PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia tahun 1970-an, selain melahirkan para cukong cikal bakal konglomerat besar Indonesia masa depan, juga menelurkan sejumlah jenderal dan pejabat tinggi negara yang kaya raya. Booming produksi minyak bumi dan gerak pengadaan pangan besar-besaran oleh rezim Soeharto menjadi dua di antara sumber rezeki bagi para pengelola kegiatan di bidang-bidang tersebut.

Begitu besar rezeki yang berhasil dikeruk dari dua kegiatan prioritas itu, bisa terlihat dari fakta empiris bahwa anak-cucu dari tokoh-tokoh yang berperan dalam pengelolaannya, maupun kalangan penguasa yang menentukan jalannya pembangunan Indonesia secara keseluruhan kala itu, masih bertahan mengapung hingga kini di bagian atas kelompok kaya di negara ini. Kaya tujuh turunan ternyata bukan sekedar metafora, tetapi memang ada di dunia nyata. Saat ini, turunan para penikmat utama hasil pembangunan Indonesia sejak 1970-an itu, sudah mencapai lapis keempat. Dan karena menurut ‘hukum’ ekonomi yang tertulis maupun tak tertulis, uang beranak uang, maka bisa jadi metafora tujuh turunan akan berubah menjadi 12 turunan.

Para jenderal dalam rezim Soeharto, menurut buku “Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter” tersebut, tak mampu mengendalikan diri dan larut dalam hasrat dan fakta hidup mewah. Nilai lama berpadu dengan tren baru. Selain memiliki curiga (keris) yang merupakan simbol senjata, ada yang tak puas sebelum melengkapi syarat kaum pria lainnya seperti kukila (burung) untuk mengibaratkan fasilitas dan segala kenikmatan hidup lainnya, serta wanito (wanita) dalam artian sebenarnya. Dan tentu saja, semua itu mungkin ada dan terpelihara berdasarkan kemampuan mengakumulasi harta.

Jenderal Purnawiran Abdul Harris Nasution –yang di masa lampau tak berhasil dengan gebrakan Operasi Budi– berkali-kali dalam bulan Mei 1973 menunjukkan kejengkelannya terhadap kehidupan bergelimang kemewahan dari sementara Jenderal. “Hidup bermewah-mewah tak serasi dengan kehidupan keprajuritan”, ujarnya  kepada pers, namun amat terbatas jumlah pers yang memberitakan ucapannya itu yang disampaikannya di Jakarta dan di Bandung. Dalam ceramahnya di Bandung ia mengingatkan pula, “pemerataan keadilan sosial sudah  dapat dimulai sejak sekarang, tak usah menunggu sampai makmur dulu”. Meski tak menyebutkan nama-nama jenderal yang ditudingnya, tapi umumnya orang dapat membenarkan apa yang dikatakan Nasution. Di Jakarta misalnya, dengan mudah masyarakat menemukan etalase kemewahan, berupa deretan rumah mewah bagaikan istana dengan beberapa biji mobil mewah di halamannya, yang kebetulan pemiliknya adalah jenderal-jenderal.

Dan kemudian sebuah media generasi muda, Mingguan Mahasiswa Indonesia, menyebutkan beberapa nama jenderal yang tergolong kaya raya waktu itu. “Pada waktu ini, memang amat banyak perusahaan yang diatur oleh kalangan tentara, semisal PT Tri Usaha Bhakti dan sebagainya”, tulis koran yang diasuh para mahasiswa Bandung itu. “Tentu tak mengherankan kalau menaksir umpamanya Brigadir Jenderal Sofjar sebagai Jenderal yang berpenghasilan tinggi, mengingat bahwa bekas Ketua Umum Kadin Pusat ini duduk dalam beberapa perusahaan swasta bermodal kuat seperti perusahaan penerbangan Seulawah dan Mandala, selain menjadi Direktur Utama PT Garuda Mataram  yang mengassembling mobil VW (Volks Wagen) yang laris di negeri kita”. Jenderal Sofjar, juga dikenal sebagai pengelola Yayasan Dharma Putera Kostrad, dan adalah atas nama Kostrad yang panglimanya adalah Jenderal Soeharto di masa peralihan Soekarno-Soeharto itu, Sofjar leluasa memobilisir bisnis penghasil dana.

