Reformasi, Gagal Mengembalikan Keutamaan Politik

DALAM pemahaman klasik, politik dimaknai sebagai keutamaan dalam kehidupan manusia. Saat para pendiri bangsa mengupayakan dan memperjuangkan Indonesia merdeka, mereka masih meletakkan posisi politik itu dalam keutamaan. Politik dijalankan sebagai kegiatan mulia, untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat reformasi digulirkan dua puluh tahun silam, setelah Peristiwa Mei 1998, terbit harapan bahwa makna keutamaan politik akan kembali melajur dalam kehidupan bangsa ini selanjutnya.

            Tetapi kenyataan menunjukkan lain. Tetap saja makin banyak manusia Indonesia lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bersama secara keseluruhan. Politik makin terdegradasi dari kemuliaannya. Oleh berbagai praktek kotor dalam kegiatan politik, kepercayaan terhadap institusi-institusi politik –maupun demokrasi sebagai pilihan the bad among the worst di antara sistem kehidupan yang ada– makin hari makin merosot. Ke depan, terlihat nyata betapa terminologi politik, dengan laju degradasi yang kian cepat telah dan akan terus tertampilkan dengan konotasi terburuk sebagai satu kejahatan mengejar kekuasaan. Sementara kekuasaan itu sendiri untuk sebagian besar di sana sini makin tertampilkan sebagai praktek kejahatan dalam bernegara. Tanpa kita tahu lagi siapa yang harus bertanggungjawab. Continue reading

Advertisements

Peristiwa Mei 1998: Mencari Kebenaran yang Masih Tersembunyi

KEBENARAN tentang apa yang sesungguhnya terjadi di seputar Peristiwa Mei 1998, hingga kini belum berhasil diungkapkan dengan tuntas. Padahal waktu telah berjalan tak kurang dari 17 tahun lamanya. Tanpa kebenaran, dengan sendirinya mustahil bisa ada tindakan dan penyelesaian yang adil terhadap peristiwa tersebut. Jangankan penyelesaian, bahkan formula pikiran yang adil dan penilaian objektif tentang peristiwa itu sekalipun sulit untuk ditegakkan. Maka, seperti misalnya yang telah kita saksikan bersama dalam kancah Pemilihan Presiden 2014 yang lalu, Peristiwa Mei 1998 itu sempat dijadikan sebagai bahan tuduh menuduh di antara sejumlah jenderal incumbent di tahun terjadinya peristiwa tersebut. Katakanlah, seperti yang terjadi antara Jenderal Purnawirawan Wiranto dan kawan-kawan jenderalnya dengan Letnan Jenderal Punawirawan Prabowo Subianto sebagai fokus sasaran utama. Tak lain karena ia ini sedang tampil sebagai salah satu calon Presiden, sementara para jenderal lainnya ada di kubu seberang, mendukung calon presiden satunya lagi, Joko Widodo.

MARZUKI DARUSMAN. "Dan publik sulit untuk menilai mana yang benar di antara simpang siur tuduhan, karena memang nyaris tak ada samasekali hasil pencarian fakta dan kebenaran yang secara bulat bisa dipegang sebagai referensi. Temuan awal dan rekomendasi Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) di tahun 1998 yang dipimpin Marzuki Darusman SH, tak ditindaklanjuti penguasa pasca lengsernya Presiden Soeharto." (photo Reuters)

MARZUKI DARUSMAN. “Dan publik sulit untuk menilai mana yang benar di antara simpang siur tuduhan, karena memang nyaris tak ada samasekali hasil pencarian fakta dan kebenaran yang secara bulat bisa dipegang sebagai referensi. Temuan awal dan rekomendasi Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) di tahun 1998 yang dipimpin Marzuki Darusman SH, tak ditindaklanjuti penguasa pasca lengsernya Presiden Soeharto.” (photo Reuters)

Dan publik sulit untuk menilai mana yang benar di antara simpang siur tuduhan, karena memang nyaris tak ada samasekali hasil pencarian fakta dan kebenaran yang secara bulat bisa dipegang sebagai referensi. Temuan awal dan rekomendasi Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) di tahun 1998 yang dipimpin Marzuki Darusman SH, tak ditindaklanjuti penguasa pasca lengsernya Presiden Soeharto. TGPF menyimpulkan “Sebab pokok peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok yakni proses pergumulan elit politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional dan proses pemburukan ekonomi moneter yang cepat.” Akan tetapi kala itu terdapat situasi seakan-akan duduk kebenaran peristiwa yang melibatkan begitu banyak tokoh kekuasaan, memang tak diinginkan penguasa untuk terbuka diketahui publik. Rekomendasi TGPF, tentang perlunya pemerintah melakukan penyelidikan lanjutan terhadap sebab-sebab pokok dan pelaku utama peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, dan menyusun ‘buku putih’ peristiwa, diabaikan kalangan kekuasaan.

                Dalam kesimpulan dan rekomendasi TGPF secara spesifik muncul dua nama jenderal dalam rangkaian peristiwa. Mayor Jenderal Prabowo Subianto –yang adalah juga menantu Soeharto kala itu– disebutkan dalam kaitan sebuah pertemuan di Markas Kostrad 14 Mei dan penculikan sejumlah aktivis anti Soeharto sebelum 1998. Sementara itu, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoedin disorot terkait kelemahan koordinasi pengamanan ibukota saat peristiwa Mei terjadi. Meskipun nama Jenderal Wiranto yang kala itu menjabat Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI tidak disebutkan langsung, tetapi pada dasarnya terdapat sorotan TGPF terhadap dirinya dalam fungsi tersebut. TGPF menyimpulkan terdapat kelemahan koordinasi pertahanan-keamanan, bukan hanya di ibukota tetapi meluas pada sejumlah kota lain. Mau tak mau ini merujuk pada kelemahan pucuk pimpinan tertinggi. Terminologi ‘pergumulan elit politik’ memperkuat aksentuasi bahwa persoalan memang berakar pada persoalan ‘atas’. Belakangan, Jenderal Wiranto disorot kepergiannya ke Malang membawa sejumlah petinggi bidang keamanan ketika Jakarta justru diprediksi dalam momen-momen menuju genting. Bagi Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan, apa yang dilakukan Jenderal Wiranto kala itu adalah sebuah tanda tanya besar. Merupakan tanda tanya berikutnya, adalah kenapa Jenderal Wiranto, selaku penanggungjawab tertinggi keamanan saat itu, tak bersedia memberikan testimoni kepada TGPF, sebagaimana telah dilakukan baik Prabowo maupun Sjafrie Sjamsoedin serta sejumlah jenderal lainnya.

