadaan itu dapat membahayakan stabilitas keamanan”.

Apapun alasannya, faktanya kemudian bahwa kehadiran tentara di lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kehadiran tentara di dalam pengendalian negara dan pemerintahan pada umumnya berdasarkan dwi-fungsi ABRI, terutama di sepanjang masa kekuasaan Jenderal Soeharto, mengokohkan supremasi politik ABRI. Pasca kejatuhan Soeharto, peran dominan itu sempat surut, tentara harus meninggalkan parlemen. Namun, peran tentara tidak sepenuhnya surut. Meskipun tentara tak lagi berperan dalam berbagai posisi untuk dan atas nama institusi, harus diakui bahwa peran perorangan eks tentara tetap cukup signifikan dalam kekuasaan negara dan kehidupan politik faktual. Presiden Indonesia saat ini adalah sumber daya manusia yang berasal dari kancah militer. Begitu pula, beberapa tokoh berlatar belakang militer, ada dalam posisi-posisi penting dan menentukan di berbagai partai politik. Nyaris tak ada partai tanpa rekrutmen tokoh berlatar belakang militer. Apakah itu dalam partai-partai semacam PDIP ataukah partai-partai berideolologi politik Islam.

Keikutsertaan tentara dalam pemilihan umum maupun pengendalian negara, merupakan bagian dari pasang surut sejarah politik dan kekuasaan Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan, tentara Indonesia –terutama para perwira Angkatan Darat– tak bisa diingkari adalah termasuk dalam barisan mahluk politik dengan hasrat yang kuat. Berikut ini adalah salah satu episode penting tentang keberadaan tentara dalam kehidupan politik dan kekuasaan di Indonesia.

JAKARTA tahun 1959. Hari itu, 5 Juli, di serambi depan Istana Merdeka, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mayor Abdul Harris Nasution duduk dengan tenang namun tidak cukup relaks –lebih sering agak menunduk– di tikungan deretan kursi, sudut kanan depan barisan kiri. Di sisi kanan adalah koridor langsung dari pintu istana, yang mengantarai dengan kursi barisan kanan. Sang jenderal memakai seragam hijaunya, kemeja lengan panjang dengan celana drill hijau yang mengkilap, peci perwira warna hitam di kepala. Ujung dasi hitamnya menyelip ke arah kiri di antara kancing kedua dan ketiga kemejanya. Di sebelah kirinya dalam setelan jas putih adalah Ir Juanda, dan tepat di belakangnya pada deretan kedua, duduk Kepala Kepolisian RI Soekanto yang memangku tongkat komandonya dan memasang topi petnya di lutut kanan. Ia ini tampak lebih relaks dan lebih sandar ke punggung kursi lipat. Di kursi-kursi yang cukup jauh dari Nasution duduk beberapa tokoh Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Kursi-kursi pada suatu upacara di istana ini berada di belakang deretan pilar-pilar serambi Istana Merdeka.

Tepat di antara dua pilar tengah yang lurus dari belakang dari arah pintu ruangan dalam istana, menjorok ke depan tepat di atas undakan tangga, terpasang satu panggung dengan tenda beratap terpal kain. Presiden Soekarno sedang berdiri di sana, mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di pelataran aspal yang masih basah karena hujan yang turun mengguyur Jakarta beberapa saat sebelumnya, berdiri komandan upacara yang berseragam hijau dengan topi baja. Sedang, sisi Barat adalah deretan perwira militer berbagai angkatan dalam sikap istirahat, kedua belah tangan dilipat ke belakang tubuh. Kehadiran para perwira dalam satu barisan ini sekaligus menjadi simbol adanya dukungan kuat militer terhadap dekrit. Tanpa dukungan kuat dari militer, Soekarno kemungkinan besar tak berani mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli itu, meskipun dua partai besar hasil pemilihan umum di tahun 1955, PNI dan PKI –yang semula tak begitu setuju dengan rencana dekrit– mendukungnya. Sementara itu, jauh di seberang Jalan Merdeka Utara di depan istana adalah barisan massa rakyat yang membawa spanduk-spanduk dukungan. Tentara, PNI dan PKI, bersama-sama menjadi pengerah dukungan massa itu.

“Kami Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituate”, demikian Soekarno membacakan dekrit dengan penuh percaya diri. “Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara”. Hanya 33 hari sebelumnya, 2 Juni 1959, untuk ketiga kalinya Konstituante –yang berkedudukan di Bandung– gagal memutuskan untuk kembali ke UUD 1945 seperti apa yang diajukan Soekarno pada tanggal 25 April 1959.

Usul untuk kembali ke UUD 1945 berkali-kali disampaikan Soekarno setelah hingga menjelang kwartal kedua tahun 1959 itu Konstituante belum juga berhasil menyusun suatu Undang-undang Dasar yang baru untuk mengganti Undang-undang Dasar Sementara. Pada pemungutan suara ini meskipun jumlah 264 anggota yang setuju kembali ke UUD 1945 mengungguli jumlah 204 yang tak setuju, tetapi karena tak memenuhi jumlah duapertiga –dari 542 anggota Konstituante– seperti persyaratan yang tercantum dalam pasal 137 UUD 1950, maka keputusan untuk kembali ke UUD 1945 tak dapat ditetapkan. Berturut-turut dalam dua pemungutan suara sebelumnya terjadi kegagalan serupa. Pada pemungutan suara 30 Mei, perbandingan suara antara yang setuju dengan yang tidak setuju adalah 269 melawan 199. Sedang pada pemungutan suara 1 Juni, 263 melawan 203. Adalah menarik bahwa antara pemungutan pertama dengan yang ketiga jumlah yang setuju berkurang 5 suara, sedangkan yang menolak justru bertambah sebanyak 5 suara. Ada 5 suara yang berpindah, yang mengindikasikan adanya pergeseran untuk lebih menolak, betapa pun kecil pergeseran yang terjadi. Apakah bila proses di konstituante itu berkelanjutan, pada akhirnya yang menolak untuk kembali ke UUD 1945 akan bertambah besar dari waktu ke waktu ?

Soekarno dalam seragam jas putih, berdasi dan berpeci hitam tampil gagah pada hari tanggal 5 Juli 1959 itu. Dengan dekrit itu ia sesungguhnya sedang, bergerak naik meninggalkan wilayah titik nadir dalam kekuasaannya dan menetapkan satu titik baru yang selama beberapa tahun ke depan akan menjadi awal menjulangnya satu garis tegak lurus menuju puncak kekuasaan dirinya –sebelum terhempas kembali ke titik terrendah kekuasaannya, sekitar enam tahun kemudian. Suatu babak baru dalam perjalanan kehidupannya  dalam pergerakan politik dan kancah kekuasaan negara yang telah dimulainya sejak 44 tahun sebelumnya di usia 15 tahun. Sebelum dekrit, untuk sebagian, ia berada hanya di balik bayang-bayang kekuasaan parlementer, terutama sejak terbentuknya dewan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum yang amat liberal di tahun 1955. Padahal, ia adalah proklamator dan presiden pertama negeri ini. Suatu keadaan yang secara subjektif sangat tidak menggembirakan baginya.

Dalam sudut pandang yang objektif, setelah pemilihan umum, partai-partai politik tak pernah mampu menunjukkan perilaku politik yang konstruktif dalam menjalankan dan mendayagunakan demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak. Yang lebih menonjol dari partai-partai dan para politisi sipil ini adalah hasrat memperebutkan posisi kekuasaan, ditandai jatuh-bangunnya kabinet seperti halnya dengan masa pra pemilihan umum. Soekarno mempersalahkan cara berdemokrasi partai-partai sebagai cara-cara yang amat liberal dan tidak sesuai dengan tingkat kultur politik masyarakat kala itu. Maka berkali-kali Soekarno menawarkan konsep demokrasi terpimpin yang dianggapnya lebih sesuai untuk Indonesia saat itu.

Dari momentum 5 Juli itu, dengan dukungan kuat militer yang berhasil diperolehnya melalui pemugaran kembali hubungan baiknya dengan Nasution, Soekarno bergerak cepat. Dengan segera ia membenahi beberapa institusi kenegaraan. Ia membubarkan Kabinet Karya yang dipimpin Ir Juanda, 10 Juli 1959, hanya lima hari setelah dekrit dan membentuk Kabinet Kerja yang dipimpinnya sendiri selaku Perdana Menteri. Ke dalam kabinet ini tergabung menteri-menteri yang berasal dari partai-partai yang mendukungnya dalam masalah dekrit, tentu saja terutama PNI dan tak terkecuali PKI. Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1955 yang dibubarkan melalui dekrit, 22 Juli menyatakan kesediaannya –sukarela ataupun terpaksa– untuk bekerja terus dan segera dilantik sebagai DPR berdasarkan UUD 1945 oleh Soekarno keesokan harinya. Pertengahan Agustus dua hari sebelum hari peringatan proklamasi 1959, Presiden Soekarno melantik Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Sementara yang dipimpin Roeslan Abdulgani, mengangkat Mohammad Yamin sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam pada itu diangkat sebagai Ketua badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Usai pembenahan institusi-institusi tersebut, pada hari peringatan proklamasi ke-empatbelas, 17 Agustus 1959, ia meletakkan konsep politiknya yang terpenting, melalui pidato kenegaraannya yang berjudul ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’. Pidato itu dinyatakan Soekarno sebagai ‘Manifesto Politik Republik Indonesia’ yang selama tahun-tahun berikutnya terciptakan sebagai ‘azimat’ politik rezim kekuasaannya dan lebih dikenal dengan akronim Manipol. Di belakang kata Manipol itu selalu ditambahkan akronim lainnya, Usdek, yang disebut Soekarno sebagai intisari Manipol, yakni: Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disahkan oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tahun berikutnya. MPRS ini merupakan lembaga yang menggantikan posisi Konstituante yang telah dibubarkan melalui Dekrit 5 Juli 1959.

