BERTAHUN lamanya tanpa bosan, jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn bertahan dengan narasi apriorinya, secara khusus terhadap Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan kepada militer Indonesia secara umum. Terbaru ketika diwawancara Nermeen Shaikh dan Amy Goodman untuk saluran televisi dan internet Democracy Now, secara insinuatif ia menyebut Pemilihan Presiden 2019 adalah titik balik bagi Indonesia.

“Jika Jenderal Prabowo menang, itu akan membuka pintu untuk kembali ke semacam neofasisme di Indonesia, kembali ke cara lama, ke kediktatoran Suharto.” Kini, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan Joko Widodo, presiden petahana, kata Allan Nairn. “Tetapi dia menolak menerima kekalahan itu.” Namun pada sisi lain, menurut Allan Nairn, ada juga jenderal-jenderal kunci yang berada di pihak ‘pemenang pemilihan’, Presiden Jokowi –yaitu, Jenderal Hendropriyono dan Jenderal Wiranto.

Catatan masa lampau 3 jenderal

Bila Prabowo disebut Allan Nairn ‘pembunuh massal paling terkenal di Indonesia’, dua jenderal lainnya itu pun dikatakannya merupakan pembunuh massal. Prabowo disebutnya terlibat  dalam pembunuhan massal di Timor Timur, Papua, Aceh, penculikan dan kekerasan terhadap para aktivis di Jakarta. Sementara itu Wiranto dan Hendropriyono “terlibat dalam kejahatan seperti pembantaian 1999 di Timor Timur, pembunuhan pembela hak asasi manusia terkemuka Munir, dan pembantaian Talangsari.” Mereka telah berusaha melakukan penangkapan terhadap para pembangkang politik, dan pada dasarnya berusaha untuk menghancurkan kebebasan berbicara di Indonesia.

Jadi demokrasi berada di bawah pengepungan dari kedua sisi spektrum politik partisan oleh para jenderal yang menurut Allan Nairn sama-sama terlatih oleh Amerika Serikat.

Baik Jenderal Prabowo maupun Jenderal Wiranto dan Jenderal AM Hendropriyono masing-masing telah melakukan bantahan bela diri mereka terhadap dosa-dosa lama itu. Namun, catatan buruk yang berada di medan opini publik terkait dengan jejak masa lampau mereka itu tak kunjung terjernihkan, karena tak pernah ada penelusuran fakta yang sungguh-sungguh yang menghasilkan misalnya minimal sebuah narasi kebenaran. Jadi, isu-isu seputar mereka selalu timbul tenggelam sesuai arus kepentingan politik yang ada. Dan, belum bisa mendefinitifkan apakah mereka sungguh bersalah atau tidak bersalah.

Mengacu pada Peristiwa 21-22 Mei 2019 di Jakarta, Allan menarasikan bahwa para pendukung Prabowo, yang mencakup organisasi-organisasi Islam, termasuk sebuah kelompok yang disebut FPI, dan bahkan elemen-elemen ISIS, telah berada di jalanan. Bertujuan “memprovokasi keadaan darurat, yang akan memerlukan intervensi militer mengambil alih negara dan menempatkan Prabowo dalam kekuasaan.” Tetapi hingga sejauh ini, arah dan poin analisis Allan Nairn tak terjadi, karena kini pertarungan politik terkait Pemilihan Presiden 2019 telah beralih ke Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan gugatan Prabowo-Sandi –terhadap hasil Pilpres– pada 14-28 Juni 2019.

“Jokowi belum menunjukkan keberanian….”

Di mana posisi Presiden Joko Widodo dalam pusaran peristiwa-peristiwa politik ini? Berikut ini narasi lanjut Allan Nairn, yang tentu saja tak harus begitu saja ditelan mentah-mentah. Namun, setidaknya ia memberi referensi pembanding tentang peta pergulatan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Meski pandangannya sering dikritik dari berbagai penjuru dan dikategorikan sampah.

“Salah satu janji Jokowi ketika pertama kali menjalankan kekuasaan setelah mengalahkan Prabowo pada tahun 2014 adalah bahwa ia akan menyelidiki kekejaman besar, kejahatan besar, termasuk pembantaian 1965 hingga satu juta warga sipil, yang didukung oleh Amerika Serikat dan yang memungkinkan Angkatan Darat Indonesia untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.” Secara tersirat Joko Widodo mengisyaratkan akan mengadili para jenderal. Tapi ia tidak melakukan itu. Malahan, ia membawa dua jenderal yang paling terkenal –Hendro dan Wiranto– ke lingkaran kekuasaan di pemerintahannya, karena takut pada Angkatan Darat. “Jokowi takut pada Angkatan Darat. Dia belum menunjukkan keberanian, sejauh ini, untuk menghadapi mereka dan mengadili mereka. Dan dia tidak benar-benar memiliki kendali atas Angkatan Darat. Tetapi dia memiliki harapan bahwa dengan bersekutu dengan tokoh-tokoh seperti ini, dia dapat mempertahankan kendali atas kekuasaan.”

Sekarang setelah menjalani masa jabatan kedua, Allan Nairn memperkirakan akan ada tuntutan yang kuat dan luas agar Jokowi memenuhi janji lamanya dan mengadili para jenderal, termasuk Hendro, Wiranto, Prabowo, atas massacre crimes mereka di masa lampau.. Dan, menurut Allan Nairn, harus juga mencoba melakukan hal yang sama terhadap pejabat AS yang mensponsori para jenderal ini.Misalnya seperti dilakukan Italia, ketika mereka mengadili agen CIA karena melakukan penculikan di Roma.Mereka dapat meminta dokumen dari Amerika Serikat tentang kekejaman masa lalu yang didukung oleh Washington.Kongres AS sebenarnya telah memasukkan kebijakan pencegahan ke dalam undang-undang alokasi operasi luar negeri yang mengatur kemungkinan menyerahkan dokumen ke Indonesia jika ada investigasi dan penuntutan.Tapi ini hanya bisa terjadi jika ada gerakan rakyat yang kuat untuk menekan Presiden Jokowi, dan jika Jenderal Prabowo memang akhirnya dikalahkan.

Untuk yang disebut terakhir oleh Allan ini perjalanan masih panjang, karena menentukan siapa pemenang Pilpres 17 April 2019, KPU masih harus menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.

TGPF

Sementara itu, masih menunggu satu persoalan baru: Betulkah saat menghadapi unjuk rasa 21-22 Mei lalu, Polri –yang kini begitu powerful– telah melakukan pelanggaran HAM? Soalnya, setidaknya ada 6 anggota masyarakat tewas dan ratusan orang luka dalam rangkaian peristiwa selama dua hari. Ratusan video kekerasan viral dan menjadi konsumsi publik sehari-hari belakangan ini. Mungkin ada yang artifisial dan menyesatkan, tapi tak sedikit juga yang diyakini masyarakat sebagai peristiwa sesungguhnya. Penguasa sibuk membantah dan menangkap banyak orang, mulai dari tuduhan menyebar hoax sampai kepada merencanakan makar. Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa pada sisi lain begitu banyak anggota masyarakat juga percaya terhadap isi beberapa video kekerasan yang viral di masyarakat. Untuk soal yang ini, di tengah kuatnya fenomena distrust terhadap kekuasaan saat ini, tak bisa tidak diperlukan pembentukan suatu Tim Gabungan Pencari Fakta yang kredibel….. (socio-politica.com/media-karya.com)