Tag Archives: Akbar Tandjung

Politik

HMI Yang Tinggal Wadahnya Saja Lagi…… (2)

Leave a comment

SEJUMLAH partai politik melaksanakan proses seleksi terhadap kadernya melalui serangkaian tes (psikotes, tes pemahaman), wawancara dan sebagainya. Selain itu, juga dilakukan perekrutan terbuka bagi publik, yaitu: Melalui iklan yang dipasang oleh sejumlah parpol di media massa yang berisi ajakan bagi publik untuk menjadi caleg dari parpol tersebut; Merekrut figur terkenal, seperti artis, tokoh agama, dan tokoh LSM,  yang dinilai punya elektabilitas tinggi; Membuka pendaftaran caleg bagi semua kalangan secara terbuka.

Dari persyaratan caleg tersebut para aktivis mahasiwa yang jarang membuat gebrakan kritis terhadap pemerintah yang diliput media, sudah tidak masuk lagi dalam incaran sebagai calon kader partai-partai politik, karena mereka tidak lagi menjadi trending topic yang menjadi pembicaraan publik. Aktivis mahasiswa sekarang lebih banyak berada di kampus mengejar target lulus kuliah. Kalau pun ada gerakan mahasiwa, sifatnya lokal, sporadis, dan kalau ada sponsor. Tidak banyak yang tahu, bahwa di kampus itu sebenarnya ada aktivis yang berbakat sebagai pimpinan masa depan. Untuk populer perlu dana besar, karena itu partai-partai politik lebih suka caleg yang sudah terkenal, punya follower yang banyak, dan dana yang besar.

HMI DI GELANGGANG UNJUK RASA. "Dapat dikatakan, menjadi aktivis sekarang ini kurang “keren”, dibandingkan aktivis komunitas atau LSM. Bahkan, kalah jauh dibandingkan dengan artis dadakan dari media sosial yang dengan satu tampilan iseng di youtube atau blog, tiba-tiba saja bisa terkenal dalam semalam. Jangan tanya kemampuannya, apalagi program kerjanya sebagai politikus nanti. Tidak heran pula bila aksi jalanan sekarang yang banyak diliput media adalah mengenai tawuran preman yang rebutan lahan parkir, atau pelajar dan supporter bola yang balas dendam."(download)
HMI DI GELANGGANG UNJUK RASA. “Dapat dikatakan, menjadi aktivis sekarang ini kurang “keren”, dibandingkan aktivis komunitas atau LSM. Bahkan, kalah jauh dibandingkan dengan artis dadakan dari media sosial yang dengan satu tampilan iseng di youtube atau blog, tiba-tiba saja bisa terkenal dalam semalam. Jangan tanya kemampuannya, apalagi program kerjanya sebagai politikus nanti. Tidak heran pula bila aksi jalanan sekarang yang banyak diliput media adalah mengenai tawuran preman yang rebutan lahan parkir, atau pelajar dan supporter bola yang balas dendam.”(download)

Dapat dikatakan, menjadi aktivis sekarang ini kurang “keren”, dibandingkan aktivis komunitas atau LSM. Bahkan, kalah jauh dibandingkan dengan artis dadakan dari media sosial yang dengan satu tampilan iseng di youtube atau blog, tiba-tiba saja bisa terkenal dalam semalam. Jangan tanya kemampuannya, apalagi program kerjanya sebagai politikus nanti. Tidak heran pula bila aksi jalanan sekarang yang banyak diliput media adalah mengenai tawuran preman yang rebutan lahan parkir, atau pelajar dan supporter bola yang balas dendam.

Karena itu, aktivis HMI sebaiknya merumuskan kembali strategi aktivitasnya agar “berbunyi dan berguna” bila ingin dilirik parpol tertentu untuk bisa menjadi kader mereka. Bagaimanapun caleg yang berkualitas hanya didapatkan dari proses panjang yang dimulai dari perekrutan, pembinaan, penguatan kapasitas, hingga pelaksanaan program kerja partai yang bermanfaat bagi masyarakat kelompok pendukungnya.

Masalahnya, sekarang ini loyalitas di lingkungan partai sudah menurun drastis, sehingga banyak kader partai berkualitas dari hasil pembinaan yang lama tiba-tiba saja pindah ke partai lain yang menjanjikan keuntungan lebih baik. Karena itu, logisnya mengapa harus membina kader kalau banyak yang mau pindah dengan iming-iming fasilitas dan kedudukan yang lebih baik. Bayangkan, ada partai yang mau membiayai lebih dulu (ijon) sampai berhasil, setelah itu baru ditagih kembali dengan keharusan mengejar setoran. Selain itu, partai politik sudah menjadi bisnis menguntungkan bagi “pemiliknya” sebagai kendaraan yang bisa disewakan kepada siapa saja yang berminat untuk menjadi penjabat karbitan. Partai tidak peduli dengan kepercayaan pemilih lewat politikus seleb yang mereka usung, yang penting menang mendapatkan kursi yang diperebutkan. Partai pemenang kursi parlemen menjadi semakin tinggi daya tariknya bagi para politisi “bajing loncat”, yang pindah-pindah ke partai yang lebih menguntungkan secara sesaat.

Tidak ada kritik dari HMI mengenai selebritas politik yang mengelabui masyarakat itu, dan sekaligus menghambat peluang mereka sebagai kader partai yang lebih berkualitas.

 Menghapus cemar koruptor dari para senior

            Keadaan HMI adalah ibarat pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Akibat ulah para senior (alumni) HMI yang banyak dikabarkan terlibat korupsi, atau menjadi politikus “bajing loncat”, pamor HMI pun ikut tercemar sebagai organisasi yang tidak bisa mendidik anggotanya dengan akhlak baik sebagai intelektual yang berwawasan agama. Walaupun, ada yang mengatakan, itu hanya sebagian kecil dari anggotanya, dan juga sebagai salah gaul belaka dari masyarakat yang memang memandang korupsi sebagai hal yang wajar (budaya).

            Korupsi sekarang ini sudah sulit dibasmi. Selain dianggap sebagai kewajaran (orang lain juga melakukannya), lingkungan kekuasaan tempat mereka berperan mudah terjangkit wabah korupsi oleh virus-virus korupsi yang semakin ganas dan kebal terhadap berbagai “obat pembasmi korupsi”. Bahkan, makin hari makin banyak pelaku korupsi yang berani tampil di depan publik sebagai selebritas yang bangga dengan keberhasilannya merampok harta negara dengan cara yang canggih. Jelas, hal itu memancing munculnya pemain baru yang ingin sukses secara instant.

Selain itu, para koruptor yang umumnya mempunyai kecerdikan tinggi mampu menyembunyikan perbuatan kotornya, mulai dari membantah dengan cara yang sangat logis, mengalihkan isu, menunjuk kambing hitam, mencari legitimasi moral-religius, dan menyewa pengacara mahal yang akan membelanya mati-matian (demi uang). Dan, bahkan mengerahkan massa berbayar untuk mengecoh pendapat publik. Semua dilakukan dengan penuh perhitungan matematis-logis tingkat tinggi. Khas perilaku psikopat sejati.

Kalaupun tertangkap, hukumannya sangat ringan dan ditempatkan pada sel penjara yang dilengkapi fasilitas hotel mewah. Dalam masa pemenjaraan, mereka pun mendapat pengurangan masa penahanan (remisi) berkali-kali dengan berbagai alasan yang nampaknya logis. Setelah bebas, mereka disambut oleh pengikutnya dengan elu-elu yang meriah bagaikan pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Hal ini bisa terjadi karena sistem pengendali kegiatan sudah tercemar virus korupsi, yang tidak lagi memberi napas bagi nalar yang bersih untuk bisa eksis.

Karena itu, HMI seharusnya kembali merumuskan landasan moral yang perlu ditegakkan sebagai citra organisasi mahasiswa yang bersih yang harus dipegang teguh sebagai bekal nanti setelah menjadi profesional pada jabatan apapun di masyarakat. 

 Tidak bisa diharapkan menjadi pilar pembentuk moral dalam politik yang bersih

            Dulu, beberapa gelintir intelektual yang kritis dan berani bersuara keras terhadap rezim otoriter Orde Baru harus tersingkir dari arena politik, dan sebagian lagi melakukan kompromi politik. Itulah yang pernah dialami HMI di forum Kongres HMI di Padang pada tanggal 24-31 Maret 1986. Dihadapkan pada pilihan antara menerima azas tunggal Pancasila dengan alasan penyelamatan organisasi dari pembekuan pemerintah, atau tetap mempertahankan azas Islam. Sehingga, terbelah menjadi dua kubu yang berseberangan sampai sekarang. Di satu kutub ada HMI DIPO yang akomodatif dengan kekuasaan dan cenderung pragmatis, dan dianggap sebagai HMI resmi, yang bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta. Pada kutub lain, ada HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang tetap mempertahankan sikap kritisnya terhadap pemerintah.

            Walaupun pada Kongres di Jambi tahun 1999 HMI DIPO kembali ke azas Islam, namun kedua HMI tersebut (DIPO dan MPO) sudah tidak bisa disatukan lagi. Masing-masing kelompok HMI tersebut tetap jalan dengan caranya sendiri-sendiri. Himbauan Akbar Tandjung, agar HMI DIPO juga bersikap kritis terhadap pemerintah –tetapi tidak anti pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono– menjadi benar dalam pengertian kritis yang “tahu diri”. Sikap mendua itulah yang menjadi ciri khas HMI yang resmi (DIPO), kritis terhadap pemerintah sebagai basa-basi intergitas intelektual, tapi bersikap akomodatif agar selamat.

Karena itu, masalahnya adalah bagaimana bisa mengharapkan HMI (DIPO yang resmi) tetap menjadi pilar pembentuk moral dalam politik yang bersih, kalau citranya sudah terbentuk sebagai pencari selamat? Sedangkan HMI yang satu lagi (MPO), mungkin saja bisa diharapkan menjadi pilar pembentuk moral politik mahasiwa, tapi peranannya sebagai organisasi yang tidak resmi, dan tidak punya induk, jelaslah akan sangat terbatas. Bagaimanapun, HMI adalah aset bangsa yang seharusnya dipelihara dan dibina dengan baik.

*Syamsir Alam. Mantan aktivis mahasiswa era Orde Baru yang sudah lama mengubur ‘kapak perperangan’, namun tergerak untuk menggalinya kembali setelah melihat karut-marut situasi politik sekarang.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com)

Politik

HMI Yang Tinggal Wadahnya Saja Lagi…… (1)

2 Comments

“Mitos kepemimpinan yang paling berbahaya adalah mempercayai bahwa pemimpin itu dilahirkan, ada faktor genetik untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Hal itu benar-benar omong-kosong.Yang benar justru sebaliknya,pemimpin itu diciptakan oleh situasi”, Warren G Bennis.