Pada akhir tahun, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No.13, tanggal 31 Desember 1959, tentang pembentukan Front Nasional. Sepanjang tahun 1960 terlihat betapa wadah yang dimaksudkan untuk menghimpun seluruh kekuatan nasional tersebut secara pasti makin didominasi oleh PKI. Bagaimanapun, Soekarno membutuhkan partai yang militan seperti PKI itu dan rapih pengorganisasiannya melebihi tiga partai lainnya dalam deretan 4 besar hasil Pemilihan Umum 1955, dalam rangka balancing power –diantara partai-partai dan dengan militer.

Dukungan militer terhadap Soekarno menjadi penentu tegaknya kekuasaan luar biasa dari Soekarno, sejak dekrit hingga setidaknya hingga tahun 1965. Dengan dua kaki, PKI dan PNI di satu belah kaki dan tentara pada belah yang lain, dengan sendirinya kekuasaan Soekarno menjadi begitu kokoh, suatu keadaan yang belum pernah diperolehnya sebelum ini.

Berlanjut ke Bagian 2

Historia, Sosial

Ali Sadikin, Si ‘Angkuh’ dari Jakarta (1)

Leave a comment

“Banyak penentangan yang muncul, terutama dari pemuka-pemuka agama. Ali Sadikin disebut menjalankan maksiat”. Tapi ia mengatakan, “Coba saudara pikir, dari enam buah tempat perjudian kemudian saya lokalisir di suatu tempat. Kan dosanya dari enam dikurangi lima menjadi satu. Dan pahalanya…. ? Dari tidak ada menjadi lima!”.

UNTUK jangka waktu yang panjang, nama Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin tak bisa dilepaskan dari kebangkitan Jakarta menjadi ibukota dengan penampilan yang lebih pantas. Para penulis asing hingga tahun 1967 masih kerap menjuluki ibukota Indonesia ini –yang setiap bulan Juni dirayakan hari jadinya– sebagai ‘big village’, sebuah dusun besar yang padat dan kumuh.

Sebagai seorang Gubernur dengan langgam dan temperamen yang tersendiri, Ali Sadikin berada pada tempat yang berhadap-hadapan dengan sejumlah orang yang hanya tahu berkhotbah mengenai moral dan kesusilaan namun tak mampu mewujudkannya dalam kenyataan. Selama beberapa tahun perwira Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL, yang kini dikenal sebagai Korps Marinir) ini berhasil mencatat keberhasilan dalam pembangunan. Keberhasilan itu, antara lain karena memiliki sumber dana yang disebut ‘inkonvensional’, yakni perjudian. Tapi dari sini pulalah pangkal segala serangan terhadap dirinya dari sejumlah pemuka agama dan atau golongan politik agama. Terhadap serangan itu, Ali Sadikin pernah menjawab, “Biarlah saya dikatakan Gubernur Judi, tetapi hasil yang saya dapatkan itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak yang tidak mendapatkan sekolah”.

Kendati demikian, karena ada tahun-tahun di mana Ali Sadikin memang tampak berhasil menumbuhkan wilayah yang diperintahnya, ia pun dihujani pujian di antara caci maki. Namun, ada yang mengecewakan tentang dirinya pada tahun-tahun setelah ia dinobatkan sebagai seorang gubernur yang berhasil, terutama pada awal tahun 1970-an. Salah satu di antaranya adalah kenyataan bahwa ia makin menunjukkan pula laju pertambahan ‘keangkuhan’ yang menghalau pergi banyak simpati yang pernah dilekatkan kepadanya. Selain itu, kenyataan bahwa beberapa pejabat yang dekat dengan dirinya, dari hari ke hari makin makmur bergelimang uang di tengah laju pertumbuhan pembangunan Jakarta, telah menimbulkan tanda tanya besar.

Korps Komando

Datang dari pasukan Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta Raya di tahun 1965. Dipilih oleh Presiden Soekarno dari antara beberapa calon, tetapi sebenarnya –seperti yang pernah dituturkannya kepada sebuah media generasi muda di tahun 1970-an– ia terpilih sebagai Gubernur berdasarkan sokongan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adam Malik.

Pada masa-masa pergolakan setelah pecahnya Peristiwa Gerakan 30 September 1965, nama Ali Sadikin belum menonjol, terutama karena ia tak pernah angkat suara mengenai soal-soal politik aktual kala itu. Memang cukup menimbulkan tanda tanya. Ali Sadikin mungkin menghindari pembicaraan politik praktis, terutama karena ia berasal dari satuan Korps Komando Angkatan Laut yang saat itu Panglimanya adalah Letnan Jenderal KKO Hartono yang dikenal sebagai salah satu pendukung Soekarno dan secara politis berhadapan dengan Angkatan Darat pasca 30 September 1965. Dalam suatu wawancara di bulan Februari 1968 dengan Mingguan Mahasiswa Indonesia, Ali Sadikin menegaskan, “politik yang saya jalankan adalah politik yang digariskan oleh pemerintah”. Di tahun 1966-1967 sebagai Panglima KKO-AL Letnan Jenderal Hartono juga selalu menegaskan menjalankan garis politik pemerintah yang sah. Letnan Jenderal Hartono selalu mengecam Angkatan Darat di bawah Jenderal Soeharto, yang dianggapnya selalu main politik-politikan dan ‘membangkang’ kepada Presiden Soekarno. Setelah Soeharto sudah menjadi Presiden menggantikan Soekarno, Letnan Jenderal Hartono yang tidak ‘segera’ bisa ‘dicopot’ dari jabatan Panglima KKO, masih berani menegaskan “Dulu saya tidak setuju Soekarno diturunkan kalau tidak melalui cara hukum dan konstitusi. Kita adalah tentara, dengan disiplin. Siapa pun pimpinan yang sah, kita bela”. Bedanya, saat Jenderal Hartono pertama menyatakan itu, Presiden RI masih Soekarno, sedang di tahun 1968 saat Ali Sadikin memberi pernyataannya, Presiden RI adalah Jenderal Soeharto. “Pak Harto selaku pimpinan pemerintah, memberi perintah lewat Menteri Dalam Negeri, dan saya menerima perintah itu melalui Menteri Dalam Negeri”, ujar Ali Sadikin.

Berbeda dengan Ali Sadikin yang bisa bertahan dalam posisinya sebagai Gubernur DKI di masa Soeharto, nasib Letnan Jenderal Hartono menjadi tragis di kemudian hari. Setelah Soeharto menjadi Presiden, untuk beberapa bulan Letnan Jenderal Hartono tetap ‘dibiarkan’ menjadi Panglima KKO. Setelah itu, ia diangkat menjadi Duta Besar RI di Pyongyang Korea Utara. Suatu ketika, waktu sedang berada di Jakarta, Letnan Jenderal Hartono kedatangan seorang tamu bersamaan dengan turunnya hujan deras. Beberapa saat kemudian ia ditemukan tewas karena luka tembakan dengan sepucuk pistol tergeletak di dekatnya. Secara resmi, sang jenderal dinyatakan tewas karena bunuh diri, tetapi sejumlah perwira Angkatan Laut menyangsikan kesimpulan seperti itu. Peluru yang menewaskannya  datang dari arah belakang atas kepala, tembus ke leher. Suatu cara bunuh diri yang terlalu aneh dan musykil.

Terlepas dari latar belakangnya sebagai korps yang punya hubungan politik dalam suatu situasi yang unik dengan Soeharto, kebanyakan orang memang tidak menuntut soal-soal politik dari Ali Sadikin. Orang lebih terkesan pada tindakan-tindakannya yang pragmatis. Salah satu masalah pokok yang dihadapinya ketika mulai menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta Raya, memang adalah terlalu banyaknya yang harus diperbaiki, tetapi terlalu sedikit sumber dana.

Pemecahan yang dilakukan Ali Sadikin adalah dengan lokalisasi tempat-tempat perjudian dalam bentuk kasino-kasino, seperti Petak Sembilan, dan Lotto serta judi Hwa Hwee. Banyak penentangan yang muncul, terutama dari pemuka-pemuka agama. Ali Sadikin disebut menjalankan maksiat. Tapi ia mengatakan, “Coba saudara pikir, dari enam buah tempat perjudian kemudian saya lokalisir di suatu tempat. Kan dosanya dari enam dikurangi lima menjadi satu. Dan pahalanya…. ? Dari tidak ada menjadi lima!”.

