Tag Archives: korupsi Hambalang

Politik

HMI Yang Tinggal Wadahnya Saja Lagi…… (1)

2 Comments

“Mitos kepemimpinan yang paling berbahaya adalah mempercayai bahwa pemimpin itu dilahirkan, ada faktor genetik untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Hal itu benar-benar omong-kosong.Yang benar justru sebaliknya,pemimpin itu diciptakan oleh situasi”, Warren G Bennis.

 Oleh Syamsir Alam*

SEMULA banyak yang memperkirakan Kongres Ke-28 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jumat (15/3) yang lalu di Jakarta –dengan pembatalan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono– bakal heboh. Terutama bila dihubung-hubungkan dengan perlawanan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PB HMI, yang menyebut dirinya “anak yang tidak diharapkan lahir oleh orang tuanya”. Anas ‘dipaksa’ mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Tapi, ternyata kongres tersebut berlalu begitu saja.

SBY tidak hadir dengan alasan tak ada kepastian kondisi internal HMI yang kondusif bagi kehadiran Presiden seperti yang disampaikan juru bicara kepresidenan. Ini berbeda arti dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Noer Fajrieansyah sebelumnya, bahwa PB HMI lah yang batal mengundang Presiden untuk membuka Kongres.

SALAM TAKZIM SEKJEN PB HMI KEPADA PRESIDEN. "Ini berbeda arti dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Noer Fajrieansyah sebelumnya, bahwa PB HMI lah yang batal mengundang Presiden untuk membuka Kongres." (download presidenri.go.id)
SALAM TAKZIM SEKJEN PB HMI KEPADA PRESIDEN. “Ini berbeda arti dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Noer Fajrieansyah sebelumnya, bahwa PB HMI lah yang batal mengundang Presiden untuk membuka Kongres.” (download presidenri.go.id)

Masuk akal, bila banyak pihak yang mencurigai Anas akan membawa-bawa pihak lain untuk melawan SBY, seperti yang dikatakan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, sesama alumni HMI, “Bung Anas hadapilah masalah hukum secara baik. Ini bukan akhir segalanya. Saya harapkan tidak perlu membawa-bawa HMI” (Kompas, 1 Maret 2013). Banyak pesan-pesan dari yang tua-tua yang hadir di Kongres –mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Majelis Etik Korp Alumni HMI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, dan Ketua Majelis Penasehat Korp Alumni HMI Akbar Tanjung– yang dicatat media. Namun sebaliknya, tidak ada pendapat yang menarik untuk disimak dari yang muda-muda mengenai program HMI ke depan.

Harapan berlebihan tanpa dukungan memadai

Menarik untuk dicatat, dalam pidatonya selaku Ketua Majelis Etik Korp Alumni HMI, pada pembukaan Kongres Ke28 HMI itu, Jusuf Kalla menganjurkan HMI harus ikut serta menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Selain menyumbangkan gagasan jalan keluar, juga perlu terus melakukan kaderisasi demi melahirkan pemimpin bangsa di masa datang. Masalahnya, HMI yang sekarang bagaikan si piatu yang tidak jelas siapa orang tua kandung, atau orang tua asuh, yang membimbingnya, sehingga tidak tahu nantinya menjadi kader partai yang mana. Popularitas mereka sebagai kader yang idealis kalah pamor dari para selebriti yang menjanjikan elektabilitas tinggi, atau anggota keluarga pimpinan partai yang dianggap lebih berhak memimpin. 

            Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Nuh, yang mewakili pemerintah, berpesan agar HMI ikut membangun masyarakat yang berpendidikan, dan menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan bangsa. “Itu perlu dilakukan dengan murah secara sosial, politik, dan ekonomi. Pemecahannya juga harus pada waktunya dan sesuai dengan aturan”, katanya. Terhadap harapan yang lebih merupakan basa-basi seorang tamu tersebut, tak mungkin bagi seorang mahasiswa bisa melakukannya. Mahasiswa sekarang cukup tertekan oleh padatnya waktu kuliah, dengan bayangan ancaman dikeluarkan bila tak bisa menepati batas waktu kuliah yang ditetapkan. Dan, tanpa adanya mentor pembimbing dari pemerintah yang bisa memberikan dukungan iklim yang diperlukan menjadi aktivis mahasiwa yang berkualitas.