 Oleh Syamsir Alam*

SEMULA banyak yang memperkirakan Kongres Ke-28 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jumat (15/3) yang lalu di Jakarta –dengan pembatalan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono– bakal heboh. Terutama bila dihubung-hubungkan dengan perlawanan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PB HMI, yang menyebut dirinya “anak yang tidak diharapkan lahir oleh orang tuanya”. Anas ‘dipaksa’ mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Tapi, ternyata kongres tersebut berlalu begitu saja.

SBY tidak hadir dengan alasan tak ada kepastian kondisi internal HMI yang kondusif bagi kehadiran Presiden seperti yang disampaikan juru bicara kepresidenan. Ini berbeda arti dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Noer Fajrieansyah sebelumnya, bahwa PB HMI lah yang batal mengundang Presiden untuk membuka Kongres.

SALAM TAKZIM SEKJEN PB HMI KEPADA PRESIDEN. "Ini berbeda arti dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Noer Fajrieansyah sebelumnya, bahwa PB HMI lah yang batal mengundang Presiden untuk membuka Kongres." (download presidenri.go.id)
SALAM TAKZIM SEKJEN PB HMI KEPADA PRESIDEN. “Ini berbeda arti dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Noer Fajrieansyah sebelumnya, bahwa PB HMI lah yang batal mengundang Presiden untuk membuka Kongres.” (download presidenri.go.id)

Masuk akal, bila banyak pihak yang mencurigai Anas akan membawa-bawa pihak lain untuk melawan SBY, seperti yang dikatakan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, sesama alumni HMI, “Bung Anas hadapilah masalah hukum secara baik. Ini bukan akhir segalanya. Saya harapkan tidak perlu membawa-bawa HMI” (Kompas, 1 Maret 2013). Banyak pesan-pesan dari yang tua-tua yang hadir di Kongres –mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Majelis Etik Korp Alumni HMI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, dan Ketua Majelis Penasehat Korp Alumni HMI Akbar Tanjung– yang dicatat media. Namun sebaliknya, tidak ada pendapat yang menarik untuk disimak dari yang muda-muda mengenai program HMI ke depan.

Harapan berlebihan tanpa dukungan memadai

Menarik untuk dicatat, dalam pidatonya selaku Ketua Majelis Etik Korp Alumni HMI, pada pembukaan Kongres Ke28 HMI itu, Jusuf Kalla menganjurkan HMI harus ikut serta menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Selain menyumbangkan gagasan jalan keluar, juga perlu terus melakukan kaderisasi demi melahirkan pemimpin bangsa di masa datang. Masalahnya, HMI yang sekarang bagaikan si piatu yang tidak jelas siapa orang tua kandung, atau orang tua asuh, yang membimbingnya, sehingga tidak tahu nantinya menjadi kader partai yang mana. Popularitas mereka sebagai kader yang idealis kalah pamor dari para selebriti yang menjanjikan elektabilitas tinggi, atau anggota keluarga pimpinan partai yang dianggap lebih berhak memimpin. 

            Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Nuh, yang mewakili pemerintah, berpesan agar HMI ikut membangun masyarakat yang berpendidikan, dan menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan bangsa. “Itu perlu dilakukan dengan murah secara sosial, politik, dan ekonomi. Pemecahannya juga harus pada waktunya dan sesuai dengan aturan”, katanya. Terhadap harapan yang lebih merupakan basa-basi seorang tamu tersebut, tak mungkin bagi seorang mahasiswa bisa melakukannya. Mahasiswa sekarang cukup tertekan oleh padatnya waktu kuliah, dengan bayangan ancaman dikeluarkan bila tak bisa menepati batas waktu kuliah yang ditetapkan. Dan, tanpa adanya mentor pembimbing dari pemerintah yang bisa memberikan dukungan iklim yang diperlukan menjadi aktivis mahasiwa yang berkualitas.

            Selain itu, ada harapan dari Akbar Tanjung, agar HMI tetap menjadi organisasi mahasiswa yang kritis terhadap masalah bangsa, termasuk pemerintahan. Namun, menurutnya kritik itu harus tetap dilandasi nilai-nilai akademis, moral, keislaman, kebenaran, dan keadilan. HMI tidak anti-pemerintah di bawah kepeminpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, tapi kritis. Ini pesan yang sulit dilaksanakan oleh mahasiwa yang sedang belajar politik, kelompok dalam usia yang sedang mencari jati diri, dan cenderung bersuara vokal tanpa basa-basi. Banyak yang harus dikritik HMI, tapi luput karena nalarnya belum sampai ke situ. Misalnya, solusi menghentikan korupsi dengan kritik bijak yang dilandasi nilai-nilai akademis yang kuat. Jangankan mahasiswa, bahkan para dosen pun tidak akan mampu melakukanya.

            Memang, Noer Fajrieansyah menegaskan, HMI tetap menjadi organisasi mahasiswa yang independen dan kritis terhadap pemerintah, dan akan terus mewakili aspirasi masyarakat banyak, dalam arti merespon kebijakan pemerintah. Apalagi menjelang Pemilu 2014 nanti, ada banyak kegiatan politik yang perlu dikritisi. Masalahnya, sekarang saja banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan oleh HMI, misalnya mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin mencekik rakyat kalangan bawah, berlalu begitu saja. Mahasiswa diposisikan harusnya belajar di kampus, bukan memperhatikan nasib rakyat kalangan bawah. HMI sudah di menara gading perkuliahan, tidak lagi berada di akar rumput yang membutuhkannya, sehingga tidak peka lagi dengan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

Zaman berubah, peranan pun berganti

Nampaknya, HMI sekarang tinggal wadahnya saja lagi. HMI sudah kehilangan militansi semangat juang yang dulu menjadi kebanggaan anggotanya, yaitu usaha pemberdayaan dan pencerahan umat Islam dan bangsa secara luas. Sebagai organisasi, setelah surutnya peranan organisasi ekstra pada umumnya dalam gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menjelang akhir tahun 1970, HMI tetap berkiprah sebagai organisasi ekstra kurikuler yang mempunyai anggota cukup banyak, walaupun kegiatan utamanya sekarang hanya tampil ketika kongres dan menjelang pemilu saja.

Walaupun raison d’etre HMI yang pada awalnya menciptakan intelektual yang berwawasan agama masih tetap dipegang teguh, namun pengertian “intelektual berwawasan agama” itu sudah mengalami pergeseran makna menjadi lebih pragmatis. Karena itu, tidak muncul lagi tokoh-tokoh baru dari kader HMI yang dapat disebut brilian (gilang-gemilang), seperti kakak-kakaknya dulu.

Ada alasan, bahwa ketatnya jadwal kuliah yang biayanya juga semakin mahal, membuat para mahasiswa tidak mungkin lagi menyisakan waktunya untuk aktif dalam organisasi ekstra seperti era kesatuan aksi dulu. Itu benar, dulu banyak mahasiwa yang dikenal sebagai aktivis yang jempolan karena menyediakan waktunya untuk berprofesi sebagai aktivis mahasiswa. Nampaknya tujuan para aktivis HMI sekarang sudah tergeser oleh pemikiran pragmatis, tidak lebih dari menjadikan HMI sebagai kendaraan untuk mendapatkan jabatan di partai apapun yang menerimanya.  

Partai-partai yang krisis kader pun tidak melirik

Menjelang Pemilihan Umum 2014, para pengurus partai mulai sibuk mencari kader untuk direkrut menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun, karena lemahnya kaderisasi partai politik (parpol) sekarang ini, meminjam pemaparan pers, banyak partai mencari calon dari luar partai dengan mengedepankan popularitas, dan mengabaikan kapasitas calon.

Pola penjaringan caleg tersebut umumnya dilakukan melalui kader partai dengan dua jalur. Pertama, sebagian anggota DPR/DPRD saat ini masih akan menjadi caleg periode berikutnya, karena telah memiliki konstituen. Kedua, melalui proses seleksi internal parpol untuk menjaring calon berkualitas.

(socio-politica.com/socipolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 2

Politik

SBY: Isu Kudeta dan Lempar Sepatu

Leave a comment

DUA PEKAN lebih telah berlalu, isu kudeta untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masih saja dibicarakan. Namun, tentu saja, kudeta itu sendiri takkan pernah terjadi. Tentara mana yang berani melakukannya? Dan yang juga tak kunjung terjadi adalah pelemparan sepatu terhadap SBY, seperti yang menjadi ancaman Gerakan Nasional HMI Anti SBY bila sang Presiden ini berani hadir di Kongres XXVIII HMI di Jakarta 15 Maret 2013. Tapi kalau SBY datang juga, apa betul ada yang berani melemparinya dengan sepatu?

ANAS DAN SBY. "Tips untuk kalangan kekuasaan, termasuk bagi SBY yang masih akan menunaikan kekuasaannya hingga tahun depan, HMI bukan monster berbahaya bagi kekuasaan, sepanjang memahami dinamika berbagi. Bukankah Anas Urbaingrum banyak juga gunanya, sejak di KPU sampai menjabat Ketua Partai Demokrat? (foto download)
ANAS DAN SBY. “Tips untuk kalangan kekuasaan, termasuk bagi SBY yang masih akan menunaikan kekuasaannya hingga tahun depan, HMI bukan monster berbahaya bagi kekuasaan, sepanjang memahami dinamika berbagi. Bukankah Anas Urbaingrum banyak juga gunanya, sejak di KPU sampai menjabat Ketua Partai Demokrat? (foto download)

Soal kudeta, sejarah menunjukkan tak pernah ada kalangan tentara berani melakukannya. Tidak oleh Kolonel AH Nasution di tahun 1952, tidak pula oleh Jenderal Soeharto di tahun 1965-1966. Lebih-lebih lagi Jenderal Wiranto yang konon punya ‘kesempatan’ mengambilalih kekuasaan di tahun 1998. Hanya sejarawan kiri seperti Asvi Warman Adam yang pernah mengembangkan analisa bahwa Jenderal Soeharto melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, itupun dengan penamaan kudeta merangkak –creeping coup d’etat.

Padahal, yang sesungguhnya dilakukan Jenderal Soeharto adalah serangkaian taktik khas tentara Indonesia yang lebih terbiasa dengan pola gerilya daripada perang terbuka. Dimulai dengan menggunakan bujukan tiga jenderal yang sebenarnya adalah kesayangan Soekarno –Jenderal Muhammad Jusuf, Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Amirmahmud, yang tergolong de beste zonen van Soekarno– sehingga memperoleh Surat Perintah 11 Maret 1966. Lalu dilanjutkan dengan taktik konstitusional yang berpuncak pada Sidang Istimewa MPRS Maret 1967 yang mencabut mandat Soekarno.

