Antara Jokowi dan Prabowo: Sikap Otoriter versus Sikap Ekstrim?

LANGKAH kehidupan politik Indonesia memasuki 2019 ditandai dua lekatan opini kuat terhadap dua tokoh utama yang akan memasuki gelanggang Pemilihan Presiden 17 April. Tokoh kubu 01 Joko Widodo tersodorkan sebagai seorang yang dalam 4 tahun berkuasa telah menjelma sebagai tokoh otoriter. Sementara itu tokoh kubu 02 Prabowo Subianto tergambarkan sebagai tokoh ekstrim. Baik karena rentetan pernyataan-pernyataan kerasnya, maupun karena kedekatannya –yang bermakna dukungan– dengan kelompok yang selama ini selalu diberi label kelompok ekstrim.

Dua lekatan atas dua tokoh itu, tentu saja bisa benar, setengah benar atau mungkin tak sepenuhnya benar. Perlu dinilai dan dianalisa bersama.

Tentang sikap otoriter Jokowi

Tuduhan otoriter terbaru atas diri Joko Widodo, datang dari beberapa pengamat asing dari Australia. Tom Power, kandidat PhD dari Australian National University (ANU), Oktober lalu menyebut Presiden Joko Widodo telah berputar arah menjadi penguasa otoriter. Sebelumnya ada pendapat berarah sama dari akademisi Australia lainnya, seperti Tim Lindsey (University of Melbourne), Eve Warburton dan Edward Aspinall (ANU) Namun, sebelumnya lagi sejak April 2018 tuduhan otoriter itu sudah dinyatakan tokoh politik senior Amien Rais. Continue reading

Advertisements

Joko Widodo Dalam Lekatan Stigma PKI

TELAH empat tahun lebih Joko Widodo –kini Presiden RI yang sedang mempersiapkan diri menuju periode kedua– senantiasa berada dalam lekatan stigma PKI. Terhadap tuduhan PKI pada dirinya, Joko Widodo mengatakan di depan deklarasi akbar ulama Madura (19/12) “Saya sudah empat tahun diam saja. Saatnya saya berbicara sekarang ini.” Jokowi lalu menuturkan, berdasarkan survei ada 9 juta orang yang percaya dengan isu PKI dan tuduhan anti ulama dan antek asing. “Kalau sudah 9 juta, saya menjawab. Ini perlu saya menjawab. Saya diam kemarin bukan karena apa-apa. Ini saya jawab supaya tak berkembang jadi 10 juta, 11 juta, 12 juta, 15 juta. Bahaya sekali. Sehingga perlu saya jawab.”

Ini ulangan penjelasan serupa yang sebelumnya telah disampaikan Jokowi di Lampung Tengah (23/11) dalam acara membagi-bagi sertifikat tanah. “Ini yang kadang-kadang, haduh, mau saya tabok, orangnya di mana, saya cari betul”. Sepekan kemudian saat bertemu Yusril Ihza Mahendra, dan mengeluhkan soal itu (30/11) Ketua Umum PBB itu menasehatinya untuk menjawab. Agar berita yang dianggap bohong oleh Jokowi itu “tidak menjadi benar” karena tidak ada penjelasan. Continue reading

Psikologi ‘Fellow Travelers’ Politik

SEKARANG ini mungkin ‘zaman emas’ bagi fellow travelers –kerap juga ditulis fellow travellers– politik. Fellow travelers politik merujuk pada tokoh atau perorangan yang bergabung sebagai teman ‘seperjalanan’ suatu kelompok politik meski tadinya bukan anggota kelompok atau bahkan mungkin pernah ada di kubu seberang. Berpindah-pindah partai dan berpindah kesetiaan dalam dukung mendukung calon presiden, misalnya, kini sudah sangat lumrah. Banyak yang melakukannya dan memperoleh manfaat materi maupun posisi karenanya.

