45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing

EMPAT puluh tahun waktu berlalu setelah Peristiwa 15 Januari 1974, dan Indonesia awal 2019 masih tetap menghadapi beberapa titik persoalan ekonomi dan politik yang serupa. Dalam dua momen, amat menonjol kritik tajam tentang dominasi modal dan bantuan asing. Menjelang tahun 1974 Indonesia menjadi bagian dari protes luas atas dominasi (ekonomi) Jepang di regional Asia Tenggara. Sementara saat ini, pada tahun-tahun ini, Indonesia dipenuhi diskursus tajam mengenai dominasi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok melalui tali temali hutang.

Bedanya, pada 45 tahun lalu titik kulminasi protes tercapai dan di Indonesia meletus pada akhirnya sebagai Peristiwa 15 Januari 1974. Terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran yang oleh kalangan kekuasaan kala itu diberi akronim Malari atau ‘Malapetaka Limabelas Januari’ yang berkonotasi buruk dalam bingkai makar. Jenderal Soeharto sebenarnya nyaris tumbang, namun berhasil mendayung keluar di antara gelombang persaingan internal para jenderal maupun teknokrat di bawahnya.

Peking-Tokyo-Beijing

Protes besar-besaran anti Jepang di Asia Tenggara sebenarnya dimulai di Bangkok., berupa gerakan mahasiswa ‘Anti Japanese Goods’. Merambat ke Indonesia. Kala itu, bipolarisme dunia –akibat masih berlangsungnya Perang Dingin– masuk ke dalam lingkup nasional semua negara. Di Indonesia simbol pertarungannya adalah antara Ali Murtopo-Soedjono Hoemardani-CSIS-Jepang-Amerika versus Jenderal Soemitro-Hariman Siregar-Sjahrir –bersama maupun terpisah– sebagai kelompok kritis progressif. Continue reading

Advertisements

Menemui Kematian Karena Kekerasan (2)

BINATANG EKONOMI VS BINATANG POLITIK, SEBUAH HUMOR ALA JEPANG

Membakar boneka Haji Tokyo di kampus, 1973

Kritik mahasiswa tahun 1970-an juga diarahkan kepada aspek-aspek ketidakadilan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Salah satu yang disorot adalah masalah percukongan, yaitu pola saling menguntungkan antara perorangan dalam kekuasaan dengan kalangan cukong yang dikaitkan dengan segelintir tokoh dunia usaha dari kalangan etnis cina, sehingga tak jarang menimbulkan letupan-letupan membahayakan beraroma rasial. Tapi isu yang kemudian berkembang, yang bagaimanapun terkait tali temali percukongan, adalah sikap anti Jepang. Kebencian bukan kepada manusia Jepang tetapi terhadap pola perilakunya yang dalam keikutsertaannya pada kehidupan ekonomi Indonesia amat mencerminkan ciri ‘economic animal’.

Namun adalah tidak mudah membuat orang Jepang mengerti kenapa perilaku ekonomi mereka dalam penanaman modal di Indonesia sangat tidak disukai.

Ketika para mahasiswa Bandung melakukan demonstrasi di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, konsul Mogi yang menerima mahasiswa dengan penuh keheranan bertanya, “Kenapa kami yang didemonstrasi?”.

Seorang Jepang juga pernah menjawab balik seorang tokoh mahasiswa Bandung, bahwa kalau orang Jepang itu ‘binatang ekonomi’, maka orang Indonesia itu ‘binatang politik’. Sebuah humor ala Jepang.

Tapi mahasiswa memang tak mempersalahkan orang Jepang saja, karena perilaku mereka tak terlepas dari keleluasaan yang diberikan pemerintah sendiri berkat jasa-jasa tokoh kekuasaan yang berfungsi sebagai ‘Dukun Jepang’. Kesimpulannya, ada tokoh-tokoh Indonesia yang juga tergolong ‘binatang ekonomi’, sekaligus ‘binatang politik’. Dan pada suatu ketika, di salah satu kampus Bandung para mahasiswa membakar ‘boneka’ yang di dadanya dipasang tulisan “Dulu Haji Peking. Sekarang Haji Tokyo”.  Tempo hari, dalam perjuangan 1966 yang dijuluki Haji Peking adalah Waperdam H. Soebandrio, sedang pada tahun 1973 yang mendapat julukan ‘Haji Tokyo’ adalah Jenderal Soedjono Hoemardani.