Satu-satunya perang agak terbuka –itupun sebenarnya masih dibarengi dengan taktik gerilya– yang barangkali pernah dilakukan tentara Indonesia, adalah saat menyerang Timor Timur di tahun 1975 sehingga di tahun 1976 wilayah tersebut akhirnya menjadi salah satu provinsi Indonesia.

Dua peralihan kekuasaan terpenting yang pernah terjadi di Indonesia senantiasa melibatkan tentara dengan pola politik gerilya. Pertama peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto, dan yang kedua dari tangan Soeharto ke tangan BJ Habibie. Dalam kedua peristiwa, tentara menggunakan peluang yang tercipta dari suatu blessing indisguise yang selalu juga melibatkan peranan gerakan mahasiswa. Peluang tahun 1965-1966 terjadi setelah percobaan gagal Gerakan 30 September 1965 yang disusul rangkaian demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soekarno turun dari kekuasaannya. Peralihan kedua, dari tangan Soeharto ke tangan BJ Habibie, terjadi karena kombinasi tekanan demonstrasi mahasiswa 1998 dengan permainan belakang layar para tentara politik. Setelah itu terjadi pula peralihan kekuasaan bergaya parlementer, dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid ke tangan Megawati Soekarnoputeri yang merupakan political game partai politik ‘masa’ reformasi yang bertepatan waktu dengan ‘pembangkangan’ polisi dan tentara terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Secara menyeluruh, menurut pengalaman empiris Indonesia, perubahan penting dalam kekuasaan hampir selalui ditandai dengan adanya demonstrasi mahasiswa. Bukan hanya dalam peralihan dari Soekarno ke Soeharto 1966-1967 dan lengsernya Soeharto di tahun 1998, tetapi juga dalam tak berlanjutnya kepresidenan BJ Habibie serta peralihan Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputeri. Makin besar-besaran demonstrasi mahasiswa itu, makin besar peluang terjadinya perubahan.

Bagaimana dengan gertakan lempar sepatu kepada SBY? Tidak terjadi, terutama karena SBY memilih tidak datang menghadiri Kongres HMI itu. Apakah ada kemungkinan memang ada yang melempari SBY dengan sepatu jika ia toh datang? Kata Akbar Tanjung, yang adalah Ketua Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi), “mungkin saja.” Tapi itu diucapkannya sore hari setelah bisa dipastikan SBY tak hadir di Kongres HMI tersebut pada pagi harinya.

Seandainya pun, SBY hadir di Hotel Borobudur, dan betul-betul dilempari sepatu, itu menjadi sejarah baru HMI. Berarti ada dinamika baru atau bahkan radikalisasi. Dari dulu sampai sekarang, HMI adalah organisasi dengan kader-kader –terutama kalangan tokoh pimpinannya– yang lebih senang dan merasa lebih nyaman berada di sekitar kekuasaan negara. Baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.

Saat mengalami rangkaian penganiayaan politik oleh PKI dan organisasi-organisasi mantelnya pada masa Nasakom, khususnya 1963-1965, HMI berlindung kepada Presiden Soekarno. Dan Soekarno memilih tidak memenuhi tuntutan kelompok kiri untuk membubarkan HMI yang dicap kontra revolusi –yang sebenarnya terutama karena Soekarno memperhitungkan Jenderal Ahmad Yani yang bersikeras membela HMI.

Maka, tatkala kelompok mahasiswa intra dan gerakan mahasiswa lainnya di tahun 1966 mulai menampilkan sikap anti Soekarno, yang bahkan sampai kepada tuntutan penurunan dari kekuasaan, para tokoh PB-HMI masih menyempatkan datang bersilaturahmi kepada Presiden Soekarno di Istana, bersama beberapa pimpinan organisasi extra universiter semacam GMNI –maupun juga GMKI. Dalam gerakan anti Soekarno, HMI menjadi slow starter. Tapi sungguh menarik bahwa tokoh mahasiswa 1966, mahasiswa ‘bebas’ Sugeng Sarjadi, yang merobek-robek gambar Soekarno di Bandung sehingga menjadi pemicu aksi serupa di seluruh Bandung, 18 Agustus 1966, adalah tokoh yang dengan cepat direkrut dan dinyatakan HMI sebagai anggotanya.

Tercatat di belakang hari, di sepanjang beberapa bagian terakhir masa kekuasaan Soeharto, begitu banyak tokoh HMI –melebihi tokoh alumni dari organisasi mahasiswa manapun– mengalir masuk ke dalam kabinet maupun lembaga-lembaga kekuasaan lainnya, ataupun ke MPR/DPR-RI. Ini terjadi di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Salah satu tokoh HMI, Muhammad Jusuf Kalla, pada mulanya memilih melanjutkan karir di dunia usaha melanjutkan apa yang dirintis ayahandanya, sementara teman-temannya yang lain mulai masuk ke pemerintahan daerah. Kini, Jusuf Kalla sudah pernah berhasil mencapai RI-2, dan masih sedang mencoba terus meraih posisi RI-1.

Jadi, sebenarnya, pukul rata, kader-kader HMI itu tidak punya tradisi melawan kekuasaan bahkan kebanyakan menjadi bagian dari kekuasaan. “Anggota HMI kan banyak, jadi pasti ada di mana-mana,” ujar Adi Sasono tokoh alumni HMI. Kalau kini ada sedikit riak terhadap kekuasaan, itu pasti hanyalah bagian dari dinamika pencapaian cita-cita agar tetap sebagai peserta dalam kekuasaan. Masuk kekuasaan bukan sesuatu yang salah, sebenarnya, sepanjang tidak ikut-ikut mengembangkan budaya korupsi yang merupakan bagian melekat dalam kekuasaan menurut asumsi umum per saat ini. Namun ada yang menggugat. Aktivis Masjid Salman ITB tempo dulu, Syamsir Alam, yang rajin berdzikir, sempat menulis dengan judul bertanya, kenapa banyak kader HMI yang terlibat korupsi? “Karena mereka masuk kekuasaan,” kata Solahuddin Wahid dalam suatu pertemuan.

Tips untuk kalangan kekuasaan, termasuk bagi SBY yang masih akan menunaikan kekuasaannya hingga tahun depan, HMI bukan monster berbahaya bagi kekuasaan, sepanjang memahami dinamika berbagi. Bukankah Anas Urbaingrum banyak juga gunanya, sejak di KPU sampai menjabat Ketua Partai Demokrat. Tetapi ketika menjadi Ketua Umum, ‘gelora’ kekuasaan agaknya menyorongkan terlalu banyak perspektif yang menyenangkan dan mudah.

Lalu bagaimana dengan isu adanya rencana kudeta yang pertama kali dilontarkan SBY sendiri –yang katanya menurut laporan intelejen– menjelang keberangkatannya ke luar negeri 3 Maret lalu? Bukan cerita baru. Tepat setahun sebelumnya, Menteri Polhukam Marsekal Djoko Suyanto sudah lebih dulu menghembuskan berita tentang adanya usaha menjatuhkan SBY. Sebelumnya lagi, SBY sendiri pernah menyebutkan dirinya menjadi sasaran pemboman. Tak heran bila Maret 2012 Pengamat Politik dari UGM Ari Dwipayana, menganggap SBY dan Partai Demokrat mengembangkan politik paranoid.

Barangkali terlalu cepat juga bila menganggap SBY adalah seorang paranoid. Lebih tepat mungkin jika dikatakan SBY sedang menghadapi dan berada dalam situasi paranoia politik –suatu penggambaran keadaan politik yang serba saling mencurigai. Atau paling tidak, sedang melanjutkan politik mencari simpati dan empati, sebagai orang yang tak henti-hentinya dianiaya secara politik.

Tapi terlepas dari itu, pokoknya jangan sampai menjadi paranoid, karena bila seorang Presiden menderita paranoid ia tak lagi memenuhi syarat undang-undang yang tak memperbolehkan untuk sakit jasmani dan rohani terus menerus. Paling ditakutkan di Amerika Serikat dari dulu, bila Presiden menderita paranoid, setiap waktu bisa terjadi ia mendadak memencet tombol untuk meluncurkan peluru kendali antar benua.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com)

Politik

Lakon Partai Demokrat: Ada Sengkuni, Tak Ada Pandawa (1)

Leave a comment

MENJELANG ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang, saat kedudukannya selaku Ketua Umum Partai Demokrat diusik dari arah internal partai, Anas Urbaningrum melontarkan metafora peran Sengkuni. Tokoh Sengkuni yang antagonis dan pandai menghasut adalah penasehat raja Hastina, Prabu Suyudhono sulung dari Kurawa. Aria Sengkuni –yang dikenal juga sebagai Aria Suman– sebenarnya adalah paman para Kurawa sendiri, dari pihak ibu –yang bernama Dewi Gendari.

Kelahiran para Kurawa yang seratus orang itu sendiri, berlangsung tidak biasa. Ketika tiba waktunya, Dewi Gendari bukannya melahirkan bayi biasa melainkan segumpal daging berlumur darah. Lengkap lah kekecewaannya, sudahlah bersuamikan Destarata yang buta, bukannya Pandu sang putera mahkota yang tampan, melahirkan pula benda yang aneh. Dengan kesal, ia melontarkan gumpalan daging tersebut ke taman lalu menendangnya hingga pecah bertaburan menjadi 100 gumpalan. Sepanjang malam ia tenggelam dalam isak tangis. Tetapi, di pagi hari buta mendadak taman itu dipenuhi suara tangisan bayi. Gumpalan-gumpalan itu ternyata telah berubah menjadi 100 bayi. Itulah Kurawa.

AKHIRNYA ANAS URBANINGRUM MENGUNDURKAN DIRI. "Hakekat persoalan di tubuh Partai Demokrat adalah survival partai dalam konteks kekuasaan, yang berubah menjadi ajang survival perorangan dan kelompok untuk posisi peran utama kekuasaan internal, begitu partai itu menjadi partai penguasa dalam sepuluh tahun. Saat partai untuk pertama kali menjadi ‘pemenang’ dan berhasil menempatkan tokohnya sebagai Presiden Indonesia, segera muncul kebutuhan untuk melanjutkan posisi tersebut at all cost". (diolah dari foto tribunnews)
AKHIRNYA ANAS URBANINGRUM MENGUNDURKAN DIRI. “Hakekat persoalan di tubuh Partai Demokrat adalah survival partai dalam konteks kekuasaan, yang berubah menjadi ajang survival perorangan dan kelompok untuk posisi peran utama kekuasaan internal, begitu partai itu menjadi partai penguasa dalam sepuluh tahun. Saat partai untuk pertama kali menjadi ‘pemenang’ dan berhasil menempatkan tokohnya sebagai Presiden Indonesia, segera muncul kebutuhan untuk melanjutkan posisi tersebut at all cost”. (diolah dari foto tribunnews)

Berbekal anggapan sebagai korban permainan para Sengkuni, maka ketika ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, Anas Urbaningrum dengan cepat melontarkan serangan balik. Bukan hanya kepada KPK, tetapi juga kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Meskipun tak menyebutkan nama, ancaman kubu Anas Urbaningrum pasca pengunduran diri dari Partai Demokrat, untuk melakukan buka-bukaan, sudah jelas arahnya. Dengan mudah ditafsirkan bahwa itu ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkarannya di tubuh partai. “Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama”, ujar Anas, “Masih banyak halaman berikut yang akan kita buka dan baca bersama…”. Salah seorang tokoh lingkaran dalam Anas yang ikut mengundurkan diri dari Partai Demokrat, menyebutkan akan ada lanjutan berupa perlawanan hukum maupun perlawanan politik.

