Category Archives: Historia

Historia, Politik

“APA YANG TERJADI PADA TAHUN 1965?” (1)

Leave a comment

Oleh Hotmangaradja Pandjaitan*   

          SITUASI traumatis masyarakat awam terhadap kekejaman PKI sampai saat ini masih membekas dari sisa-sisa lembaran hitam tahun 1965 itu, walaupun dirasakan ada keengganan untuk membicarakannya secara terbuka. Sikap yang demikian menunjukkan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah agar jangan sampai peristiwa tersebut terulang kembali.

          Berbagai tanggapan masyarakat awam atas pertanyaan yang sering kita dengar tentang faham komunis pada umumnya tidak terlepas dari kenyataan sebagai berikut ini.

          Kenyataan kesatu, ada upaya kudeta (coup d’etat), yaitu upaya pengambil-alihan kekuasaan yang sah secara paksa, yang diklaim secara resmi oleh PKI.

          Kenyataan kedua, dibentuknya Dewan Revolusi. Ada pengumuman melalui RRI hari Jumat, tanggal 1 Oktober 1965 pukul 06.00 pagi yang menyatakan bahwa Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mengambil-alih kekuasaan.

Kenyataan berikutnya, yang ketiga, adalah fakta Pemberontakan G30S/PKI. Pemberontakan militer dan politik yang digerakkan dan dikendalikan oleh tokoh-tokoh PKI yang diawali dengan menculik dan membunuh 6 Pati dan 1 Pama TNI AD pada tanggal 1 Oktober 1965, yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri Panglima AD), Mayor Jenderal Suprapto (Deputi  II Pangad), Mayor Jenderal Haryono M.T. (Deputi III Pangad), Mayor Jenderal S. Parman (Asisten I Pangad), Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan (Asisten IV Pangad) dan Brigadir Jenderal Sutojo Siswomihardjo (Oditur Jenderal Militer/ Inspektur Kehakiman Angkatan Darat) serta Letnan Satu CZI Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution).

          Keterkaitan TNI AD. Banyak persepsi  yang berkembang tentang keterlibatan insitusi TNI AD dalam permasalahan yang terkait dengan perebutan kekuasaan di tahun 1965 itu. Kecurigaan ini masih dapat dianggap wajar bila kita memahami situasi negara yang dalam keadaan chaos pada saat itu, sehingga tidak dapat membedakan mana TNI yang Sapta Marga dan mana militer yang sudah disusupi faham komunis.

*LETNAN JENDERAL HOTMANGARADJA PANDJAITAN. Putera salah satu Pahlawan Revolusi, Brigadir Jenderal Donald Isaac Pandjaitan, yang menjadi korban G30S PKI pada 30 September 1965 tengah malam menuju dinihari 1 Oktober. Pasukan G30S menyerbu ke rumah kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, memaksa untuk membawa sang jenderal dengan alasan dipanggil Presiden Soekarno. DI Pandjaitan yang mengenakan seragam jenderal, ditembak di halaman rumahnya ketika berdiri dalam posisi berdoa. Saat peristiwa terjadi, Hotmangaradja baru berusia 12 tahun, dan ikut menyaksikan tindakan kekerasan yang menimpa ayahandanya. Mengikuti jejak ayahanda, Hotmangaradja menjadi perwira tinggi TNI dan mencapai pangkat Letnan Jenderal. Kini, purnawirawan.

          Namun sesungguhnya, saat itu sikap institusi TNI AD sudah jelas dan tegas sebagaimana yang ditunjukkan oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri/ Panglima Angkatan Darat. Letnan Jenderal Ahmad Yani antara lain bersikap menolak masuknya konsep Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) ke dalam tubuh Angkatan Darat; Menolak dibentuknya Angkatan Kelima, yaitu dengan mempersenjatai buruh dan tani. Letnan Jenderal Ahmad Yani pun dicap sebagai komunisto phobi –anti komunis yang berlebihan (Hendro Subroto, Dewan Revolusi PKI Menguak Kegagalan Mengkomuniskan Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 2007).

          Secara umum sikap TNI AD yang ditunjukkan oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani tersebut merupakan wujud sikap prajurit TNI sejati yang berjuang untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit secara utuh, yang lebih loyal melaksanakan Politik Negara di atas Politik Pemerintah. Dengan demikian dasar ideologi yang telah diyakini kebenarannya tersebut tidak mungkin dapat dicampur-adukkan dengan faham lain, apalagi dengan faham komunis. Penyebab utama sebenarnya ditunjukkannya sikap anti komunis yang ditunjukkan secara spontan  oleh golongan agama seperti dari NU, Partai Kristen dan lain-lain adalah karena  faham komunis yang diusung oleh PKI tidak percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa sehingga melarang eksistensi berbagai agama di bumi Indonesia.

Berbagai versi yang berkembang kemudian

          Menyimak dari berbagai buku tentang penuturan sejarah yang ditulis berdasarkan versi dan kepentingannya masing-masing, secara umum dapat dikategorikan menjadi dua versi yaitu versi pertama menerima kebenaran fakta sejarah yang diakui kebenarannya sampai saat ini dan versi kedua kebenaran yang diklaim oleh pihak yang gagal dan kemudian terhukum lalu mempersalahkannya di kemudian hari.

          Versi yang menerima fakta sejarah. Versi ini menerima kebenaran fakta sejarah yang diakui kebenarannya sampai saat ini sebagaimana yang diungkapkan oleh James Luhulima dalam bukunya Menyingkap Dua Hari Tergelap, bahwa PKI yang mendalangi G30S, AURI terlibat, dan PAU Halim Perdana Kusuma adalah Markas G30S. Walaupun kemudian juga muncul versi-versi lain tentang G30S, tetapi sampai Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, versi resmi itulah yang diyakini kebenarannya (Luhulima, halaman 16). Tidak dapat disalahkan, bila masyarakat meyakini kebenaran fakta sejarah yang didukung oleh banyaknya alasan untuk menerima versi pemerintah, antara lain: (1) Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia. (2) Saksi hidup dan bukti-bukti merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. (3) Ternyata versi ini tidak terkait dengan keberadaan Soeharto sebagai Presiden. (4) Sebagian besar bangsa Indonesia menginginkan kehidupan yang lebih baik dan bersikap waspada terhadap PKI.

Tulisan ini diangkat dari buku ‘Symptom Politik 1965‘ (Kata Hasta Pustaka, 2007), dengan sedikit peringkasan yang tak merubah makna.

Versi yang mempermasalahkan fakta sejarah. Versi ini merupakan upaya dari pihak yang gagal dalam mengkomuniskan Indonesia dan kemudian terhukum oleh hukum formal maupun hukum sosial yang berlaku di masyarakat dengan menerima stigma PKI. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang gagal tersebut, maka dimunculkan teori-teori yang saling bertentangan, dengan tujuan akhirnya memudarkan kebenaran sejarah. Apakah PKI yang mendalangi G30S, apakah Presiden Soekarno, atau barangkali Soeharto sendiri yang menjadi dalang rekayasa G30S, untuk menghancurkan PKI yang dianggap penghalang untuk mencapai tujuannya (H. Suparman, Dari Pulau Buru Sampai ke Mekah: Sebuah Catatan Tragedi 1965, halaman 70).