Peralihan

‘Keberanian’ Ali Sadikin menentukan pilihan untuk memecahkan masalah pengadaan dana dengan cara yang memancing kontroversi, yaitu memilih alternatif judi yang pada tahun-tahun itu mungkin adalah satu-satunya alternatif, hanyalah salah satu di antara banyak hal yang patut dipujikan atas dirinya.

Untuk masa-masa sepanjang 1967, 1968, 1969 dan 1970 ia menunjukkan keberhasilan dalam menyelami dinamika dan apa yang menjadi keinginan rakyat ibukota. Ia memenuhi dengan baik ‘pelayanan’ kepentingan umum dengan membangun jembatan-jembatan penyeberangan, jaringan pengangkutan dalam kota yang lebih baik, stasiun-stasiun bus dan halte-halte bus kota yang makin banyak dan baik serta lancar. Pendek kata, dengan sumber dana inkonvensional yang berasal dari perjudian, pembangunan fisik Jakarta berlangsung setiap hari, mulai dari jalan-jalan yang makin diperlebar, sampai gedung-gedung baru yang mencakar langit. Gang-gang kecil dan becek di perkampungan-perkampungan yang berada di balik gedung-gedung baru yang dibangun, oleh Ali Sadikin dirubah menjadi gang-gang beton. Gedung-gedung sekolah dasar yang baru pun tak henti-hentinya di bangun di seantero pelosok Jakarta. Sedemikian pesat pembangunan sekolah-sekolah itu sehingga kerap kali pengadaan guru justru tidak mampu mengimbangi gerak Ali Sadikin yang melaju dengan pembangunan fisik. Ia pun mampu menghidangkan ‘makanan rohani’ bagi rakyatnya dengan menyuguhkan aneka arena hiburan massal seperti tradisi penyelenggaraaan Jakarta Fair, pesta-pesta hiburan rakyat dan karnaval untuk kaum muda pada setiap perayaan hari jadi ulang tahun Jakarta di bulan Juni. Banyak gelanggang  remaja untuk kaum muda didirikan.

Pada waktu yang sama Ali Sadikin juga mengizinkan dibukanya sejumlah tempat hiburan malam, mulai dari nightclub sampai steambath dan tempat-tempat pertunjukan striptease. Di Taman Hiburan Impian Jaya Ancol, sebuah kasino dibangun berdampingan dengan steambath dan sebuah motel yang menjadi tempat bagi pasangan untuk melakukan short time rendevouz. Sedang dekat gerbang utama taman hiburan tersebut dibangun pula gelanggang permainan Hailai (Jai-alai) yang pengunjungnya bisa memasang taruhan, berdampingan dengan sebuah nightclub dan steambath lainnya. Sementara itu, berhadapan dengan Stasiun TVRI, tak jauh dari Gedung MPR/DPR-RI dibuka sebuah gelanggang taruhan pacuan anjing.

Ali Sadikin yang disapa secara akrab oleh penduduk ibukota sebagai Bang Ali, juga menjadi pendorong yang kuat bagi pengembangan bidang olah raga. Begitu majunya olahraga di Jakarta di masa Ali Sadikin, sehingga seringkali dalam setiap pekan olah raga nasional –yang umumnya hanya mampu diselenggarakan di Jakarta, karena keterbatasan dana di daerah lain– medali-medali habis diborong oleh kontingen ibukota. Lebih dari itu, terjadi semacam akibat sampingan, olahragawan terbaik dari berbagai daerah habis terhisap ke Jakarta, sehingga pembinaan olahraga di daerah menjadi melempem, karena menganggap percuma melahirkan ‘bintang, toh akhirnya hanya akan disambar oleh Jakarta.

Kebanyakan orang sepakat menganggap Ali Sadikin adalah type pemimpin yang amat dibutuhkan untuk masa-masa transisi. Suatu keadaan yang membutuhkan seorang pemimpin yang cenderung mempelopori banyak hal dan memperlihatkan sikap-sikap pembaharuan yang menonjol. Artinya, cukup menguasai  seni dari kemungkinan, selalu punya keberanian untuk memilih alternatif, sampaipun kepada memilih yang jelek di antara yang terjelek.

Berlanjut ke Bagian 2

Historia, Politik

Kisah Pasang Surut Pancasila Dalam Perjalanan Sejarah (2)

Leave a comment

Prof Dr Midian Sirait*

SELAIN keinginan memberlakukan Piagam Jakarta, terdapat pula adanya beberapa gerakan untuk menjadikan negara ini sebagai satu negara berdasarkan agama. Tahun lima puluhan tak lama setelah kemerdekaan sudah muncul gagasan Negara Islam Indonesia yang dicetuskan oleh SM Kartosoewirjo, yang kemudian diikuti oleh Daud Beureueh di Aceh, Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan serta Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Tetapi jika kita mencermati kembali catatan sejarah peristiwa-peristiwa itu, kita bisa melihat bahwa motif awal dari gerakan-gerakan itu sebenarnya bukan berpangkal pada masalah agama, melainkan pada beberapa hal lain di luar itu. Daud Beureueh, membentuk DI/TII di Aceh adalah karena ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dalam pembentukan Propinsi di Sumatera tahun 1950. Ada dua calon gubernur Sumatera bagian utara kala itu, yakni Daud Beureueh yang adalah gubernur militer Aceh dan sekitarnya serta Ferdinand Lumbantobing yang gubernur militer Tapanuli. Ternyata pemerintah pusat memilih tokoh lain diluar keduanya, yakni seorang yang bernama Amin yang saat itu tak begitu diketahui latarbelakang perjuangannya semasa perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kahar Muzakkar juga adalah orang yang tak puas kepada keputusan pemerintah pusat di tahun 1950. Ia diminta untuk menangani masalah CTN (Corps Tjadangan Nasional) yang sebagian besar adalah eks laskar rakyat.

Setelah menyelesaikan kasus itu, pemerintah pusat tidak ‘menepati’ janjinya untuk menempatkannya sebagai Panglima Territorial di wilayah itu dan malah menempatkan seorang perwira asal Sulawesi Utara dalam posisi tersebut. Kahar segera masuk hutan bersama anak buahnya dari CTN dan kemudian membentuk DI/TII. Ibnu Hadjar juga membentuk DI/TII karena kekecewaan internal dalam tubuh ketentaraan. SM Kartosoewirjo, mungkin lebih bermotif karena sejak masa awal perjuangan bersenjata sudah memimpin laskar Islam Hizbullah Sabilillah, dan sudah memprakarsai penyusunan konsep negara Islam setidaknya sejak 1945. Sewaktu Siliwangi harus hijrah ke Jawa Tengah-Jawa Timur, tak kurang dari 40.000 anggota pasukan-pasukan Kartosoewirjo mengisi kekosongan akibat hijrahnya Siliwangi. Ketika Siliwangi kembali melalui ‘long march’ ke Jawa Barat, keduanya harus berhadapan satu sama lain. SM Kartosoewirjo yang tidak ingin meninggalkan wilayah-wilayah yang dikuasainya, lalu memproklamirkan Negara Islam Indonesia sekaligus membentuk Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Di antara pemberontakan-pemberontakan yang membawa nama DI/TII, yang paling akhir diselesaikan adalah pemberontakan Kahar Muzakkar, yakni pada awal 1965.

Setiap ada peristiwa-peristiwa berdarah berupa pemberontakan atau konflik-konflik lainnya, kerapkali orang bertanya, “di mana Pancasila itu” ? Apakah persoalan-persoalan itu terkait dengan Pancasila sebagai sistem nilai, ataukah peristiwa-peristiwa itu berdiri sendiri dan berada di luar nilai-nilai di dalamnya ? Saya melihat bahwa dalam proses pendewasaan dalam bernegara, selalu ada angan-angan dalam berbagai kelompok masyarakat untuk menjalankan keinginannya sendiri. Apakah karena terkait dengan agama, ataukah terkait dengan rasa kedaerahan atau ideologi-ideologi sempit. Dan pada waktu itu mereka melupakan Pancasila. Tetapi pada waktu yang lain, nama Pancasila digunakan dengan meninggalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahkan Pancasila pernah digunakan dalam terminologi revolusioner dan situasi konflik dalam masyarakat.

Pada peristiwa PRRI dan Permesta tahun 1957, motif yang menonjol adalah masalah kedaerahan yang sekaligus dibarengi adanya sikap anti komunis. Sikap anti komunis tercermin antara lain dari tokoh-tokoh yang turut serta dalam pemberontakan PRRI itu, seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikoesoemo. Aspek kedaerahannya ditandai dengan dibentuknya Dewan Gajah, Dewan Banteng dan sebagainya di pulau Sumatera. Bila berbagai pemberontakan itu ditempatkan sebagai salah satu indikator, secara empiris terlihat surutnya Pancasila, adalah setelah berlakunya Undang-undang Dasar Sementara, yaitu Undang-undang Dasar yang kita pakai setelah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang sempat berlaku selama setahun. Dengan mosi yang dipelopori oleh Masjumi tahun 1950, agar kembali kepada negara Republik, maka dirumuskan dan dipakai UUD Sementara itu. Republik Indonesia Serikat berakhir, dengan adanya mosi tersebut. Semua negara anggota RIS, seperti Negara Pasoendan, Negara Kalimantan, Negara Madura dan lain-lain menyatakan membubarkan diri. Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur sempat bertahan. Tapi akhirnya, NIT ikut membubarkan diri juga. Sementara itu, Negara Sumatera Timur,  menurut beberapa pihak tidak pernah membubarkan diri dan tak pernah diketemukan catatan atau dokumen tentang pembubarannya. Menjadi tugas para ahli sejarah untuk mengungkap bagaimana duduk perkara sebenarnya, apakah tidak pernah membubarkan diri, atau kalau pernah, kapan dan dengan cara bagaimana pembubaran itu terjadi.