Anas Urbaningrum mengatakan, mulai sadar bahwa dirinya akan segera dijadikan tersangka, tatkala ada desakan agar KPK memperjelas status hukumnya terkait kasus Hambalang. “Ketika saya dipersilahkan untuk menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum, yakni sebagai tersangka”. Dan yang melakukan kedua hal yang disebutkan Anas itu, tak lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih dari itu, bersamaan dengan beredarnya copy rancangan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) KPK yang menyebutkan status Anas sebagai tersangka, Susilo Bambang Yudhoyono mengambilalih pengendalian Partai Demokrat selaku Ketua Majelis Tinggi, dari tangan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Sempurna sudah alasan bagi Anas untuk menganggap dan melontarkan tuduhan bahwa dirinya memang menghadapi konspirasi.

Sungguh menarik, bahwa salah satu penggalangan simpati yang menonjol datang dari kalangan Korps Alumni HMI (Kahmi). Tak kurang dari politisi Golkar Akbar Tandjung berkomentar dengan nada simpati mengenai Anas. Sementara Mahfud MD yang saat ini berposisi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ikut datang sebagai jajaran Kahmi menjenguk Anas Urbaningrum guna menunjukkan simpati. Mungkin juga sekalian dengan makna dukungan politik? Para alumni HMI memang terkenal sangat tinggi semangat pembelaannya kepada sesama yang sedang bermasalah, tak terkecuali bagi mereka yang sedang menghadapi tuduhan korupsi. Dari sudut pandang korps alumni, Anas memang ‘pantas’ didukung, karena selama menduduki posisi penting di Partai Demokrat, tak sedikit ia merekrut dan mengalirkan alumni HMI ke tubuh partai untuk menduduki posisi-posisi penting. Sedemikian kuat posisi kelompok ex HMI di tubuh partai tersebut, sehingga bila saja kemarin Ketua Dewan Pembina memilih mekanisme Kongres Luar Biasa dalam kasus kepemimpinan Anas, hampir bisa dipastikan kubu Anas yang akan menang.

Minus Pandawa, bukan Bharatayudha. Dengan munculnya tanda-tanda kuat perlawanan politik (selain perlawanan hukum) kubu Anas, dengan segera banyak orang memberikan analogi akan pecah perang Bharatayudha di tubuh Partai Demokrat. Memang bisa terjadi semacam perang saudara di tubuh partai yang baru berusia satu dasawarsa lebih sedikit ini, tetapi pasti bukan Bharatayudha, karena tak ada unsur dengan citra Pandawa Lima di sana. Seandainya Anas Urbaningrum tidak disorot karena kasus korupsi Hambalang, mungkin saja Anas lah yang menjadi unsur Pandawa. Dalam Mahabharata, Pandawa dan Kurawa adalah satu rumpun keluarga, ayahanda mereka bersaudara kandung. Guru mereka juga sama, yaitu Bengawan Durna. Dengan Paman Sengkuni sebagai auctor-intellectual, ditambah Bengawan Durna yang pilih kasih, berkali-kali Pandawa bersaudara ditipu dan dicurangi oleh para Kurawa.

Perang Bharatayudha yang esensinya merupakan perang antara kebenaran melawan ketidakbenaran, terlalu bagus untuk dijadikan analogi bagi masalah internal Partai Demokrat, yang bercorak jatuh menjatuhkan dalam konteks politik atas dasar kesalahan di atas kesalahan dalam konteks hukum.

Barangkali, kalau toh ingin menggunakan metafora dari dunia perwayangan, maka apa yang terjadi di internal Partai Demokrat ini, adalah lakon perebutan Wahyu Makutarama yang menjadi obsesi di lingkungan Hastinapura. Wahyu Makutarama adalah adalah ikon kekuasaan seorang raja untuk melanggengkan kekuasaan. Balatentara Korawa gagal memperoleh ikon yang tersimpan di gunung Suwelagiri itu. Mereka tak mampu merebutnya dari empat penjaga, Bayusuta bersaudara, yang terdiri dari Anoman (simbol nafsu putih), Liman Setubanda (simbol nafsu hitam), Garuda Mahambira (simbol nafsu kuning) dan Naga Krawa (simbol nafsu merah). Panglima balatentara Hastinapura, Basukarna, yang memimpin bala Korawa malah kehilangan senjata saktinya, Kuntawijayadanu.

Hakekat persoalan di tubuh Partai Demokrat adalah survival partai dalam konteks kekuasaan, yang berubah menjadi ajang survival perorangan dan kelompok untuk posisi peran utama kekuasaan internal, begitu partai itu menjadi partai penguasa dalam sepuluh tahun. Saat partai untuk pertama kali menjadi ‘pemenang’ dan berhasil menempatkan tokohnya sebagai Presiden Indonesia, segera muncul kebutuhan untuk melanjutkan posisi tersebut at all cost. Biayanya tinggi, tetapi hanya dengan biaya tinggi itu kemenangan bisa dilanjutkan. Diakui atau tidak itu merupakan beban baru, bila ingin lebih memperbesar diri. Mencari dana yang lebih besar, menjadi salah satu keharusan terpenting, ketika kehidupan politik Indonesia yang multi-partai tergelincir menjadi praktek politik berbiaya tinggi.

Semua orang yang memiliki hasrat kekuasaan ingin berpartai. Apalagi, relatif hanya melalui partai, pintu menuju kursi parlemen dan kursi eksekutif –dari bupati, gubernur, walikota, menteri sampai presiden dan wakil presiden– bisa terbuka. Lengkap dengan benefit terbukanya gudang rezeki. Setelah berpartai, banyak orang ingin menjadi ketua  atau orang nomor satu partai. Menjadi pimpinan utama atau ketua umum partai, sangat diinginkan, karena itulah salah satu jalur utama menuju kursi Presiden atau Wakil Presiden.

Tatkala Anas Urbaningrum berhasil memenangkan Kongres Partai Demokrat II, 23 Mei 2010 di Bandung, banyak yang mulai menyebutnya sebagai tokoh muda yang berkesempatan besar menjadi Presiden Indonesia berikutnya di tahun 2014. Apalagi SBY sudah menjadi presiden untuk keduakali sehingga tak mungkin lagi tampil di 2014. Dan sejak saat itu pula, mata dan sekaligus pisau persaingan politik mulai tertuju pada dirinya. Dari dalam partai, maupun dari eksternal partai, di tengah ramainya hasrat menjadi Presiden berseliweran. Setelah terkena gempuran internal, dan pada waktu yang bersamaan dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, Anas mengungkapkan bahwa ketika terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, ia adalah  ibarat bayi yang sesungguhnya tak diinginkan kelahirannya. Dalam Kongres di Bandung itu, ia antara lain bersaing dengan Andi Alfian Mallarangeng yang dianggap kesayangan SBY dan lebih diinginkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 2.

Politik, Sosial

Jakarta Sebagai Etalase Kegagalan Indonesia Dari Masa ke Masa (3)

Leave a comment

FENOMENA Jakarta tahun 1970-an seakan mengalami perulangan pada tahun 2000-an. Tampaknya, setiap kelahiran dan tumbuhnya rezim baru selalui ditandai pula oleh korupsi-korupsi baru. Adanya korupsi-korupsi baru itu tercermin dengan munculnya kelompok dan keluarga kaya baru dari waktu ke waktu dengan segala kelakuan eksesifnya. Kedatangan Dewi Fortuna membawakan kekayaan yang mendadak, cenderung mendorong meningkatnya hasrat konsumtif dan ketidaksabaran untuk bermewah-mewah. Anehnya, makin tidak halal sumber kekayaan itu, justru makin tinggi pula hasrat konsumtif dan sikap bermewah-mewah itu, sehingga pada gilirannya bisa menjadi indikator adanya perbuatan korupsi.

SBY, KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI. "Sayangnya, setidaknya dua dari bintang iklan melalui televisi itu, justru telah dihukum dan dijadikan tersangka korupsi, yakni Angelina Sondakh dan Andi Alfian Mallarangeng. Kemudian dua lainnya, Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono, pun disorot dan disebut-sebut namanya terkait apa yang di”tidak”kan itu. Lama-kelamaan, pada gilirannya nama dan kepercayaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, sulit dihindarkan untuk tidak terkontaminasi". (youtube)
SBY, KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI. “Sayangnya, setidaknya dua dari bintang iklan melalui televisi itu, justru telah dihukum dan dijadikan tersangka korupsi, yakni Angelina Sondakh dan Andi Alfian Mallarangeng. Kemudian dua lainnya, Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono, pun disorot dan disebut-sebut namanya terkait apa yang di”tidak”kan itu. Lama-kelamaan, pada gilirannya nama dan kepercayaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, sulit dihindarkan untuk tidak terkontaminasi”. (youtube)

Munculnya kelompok dan keluarga-keluarga kaya baru di Jakarta pada tahun 1970-an itu merupakan fenomena yang mengiringi kebangkitan ekonomi Indonesia melalui pembangunan fisik kala itu. Dan fenomena itu diyakini untuk sebagian besar, tidak boleh tidak, pasti terkait dengan fenomena korupsi yang marak pada waktu bersamaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masa itu tidak terbantahkan, meskipun juga tidak kunjung terbuktikan secara nyata –karena memang tak ada effort yang cukup untuk itu. “Meski seperti angin yang dapat dirasakan, namun tak dapat dipegang, korupsi itu jelas ada. Menurut logika bagaimana mungkin seorang pejabat tingkat biasa saja dengan gaji yang hanya cukup untuk hidup dengan standar kelayakan normal, bisa memiliki rumah-rumah mewah beserta mobil-mobil mewah yang bila diperhitungkan takkan mungkin dibelinya dengan gaji yang diakumulasikan dalam lima puluh tahun sekalipun. Korupsi dan menjadi kaya karenanya, tidak perlu lagi membuat para pelakunya tampil malu-malu seperti di zaman Orde Lama Soekarno”, demikian dituliskan dalam buku ‘Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter’ (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas, 2004).