Pada umumnya masyarakat tidak percaya dengan versi ini, karena selalu menggunakan pendekatan konflik yang tidak kunjung berakhir. Dengan mengutak-atik sejarah, membuat pertentangan dengan sikap sama rata sama rasa, desa mengepung kota dan lain-lain merupakan strategi untuk meyakinkan masyarakat bahwa PKI benar. Hanya ‘segelintir orang’ yang mau percaya terhadap versi ini, biasanya mereka yang kalah dalam percaturan politik atau mereka yang terkait dengan ekses atau dampak pembangunan.

Benang merah yang dapat ditarik. Pada kenyataannya, upaya-upaya untuk memutar-balikkan fakta sejarah pun terjadi. Dimulai dari wacana penghapusan Tap MPRS/XXV/1966 pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dengan memanfaatkan isu demokratisasi dan HAM, pencabutan Tap/MPR/II/1978 tentang P-4 dan maraknya penerbitan buku-buku yang secara tegas dan terang-terangan membela kepentingan PKI sebagai upaya membenarkan tindakan yang telah dilakukan. Dr. H. Soebandrio menulis buku –Yang Saya Alami Peristiwa G30S, Sebelum, Saat Meletus dan Sesudahnya, PT Bumi Intitama Sejahtera, 2006– dan menuduh secara tegas bahwa Soeharto (mantan Presiden RI) sebagai dalang Peristiwa 30 September 1965 dengan menyatakan Soeharto “mendukung tindakan Letnan Kolonel Untung untuk menculik para jenderal” (Hal. 22). Penerbitan buku yang sempat mengagetkan masyarakat adalah terbitnya buku dengan judul ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’ tulisan dr Ribka Tjiptaning Proletarianti.

Di samping itu forum-forum pertemuan antar eks anggota PKI semakin intensif dilakukan. Pembentukan organisasi massa dengan menggunakan jargon dan simbol-simbol yang pernah digunakan PKI, hingga pembentukan partai politik yang memiliki faham kiri, juga terjadi di beberapa tempat (Bagian 2: Mendudukkan Permasalahan/socio-politica).

Historia, Politik

SAAT DARAH MENGALIR, SEPTEMBER 1965 (7)

Leave a comment

Jenderal dilemparkan ke luar pagar. Pasukan penculik, menerobos memasuki pekarangan rumah Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan dengan meloncati pagar pada dinihari 1 Oktober 1965. Setelah itu mereka menuju paviliun dan menembaki pintunya sampai terbuka. Mereka menembaki pula lantai dua dan mengenai jendela kamar Brigjen Panjaitan. Tiga keponakan Jenderal Panjaitan yang tidur di lantai satu, terbangun sewaktu mendengar tembakan. Mereka menyangka ada perampokan. Salah seorang di antaranya membuka pintu, sementara yang lainnya mengambil pistol di atas lemari. Tetapi ketika pintu dibuka, dari luar datang serentetan tembakan dari dua orang yang di kemudian hari diidentifikasi sebagai Sersan Dua Asmun dan Prajurit Satu Herwanto, merobohkan kedua pemuda itu.

Pasukan penyerbu masuk ke ruang tengah sambil menghamburkan tembakan ke mana-mana. Sersan Dua Sukardjo berteriak agar Brigadir Jenderal Pandjaitan turun, kalau tidak “maka seluruh keluarga akan dibunuh”. Akhirnya Brigjen Pandjaitan muncul dan menanyakan siapa mereka dan apa maksud mereka. “Kalian diperintah siapa?”, tanya sang jenderal. “Kami disuruh oleh Paduka Yang Mulia”, mereka menjawab. “Kamu dari mana?”, tanya Panjaitan lagi, dijawab “Kami dari Tjakrabirawa, jenderal”.

Penulisan dikutip dengan beberapa ringkasan: Buku TITIK SILANG JALAN KEKUASAAN TAHUN 1966. (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, Juli 2006)

Sang jenderal tak mau segera turun. Tetapi mengingat keselamatan anak-anak dan isterinya, karena para tentara itu mengancam akan melemparkan granat ke atas, serta mendengar bahwa yang memanggil adalah Presiden Soekarno, ia akhirnya turun, setelah mengenakan seragam lengkap dengan tanda-tanda jasa. Brigjen Pandjaitan segera digiring keluar rumah oleh Sersan Dua Sukardjo dan Kopral Dua Dikin. Di luar rumah, Brigjen Pandjaitan berhenti sejenak untuk membuat tanda salib dan berdoa. Kopral Dikin  memukulnya, sehingga terjatuh. Bersamaan dengan itu, “Sersan Dua Sukardjo dan Kopral Dua Dikin menembaknya secara membabi buta, mengenai kepalanya sehingga otaknya bertaburan di pekarangan. Lalu ia dilemparkan ke luar pagar dan ke atas sebuah truk.” Demikian buku ‘Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam’, yang disusun anak-anak pahlawan revolusi berdasar pengalaman pribadi mereka (Jakarta, 2002).

          Sersan Dua Sukardjo yang memimpin rombongan penculikan Brigjen DI Pandjaitan berasal dari Batalion 454 Diponegoro. Pasukan ini terdiri atas satu regu dari Batalion 454 dan satu regu dari Brigif I Jaya. 

Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo, Oditur Jenderal Angkatan Darat, pulang larut malam ke rumahnya di Jalan Sumenep Kamis 30 September 1965 setelah menghadiri suatu rapat raksasa yang juga dihadiri Presiden Soekarno. Ketika sang jenderal pulang, dua puteranya Agus Widjojo dan Ari Witjaksono serta puterinya Nani Soetojo, sudah tertidur lelap. Akan tetapi dinihari sekitar pukul 04.00 mereka terbangun karena  suara gaduh dan bunyi derap sepatu di depan rumah. Dari bagian atas jendela yang terbuka mereka melihat kehadiran sekelompok tentara berbaret merah.

Sebagian dari pasukan berbaret merah itu kemudian memasuki rumah dari arah depan, sementara sebagian lainnya masuk dari pintu belakang menodong para pembantu dan merampas kunci-kunci rumah. “Dengan kunci-kunci itulah gerombolan membuka pintu belakang untuk kemudian masuk hingga ruangan tengah.” Lalu ada yang menggedor-gedor pintu kamar bagian depan. “Siapa?”, tanya Brigjen Soetojo dari dalam kamar tidurnya. “Saya, Gondo, dari Malang,” seseorang menjawab. Sang jenderal lalu bertanya sekali lagi, “Siapa?”. Dengan suara yang terdengar bernada ancaman, seorang diantaranya menjawab, “Pak Tojo, lekas buka pintu, bapak dipanggil Presiden.”