            TATKALA Prabowo Subianto mengalami rangkaian bombardir tentang ‘dosa-dosa’ lamanya oleh setidaknya dua jenderal purnawirawan –Wiranto dan Hendro Priyono– menjelang Pemilihan Presiden 2014, ia terlihat kewalahan menangkis. Namun ada kesan, bahwa keterbatasan Prabowo Subianto tak terlepas dari ‘keharusan’ sikap menjaga nama ‘atasan-atasan’nya di masa lampau, terkait tuduhan penculikan. Katakanlah, Jenderal Soeharto dan Jenderal Faisal Tandjung. Buku Putih Prabowo Subianto pernah mengutip pernyataan menarik dari Ketua TGPF Marzuki Darusman –yang dikatakan diucapkan kepada sejumlah wartawan– September 1998. “Saya kira masalahnya bukan hanya sekedar Prabowo. Saya akui ia adalah pemegang rahasia yang ketat. Dan mungkin ia cenderung mengungkapkan sedikit kalau terpaksa. Prabowo telah diadili oleh opini publik dan dinyatakan bersalah. Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberikan kesaksiannya.”

JENDERAL WIRANTO DI SEPUTAR 1998. "Belakangan, Jenderal Wiranto disorot kepergiannya ke Malang membawa sejumlah petinggi bidang keamanan ketika Jakarta justru diprediksi dalam momen-momen menuju genting. Bagi Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan, apa yang dilakukan Jenderal Wiranto kala itu adalah sebuah tanda tanya besar." (gambar download)

JENDERAL WIRANTO DI SEPUTAR 1998. “Belakangan, Jenderal Wiranto disorot kepergiannya ke Malang membawa sejumlah petinggi bidang keamanan ketika Jakarta justru diprediksi dalam momen-momen menuju genting. Bagi Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan, apa yang dilakukan Jenderal Wiranto kala itu adalah sebuah tanda tanya besar.” (gambar download)

            Marzuki Darusman SH, juga pernah mengungkapkan bahwa berdasarkan suatu daftar korban penculikan Prabowo dan kawan-kawan yang diajukan PDIP kepada Komnas HAM yang dipimpinnya, pernah dilakukan penelusuran. Prabowo mengakui sejumlah nama dalam daftar tersebut memang pernah ‘dijemput’ anggota Kopassus bawahannya. Nama lainnya, dikatakan ‘diambil’ oleh instansi lain. Dalam pencarian yang dilakukan Komnas HAM, seluruh nama yang disebutkan Prabowo bisa ditemukan keberadaannya, dalam keadaan hidup. Tapi nama lain di daftar PDIP itu, tetap tidak jelas di mana berada. (https://socio-politica.com/2014/06/10/persoalan-stigma-prabowo-subianto-dan-para-jenderal-lainnya-1/)

            Data adanya korban ‘penculikan’ lainnya, oleh instansi keamanan yang lain, jelas perlu ditelusuri lanjut. Artinya, tidak tepat bila fokus perhatian hanya diarahkan ke Prabowo Subianto. Karena, jangan-jangan ia hanya dikambing-hitamkan untuk menutupi sejumlah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan politik-kekuasaan lainnya yang lebih besar. Setidaknya, dalam hal ini, Prabowo dengan ‘kesalahan’ masa lampaunya mungkin hanya berkategori lesser evil, dan ada real evil dengan kategori lebih dahsyat.

            Tak kalah menarik, adalah tulisan mantan Menteri Pertahanan RI Dr Juwono Sudarsono, Setelah Prahara Mei 1998 di Harian Kompas, Jumat 15 Mei 2015. Juwono menulis, “Komnas HAM pada November 1998 mengukuhkan temuan berdasar laporan Tim Gabungan Pencari Fakta bahwa Sjafrie tidak terbukti secara jelas dan nyata melaksanakan penculikan, apalagi melakukan pembunuhan dalam kerusuhan Mei 1998.” Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoedin, tulis Juwono “adalah korban iri hati sejumlah kalangan militer dan sipil karena ia adalah anak emas Soeharto.” Lebih jauh dituliskan, selama beberapa tahun Sjafrie pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto. Tetapi kemudian, pada awal Juli 1998, Panglima ABRI Jenderal Wiranto, mengganti Sjafrie Sjamsoedin dengan Mayor Jenderal Djadja Suparman.

            URAIAN dari dua tokoh yang dikenal punya integritas memadai –khususnya Marzuki Darusman, pegiat HAM yang pernah menjadi Jaksa Agung RI– bisa menjadi referensi tentang peran dan sepak terjang para tokoh pelaku dalam kancah Peristiwa Mei 1998. Data dari mereka bisa ditindaklanjuti dalam konteks mencari kebenaran secara menyeluruh dari peristiwa tersebut. Teristimewa pada saat terjadi begitu banyak manipulasi kebenaran sejarah seperti pada masa-masa belakangan ini, yang sering digunakan dalam konteks pertarungan politik dan kekuasaan.

            Aktivis Elsam, Rini Prashwati, menyebutkan tahun ini ada sedikit harapan dari negara, yakni mulai disebutnya kembali rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan gagasan 6 lembaga negara dan Komnas HAM. Marzuki Darusman mengapresiasi rencana itu, tetapi mengingatkan untuk tidak kembali menjadi satu janji kosong. Pembentukan KKR selama ini timbul tenggelam di tangan kalangan kekuasaan. Undang-undang 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bisa menjadi dasar mencari kebenaran dan rekonsiliasi dalam berbagai peristiwa, dikandaskan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2006. MK menilai UU No. 27 a quo secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menganggap ada pencampuradukan dan pengaturan kontradiktif satu sama lain dalam pasal-pasal UU tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum.Twitter SOCPOL 50 percent

            MENCARI kebenaran secara tuntas menjadi keharusan moral bagi kita semua demi kepentingan masa depan yang lebih baik. Kebenaran yang masih tersembunyi perlu terus ditelusuri, bukan sebatas untuk kebenaran dua orang atau orang per orang, melainkan demi kebenaran berbagai peristiwa sejarah –khususnya yang masih tersembunyi dan disembunyikan– secara keseluruhan. Dari kebenaran, bisa dihadirkan pandangan, sikap dan solusi yang adil sebagai bangsa. (socio-politica.com)

Pemilihan Presiden: Memilih Politisi, Bukan Nabi Bukan Iblis

PADA hari Rabu 9 Juli 2014 mendatang rakyat Indonesia akan memilih pasangan pimpinan negara yang baru. Entah sekedar politisi biasa, entah seorang negarawan. Meminjam ‘narasi’ Thomas E. Cronin, dalam setiap pemilihan presiden, rakyat akan memilih seorang di antara kaum politisi –dan bukan seorang Nabi– untuk menduduki kursi kepresidenan itu. Terhadap ‘narasi’ Cronin tersebut, berdasarkan fakta empiris banyaknya pemimpin berwatak dan berperilaku buruk, tak terkecuali di Indonesia, mungkin perlu ditambahkan juga syarat ‘bukan iblis’. Ada perbedaan besar antara seorang politisi dengan seorang nabi. Politisi cenderung menyampaikan kepada khalayak apa yang khalayak itu ingin dengarkan. Sedang seorang Nabi, semata menyampaikan apa yang benar. Sementara itu iblis bekerja untuk menampilkan kesesatan seolah-olah suatu kebenaran.