MASYARAKAT SEBAGAI NARASUMBER MAHASISWA

Dalam gerakan-gerakan kritisnya, mahasiswa dengan cermat mengikuti perkembangan situasi dari pers dan narasumber lainnya. Salah satu narasumber utama mahasiswa adalah rakyat dan masyarakat sendiri. Karena kepentingan tugas perkuliahan mereka para mahasiswa sering masuk desa dan bertemu dengan rakyat pedesaan. Dari mahasiswa, masyarakat pedesaan menimba banyak informasi berguna dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi sebaliknya, mahasiwa pun memperoleh banyak informasi dari masyarakat  tentang perilaku para aparat pemerintahan, Mulai dari aneka ketidakberesan dalam pembelian padi/beras petani hingga cara-cara paksa dalam program Keluarga Berencana, serta berbagai tindak kekerasan  dan ‘penindasan’ lainnya. Pada gilirannya, para mahasiswa yang mendapat informasi di pedesaan ini menjadi narasumber bagi pers,

Mahasiswa di Akabri. Ketua DM Unpad Hatta Albanik bersama Mayjen Sarwo Edhie Wibowo

Aktivis mahasiswa intra kampus juga menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha domestik yang pada tahun 1970-an itu banyak ‘menderita’ dampak kebijakan penanaman modal asing yang dijalankan pemerintah secara amat longgar. Dari kalangan pengusaha domestik ini, mahasiswa mendapat banyak informasi tentang ketidakadilan pemerintah kepada pengusaha domestik demi menarik modal asing. Mereka juga menceritakan berapa banyak janji palsu yang tak pernah terwujud yang dilontarkan kalangan kekuasaan, sekedar obat penawar sesaat namun pada waktu berikutnya menambah lagi deretan penyakit dengan penyakit baru yang bernama ‘sakit hati’.

Di sela-sela komunikasi dengan berbagai pihak, para mahasiswa juga pernah terlibat dalam upaya memperbaiki hubungan antara generasi muda dari kalangan perguruan tinggi dengan generasi muda dari kalangan militer yang diwakili oleh Taruna-taruna Akabri Magelang. Para mahasiswa menyambut gagasan Gubernur Akabri Mayjen Sarwo Edhie Wibowo untuk suatu forum pertemuan. Tiga ratus lebih mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Bandung maupun Universitas Trisakti Jakarta, berkunjung ke kampus Akabri di Magelang. Selain kegiatan pertandingan olah raga, diadakan pula diskusi yang menarik tentang posisi dan peran generasi muda ABRI dan Non ABRI di masa mendatang. Tapi program seperti ini tidak diapresiasi dengan baik oleh Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro, dan program seperti ini tidak dilanjutkan lagi. Padahal kegiatan ini mungkin bisa memperbaiki komunikasi antar generasi muda, apalagi pernah terjadi Insiden Berdarah 6 Oktober 1970 antara mahasiswa Bandung dengan para taruna Akabri Kepolisian Angkatan 1970

Untuk menambah wawasan dan referensi, para mahasiswa sering mengundang para pembicara ahli berbagai bidang dan berbagai kalangan untuk tampil dalam diskusi-diskusi di kampus. Mulai dari tokoh-tokoh seperti Jenderal Nasution sampai kepada Profesor Soemitro Djojohadikusumo. Mahasiswa tak pernah gentar untuk dikait-kaitkan dengan konotasi politik tertentu, seperti misalnya kalau mengundang Prof Soemitro, lalu akan dikaitkan dengan PSI. Stigma PSI memang merupakan salah satu cap yang dengan mudah dikaitkan pada aktivitas-aktivitas kampus. Diantara berbagai stigma lainnya. Sampai sekarang pun dalam kehidupan politik di Indonesia masih selalu digunakan cap-cap stigma masalah dari waktu ke waktu. Ini berbahaya, karena dengan demikian perkembangan politik Indonesia akan berputar-putar pada siklus yang sama sehingga seakan-akan berlari di tempat. ABRI adalah salah satu institusi yang paling banyak melontarkan cap-cap stigma kepada masyarakat, padahal ABRI sendiri memiliki begitu banyak stigma-stigma masa lalu di mata masyarakat. Bahkan di lingkungan ABRI sendiri, stigma-stigma semacam tuduhan stigma PSI sering dilekatkan kepada perwira-perwira tinggi intelektual yang memiliki daya pikir, daya kritis dan idealisme tinggi. Sebetulnya mahasiswa merupakan kelompok yang potensial untuk menghilangkan stigma-stigma itu dengan menempatkan diri sebagai jembatan komunikasi di antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Berlanjut ke Bagian 3