Dengan pembubaran negara-negara ‘bagian’ itu, Indonesia kembali utuh sebagai Republik Indonesia, yang menggunakan UUD Sementara sebagai konstitusi dasar. Tetapi perlu dicatat, bahwa baik dalam UUD RIS maupun UUDS sebenarnya keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam bagian pembukaan senantiasa dipertahankan, nilai-nilainya tersurat di dalamnya, seperti halnya pada Pembukaan UUD 1945, meskipun juga tak menyebutkannya dengan penamaan Pancasila. Dengan demikian, tak pernah ada masalah sepanjang menyangkut bagian pembukaan undang-undang dasar, sejak tahun 1950 sampai kembali ke Undang-undang dasar 1945 di tahun 1959. Yang bermasalah adalah praktek kehidupan politik. Antara tahun 1950, yakni setelah pengakuan kedaulatan, hingga tahun 1955 saatnya dilakukan pemilihan umum untuk menyusun konstituante, kehidupan politik penuh pergolakan karena ‘pertengkaran’ antar partai-partai, yang tercermin baik di parlemen maupun dalam bergantinya kabinet terus menerus. Presiden Soekarno hanya menjadi simbol, kepala negara, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih di forum parlemen itu sendiri.

Terlihat betapa partai-partai yang ada tidak menampakkan kedewasaan dalam berkehidupan parlemen. Namun, sepanjang sejarah parlemen, tidak pernah ada kabinet yang jatuh karena suatu resolusi di parlemen. Selalu, kabinet jatuh, karena partai-partai menarik menterinya dari kabinet, pecah dari dalam tubuh kabinet. Dengan perkataan lain, terjadi ketidaksepakatan atau pertengkaran antara partai pendukung kabinet sehingga koalisi pecah. Ketidakakuran itu terutama terjadi diantara empat partai terbesar, yakni PNI, Masyumi, NU serta PSI pada masa-masa sebelum Pemilihan Umum 1955. Semestinya, kabinet bubar karena voting atau adanya mosi tidak percaya di parlemen. Tapi ini yang justru tak pernah terjadi. Kedewasaan dalam berpartai dan berpolitik memang belum ada, suatu keadaan yang agaknya tetap berlangsung hingga kini. Tentu ini berarti pula bahwa ketidakdewasaan itu juga belum ada dalam berparlemen. Mungkin itulah salah satu kekurangan utama kehidupan politik kita. Bandingkan misalnya dengan Inggeris, yang sudah mulai mengenal kehidupan berparlemen dalam sistem yang tetap monarkis, yaitu sejak Magna Charta tahun 1215. Dalam kehidupan berparlemen kita –dan begitu pula secara umum dalam kehidupan politik– masih terdapat dari waktu ke waktu kecenderungan dikotomis, baik Jawa-Luar Jawa maupun dalam konteks pusat-daerah.

Soekarno: Dari ‘bangsa tempe’ hingga revolusi terus menerus

Hingga tahun 1965, kehidupan politik kita juga mengalami situasi konflik yang berkepanjangan, terkait dengan ideologi komunis versus non komunis. Sedikit banyaknya, situasi itu adalah karena imbas perang dingin antara blok timur dan blok barat yang berlangsung sengit secara internasional. Puncak situasi konflik komunis-non komunis di Indonesia berlangsung terutama tahun 1960-1965. Dalam konflik ideologi itu, Soekarno memperlihatkan kecenderungan kuat berpihak kepada kaum komunis, yang tercermin dari berbagai pidatonya selama masa Nasakom. PKI memanfaatkan situasi seperti itu. Sebenarnya, Soekarno pada dasarnya memiliki ‘cara’ berpikir ilmiah dan universal, tidak terlalu menonjol kejawaannya, antara lain bila dibandingkan dengan Soeharto yang menjadi penggantinya kelak. Malahan, pemikiran-pemikiran filosofis Soekarno kadangkala amat terasa berorientasi pada pemikiran barat. Dia memiliki pandangan yang mendunia, mengenal universal weltanschauung. Kerapkali ia ‘menunjukkan’ kekecewaan terhadap kualitas pemikiran bangsa dengan menampilkan sebutan terus terang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa tempe. Mohammad Hatta pun memiliki pemikiran yang luas dan mendunia, cenderung akademik, tetapi dibanding Soekarno ia kalah dalam berpidato atau berorasi. Namun ia seorang penulis yang baik, yang mampu menyampaikan bunga rampai pemikirannya dalam beragam karya tulis. Bung Hatta menghayati konsep demokrasi. Bunga rampai pemikiran Bung Hatta tersusun dalam buku yang tebal. Dalam salah satu pidatonya, Bung Karno menguraikan mengenai revolusi yang tampaknya berada dalam alur yang sejalan dengan pemikiran Trotsky. Soekarno menyebutkan revolusi sebagai suatu inspirasi besar dalam sejarah manusia. Dan inspirasi itu, menurut gambaran Soekarno, adalah pertemuan antara sadar dan bawah sadar. Revolusi, menurut Soekarno, adalah bersifat terus menerus. Di sini ia berbeda dengan Mohammad Hatta, yang menyebutkan revolusi sebagai umwertung alle werte, yakni perubahan dari semua nilai-nilai secara sekaligus. Tapi sebenarnya, sebelum 1960-1965, Bung Karno pun masih menyebut revolusi dalam pengertian ‘menjebol dan membangun’, yang mirip dengan pemahaman Mohammad Hatta.

Tetapi pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia memang melakukan satu revolusi ? Dalam pengertian budaya, menurut saya, kita tidak berrevolusi. Ciri revolusi bangsa Indonesia hanya tampak saat bangkit percaya kepada kekuatan sendiri dan meninggalkan sikap tunduk kepada kekuasaan kolonial. Saat itu, tampil rasa percaya diri, percaya kepada kemampuan dan kekuatan sendiri. Mungkin bisa dikatakan sebagai revolusi fisik, jadi semacam revolusi politik. Kekuasaan yang ada kita rombak dan membangun kekuasaan baru atas kemampuan sendiri. Tapi, dalam pengertian budaya, tidak. Itu berarti dunia pendidikan kita belum berhasil membawa suatu kemajuan berpikir untuk bisa membuat perubahan besar secara menyeluruh. Barangkali ini merupakan bagian dari pasang surutnya Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa.

Dalam kehidupan parlemen antara tahun 1950-1955, Pancasila tak pernah disebut-sebut dalam artian yang bermakna. Yang tampil hanyalah berbagai ideologi lain dari masing-masing golongan atau partai politik. Masjumi begini ideologi dan pendiriannya, PNI begitu ideologi dan pendiriannya, dan lain sebagainya. Bahkan PKI sebagai salah satu partai ideologis, pernah melakukan pemberontakan di tahun 1948, yaitu Pemberontakan Madiun. Namun tak pernah ada penyelesaian tuntas atas peristiwa politik tersebut, sehingga sejak 1950 berangsur-angsur PKI bisa memulihkan kembali kekuatannya dan menjadi empat besar partai hasil pemilihan umum tahun 1955. Tetapi terlepas dari apa yang pernah dilakukannya, PKI masih melihat dirinya sebagai satu dari semua, dan masih menempatkan diri dari bagian bangsa. PKI belum sejauh partai-partai komunis lainnya di dunia yang menempatkan diri terpisah sebagai satu kekuatan. Tan Malaka pernah mengeritik PKI sebagai kekuatan komunis yang tak jelas pendiriannya, tak punya ketegasan. Secara menyeluruh, bangsa Indonesia menurut Tan Malaka, tidak bisa diajak berrevolusi. Itu pula beda Tan Malaka dengan Sjahrir yang menjalankan sosialisme dengan cara-cara yang lebih berdiplomasi. Memang teori Sjahrir lebih kepada sosialisme yang humanistik.

Sebagian dari perkembangan tanah air menjelang dan selama masa Nasakom saya ikuti dari Eropah, antara lain melalui aktivitas di PPI Jerman dan Eropah. Sejak tahun 1955 pada masa Chairul Saleh bergiat di forum PPI, menurut dokumen yang ada, telah tergambarkan terdapatnya dua kelompok besar: Satu kelompok, yakni kelompok Chairul Saleh, yang ingin agar kekuasaan yang ada harus dijebol dan dibangun kembali. Terlihat adanya suasana anti partai-partai dalam sikap kelompok tersebut. Sedangkan kelompok lain, lebih filosofis, melihat Pancasila sebagai  dasar moral dan etika bangsa. Jadi, bukan hanya dalam aspek politik kekuasaan melainkan sebagai moral bangsa, yang berarti lebih kepada budaya. Sepulang ke Indonesia, Chairul Saleh masuk dalam kabinet Soekarno sebagai Menteri urusan Veteran.