            Selain itu, ada harapan dari Akbar Tanjung, agar HMI tetap menjadi organisasi mahasiswa yang kritis terhadap masalah bangsa, termasuk pemerintahan. Namun, menurutnya kritik itu harus tetap dilandasi nilai-nilai akademis, moral, keislaman, kebenaran, dan keadilan. HMI tidak anti-pemerintah di bawah kepeminpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, tapi kritis. Ini pesan yang sulit dilaksanakan oleh mahasiwa yang sedang belajar politik, kelompok dalam usia yang sedang mencari jati diri, dan cenderung bersuara vokal tanpa basa-basi. Banyak yang harus dikritik HMI, tapi luput karena nalarnya belum sampai ke situ. Misalnya, solusi menghentikan korupsi dengan kritik bijak yang dilandasi nilai-nilai akademis yang kuat. Jangankan mahasiswa, bahkan para dosen pun tidak akan mampu melakukanya.

            Memang, Noer Fajrieansyah menegaskan, HMI tetap menjadi organisasi mahasiswa yang independen dan kritis terhadap pemerintah, dan akan terus mewakili aspirasi masyarakat banyak, dalam arti merespon kebijakan pemerintah. Apalagi menjelang Pemilu 2014 nanti, ada banyak kegiatan politik yang perlu dikritisi. Masalahnya, sekarang saja banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan oleh HMI, misalnya mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin mencekik rakyat kalangan bawah, berlalu begitu saja. Mahasiswa diposisikan harusnya belajar di kampus, bukan memperhatikan nasib rakyat kalangan bawah. HMI sudah di menara gading perkuliahan, tidak lagi berada di akar rumput yang membutuhkannya, sehingga tidak peka lagi dengan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

Zaman berubah, peranan pun berganti

Nampaknya, HMI sekarang tinggal wadahnya saja lagi. HMI sudah kehilangan militansi semangat juang yang dulu menjadi kebanggaan anggotanya, yaitu usaha pemberdayaan dan pencerahan umat Islam dan bangsa secara luas. Sebagai organisasi, setelah surutnya peranan organisasi ekstra pada umumnya dalam gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menjelang akhir tahun 1970, HMI tetap berkiprah sebagai organisasi ekstra kurikuler yang mempunyai anggota cukup banyak, walaupun kegiatan utamanya sekarang hanya tampil ketika kongres dan menjelang pemilu saja.

Walaupun raison d’etre HMI yang pada awalnya menciptakan intelektual yang berwawasan agama masih tetap dipegang teguh, namun pengertian “intelektual berwawasan agama” itu sudah mengalami pergeseran makna menjadi lebih pragmatis. Karena itu, tidak muncul lagi tokoh-tokoh baru dari kader HMI yang dapat disebut brilian (gilang-gemilang), seperti kakak-kakaknya dulu.

Ada alasan, bahwa ketatnya jadwal kuliah yang biayanya juga semakin mahal, membuat para mahasiswa tidak mungkin lagi menyisakan waktunya untuk aktif dalam organisasi ekstra seperti era kesatuan aksi dulu. Itu benar, dulu banyak mahasiwa yang dikenal sebagai aktivis yang jempolan karena menyediakan waktunya untuk berprofesi sebagai aktivis mahasiswa. Nampaknya tujuan para aktivis HMI sekarang sudah tergeser oleh pemikiran pragmatis, tidak lebih dari menjadikan HMI sebagai kendaraan untuk mendapatkan jabatan di partai apapun yang menerimanya.  

Partai-partai yang krisis kader pun tidak melirik

Menjelang Pemilihan Umum 2014, para pengurus partai mulai sibuk mencari kader untuk direkrut menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun, karena lemahnya kaderisasi partai politik (parpol) sekarang ini, meminjam pemaparan pers, banyak partai mencari calon dari luar partai dengan mengedepankan popularitas, dan mengabaikan kapasitas calon.

Pola penjaringan caleg tersebut umumnya dilakukan melalui kader partai dengan dua jalur. Pertama, sebagian anggota DPR/DPRD saat ini masih akan menjadi caleg periode berikutnya, karena telah memiliki konstituen. Kedua, melalui proses seleksi internal parpol untuk menjaring calon berkualitas.