            Metafora perbandingan dengan Nabi tersebut, disampaikan Cronin saat menjawab keluhan publik Amerika tentang kelangkaan figur yang betul-betul memiliki format pemimpin sejati untuk menjawab kebutuhan zaman. Publik mengecam bahwa para politisi yang menjadi kandidat pemimpin negara, tak lebih dari sekedar tokoh yang berupaya mengorek dana kaum kaya di satu sisi, dan di sisi lain mengejar suara dukungan dari kaum miskin, di atas janji-janji bermuka dua yang pasti palsu.

ANJURAN PEMILU DAMAI DALAM MEDIA SOSIAL. "Meskipun perbuatan saling menelanjangi yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 ini, adalah perilaku yang sesungguhnya buruk dan memuakkan, bagaimana pun setidaknya ia menciptakan momentum untuk memeriksa kembali black box berbagai crash landing untuk mengungkap kebenaran sejati. Ini semacam rahmat terselubung juga dalam konteks kebenaran." (gambar download)

ANJURAN KAMPANYE DAMAI DALAM MEDIA SOSIAL. “Meskipun perbuatan saling menelanjangi yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 ini, adalah perilaku yang sesungguhnya buruk dan memuakkan, bagaimana pun setidaknya ia menciptakan momentum untuk memeriksa kembali black box berbagai crash landing untuk mengungkap kebenaran sejati. Ini semacam rahmat terselubung juga dalam konteks kebenaran.” (gambar download)

            Lebih lanjut dari Cronin, akademisi yang juga memiliki pengalaman sebagai pejabat di Gedung Putih itu, bisa dipinjam beberapa pemahaman umum sebagai referensi. Politik kerap didefinisikan sebagai seni dari kemungkinan (the art of the possible). Pekerjaan dari seorang politisi –yang secara ideal adalah seseorang dengan kepemimpinan politik kreatif– adalah membantu masyarakat mengembangkan pemikiran dan pandangannya, memadukan bakat dan kemampuan bersama untuk menghadapi permasalahan dan meraih apa yang ingin dicapai.

            MUNGKINKAH untuk konteks Indonesia, bisa diharapkan kehadiran para politisi yang berusaha memadukan sedikit sifat ke-nabi-an dalam cara berpolitiknya, menyampaikan apa yang ingin didengarkan publik, tetapi yang disampaikan itu tetap dalam batas kebenaran? Mengelola the art of the possible dengan tujuan dan cara yang beretika, bukan dengan manipulasi. Memadukan kekuatan masyarakat dalam sinergi positif dengan tujuan produktif, bukan dalam persekongkolan.

            Namun, menurut pengalaman empiris Indonesia, dalam banyak hal perilaku ke-nabi-an nyaris tak dijumpai dalam praktek politik, karena dikalahkan kecenderungan menyesatkan kebenaran untuk mengelabui rakyat. Apalagi, dalam ‘kemiskinan’ politik dan kemiskinan ekonomi, kebanyakan rakyat di mana-mana lebih gampang digiring menjadi alas politik persekongkolan dan politik adu kekuatan otot. Khususnya dalam masa demam politik pemilihan umum dan pemilihan presiden. Begitu banyak yang tetap saja selalu lebih terpesona oleh janji dan pencitraan daripada menggunakan ‘nalar’ untuk membaca bahasa tubuh maupun perilaku seorang tokoh. Dalam pengalaman Indonesia, berkali-kali kebanyakan rakyat terkecoh oleh pencitraan semata dan janji hampa. Apalagi bila disertai iming-iming hadiah uang atau program-program gratis yang tidak selalu bisa dipertanggungjawabkan.  

Sementara itu sebagian besar pers dan kaum cendekiawan –yang semestinya berfungsi sebagai benteng kebenaran dan akal sehat– cenderung tidak membantu rakyat pemilih dengan referensi yang jujur, karena sebagian besar kalangan pers dan cendekiawan malah ikut larut sebagai partisan ‘buta’. Pasti mereka tidak buta betulan, tetapi di masa yang masih tanpa kepastian hidup seperti sekarang ini, mereka membutakan diri untuk bisa ikut ‘makan siang’.

DALAM masa kampanye menjelang Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014, dua kubu calon Presiden dan Wakil Presiden, menggeser kompetisi akal sehat yang seharusnya mengedepankan adu gagasan tentang Indonesia yang lebih baik di masa depan, menjadi saling menelanjangi kesalahan masa lampau. Ini seakan-akan menggeser alternatif pilihan dengan tajam menjadi lesser evil yang lebih buruk lagi dari pilihan the bad among the worst yang memang sudah buruk.

Menurut norma ideal, pilihan yang mesti disajikan kepada rakyat pemilih, adalah the best among the good. Tokoh terbaik dengan program terbaik dan terpercaya karena masuk akal. Ini tidak terjadi kali ini, dan sebenarnya demikian pula dengan masa sebelumnya.

Sedikit atau banyak, semua tokoh yang ditampilkan saat ini untuk memimpin negara 5 tahun ke depan, sama-sama menyandang stigma –kalau bukan karena rekam jejak menyangkut dirinya sendiri, terbeban oleh beban sejarah tokoh-tokoh atau pun partai pendukungnya– yang belum tuntas proses klarifikasinya.

Prabowo Subianto selalu diungkit dengan stigma ‘penghilangan paksa’ sejumlah aktivis menjelang tahun 1998, serta stigma Peristiwa Kekerasan Mei 1998. Semestinya badan ad-hoc Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menangani kasusnya di tahun 1998 bisa memberi kejelasan final. Tapi DKP sendiri tidak sepenuhnya mendapat kepercayaan publik, karena yang membentuk DKP itu adalah Menteri Hankam/Pangab Jenderal Wiranto yang justru juga menyandang stigma keterlibatan dalam terciptanya Peristiwa Mei 1998 itu. Apalagi, menurut pengetahuan publik, Wiranto dan Prabowo kala itu terlibat dalam rivalitas kekuasaan satu sama lain. Meskipun DKP mempersalahkan Prabowo, Presiden BJ HB selaku Panglima Tertinggi ABRI toh memutuskan pemberhentian dengan hormat bagi Prabowo disertai penghargaan atas jasa-jasanya bagi negara. Tapi itu pun tidak dengan sendirinya bisa menghilangkan stigma atas diri Prabowo, tanpa pengungkapan fakta dari suatu lembaga yang terpercaya (Lebih jauh, persoalan 1998 antara Prabowo dan Wiranto, akan diulas dalam suatu tulisan tersendiri, Black Box 1998, di socio-politica.com).