Masih mengenakan baju tidur batik, Brigjen Soetojo membuka pintu kamar dan segera diapit oleh beberapa tentara yang berseragam Tjakrabirawa, antara lain Prajurit Satu Sujadi dan Prajurit Kepala Sumadi yang menerobos ke kamar. Sang jenderal kemudian dibawa keluar kamar dan diserahkan kepada Sersan Dua Sudibjo. Tanpa melawan, Brigjen Soetojo digiring ke luar rumah dan diserahkan lagi kepada Komandan Peleton mereka.

Anak-anak Soetojo berbagi tugas mengunci pintu-pintu kamar dari dalam dan tetap tinggal di kamar sesuai pesan ibu mereka. Sebuah bayonet tiba-tiba menyembul menembus daun pintu yang baru saja ditutup oleh Nani. Nyonya Soetojo yang saat itu sedang tidak enak badan, dengan suara keras dalam bahasa Jawa berkata “Bagaimana ini?!”, tapi tidak ada jawaban dari luar, kecuali bunyi perabotan yang diberantakkan. Setelah itu, Brigjen Soetojo dibawa pergi. Usaha menelpon yang dilakukan kemudian untuk meminta bantuan, sia-sia belaka. Sambungan telepon sudah diputus para penyerbu. Nyonya Soetojo lalu menelpon dari rumah tetangga, ke Jaksa Agung Sutardhio, tetapi baru berbicara beberapa patah kata, telpon diputus dari sana. Sutardhio adalah salah seorang petinggi negara yang ikut diminta Soekarno menindak para jenderal yang disebut ‘tidak loyal’.

Penculikan Brigjen Soetojo dilakukan oleh pasukan berkekuatan satu peleton Tjakrabirawa dibawah pimpinan Sersan Mayor Surono. Mereka membagi diri atas tiga regu yang masing-masing dipimpin oleh Sersan Dua Sudibjo, Sersan Dua Ngatidjo dan Kopral Dua Dasuki.

Secara menyeluruh terlihat bahwa penyerbuan brutal terhadap kediaman para jenderal tersebut relatif berlangsung cukup ‘mudah’, karena umumnya tak ada pengawalan di rumah-rumah tersebut. Pengawalan hanya ada di kediaman Menko Kasab Jenderal Abdul Harris Nasution dan kediaman Menteri Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani. Penggunaan satuan Tjakrabirawa, amat taktis karena kemunculan Cakra mengendorkan kewaspadaan awal para pengawal, sehingga mudah dilumpuhkan (socio-politica).

Historia, Politik

SAAT DARAH MENGALIR, SEPTEMBER 1965 (6)

Leave a comment

“Jenderal, keluar Jenderal!” Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Harjono, baru pulang ke rumah lewat tengah malam, pada Kamis 30 September menuju Jumat 1 Oktober 1965. Ia baru menghadiri rapat mendiskusikan persiapan Hari ABRI 5 Oktober, yang menurutnya berlangsung berkepanjangan. Tak selang berapa lama, pada pukul 04.00, rumahnya diketuk berkali-kali disertai salam “Assalamu Alaikum”.

Pintu rumah dibukakan oleh Nyonya MT Harjono, yang menganggap tamu itu datang pada waktu yang tidak sewajarnya. “Ada apa”, tanyanya. Beberapa diantara tamu yang berseragam tentara itu, menjawab serempak, “Bung Karno memanggil bapak. Ada rapat penting yang harus dihadiri bapak sekarang juga”. Sambil bergumam, “Kok pagi benar rapatnya”, nyonya rumah segera masuk dan pergi membangunkan suaminya, tetapi tentara-tentara itu ikut menerobos masuk rumah. Nyonya rumah yang kaget itu bergegas masuk kamar dan menguncinya. Ia lalu membangunkan suaminya dengan mengguncang-guncang tubuh sang suami, yang segera terbangun. ”Di luar ada tentara yang mengaku utusan Bung Karno. Mereka meminta agar Ayah ikut mereka. Ada rapat penting di istana”, ujar Nyonya Harjono.

Penulisan dikutip dengan beberapa ringkasan: Buku TITIK SILANG JALAN KEKUASAAN TAHUN 1966. (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, Juli 2006)

Dengan wajah serius, MT Haryono berkata “Tak ada rapat di pagi buta seperti ini”, seraya menengok ke jam dinding. “Mereka tentu punya rencana lain”, ujarnya mengungkapkan kecurigaannya. Kepada isterinya ia berkata “Kamu harus segera pindah kamar dan bangunkan anak-anak, karena mereka akan membunuh saya. Mereka sudah tahu letak kamar tidur kita. Kamu tidak aman jika tetap di sini. Pindahlah ke kamar depan bersama anak-anak”. Sang isteri bergegas melaksanakan perintah suaminya. Ada tiga kamar yang berderet, yang dihubungkan oleh pintu satu sama lain. MT Harjono menempati kamar paling belakang.

Ternyata betul, tentara-tentara itu berusaha masuk ke kamar tempat MT Harjono berada, seraya berteriak-teriak,”Jenderal, keluar jenderal ! Ada perintah dari istana supaya jenderal segera datang!”. Meski tak ada jawaban para tentara itu yakin bahwa yang mereka cari ada di dalam kamar. Kemudian terdengan rentetan tembakan. Mereka menembaki pintu kamar yang terkunci dan seluruh bagian rumah. Salah satu putera Mayjen Harjono yang kala itu berusia 14 tahun sempat menyaksikan dari kamar tengah, ketika gerombolan tentara itu berhasil menerobos masuk ke kamar ayahnya. Ia melihat sang ayah dalam kegelapan berusaha menerobos melewati dua orang penyerbu. Orang pertama berhasil dipukul jatuh, sedang yang kedua berhasil melepaskan diri dari sergapan MT Harjono dan melepaskan tembakan. Sang jenderal rubuh. Untuk meyakinkan bahwa sasaran tertembak mati, para tentara itu membakar koran untuk menerangi.

“Beberapa saat kemudian, tubuh ayah kami diseret keluar. Kala itu kami sangat bingung.” Dalam kebingungan anak-anak itu berteriak-teriak minta tolong, namun tak ada yang bisa diharapkan dari para tetangga. Gerombolan tentara itu membentak-bentak mereka agar diam dan mengacung-acungkan senjata dari sela-sela terali jendela kamar. “Terlihat oleh kami tubuh ayah dilempar ke dalam truk.Kami menyaksikan empat truk yang sedang parkir di depan rumah. Tak lama kemudian gerombolan itu berlalu.”

          Rombongan penculik Mayor Jenderal MT Harjono dari Resimen Tjakrabirawa, berkekuatan satu peleton dipimpin oleh Sersan Kepala bernama Bungkus. Dibagi atas tiga regu yang masing-masing dipimpin oleh Sersan Satu Arlan, Sersan Dua Tjarmun dan Sersan Dua Sjahnan.

          ISTERI Mayjen Soewondo Parman, tanggal 1 Oktober itu telah terbangun sejak pukul 03.00 subuh. Satu jam kemudian, seperti yang dituturkannya kemudian, di luar rumahnya terdengar ribut-ribut. Soewondo Parman yang juga sudah bangun saat itu semula menyangka ada pencurian di rumah tetangga. Dengan cepat ia keluar rumah, bermaksud untuk membantu, tetapi ia menemukan sejumlah orang yang berseragam Tjakrabirawa telah berada di halaman rumahnya. “Lho, kok Tjakra?,” ujarnya keheranan. “Ya pak, saya diperintah Panglima Tertinggi supaya mengambil bapak,” jawab seorang diantaranya. “Keadaan genting?”, Soewondo Parman balik bertanya. “Ya pak, genting sekali,” jawab mereka.

