MESKI belum menemukan tokoh yang betul-betul pantas untuk menjadi Presiden Indonesia, pada tahun 2014 rakyat Indonesia mau tak mau harus kembali memilih seseorang untuk menduduki posisi itu. Kecuali, ada peristiwa politik luar biasa, katakanlah bahkan sebuah ‘revolusi’ –entah dalam wujud seperti apa– yang meng-faitaccompli-kan seorang tokoh sebagai penguasa baru di Indonesia. Dan peristiwa luar biasa bukanlah sesuatu yang tak mungkin terjadi sebagai reaksi pintas terhadap jalan kehidupan politik dan kekuasaan seperti saat ini yang penuh konspirasi memanfaatkan konstitusi. Jangan lupa, telah dua kali bangsa ini mengalami perubahan kepemimpinan nasional melalui cara luar biasa. Pertama ditahun 1966-1967 (Soekarno-Soeharto), dan kedua di tahun 1998 (Soeharto-Habibie), ditambah sekali melalui situasi semi luar biasa di tahun 2001 (Abdurrahman Wahid-Megawati).

Tanpa peristiwa luar biasa, polanya tentu hanyalah memilih the bad among the worst. Bangsa ini belum beruntung untuk berkesempatan mencari yang terbaik di antara para cemerlang dalam suatu mekanisme dan sistem yang baik. Memang cenderung merupakan kemustahilan bagi terciptanya suatu pusat kecemerlangan –termasuk dalam kepemimpinan– bilamana kehidupan berbangsa dan bernegara masih senantiasa dipenuhi konspirasi politik dan konspirasi ekonomi yang berbumbu konspirasi hukum. Dalam survival of the fittest ala Indonesia yang dibutuhkan adalah cara pencapaian tujuan model Ken Arok yang bila perlu menikam mati lawan kepentingannya dan atau menggunakan model persekongkolan kaum culas. Persekongkolan ini bisa terjadi di antara para pemilik otot politik dan para pemilik akumulasi uang hasil keculasan, maupun dengan mereka yang bisa memanipulasi nama rakyat dan agama, serta sejumlah kaum terpelajar yang telah menggadaikan integritas intelektual mereka.

Dalam aroma situasi seperti inilah, belakangan ini muncul dan dimunculkan sejumlah nama untuk pertarungan 2014. Di deretan atas –menurut aneka polling dan survei– senantiasa tercantum nama-nama Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang rekam jejak masa lampaunya masih memiliki sejumlah masalah dan Megawati Soekarnoputeri yang kemampuan memimpinnya di pemerintahan tak sempat mengesankan. Disusul Aburizal Bakrie serta nama-nama yang masih kerap timbul tenggelam, seperti Sri Mulyani Indrawati, Akbar Tandjung, Muhammad Jusuf Kalla, Jenderal Purnawirawan Wiranto, Mahfud MD dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Masih pula terdapat nama-nama tambahan Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Marsekal Udara Purnawirawan Djoko Suyanto, Hatta Rajasa, Ani Yudhoyono, Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto sampai Dahlan Iskan dan Anies Baswedan serta sejumlah nama lain yang dimunculkan dengan berbagai cara meski peluangnya antara ada dan tiada.

Presiden seumur hidup dan anomali jantung kekuasaan. Usai Proklamasi 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa ini tidak membutuhkan waktu banyak untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kali. Tapi dibutuhkan waktu tak kurang dari dua puluh tahun untuk munculnya Presiden kedua, itupun melalui suatu situasi faitaccompli. Bilamana tak terjadi peristiwa luar biasa, Ir Soekarno akan menjadi Presiden Indonesia selama hidupnya, sesuai Keputusan MPRS melalui Sidang Umum 15-22 Mei 1963, yang menetapkan dirinya sebagai Presiden Seumur Hidup. Pengganti Soekarno, Jenderal Soeharto, tak kalah lama berkuasa, 32 tahun terhitung sejak pelimpahan Surat Perintah 11 Maret 1966.

Di masa kekuasaan kedua pemimpin Indonesia itu, bila ada yang berhasrat menjadi Presiden, ia harus memendam dalam-dalam di hati saja. Jangan pernah menyatakan ambisi itu melalui mulut sendiri. Sementara, bila itu muncul melalui mulut orang lain, itu mungkin saja liang galian kubur bagi karir yang bersangkutan.