(socio-politica.com/socipolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 2

Politik

Lakon Partai Demokrat: Ada Sengkuni, Tak Ada Pandawa (1)

Leave a comment

MENJELANG ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang, saat kedudukannya selaku Ketua Umum Partai Demokrat diusik dari arah internal partai, Anas Urbaningrum melontarkan metafora peran Sengkuni. Tokoh Sengkuni yang antagonis dan pandai menghasut adalah penasehat raja Hastina, Prabu Suyudhono sulung dari Kurawa. Aria Sengkuni –yang dikenal juga sebagai Aria Suman– sebenarnya adalah paman para Kurawa sendiri, dari pihak ibu –yang bernama Dewi Gendari.

Kelahiran para Kurawa yang seratus orang itu sendiri, berlangsung tidak biasa. Ketika tiba waktunya, Dewi Gendari bukannya melahirkan bayi biasa melainkan segumpal daging berlumur darah. Lengkap lah kekecewaannya, sudahlah bersuamikan Destarata yang buta, bukannya Pandu sang putera mahkota yang tampan, melahirkan pula benda yang aneh. Dengan kesal, ia melontarkan gumpalan daging tersebut ke taman lalu menendangnya hingga pecah bertaburan menjadi 100 gumpalan. Sepanjang malam ia tenggelam dalam isak tangis. Tetapi, di pagi hari buta mendadak taman itu dipenuhi suara tangisan bayi. Gumpalan-gumpalan itu ternyata telah berubah menjadi 100 bayi. Itulah Kurawa.

AKHIRNYA ANAS URBANINGRUM MENGUNDURKAN DIRI. "Hakekat persoalan di tubuh Partai Demokrat adalah survival partai dalam konteks kekuasaan, yang berubah menjadi ajang survival perorangan dan kelompok untuk posisi peran utama kekuasaan internal, begitu partai itu menjadi partai penguasa dalam sepuluh tahun. Saat partai untuk pertama kali menjadi ‘pemenang’ dan berhasil menempatkan tokohnya sebagai Presiden Indonesia, segera muncul kebutuhan untuk melanjutkan posisi tersebut at all cost". (diolah dari foto tribunnews)
AKHIRNYA ANAS URBANINGRUM MENGUNDURKAN DIRI. “Hakekat persoalan di tubuh Partai Demokrat adalah survival partai dalam konteks kekuasaan, yang berubah menjadi ajang survival perorangan dan kelompok untuk posisi peran utama kekuasaan internal, begitu partai itu menjadi partai penguasa dalam sepuluh tahun. Saat partai untuk pertama kali menjadi ‘pemenang’ dan berhasil menempatkan tokohnya sebagai Presiden Indonesia, segera muncul kebutuhan untuk melanjutkan posisi tersebut at all cost”. (diolah dari foto tribunnews)

Berbekal anggapan sebagai korban permainan para Sengkuni, maka ketika ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, Anas Urbaningrum dengan cepat melontarkan serangan balik. Bukan hanya kepada KPK, tetapi juga kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Meskipun tak menyebutkan nama, ancaman kubu Anas Urbaningrum pasca pengunduran diri dari Partai Demokrat, untuk melakukan buka-bukaan, sudah jelas arahnya. Dengan mudah ditafsirkan bahwa itu ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkarannya di tubuh partai. “Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama”, ujar Anas, “Masih banyak halaman berikut yang akan kita buka dan baca bersama…”. Salah seorang tokoh lingkaran dalam Anas yang ikut mengundurkan diri dari Partai Demokrat, menyebutkan akan ada lanjutan berupa perlawanan hukum maupun perlawanan politik.

Anas Urbaningrum mengatakan, mulai sadar bahwa dirinya akan segera dijadikan tersangka, tatkala ada desakan agar KPK memperjelas status hukumnya terkait kasus Hambalang. “Ketika saya dipersilahkan untuk menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum, yakni sebagai tersangka”. Dan yang melakukan kedua hal yang disebutkan Anas itu, tak lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih dari itu, bersamaan dengan beredarnya copy rancangan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) KPK yang menyebutkan status Anas sebagai tersangka, Susilo Bambang Yudhoyono mengambilalih pengendalian Partai Demokrat selaku Ketua Majelis Tinggi, dari tangan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Sempurna sudah alasan bagi Anas untuk menganggap dan melontarkan tuduhan bahwa dirinya memang menghadapi konspirasi.