Soewondo Parman lalu masuk rumah untuk ganti pakaian, tetapi beberapa di antara anggota Tjakrabirawa itu mengikuti, bahkan sampai masuk kamar. Nyonya Soewondo Parman lalu menegur ketidaksopanan itu, namun tidak digubris. Kepada kurang lebih duapuluh orang bersenjata itu, isteri Soewondo Parman menanyakan apa ada surat perintah untuk mengambil Mayjen Soewondo Parman. Mendapat jawaban, ada, dibawa oleh yang bernama Yanto. Kemudian Nyonya Parman ditanyakan pula berapa Nrp Yanto dan apa pangkatnya. Dijawab bahwa Yanto berpangkat Letnan Dua seraya menyebutkan nomor register prajuritnya yang terdiri dari hanya empat angka. Ketika Nyonya Parman menyatakan keheranannya kenapa Nrp itu bukan lima angka, Soewondo Parman yang menjawab bahwa Nrp Tjakrabirawa memang hanya empat angka.

          Selesai berpakaian, Mayjen Soewondo Parman berpesan kepada isterinya agar melaporkan penjemputan dirinya kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani. Sesampai di halaman, Soewondo Parman melihat bahwa telpon rumahnya dibawa oleh salah seorang anggota Tjakrabirawa itu, sehingga ia berkata “Kok tilpon saya diambil ? Lho saya ini difitnah ?!”. Mendapat jawaban, “O, tidak pak”. Hingga sejauh itu, sebenarnya Nyonya Soewondo Parman, belum menaruh prasangka apapun. Tetapi, seperempat jam kemudian persoalan menjadi lebih jelas, ketika datang isteri Mayjen MT Harjono menanyakan Mayjen Soewondo Parman, seraya menceritakan apa yang terjadi di rumahnya pada dinihari itu.

          Kelompok yang menyerbu rumah Soewondo Parman, dipimpin oleh Sersan Mayor Sutar dari Tjakrabirawa, berkekuatan dua peleton. Kelompok pertama dari Tjakrabirawa dibawah pimpinan Sersan Mayor Sutar sendiri, dan kelompok kedua dari Batalion 530 Brawijaya yang dipimpin oleh Sersan Mayor Paat. (Bagian 7: Jenderal dilemparkan ke luar pagar/socio-politica)

Historia, Politik

SAAT DARAH MENGALIR, SEPTEMBER 1965 (5)

Leave a comment

“Bapak diminta menghadap Presiden ….!” SEISI rumah di kediaman Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Lembang, Jakarta, pada Jumat 1 Oktober dinihari 04.00 sedang tertidur lelap. Tapi putera terbungsu Ahmad Yani yang berusia 7 tahun, Irawan Sura Eddy, terbangun. Dan begitu tahu dirinya sendirian, Eddy langsung keluar kamar mencari ibundanya. Tetapi sang ibunda tak ada, karena sedang berada di rumah lainnya di Jalan Taman Surapati. Maka dengan ditemani Mbok Milah, ia duduk menunggu sang ibunda pulang di ruang keluarga belakang. “Pada menit-menit itulah, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari tempat penjagaan, memecah keheningan dinihari.”

Sepasukan tentara tak dikenal dengan cepat bergerak ke halaman rumah. Kebanyakan dari mereka berseragam Tjakrabirawa dan bersenjata lengkap. Karena menggunakan seragam Tjakrabirawa, dengan mudah mereka membuat para pengawal di rumah itu percaya bahwa mereka dikirim Presiden untuk menemui Letnan Jenderal Ahmad Yani. Tentara-tentara ini yang dipimpin Pembantu Letnan Satu Mukidjan dan Sersan Raswad segera masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang memang sengaja tak dikunci karena Nyonya Yayu Ruliah Ahmad Yani belum pulang. Sebagian dari tentara itu segera berlari ke belakang dan mengepung rumah sementara sebagian yang lain berjaga-jaga di luar rumah, sebagaimana yang disaksikan Eddy.

Penulisan dikutip dengan beberapa ringkasan: Buku TITIK SILANG JALAN KEKUASAAN TAHUN 1966. (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, Juli 2006)

 Anggota Tjakrabirawa yang masuk ke dalam rumah, bertemu dengan Mbok Milah dan Eddy yang bingung ketakutan. Salah seorang dari mereka bertanya “Bapak ada?”. Dijawab Mbok Milah, “Bapak masih tidur”. Lalu ia memerintahkan “Bangunkan bapak segera, karena beliau harus menghadap Presiden saat ini juga”. Melihat Mbok Milah tidak beranjak, dan mungkin tahu bahwa Mbok Milah takut membangunkan, lalu mereka menyuruh Eddy melakukannya. “Dik, tolong bapak dibangunkan. Beliau harus menghadap Presiden Soekarno detik ini juga”. Eddy yang semula juga ragu, akhirnya menuruti permintaan itu setelah dibujuk-bujuk oleh Mbok Milah. Setiba di kamar Eddy melihat ayahnya tidur dalam posisi miring. Eddy lalu meraih kedua kaki ayahandanya lalu menggoyang-goyangkannya, “Pak, bangun pak. Ada Tjakrabirawa mencari bapak. Bapak diminta datang ke istana.” Ahmad Yani terbangun dan bergumam dalam bahasa Jawa “Ada apa pagi-pagi kok sudah ada Tjakrabirawa?”. Tapi akhirnya Ahmad Yani bangun juga dan keluar kamar untuk menemui anggota Tjakrabirawa itu.

Ketika Ahmad Yani membuka pintu kaca yang menghubungkan ruang makan dan ruang belakang, Eddy puteranya cepat-cepat mendahului menerobos menuju ruang belakang dan bersembunyi di bawah mesin jahit. Anak itu ketakutan melihat begitu banyaknya pasukan Tjakrabirawa yang telah mengepung semua sudut rumah. Mereka telah menembus masuk hingga mendekati ruang makan, dan Eddy melihat mereka dalam sikap siap siaga. Dengan senjata tergenggam di tangan mereka berdiri membentuk barisan di kanan kiri gang.