Kisah 1966: Dari 10 Januari Menuju 11 Maret (3)

”Tetapi sikap mendua seperti itu, bukan hanya milik Sjarif Thajeb seorang, karena faktanya hampir kebanyakan tokoh, baik yang berada dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan politik kepartaian, pada masa ‘tak menentu’ itu memang memilih sikap opportunistik sebagai ‘prinsip’. Sikap dan perilaku yang menimbulkan tanda tanya di kalangan mahasiswa, kerap kali ditunjukkan pula oleh Brigjen Amirmahmud yang saat itu menjadi Panglima Kodam Jaya menggantikan posisi Mayjen Umar Wirahadikusumah”.

SEJAK pagi-pagi tanggal 10 Januari 1966 mahasiswa Jakarta berkumpul di kampus Universitas Indonesia Salemba mengadakan appel. Massa mahasiswa selain dari Universitas Indonesia sendiri, juga berasal dari berbagai perguruan tinggi lainnya di Jakarta, dengan beberapa pengecualian. Setelah itu mereka bergerak menuju Sekretariat Negara Jalan Veteran untuk menyampaikan resolusi mereka. Tetapi di Sekretariat Negara para mahasiswa hanya ditemui oleh Wakil Sekertaris Negara, sehingga mahasiswa tak mau menyerahkan resolusi mereka dan tak bersedia membubarkan diri. Bersamaan dengan itu, kelompok-kelompok mahasiswa lainnya berkeliling ke beberapa penjuru kota untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat mengenai tiga tuntutan mereka. Simpang-simpang jalan yang strategis diduduki mahasiswa dan di tempat itu mahasiswa memancangkan spanduk-spanduk yang berisi tiga tuntutan mahasiswa.

Baru pada sore hari, sekitar 16.00 Waperdam III Chairul Saleh muncul dan menemui mahasiswa. Ketua Presidium KAMI Pusat Cosmas Batubara lalu menyampaikan pernyataan mahasiswa yang berisi Tri Tuntutan Rakyat. Chairul Saleh menerima pernyataan itu dan menanggapi bahwa “segalanya tergantung pada kemauan Presiden Soekarno”. Kabinet bisa dirubah, harga-harga bisa diturunkan, kata Chairul Saleh, asal Presiden Soekarno memerintahkannya, maka semuanya akan dilaksanakan. Demonstrasi di Sekretariat Negara berakhir sekitar 17.00. Dalam perjalanan pulang mahasiswa meneriakkan yell-yell mengumandangkan tiga tuntutan mereka. Mahasiswa menyerukan agar para penumpang bus hanya membayar tarif Rp.200 dan tidak Rp.1000 seperti keputusan pemerintah.

Demonstrasi hari pertama ini, keesokan harinya diikuti dengan aksi mogok kuliah oleh mahasiswa Jakarta. Aksi mahasiswa Jakarta ini disusul oleh demonstrasi besar ribuan massa mahasiswa Bandung, 13 Januari 1966, melibatkan KOMII dan KAMI dalam satu gerakan bersama, hasil rancangan Alex Rumondor dan kawan-kawan. Para mahasiswa Bandung ini mencetuskan “Resolusi Amanat Penderitaan Rakyat”, yang antara lain menyatakan solidaritas mahasiswa Bandung terhadap aksi-aksi yang dilancarkan mahasiswa Jakarta dan memperkuat tuntutan-tuntutan 10 Januari 1966 itu. Bersamaan dengan resolusi tersebut, dicetuskan pula “Petisi Amanat Penderitaan Rakyat” yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Mashudi untuk diteruskan kepada Presiden Soekarno. Sejak 10 Januari dan 13 Januari itu, aksi-aksi mahasiswa lalu marak dan berlangsung terus menerus di kedua kota itu yang kemudian disusul oleh mahasiswa di kota-kota besar lainnya.