Katakanlah Jokowi sejauh ini masih dianggap bersih dari beban sejarah masa lampau, setidaknya sampai ada pengungkapan sebaliknya tentang masa lalunya sebagai Walikota Solo atau Gubernur DKI, nyatanya ia harus memikul beban sejarah pendukung utamanya, Megawati Soekarnoputeri dan PDIP. Terpateri dalam pikiran banyak orang bahwa tindakan Megawati melepas aset strategis negara, Indosat, dengan harga murah –lebih rendah dari keuntungan BUMN itu per tahun– adalah suatu kesalahan fatal. Apalagi, saat penjualan itu terjadi, muncul dugaan adanya permainan untuk kepentingan dana perorangan di kalangan kekuasaan. Jokowi seakan mencoba menegakkan benang basah ketika ia menjanjikan akan membeli kembali Indosat dengan menyebut bahwa ada klausula buy-back itu dalam perjanjian penjualan. Padahal klausula itu tidak ada. Secara bisnis, dengan harga Indosat yang kini sudah berlipat-lipat ganda dari harga semula, serta keuntungan melimpah yang dinikmati para pemilik baru, bisa dikatakan amat sulit bahkan hampir mustahil untuk membelinya kembali. Jokowi menciptakan lubang hitam bagi dirinya dengan memberi harapan palsu demi membela Megawati.

Baik Hatta Rajasa maupun Muhammad Jusuf Kalla juga memiliki stigma atau setidaknya sejumlah tanda tanya yang memerlukan penjelasan. Terhadap Hatta Rajasa dilekatkan stigma beberapa sangkaan korupsi dalam masa jabatannya di kabinet selama beberapa tahun terakhir hingga kini. Terbaru adalah isu terkait masalah Migas. Jusuf Kalla juga sempat dipertanyakan kembali mengenai alasan sebenarnya pencopotan dirinya dari Kabinet oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang bukan semata-mata masalah politik. Tak kalah penting, adalah keterlibatannya dalam beberapa peristiwa kekerasan –peristiwa rasial dan perusakan gereja– di tahun 1965-1967 (Baca Calon Presiden Indonesia 2014, Pilihan The Bad Among the Worst,  socio-politica.com, June 17, 2014)

KENAPA begitu banyak tokoh yang bisa terkena stigma hampir di seluruh lanjutan atau sisa perjalanan hidup dan karirnya? Sehingga, membingungkan masyarakat bila mereka tampil dalam suatu kompetisi meraih jabatan negara? Tak lain karena memang tak pernah ada effort yang bersungguh-sungguh untuk memperjelas kebenaran sesungguhnya pada sejumlah peristiwa penting. Pun tak ada kebiasaan menuntaskan suatu masalah secara hukum melalui prosedur hukum yang benar. Itu agaknya telah menjadi tradisi khas Indonesia. Entah karena pertarungan internal kekuasaan, entah karena kekuatan kritis di masyarakat memang belum mampu berperan. Lembaga-lembaga formal dalam negara pun cenderung bersikap menutup-nutupi, satu dan lain sebab, masih bercokolnya mereka yang terlibat pada peristiwa-peristiwa dalam peran dan fungsi kekuasaan untuk jangka yang lama. Akan tetapi, meskipun perbuatan saling menelanjangi yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 ini, adalah perilaku yang sesungguhnya buruk dan memuakkan, bagaimana pun setidaknya ia menciptakan momentum untuk memeriksa kembali black box berbagai crash landing dalam sejarah Indonesia untuk mengungkap kebenaran sejati. Ini semacam rahmat terselubung juga dalam konteks kebenaran.

DALAM kaitan ini, gagasan pembentukan (kembali) suatu Komisi Kebenaran, perlu dipertimbangkan. Membuka black box Peristiwa 1998 misalnya, oleh suatu Komisi Kebenaran yang dibentuk bersama dalam pengawasan publik, akan memunculkan fakta peristiwa sebenarnya yang pasti melibatkan sejumlah nama penting. Hal yang sama untuk masalah penjualan Indosat di masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri. Bahkan Komisi Kebenaran juga bisa melakukan pengungkapan terhadap kontroversi-kontroversi sejarah sekitar tahun 1961-1965, 1966, 1967, 1974, 1978 dan sebagainya.

Dengan bekal pengetahuan tentang kebenaran, rakyat pemilih bisa bersikap dan bertindak lebih adil. Termasuk dalam memilih tokoh pemimpin negara yang pantas, tanpa terlalu terpesona pencitraan yang belum tentu benar. Mungkin dalam Pemilihan Presiden kali ini belum, tetapi semoga bisa terjadi dalam kesempatan berikut. Sebagai gantinya, selama 5 tahun ke depan, publik harus menentukan bagi dirinya peran kritis untuk mengawal dengan baik jalannya pelaksanaan kekuasaan negara, siapa pun tokoh the bad among the worst yang terpilih. (socio-politica.com)

Mengejar ‘Mandat Langit’, Kisah Prabowo Subianto

HINGGA sejauh ini, memasuki pekan ketiga setelah pemungutan suara pemilihan umum legislatif, terkesan kuat bahwa Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto berbagi peluang fifty-fifty dengan Jokowi untuk memenangkan kursi RI-1. Meskipun, tetap tak tertutup peluang bagi tokoh lainnya yang juga ikut ‘berburu’ mandat di medan yang sama. Apalagi, saat ini kegiatan negosiasi politik –tepatnya, mungkin aksi dagang sapi– untuk mencari pasangan koalisi berlangsung setengah rasional saja. Pertimbangan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara, cenderung dikalahkan oleh semata kalkulasi keuntungan subjektif partai dan kelompok politik masing-masing. Maka pencapaian pasangan Presiden-Wakil Presiden terbaik dan paling ideal –berdasarkan kemampuan dan kualitas tokoh– misalnya, sulit bahkan mustahil tercapai, karena perbedaan subjektivitas (kepentingan sempit) partai-partai pendukung.

LETNAN JENDERAL PRABOWO SUBIANTO. "Di antara ‘beban’ sejarah yang tak mudah dilepas dari pundak Prabowo Subianto, adalah kasus penculikan dan penghilangan aktivis kritis di masa kekuasaan mertuanya, Jenderal Soeharto. Peristiwa itu, sejauh ini masih separuh jelas separuh gelap. Kenyataannya, masih terdapat sejumlah orang yang dianggap diculik atas perintah Jenderal Prabowo Subianto, hingga kini belum jelas keberadaannya. Kemungkinan besar sudah tewas, namun tak pernah ditemukan jasadnya... Namun, ‘beban’ sejarah yang paling berat, tentu adalah ‘percobaan kudeta’ yang sempat akan dilakukannya terhadap Presiden BJ Habibie masih di hari pertama setelah dilantik sebagai Presiden, 22 Mei 1998." (Sumber foto, Tempo)

LETNAN JENDERAL PRABOWO SUBIANTO. “Di antara ‘beban’ sejarah yang tak mudah dilepas dari pundak Prabowo Subianto, adalah kasus penculikan dan penghilangan aktivis kritis di masa kekuasaan mertuanya, Jenderal Soeharto. Peristiwa itu, sejauh ini masih separuh jelas separuh gelap. Kenyataannya, masih terdapat sejumlah orang yang dianggap diculik atas perintah Jenderal Prabowo Subianto, hingga kini belum jelas keberadaannya. Kemungkinan besar sudah tewas, namun tak pernah ditemukan jasadnya… Namun, ‘beban’ sejarah yang paling berat, tentu adalah ‘percobaan kudeta’ yang sempat akan dilakukannya terhadap Presiden BJ Habibie masih di hari pertama setelah dilantik sebagai Presiden, 22 Mei 1998.” (Sumber foto, Tempo)