Berlanjut ke Bagian 3

Historia, Politik

Kisah Pasang Surut Pancasila Dalam Perjalanan Sejarah (1)

3 Comments

Prof Dr Midian Sirait*

SEBAGAI seorang Presiden, ada masa di mana Soekarno mempunyai hubungan yang sangat erat dengan para mahasiswa. Setiap kali ada dies natalis, dan Soekarno diundang oleh para mahasiswa, hampir dipastikan ia akan menghadirinya. Ia juga cenderung tak menampik bila dilibatkan langsung dalam acara-acara yang unik sekalipun. Suatu ketika pada sebuah acara, para mahasiswa melibatkan Sang Presiden dalam semacam ujian dengan tanya jawab yang santai. “Baik”, kata Soekarno, “silahkan mulai bertanya”. Seorang mahasiswa tampil ke depan lalu bertanya kepada Soekarno, “Pak Presiden, sebutkanlah air terjun yang paling kuat di dunia”. Soekarno berpikir sejenak, dan menjawab, “Niagara Falls, di Kanada”. “Bukan, pak”. “Kalau begitu, mungkin air terjun di Danau Victoria, Afrika”, ujar Presiden Soekarno lagi. Dan sekali lagi, dijawab, bukan. “Pak Presiden menyerah?”. Soekarno menjawab, “Ya, saya menyerah. Air terjun apa itu?”. Lalu sang mahasiswa memberi jawabannya, “Air ‘terjun’ itu, adalah air mata perempuan…. Terutama air mata seorang isteri. Tak ada yang lebih kuat dari itu”. Soekarno tertawa, “Aaah, sekali ini saya kalah”.

Akan tetapi bertahun-tahun kemudian, tatkala ia telah menjadi Presiden yang makin berkuasa, ia sudah lebih senang berbicara satu arah dengan siapa pun, termasuk dengan para mahasiswa. Ia pun lebih ‘selektif’ dan dekat hanya dengan kalangan mahasiswa tertentu, terutama yang lebih kiri, atau yang lebih mau membenarkan gagasan-gagasan dan tindakan-tindakannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan mahasiswa yang dianggapnya kanan. Tak jarang ia melancarkan kritik. Bahkan, setelah peristiwa akhir September di tahun 1965, hubungannya dengan para mahasiswa ‘memburuk’, mengalami masa surut yang cukup luar biasa, sehingga dapat diibaratkan bahwa garis pantai pada masa surut itu sudah amat jauh ke tengah ke tempat biasanya air laut berada. Mahasiswa kiri, dalam pada itu, telah porak poranda sebagai hasil dari peristiwa politik yang terjadi. Berkali-kali Soekarno menunjukkan keberangannya kepada para mahasiswa yang dituduhnya, tidak memahami revolusi, karena terperangkap oleh jalan pikiran barat – kaum neo kolonialisme dan neo imperialisme – dan berani menentangnya melalui aksi-aksi di tahun 1966. Tercatat dalam sejarah bahwa para mahasiswa ini bukan sekedar menentangnya, tetapi bahkan mengambil peran di barisan depan dalam proses menjatuhkannya di tahun 1967.

Dengan Pancasila, Soekarno pun mengalami serangkaian masa pasang surut. Ia menjadi salah satu penyampai pidato mengenai gagasan dasar negara dan memperkenalkan penamaan Pancasila. Walaupun, bukan urutan gagasannya yang sepenuhnya menjadi ide dasar landasan negara baru Indonesia yang tertuang dalam bagian pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Tatkala ia berada dalam masa-masa puncak kekuasaannya setelah Dekrit 5 Juli 1959 hingga 1965, ia melakukan banyak hal terkait Pancasila, yang menimbulkan tanda tanya dan belakangan mendapat kecaman untuk apa yang dilakukannya itu. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Pancasila adalah gabungan lima ideologi. Lalu Bung Karno memeras-meras Pancasila menjadi Tri Sila, yakni Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan Ketuhanan yang maha esa. Lalu Tri Sila itu diperasnya lagi menjadi Eka Sila dan menyebutnya sebagai Marhaenisme atau gotong royong, yang menurutnya tak lain adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Perumusan-perumusan baru yang dilakukan Soekarno sangat menguntungkan PKI dalam kancah politik pertarungan pada masa Nasakom itu.

Mencari dan menemukan satu konsep sebagai bangsa dalam satu negara

Proses menuju lahirnya Pancasila itu sendiri tak terlepas dari sejarah perjalanan pencarian paham kebangsaan Indonesia, yang sudah dimulai sejak tahun 1908 yang diawali dengan kelahiran Boedi Oetomo. Dalam kurun waktu sejak 1908 itu, memang sudah terdapat sejumlah kaum muda intelektual ataupun calon-calon intelektual yang terdiri dari para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, telah bergumul dengan pemikiran-pemikiran bagaimana melepaskan diri dari kekangan kaum penjajah. Tahun 1928, lahir Sumpah Pemuda, yang sebenarnya lebih tepat untuk kita anggap sebagai Sumpah Bangsa. Karena, melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928 itu, disampaikan gagasan sebagai satu bangsa dalam satu tanah air dan berbahasa satu. Sejak 1928 hingga 17 Agustus 1945 terlihat dengan jelas munculnya pemikiran-pemikiran untuk memperkuat sumpah bangsa itu, antara lain bila tiba waktunya, bagaimana penduduk kepulauan ini bisa menjadi satu bangsa yang kokoh dan bersatu dalam satu negara. Kita juga membaca, bahwa Tan Malaka sudah mempelopori suatu perjuangan untuk membentuk satu republik yang bernama Republik Indonesia. Jadi jauh sebelum tahun 1945 sudah ada gerakan untuk membentuk negara. Gerakan itu diikuti banyak kaum intelektual yang umumnya adalah kaum muda dan mahasiswa.

Pancasila yang kita kenal sekarang secara formal ada terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, walau tak disebutkan dengan penamaan Pancasila. Sebenarnya secara historis, bagian pembukaan Undang-undang Dasar itu dipersiapkan sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia. Namun ketika tiba saatnya, pada 17 Agustus 1945, karena waktu yang terbatas oleh situasi saat itu, suatu pembacaan deklarasi yang panjang dianggap tidak tepat. Lalu, dalam waktu yang singkat disiapkan teks proklamasi yang aslinya adalah tulisan tangan Soekarno sebelum kemudian diketik oleh Sajoeti Melik. Semula proklamasi juga akan ditandatangani oleh beberapa tokoh, tapi pada keputusan akhir karena tidak terdapatnya satu titik temu mengenai siapa-siapa saja yang tepat menjadi representasi Indonesia, disepakati dua nama sebagai proklamator, yakni Soekarno dan Hatta.

Rumusan bagian pembukaan Undang-undang Dasar 1945 itu, dilakukan oleh sembilan tokoh yang disebut sebagai Panitia Sembilan, yang di antaranya adalah Mr Soepomo seorang ahli hukum adat. Hasil rumusan mereka semula disebut sebagai Piagam Jakarta, yang pada alinea terakhir setelah kata Ketuhanan ada tambahan 7 kata yakni “dengan kewajiban menjalankan  syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.  Pengusul dari 7 kata itu adalah wakil golongan Islam, dalam pengertian bahwa kewajiban itu hanya berlaku bagi pemeluk-pemeluk agama Islam, tidak mewajibkan yang lain di luar itu. Namun secara teoritis ketatanegaraan, bila negara mewajibkan sesuatu hanya untuk sebagian warganegaranya, maka hal itu berarti sudah diskriminatif. Negara tak boleh melakukan pengecualian, tetapi harus mengatur semua warga negara secara keseluruhan.

Muncul penolakan dari kelompok Indonesia Timur yang dipimpin oleh Latuharhary. Kelompok ini datang menemui Mohammad Hatta, pada tanggal 18 Agustus 1945 pagi hari. Mohammad Hatta menampung usulan untuk mencoret 7 kata itu, tapi tidak mengambil keputusan sendiri. Ia menanyakan lebih dulu kepada KH Wahid Hasjim, seorang ulama yang menjadi anggota Panitia Sembilan. Menteri agama pertama Republik Indonesia ini, yang adalah ayah KH Abdurrahman Wahid, mengatakan tak apa bila dicoret. Dan dicoretlah 7 kata itu. Cendekiawan Islam, Haji Agoes Salim, juga bisa memahami pencoretan itu. Sebenarnya di Panitia Sembilan, ada Mr Maramis yang juga hadir tatkala Piagam Jakarta itu dirumuskan. Di kemudian hari, ketika ditanya, mengapa Mr Maramis menyetujui 7 kata itu, beliau menjawab, dirinya sedang mengantuk tatkala hal itu dibahas. Atau mungkin Mr Maramis yang bukan Muslim sebenarnya merasa ‘sungkan’ untuk menolak saat itu ? Namun terlepas dari itu, kita bisa melihat betapa para pendiri bangsa kita itu berkemampuan mengatasi itu semua dengan baik, terhindar dari sikap bersikeras, karena rasional dan betul-betul menghayati filosofi negara. Mereka semua berpendidikan barat, tetapi tetap taat kepada ajaran agama masing-masing, secara rasional. Jadi tatkala mereka melihat secara filosofis bahwa bila sesuatu memiliki akibat-akibat tertentu bagi warganegara, dan menimbulkan suatu situasi diskriminatif, mereka bisa menentukan sikap secara tepat, merekalah para negarawan.