Sungguh menarik, bahwa salah satu penggalangan simpati yang menonjol datang dari kalangan Korps Alumni HMI (Kahmi). Tak kurang dari politisi Golkar Akbar Tandjung berkomentar dengan nada simpati mengenai Anas. Sementara Mahfud MD yang saat ini berposisi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ikut datang sebagai jajaran Kahmi menjenguk Anas Urbaningrum guna menunjukkan simpati. Mungkin juga sekalian dengan makna dukungan politik? Para alumni HMI memang terkenal sangat tinggi semangat pembelaannya kepada sesama yang sedang bermasalah, tak terkecuali bagi mereka yang sedang menghadapi tuduhan korupsi. Dari sudut pandang korps alumni, Anas memang ‘pantas’ didukung, karena selama menduduki posisi penting di Partai Demokrat, tak sedikit ia merekrut dan mengalirkan alumni HMI ke tubuh partai untuk menduduki posisi-posisi penting. Sedemikian kuat posisi kelompok ex HMI di tubuh partai tersebut, sehingga bila saja kemarin Ketua Dewan Pembina memilih mekanisme Kongres Luar Biasa dalam kasus kepemimpinan Anas, hampir bisa dipastikan kubu Anas yang akan menang.

Minus Pandawa, bukan Bharatayudha. Dengan munculnya tanda-tanda kuat perlawanan politik (selain perlawanan hukum) kubu Anas, dengan segera banyak orang memberikan analogi akan pecah perang Bharatayudha di tubuh Partai Demokrat. Memang bisa terjadi semacam perang saudara di tubuh partai yang baru berusia satu dasawarsa lebih sedikit ini, tetapi pasti bukan Bharatayudha, karena tak ada unsur dengan citra Pandawa Lima di sana. Seandainya Anas Urbaningrum tidak disorot karena kasus korupsi Hambalang, mungkin saja Anas lah yang menjadi unsur Pandawa. Dalam Mahabharata, Pandawa dan Kurawa adalah satu rumpun keluarga, ayahanda mereka bersaudara kandung. Guru mereka juga sama, yaitu Bengawan Durna. Dengan Paman Sengkuni sebagai auctor-intellectual, ditambah Bengawan Durna yang pilih kasih, berkali-kali Pandawa bersaudara ditipu dan dicurangi oleh para Kurawa.

Perang Bharatayudha yang esensinya merupakan perang antara kebenaran melawan ketidakbenaran, terlalu bagus untuk dijadikan analogi bagi masalah internal Partai Demokrat, yang bercorak jatuh menjatuhkan dalam konteks politik atas dasar kesalahan di atas kesalahan dalam konteks hukum.

Barangkali, kalau toh ingin menggunakan metafora dari dunia perwayangan, maka apa yang terjadi di internal Partai Demokrat ini, adalah lakon perebutan Wahyu Makutarama yang menjadi obsesi di lingkungan Hastinapura. Wahyu Makutarama adalah adalah ikon kekuasaan seorang raja untuk melanggengkan kekuasaan. Balatentara Korawa gagal memperoleh ikon yang tersimpan di gunung Suwelagiri itu. Mereka tak mampu merebutnya dari empat penjaga, Bayusuta bersaudara, yang terdiri dari Anoman (simbol nafsu putih), Liman Setubanda (simbol nafsu hitam), Garuda Mahambira (simbol nafsu kuning) dan Naga Krawa (simbol nafsu merah). Panglima balatentara Hastinapura, Basukarna, yang memimpin bala Korawa malah kehilangan senjata saktinya, Kuntawijayadanu.

Hakekat persoalan di tubuh Partai Demokrat adalah survival partai dalam konteks kekuasaan, yang berubah menjadi ajang survival perorangan dan kelompok untuk posisi peran utama kekuasaan internal, begitu partai itu menjadi partai penguasa dalam sepuluh tahun. Saat partai untuk pertama kali menjadi ‘pemenang’ dan berhasil menempatkan tokohnya sebagai Presiden Indonesia, segera muncul kebutuhan untuk melanjutkan posisi tersebut at all cost. Biayanya tinggi, tetapi hanya dengan biaya tinggi itu kemenangan bisa dilanjutkan. Diakui atau tidak itu merupakan beban baru, bila ingin lebih memperbesar diri. Mencari dana yang lebih besar, menjadi salah satu keharusan terpenting, ketika kehidupan politik Indonesia yang multi-partai tergelincir menjadi praktek politik berbiaya tinggi.