Dulu kala, berpindah-pindah partai atau kubu, ideologi atau dukungan, bisa mendapat cap pengkhianat. Sekarang, perilaku itu mendapat narasi semisal melakukan kolaborasi baru berdasarkan kesadaran (politik) yang juga baru –lebih tepatnya, sebenarnya semacam pragmatisme baru. Continue reading

Pemilihan Presiden 2019 Dalam Fenomena Distrust

AKUMULASI serentetan kejadian yang secara umum terasa ganjil dan tak biasa yang berlangsung berkepanjangan, ternyata telah mempertebal distrust publik dalam perjalanan menuju 17 April 2019. Secara khusus, mengemuka pertanyaan yang bersumber pada kesangsian apakah Pemilihan Presiden mendatang akan berlangsung adil dan jujur? Dan letupan itu per saat ini memilih muara perdebatan sengit terkait rencana penggunaan kotak suara kardus dalam pemilihan umum presiden dan legislatif yang akan datang.

Dalam logika awam yang sederhana, penggunaan kotak suara kardus akan lebih rawan segi keamanannya daripada kotak aluminium. Kesimpulan ini tentu lahir dari semacam pengalaman empiris yang sedikit banyak terkonfirmasi dari pemilu ke pemilu. Kita kutip ucapan men on the street dalam rangkaian perbincangan belakangan ini: Jangankan kotak kardus, kotak suara aluminium yang digembok pun bisa dijebol. Tahun 2014 diberitakan bahwa tak kurang dari Megawati Soekarnoputeri, menyatakan ketaksetujuan terhadap penggunaan kotak suara kardus. Gampang disuwek-suwek, ujar Mega kala itu. Artinya ada kekuatiran kecurangan secara fisik terhadap surat suara. Padahal, kecurangan suatu pemilihan umum pun sebenarnya lebih berpotensi dilakukan dalam proses penghitungan suara yang harus menjalani perjalanan panjang beberapa tingkat. Continue reading

Jalan Mundur Pers Indonesia ke Masa Soekarno

TERMAKAN angstpsychose kelompok kekuasaan aktual –koalisi pemilik otot politik dengan pemilik akumulasi uang– dalam ‘ketakutan’ dan godaan sebagian pelaku pers Indonesia menjinakkan diri. ‘Sukarela’ memasukkan diri ke medan kendali kekuasaan. Banyak yang melakukan self censor atau paling tidak tutup mata terhadap berbagai masalah krusial per saat ini. Sebagian lainnya bahkan ikut dalam akrobatik politik dan kekuasaan, menjalankan tugas-tugas yang bertentangan dengan idealisme pers. Melakukan framing dan blackout atas berbagai peristiwa sesuai perintah melalui the invisible hands. Khususnya terhadap peristiwa atau pernyataan yang tak disenangi kalangan kekuasaan politik dan sebagian kekuasaan negara maupun kekuasaan ekonomi. Faktanya, pemilik media pers saat ini hampir seluruhnya adalah kalangan kekuasaan ekonomi maupun politik.

Seraya mengutip penulis Selandia Baru, Lance Morgan, “memanipulasi media sama dengan meracuni suplai air suatu negara”, wartawan senior Hersubeno Arief mengatakan pers Indonesia memasuki masa gawat darurat. “Pemilihan Presiden 2019 membawa media dan dunia kewartawanan di Indonesia memasuki sebuah episode terburuk sepanjang sejarah pasca-Reformasi. Situasinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan era Orde Baru. Kooptasi dan tekanan hukum oleh penguasa, sikap partisan para pemilik media dan wartawan, serta hilangnya idealisme di kalangan para pengelola media dan wartawan membuat mereka tanpa sadar melakukan ‘bunuh diri’ secara massal.” Continue reading

Kebencian dan Permusuhan di Dua Kutub Politik

KEMUNGKINAN besar, seruan hijrah dari kebencian dan permusuhan yang dilontarkan calon presiden petahana Joko Widodo (3/11) di Banten dan di Jakarta, takkan bisa memupus dua sentimen negatif yang telah berurat berakar tak kurang dari 4 tahun pada dua kubu politik faktual yang ada. Seruan itu baik, tapi bagi kubu pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun non pendukung, apa pun isinya, hanya akan sampai secara hitam putih dalam arah yang sudah instan. Bahwa lawan politik lah pelaku kebencian dan permusuhan itu, sementara kubu sendiri adalah sasaran dari pernyataan-pernyataan kebencian dan permusuhan itu.