            Walau memiliki peluang yang relatif sama, Jokowi dan Prabowo, memiliki perbedaan ketokohan yang diametral berbeda. Prabowo masih cukup beraroma tentara dan tergolong agresif, sementara Jokowi masih ‘cukup Jawa’. Dan ada lagi satu perbedaan yang sangat menonjol di antara keduanya. Bila Prabowo Subianto memiliki begitu banyak ‘sejarah’ –baik yang menguntungkan maupun yang kontroversial dan bisa menjadi beban– maka sebaliknya, Jokowi minim ‘sejarah’ yang diketahui publik. Orang hanya mengetahui bahwa Jokowi pernah menjadi Walikota Solo yang prestasinya sempat diapresiasi oleh sebuah lembaga internasional sebagai salah satu walikota yang termasuk terbaik di dunia.

Di Jakarta, orang masih harus menunggu bukti prestasi Jokowi sebagai Gubernur DKI yang baru seumur jagung. Tetapi kedekatan dan pendekatannya terhadap rakyat dalam tempo singkat bisa cukup mempesona, karena dianggap banyak berbeda dengan gaya kepemimpinan (yang menjemukan, menjengkelkan dan mengecewakan) para penguasa selama ini. Namun pesona itu juga sekaligus membangkitkan ekspektasi yang luar biasa tinggi, sehingga juga dibayangi oleh kemungkinan kekecewaan yang juga luar biasa besarnya nanti bila ia salah langkah. Katakanlah, ia berhasil memenangkan ‘mandat langit’ dari rakyat –yang secara retoris digambarkan sebagai penyampai suara Tuhan di bumi– tetapi kemudian tidak bisa segera memenuhi tuntutan ekspektasi rakyat, bisa diperkirakan apa yang terjadi. Mungkin ia akan menghadapi gelombang ‘kemarahan’ yang lebih besar, karena ini merupakan kekecewaan kedua rakyat terhadap pemimpin yang berhasil merangsang ekspektasi tinggi. Belum lagi manuver dari partai politik lainnya, bahkan manuver akrobatik internal partai pendukung utamanya sendiri, PDIP.

Susilo Bambang Yudhoyono adalah tokoh pertama pemicu ekspektasi tinggi berkat ‘keberhasilan’ politik pencitraannya. Terhadap periode pertama kepresidenannya, rakyat masih mendua sikap. Tapi terhadap periode keduanya, ia memicu kekecewaan lebih besar. Untuk sebagian, tercermin dari nyaris gagalnya Partai Demokrat mempertahankan eksistensi. Hanya faktor x di tengah pelaksanaan pemilihan umum 2014 ini yang menolong partai tersebut untuk tidak terbanting jauh ke bawah. Apakah faktor x juga akan berhasil menolong partai SBY ini dalam keikutsertaan bermain pada arena pemilihan presiden mendatang ini, merupakan suatu tanda tanya tersendiri yang menarik dan perlu dicermati.

Prabowo dan Soemitro Djojohadikoesoemo. Di antara ‘beban’ sejarah yang tak mudah dilepas dari pundak Prabowo Subianto, adalah kasus penculikan dan penghilangan aktivis kritis di masa kekuasaan mertuanya, Jenderal Soeharto. Peristiwa itu, sejauh ini masih separuh jelas separuh gelap. Kenyataannya, masih terdapat sejumlah orang yang dianggap diculik atas perintah Jenderal Prabowo Subianto, hingga kini belum jelas keberadaannya. Kemungkinan besar sudah tewas, namun tak pernah ditemukan jasadnya, seperti misalnya Dedi Hamdun suami artis film Eva Arnaz. Para keluarga korban penculikan dan penghilangan orang di masa-masa akhir kekuasaan Soeharto itu, bisa bersiap-siap untuk acara penguburan kasus kejahatan atas HAM itu, bila Prabowo Subianto yang berhasil menjadi Presiden RI mendatang.

            Upacara ‘penguburan’ yang sama juga akan terjadi untuk upaya pengungkapan teka-teki kejahatan kemanusiaan berupa kekerasan fisik dan perkosaan dalam Peristiwa Mei 1998. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusman, yang melakukan penelusuran segera setelah peristiwa terjadi, antara lain memunculkan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam rangkaian peristiwa tahun 1998 itu. Bersama Prabowo, beberapa nama lain juga sejauh ini belum formal terungkap peranannya dalam kerusuhan Mei 1998 itu, meski telah disebut-sebut dalam laporan TGPF, yakni Mayor Jenderal (waktu itu) Sjafrie Sjamsuddin dan Jenderal Wiranto. Nama mereka, dalam konteks peristiwa tahun 1998 itu, juga sempat disinggung Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan dalam buku biografinya, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (Hendro Subroto, Penerbit Buku Kompas, 2009).

            Namun, ‘beban’ sejarah yang paling berat, tentu adalah ‘percobaan kudeta’ yang sempat akan dilakukannya terhadap Presiden BJ Habibie masih di hari pertama setelah dilantik sebagai Presiden, 22 Mei 1998. (Baca juga, Indonesia 2014: Dari Anomali ke Anomali, socio-politica.com, March 4, 2014). Sejak Habibie bertambah dekat dengan Soeharto –yang sering dipujinya sebagai SGS, Super Genius Soeharto– ia banyak ‘dimusuhi’ lingkaran Soeharto lainnya, termasuk kalangan arus utama militer. Tetapi Letnan Jenderal Prabowo –menantu Soeharto– justru memberikan dukungan di tengah kelangkaan kepada kehadiran Habibie di lingkaran Soeharto. Untuk ini Prabowo menjadi bagian dari hanya sedikit kalangan jenderal yang bersedia menjalin kedekatan dengan teknolog pesawat terbang itu. Dukungan Prabowo dan sedikit saja dari kalangan jenderal itu, toh cukup memadai untuk keberlangsungan gagasan-gagasan bidang iptek BJ Habibie di tahun-tahun terakhir masa Soeharto. Lebih dari itu, secara menakjubkan, BJ Habibie yang juga memiliki sayap pendukung utama lainnya, yakni Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bisa memenangkan kesempatan dalam kompetisi calon Wakil Presiden bagi Soeharto untuk masa jabatan 1998-2003.

Semula berita upaya kudeta Mei 1998 dibantah Prabowo, tetapi setelah sekian tahun, mulai diakuinya meskipun sebagian dengan gaya bercanda. Kenapa akhirnya kudeta tak jadi dilakukan? Selain soal perhitungan taktis, agaknya peranan ayahandanya, Professor Soemitro Djojohadikoesoemo, sebagai faktor pencegah amat besar. Begawan ekonomi dengan pengalaman internasional itu pasti tahu betul bahwa bilamana puteranya yang Letnan Jenderal itu melakukan kudeta, ia akan ditolak dan dimusuhi oleh negara-negara barat yang suka atau tidak suka merupakan kekuatan penentu secara global. Dan mungkin saja, tindakan seperti itu bertentangan dengan hati nurani sang professor yang berlatarbelakang politik sosialis ‘kanan’ itu.