Pengutaraan hasrat seperti itu di masa Soekarno, kalau tak berhati-hati, akan mendapat hantaman karena dianggap mendongkel Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI. Maka, pembicaraan mengenai siapa kelak pengganti Soekarno tidak sembarangan dilakukan, dan juga tidak oleh sembarangan orang, termasuk oleh yang berada di lingkaran utama Soekarno. Namun, suatu ketika di awal 1965, saat tiga panglima angkatan berkumpul, yakni Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksamana Laut RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Soetjipto dan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani, soal siapa pengganti Presiden Soekarno nanti toh dibicarakan juga. Omar Dhani menyebutkan nama Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani –yang kala itu tak hadir– sebagai calon yang “paling pantas”. Tapi sebenarnya, pada sekitar masa itu, nama Laksamana Omar Dhani tak kalah sering disebut dalam konteks yang sama.

Nama lain yang pernah disebut-sebut sebagai ‘pewaris’ Soekarno, adalah Wakil Perdana Menteri I Dr Soebandrio. Tetapi Soebandrio sendiri, dengan konotasi tertentu, justru menggambarkan adanya dua tokoh yang memiliki peluang seimbang untuk menggantikan Soekarno, bilamana “Bung Karno meninggal atau sudah tidak lagi mampu memimpin Indonesia”. Keduanya tak lain Menko/Kasab Jenderal Abdul Harris Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. “Tidak banyak diketahui orang”, ungkap Soebandrio jauh setelah peristiwa berlalu, “dari sekian perwira senior yang paling ditakuti Soekarno saat itu adalah Nasution”. Sampai-sampai, menurut Soebandrio, Presiden Soekarno menjuluki Jenderal Nasution sebagai pencetus gagasan ‘negara dalam negara’. Di samping sangat berpengalaman di bidang militer, Jenderal Nasution juga matang berpolitik. Dia pencetus ide dwifungsi ABRI melalui jalan tengah tentara. “Ia berpengalaman melakukan manuver-manuver politik yang dikoordinasi dengan menggunakan kekuataan militer, agar tentara bisa masuk ke lembaga-lembaga negara secara efektif, di pusat maupun di daerah”, catat Soebandrio. Istilah jalan tengah yang dimaksud Soebandrio adalah pidato Jenderal AH Nasution “Jalan Tengah TNI” yang diucapkan 10 November 1958 pada Dies Natalis AMN di Magelang, dasar bagi konsep penempatan tentara sebagai golongan fungsional yang terlibat dalam kehidupan politik nasional.

Persaingan menuju kursi nomor satu pasca Soekarno, berjalan singkat saja. Selaku pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengungguli Jenderal AH Nasution yang serba ragu dalam menghadapi persaingan. Dan pada masa-masa berikutnya sejalan dengan makin kuatnya kekuasaan Jenderal Soeharto, praktis tak ada pintu masuk bagi hasrat menuju kursi kepresidenan. Setiap tokoh yang berpotensi dan populer, satu persatu ditutup jalan karirnya, terutama bagi jenderal-jenderal populer karena besar jasanya dalam penumpasan Gerakan 30 September 1965 maupun dalam proses menurunkan Soekarno dari kursi kekuasaan, seperti Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan Letnan Jenderal HR Dharsono. Nama kedua jenderal ini memang sering disebut-sebut oleh sejumlah kalangan pergerakan 1966 sebagai pimpinan nasional berikutnya setelah Soeharto. Pemikiran tentang pimpinan nasional berikutnya sebenarnya bukan dalam konteks suatu niat untuk menjatuhkan Soeharto, melainkan dalam pengertian suatu proses pergantian yang wajar. Batas wajar itu, katakanlah maksimal 10 tahun, setengah saja dari masa kekuasaan Soekarno. Atau setidaknya setelah menyelenggarakan dua kali pemilihan umum.  Orang pada mulanya memang tak pernah berpikir bahwa Soeharto ingin berkuasa terus menerus, lebih dari sepuluh tahun misalnya.