Berikutnya, bila negara mewajibkan sesuatu kepada warganegara, tentu harus ada pengawasan atasnya. Dan kalau ada pengawasan, semestinya ada sanksi atau konsekuensi hukum. Dalam hal kewajiban beribadah, bagaimana itu bisa dilakukan ? Kalau dilakukan, berarti negara harus mencampuri pelaksanaan syariat suatu agama, melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Tuhan mewajibkan sesuatu kepada umat beragama, sanksinya ada di hari akhir di akhirat. Kalau ada pengawasan dan sanksi hukum untuk suatu syariat, manusia Indonesia bisa tergelincir kepada sikap hipokrit, menipu diri. Akan muncul kecenderungan untuk menjalankan syariat agama hanya di depan para penegak hukum, berpura-pura agar terhindar dari hukuman dunia yang mengambilalih apa yang sebenarnya merupakan hak dan kuasa Tuhan. Pilihan yang lebih baik, adalah menghindari hal itu diatur oleh negara. Pak Harto dalam buku tentang pikiran-pikirannya mengenai Pancasila, menyebutkan bahwa Ketuhanan yang maha esa adalah nilai dasar yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dan hal itu tidak memerlukan pengakuan negara. Negara pun tidak perlu memaksakannya. Saya pikir, Soeharto telah memahami dengan baik permasalahan. Pada waktu merumuskan P-4 di MPR, cuplikan pandangan itu kita masukkan. Selain bahwa pandangan itu dianggap tepat, juga ada pertimbangan agar P-4 itu mudah diterima oleh kalangan kekuasaan yang belum tentu semuanya memahami persoalan secara filosofis. Dan hendaknya bisa menularkan pikiran dan sikap itu ke masyarakat.

Andaikata pelaksanaan syariat itu diatur oleh masyarakat sendiri, itu merupakan hak masyarakat sendiri, dan yang paling penting dalam kaitan itu tak ada yang dipaksa. Pada saat Presiden Soekarno menyampaikan Dekrit 5 Juli 1959, untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945, permasalahan menyangkut Piagam Jakarta itu juga tampil kembali. Setiap ada perumusan pembukaan Undang-undang Dasar 1945, persoalan itu pasti muncul kembali, yang terutama dilakukan oleh para pemimpin generasi baru yang agaknya belum memiliki pemahaman filosofis seperti yang dipahami Wahid Hasjim atau Haji Agoes Salim. Mungkin masih akan terus  terjadi begitu untuk beberapa lama. Ketika persoalan itu muncul saat dekrit di tahun 1959, suatu solusi diberikan oleh Mohammad Yamin dan Roeslan Abdoelgani, yaitu dengan menambahkan kalimat dalam dekrit bahwa langkah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu dijiwai oleh Piagam Jakarta. Dengan rumusan itu, dekrit disetujui oleh kelompok politik Islam. Mohammad Yamin memang dikenal sebagai seorang politisi dengan ‘kepiawaian’ tertentu dalam modifikasi.

Berlanjut ke Bagian 2

Historia, Politik

PKI Sejak 23 Mei 1920: Dari Konflik ke Konflik (4)

Leave a comment

“Seharusnya kita semua –terutama generasi baru, angkatan muda bangsa-negara ini, termasuk yang berada di lingkungan Angkatan Bersenjata– menghilangkan dendam sejarah, dan salah satu yang mungkin menjadi cara–jalannya ialah memaafkan tanpa melupakan!”.

SETELAH mengeluarkan ide dasarnya berupa Konsepsi Presiden itu, maka Presiden Soekarno melangkah lebih jauh, yaitu dengan merumuskan sebuah sistem demokrasi alternatif yang kemudian disebut dengan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi alternatifnya itu dimaksudkan untuk menggantikan sistem Demokrasi Liberal yang dianut dan dijalankan selama 8 tahun, yang memang sangat tidak disukai Presiden Soekarno. Sistem ini sudah tidak disukainya sejak masih duduk sebagai pemimpin PNI dan Partindo. Demikianlah, walaupun mendapat kritikan tajam, bahkan juga dengan adanya sejumlah sikap penentangan terhadap Konsepsi Presiden dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno tetap melangkah untuk mewujudkan ide dan konsep yang dikemukakannya. Terlebih lagi waktu itu rumusan Demokrasi Terpimpinnya telah diterima oleh Sidang Kabinet Karya. Persoalan penggantian UUD Negara 1950 yang tentu saja tidak sesuai dengan nafas Demokrasi Terpimpin itu, memang tampak akan menjadi kendala. Demikian pula dengan ketidakberhasilan Dewan Konstituante menciptakan UUD negara yang baru. Namun, Presiden Soekarno dapat mengatasi kendala itu dengan dilatari oleh adanya dukungan yang sangat kuat dari sejumlah kekuatan politik, antara lain TNI-Angkatan Darat dan PKI.

Singkat kata, setelah mendapatkan dukungan kuat dari pelbagai pihak selain TNI-Angkatan Darat dan PKI, maka Presiden Soekarno mengambil jalan inkonstitusional untuk memberlakukan kembali UUD negara yang dirumuskan pada 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia. Dengan itu, sistem Demokrasi Terpimpin pun dapat dijalankan dengan berpegang pada UUD negara, yaitu UUD negara 1945 (UUD ’45). Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, maka berkuasalah Presiden Soekarno sebagai Presiden konstitusional yang tidak hanya sebagai Kepala Negara melainkan juga sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri, PM) negara. Dengan demikian, berarti juga jalan ”mulus” terbuka bagi PKI untuk memasuki lembaga pemerintah, yaitu memasuki bidang pemerintahan eksekutif. Selama pemerintahan dengan sistem Demokrasi Terpimpin dengan UUD ’45, digambarkan adanya tiga kekuatan utama yang menguasai arena pemerintahan negara, yaitu TNI-Angkatan Darat yang ”bersaing” dengan PKI dan di antara kedua kekuatan itu bertegaklah Soekarno sebagai kekuatan utama yang berusaha mengatasi kedua kekuatan yang saling bertentangan itu.

Selama periode 1959-1965 –yang juga digambarkan dengan slogan revolusi belum selesai– tampak situasi belum juga menjadi lebih baik bagi berlangsungnya sebuah pemerintahan yang dapat melaksanakan tugas kepemerintahannya sebagaimana yang digambarkan Presiden Soekarno dengan slogan revolusi belum selesai tersebut; Dan untuk menyelesaikannya, Soekarno disebut juga sebagai Presiden/Pemimpin Besar Revolusi! Tetapi, dalam periode itu tampil sejumlah krisis, tidak hanya krisis politik, melainkan juga krisis ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di tengah-tengah slogan untuk menyelesaikan revolusi, pertentangan di antara kekuatan-kekuatan politik makin berkembang secara nyata. PKI tidak hanya bertentangan dengan TNI-Angkatan Darat, melainkan juga dengan kekuatan-kekuatan agamis seperti Islam dan Katolik, bahkan terjadi pertentangan antara PNI dan PKI, dan juga dengan kekuatan Marxis, antara PKI dengan Partai Murba. Pertentangan-pertentangan itu, dalam periode 1960-1964, melahirkan tindakan-tindakan fisik yang bahkan tidak jarang melahirkan tindakan kekerasan yang ”saling membunuh”.

Sejalan dengan itu, salah satu cara yang tampak akan digunakan untuk mendapatkan kesempatan politik ialah pelaksanaan land reform. Langkah untuk pelaksanaan land reform itu, digunakan oleh PKI untuk ”memaksakan” kehendaknya. Cerita tentang adanya tindakan pendukung pelaksanaan land reform itu dengan jalan kekerasan, terdengar dari pelbagai daerah, seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali dan Tana Toraja, misalnya, sampai sekarang masih hidup seorang anak yang ketika menyebut nama ayahnya, ia tidak menyebut nama yang biasa digunakan ketika ayahnya masih hidup, melainkan menggantikannya dengan: dia yang dicincang. Sebutan itu digunakan setelah ayahnya meninggal dicincang oleh rombongan orang BTI/PKI yang hendak merebut tanah warisan milik keluarganya. Itu hanya salah satu cerita tentang pertentangan yang melahirkan gambaran kekejaman pada ketika itu.

Di tengah-tengah makin meningkatnya situasi krisis dengan slogan revolusi, untuk menghadapi ’lawan’nya PKI menggunakan istilah ofensif revolusioner dan atau jor-joran manipolis. Penggunaan slogan-slogan itu tampaknya dimaksudkan untuk identitas kekuatan diri sebagai bagian dari kekuatan utama pendukung pemimpin besar revolusi dalam rangka menyelesaikan revolusi yang belum selesai itu. Tetapi di tengah-tengah situasi yang menampakkan kekuasaan otoriter dari presiden, maka terjadi suatu pembalikan situasi, yaitu melalui tindakan Letnan Kolonel Untung –salah seorang komandan pasukan di Resimen Cakrabirawa– yang mengumumkan apa yang disebut sebagai Dewan Revolusi dengan sejumlah nama pemimpin bangsa ketika itu sebagai anggota. Tetapi posisi dan nama Presiden Soekarno dalam Dewan Revolusi itu tidak disebutkan!