Mari kita bandingkan dengan fenomena tahun 2000-an, khususnya di masa kekuasaan Presiden Megawati Soekarnoputeri dan kemudian di hampir dua periode kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bila di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid gerakan pemberantasan korupsi melalui Kejaksaan Agung masih gencar, maka di masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri gerakan itu mendadak gembos. Sebaliknya, terasa bahwa tindakan korupsi baru pasca Soeharto justru lebih melaju. Menjadi benar peringatan Jaksa Agung Marzuki Darusman yang menjabat di masa Abdurrahman Wahid, bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tak berakhir bersama berakhirnya kekuasaan Soeharto. Sementara kasus korupsi dan kejahatan keuangan lainnya dari masa lampau belum tuntas tertangani, ujarnya, korupsi-korupsi baru pun terjadi terus.

Dari masa Megawati, kita bisa mencatat adanya kasus-kasus penjualan beberapa BUMN strategis dan kasus penjualan ulang tanker raksasa Pertamina. Bersamaan dengan itu, bertiup sejumlah rumor yang mengaitkan suami sang Presiden dengan berbagai kasus. Diceritakan bahwa sewaktu masih menjadi Presiden, Abdurrahman Wahid secara khusus pernah meminta Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk menangkap Taufiq Kiemas –suami Wakil Presiden– dengan tuduhan korupsi. Marzuki tak segera memenuhi permintaan itu, dan mengatakan tak bisa melakukannya “sebelum kita memiliki bukti kuat”. Perintah penangkapan dengan tuduhan yang sama juga pernah disampaikan Presiden kepada Jaksa Agung, untuk beberapa nama lain seperti pengusaha Arifin Panigoro, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier yang memberikan pembebasan pajak mobil Timor dan terhadap politisi Golkar Akbar Tandjung. Entah ada hubungannya atau tidak, selang beberapa waktu kemudian Marzuki Darusman dilepas dari jabatan Jaksa Agung. Menurut cerita di balik berita, saat mengangkat Baharuddin Lopa sebagai Jaksa Agung, Presiden mensyaratkan penangkapan bagi 4 tokoh tersebut. Tetapi Baharuddin Lopa hanya sempat menduduki jabatan itu dalam hitungan minggu. Tak terjadi penindakan terhadap 4 tokoh. Hanya Akbar Tandjung yang kemudian pernah diajukan ke pengadilan dengan tuduhan korupsi dana Bulog pada masa kepresidenan berikutnya, namun bebas di tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin Bagir Manan.

Para pelaku korupsi masih lebih unggul. Pada dua masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, kendati retorika pemberantasan korupsi terus menerus didengang-dengungkan, dalam kenyataan perbuatan korupsi tetap saja terus melaju. Komisi Pemberantasan Korupsi tunggang langgang dibuatnya. Sungguh ironis bahwa Partai Demokrat yang menjadi pilar utama kekuasaan Presiden SBY, justru termasuk di antara yang paling disorot karena perilaku korupsi sejumlah kadernya. Melalui iklan, terhadap korupsi, Partai Demokrat menganjurkan “Gelengkan Kepala dan Katakan Tidak”, “Abaikan Rayuannya dan Katakan Tidak”, “Tutup Telinga dan Katakan Tidak” ditutup dengan “Katakan Tidak Kepada Korupsi”. Sayangnya, setidaknya dua dari bintang iklan melalui televisi itu, justru telah dihukum dan dijadikan tersangka korupsi, yakni Angelina Sondakh dan Andi Alfian Mallarangeng. Kemudian dua lainnya, Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono, pun disorot dan disebut-sebut namanya terkait apa yang di”tidak”kan itu. Lama-kelamaan, pada gilirannya nama dan kepercayaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, sulit dihindarkan untuk tidak terkontaminasi. Kecuali bila dalam waktu ringkas yang tersisa dari masa kepresidenannya ini diisi dengan gebrakan kejutan. Tapi, sebagai harapan, it’s too good to be true. Namun, merupakan juga kenyataan bahwa bersama Partai Demokrat, nyaris tak satupun partai yang luput dari sorotan korupsi para kadernya. Sejumlah anggota DPR maupun menteri, gubernur dan bupati/walikota telah menjadi ujung tombak pemburu dana politik, sebagian (kecil) untuk partai masing-masing, sebagian (besar) untuk kepentingan sendiri. Korupsi pun bukan lagi mengintai di tikungan menunggu kesempatan, tetapi sudah dirancang, mulai dari menciptakan proyek sampai bagaimana teknik menggerogotinya.

Dan yang istimewa dalam masalah korupsi ini, Jakarta tak lagi satu-satunya locus delicti peristiwa korupsi besar-besaran. Hampir seluruh daerah telah mencatatkan nama dalam daftar korupsi nasional yang beberapa di antaranya berkategori spektakuler. Bagaimana dengan gerakan pemberantasan korupsi? Sejauh ini, tanpa mengecilkan prestasi KPK –khususnya pada periode terbaru di bawah lima sekawan Abraham-Bambang-Busyro-Adnan-Zulkarnaen– harus diakui bahwa kaum koruptor masih lebih unggul dalam mengorganisir pertahanan dan serangan balik. Keadaan ini mengindikasikan betapa kuatnya kaum korup dalam kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik.

Seberapa sulitkah memberantas korupsi? Marzuki Darusman menulis, “Tatkala menjadi Jaksa Agung dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, saya mengalami betapa sulitnya untuk menindaki kejahatan-kejahatan terhadap kekayaan negara itu”. “Selain kelemahan-kelemahan internal kalangan penegak hukum –yang harus saya akui memiliki kelemahan teknis dan ketidakkebalan terhadap aneka godaan– kendala-kendala luar biasa juga datang dari arah eksternal, termasuk dari sesama kalangan pemerintahan dan dari kalangan politik”. “Para pelaku kejahatan selalu mendalihkan penindakan atas dirinya bernuansa politis. Maka, tak jarang gerakan-gerakan politik dikerahkan melalui dan oleh pelbagai LSM sebagai alat pembelaan diri. Seringkali para pelaku kejahatan keuangan ini mendadak ditampilkan sebagai ‘pahlawan’ yang sedang ditindas, sedang teraniaya oleh balas dendam politik”.

Sepuluh tahun kemudian, giliran KPK yang menghadapi kesulitan dari kalangan politik. Terjadi upaya merevisi Undang-undang KPK melalui DPR, dengan penghilangan beberapa wewenang khusus lembaga tersebut, yang tidak bisa tidak harus ditafsirkan sebagai usaha pelemahan KPK. “Kalau KPK tak lagi superbody, saya berpikir-pikir untuk tidak melanjutkan tugas”, ujar Abraham Samad kala itu. Selain kesulitan dari kalangan politik, KPK juga mengalami benturan-benturan keras dari sesama kalangan penegak hukum, selain beraneka macam pengerahan massa yang diorganisir para tersangka korupsi.

Politik kotor dan korupsi, merupakan sumber bahaya kegagalan bahkan kehancuran Indonesia. Pada praktek politik yang kotor, korupsi menjadi cara menghimpun dana paling efektif. Sebaliknya, dengan perilaku korupsi, politik menjadi lebih kotor dan lebih busuk lagi. Tak ada kemenangan politik besar bisa terjadi per saat ini tanpa biaya dengan angka besar. Dalam keadaan Indonesia belum punya tradisi publik berkontribusi bersama membiayai tokoh atau kelompok yang didukungnya, tak bisa tidak, biaya politik dihimpun dengan menghisap uang negara melalui korupsi APBN. Di sini berlaku dalil bahwa di belakang angka-angka besar –baik angka biaya maupun angka kemenangan yang diperoleh– ada kejahatan.

“Dia yang kaya, kita yang mati”. Demikian pula dalam kehidupan ekonomi Indonesia saat ini, seluruh keberhasilan memperoleh dana dan keuntungan besar, juga lekat kepada kecurangan, ketidakadilan dan konspirasi, di atas penderitaan kalangan akar rumput. Sebuah ungkapan dalam kampanye anti rokok –yang ditujukan kepada industrialis rokok– mungkin bisa dipinjam, “dia yang kaya, kita yang mati”. Dalam penegakan dan pemerataan keadilan ekonomi, hingga sejauh ini, tak satu pun di antara para pemegang mandat rakyat, telah menunjukkan keberhasilan. Terbanyak malah menjadi perencana dan pelaku korupsi, menghasilkan situasi “mereka yang kaya, rakyat yang mati”.

Hanya satu bentuk pemerataan yang berhasil dilakukan secara nasional, dari Jakarta sampai seluruh pelosok tanah air, tak lain, pemerataan penderitaan.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com).

Historia, Politik

Mencari Presiden Indonesia 2014: Kembali ke Situasi Pilihan ‘The Bad Among The Worst’? (1)

1 Comment

MESKI belum menemukan tokoh yang betul-betul pantas untuk menjadi Presiden Indonesia, pada tahun 2014 rakyat Indonesia mau tak mau harus kembali memilih seseorang untuk menduduki posisi itu. Kecuali, ada peristiwa politik luar biasa, katakanlah bahkan sebuah ‘revolusi’ –entah dalam wujud seperti apa– yang meng-faitaccompli-kan seorang tokoh sebagai penguasa baru di Indonesia. Dan peristiwa luar biasa bukanlah sesuatu yang tak mungkin terjadi sebagai reaksi pintas terhadap jalan kehidupan politik dan kekuasaan seperti saat ini yang penuh konspirasi memanfaatkan konstitusi. Jangan lupa, telah dua kali bangsa ini mengalami perubahan kepemimpinan nasional melalui cara luar biasa. Pertama ditahun 1966-1967 (Soekarno-Soeharto), dan kedua di tahun 1998 (Soeharto-Habibie), ditambah sekali melalui situasi semi luar biasa di tahun 2001 (Abdurrahman Wahid-Megawati).

SOEKARNO-OMAR DHANI-AHMAD YANI. “Omar Dhani menyebutkan nama Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani –yang kala itu tak hadir– sebagai calon yang “paling pantas”. Tapi sebenarnya, pada sekitar masa itu, nama Laksamana Omar Dhani tak kalah sering disebut dalam konteks yang sama”. (gambar repro/dokumentasi Omar Dhani).