Semua orang yang memiliki hasrat kekuasaan ingin berpartai. Apalagi, relatif hanya melalui partai, pintu menuju kursi parlemen dan kursi eksekutif –dari bupati, gubernur, walikota, menteri sampai presiden dan wakil presiden– bisa terbuka. Lengkap dengan benefit terbukanya gudang rezeki. Setelah berpartai, banyak orang ingin menjadi ketua  atau orang nomor satu partai. Menjadi pimpinan utama atau ketua umum partai, sangat diinginkan, karena itulah salah satu jalur utama menuju kursi Presiden atau Wakil Presiden.

Tatkala Anas Urbaningrum berhasil memenangkan Kongres Partai Demokrat II, 23 Mei 2010 di Bandung, banyak yang mulai menyebutnya sebagai tokoh muda yang berkesempatan besar menjadi Presiden Indonesia berikutnya di tahun 2014. Apalagi SBY sudah menjadi presiden untuk keduakali sehingga tak mungkin lagi tampil di 2014. Dan sejak saat itu pula, mata dan sekaligus pisau persaingan politik mulai tertuju pada dirinya. Dari dalam partai, maupun dari eksternal partai, di tengah ramainya hasrat menjadi Presiden berseliweran. Setelah terkena gempuran internal, dan pada waktu yang bersamaan dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, Anas mengungkapkan bahwa ketika terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, ia adalah  ibarat bayi yang sesungguhnya tak diinginkan kelahirannya. Dalam Kongres di Bandung itu, ia antara lain bersaing dengan Andi Alfian Mallarangeng yang dianggap kesayangan SBY dan lebih diinginkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 2.

Hukum, Politik

PKS: Korupsi dan Retorika Pengatasnamaan Agama (1)

3 Comments

PERISTIWA yang menimpa Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq pekan lalu –ditetapkan sebagai tersangka lalu segera ditahan KPK– meskipun seharusnya bukan sepenuhnya suatu kejutan, tetap saja menggemparkan publik. Karena, berbeda dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang namanya sudah berbulan-bulan disebutkan terkait kasus korupsi Hambalang namun tak kunjung dijadikan tersangka apalagi ditahan, Presiden PKS mengalami treatment cepat.

Terjadi pula kegemparan susulan, ketika Anis Matta yang baru saja diangkat menjadi Presiden baru PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mengundurkan diri begitu dijadikan tersangka pada Kamis sore 31 Januari 2013, menampilkan reaksi berlebihan dan terlihat sangat ‘emosional’.

ORASI ANIS MATTA. "Seakan-akan ia ingin segera melibatkan Tuhan dan Agama terlalu jauh untuk membela perbuatan korupsi –yang pada hakekatnya adalah perbuatan mencuri yang dilarang Allah– di saat upaya penegak hukum untuk menemukan kebenaran sesungguhnya dari peristiwa itu sendiri masih sedang dilakukan". (Foto-foto download okezone/pkstoday.com)
ORASI ANIS MATTA. “Seakan-akan ia ingin segera melibatkan Tuhan dan Agama terlalu jauh untuk membela perbuatan korupsi –yang pada hakekatnya adalah perbuatan mencuri yang dilarang Allah– di saat upaya penegak hukum untuk menemukan kebenaran sesungguhnya dari peristiwa itu sendiri masih sedang dilakukan”. (Foto-foto download okezone/pkstoday.com)

Usai diumumkan sebagai Presiden PKS, Jumat sore, Anis Matta yang tadinya Sekertaris Jenderal PKS, langsung melontarkan tuduhan bahwa partainya menghadapi konspirasi besar yang berniat menghancurkan partai Islam tersebut. Melalui suatu orasi yang sarat dengan retorika yang penuh idiom-idiom agama, ia menyerukan kader partai untuk tobat bersama lalu bangkit bersatu melawan konspirasi. “Iyyaaka na’ budu wa iyyaaka nasta’iinu” –hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya pada Engkau kami meminta pertolongan– serunya tak kurang dari tujuh kali. Disambut seruan Allahu Akbar berulang-ulang dari kader partai yang hadir. Luar biasa juga kemampuan membakar emosi yang dipertunjukkan Sekjen PKS ini. 