Pada tahun 1969 sampai awal 1970-an, walau berbagai gerakan kritis muncul terhadap kekuasaan Soeharto dan para jenderalnya, antara lain soal korupsi, orang belum terlalu berprasangka buruk bahwa Soeharto ingin berlama-lama berkuasa. Namun sebenarnya bila cermat mengamati, elektro kardiogram jantung kekuasaan kala itu telah menunjukkan sejumlah kurva dengan lonjakan tinggi dan tajam. Ada suatu anomali pada jantung kekuasaan.

Keengganan bergerak ke titik nol. Menurut buku ‘Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter’ (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas, 2004), setelah Jenderal Soeharto berkuasa, di tubuh ABRI muncul kelompok kepentingan yang sudah beralih kepada kecenderungan pengutamaan bagaimana mengendalikan kekuasaan semata demi kekuasaan itu sendiri. Apa yang terjadi setelah Peristiwa 30 September 1965 dan rangkaian pergolakan menjatuhkan Soekarno 1966 hingga 1967, tiba-tiba menciptakan suatu peluang peranan kekuasaan yang begitu besarnya bagi tentara, yang tidak terbayangkan sebelumnya di bawah masa kekuasaan Soekarno. Rakyat seakan-akan telah memberi blank cheque kepada pemegang Surat Perintah 11 Maret –yang kemudian dikukuhkan oleh MPRS sebagai Presiden– yang batasan kekuasaannya sepertinya tidak diberi tepi. Dengan kekuasaan sebesar itu, pintu masuk ke dalam kekuasaan sehari-hari mengendalikan negara, dalam genggaman. Selain menjalankan ‘fungsi pertahanan keamanan’, perwira-perwira ABRI menjalankan dalam kadar tinggi ‘fungsi sosial politik’ mereka. Padahal, menurut ‘konsensus’ tidak tertulis semula, secara terhormat dipahami bahwa bilamana tak ada situasi genting, seyogyanya fungsi sosial politik dari waktu ke waktu ditekan menuju titik nol. Namun agaknya berbagai kepentingan yang dinikmati melalui fungsi sospol, membuat tentara menjadi enggan dan samasekali makin tak tertarik untuk bergerak ke titik nol itu.

Kalangan tentara dan kekuasaan sehari-hari makin mempraktekkan teori kekuasaan ala Machiavelli, meskipun barangkali tanpa ‘sempat’ membaca buku ‘Il Principe’. Maka pada sekitar tahun 1970 makin jelas fenomena masuknya tentara dalam kehidupan sipil. Para letnan kolonel dan kolonel menempati posisi-posisi bupati dan walikota, sedang para jenderal menempati posisi gubernur hingga ke posisi-posisi penting di berbagai kementerian negara –menteri, direktur jenderal dan inspektur jenderal. Tak kalah menariknya, adalah posisi-posisi di badan-badan usaha milik negara yang mengelola kekayaan alam dan mengatur hajat hidup orang banyak, mulai dari Pertamina dan aneka Perusahaan Negara hingga Badan Urusan Logistik. Pada mulanya pengisian pos-pos sipil itu memang terlihat masih cukup objektif untuk menambal kelemahan mendasar yang memang melekat pada kalangan sipil. Tetapi dengan berjalannya waktu, terasa ada kesengajaan tidak memberi kesempatan dan membiarkan kaum sipil berkubang dengan segala kelemahannya. Bahkan di belakang layar berjalan kampanye untuk mengecilkan peranan dan reputasi kaum sipil, sehingga layak untuk tetap di bagian belakang. Hanya kehadiran kaum teknokrat yang tercipta karena ‘kebutuhan’ Soeharto untuk berhasil dalam program ekonominya, yang dalam batas tertentu bisa mengangkat reputasi kalangan sipil. Itupun bukannya tanpa ranjau dan situasi dilematis, yang kadang-kadang memberi hasil akhir yang sangat kompromistis.

Kekuasaan yang makin terhimpun di satu tangan seperti itu, sebenarnya adalah tanda-tanda awal dari rencana melanggengkan kekuasaan, entah atas nama satu orang entah atas nama sekelompok orang sebagai satu rezim.

(sociopolitica.me/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 2.