Setelah menutup kembali pintu di belakangnya, Ahmad Yani mendekati barisan Tjakrabirawa itu, sementara Eddy lalu lari ke belakang dan berdiri dekat kolam ikan. Dari tempat ini ia bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di ruang belakang itu. “Ada apa?”, tanya Ahmad Yani. Terdengar jawaban serempak, “Siap jenderal. Bapak diminta menghadap Presiden sekarang juga!”. Sang Jenderal terlihat sedikit kaget, “Lho, acaranya kan jam tujuh, bukan pagi-pagi begini?!”. Salah seorang anggota Tjakrabirawa dengan cepat menjawab, “Tetapi jenderal harus berangkat detik ini juga karena jenderal sedang ditunggu bapak Presiden.” Lalu Yani berkata, “Paling tidak saya kan harus mandi dulu?!”. Terdengar jawaban bernada kasar, “Tidak perlu, jenderal. Di istana juga ada kamar mandi. Bila perlu, dengan berpakaian piyama saja. Jenderal bisa berangkat bersama-sama kami.” Putera Yani melihat betapa ayahnya betul-betul marah dan mendekati anggota Tjakrabirawa itu, dan berkata, “Kau prajurit, tahu apa!”, seraya meninju dengan keras ke muka sang prajurit yang langsung jatuh terkapar.

Setelah itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani berbalik masuk ke ruang makan dan menutup pintu di belakangnya. Waktu itulah Sersan Raswad memerintahkan Sersan Gijadi yang ada di sampingnya, “Tembak dia!” Sersan Gijadi langsung memberondong dari belakang, tujuh peluru menembus pintu menerpa punggung sang jenderal, dan Yani roboh bersimbah darah di ruang makan itu. Suara tembakan membangunkan putera-puteri Yani yang lain yang segera berhamburan ke ruang makan. “Kami mengikuti bapak yang sedang diseret-seret oleh gerombolan Tjakra secara keji. Bapak ditarik kakinya, dengan posisi kepala di bawah”. Yani yang masih memakai piyama –berwarna biru– diseret sampai pintu belakang. Salah seorang yang berseragam Tjakrabirawa membentak, “Ayo anak-anak, masuk semua, kalau tidak, saya tembak!”, seraya mengokang senjata. “Di saat itulah kami sempat menyaksikan beberapa anggota gerombolan ada yang hanya mengenakan sandal jepit, bahkan beberapa di antaranya ada yang tidak beralas kaki alias nyeker”. Kemudian, “telinga kami sempat mendengar suara kendaraan yang menderu-deru membawa ayah kami entah kemana.”

Pasukan penculik Letnan Jenderal Ahmad Yani, dipimpin oleh Pembantu Letnan Satu Mukidjan dari Brigif I Kodam Jaya. Dalam pasukan ini tergabung satu peleton dari Brigif I Jaya, satu regu dari Resimen Tjakrabirawa, satu peleton dari Batalion 454 Diponegoro, satu peleton dari Batalion 530 Brawijaya, satu regu PGT AURI dan regu Sukwan.

          Dinihari pukul 04.00 1 Oktober 1965, seisi rumah kediaman Deputi Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayjen R. Soeprapto, di Jalan Besuki, dilanda ‘kepanikan’ karena adanya bunyi dobrakan yang keras dari arah depan. Rupanya pintu garasi di samping rumah sedang ditarik-tarik untuk dibuka paksa oleh sepasukan tentara yang berseragam Tjakrabirawa. Mayjen Soeprapto yang tidak tidur karena sakit gigi, lalu membuka pintu rumah, dan bertanya kepada para anggota Tjakrabirawa itu, “Ada apa pagi-pagi buta begini membangunkan saya?”. Dijawab oleh salah seorang dari mereka, “Siap pak”, seraya memberi hormat, “Bapak dipanggil untuk menghadap Presiden Soekarno sekarang juga.” Lalu Soeprapto berkata, ”Kalau begitu, izinkan saya berganti pakaian terlebih dahulu.” Dan mendapat jawaban, “Tidak perlu berganti pakaian, harus menghadap sekarang juga.” Mayor Jenderal Soeprapto yang hanya mengenakan kemeja piyama dengan sarung bercorak kotak-kotak lalu berjalan keluar. Anak-anak dan isterinya melihat bahwa para prajurit itu sempat memberi hormat kepada sang jenderal sebelum membawanya pergi, ditandai bunyi truk. Terlihat bahwa semua berjalan dengan cara yang hampir ‘wajar’, kecuali bahwa seorang anggota Tjakrabirawa terlebih dahulu merusak telepon yang ada di ruang tengah.

          Mereka yang bertugas menjemput Mayjen R. Soeprapto adalah pasukan yang berkekuatan satu peleton dari Tjakrabirawa, yang dibagi dua regu. Regu pertama dipimpin oleh Sersan Kepala Sulaiman, dan regu kedua dipimpin oleh Sersan Dua Sukiman. (Bagian 6: “Jenderal, keluar Jenderal!”/socio-politica)

Historia, Politik

SAAT DARAH MENGALIR, SEPTEMBER 1965 (4)

Leave a comment

Penjemputan jenderal berubah jadi penculikan. Jumat dinihari 04.00, 1 Oktober 1965, dimulailah gerakan ‘penjemputan’ para jenderal. Tapi ternyata, apa yang semula direncanakan sebagai ‘penjemputan’ –untuk kemudian diperhadapkan kepada Presiden Soekarno setelah diinterogasi untuk memperoleh pengakuan akan melakukan kudeta– telah berubah menjadi peristiwa penculikan berdarah. Merenggut nyawa enam jenderal dan satu perwira pertama. Hanya Jenderal Abdul Harris Nasution yang lolos, dan Brigjen Soekendro yang namanya juga ada dalam taklimat, ternyata tak ‘dikunjungi’ Pasopati.

Kenapa ‘penjemputan’ berubah menjadi penculikan dengan kekerasan dan mengalirkan darah ? Ternyata, tanpa sepengetahuan Brigjen Soepardjo dan Kolonel Abdul Latief, dua perwira yang paling tinggi pangkatnya dalam gerakan, Letnan Kolonel Untung mengeluarkan perintah kepada Letnan Satu Doel Arief, untuk menangkap para jenderal target itu “hidup atau mati”. Letnan Kolonel Untung menegaskan, “Kalau melawan, tembak saja”. Dan Doel Arief meneruskan perintah itu kepada regu-regu penjemput dalam bentuk yang lebih keras. Dalam kamus militer, terminologi “hidup atau mati”, cenderung berarti izin membunuh, dan umumnya yang terjadi para pelaksana memilih alternatif ‘mati’ itu bagi targetnya. Apalagi bila yang akan ditangkap itu melakukan perlawanan, hampir dapat dipastikan bahwa yang dipilih adalah alternatif ‘mati’ tersebut.

Penulisan dikutip dengan beberapa ringkasan: Buku TITIK SILANG JALAN KEKUASAAN TAHUN 1966. (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, Juli 2006)

Bilamana penjemputan para jenderal itu memang bertujuan menghadapkan mereka kepada Panglima Tertinggi, Presiden Soekarno, seperti misalnya yang dipahami dan dimaksudkan oleh Brigjen Soepardjo dan Kolonel Latief, maka tak perlu ada perintah “hidup atau mati”. Faktanya, semua yang dijemput, memang mati terbunuh di tempat maupun kemudian di Lubang Buaya.

Jalannya peristiwa penculikan, diangkat dari penuturan para putera-puteri dan keluarga korban, dalam buku ‘Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam’, penuturan Jenderal AH Nasution serta konfirmasi sumber lainnya. Berikut ini.

