Psikologi ‘Fellow Travelers’ Politik

SEKARANG ini mungkin ‘zaman emas’ bagi fellow travelers –kerap juga ditulis fellow travellers– politik. Fellow travelers politik merujuk pada tokoh atau perorangan yang bergabung sebagai teman ‘seperjalanan’ suatu kelompok politik meski tadinya bukan anggota kelompok atau bahkan mungkin pernah ada di kubu seberang. Berpindah-pindah partai dan berpindah kesetiaan dalam dukung mendukung calon presiden, misalnya, kini sudah sangat lumrah. Banyak yang melakukannya dan memperoleh manfaat materi maupun posisi karenanya.

Dulu kala, berpindah-pindah partai atau kubu, ideologi atau dukungan, bisa mendapat cap pengkhianat. Sekarang, perilaku itu mendapat narasi semisal melakukan kolaborasi baru berdasarkan kesadaran (politik) yang juga baru –lebih tepatnya, sebenarnya semacam pragmatisme baru. Continue reading

Advertisements

Pemilihan Presiden 2019 Dalam Fenomena Distrust

AKUMULASI serentetan kejadian yang secara umum terasa ganjil dan tak biasa yang berlangsung berkepanjangan, ternyata telah mempertebal distrust publik dalam perjalanan menuju 17 April 2019. Secara khusus, mengemuka pertanyaan yang bersumber pada kesangsian apakah Pemilihan Presiden mendatang akan berlangsung adil dan jujur? Dan letupan itu per saat ini memilih muara perdebatan sengit terkait rencana penggunaan kotak suara kardus dalam pemilihan umum presiden dan legislatif yang akan datang.

Dalam logika awam yang sederhana, penggunaan kotak suara kardus akan lebih rawan segi keamanannya daripada kotak aluminium. Kesimpulan ini tentu lahir dari semacam pengalaman empiris yang sedikit banyak terkonfirmasi dari pemilu ke pemilu. Kita kutip ucapan men on the street dalam rangkaian perbincangan belakangan ini: Jangankan kotak kardus, kotak suara aluminium yang digembok pun bisa dijebol. Tahun 2014 diberitakan bahwa tak kurang dari Megawati Soekarnoputeri, menyatakan ketaksetujuan terhadap penggunaan kotak suara kardus. Gampang disuwek-suwek, ujar Mega kala itu. Artinya ada kekuatiran kecurangan secara fisik terhadap surat suara. Padahal, kecurangan suatu pemilihan umum pun sebenarnya lebih berpotensi dilakukan dalam proses penghitungan suara yang harus menjalani perjalanan panjang beberapa tingkat. Continue reading

Jalan Mundur Pers Indonesia ke Masa Soekarno

TERMAKAN angstpsychose kelompok kekuasaan aktual –koalisi pemilik otot politik dengan pemilik akumulasi uang– dalam ‘ketakutan’ dan godaan sebagian pelaku pers Indonesia menjinakkan diri. ‘Sukarela’ memasukkan diri ke medan kendali kekuasaan. Banyak yang melakukan self censor atau paling tidak tutup mata terhadap berbagai masalah krusial per saat ini. Sebagian lainnya bahkan ikut dalam akrobatik politik dan kekuasaan, menjalankan tugas-tugas yang bertentangan dengan idealisme pers. Melakukan framing dan blackout atas berbagai peristiwa sesuai perintah melalui the invisible hands. Khususnya terhadap peristiwa atau pernyataan yang tak disenangi kalangan kekuasaan politik dan sebagian kekuasaan negara maupun kekuasaan ekonomi. Faktanya, pemilik media pers saat ini hampir seluruhnya adalah kalangan kekuasaan ekonomi maupun politik.

Seraya mengutip penulis Selandia Baru, Lance Morgan, “memanipulasi media sama dengan meracuni suplai air suatu negara”, wartawan senior Hersubeno Arief mengatakan pers Indonesia memasuki masa gawat darurat. “Pemilihan Presiden 2019 membawa media dan dunia kewartawanan di Indonesia memasuki sebuah episode terburuk sepanjang sejarah pasca-Reformasi. Situasinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan era Orde Baru. Kooptasi dan tekanan hukum oleh penguasa, sikap partisan para pemilik media dan wartawan, serta hilangnya idealisme di kalangan para pengelola media dan wartawan membuat mereka tanpa sadar melakukan ‘bunuh diri’ secara massal.” Continue reading