Bahwa seruan ini lebih lebih cenderung ditujukan ke arah eksternal ketimbang ke arah internal, di sisi kubu Joko Widodo, segera tergarisbawahi dengan munculnya tafsir-tafsir tambahan dari para pendukung. Salah satu pemimpin partai koalisi petahana misalnya, mengatakan seruan hijrah sesuai dengan ajaran Islam. Dan kemudian, salah satu anggota tim sukses menyebut hijrah akan diteruskan petahana ke periode berikut. Di titik ini, kata hijrah telah menjadi perbendaharaan kosakata kampanye.

POSTER DUA PASANG KONTESTAN PILPRES 2019. Dan last but not least, selalu ada kemungkinan situasional di luar dugaan muncul mempengaruhi di hari-hari atau bahkan di menit-menit akhir…….. Politik uang dan iming-iming lainnya? Ada pemeo lama menjelang pemilihan umum 1999, “boleh terima uangnya, tapi jangan pilih partainya”. Dukungan ‘palsu’ bukan suatu hal yang mustahil saat ini. Semua pihak bisa terkena….. (Gambar, download)

Penyampaiannya pun bisa dianggap sedikit bernuansa playing victim. “Yang marah-marah lalu hijrah ke sabar-sabar. Sabar tapi tetap kerja keras,” bunyi salah satu penggal kalimat tambahan sang petahana. Sabar dan kerja-kerja selama ini dijadikan identitas ciri kelompok pendukung (pemerintah). Sementara kelompok ‘oposisi’ bila melakukan kritik disebutkan sebagai perilaku nyinyir. Padahal sebenarnya, perilaku beraroma kebencian dan permusuhan, serta aneka perilaku negatif lainnya, dalam kenyataan ada pada semua sisi. Kebencian dan permusuhan adalah dua perilaku balas berbalas, bukan perilaku psikologis sepihak. Perilaku membenci dan memusuhi, paling tidak bisa dicerminkan dengan penamaan kecebong dan kampret dari dan untuk masing-masing pihak.

Seruan aneka hijrah dari Joko Widodo ditanggapi pihak Prabowo-Sandi sebagai lip service belaka. Tidak ada bukti komitmen. Juru bicara kubu 02 Faldo Maldini mengatakan selama ini relawan Jokowi suka menyerang dan memaki pihak lawan politik sang petahana. Karena cara itu tak efektif lagi, Joko Widodo kemudian meminta mereka mengubah strategi. “Petahana memang kesulitan mengontrol tindakan relawan-relawannya yang suka menyerang dan memaki,” ujar Faldo. Jurubicara ini menganggap kubunya justru korban. “Saya saja tiap menit dimaki-maki di media sosial, apalagi Pak Prabowo dan Bang Sandi. Sudah dihina seperti apa.”

Jadi, kalau memang ada yang harus hijrah, semua harus hijrah. Dua kubu politik, harus diakui di sana sini sama-sama memiliki perilaku tak beretika, vulgar dan jauh dari kesantunan. Untuk tidak menyebutnya menghalalkan segala kata dan cara –termasuk mengobarkan permusuhan dan kebencian serta menggunakan kebohongan– untuk mencapai tujuan kemenangan memperebutkan kekuasaan. Maka semua sisi harus hati-hati menempatkan juru kampanye yang terlalu banyak mengobarkan kebencian dan permusuhan.

Pantulan terbaru dari fakta kuatnya kebencian dan permusuhan di antara dua kubu dalam pembelahan politik saat ini, adalah terlontarkannya kata-kata sontoloyo, pengkhianat bangsa, tampang Boyolali (sebuah gurauan tak cermat) yang berbalas makian asu. Di susul phrase ‘politik genderuwo’. Dan itu disampaikan tak kurang dari dua tokoh tertinggi di masing-masing kubu yang ditingkahi seorang bupati. Selain itu beberapa tokoh dan umumnya pendukung menunjukkan sikap tak jujur terhadap kebenaran. Bila ada berita menguntungkan meskipun perlu diragukan kebenarannya, dibiarkan beredar di media sosial pendukung. Sebaliknya, setiap berita yang meskipun benar tetapi tidak menyenangkan, langsung ditangkis dengan tudingan hoax.