Tanpa peristiwa luar biasa, polanya tentu hanyalah memilih the bad among the worst. Bangsa ini belum beruntung untuk berkesempatan mencari yang terbaik di antara para cemerlang dalam suatu mekanisme dan sistem yang baik. Memang cenderung merupakan kemustahilan bagi terciptanya suatu pusat kecemerlangan –termasuk dalam kepemimpinan– bilamana kehidupan berbangsa dan bernegara masih senantiasa dipenuhi konspirasi politik dan konspirasi ekonomi yang berbumbu konspirasi hukum. Dalam survival of the fittest ala Indonesia yang dibutuhkan adalah cara pencapaian tujuan model Ken Arok yang bila perlu menikam mati lawan kepentingannya dan atau menggunakan model persekongkolan kaum culas. Persekongkolan ini bisa terjadi di antara para pemilik otot politik dan para pemilik akumulasi uang hasil keculasan, maupun dengan mereka yang bisa memanipulasi nama rakyat dan agama, serta sejumlah Continue reading Mencari Presiden Indonesia 2014: Kembali ke Situasi Pilihan ‘The Bad Among The Worst’? (1) →

Historia, Politik

‘Konspirasi’ Mei 1998: Kisah Para ‘Brutus’ di Sekitar Jenderal Soeharto (3)

2 Comments

DALAM setiap pergantian rezim kekuasaan, akan selalu ada manusia dengan peran Brutus. Meski tak selalu Brutus itu dengan sendirinya tak berguna. Brutus sendiri –dalam naskah Shakespeare– mengaku ikut menusukkan belati ke tubuh Julius Caesar justru karena kecintaan kepadanya. “Begitu besar cintaku kepadanya, sehingga aku tak ingin membiarkannya hidup sebagai seorang diktator tiran”. Mencegah kediktatoran, adalah suatu alasan yang idealistik. Tetapi anggota-anggota Senat yang berkonspirasi dalam pembunuhan Julius Caesar, 15 Maret 44 SM,  untuk sebagian juga adalah orang-orang yang mengkhianati rakyat dan menjadi kaya karena korup. Adalah Senat itu pula pada tahun yang sama, 44 SM, beberapa waktu sebelum konspirasi pembunuhan menetapkan Caesar sebagai penguasa seumur hidup. Apapun, bagi penyair besar abad 14 Dante, Brutus dan Cassius adalah pengkhianat. Maka dalam karya besarnya, Divina Commedia, Dante memberikan tempat bagi keduanya di kerak bumi yang terdalam dan gelap –neraka menurut versi sang penyair– bersama Judas Iskariot sang murid yang mengkhianati Jesus Kristus.

PRESIDEN SOEHARTO, BJ HABIBIE, JENDERAL WIRANTO, 21 MEI 1998. “Sejauh yang bisa dicatat, tindak-tanduk Jenderal Wiranto pada Mei 1998 itu, tidak pernah mendapat kejelasan resmi hingga kini, karena ia tak pernah dimintai pertanggunganjawab untuk itu. Dan ketika diminta memberi keterangan kepada TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) Peristiwa Mei 1998 yang diketuai Marzuki Darusman, Jenderal Wiranto tidak bersedia”. (Foto Reuters/Enny Nurhaeni)

Permainan di zona abu-abu. Menjelang kejatuhan Soekarno, tak sedikit kaum Brutus yang muncul atau paling tidak, ada sejumlah orang yang dengan cepat melompat keluar dari kapal yang akan karam. Dan orang-orang seperti ini biasanya bisa terbawa kembali ke dalam rezim yang baru. Ketika Jenderal Soeharto selaku pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966, menyusun Kabinet Ampera I akhir Juli 1966, ia membiarkan beberapa nama yang masih dikehendaki Presiden Soekarno, terbawa dalam kabinet baru itu, sambil membawa juga tokoh-tokoh ex pendukung Bung Karno yang telah meloncat duluan dari kapal. Wartawan senior Mochtar Lubis ketika itu mengecam dan mengatakan, bagaimana mungkin kita membiarkan orang-orang yang pernah menjadi pendukung setia Bung Karno, kembali berada dalam kekuasaan. Mochtar Continue reading ‘Konspirasi’ Mei 1998: Kisah Para ‘Brutus’ di Sekitar Jenderal Soeharto (3) →

Historia, Politik

‘Konspirasi’ Mei 1998: Kisah Para ‘Brutus’ di Sekitar Jenderal Soeharto (2)

Leave a comment

APAKAH orang-orang yang oleh Jenderal Soeharto tak ingin diterima dan dijumpai lagi, setelah lengser, bisa dianggap bagaikan Brutus bagi mantan Presiden kedua Republik Indonesia itu? Sejauh yang bisa dicatat, Soeharto tak pernah terbuka mengatakan keengganannya terhadap orang-orang yang masuk ‘daftar hitam’. Namun, ada orang-orang tertentu yang memang tak lagi diterima kedatangannya seperti sediakala di Jalan Cendana. Dua di antaranya adalah Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dan Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tandjung, yang pada 20 Mei 1998 bersama duabelas menteri bidang ekonomi lainnya mengajukan surat menyatakan tak bersedia ikut dalam kabinet reformasi yang akan dibentuk Presiden Soeharto.

JENDERAL SOEHARTO SETELAH MENGUNDURKAN DIRI. “Ketidaksetiaan, kalau hanya berasal dari seorang atau dua orang menteri yang kurang kunci kedudukannya, mungkin tidak akan berakibat fatal. Sedangkan semangat besar Soeharto bagi pertumbuhan ekonomi, yang data statistiknya mengisi pidato-pidatonya, mungkin sekali menimbulkan kesakitan yang dirasakannya, meningkat akibat ambruknya pembangunan kesayangannya serta murtadnya mereka yang justru dipercayainya untuk memulihkan ekonomi itu”. (Foto Daily Telegraph)

Dalam sudut pandang hitam-putih, di mata Soeharto, sebelas menteri ini bagaikan awak kapal yang meloncat awal saat menduga kapal akan karam, dan bukannya lebih dulu ikut mencoba menyelamatkan kapal. Meminjam uraian Donald K. Emerson dalam buku ‘Indonesia Beyond Soeharto’ (Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001, edisi bahasa Indonesia), bagi Soeharto, pembelotan para menteri pada 20 Mei merupakan pukulan terakhir, atau penutupan pintu terakhir. Pada malam hari itu juga setelah menerima laporan tentang surat Ginandjar dan kawan-kawan itu dari Saadilah Mursjid, Soeharto memutuskan untuk berhenti dan melaksanakan niat itu esok harinya, meski sempat meminta Habibie ‘membujuk’ mereka.

Pukulan lain, sebelumnya diterima Soeharto dari Harmoko –yang oleh Indonesianis William Liddle disebut sebagai “pembantu lama dan setia dari Soeharto”– yang dalam tempo kurang dari tiga bulan telah memainkan dua lakon berbeda. Pada tanggal 10 Maret 1998, sebagai Ketua MPR, Harmoko sukses mengendalikan Sidang Umum MPR untuk memperpanjang masa kepresidenan Soeharto sekali lagi, untuk periode 1998-2003. Presiden Soeharto yang beberapa kali sebelumnya –sejak pidato miris sejak 10 tahun sebelumnya di acara HUT Golkar 1987–melakukan ‘duga dalamnya air’ dengan pernyataan-pernyataan seakan tak terlalu menghendaki lagi terus menerus dipilih sebagai Presiden RI, ‘berhasil diyakinkan’ Harmoko bahwa rakyat masih menghendaki kepemimpinan Continue reading ‘Konspirasi’ Mei 1998: Kisah Para ‘Brutus’ di Sekitar Jenderal Soeharto (2) →

Politik, Sosial

Mengapa Banyak Eks Tokoh HMI Terlibat Korupsi?

10 Comments

“Bagi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat, seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia”, SeloSumardjan, dalam pengantar buku “Membasmi Korupsi” karya Robert Klitgaard.

Oleh Syamsir Alam*

            TERSANGKA kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang Muhammad Nazaruddin terus menuding Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus yang kini menimpanya. Bukan hanya itu, Anas pun disebut terkait dengan dugaan korupsi pembangunan stadion Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Meskipun Anas belum menjadi tersangka, dan malah menyerang balik menjadikan Nazaruddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, namun sebagai mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hal itu cukup memalukan.

Agar tidak terus memalukan organisasi, Ketua Umum Persaudaraan Alumni HMI Bursah Zarnubi –saat peluncuran Persaudaraan Alumni HMI dengan tujuan untuk mengisi kekosongan dari gerakan yang ada di Korps Alumni HMI (KAHMI), di Gedung SMESCO, Jalan Gatot Subroto, Jaksel– Jumat malam (14/10) yang lalu, menegaskan agar kader HMI yang muda tidak mengulangi kesalahan mantan kader-kader senior tersebut. Diharapkan kader HMI harus mampu menjadi motor penggerak perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. (RakyatMerdekaOnline, Jakarta,Jum’at, 14 Oktober 2011, 22:14:00 WIB). Memang, bukan hanya Anas saja kader HMI yang tersandung kasus korupsi. Sebelumnya mantan Ketua Umum HMI lainnya, Akbar Tanjung sempat menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana non-budgeter Bulog sebesar Rp 40 miliar. Hal itu terjadi tatkala ia menjadi Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Habibie.

Sebelumnya lagi, ada sejumlah nama eks tokoh organisasi itu pernah disorot atau diberitakan dalam kaitan masalah korupsi, Ahmad Tirtosudiro, Bustanul Arifin SH, Ir Beddu Amang dan ‘banyak’ nama lainnya, yang lebih muda, terkenal maupun tak terlalu terkenal, dari waktu ke waktu.

Setelah pintu kekuasaan terbuka

Ketua Umum HMI-MPO, Alto Makmuralto, dalam acara halal bi halal HMI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9) menegaskan dalam pengkaderan HMI tidak pernah diajarkan untuk korupsi. (RakyatMerdekaOnline, Jakarta,Sabtu, 24 September 2011, 14:23:00). Kader HMI selalu ditekankan untuk beridealisme dari sejak mahasiswa, bahkan diharapkan sampai kader itu menjadi alumni.

Seperti diketahui, HMI adalah sebuah organisasi mahasiswa yang menjunjung teguh ideologi keagamaan Islam. Pada era Orde Baru yang represif, HMI dikenal dengan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Untuk mengontrol kekuatan kelompok Islam, melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 pemerintah menetapkan kebijakan azas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya azas ormas. Sejumlah ormas kelompok Islam yang menentang kebijakan itu pun segera dibubarkan.

Pada forum kongres HMI di Padang pada tanggal 24-31 Maret 1986, dengan pertimbangan-pertimbangan politis beserta tawaran-tawaran menarik lainnya HMI melepaskan azas Islam sebagai azas organisasinya. Saat itu terasa adanya intervensi pemerintah melalui Akbar Tanjung, Abdul Gafur dan Cosmas Batubara untuk menerima azas tunggal Pancasila tersebut dengan alasan penyelamatan organisasi dari pembekuan. Namun, sebagian kelompok pengurus HMI menolaknya, dan tetap mempertahankan azas Islam. Kelompok yang tetap bertahan itu kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi), sedangkan HMI resmi yang bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta disebut sebagai HMI DIPO.