Akhir Januari, Menteri PTIP Brigjen Dr Sjarif Thajeb, mengeluarkan instruksi agar mahasiswa menghentikan mogok kuliah. Presidium KAMI Pusat ikut mengeluarkan anjuran agar mahasiswa mematuhi instruksi Menteri PTIP itu. Akan tetapi KAMI Bandung menolak instruksi itu, sehingga KAMI Pusat pun menyatakan bahwa penghentian mogok kuliah hanya berlaku di lingkungan KAMI Jakarta Raya. Namun hanya 4 hari setelahnya, 4 Februari, mahasiswa Jakarta melakukan mogok kuliah tahap kedua. Sebelumnya, 2 Februari, di depan kampusnya, mahasiswa ITB berikrar akan terus melakukan aksi-aksi dan mogok kuliah sampai tuntutan dalam Tritura dipenuhi. Mereka tak mau mematuhi instruksi Menteri PTIP. Ikrar serupa dilakukan pula mahasiswa Jakarta pada tanggal 10 Februari. Langsung pada tanggal yang sama, Menteri PTIP mengulangi instruksinya agar mogok kuliah dihentikan. Meskipun tercatat peranannya dalam membidani kehadiran KAMI, Sjarif Thajeb kerapkali menunjukkan sikap mendua bila itu menyangkut Soekarno. Tetapi sikap mendua seperti itu, bukan hanya milik Sjarif Thajeb seorang, karena faktanya hampir kebanyakan tokoh, baik yang berada dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan politik kepartaian, pada masa ‘tak menentu’ itu memang memilih sikap opportunistik sebagai ‘prinsip’.

Sikap dan perilaku yang menimbulkan tanda tanya di kalangan mahasiswa, kerap kali ditunjukkan pula oleh Brigjen Amirmahmud yang saat itu menjadi Panglima Kodam Jaya menggantikan posisi Mayjen Umar Wirahadikusumah. Pada pertengahan Januari, segera setelah Soekarno memberi komando untuk pembentukan Barisan Soekarno, maka terjadi konsolidasi yang berlangsung cepat di kalangan pendukung Soekarno. Menteri Penerangan Achmadi misalnya, 17 Januari 1966, untuk sebagian berhasil mewujudkan perintah Soekarno itu. Cikal bakal Barisan Soekarno segera terbentuk dan mulai bergerak antara lain dengan menyebarkan pamflet-pamflet yang menyerang KAMI dan bahkan memprovokasi sejumlah benturan fisik. Justru pada saat itu Panglima Kodam Jaya Amirmahmud mengeluarkan pengumuman yang melarang penyelenggaraan demonstrasi dalam bentuk apapun di Jakarta. “Demi menjaga dan terpeliharanya suasana tenang dan tertib dalam rangka pengamanan guna tercapai tujuan revolusi”. Karena yang melakukan demonstrasi hanyalah mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, maka dengan sendirinya KAMI lah yang terpojok. Larangan ini memecah konsentrasi mahasiswa Jakarta yang tergabung dalam KAMI, sekaligus cenderung melemahkan kekuatan mereka. Sjarif Thajeb kemudian melengkapkan tekanan dengan larangan terhadap mogok kuliah yang dijalankan mahasiswa.