KERUSUHAN MEI 1998. "Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusman, yang melakukan penelusuran segera setelah peristiwa terjadi, antara lain memunculkan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam rangkaian peristiwa tahun 1998 itu. Bersama Prabowo, beberapa nama lain juga sejauh ini belum formal terungkap peranannya dalam kerusuhan Mei 1998 itu, meski telah disebut-sebut dalam laporan TGPF, yakni Mayor Jenderal (waktu itu) Sjafrie Sjamsuddin dan Jenderal Wiranto." (foto download)

KERUSUHAN MEI 1998. “Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusman, yang melakukan penelusuran segera setelah peristiwa terjadi, antara lain memunculkan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam rangkaian peristiwa tahun 1998 itu. Bersama Prabowo, beberapa nama lain juga sejauh ini belum formal terungkap peranannya dalam kerusuhan Mei 1998 itu, meski telah disebut-sebut dalam laporan TGPF, yakni Mayor Jenderal (waktu itu) Sjafrie Sjamsuddin dan Jenderal Wiranto.” (foto download)

            Tentu menjadi pertanyaan, apakah seorang yang berlatarbelakang militer agresif, dan pernah mencoba melakukan kudeta, bisa merubah dan membentuk kembali dirinya sebagai seorang Presiden di suatu negara yang berkeinginan membangun supremasi sipil berdasarkan sistem demokrasi? Apalagi dengan belajar dari ketidakberhasilan seorang militer seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang untuk berubah menjadi pemimpin sipil memerlukan terlalu banyak kompromi dan persuasi yang  sering salah tempat dan salah waktu?

            Kecemasan BJ Habibie, Mei 1998. Menurut Letnan Jenderal Sintong Panjaitan, Prabowo datang ke Istana pukul 15.00 Jumat 22 Mei 1998, setelah mendengar dari Fanny Habibie –adik kandung BJ Habibie– bahwa dirinya dicopot dari jabatan Panglima Kostrad. Prabowo datang ke Istana mengendarai tiga mobil Landrover bersama 12 orang pengawalnya. “Bagi Prabowo masuk ke Istana tidak menjadi masalah, karena cukup banyak perwira Pasukan Pengamanan Presiden yang mengenal dirinya. Namun pada waktu Prabowo masuk, para petugas agak tegang.” Berdasarkan prosedur, para tamu presiden harus menunggu dulu di lantai dasar, untuk diperiksa dan ‘disterilkan’. Tapi, Prabowo langsung naik lift menuju lantai 4, tanpa ada petugas yang berani mencegahnya.

Mendengar laporan mengenai apa yang dilakukan Prabowo, penasehat militer presiden, Letnan Jenderal Sintong Panjaitan memberi perintah kepada petugas agar mencegah Prabowo yang bersenjata lengkap masuk ke ruang presiden sebelum dirinya memberi izin. Sintong dengan cepat menganalisis kedatangan Prabowo siang itu, terkait dengan pencopotan dari jabatan Panglima Kostrad. Menurut Sintong, “terdapat tiga kemungkinan; yaitu pertama, Prabowo akan menerima; Kedua, ia akan menawar; Dan ketiga, ia akan menolak perintah.” Padahal, dalam kamus militer sebenarnya hanya ada satu pilihan, yaitu siap melaksanakan perintah. Sintong juga menganggap sangat janggal bila dalam situasi semacam itu Presiden BJ Habibie harus berhadapan dengan Prabowo yang bersenjata lengkap.

Sintong memerintahkan perwira petugas agar meminta dengan sopan dan hormat pada Prabowo untuk menyerahkan senjatanya. Dalam waktu yang sama disiapkan petugas berpakaian preman tapi bersenjata lengkap di lantai 4 untuk menurunkan Prabowo dengan paksa ke lantai dasar seandainya ia menolak menyerahkan senjatanya. Ternyata, Prabowo tidak berkeberatan menyerahkan senjatanya –pistol yang tertambat di kopelrimnya, magasen peluru, pisau rimba dan beberapa peralatan lainnya– kepada petugas.

Baik BJ Habibie maupun Sintong Panjaitan, kelak di kemudian hari menceritakan dalam bukunya masing-masing, apa yang terjadi dan apa yang dibicarakan dalam pertemuan di ruang presiden sore itu. Namun penuturan-penuturan itu tidak cukup lengkap menggambarkan beberapa momen penting yang terjadi, dan bagaimana sesungguhnya BJ Habibie ‘memahami’ dan memaknai esensi insiden itu. Akan tetapi, mungkin tidak banyak diketahui, bahwa hanya dalam hitungan satu atau dua jam sesudahnya Presiden BJ Habibie meminta waktu bertemu di suatu tempat dengan seorang duta besar negara barat (Eropa) yang cukup penting, yang saat itu bertugas di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan duta besar itu, BJ Habibie menyampaikan kecemasan-kecemasannya tentang apa yang telah dan mungkin akan dilakukan Letnan Jenderal Prabowo pasca peristiwa sore itu di Istana. Agaknya, BJ Habibie menyampaikan sejumlah curahan hati, serta, katakanlah semacam permintaan terkait keamanan dan keselamatannya. Sang duta besar menangkap adanya kecemasan yang cukup berkadar tinggi dari BJ Habibie, terhadap ancaman yang diucapkan maupun tersirat dari bahasa tubuh Prabowo Subianto kala itu. Sang duta besar bisa memahami dan menganggap pantas bila BJ Habibie sangat cemas setelah pertemuan dengan Prabowo itu.

Tapi bagaimana sesungguhnya, tingkat kecemasan BJ Habibie dan bagaimana ia menilai tingkat potensi bahaya yang ada saat itu, tentu hanya BJ Habibie sendiri yang paling mengetahui. Mungkin BJ Habibie perlu membagi informasi peristiwa 22 Mei 1998 itu, dan bagaimana ia menilai sosok Prabowo Subianto sebagai seorang pemimpin yang kini menjadi salah satu tokoh yang berkemungkinan menjadi seorang Presiden melalui Pemilihan Umum Presiden 9 Juli mendatang. Itu akan menjadi masukan berharga bagi para calon pemilih, terkait masa depan bangsa dan negara ini. Tanpa informasi dan konfirmasi yang lebih lengkap dan terbuka, mungkin publik hanya bisa meraba-raba apa yang dimaksud BJ Habibie dengan kriteria Presiden Indonesia mendatang, yang menurutnya sebaiknya adalah tokoh muda. Apakah BJ Habibie sedang mengisyaratkan suatu bahaya bila tokoh-tokoh ‘senior’  tertentu yang ada saat ini dibiarkan menjadi Presiden, termasuk Prabowo? Prabowo memang masih berpenampilan muda, namun usiaya jelas bukan muda lagi. (socio-politica.com)

*Tulisan ini samasekali tidak terkait dengan tujuan pendiskreditan tokoh. Dasar utama semata-mata menggali informasi yang benar tentang tokoh. Tulisan berikutnya, mengenai tokoh-tokoh lainnya yang sedang disiapkan atau mempersiapkan diri dalam proses mencari ‘mandat langit’ dari rakyat, baik sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden.