Walaupun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada azas Islam, tetapi HMI DIPO dan HMI MPO tidak bisa disatukan lagi. Perbedaan karakter dan tradisi keorganisasian yang sangat besar di antara keduanya membuat kedua HMI ini sulit disatukan kembali. HMI DIPO nampak lebih berwatak akomodatif dengan kekuasaan dan cenderung pragmatis sehingga rentan virus, sementara HMI MPO tetap mempertahankan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Akbar Tanjung yang membawa HMI DIPO merapat ke pemerintah kemudian mendapatkan posisi yang baik di Golkar. Begitu pula aktivitis HMI lainnya yang pragmatis, banyak yang menyusul Akbar masuk Golkar atau partai lain setelah pintu kekuasaan dibuka untuk mereka.

Sedangkan HMI MPO yang tetap berada pada jalurnya semula bersikap kritis kepada pemerintah. Pada peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR tanggal 18-23 Mei 1998, HMI-MPO adalah satu-satunya ormas yang berhasil menduduki gedung perwakilan rakyat tersebut di hari pertama. Bersama FKSMJ dan FORKOT, yang kemudian diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa dari berbagai universitas dan kota, bergerak terus hingga Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998.

Pasca jatuhnya Soeharto, HMI MPO pun masih terus melakukan demonstrasi mengusung gagasan perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional bersama FKSMJ. Namun, secara organisasi HMI yang resmi adalah HMI DIPO, sedangkan HMI MPO lebih bersifat gerakan bawah tanah melalui sayap-sayap aksinya yang ada di sejumlah provinsi, antara lain adalah FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta) dan LMMY (Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta). Karena itu, banyak mantan aktivis HMI yang tidak mengizinkan sanak familinya untuk masuk ke dalam HMI DIPO (id.wikipedia.org/ wiki /Himpunan_Mahasiswa_Islam).

MASSA HMI vs POLISI DI DEPAN ISTANA 20 MEI 2011. Kisah dari Afrika, “Pada mulanya para aktivis itu berjanji akan memberantas korupsi ketika mereka masih dalam posisi sebagai oposisi dan belum punya jabatan. Namun, segera setelah menjabat dan berkuasa, semua janji dan idealisme itu mudah terlupakan”. (download foto: poskota)

Jebakan kekuasaan

Menarik untuk meminjam ilustrasi dari tulisan Djoko Susilo (Koran Tempo, 7 Oktober 2011), menceritakan pengalaman Michela Wrong, seorang wartawati koran Financial Times, yang menulis dalam bukunya “It’s Our Turn to Eat” bagaimana gerakan antikorupsi di sebuah negara Afrika mati suri. Pada mulanya para aktivis itu berjanji akan memberantas korupsi ketika mereka masih dalam posisi sebagai oposisi dan belum punya jabatan. Namun, segera setelah menjabat dan berkuasa, semua janji dan idealisme itu mudah terlupakan. Salah satu penyebabnya adalah ketika setelah berkuasa semuanya hanya berniat berbagi kue kekuasaan dan jabatan. Jadi, penguasa boleh berganti namun korupsi akan jalan terus. Siklus ini akan terus berjalan, tidak akan berhenti jika virusnya sejak awal tidak dihentikan dengan cepat.

Menurut Wrong, kesalahan utama para reformer dan aktivis antikorupsi tulen, mereka tidak cepat-cepat menumpas penyakit korupsi begitu kesempatan terbuka. Akibatnya, birokrasi korup, yang tadinya sudah takut akan gelombang antikorupsi, secara perlahan tetapi pasti mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, dan malah mampu menjinakkan para penguasa baru tersebut. Masalahnya, para “pemimpin” yang menjadi penguasa baru itu selama ini hanya iri tidak mendapat giliran berkuasa, sehingga dengan cepat ia akan terperangkap dalam sistem korup yang sudah ada sebelumnya.

Karena itu, tidak heran bila Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengingatkan, bahwa para koruptor juga melakukan kaderisasi dan advance training, dengan instruktur-instruktur handal yang bisa mengasah kemampuan kader-kader koruptor muda, di hotel-hotel mewah atau hotel berbintang. “Pesertanya adalah kandidat koruptor muda. Nanti akan kita klasifikasi berdasarkan umurnya,” katanya (DetikNews.com, Jakarta, Minggu, 18 September 2011).

Sistem yang korup itu makin subur ketika sistem politik yang ada berdiri tanpa ideologi yang jelas. Pragmatisme partai politik tanpa ideologi itu mirip dengan bus kota yang siap mengangkut siapa saja calon penumpang yang bersedia membayar tiketnya. Perkembangan korupsi saat ini, kata Busyro dalam kuliah umum pemberantasan korupsi di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jumat (18/11), telah merambah seluruh jajaran birokrat. Pusarannya sudah menggerogoti hakim, jaksa, kepala lembaga, kementerian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Sumber korupsi itu lembaga negara, lembaga pemerintah, swasta ketika  birokrasi tidak transparan”, katanya kepada pers. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi  antar negara,  Indonesia selalu menempati posisi paling jelek.

Seperti dalam film “Resident Evil”

Dalam film “Resident Evil” yang dikembangkan dari games, diceritakan penduduk di sebuah kota yang tercemar virus ganas berusaha menginfeksi penduduk lainnya menjadi mutan, yang selanjutnya akan mencari mangsa baru, sampai kota itu terinfeksi seluruhnya. Itulah gambaran mengenai korupsi di Indonesia yang telah berkembang secara sistemik.

Bayangkan, seorang tokoh baru yang masuk ke lingkungan kekuasaan yang sudah tercemar virus korupsi, kalau ia tetap berada di lingkungan itu, lambat laun imannya (imunitas terhadap virus korupsi) akan terkikis sedikit demi sedikit, dan akhirnya menjadi mutan baru sebagai koruptor yang ganas. Kalau tidak berubah juga, ia akan dianggap sebagai alien bagi kelompok koruptor yang berkuasa, dan akan disingkirkan oleh mereka karena takut rahasia kelompok mutan tersebut akan terbongkar.

Menurut mantan dekan FISIP UI, Profesor Doktor Muhammad Budyatna, budaya korupsi di kalangan penjabat disuburkan oleh penguasa Orde Baru. “Demi melanggengkan kekuasaannya, Soeharto memang sengaja membiarkan semua orang di sekitarnya untuk korupsi, menikmati kekayaan materi yang melimpah ruah sehingga nantinya tidak ada seorangpun yang berani mengutak-utik kekuasaannya”, kata Prof. Budyatna, mantan salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat Islam. Di samping itu, jika di kemudian hari Soeharto harus turun, tidak akan ada yang berani membawanya ke pengadilan, karena orang-orang itu bisa terbawa-bawa, dan adanya ikatan moral korupsi pada orang-orang tersebut. “Bagi Soeharto semakin banyak orang yang korupsi maka semakin kuat pula posisinya sebagai seorang penguasa tunggal”, kata Prof Budyatna (Cakrawala.online, Jakarta, 15 Juli 2010).

Konstruksi kekuasaan yang bersifat koruptif itu diperkuat lagi oleh sikap pragmatis dunia internasional, terutama Amerika Serikat, dalam mengontrol negara-negara berkembang. Menurut Presiden Transparency International, Peter Eigen, kasus-kasus korupsi ini sebagian disembunyikan oleh konspirasi di negara-negara industri maju, karena seorang pimpinan negara sahabat yang korup dapat ditoleransi selama ia berada secara tegas di sisi kelompok kapitalis, atau negara blok Barat. Hal yang sama terjadi pada negara blok Timur.

Dalam diskusi “Indonesiaku Dibelenggu Koruptor” di Jakarta, Sabtu (4/6), pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan pelaku korupsi di Indonesia sudah tidak malu dan tidak takut lagi melakukan korupsi. Pejabat dan politisi yang sudah ketahuan melakukan korupsi tidak ada yang mundur dari jabatannya. Menurut Ikrar, di Jepang pejabat dan politisi yang ketahuan korupsi langsung mundur dari jabatannya. Bahkan, ada pejabat di Jepang yang hanya menerima 50.000 yen atau sekitar Rp. 5 juta saat kampanye, kemudian dituduh korupsi, ia pun langsung mundur dari jabatannya.

“Di Indonesia untuk menjadi pejabat dan politisi biayanya sudah sangat mahal, sehingga mendorong pejabat dan politisi berperilaku korup,” katanya. Ikrar mengutip pernyataan politisi dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, yang pernah mengatakan, untuk menjadi anggota DPR RI biayanya bisa mencapai Rp. 5 miliar. (Antaranews, Jakarta, Minggu, 05 Juni 2011 12:07)

Solusinya, perlu pimpinan yang tegas untukmembasmi wabah korupsi

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, akar masalah korupsi di Indonesia adalah budaya feodalisme sisa dari zaman kerajaan, yang menyebabkan para pejabat yang berkuasa merasa berhak menguasai harta negara menjadi milik pribadi mereka. “Para pejabat merasa aset negara adalah milik pribadi, dan masyarakat memaklumi itu semua. Ditambah lagi dengan budaya memberikan upeti untuk mendapatkan posisi tertentu yang subur dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Ini masih merasuk dalam sistem budaya masyarakat,” ujar Thamrin (VHRmedia, Jakarta, 10 April 2010 – 14:44 WIB)

Karena itu, korupsi di Indonesia sekarang ini sulit dibasmi, selain dianggap sebagai suatu kewajaran, lingkungan kekuasaan mudah terjangkit wabah korupsi oleh virus-virus korupsi yang ganas dan kebal terhadap berbagai “obat pembasmi korupsi”. Selain mampu bermutasi dengan berbagai bentuk korupsi baru, undang-undang yang dibuat sebagai obat pembasmi korupsi itu pun sengaja dibuat oleh mereka yang telah terjangkit virus korupsi agar efeknya tidak begitu ampuh, dan mudah diselewengkan.  Bahkan,  undang-undang antikorupsi yang kuat pun dapat diakali oleh pejabat pengadilan  yang sudah ketularan virus korupsi. Hasilnya, banyak kasus pada sidang pengadilan korupsi yang terdakwanya dibebaskan dengan alasan tidak terbukti bersalah. Jadi, walaupun sudah dibuat undang-undang antikorupsi yang baik, namun manusia pelaksanalah yang memegang peranan utama, baik menyangkut sumberdaya fisik maupun non fisik, sebagaimana ungkapan the man behind the gun, maka manusialah sebagai penentu.