Dan sayangnya, di sini, untuk soal hoax, umumnya media mainstream terkesan membatasi peranan. Nyaris tak ada media mainstream yang mengambil peran sebagai jangkar referensi objektivitas. Satu dan lain sebab, karena terbuka atau di belakang layar, telah menjadikan diri sebagai media partisan dan propaganda. Di zaman Orde Lama Soekarno, setiap media harus punya induk partai, dan berfungsi sebagai koran agitprop –agitasi dan propaganda. Sementara dalam masa Orde Baru Soeharto, sebagian besar media –dengan hanya sedikit pengecualian– memilih jalan aman tak bersikap kritis terhadap kekuasaan karena takut dicabut SIT/SIUPP atau diberangus Kopkamtib.

Dua pasangan calon presiden-wakil presiden perlu berhati-hati menjaga kata-kata dan perilaku. Jangan ada yang jemawa. Apalagi, belum ada satu di antara mereka yang betul-betul bisa memastikan diri telah mengantongi kemenangan. Memang beberapa lembaga survei telah mempublisir keunggulan elektabilitas kubu tertentu, tetapi validitasnya masih bisa dipertanyakan, khususnya karena digunakannya kisi-kisi fait accompli dan penggiringan. Bagaimanapun, rahasia hati sebagian terbesar rakyat pemilih belum bisa diketahui.

Meski ada dugaan adanya ‘pelacuran’ intelektual melalui survei, namun ada juga beberapa hal yang bagaimanapun perlu dicermati lanjut dari satu dua survei. Lebih dari satu survei atau jajak pendapat menunjukkan lebih besarnya swing voters non golput dibandingkan jumlah calon pemilik suara yang telah menentukan pilihan. Ini fenomena menarik. Survei Indopolling di Jawa Barat periode 9-15 Oktober yang lalu memperlihatkan terdapatnya 51,6 persen ‘suara rahasia’ ataupun mereka yang belum memutuskan memilih siapa di antara dua pasangan yang ada. Menurut survei ini pasangan 01 mendapat 27,0 persen dan pasangan 02 memperoleh 21,4 persen. Artinya untuk sementara swing voters lah yang unggul melebihi akumulasi prosentase elektabilitas sekaligus dua kubu.

Angka Indopolling ini, sedikit banyaknya mengkonfirmasi beberapa analisa akademis tentang adanya kejenuhan publik terhadap perilaku politik saat ini, yang terjadi bersamaan waktu dengan fenomena membesarnya angka swing voters. Ini variable yang perlu dicermati dalam 5 bulan lebih menjelang 17 April 2019. Perlu pula diukur, apa dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan jurukampanye-jurukampanye yang punya sejarah pindah-pindah tuan karena mengejar benefit materil maupun kedudukan. Mungkin justru kontra produktif.

Tak boleh juga dilupakan, pengalaman dari beberapa pilkada, bahwa seringkali angka-angka lembaga survei meleset, seperti misalnya yang terjadi dengan dua Pilkada DKI berturut-turut. Kemungkinan, ada beberapa sikap calon pemilih yang masih perlu diteliti dan diperhitungkan lanjut. Antara lain, misalnya, tak selalu seluruhnya mau tunduk kepada penentuan dini keunggulan yang terkesan kerap digunakan sebagai angka fait accompli. Belum lagi kemungkinan kesalahan persepsi dan prediksi mengenai kelompok yang selama ini dikategorikan kaum milenial. Selama ini sikap dan pilihan politik mereka yang sesungguhnya, senantiasa dihitung-hitung. Tapi, apakah akurasi pembacaan terhadap pengkategorian kaum milenial dan generasi baru pada umumnya sudah tepat? Suatu dinamika tinggi dan cepat sesungguhnya telah terjadi dalam shifting generasi karena pengaruh luar biasa derasnya arus kemajuan IT dan teknologi digital pada umumnya. Jangan-jangan peta generasi pun sudah berubah.

Dan last but not least, selalu ada kemungkinan situasional di luar dugaan muncul mempengaruhi di hari-hari atau bahkan di menit-menit akhir…….. Politik uang dan iming-iming lainnya? Ada pemeo lama menjelang pemilihan umum 1999, “boleh terima uangnya, tapi jangan pilih partainya”. Dukungan ‘palsu’ bukan suatu hal yang mustahil saat ini. Semua pihak bisa terkena….. (socio-politica.com/media-karya.com)