Dewan Revolusi menyatakan bahwa gerakan yang dicanangkannya itu bernama: Gerakan 30 September (G30S). G30S itu tentu saja telah merancang pelbagai hal yang akan menopang pencapaian tujuan mereka. Namun, para pemimpin G30S yang dikomandani oleh Letnan Kolonel Untung ternyata tidak memperhitungkan secara cermat kekuatannya, sehingga hanya dalam waktu yang sangat singkat, kekuatan gerakan Dewan Revolusi G30S itu dapat dilumpuhkan. Mayor Jenderal Soeharto tampaknya tidak diperhitungkan sebagai perwira tinggi yang membahayakan gerakan mereka, walaupun menduduki jabatan strategis sebagai Panglima Kostrad – tetapi memang Kostrad waktu itu tidak dapat disamakan dengan posisi dan kekuatan Kostrad sekarang. Dan salah ’menghitung’ posisi Mayor Jenderal Soeharto itulah tampaknya yang merupakan salah satu faktor utama dari kegagalan rencana G30S itu.

Setelah kekuatan anti PKI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto berhasil menguasai keadaan setelah pengumuman Dewan Revolusi yang mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang digagalkan, sejak tanggal 2 Oktober 1965, maka diketahui bahwa yang berada di belakang G30S itu ialah Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Dipa Nusantara (DN) Aidit. Dengan adanya ”bukti-bukti” yang ditemukan oleh kekuatan anti PKI itu, maka G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dengan Dewan Revolusinya, dan dianggap telah melakukan kudeta itu, akhirnya dikaitkan –dalam arti sebagai dalang dan pelaku gerakan kudeta– dengan PKI; Dan karena itu, selama pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, 1966-1998, maka penulisan G30S selalu dikaitkan dengan PKI, yaitu G30S/PKI. Dengan adanya bukti-bukti itu –tentu saja bukti-bukti yang dimaksud itu menurut pendapat para pendukung Jenderal Soeharto dan kelompok Anti Komunis PKI, yang kemudian menyebut dirinya dengan: Orde Baru (Orba)– maka para pendukung Jenderal Soeharo dan Orde Baru yang telah menguasai pemerintahan negara melakukan pembersihan terhadap PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya.

Para pendukung PKI itu –karena dianggap sebagai dalang dan terkait dengan G30S– dianggap sebagai pemberontak, bahkan sebagai ”pengkhianat” terhadap pemerintah yang sah dan negara Republik Indonesia. Dengan adanya anggapan yang demikian itu, hak-hak kewarganegaraan mereka sebagai warga negara Republik Indonesia, dibatasi, bahkan dihilangkan. Mereka yang dianggap terlibat dalam G30S/PKI itu, dikategorikan dalam tiga kategori, yatiu golongan A, B dan C, yang masing-masing mempunyai tingkat sanksi yang berbeda-beda karena tingkat keterlibatannya di dalam kepengurusan PKI dan organisasi massanya dan G30S. Golongan A dan B dianggap terlibat langsung dalam kepengurusan PKI dan juga diduga terlibat pula di dalam kegiatan-kegiatan G30S/PKI itu. Mereka itu biasanya mendapat hukuman di penjara dalam waktu yang sangat panjang, sampai seumur hidup dan atau dihukum mati. Sebagian dari mereka dipindahkan ke tempat tahanan yang lebih terpencil, yaitu ke Pulau Buru. Sedang golongan C jauh lebih ringan dan biasanya bisa dibebaskan, tetapi dengan persyaratan tertentu, antara lain dengan melapor ke kantor Kodim (Komando Distrik Militer) atau kantor polisi yang telah ditentukan.

Dalam perkembangan selama kekuasaan pemerintahan Orde Baru, diciptakan pelbagai undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang membatasi hak-hak kewarganegaraan dari pengurus atau anggota PKI dan atau organisasi atau orang-orang yang dianggap terkait dengan PKI dan G30S, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibat dari adanya peraturan-peraturan  itu, yang selalu dan harus mengacu kepada  Tap MPRS No XXV/1966 maka semua lembaga negara dari semua tingkatan, demikian pula pada semua lembaga pendidikan, misalnya lembaga-lembaga pendidikan instansional, seperti AKABRI dan yang lainnya di lingkungan Angkatan Bersenjata –Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian– harus melewati seleksi yang sangat ketat, sehingga lembaga-lembaga itu tidak ”tersusupi” oleh orang-orang PKI dan G30S. Tetapi yang sangat menyulitkan ialah setelah G30S/PKI itu melewati jarak waktu puluhan tahun, maka anak-anak keturunan mereka pun tetap kehilangan hak kewarganegaraannya karena sangkaan terhadap orang-orang tuanya sebagai pengurus atau anggota PKI atau G30S. Keadaan yang demikian ini berlangsung terus, selama kurang lebih 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal dan Presiden Soeharto.

Persoalan Sejarah, Memaafkan Tanpa Melupakan

Terlepas dari setuju atau tidaknya kita terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Jenderal, Presiden Soeharto, maka persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa-negara kita, ialah persoalan sejarah. Yang saya maksudkan ialah bahwa dengan G30S/ PKI pada tahun 1965 itu, maka bangsa-negara kita telah membelah dirinya dengan dilatari oleh ”dendam” sejarah. Anak-anak PKI/G30S itu yang lahir pada tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an adalah tetap merupakan warga negara Republik Indonesia, dengan hak kewarganegaraannya yang sama dengan yang lainnya, anak-anak warga negara yang dahulu anti PKI dan G30S itu.

Sejalan dengan itu, bagaimanapun juga terjadinya keterbelahan akibat dari G30 S/PKI itu, seharusnya tidak berlanjut ke hari-hari depan, dalam kehidupan bersama kita sebagai bangsa dan di dalam negara Republik Indonesia. Karena itu, seharusnya kita semua –terutama generasi baru, angkatan muda bangsa-negara ini, termasuk yang berada di lingkungan Angkatan Bersenjata– menghilangkan dendam sejarah, dan salah satu yang mungkin menjadi cara–jalannya ialah memaafkan tanpa melupakan! Karena apa yang pernah kita lakukan sejak puluhan tahun yang lalu itu, adalah sejarah yang seharusnya dipahami sebagai milik bersama, dan seharusnya dapat menjadi landasan yang akan saling memperkuat kita semua –dalam arti sebagai warga negara– menopang kelangsungan hidup berbangsa-negara, di tengah-tengah bangsa-negara lainnya di muka bumi ini.

*Anhar Gonggong. Aktif dalam pergerakan mahasiswa sejak masa kuliah di UGM. Sejarawan dan budayawan yang bergelar doktor ilmu sejarah ini, pernah menjabat sebagai Deputi Menteri bidang Sejarah dan Purbakala di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sekarang mengajar Sejarah Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Atmajaya Jakarta, mengajar Agama dan Nasionalisme di Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Historia, Politik

PKI Sejak 23 Mei 1962: Dari Konflik ke Konflik (3)

Leave a comment

“Ketika pemerintah belum dapat mengatasi masalah-masalah keamanan yang terus berlangsung di pelbagai daerah, kembali pemerintah harus menghadapi pelbagai permasalahan. Salah satu yang sangat rumit ialah pergolakan yang terjadi di beberapa daerah, seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Di daerah-daerah ini berkembang sikap yang menentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat”.

DALAM periode 1953-1955, menjelang Pemilihan Umum I di alam kemerdekaan, banyak peristiwa yang terjadi yang melahirkan krisis di dalam negeri karena adanya konflik ideologi. Yang dimaksudkan ialah adanya ”pemberontakan” yang dilakukan oleh gerakan DI/TII yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini dapat memperluas wilayah pengaruhnya sampai ke Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Di tengah-tengah masih berlangsungnya krisis karena pelbagai peristiwa itu, pemerintah tetap merencanakan melaksanakan Pemilu I di Republik Indonesia. Rencana itu dengan sendirinya melahirkan kegiatan-kegiatan politik yang berkaitan dengan Pemilu I tersebut.

Sejak 1953, persoalan ideologi negara dan Indonesia sebagai negara apa dalam artian ideologi, menjadi pembicaraan. Tidak kurang dari seorang Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan yang memancing perdebatan dan ”keributan politik” ketika itu.  Dalam salah satu kunjungannya ke Kalimantan (Tengah) pada 1953, ia memberikan pernyataan bahwa Indonesia ”seharusnya” adalah negara nasional. Pernyataan  Presiden Soekarno ini melahirkan reaksi yang tidak saja ”ramai” bahkan juga tampak ”amat keras”. Ada pernyataan yang menyebutkan –terutama para pemimpin partai politik Islam– bahwa pernyataan Presiden Soekarno itu telah melanggar Undang-undang negara, karena sebagai kepala negara ia tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang memihak. Oleh sejumlah pemimpin partai politik Islam, pernyataan Presiden Soekarno itu dianggap sebagai pemihakan dalam arti dengan menggunakan istilah negara nasional, Presiden seakan-akan memihak pada kekuatan golongan yang menganut paham kebangsaan-sekuler.  Pernyataan Presiden Soekarno di Kalimantan itu telah memicu perdebatan yang lama dan terbuka melalui media massa.