Melibatkan nama Tuhan dan Agama. Dengan orasinya, Anis Matta –begitu pula sejumlah tokoh PKS lainnya yang pada umumnya seperti tak sanggup menerima realitas– telah bertindak berlebih-lebihan. Seakan-akan ia ingin segera melibatkan Tuhan dan Agama terlalu jauh untuk membela perbuatan korupsi –yang pada hakekatnya adalah perbuatan mencuri yang dilarang Allah– di saat upaya penegak hukum untuk menemukan kebenaran sesungguhnya dari peristiwa itu sendiri masih sedang dilakukan. Allah maha pemurah, tapi jangan jadikan Dia dan segala kemuliaanNya menjadi murahan.

Berita suap dan dugaan korupsi, sebenarnya sudah sejak lama membayangi PKS yang menggambarkan dirinya sebagai partai dakwah itu. Ibarat bisul, tinggal tunggu waktu untuk meletup mengeluarkan nanah. Ketika akhirnya peristiwa penangkapan atas Presiden PKS terjadi, itu sebenarnya hanya mengkonfirmasi dan melengkapkan fakta tentang luasnya perilaku korupsi di tubuh kepartaian, bukan hanya di PKS. Sekaligus menunjukkan betapa korupsi telah menjadi sumber utama pembiayaan politik yang luar biasa mahal di Indonesia. Sumber dana apa yang saat ini bisa mencukupi kebutuhan segera biaya politik yang trilyunan rupiah, kecuali korupsi?

Tatkala kasus dugaan korupsi PPID (Proyek Pengembangan Infrastruktur Daerah) merebak di tahun 2012, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati, mengungkapkan adanya keterlibatan tokoh PKS Anis Matta yang kini justru menjadi pengganti Luthfi Hasan memimpin PKS. Menurut Wa Ode Nurhayati, dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR-RI, Anis Matta berperan menekan Menteri Keuangan untuk menandatangani suatu surat yang isinya menyimpang dari keputusan Banggar. Tapi hingga sejauh ini, Anis masih lolos dari kasus PPID ini. Apakah juga sekedar menunggu waktu untuk suatu letupan baru?

Kasus impor sapi itu sendiri –yang akhirnya membuat Presiden PKS tersandung masuk tahanan– juga sudah sejak lama menjadi bahan pemberitaan pers, khususnya di Majalah Tempo. Majalah berita mingguan tersebut menggambarkan betapa besarnya pengaruh tokoh-tokoh PKS dalam menentukan pembagian quota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Ini bisa terjadi, tak lain karena Menteri Pertanian Suswono adalah seorang kader PKS. Dalam kaitan kasus impor sapi yang melibatkan petinggi PKS ini, dugaan sementara menyebutkan untuk jasa penambahan quota 80.000 ton pengusaha menjanjikan lima ribu rupiah per kilogram, yang berarti komitmen seluruhnya berkisar 40 milyar rupiah. Setelah menjadikan Luthfi Hasan sebagai tersangka, KPK kini juga sedang mempersiapkan untuk menelusuri dan memeriksa kemungkinan keterlibatan sang Menteri Pertanian. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menyebutkan kasus impor daging sapi yang melibatkan tokoh PKS tersebut sebagai awal terungkapnya rentetan korupsi oleh kalangan berjubah agama.

Bisa dicatat bahwa selain di Kementerian Pertanian, posisi menteri juga dipegang oleh kader-kader PKS di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Ir Tiffatul Sembiring) serta Kementerian Sosial (Salim Segaf Al Jufrie). Peristiwa yang terjadi di Kementerian Pertanian, membuat orang juga mulai berpikir tentang ‘kebersihan’ kedua kementerian lain yang berada di tangan kader PKS. Seorang menteri dari suatu partai Islam lainnya, PPP, di Kementerian Sosial pernah tersandung dan dihukum karena kasus korupsi. Apakah di bawah menteri yang berasal dari PKS, ada lagi bisul-bisul baru di sana? Kementerian Kominfo juga rawan. Saat ini kementerian itu menangani program digitalisasi siaran TV se-Indonesia hingga beberapa tahun ke depan, dengan nilai investasi trilyunan rupiah. Sang menteri harus pandai-pandai menjaga diri bila tak ingin melengkapkan noda di tubuh partainya.