Meskipun ada larangan demonstrasi, mahasiswa Jakarta tetap saja melakukan gerakan-gerakan. Mereka mengganti istilah demonstrasi dengan “berkunjung ramai-ramai”. Salah satu sasaran kunjungan ramai-ramai itu adalah Departemen Luar Negeri yang dipimpin Soebandrio, Selasa 18 Januari. Gagal bertemu Soebandrio di sana para mahasiswa menuju kediaman resmi Menlu di Jalan Merdeka Selatan, dan bisa bertemu Soebandrio. Mulanya Soebandrio hanya mau menemui delegasi mahasiswa, dan menjelaskan tentang ucapan-ucapannya sebelumnya yang menuduh mahasiswa ditunggangi Nekolim dan menyatakan aksi-aksi mahasiswa tidak sopan. Ketika diminta untuk berbicara langsung di depan massa mahasiswa, ia malah mengatakan “Saya juga punya massa”. Spontan delegasi mahasiswa balik bertanya “Apakah bapak bermaksud mengadu domba antara massa bapak dengan massa kami?”. ”Bukan… bukan itu maksud saya”, ujarnya pada akhirnya, ”Baiklah, saya akan bicara…..”. Begitu muncul di depan massa mahasiswa, ia disambut teriakan “Ganyang Haji Peking!”, “Kami tidak memusuhi Bung Karno”, “Kami memusuhi Durno”. Jadi, seperti tentara yang taktis terhadap Soekarno, hingga sebegitu jauh, mahasiswa pun masih bersikap taktis pula terhadap Soekarno. Dan adalah pada hari itu pula, delegasi KAMI bertemu dengan Soekarno. Ini adalah yang kedua kalinya. Delegasi KAMI terdiri antara lain dari Cosmas Batubara, David Napitupulu, Zamroni, Mar’ie Muhammad, Elyas, Lim Bian Koen, Firdaus Wajdi, Abdul Gafur dan Djoni Sunarja. Tentang pertemuan ini, David Napitupulu pernah mengisahkan betapa Soekarno masih berhasil menunjukkan wibawa dan membuat beberapa tokoh mahasiswa ‘melipatkan’ dan merapatkan tangan di depan perut dengan santun. Salah satu anggota delegasi menjelaskan kepada Soekarno bahwa kalau ada ekses-ekses yang terjadi dalam aksi-aksi KAMI, semisal corat-coret dengan kata-kata kotor, itu “adalah pekerjaan tangan-tangan kotor” yang menyusup ke dalam “barisan mahasiswa progressif revolusioner”. Delegasi KAMI lalu menyampaikan tiga tuntutan rakyat. Dan Soekarno menjawab “Saya mengerti sepenuhnya segala isi hati dan tuntutan para mahasiswa”, dan tidak menyangsikan maksud-maksud baik mahasiswa. Tetapi dengan keras Soekarno menyatakan tidak setuju cara-cara mahasiswa yang menjurus ke arah vandalisme materil dan vandalisme mental, yang menurut sang Presiden bisa ditunggangi golongan tertentu dan Nekolim, yang tidak menghendaki persatuan Bung Karno dan mahasiswa. Tentang pembubaran PKI, kembali Soekarno tidak memberikan jawaban memenuhi tuntutan pembubaran, dan hanya menyuruh mahasiswa menunggu keputusan politik yang akan diambilnya.

Awal Pebruari, sekali lagi Amirmahmud melakukan semacam akrobatik politik, yang menyenangkan Soekarno. Selasa 1 Pebruari di lapangan Banteng berlangsung suatu rapat umum yang difasilitasi oleh Amirmahmud dan ‘berhasil’ menelurkan suatu ikrar dari 120 organisasi politik dan organisasi massa se Jakarta Raya yang menyatakan “sanggup untuk melaksanakan komando Presiden”, sesuai amanat Presiden 15 Januari mengenai pembentukan Barisan Soekarno. Keesokan harinya, Amirmahmud menghadap Soekarno di istana menyampaikan ikrar itu. Usai menghadap, kepada pers, Amirmahmud dengan bersemangat menyampaikan pernyataan “120 orpol dan ormas itu otomatis menjadi Barisan Soekarno”. Mungkin saja, peran yang dijalankan oleh Amirmahmud ini masih termasuk dalam kawasan taktis, seperti pendapat beberapa tokoh mahasiswa yang direkam Hasjroel Moechtar. Dengan melihat kedua tindakan Amirmahmud itu sebagai sesuatu yang tak terlepas dari sikap Angkatan Darat, menurut pendapat yang disimpulkan Hasjroel, maka tindakan itu tak boleh tidak dimaksudkan sebagai upaya taktis Angkatan Darat mencoba mengambilalih situasi dari Soebandrio dan pendukung-pendukung fanatik Bung Karno. Dan masih cukup banyak aktivis yang mempercayai itu sebagai tindakan taktis, yang menyelamatkan mahasiswa dari benturan-benturan fisik yang berbahaya dengan para pendukung Soekarno. Namun tak bisa dihindari bahwa kedua tindakan itu memberi hasil akhir yang membingungkan masyarakat dan terutama para mahasiswa yang merasa dipojokkan.

Berlanjut ke Bagian 4