Liem Soei Liong: ‘Penjaga Telur Emas’ Bagi Kekuasaan Jenderal Soeharto (4)

Realistis dan tidak realistis. TATKALA isu percukongan menghangat, akhirnya Presiden Soeharto pun ikut berbicara. Bagi Presiden Soeharto tak ada perbedaan pribumi dan non pribumi dalam pemanfaatan modal untuk pembangunan. “Tanpa pengerahan semua modal dan kekayaan yang ada dalam masyarakat, tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan-pembangunan seperti yang kita lakukan dewasa ini”. Ia meneruskan “Kita tahu, bahwa kekayaan dan modal-modal yang ada dalam masyarakat sebagian besar tidak berada di tangan rakyat Indonesia asli atau pribumi. Bukannya pemerintah tidak tahu, tapi bahkan menyadari resiko dan bahaya penggunaan modal-modal non pribumi dan asing. Tetapi, keinginan membangun hanya dengan mengerahkan potensi-potensi nasional pribumi saja, yang kita ketahui keadaannya memang belum mampu, tidaklah mungkin dan tidak realistis”.

MENGIRINGI LIEM SOEI LIONG DI PERJALANAN AKHIR. “Apapun yang telah terjadi, Liem Soei Liong telah pergi meninggalkan Indonesia 1998, dan kini takkan mungkin kembali lagi. Tahun 2012, Giam Lo Ong (malaikat pencabut nyawa dalam kepercayaan China) telah menunaikan tugas penjemputan, dan kini ia sudah membumi dalam artian sesungguhnya. Namun Liem Soei Liong, bagaimanapun juga telah memberi pelajaran berharga bagi para penguasa Indonesia, tentang bagaimana seharusnya bergaul dengan para konglomerat”. (foto download reuters)

Selama seperempat abad sesudah 1970, Soeharto ‘membuktikan’ bahwa mengandalkan potensi pribumi saja memang ‘tidak realistis’. Maka, sejak 1970 itu ia tetap meneruskan mengandalkan usahawan non-pribumi untuk ‘pertumbuhan’ ekonomi. Entah karena hasil persaingan alamiah, entah karena topangan kebijakan Soeharto, terbukti dalam realitas bahwa pada tahun 1996 dari 25 konglomerasi pemuncak di Indonesia, 20 di antaranya milik pengusaha non-pri. Dari 5 yang tersisa, 2 adalah kepemilikan campuran pri-non pri, dan 3 pri. Dua dari tiga yang disebut terakhir adalah Group Humpuss milik Hutomo Mandala Putera, dan Group Bimantara milik Bambang Trihatmodjo-Indra Rukmana, dan satunya lagi Group Bakrie sebagai pribumi satu-satunya yang non-cendana. Sedang kepemilikan campuran, adalah Group Continue reading

The Bad Among The Worst: Soeharto Number One? (2)

UNTUK sebagian besar, perjalanan Orde Baru di bawah rezim Soeharto, memang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi terutama berkat peran para teknokrat Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan, ditopang stabilitas politik dan keamanan karena kuatnya peran militer. Tapi perlahan namun pasti terasa bahwa ekonomi yang bertumbuh, tidak disertai pemerataan. Kekayaan bertumpuk di tangan segelintir orang sebagai penikmat hasil pembangunan, melalui pola korupsi, kolusi dan nepotisme. Hukum disubordinasi kekuasaan. Namun ‘keberhasilan’ menjaga stabilitas pangan, khususnya keberhasilan mencapai swasembada beras, ditambah efektivitas supresi yang dijalankan militer, bisa mencegah dan meredam meletupnya keresahan sosial dalam kadar tinggi.

Bukannya, tak ada gerakan perlawanan terhadap rezim Soeharto, terutama oleh kelompok mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya, seperti Peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung, Peristiwa 15 Januari 1974 dan ‘Buku Putih’ Gerakan Mahasiswa 1978, tetapi penguasa selalu mampu mematahkannya. Hanya Peristiwa 15 Januari 1974 yang agak berbeda, bukan murni dari penyebab aspirasi generasi muda, melainkan lebih banyak merupakan hasil pertarungan internal kalangan penguasa yang melibatkan kelompok-kelompok mahasiswa, khususnya di Jakarta, sebagai pemicu peristiwa. Peristiwa Mei 1998 di akhir masa kekuasaan Soeharto, pada satu sisi adalah historical by accident setelah penembakan sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti. Tetapi pada sisi lain, seperti halnya Peristiwa 15 Januari 1974, di latar belakang peristiwa itu terjadi pertarungan internal, khususnya di lingkaran kekuasaan Soeharto sendiri. Sejumlah jenderal dan politisi terlibat dalam proses dan jalinan peristiwa persaingan kekuasaan: Jenderal Wiranto dan kawan-kawan, Jenderal Prabowo Subianto dan kawan-kawan, maupun kelompok jenderal abu-abu seperti Sjafrie Sjamsuddin. Terkait pula di dalamnya BJ Habibie yang ada di lingkaran asistensi ICMI, Siti Hardianti Rukmana dan Jenderal Hartono serta tokoh-tokoh yang berada di wilayah abu-abu seperti Ginandjar Kartasasmita, Akbar Tandjung dan kawan-kawan, lalu orang-orang semacam Harmoko.

Tatkala di belakang panggung politik dan kekuasaan kekecewaan mulai terarah ke diri Soeharto, seringkali ada pembandingan-pembandingan dengan masa Soekarno. Dikatakan bahwa Soekarno tidak memperkaya diri dan keluarga, seperti halnya Soeharto. Padahal, baik di masa Soekarno maupun di masa Soeharto korupsi terjadi. Bedanya, di masa Soekarno ‘kue’ yang digerogoti memang lebih kecil dan terbatas, sesuai situasi ekonomi saat itu, sedang di masa Soeharto ‘kue-nya besar dan cukup berlimpah. Menurut almarhum Prof. Dr Soemitro, setidaknya sepertiga hasil dan biaya pembangunan raib karena korupsi. Dikatakan pula bahwa Soekarno lebih memiliki nasionalisme dan harga diri di depan pihak asing, sedangkan di masa Soeharto para pengelola negara cenderung tak punya harga diri dan bahkan bisa menggadaikan diri bagi kepentingan asing. Terhadap cara-cara otoriter Jenderal Soeharto dalam melumpuhkan dan mengeliminasi lawan politik dan lawan kepentingannya, banyak yang menganggap Soekarno lebih baik karena meski menangkapi lawan-lawan politiknya, Soekarno memperlakukan mereka lebih baik. Padahal, dua-duanya memiliki esensi ‘kejahatan’ politik dan kekuasaan yang sama buruknya pada kurun waktu tertentu.