Kebencian dan Permusuhan di Dua Kutub Politik

KEMUNGKINAN besar, seruan hijrah dari kebencian dan permusuhan yang dilontarkan calon presiden petahana Joko Widodo (3/11) di Banten dan di Jakarta, takkan bisa memupus dua sentimen negatif yang telah berurat berakar tak kurang dari 4 tahun pada dua kubu politik faktual yang ada. Seruan itu baik, tapi bagi kubu pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun non pendukung, apa pun isinya, hanya akan sampai secara hitam putih dalam arah yang sudah instan. Bahwa lawan politik lah pelaku kebencian dan permusuhan itu, sementara kubu sendiri adalah sasaran dari pernyataan-pernyataan kebencian dan permusuhan itu.

Bahwa seruan ini lebih lebih cenderung ditujukan ke arah eksternal ketimbang ke arah internal, di sisi kubu Joko Widodo, segera tergarisbawahi dengan munculnya tafsir-tafsir tambahan dari para pendukung. Salah satu pemimpin partai koalisi petahana misalnya, mengatakan seruan hijrah sesuai dengan ajaran Islam. Dan kemudian, salah satu anggota tim sukses menyebut hijrah akan diteruskan petahana ke periode berikut. Di titik ini, kata hijrah telah menjadi perbendaharaan kosakata kampanye.

POSTER DUA PASANG KONTESTAN PILPRES 2019. Dan last but not least, selalu ada kemungkinan situasional di luar dugaan muncul mempengaruhi di hari-hari atau bahkan di menit-menit akhir…….. Politik uang dan iming-iming lainnya? Ada pemeo lama menjelang pemilihan umum 1999, “boleh terima uangnya, tapi jangan pilih partainya”. Dukungan ‘palsu’ bukan suatu hal yang mustahil saat ini. Semua pihak bisa terkena….. (Gambar, download)

Penyampaiannya pun bisa dianggap sedikit bernuansa playing victim. “Yang marah-marah lalu hijrah ke sabar-sabar. Sabar tapi tetap kerja keras,” bunyi salah satu penggal kalimat tambahan sang petahana. Sabar dan kerja-kerja selama ini dijadikan identitas ciri kelompok pendukung (pemerintah). Sementara kelompok ‘oposisi’ bila melakukan kritik disebutkan sebagai perilaku nyinyir. Padahal sebenarnya, perilaku beraroma kebencian dan permusuhan, serta aneka perilaku negatif lainnya, dalam kenyataan ada pada semua sisi. Kebencian dan permusuhan adalah dua perilaku balas berbalas, bukan perilaku psikologis sepihak. Perilaku membenci dan memusuhi, paling tidak bisa dicerminkan dengan penamaan kecebong dan kampret dari dan untuk masing-masing pihak.

Seruan aneka hijrah dari Joko Widodo ditanggapi pihak Prabowo-Sandi sebagai lip service belaka. Tidak ada bukti komitmen. Juru bicara kubu 02 Faldo Maldini mengatakan selama ini relawan Jokowi suka menyerang dan memaki pihak lawan politik sang petahana. Karena cara itu tak efektif lagi, Joko Widodo kemudian meminta mereka mengubah strategi. “Petahana memang kesulitan mengontrol tindakan relawan-relawannya yang suka menyerang dan memaki,” ujar Faldo. Jurubicara ini menganggap kubunya justru korban. “Saya saja tiap menit dimaki-maki di media sosial, apalagi Pak Prabowo dan Bang Sandi. Sudah dihina seperti apa.”

Jadi, kalau memang ada yang harus hijrah, semua harus hijrah. Dua kubu politik, harus diakui di sana sini sama-sama memiliki perilaku tak beretika, vulgar dan jauh dari kesantunan. Untuk tidak menyebutnya menghalalkan segala kata dan cara –termasuk mengobarkan permusuhan dan kebencian serta menggunakan kebohongan– untuk mencapai tujuan kemenangan memperebutkan kekuasaan. Maka semua sisi harus hati-hati menempatkan juru kampanye yang terlalu banyak mengobarkan kebencian dan permusuhan.