Menjelang pukul 04.00 dinihari 1 Oktober 1965, Jenderal Abdul Harris Nasution dan isterinya, Johana Sunarti, terbangun karena terganggu nyamuk-nyamuk yang terbang seliweran berdenging-denging. Bersenjatakan sapu lidi Menko Kasab itu berusaha mengusir nyamuk-nyamuk itu. Justru ketika itulah pula terdengar suara tembakan dari luar. Nyonya Sunarti yang sejak semalam dihinggapi firasat buruk, ditambah dengan pengetahuannya atas beberapa informasi perkembangan situasi terakhir dari suaminya, segera membuka pintu kamar sedikit. Ia kaget karena di depan pintu berdiri seorang prajurit berseragam Tjakrabirawa dengan senjata di tangan dalam posisi siap tembak.

Nyonya Sunarti Nasution segera menutup kembali pintu kamar, dengan rasa heran mengenai kehadiran pasukan Tjakrabirawa itu. Kepada suaminya ia berkata, “Jangan buka pintu ! Mereka akan membunuh kamu”. Tetapi Jenderal Nasution memaksa isterinya untuk membuka kembali pintu, karena ingin berbicara sendiri dengan tentara-tentara yang sudah masuk hingga ke depan kamarnya itu. Begitu pintu terbuka sedikit, dan Jenderal Nasution terlihat dari luar, senjata di tangan anggota Tjakrabirawa itu menyalak dua kali. Dengan sigap Jenderal Nasution menjatuhkan tubuh ke lantai menghindari rentetan tembakan berikutnya, sementara Nyonya Sunarti dengan cepat menutup pintu dan menguncinya. Tak mudah, karena Tjakrabirawa yang ada di luar juga mendorong pintu agar bisa masuk.

Di kamar yang lain, salah seorang anggota keluarga yang terbangun, Mardiah adik perempuan Abdul Harris Nasution, seraya menggendong salah seorang puteri Jenderal Nasution, membuka pintu kamar karena ingin tahu apa yang terjadi. Namun begitu pintu terbuka ia diberondong tembakan dari luar, dan beberapa diantaranya mengenai puteri bungsu Jenderal Nasution, Ade Irma. Nyonya Sunarti yang sudah berada di kamar itu –kamar-kamar itu punya pintu penghubung satu sama lain– kembali bertindak mengunci pintu kamar. Pintu itu dihujani peluru dari luar tapi beruntung tak ada peluru yang tepat mengena, kecuali satu menyerempet di bagian kepala dan memutuskan rambut serta satu lainnya menggores di bawah ketiak. Pintu yang berbahan kayu jati itu tak berhasil terbuka dan tak jebol oleh berondongan peluru.

Sang isteri lalu memaksa Jenderal Nasution untuk menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Ia nyaris kembali turun dari tembok ketika mengetahui Ade Irma Surjani cedera, namun dicegah sang isteri. “Mereka datang untuk membunuh kamu. Pergilah, biar saya yang menghadapi mereka”, ujar Sunarti. “Selamatkan diri ! Selamatkan diri !”. Akhirnya Nasution meloncat juga dan bersembunyi beberapa jam di balik sebuah drum di bagian belakang pekarangan tetangga, sebuah rumah milik Kedubes Irak, sebelum akhirnya dijemput jam 07.00 pagi oleh Kolonel Hidajat dan Sunario Gondokusumo iparnya.

Setelah Nasution meloncat, Nyonya Sunarti seraya menggendong Ade Irma yang terluka, kembali ke ruang tengah untuk menelpon Brigjen Umar Wirahadikusumah, tapi saluran telpon telah diputus. Lima anggota Tjakrabirawa yang ada di sana membentak-bentak menanyakan “Nasution di mana?”, tanpa menyebutkan lagi pangkat jenderalnya. Sunarti Nasution menjawab, “Jenderal Nasution di Bandung. Sudah dua hari. Kalian kemari hanya untuk membunuh anak saya!”. Desakan lebih jauh tak sempat lagi dilakukan mereka karena kemudian terdengar suara peluit beberapa kali, yang agaknya menjadi tanda bahwa tenggat waktu sudah habis, dan sudah saatnya untuk meninggalkan tempat itu. Mereka gagal menemukan Jenderal Nasution. Tetapi pada waktu yang hampir bersamaan, di bagian lain rumah di Jalan Teuku Umar itu, terjadi drama lain.

Mendengar ribut-ribut kedatangan sepasukan tentara –sebagian berseragam Tjakrabirawa– ajudan Nasution, Letnan Satu Pierre Tendean, keluar dari paviliun. Ia berhadapan dengan sejumlah tentara bersenjata, yang segera menanyakan “Mana Nasution?”. Semula tampaknya, ada beberapa diantara penerobos yang tak mengenal Nasution dan menyangka Pierre Tendean lah Jenderal Nasution. Tapi kesalahan itu segera disadari. Namun Pierre Tendean tetap mereka bawa dengan tangan terikat dan dimasukkan ke kendaraan. Sementara itu, yang lainnya tetap menerobos masuk mencari Nasution, sampai tenggat waktu habis.

Satuan yang bertugas menculik Jenderal Abdul Harris Nasution ini dipimpin oleh seorang anggota Tjakrabirawa, Pembantu Letnan Dua Djuharub. Di dalam kelompoknya bergabung satu regu dari peleton Batalion 454 Diponegoro, satu peleton PGT (Pasukan Gerak Tjepat) AURI ditambah 1 peleton Sukarelawan yang diidentifikasi kemudian berasal dari Pemuda Rakjat (Bagian 5: “Bapak diminta menghadap Presiden……!”/socio-politica)

Historia, Politik

SAAT DARAH MENGALIR, SEPTEMBER 1965 (3)

Leave a comment

Taklimat penjemputan 8 Jenderal. Penetapan rencana pembentukan Dewan Revolusi dilakukan dalam pertemuan kedelapan, 24 September, di rumah Sjam. Pertemuan yang berlangsung tujuh hari sebelum 1 Oktober 1965 itu, termasuk pertemuan penting karena di situ perencanaan makar mencapai puncaknya. Selain karena dihadiri lengkap seluruh pendukung gerakan, juga karena saat itu;ah tercapai kesepakatan pembentukan Dewan Revolusi. Nama yang semula dipilih adalah Dewan Militer. Tapi menurut Sjam, Aidit berkeberatan dan mengusulkan penggunaan nama Dewan Revolusi agar cakupannya lebih luas, tidak terdiri dari kalangan militer saja. Semula, dalam Dewan Militer, selain para perwira pelaksana gerakan, disebutkan nama dua panglima angkatan, Laksamana Madya Udara Omar Dhani dan Laksamana Madya Laut RE Martadinata.