Di tengah-tengah ”keributan politik” karena perbedaan interpretasi terhadap isi pidato Presiden itu, PKI tampaknya menggunakan kesempatan itu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya untuk menghadapi Pemilu 1955. Di bawah pimpinan DN Aidit, kader generasi baru PKI itu, ternyata PKI dapat mempertahankan keberadaannya di tengah-tengah konflik yang terjadi di negara kita. Langkah-langkah konsolidasi yang dilakukan –dengan hasil Pemilu sebagai tolok ukurnya– tampak berhasil. Hal itu dapat dibuktikan dengan perolehan suara cukup, bahkan mungkin dapat dikatakan ”sangat” meyakinkan jika dibandingkan dengan partai-partai lain yang sebelum Pemilu memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dari PKI di dalam parlemen (sementara) seperti PSI, PSII, dan lain-lain. Juga tokoh partai seperti Sutan Syahrir yang mantan Perdana Menteri sangat populer ketika itu. Namun yang terjadi PKI mendapat suara dari rakyat Indonesia jauh lebih banyak. Dari hasil Pemilu 1955 itu, PKI mendapatkan kursi dalam parlemen sebanyak 35 buah, jauh di atas perolehan kursi PSI dan PSII, tetapi di bawah PNI, Masyumi dan NU. ”Kemenangan” atau lebih tepat perolehan suara yang cukup meyakinkan itu tentu saja seharusnya memberi posisi yang lebih kuat kepada PKI sebagai partai politik, khususnya yang berideologi kiri.

Apa yang ditampakkan dari hasil Pemilu I itu juga mempunyai permasalahan dalam kelangsungan politik pengaturan pemerintahan dan bangsa-negara Indonesia yang merdeka. Sebagaimana kita ketahui, Pemilu yang diadakan pada 1955 itu, diharapkan akan melahirkan stabilitas politik, setidaknya stabilitas kabinet yang menjalankan pemerintahan negara, karena ternyata sejak kita merdeka pada 1945 sampai dengan sebelum Pemilu 1955 itu, lebih kurang 10 tahun kemerdekaan, pemerintahan negara tidak pernah dapat menjalankan pemerintahan secara lebih lama dan stabil. Hal itu dikarenakan kenyataan bahwa setiap saat, kabinet yang berkoalisi dapat dijatuhkan, karena keretakan di antara partai-partai yang berkoalisi membentuk kabinet itu. Dengan diadakannya Pemilu I itu, diharapkan terwujudlah sebuah kabinet yang mampu memimpin dan menjalankan pemerintahan secara baik dalam jangka waktu yang pantas, misalnya selama 4-5 tahun. Namun, yang terjadi tidaklah demikian. Situasi keberadaan kabinet yang memerintah sebelum dan sesudah pemilu sama saja, yaitu tidak ada kabinet yang dapat memerintah dalam waktu yang cukup, sebagaimana seharusnya.

Setelah Pemilu yang menempatkan PKI sebagai partai urutan 4 dalam perolehan suara rakyat, ketika pembentukan kabinet akan dilakukan dengan menunjuk salah satu pemimpin partai tertentu dengan memperhatikan keseimbangan kekuatan jumlah anggota yang terdapat dalam parlemen, PKI selalu ’disisihkan’. Dalam kaitan dengan jumlah perolehan suaranya, posisi PKI tentunya ”patut diperhatikan”. Namun ternyata PKI tidak pernah mendapat perhatian untuk turut duduk dalam pemerintahan. Dalam jangka waktu 1955-1958, tidak pernah Presiden menunjuk PKI untuk menjadi formatur kabinet. Demikian pula dalam pembentukan kabinet koalisi partai-partai, tidak pernah ada formatur kabinet yang mengajak partai Marxis-Komunis itu untuk menjadi anggota koalisinya.

Tampaknya kenyataan ini diperhatikan oleh Presiden Soekarno. Hal ini diungkapkan oleh formatur Kabinet Ali II yaitu PM Ali Sastroamijoyo ketika akan menyampaikan susunan kabinetnya kepada Presiden. Setelah Presiden Soekarno membaca susunan kabinet yang dibentuknya sebagai formatur dari PNI yang diharapkan akan disetujui dan dilantik, ternyata Presiden memberi reaksi dalam kaitannya dengan PKI. Tentang ini Ali Sastroamijoyo mengungkapkan bahwa setelah datang ke Istana Merdeka dan menyerahkan susunan kabinet, Presiden Soekarno menyatakan kepada formatur kabinet bahwa ia tidak adil kepada PKI karena ia tidak menempatkan orang PKI dalam kabinetnya. Terhadap reaksi Presiden terkait dengan tidak diajaknya orang PKI dalam kabinet koalisi yang dibentuknya, Ali Sastroamijoyo mengatakan: ”Sulit untuk mengajak PKI ke dalam kabinetnya. Penolakan itu tidak hanya oleh partai-partai Islam, melainkan juga oleh PNI, partainya sebagai formatur kabinet”. Dengan reaksi Presiden itu, maka kabinet susunan formatur Ali Sastroamijoyo ditunda pelantikannya pada hari itu.

Tampaknya Presiden Soekarno mengadakan pendekatan terhadap partai-partai yang menolak PKI agar bersedia menerima PKI dalam kabinet yang dibentuk oleh Ali Sastroamijoyo dari PNI itu. Namun, usaha presiden itu gagal, dan susunan kabinet yang disusun oleh Ali Sastroamijoyo itulah yang dilantik seminggu kemudian. Adanya sikap ”penolakan terhadap PKI” untuk memasuki pemerintahan memang dapat saja terjadi dalam bentuk kabinet yang bersifat koalisi yang memperhitungkan keseimbangan kekuatan partai-partai di dalam parlemen. Artinya, kalau PNI atau Masyumi membentuk kabinet dan mengajak partai-partai lain tetapi tidak mengajak PKI, toh kabinet tanpa PKI itu dapat tetap terbentuk dan bekerja karena jumlah suara dalam parlemen adalah cukup untuk mempertahankan bertegaknya kabinet koalisi tersebut. Dengan keadaan seperti itu, maka sejak 1950, baik sebelum maupun sesudah Pemilu 1955, PKI selalu berada di luar pemerintahan, sebagai partai oposisi.

Dalam periode 1955-1958, terjadi pelbagai peristiwa yang pada saatnya melatari peristiwa-peristiwa selanjutnya di tahun-tahun kemudian. Ketika pemerintah belum dapat mengatasi masalah-masalah keamanan yang terus berlangsung di pelbagai daerah, kembali pemerintah harus menghadapi pelbagai permasalahan. Salah satu yang sangat rumit ialah pergolakan yang terjadi di beberapa daerah, seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Di daerah-daerah ini berkembang sikap yang menentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat. Terbentuk sejumlah institusi dengan nama dewan, misalnya, Dewan Permesta, Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Lambung Mangkurat, dan lain-lain. Terjadinya pergolakan di daerah-daerah itu, tidak hanya dilatari oleh lemahnya kabinet yang gonta-ganti, melainkan juga karena adanya konflik internal di antara perwira-perwira Angkatan Perang, khususnya di lingkungan Angkatan Darat. Suatu pergolakan yang nantinya berkembang menjadi gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang kemudian bergabung bersama Permesta di Sulawesi (Utara). Gerakan ini dikenal sebagai PRRI/Permesta. Demikianlah keadaan negara pada saat itu, dan semua ini melatarbelakangi langkah-langkah yang diambil Presiden Soekarno untuk mencari alternatif yang kiranya dapat mengakhiri kemelut pertentangan yang justru menyebabkan ”kemandegan” pemerintah negara.

Untuk alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi negara, maka Presiden mengumumkan rumusan idenya, yang dikenal dengan Konsepsi Presiden pada 1957. Sejak pengunduran diri Bung Hatta dari kursi Wakil Presiden pada November 1956, tampak ruang gerak Presiden Soekarno makin luas untuk mengembangkan sekaligus merealisasikan ide-idenya itu. Namun, Konsepsi Presiden itu tidaklah sepenuhnya mendapatkan dukungan dan persetujuan dari pelbagai kekuatan politik. Konsepsi itu memiliki dua hal utama yaitu (anjuran) membentuk sebuah dewan nasional yang keanggotaannya dapat menghimpun kekuatan-kekuatan politik tanpa mempersoalkan latar belakang politiknya. Dalam kaitan itu, berarti orang-orang PKI juga akan masuk menjadi anggota dewan nasional. Yang kedua, membentuk kabinet Gotong Royong yang berarti semua kekuatan politik yang penting dan mempunyai kekuatan ril dalam masyarakat, dapat ditunjuk menjadi pembantu Presiden, menjadi Menteri. Tentu saja PKI pun dapat menjadi anggota kabinet yang memerintah.

Berlanjut ke Bagian 4