Pantulan terbaru dari fakta kuatnya kebencian dan permusuhan di antara dua kubu dalam pembelahan politik saat ini, adalah terlontarkannya kata-kata sontoloyo, pengkhianat bangsa, tampang Boyolali (sebuah gurauan tak cermat) yang berbalas makian asu. Di susul phrase ‘politik genderuwo’. Dan itu disampaikan tak kurang dari dua tokoh tertinggi di masing-masing kubu yang ditingkahi seorang bupati. Selain itu beberapa tokoh dan umumnya pendukung menunjukkan sikap tak jujur terhadap kebenaran. Bila ada berita menguntungkan meskipun perlu diragukan kebenarannya, dibiarkan beredar di media sosial pendukung. Sebaliknya, setiap berita yang meskipun benar tetapi tidak menyenangkan, langsung ditangkis dengan tudingan hoax.

Dan sayangnya, di sini, untuk soal hoax, umumnya media mainstream terkesan membatasi peranan. Nyaris tak ada media mainstream yang mengambil peran sebagai jangkar referensi objektivitas. Satu dan lain sebab, karena terbuka atau di belakang layar, telah menjadikan diri sebagai media partisan dan propaganda. Di zaman Orde Lama Soekarno, setiap media harus punya induk partai, dan berfungsi sebagai koran agitprop –agitasi dan propaganda. Sementara dalam masa Orde Baru Soeharto, sebagian besar media –dengan hanya sedikit pengecualian– memilih jalan aman tak bersikap kritis terhadap kekuasaan karena takut dicabut SIT/SIUPP atau diberangus Kopkamtib.

Dua pasangan calon presiden-wakil presiden perlu berhati-hati menjaga kata-kata dan perilaku. Jangan ada yang jemawa. Apalagi, belum ada satu di antara mereka yang betul-betul bisa memastikan diri telah mengantongi kemenangan. Memang beberapa lembaga survei telah mempublisir keunggulan elektabilitas kubu tertentu, tetapi validitasnya masih bisa dipertanyakan, khususnya karena digunakannya kisi-kisi fait accompli dan penggiringan. Bagaimanapun, rahasia hati sebagian terbesar rakyat pemilih belum bisa diketahui.

Meski ada dugaan adanya ‘pelacuran’ intelektual melalui survei, namun ada juga beberapa hal yang bagaimanapun perlu dicermati lanjut dari satu dua survei. Lebih dari satu survei atau jajak pendapat menunjukkan lebih besarnya swing voters non golput dibandingkan jumlah calon pemilik suara yang telah menentukan pilihan. Ini fenomena menarik. Survei Indopolling di Jawa Barat periode 9-15 Oktober yang lalu memperlihatkan terdapatnya 51,6 persen ‘suara rahasia’ ataupun mereka yang belum memutuskan memilih siapa di antara dua pasangan yang ada. Menurut survei ini pasangan 01 mendapat 27,0 persen dan pasangan 02 memperoleh 21,4 persen. Artinya untuk sementara swing voters lah yang unggul melebihi akumulasi prosentase elektabilitas sekaligus dua kubu.

Angka Indopolling ini, sedikit banyaknya mengkonfirmasi beberapa analisa akademis tentang adanya kejenuhan publik terhadap perilaku politik saat ini, yang terjadi bersamaan waktu dengan fenomena membesarnya angka swing voters. Ini variable yang perlu dicermati dalam 5 bulan lebih menjelang 17 April 2019. Perlu pula diukur, apa dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan jurukampanye-jurukampanye yang punya sejarah pindah-pindah tuan karena mengejar benefit materil maupun kedudukan. Mungkin justru kontra produktif.

Tak boleh juga dilupakan, pengalaman dari beberapa pilkada, bahwa seringkali angka-angka lembaga survei meleset, seperti misalnya yang terjadi dengan dua Pilkada DKI berturut-turut. Kemungkinan, ada beberapa sikap calon pemilih yang masih perlu diteliti dan diperhitungkan lanjut. Antara lain, misalnya, tak selalu seluruhnya mau tunduk kepada penentuan dini keunggulan yang terkesan kerap digunakan sebagai angka fait accompli. Belum lagi kemungkinan kesalahan persepsi dan prediksi mengenai kelompok yang selama ini dikategorikan kaum milenial. Selama ini sikap dan pilihan politik mereka yang sesungguhnya, senantiasa dihitung-hitung. Tapi, apakah akurasi pembacaan terhadap pengkategorian kaum milenial dan generasi baru pada umumnya sudah tepat? Suatu dinamika tinggi dan cepat sesungguhnya telah terjadi dalam shifting generasi karena pengaruh luar biasa derasnya arus kemajuan IT dan teknologi digital pada umumnya. Jangan-jangan peta generasi pun sudah berubah.