Itulah pertama kali nama Aidit  dikaitkan dengan gerakan, meski hanya melalui ucapan Sjam. Sejauh hingga saat itu, Aidit tak pernah hadir dalam pertemuan. Dalam pertemuan kesembilan, 26 September, ditetapkan Gedung Penas (Pemetaan Nasional) dekat Halim Perdanakusumah sebagai Senko (Sentral Komando). Pada pertemuan ini ada desakan agar D-Day ditetapkan 29 September, tetapi Letnan Kolonel Untung meminta ditunda 30 September. Ia masih berharap mendapat dukungan kavaleri dengan tank dan panser dari Divisi Siliwangi. Dan ia telah mengajukan permintaan bantuan untuk itu kepada seseorang yang sepanjang data yang ada belum pernah ‘terungkap’ namanya.

Penulisan dikutip dengan beberapa ringkasan: Buku TITIK SILANG JALAN KEKUASAAN TAHUN 1966. (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, Juli 2006)

 Permintaan Untung akan dukungan kavaleri dari Siliwangi ini, tak pernah terpenuhi sampai terjadi peristiwa pada 1 Oktober dinihari. Namun merupakan kebetulan yang menakjubkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965, satu pasukan kavaleri dengan 30 buah tank dan kendaraan lapis baja dari Siliwangi –persis sama dengan yang diinginkan Letnan Kolonel Untung– betul-betul datang ke Jakarta dan bergabung ke bawah komando Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. 

Pertemuan terakhir, dilakukan tepat pada D-Day 30 September, di rumah Sjam, di Salemba Tengah. Pada pertemuan ini, barulah dimunculkan Brigjen Soepardjo, yang datang dari Pontianak sehari sebelumnya atas permintaan Sjam Kamaruzzaman Ketua Biro Khusus PKI. Pangkopur II ini menawarkan mendatangkan pasukan dari Kalimantan yang ada dalam komandonya, namun perwira lainnya menyatakan tak perlu, karena pasukan yang tersedia sudah mencukupi.

Malam itu ditaklimatkan nama 8 jenderal yang akan dijemput, yakni Jenderal AH Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayjen Soewondo Parman, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen Mas Tirtodarmo Harjono, Brigjen Donald Izacus Pandjaitan, Brigjen Soetojo Siswomihardjo dan Brigjen Ahmad Soekendro. Ada perubahan angka personil pasukan yang akan dikerahkan, dari 1 kompi Tjakrabirawa menjadi 1 batalion, dan dari Brigif I Kodam Jaya dari 1 batalion menjadi 3 batalion. Sehingga total pasukan yang akan dikerahkan menjadi sekitar 7000 orang.

Adalah menarik bahwa pada tengah malam, Aidit yang sebenarnya dijemput oleh perwira Tjakrabirawa dari rumahnya untuk dibawa ke Halim Perdanakusumah, pasca peristiwa –berdasarkan sebuah laporan intelijen–  digambarkan ikut sejenak hadir dalam pertemuan itu. Aidit lalu dipertemukan dengan Mayjen Pranoto di ruang lain di rumah itu, sebelum akhirnya dibawa ke Halim Perdanakusumah. Letnan Kolonel Untung dikemudian hari dalam pengakuannya, menyebutkan dua tokoh tersebut sebagai ‘dua orang tak saya kenal’. Kehadiran Aidit di rumah Sjam malam itu, tak banyak diketahui, karena setelah menghadiri acara di Senayan, dimana Soekarno berpidato, Aidit yang tidak menunggu acara sampai selesai, pulang kerumah dan menerima seorang tamu, Ketua CGMI Hardojo sampai menjelang tengah malam. Sekitar jam duabelas lewat, ia dijemput dari rumahnya di Pengangsaan Barat oleh dua perwira Tjakrabirawa yang menggunakan dua landrover AURI dan diminta ke Halim Perdanakusumah.

Acara di Istora Senayan, Musyawarah Nasional Teknik, 30 September malam, berlangsung hingga agak larut. Baru setelah pukul 22.00 Presiden Soekarno naik ke podium untuk berpidato. Sebelum itu, Soekarno sempat mendapat sepucuk surat, yang disampaikan melalui salah satu ajudannya, Kolonel Widjanarko. Setelah sejenak mengamati surat itu, memasukkan ke sakunya, Soekarno lalu meninggalkan tempat duduknya dan keluar menuju serambi gedung olahraga itu, diiringi oleh para perwira pengawalnya, Kolonel CPM Maulwi Saelan dan Komisaris Polisi Mangil, selain Kolonel Widjanarko. Mulanya, Soekarno menyempatkan diri ke kamar kecil. Lalu, di serambi Istora Senayan, Soekarno menyempatkan membaca surat tersebut. Menurut kesaksian Widjanarko di kemudian hari, surat itu berasal dari Letnan Kolonel Untung yang disampaikan seorang kurir. Setelah membaca surat, Soekarno mengangguk-angguk dan nampak bersemangat (Penggambaran ini berdasarkan pemeriksaan Widjanarko di Teperpu serta sumber sekunder lainnya).

Sikap bersemangat itu berkelanjutan ketika Soekarno kemudian menyampaikan pidatonya. Dalam pidato itulah Soekarno menyampaikan sebuah kutipan dari dunia pewayangan, kisah Mahabharata, yang menggambarkan suatu ‘pelajaran’ untuk tidak ragu-ragu membunuh saudara sekalipun bila itu demi kepentingan perjuangan. Namun, setelah peristiwa tanggal 30 September 1965, kelak analogi dari pewayangan yang disampaikan Soekarno itu diasosiasikan dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal dalam peristiwa tersebut. Apalagi, Soekarno di bagian akhir pidatonya mengucapkan serentetan kalimat, “Saudara-saudara sekarang boleh pulang tidur dan istirahat sedangkan Bapak masih harus bekerja menyelesaikan soal-soal yang berat, mungkin sampai jauh malam nanti….”.

Di kemudian hari, kalimat ini ditafsirkan terkait dengan surat yang diterimanya sebelum itu, yang berasal dari Untung, dan menjadi bagian dari analisa keterlibatan dirinya dalam perencanaan peristiwa yang beberapa jam lagi akan terjadi setelah ia mengucapkan pidatonya malam itu, 30 September menuju 1 Oktober 1965. Bahkan Soe-Hokdjin (Arief Budiman) pernah memberi catatan bahwa setahun sebelumnya, di depan para perwira Perguruan Tinggi Hukum Militer di Istana Bogor, Soekarno menterjemahkan ajaran Kresna, karmane evadhi karaste maphalesu kadacana, sebagai “kerjakan kewajibanmu tanpa menghitung-hitung akibatnya”. Tetapi pada 30 September 1965 malam, Soekarno menterjemahkannya sebagai “kerjakan kau punya tugas kewajiban tanpa hitung-hitung untung atau rugi”. (Berdasarkan pemaparan Jenderal AH Nasution dalam buku ‘Memenuhi Panggilan Tugas’ dan tulisan Arief Budiman dalam Mingguan Mahasiswa Indonesia, 25 Desember 1966). Apakah karena sebelum berpidato, ia telah menerima secarik surat dari Letnan Kolonel Untung? (Bagian 4: Penjemputan Jenderal Berubah Jadi Penculikan/socio-politica)

Historia, Politik

SAAT DARAH MENGALIR, SEPTEMBER 1965 (2)

Leave a comment

Rencana penangkalan, sebuah gerakan militer. Perintah-perintah penyelidikan dan penindakan yang diberikan Presiden Soekarno kepada beberapa jenderal yang dianggapnya setia kepadanya, seperti yang terlihat dari rangkaian fakta, pada mulanya memang seperti berputar-putar saja tanpa hasil nyata. Pulang-pergi, jenderal-jenderal seperti Brigjen Sjafiuddin, Mayjen Mursjid, lalu Brigjen Sabur, Brigjen Soenarjo hingga Brigjen Soedirgo, hanyalah melakukan serangkaian panjang ‘akrobat’ lapor melapor yang intinya hanyalah konfirmasi bahwa memang benar ada sejumlah jenderal yang tidak loyal yang merencanakan semacam tindakan makar terhadap Soekarno.