            Mungkin penggunaan terminologi ‘korupsi berjubah agama’ oleh La Ode Ida bisa terasa terlalu menusuk perasaan. Tetapi, tak bisa diingkari bahwa dalam kenyataan, kebenarannya memang makin terasa dan mewujud melalui beberapa bukti. Apakah ada yang salah dengan ajaran agama? Tidak persis seperti itu. Kesalahan di sini, adalah ketika agama dan kegiatan politik-pemerintahan sudah dicampur-adukkan. Tokoh muda Islam Nurcholish Madjid saat menjadi Ketua Umum PB-HMI menjelang Pemilihan Umum 1971 melontarkan gagasan “Islam Yes, Partai Islam No!”. Ia membaca dari sejarah, betapa berbagai penyalahgunaan terjadi begitu Islam dicampur-adukkan dengan politik kepartaian.

            Politik dan Agama, saling menodai. Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Pradana Boy, menulis (Koran Tempo, 4 Februari 2013) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai seorang politikus hidup di tengah budaya politik yang korup. Dan, “budaya korup ini merupakan bahaya laten yang dengan mudah bisa menjadi manifestasi dalam diri para politikus, tanpa peduli latar belakangnya”.

Kekhawatiran atas kemungkinan politik dan agama saling menodai, agaknya menjadi dasar gagasan pemisahan agama dan politik dari Nurcholish Madjid yang terkandung dalam semboyan “Islam yes, Partai Islam No!” tersebut. Seruan Nurcholish ditolak partai-partai Islam yang ada saat itu seperti NU, Perti, dan PSII. Bahkan ia dicap sebagai anti Partai Islam, yang sebenarnya selangkah lagi menjadi tuduhan Anti Islam, bilamana Nurcholish tidak punya reputasi kuat sebagai intelektual muda Islam. Tak urung, sejumlah tokoh partai-partai Islam mencatat pelontaran semboyan itu sebagai dosa Nurcholish Madjid yang tak terampunkan sampai kapan pun, karena dilontarkan justru pada saat partai-partai Islam sedang lemah. Namun retorika tersebut berangsur-angsur pudar. Sejumlah rekan Nurcholish di HMI tidak cukup konsisten dalam menolak Partai Islam. Menjelang Pemilihan Umum 1971 itu, beberapa tokoh HMI terlibat dalam peran kelahiran sebuah partai Islam ‘baru’, Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang dianggap penjelmaan baru dari Partai Masjumi. Saat Djaelani Naro yang dianggap binaan intelejen menggoyang Parmusi dari dalam menggusur kelompok Djarnawi Hadikusumo, HMI terlibat aktif dalam gerakan pembelaan.

            Dalam sejarah kekuasaan Indonesia, kita bisa melihat bahwa ada tradisi pemisahan kekuasaan pemerintahan dari beberapa ‘kekuasaan’ lainnya. Fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan dengan fungsi dan posisi pemuka-pemuka agama maupun pemuka-pemuka adat di tengah masyarakat, terbagi dengan jelas. Tetapi ketika agama Islam menyebar di Indonesia, muncul model kekuasaan baru, berupa model kekhalifahan dan atau kesultanan ala kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Pemimpin pemerintahan sekaligus menjadi pemimpin agama. Ajaran agama dijadikan dasar pengaturan negara dan pengaturan sosial maupun ekonomi. Tetapi seringkali terjadi ekses, bila penguasa pemerintahan menganut sekte tertentu, maka mereka yang menjadi pengikut sekte atau mazhab lain menghadapi risiko eliminasi. Catatan empiris menunjukkan, model kekuasaan ini sangat eksesif. Begitu pula secara umum, tercipta ekses yang saling mendegradasi bahkan saling menodai, bila ajaran-ajaran agama dipaksakan menjadi aturan dalam kehidupan praktis sehari-hari di luar batas fungsi dan nilai luhur sebagai pegangan dasar atau filsafat kehidupan manusia selaku hamba Tuhan.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 2.