Dan last but not least, selalu ada kemungkinan situasional di luar dugaan muncul mempengaruhi di hari-hari atau bahkan di menit-menit akhir…….. Politik uang dan iming-iming lainnya? Ada pemeo lama menjelang pemilihan umum 1999, “boleh terima uangnya, tapi jangan pilih partainya”. Dukungan ‘palsu’ bukan suatu hal yang mustahil saat ini. Semua pihak bisa terkena….. (socio-politica.com/media-karya.com)

4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (2)

SEJAUH ini, satu-satunya yang cukup menghibur, khususnya bagi kalangan akar rumput adalah keadaan bebas biaya dalam menyekolahkan anak. Tetapi untuk tingkat perguruan tinggi, masih membayang faktor biaya tinggi yang tak tertolong program beasiswa yang masih terbatas daya jangkaunya. Di bidang kesehatan, dalam batas tertentu pertolongan Kartu Indonesia Sehat dan manfaat BPJS cukup menolong namun kini terjadi kesulitan dalam masalah pendanaan dan pengelolaan. Baru-baru ini secara terbuka di muka khalayak Presiden menegur Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS untuk masalah dana kesehatan ini. Namun belum tentu kesalahan sepenuhnya ada pada BPJS atau Kementerian Kesehatan. Pengorganisasian pengumpulan dana (wajib) dari masyarakat hingga ke pengelolaannya, memang termasuk sesuatu yang rumit. Harus pula dirunut duduk soalnya, mulai dari apakah perencanaannya sudah sempurna atau belum sempurna menghitung segala aspek.

Adalah memprihatinkan, bila dua program ini tak berjalan baik. Kedua jenis program terkait pendidikan dan kesehatan ini adalah kebutuhan mutlak kalangan akar rumput, di samping masalah perut. Selain itu, kedua program, bila dijalankan dengan baik, pasti sangat berguna untuk sedikit menimbun jurang perbedaan sosial ekonomi, sebelum ada keberhasilan pemerataan ekonomi yang lebih baik.

Tertatih-tatih dalam kemiskinan etika

Di luar masalah ekonomi dan kesejahteraan, secara umum pemerintahan ini masih tertatih-tatih dalam menjalankan konsolidasi politik dan demokrasi. Demi memperkuat mayoritas kerja di DPR, pada awal masa pemerintahan diperlukan intervensi untuk melemahkan beberapa partai seberang. Sebuah jalan pintas yang sebenarnya harus dihindari dalam pembangunan politik dan demokrasi.

Padahal, daripada menempuh jalan inkonvensional, lebih terhormat bila dari arah internal ditumbuhkan sikap realistis –dengan meninggalkan politik-politikan yang akrobatis. Sikap realistis yang positif merupakan kebutuhan dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Dalam konteks kehidupan politik dan kekuasaan yang sehat, dari arah eksternal diperlukan sikap kritis dan analisis objektif sebagai pengganti perilaku politicking.

Bila dari arah internal ada perilaku politik tercerahkan, maka sangat bisa diharapkan kehadiran perilaku yang juga tercerahkan dari arah eksternal. Perilaku politik buruk yang berkecamuk bukan perbuatan sepihak. Perbaikannya juga takkan terjadi sepihak, tetapi bersama-sama. Mereka yang merasa lebih memiliki kenegarawanan, layak untuk mempelopori perbaikan.

Ini perlu diingatkan, karena dari dua kutub pembelahan politik yang menajam selama tak kurang dari empat tahun belakangan ini masih saja selalu tampil gaya berpolitik yang sarat pengutamaan kepentingan eksklusif namun minus altruisme. Sarat kebohongan tapi miskin etika. Suatu keadaan yang membuat kehidupan politik makin hari kian compang-camping. Dari polarisasi politik yang terjadi, lahir berbagai manuver kontra produktif dengan alas argumentasi yang seringkali tak masuk akal. Semua menggunakan retorika demi rakyat dan demokrasi, namun pada hakekatnya hanyalah permainan kepentingan dan perebutan jengkal demi jengkal area kekuasaan dalam konteks berburu benefit.

JOKO WIDODO DAN IRON THRONE DALAM PENGGAMBARAN KOMIKAL HARI PRAST. Referensi pidatonya pun makin mengikuti trend, semisal kisah filmis fantasi The Avengersdengan tokoh antagonis Thanos. Lalu, serial Game of Thrones –bertema persaingan kekuasaan memperebutkan Iron Throne, you win or you die, di 7 kerajaan antah berantah, dengan bahaya sesungguhnya klan Stark yang protagonis dari daerah utara Winter’s Fell.