Pun di Pertamina bukan hal yang mengherankan kalau terdapat jenderal-jenderal yang kaya raya. Di luar Jenderal Ibnu Sutowo sendiri, Mingguan itu menyebut nama Brigjen Pattiasina yang belum lama sebelumnya diberitakan pers mempersunting seorang penyanyi muda belia dan menghadiahkan untuk sang isteri sebuah rumah mewah berharga 42 juta rupiah. Waktu itu, sebuah mobil sedan Jepang kelas 1300 cc semacam Mazda atau Toyota berharga di bawah 3 juta rupiah per buah. (Namun berita perkawinan ini pernah dibantah, dan memang nyatanya sang jenderal kemudian ternyata memperisteri seorang gadis muda, juara kontes ratu kecantikan di Bandung, yang seusia dengan puterinya sendiri). Selain jenderal, terdapat pula kolonel-kolonel yang menikmati posisinya di perusahaan pertambangan minyak negara itu, dan menjadi kaya raya karenanya. Sjarnubi Said, misalnya, kemudian menjadi pemilik PT Krama Yudha yang terutama bergerak sebagai pengusaha assembling dan distributor mobil Mitsubishi. Sementara itu, pada PT Krama Yudha Las, ia berbaik hati mengikutsertakan tokoh-tokoh muda eks pergerakan 1966 sebagai pemegang saham, yang meskipun kecil-kecil, cukup mendorong beberapa dari mereka menjadi orang muda kaya.

Satu lagi. “Tempo hari, di samping yang lain, juga ramai disorot Brigadir Jenderal Suhardiman yang memimpin PT Berdikari”. PT ini didirikan tahun 1966 untuk menangani pengelolaan modal dan kekayaan eks PT Aslam, PT Karkam, PT Sinar Pagi dan beberapa perusahaan kalangan Istana Soekarno yang diambil alih penguasa baru. Di pertengahan tahun 1967 PT PP Berdikari sudah memiliki unit-unit usaha yang berbentuk PT juga, tak kurang dari 6 buah. Bidang geraknya antara lain perbankan, asuransi, pelayaran, ekspedisi muatan kapal, industri, produksi dan perkebunan. Belakangan sang jenderal yang satu ini lebih senang berkecimpung di bidang politik, mendirikan SOKSI yang menjadi salah satu Kino yang tangguh di Golkar.

Pada berbagai penerbitannya mingguan itu mengungkap pula beberapa nama lain dalam kalangan kekuasaan yang tergolong sebagai orang kaya.  Dan akan senantiasa ditemukan betapa mereka yang berada dalam posisi-posisi penghasil dana, selalu ada kaitannya dengan jalur-jalur dan faksi-faksi yang berperan dalam kekuasaan. Adalah menarik bahwa tak jarang tokoh-tokoh penghasil dana ini bisa sekaligus punya jalinan dengan lebih dari satu faksi dalam kekuasaan. Meski bila ditelusuri pada kedua ujungnya, di hulu maupun di muara, tetap saja terpaut pada Jenderal Soeharto. Dana memang penting bagi pemeliharaan kekuasaan dan merupakan satu ‘ideologi’ tersendiri.

Sementara itu di ‘lingkaran’ Soeharto lainnya, di bawah koordinasi Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Soedjono Hoemardani, sejumlah pengusaha kalangan non-pri, menjadi sumber dana dengan cara memberikan mereka akses dan kemudahan untuk mendapat pekerjaan dan proyek atau keleluasaan dagang. Ada pula lingkaran lain, yakni Jenderal Alamsyah Prawiranegara, yang menjalankan tugas dan kepentingan Soeharto yang lainnya lagi. Jenderal Alamsyah ini, pernah menjadi dutabesar, Menteri Agama dan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat.

Mereka semua bukan jenderal-jenderal biasa. Mengatur lalu lintas uang berjumlah besar, tanpa pernah berhasil disentuh oleh tangan hukum, meskipun selalu disentuh oleh sorotan pers.