Kalau sudah begini situasinya, satu-satunya cara membasminya adalah format ulang sistem budaya masyarakat “malu korupsi” agar berani mengucilkan para koruptor dari pergaulan, sebagai hukuman setimpal bagi mereka. Diperlukan seorang pimpinan yang tegas, dengan imunitas tinggi terhadap godaan korupsi, mampu bertindak cepat menghentikan virus korupsi baru sebelum kena infeksi pula. Bila mengandalkan pada pendidikan, menurut pengamat diperlukan satu generasi baru yang bersih sejak lahir (lebih kurang selama 30 tahun) sebagai pengganti generasi lama yang sudah tercemar virus korupsi tersebut. Tidak heran jika Selo Sumardjan, saat ditanya oleh M. Yusuf A.S. dari MedTrans tentang bagaimana caranya memberantas korupsi di Indonesia, hanya menjawab pendek, “Ambil tindakan!!” (cakrawalainterprize.com/?p=41). Sekarang, atau terlambat, seluruh jajaran menjadi koruptor semuanya.

KEMBALI ke HMI, kenapa begitu banyak eks tokohnya yang terlibat korupsi? Coba dihitung dengan cermat. Mungkin karena eks tokoh organisasi mahasiswa ‘terbesar’ jumlah anggotanya itu paling gesit dalam pengambilan posisi dalam kekuasaan, tersebar di segala lini dan institusi kekuasaan legislatif, judikatif dan terutama eksekutif maupun partai politik. Padahal institusi-institusi itu sejak lama telah dirasuki virus korupsi.

*Syamsir Alam. Mantan aktivis mahasiswa era Orde Baru yang sudah lama mengubur ‘kapak perperangan’, namun tergerak untuk menggalinya kembali setelah melihat karut-marut situasi politik sekarang.

Politik

Sri Mulyani, To Be or Not To Be

Leave a comment

KEHADIRAN Sri Mulyani Indrawati di Indonesia untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa 8 November 2011, menarik perhatian. Termasuk dari aspek politik, walau Sri Mulyani datang dalam kapasitas sebagai Managing Director World Bank, bukan sebagai figur calon Presiden yang mungkin saja akan jadi rival bagi tokoh yang diinginkan SBY untuk posisi itu pada 2014. Sri Mulyani memang adalah satu di antara banyak tokoh yang disebutkan akan menuju kursi RI-1, seperti Nyonya Ani Yudhoyono, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputeri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Muhammad Jusuf Kalla atau Surya Paloh. Bahkan belakangan, secara terbuka melalui pers ataupun dalam percakapan politik terbatas dan di belakang layar, Sri Mulyani sudah dipasangkan –baik sebagai Presiden maupun sebagai Wakil Presiden– dengan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang yang relevan untuk saling mengisi dan sinergis dengan kapasitasnya selaku ahli ekonomi. Tokoh-tokoh itu antara lain Akbar Tandjung (berlatar belakang kemampuan politik, mantan Ketua Umum Golkar, dengan catatan sejarah sebagai aktivis pemuda-mahasiswa), Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto (latar belakang militer, mantan Panglima TNI yang juga berlatar belakang aktivis pelajar 1966), Mahfud MD (latar belakang hukum dan konstitusi terkait dengan posisinya sebagai Ketua MK) sampai kepada Marzuki Darusman (latar belakang penegakan hukum sebagai mantan Jaksa Agung, penegakan HAM, hubungan internasional dan aktivis mahasiswa).

SRI MULYANI-SBY. “Tapi bagaimana pun, banyak analis dan atau pengamat melihat bahwa antara kedua tokoh ini masih ada satu masalah yang belum terselesaikan”. (download: http://www.presidenri.go.id).

Sejauh berita yang sampai kepada publik, tak terjadi percakapan khusus terkait masalah politik antara Sri Mulyani dan SBY, maupun tentang ‘masa lampau’, meski anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok sempat terburu-buru menyebutnya temu kangen. “Keduanya kan tak ada masalah”, ujarnya. Tapi bagaimana pun, banyak analis dan atau pengamat melihat bahwa antara kedua tokoh ini sesungguhnya masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Sebelum menyetujui bailout untuk Bank Century setidaknya ada tiga surat yang dilayangkan Sri Mulyani kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kebijakan yang akan diambil. Namun ketika kasus ini mendapat sorotan tajam, seperti yang dilakukan Pontius Pilatus, Gubernur Romawi  di tanah Judea, yang mencuci tangan dalam keputusan penyaliban Jesus, SBY juga dianggap melakukan cuci tangan. SBY mengatakan tidak dimintai pendapat dan tidak pernah menyuruh diambilnya kebijakan itu, karena saat itu ia sedang di Amerika menghadiri pertemuan G-20. Sikap cuci tangan ini agaknya mengecewakan Sri Mulyani yang berada di depan menerima ‘hantaman’ beramai-ramai dalam ‘pengadilan politik’ atas ‘kebijakan’ mengenai Bank Century di forum Pansus DPR-RI tentang Bank Century.

Bila ditelusuri, secara teknis ekonomis, keuangan dan perbankan, kebijakan pemberian bailout cukup argumentatif. Persoalan menjadi busuk, ketika kebijakan bailout yang menetapkan dana talangan yang tak sampai 1 triliun rupiah itu, ditunggangi dan disulap oleh sejumlah petinggi BI menjadi sebesar 6,7 triliun rupiah. Hal ini sempat dikeluhkan Sri Mulyani kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (waktu itu). Dr Budiono kala itu menjabat sebagai Gubernur BI, sehingga tepat bila kemudian Pansus DPR menempatkan Budiono sebagai orang utama yang bertanggungjawab. Isu politik yang bertiup kuat menyebutkan sebagian dana talangan itu ‘dipinjam’ –untuk tidak menyebutnya ‘diambil dan dipakai’– sebagai dana politik 2009. Dan adapun KPK, apalagi lembaga penegakan hukum lainnya, tumpul kukunya ketika menangani kasus yang satu ini. Mereka hanya berputar-putar di sekitar penanganan pelaku-pelaku kriminal yang sekunder. Kalangan puncak dalam kasus ini, tak pernah tersentuh sampai kini, dan mungkin takkan tersentuh selamanya selama tak ada perubahan signifikan atas konstelasi politik dan kekuasaan.

SRI MULYANI yang saat ini dianggap oleh banyak orang layak menjadi Presiden Indonesia berikutnya, menjadi pihak yang dirugikan nama baik maupun karir dan peluangnya, selama kasus Bank Century ini tak berhasil dituntaskan untuk menemukan kebenaran sejati. Sejumlah pihak, termasuk beberapa anggota DPR, menganjurkan Sri Mulyani untuk membuka saja duduk kebenaran persoalan ini. Tak perlu lagi ada rasa sungkan,

Penanganan yang mengambang membuat Sri Mulyani terkatung-katung. Posisi dan situasi itu dimanfaatkan beberapa pihak. Demonstrasi-demonstrasi yang mengusung gambar Sri Mulyani dengan taring berdarah, berlangsung setiap ada kesempatan, termasuk ketika ia di Jakarta di hari Selasa 8 November ini. Beberapa di antara demo ini dikaitkan orang dengan orang-orang di sekitar Aburizal Bakrie, maupun dengan pengusaha-pengusaha pelaku manipulasi pajak yang mungkin pernah dibentur di masa Sri Mulyani. Aburizal tentu saja membantah desas-desus ini. Selain Aburizal, tentu bukan mustahil pula bahwa dalam iklim persaingan curang yang telah menjadi kelaziman dalam kehidupan politik Indonesia, akan cukup banyak pihak lain yang berkepentingan untuk menyudutkan Sri Mulyani.

Namun, merupakan hal yang menarik bahwa dalam gencarnya serangan terhadap Sri Mulyani –sehingga mulai terkesan dianiaya beramai-ramai oleh kalangan politik tertentu– makin tak sedikit pula orang yang bersimpati, terutama di kalangan kaum perempuan. Dan tatkala ada gagasan memajukan Sri Mulyani sebagai calon Presiden banyak yang menyampaikan dukungan. Sekelompok intelektual berpikiran kritis (Rahman Tolleng, Rocky Gerung, Arbi Sanit etc) dan sering tampil menyuarakan sikap kritisnya, bahkan mendirikan sebuah partai politik baru bernama SRI yang menjanjikan cara-cara berpolitik baru, untuk mengusungnya sebagai Presiden RI di tahun 2014. Situasi dengan dua kutub ini, telah menempatkan Sri Mulyani dalam posisi to be or not to be dalam konteks ideal, bukan dalam konteks pertarungan kekuasaan demi kekuasaan. Jauh berbeda dengan situasi para nominator lainnya yang nyata-nyata telah memiliki dukungan formal partai mereka masing-masing secara konvensional.

PADA sisi lain, sementara kalangan partai politik konvensional saat ini masih berbicara dan menaruh ‘harapan’ tentang perubahan melalui Pemilihan Umum 2014, sejumlah kalangan kritis, terutama dari kaum muda dan atau mahasiswa, sudah berwacana mengenai perubahan kepemimpinan nasional tanpa perlu menunggu tahun 2014. Dengan kelemahan kepemimpinannya, SBY dianggap takkan mampu mengelola dengan baik bangsa dan negara ini lebih lanjut. Menggelinding tuntutan yang semakin kuat, agar SBY-Budiono mengundurkan diri atau dimundurkan. Diperlukan suatu upaya konstitusional luarbiasa berdasarkan kedaulatan rakyat, untuk menghentikan pemerintahan yang sekarang dan membentuk suatu komisi transisi. Komisi transisi ini terdiri dari setidaknya lima orang yang dianggap memiliki integritas dan kualitas akses maupun kemampuan dalam bidang-bidang yang menjadi kebutuhan utama dalam penyelamatan bangsa dan negara saat ini, yakni akses dan kemampuan perencanaan ekonomi, akses dan kemampuan politik, pertahanan keamanan, akses dan pemahaman politik luar negeri, penegakan hukum dan hak azasi manusia, serta pengelolaan pluralisme agama, sosial dan budaya. Beberapa nama disebutkan untuk itu, di antaranya Sri Mulyani Indrawati, Jenderal Purn Endriartono Sutarto, Akbar Tandjung, Mahfud MD dan beberapa nama lainnya, termasuk dari kalangan tokoh agama. Beberapa tokoh politik masih dipercaya, meski secara umum generasi muda, khususnya mahasiswa, tak lagi percaya kepada partai-partai politik konvensional yang ada.

Suara mahasiswa tentu layak untuk didengar, kendati secara kuantitatif mereka hanya sebagian dari masyarakat. Namun secara kualitatif, betapapun sering tak karuannya cara dan gaya mereka menyampaikan aspirasi, tetap saja kelompok ini lebih mampu menyuarakan hati nurani rakyat daripada partai-partai politik yang bertahun-tahun telah ‘membuktikan’ diri sebagai pengejar kekuasaan demi kekuasan..