Sensitivitas terhadap kritik dan ‘penghinaan’

Usai menghadiri Kongres Persatuan Alumni GMNI –yang sejak masa Nasakom dulu dikenal sebagai organisasi mahasiswa sayap PNI– di Jakarta Jumat 7 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputeri terlihat pulang semobil menggunakan RI-1. Ibu Negara Iriana dengan demikian mesti menggunakan mobil lain. Lalu Harian Kompas melalui pojok Mang Usil berkomentar usil, “Sebagai Presiden atau petugas partai?” Jelas, ini hanya sekedar senda gurau, di tengah bermulanya gelombang kritik yang kemudian tak henti-hentinya mengarus menuju sang Presiden hingga menjelang akhir 2019 ini.

Sesungguhnya memang tak diperlukan waktu yang lama dalam masa kepresidenannya sebelum Joko Widodo mulai diterpa begitu banyak kritik dan kecaman maupun sekedar sebagai sasaran senda gurau. Maka tak heran bila beberapa di antara kalangan lingkaran Presiden dalam waktu yang singkat pun menjadi sensitif dan makin sensitif. Serangan dan senda gurau, oleh mereka yang hypersensitive –maupun yang sebenarnya sekedar berkelakuan ‘akrobatik’– dikategorikan bahkan sudah merupakan penghinaan.

Tak kurang dari Presiden Joko Widodo sendiri yang menyebut adanya olok-olok dan penghinaan terhadap dirinya. “Saya sejak walikota, sejak gubernur, setelah jadi presiden, entah dicemooh, diejek, dijelek-jelekkan, sudah makanan sehari-hari,” kata Joko Widodo kepada pers di Istana Bogor dua hari sebelum komentar Mang Usil. Sebelumnya, menjelang menjadi Presiden, menjawab tuduhan terhadap dirinya sebagai keturunan PKI Joko Widodo mengatakan “Ini penghinaan besar bagi saya pribadi serta ke orang tua saya.”  Kelihatannya per saat itu sang Presiden masih bisa bertahan dengan mekanisme rapoponya.

Namun kemarin, Presiden Joko Widodo agak ‘meledak’ terhadap rangkaian serangan yang dilontarkan pada dirinya. Ketika membagi sertifikat tanah di Lapangan Ahmad Yani Kebayoran Lama (23/10) Presiden mengatakan masih banyak politisi yang memakai cara-cara lama, memakai politik kebencian, politik SARA, politik adu domba, politik pecah belah.  “Itu namanya politik sontoloyo,” ujarnya. “Hati-hati, banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo.” Esoknya, Rabu 24 Oktober, Presiden mengaku kata sontoloyo itu keluar, karena geram. Namun apa dan bagaimanapun, sontoloyo adalah istilah yang semestinya tak layak keluar dari mulut seorang Presiden dalam konteks keteladanan.

Mutasi dari ndeso ke powerful

Joko Widodo muncul dan ‘dibesarkan’ oleh suatu situasi seolah-olah antitesis terhadap model ketokohan ala Susilo Bambang Yudhoyono atau Soeharto, yang dalam perjalananan sejarah terbawa ke atas ke tingkat kelas elite. Joko Widodo yang tertampilkan masih ndeso, baik sosok maupun karakternya, sehingga terkesan sebagai replika sosok akar rumput, akhirnya dipilih oleh rakyat pemegang suara di tahun 2014, dengan keunggulan tipis atas tokoh lainnya, Prabowo Subianto yang dianggap dari kelas elite.

Majalah Time dalam cover-storynya bulan Oktober 2014, menyebut Joko Widodo sebagai presiden pertama Indonesia yang berasal dari kalangan bukan elite. Meski, Joko Widodo yang seorang insinyur, paling tidak selama dua belas tahun terakhir sebenarnya sudah menapak menjadi bagian dari elite kekuasaan, sebagai Walikota Solo dan kemudian sebagai Gubernur DKI. Namun wajah ndesonya yang tidak ber-‘evolusi’ dan gaya pendekatan kerakyatannya yang sempat ‘menawan’ hati banyak orang, menolong membuat dirinya tetap tercitrakan dan ditempatkan oleh khalayak di luar kelompok pemimpin dengan gaya elitis.