Bagaimana dengan jenderal-jenderal yang berada di lapangan selaku pemegang komando? Bagi mereka ini, ada cara dan jalannya yang tersendiri untuk mendapat dana. Pertama, melalui donasi-donasi dari unit-unit usaha yang dikendalikan oleh rekan-rekan mereka yang berada di luar tugas komando. Kedua, meskipun ada tradisi jangan ‘mencakar’ rezeki dari keuangan internal, toh ada keleluasaan untuk mendapat komisi-komisi dari pengadaan logistik angkatan, termasuk dalam pengadaan alutsista. Di masa Soekarno, ada seorang jenderal logistik sampai mendapat saham bonus dari perusahaan senjata Carl Gustav. Di masa Soeharto, rezeki bonus itu berlanjut lancar dalam pengadaan, dari senapan sampai peluncur roket, dari kendaraan operasional roda empat sampai panser, tank maupun kapal tempur dan jet tempur. Tetapi seringkali, irama dan harmoni ini terusik ketika kalangan lebih tinggi –dan keluarganya– dalam kekuasaan, mulai turut campur secara detil dalam penentuan pengadaan barang. Menteri Ristek BJ Habibie misalnya menghendaki pembelian jet tempur Mirage buatan Perancis, yang lain menghendaki F-16, tapi yang dibeli akhirnya Hawk buatan Inggeris, karena yang lebih tinggi menghendaki demikian. Tak jarang terjadi, jeruk melawan jeruk.

Episentrum korupsi. Tesis bahwa istana adalah salah satu episentrum korupsi, banyak bukti berlakunya dari masa ke masa. Begitu pula tesis segitiga korupsi yang terdiri dari istana, pemegang senjata dan konglomerat hitam, telah teruji kebenaran(empiris)nya. Bahkan kini, disebutkan ada episentrum baru, yakni di lembaga perwakilan rakyat, DPR. Sekaligus ini terkonotasi dengan partai-partai politik.

Dalam soal istana sebagai episentrum korupsi, orang selalu merujuk kepada Jenderal Soeharto. Betulkah, selain jasa-jasanya yang besar bagi Indonesia, sang jenderal yang berkuasa 32 tahun itu juga memungut uang jasa yang besar pula dari negaranya? Berapa kekayaan Soeharto (dan keluarga) sebenarnya?

Majalah Fortune 1997 menyebutkan angka kekayaan Jenderal Soeharto sebesar USD 16 milyar –setara 152 trilyun rupiah– dan menempatkannya sebagai orang terkaya ke-6 di dunia. Namun setelah kejatuhannya di tahun 1998, majalah yang sama menempatkannya di urutan ke-80 dengan jumlah kekayaan ‘hanya’ USD 4 milyar. Dua belas tahun sebelumnya, menurut Theodore Friend penulis buku Indonesia Destinies, seorang pejabat Kedutaan Besar AS di Jakarta, menyebutkan Jenderal Soeharto sebagai “the world’s richest man”. Terhadap angka-angka itu, Indonesianis Professor Jeffrey Winters, memberi angka perkiraan ‘tandingan’, sebesar USD 30 milyar (285 trilyun rupiah). Sementara itu Majalah Time menulis bahwa sekitar 1998, putera-puteri Soeharto secara akumulatif memiliki kekayaan USD 5.405 milyar (hampir lima setengah milyar dollar), setara 51, 3475 trilyun rupiah. Apapun, mereka sangat kaya untuk ukuran Indonesia. Meskipun pasti masih kalah dari Paman Gober tokoh bebek kaya, paman dari Donald Bebek, dalam komik Disney, yang memiliki kekayaan dengan satuan angka fantasylyuner. Setiap hari ia berenang di tengah koin emas, dan sesekali berseluncur di atas tumpukan emas itu.

Bagaimana dengan para jenderal masa kini yang berada di bawah rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang seperti halnya Soeharto, juga berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir dalam karir militernya adalah Letnan Jenderal?

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 5