Kita bisa melihat, bahwa di awal Orde Baru, Soekarno digambarkan sangat buruk, dan Soeharto lebih baik. Di akhir Orde Baru, giliran Soeharto digambarkan serba buruk, dan sosok Soekarno mulai dirindukan kembali. Kerinduan terhadap sosok Soekarno, di tengah dan akibat otoriterisme Jenderal Soeharto, memberi peluang Megawati Soekarnoputeri bersama partainya masuk ke dalam dunia politik dan kekuasaan. Peranan diam-diam sejumlah jenderal di belakang layar –entah karena idealisme, entah karena kepentingan khusus, entah karena kepandaian membaca arah angin– menjadi faktor lainnya.

KURSI DWI-FUNGSI ABRI. “Jenderal Soeharto adalah pelopor penggunaan dwi-fungsi ABRI dan memformulasikannya secara berbeda dengan gagasan awal Jenderal AH Nasution, dalam praktek kekuasaan negara (1967-1998). Dengan dwi-fungsi, perwira-perwira militer menduduki hampir seluruh posisi penting dan strategis di negara ini”. Karikatur 1967, T. Sutanto.

SEKARANG, pembandingan dilakukan lagi, tampaknya terutama antara Jenderal Soeharto dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal Soeharto adalah Presiden RI ke-2 dengan masa kekuasaan 6 periode lebih, sedang Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6 dengan masa kekuasaan yang kini memasuki periode ke-2. Soeharto adalah produk perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan 1945-1950, Susilo Bambang Yudhoyono, produk baru hasil akademi militer. Jenderal Soeharto adalah pelopor penggunaan dwi-fungsi ABRI dan memformulasikannya secara berbeda dengan gagasan awal Jenderal AH Nasution, dalam praktek kekuasaan negara (1967-1998). Dengan dwi-fungsi, perwira-perwira militer menduduki hampir seluruh posisi penting dan strategis di negara ini. Sementara itu, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono adalah hasil pendidikan akademi militer masa dwi-fungsi, dan menjalani karir di masa dwi-fungsi itu, namun ketika berkuasa tak dapat menggunakannya lagi secara formal. Tapi, secara faktual, tokoh-tokoh militer tetap berada pada posisi-posisi strategis dalam kekuasaan, khususnya di masa kepresidenan SBY.

Pada hakekatnya Jenderal Soeharto dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari sumber yang sama, hanya berbeda tahun produksi. Banyak pihak, khususnya para akademisi, melihat Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal tertentu adalah jelmaan baru dari Soeharto. Survey Indo Barometer, menempatkan mereka berdua sebagai number one dan number two. Meskipun memiliki banyak perbedaan, cukup banyak pula persamaan yang bisa ditemukan di antara keduanya. Hanya saja, memang Soeharto lebih menonjol kecepatan dan ketegasannya, melebihi Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap agak kurang tegas dan lamban.

Dalam mengatur kekuasaan, Susilo Bambang Yudhoyono, banyak menggunakan formula Soeharto. Untuk tulang punggung dukungan politik kekuasaannya, SBY memiliki Partai Demokrat. Penentu utama kebijakan partai adalah dirinya, selaku Ketua Dewan Pembina, tak berbeda jauh dengan Soeharto yang selaku Ketua Dewan Pembina mengendalikan Golkar dari belakang. Tetapi karena Partai Demokrat tak berhasil memperoleh angka mayoritas untuk kursi DPR, sementara dalam Pemilihan Umum Presiden yang baru lalu SBY menginginkan kemenangan satu putaran –dan memperoleh sekitar 60 persen suara– maka SBY melakukan koalisi. Tetapi koalisi itu ternyata tak menjamin sepenuhnya bagi SBY mencapai keberhasilan ‘memenangkan’ kehendak-kehendaknya melalui DPR. Sebaliknya, seringkali digoyang-goyang lebih dulu, sebelum mendapat persetujuan DPR. Pendukungnya di DPR cenderung kalah suara, seperti misalnya dalam kaitan kasus Bank Century, tetapi satu kali menang juga, meskipun betul-betul tipis, dalam voting angket perpajakan.

Last but not least, seperti halnya dengan apa yang terjadi dengan Golkar zaman Soeharto, ada juga ‘pembonceng-pembonceng’ yang bergabung dengan partai(-partai) pendukung SBY, untuk berbagai kepentingan pribadi, termasuk soal dana. Saat ini, Partai Demokrat makin disorot, antara lain dengan mencuatnya kasus suap Sesmenpora, dan pemberian ‘uang persahabatan’ kepada Sekjen KPK Janedjri M. Gaffar, yang dikaitkan dengan Bendahara partai, Muhammad Nazaruddin. Lalu, setelah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan PD, ia balik melontarkan tuduhan-tuduhan kepada beberapa tokoh partainya sendiri sebagai pelaku permainan busuk.

Terpatri di kepala orang bahwa pada zaman Soeharto, ekonomi pada umumnya cemerlang dan sarat dengan angka-angka pertumbuhan, serta lebih berhasil menjaga kestabilan harga-harga. Tapi orang lupa bahwa pada tahun-tahun terakhir masa kekuasaan Soeharto, ekonomi Indonesia hampir kolaps. Untuk mengatasi krisis moneter dan krisis ekonomi pada umumnya, Presiden Soeharto mengambil kebijakan pengucuran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dalam jumlah hampir mencapai 1000 triliun rupiah. Namun ternyata kebijakan BLBI itu menjadi ajang penjarahan uang negara secara besar-besaran oleh para konglomerat perbankan, yang para pelakunya terbanyak adalah kroni Soeharto, yang untuk sebagian terbesar tak bisa lagi dikembalikan ke negara.

Ratusan triliun rupiah dana BLBI raib hingga kini. Banyak aset jaminan bagi dana talangan itu ternyata under value – entah karena rekayasa sejak awal, entah rekayasa kemudian saat bergulir ke ranah hukum, entah kombinasi kedua-duanya. Orang tahu siapa para pelakunya, tapi orang tak tahu cara menariknya kembali. Dua Jaksa Agung masa kepresidenan Abdurrahman Wahid yang concern mengupayakan pengembalian BLBI, Marzuki Darusman dan Baharuddin Lopa, dipatahkan. Satu dihentikan di tengah jalan, satu lainnya terhenti karena ajalnya tiba masih pada awal-awal masa jabatannya. Satu persatu tersangka BLBI terselamatkan dengan aneka cara. Terakhir, Syamsu Nursalim ‘terselamatkan’ di masa Jaksa Agung Hendarman Supandji, zaman kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, meski  agak ‘berbau’ dengan adanya skandal suap Arthalita Suryani dan Jaksa Urip.

Berlanjut ke Bagian 3