Sebagai tokoh baru dalam kepemimpinan nasional, Joko Widodo, dipilih oleh separuh lebih rakyat pemilih sebagai antitesa terhadap beberapa gaya kepemimpinan elitis sebelumnya. Para pemimpin elitis selalu mencitrakan diri dekat dengan rakyat tetapi sesungguhnya berjarak dalam kenyataan sehari-hari.

Kendati masih tercitrakan sebagai tokoh pemimpin berwajah ndeso toh Joko Widodo mulai makin banyak punya persamaan dengan para pemimpin elitis. Beberapa rencana dan wacananya –drone, mobil nasional, kelistrikan yang massive dan beberapa lainnya– masih berjarak dengan realita, persepsi dan dengan kepentingan rakyat banyak. Banyak obsesi pembangunannya masih merupakan puisi. Sebutkanlah pula kegetolannya membangun jalan tol bersama BUMN dan para pemodal swasta, masih dipertanyakan, akan lebih menguntungkan siapa. Apakah lebih menguntungkan kalangan dunia usaha kelas atas atau ekonomi rakyat akar rumput? Kemudian kebiasaan blusukannya, apakah masih akan dipertahankan. Blusukan kini pasti berbeda dan tak sesederhana dahulu, katakanlah dalam aspek pembiayaan dan pengerahan aparat serta fasilitas maupun luasan area blusukan.

Untuk para pemimpin elitis yang berpikiran dan berkebijakan elitis, dan kepada umumnya para pemimpin yang muluk-muluk, Bung Hatta pernah menyitir frase dalam bahasa Jerman, Zwischen Diechtung und Wahrheid. Agar antara puisi dan kebenaran jangan terlalu jauh. Harus mendekatkan angan-angan dengan kenyataan, mendekatkan puisi dengan realita.

Kini, Joko Widodo sudah lebih banyak berada dalam model penampilan yang rapih dan perfect. Mengenakan setelan jas atau pun baju batik yang cantik motifnya, dan bagus jahitannya. Dalam berbatik, ia kelas atas. Tapi sekali-sekali saat pejabat bawahannya tampil berbatik atau berstelan jas, Joko Widodo malah tampil berkaos oblong. Juga banyak mengadopsi gaya milenial, tak segan berjoget dan melakukan jumping dengan sepeda motor besar meski sebagian memakai jasa stuntman. Referensi pidatonya pun makin mengikuti trend, semisal kisah filmis fantasi The Avengersdengan tokoh antagonis Thanos. Lalu, serial Game of Thrones –bertema persaingan kekuasaan memperebutkan Iron Throne, you win or you die, di 7 kerajaan antah berantah, dengan bahaya sesungguhnya klan Stark yang protagonis dari daerah utara Winter’s Fell.

Selain perubahan gaya berbusana, ‘sayup-sayup’ terasa terjadi pula suatu perubahan lain. Garis dan ‘tarikan’ wajahnya sekarang sedikit lebih sering tegang kencang. Tutur bahasanya pun lebih kerap ketus. Terbaru, itu, penggunaan kosa kata sontoloyo. Tetapi, memaknai secara positif, tentu saja terkesan bahwa sang Presiden kini lebih powerful… (socio-politica.com/media-karya.com)

4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (1)

SABTU 20 Oktober 2018, genap 4 tahun rakyat Indonesia tertawa dan menangis bersama Presiden Joko Widodo –dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Suasana penuh tawa terutama mewarnai kehidupan elite politik serta elite ekonomi dan sosial atas angin dalam kehidupan penuh kelimpahan sosial ekonomi. Sementara itu tangis lazim tampil sebagai ekspresi yang mendominasi kalangan akar rumput di republik berusia 73 tahun lebih ini. Kalangan yang dari waktu ke waktu berada dalam belitan kesulitan hidup dan kesenjangan sosial nan tak kunjung berhasil diurai. Dari satu rezim ke rezim pemerintahan lainnya.

Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla memulai kekuasaan pemerintahannya 20 Oktober empat tahun silam seusai dilantik dengan perjalanan seremonial yang alon-alon –karena menggunakan kereta kencana berkuda– yang memakan waktu berjam-jam lamanya, menuju Istana Merdeka dari Gedung MPR/DPR Senayan. Perjalanan seremonial dengan kecepatan kuda berjalan itu, dielu-elukan sepanjang perjalanan, mungkin saja menjadi kenikmatan psikologis bagi keduanya maupun sejumlah pendukung. Continue reading