Ketika sang Panglima Tertinggi menanyakan kesediaan mereka untuk menghadapi para jenderal tidak loyal itu, mereka selalu menyatakan kesediaannya. Begitu pula sewaktu Soekarno memberikan penugasan, mereka selalu menyatakan kesiapan, namun persiapannya sendiri tampaknya jalan di tempat. Brigjen Sabur misalnya menyatakan, persiapannya perlu waktu dan harus dilakukan dengan teliti.

          Brigjen Soedirgo yang dalam kedudukannya selaku Komandan Corps Polisi Militer kelihatannya diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan –yang juga belum jelas bagaimana cara dan bentuknya– sama sekali belum menunjukkan kesiapan. Apakah penindakan itu nantinya berupa penangkapan oleh Polisi Militer, lalu diperhadapkan kepada Soekarno? Semuanya serba tak jelas. Tetapi pada waktu yang sama, dana dan fasilitas berupa kendaraan baru dan sebagainya, telah mengalir kepada Brigjen Soedirgo melalui Brigjen Sabur. Agaknya saat itu baru kegiatan terkait urusan uang dan fasilitas itu saja yang sudah jelas.

Penulisan dikutip dengan beberapa ringkasan: Buku TITIK SILANG JALAN KEKUASAAN TAHUN 1966. (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, Juli 2006)

          “Ada kesan, perintah menindak yang berulang-ulang disampaikan Soekarno di tahun 1965 itu memang tidak ditindaklanjuti, atau bahkan mungkin memang tidak untuk betul-betul dilaksanakan. Jadinya, perintah untuk bertindak kepada tiga Brigadir Jenderal itu berfungsi seakan-akan sekedar bluffing, yang diharapkan sampai ke telinga para jenderal lain. Kalau suatu tindakan, melalui trio Sabur-Sunarjo-Soedirgo memang betul dimaksudkan untuk dilaksanakan, perintah untuk itu semestinya disampaikan tidak di hadapan khalayak yang cukup banyak untuk ukuran keamanan suatu perintah rahasia. Soekarno pasti tahu itu.” Demikian buku ‘Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966’.

          Namun sementara itu, perintah serupa yang disampaikan Soekarno kepada Letnan Kolonel Untung Sjamsuri, 4 Agustus 1965 di Istana, yang hanya diketahui sedikit orang, justru menggelinding. ‘Perintah’ Soekarno kepada Letnan Kolonel Untung ini sedikit tenggelam oleh ‘insiden’ pingsannya Soekarno pagi itu, tak begitu lama setelah pertemuan. Bahkan, fakta pingsannya Soekarno ini, di kemudian hari menimbulkan keraguan apakah betul Letnan Kolonel Untung hari itu memang bertemu dan mendapat perintah dari Soekarno.

Tetapi faktanya, segera setelah Presiden Soekarno menanyakan kesediaan dan kesiapan Untung untuk bertindak menghadapi para jenderal yang tidak loyal, ia ini segera menghubungi Walujo dan menceritakan permintaan Soekarno itu. Walujo, orang ketiga dalam Biro Khusus –Biro Chusus– PKI, meneruskan informasi ini kepada Sjam orang pertama Biro Khusus. Sjam Kamaruzzaman sendiri, setidaknya sejak bulan Agustus itu juga telah punya poin-poin mengenai situasi yang dihadapi, terkait dengan kepentingan partai dan sebagai hasil diskusinya dengan kalangan terbatas pimpinan partai. Khusus mengenai Letnan Kolonel Untung, baru bisa dibicarakan Sjam dengan Aidit, sepulangnya Ketua Umum CC PKI itu dari Peking. Dan rapat terbatas membahas munculnya sayap militer itu serta perkembangan terbaru sepulangnya Aidit itu mulai dilakukan pada 9 Agustus.

Rapat pertama Biro Khusus PKI dengan Letnan Kolonel Untung, secara serius mulai dilakukan 6 September 1965 di Jakarta. Dari Biro Khusus hadir orang kesatu dan kedua, Sjam dan Pono. Sedang para perwira militer yang hadir selain Letnan Kolonel Untung, adalah Kolonel Abdul Latief, Mayor Inf Agus Sigit dan seorang perwira artileri Kapten Wahjudi –yang rumah kediamannya dijadikan tempat rapat malam itu– serta seorang perwira Angkatan Udara Mayor Sujono, komandan Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdanakusumah. Mendengar uraian Sjam Kamaruzzaman tentang situasi terakhir negara, serta adanya sejumlah jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal  yang akan mengambilalih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno, para perwira menengah itu menyepakati menyusun rencana gerakan penangkalan. Seluruhnya, dengan berganti-ganti tempat, termasuk di kediaman Sjam di Salemba Tengah, hingga tanggal 29 September berlangsung sepuluh pertemuan.

Hampir sepenuhnya pertemuan-pertemuan itu berisi rancangan gerakan militer, karena sejak awal mereka sepakat bahwa aspek politik dan ideologis ditangani oleh Sjam dan Pono saja. Rangkaian pertemuan itu pun praktis tak memiliki pertalian yang nyata dengan PKI, terkecuali kehadiran Sjam dan Pono dari Biro Khusus. Berurutan, setelah pertemuan pertama 6 September, berlangsung pertemuan kedua 9 September, ketiga 13 September, keempat 15 September, kelima 17 September, keenam 19 september, ketujuh 22 September, kedelapan 24 September, kesembilan 26 September dan kesepuluh 29 September 1965.

Hingga pertemuan keempat di rumah Kolonel Latief, belum terkonfirmasikan dengan jelas pasukan-pasukan mana yang bisa diikutsertakan dalam gerakan. Barulah pada pertemuan kelima, juga di rumah Kolonel Latief, mulai tergambarkan lebih jelas komposisi pasukan yang bisa diharapkan, yang seluruhnya menurut perhitungan Letnan Kolonel Untung, hampir setara dengan satu divisi. Disebutkan kekuatan yang akan dikerahkan adalah Batalion 530 dari Divisi Brawijaya, Batalion 454 dari Divisi Diponegoro, satu batalion dari Brigif I Kodam Jaya yang dijanjikan Kolonel Latief, satu kompi satuan Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung sendiri, satu kompi di bawah Kapten Wahjudi serta 1000 orang sukarelawan yang telah dilatih Mayor Sujono di daerah Lubang Buaya.

Penetapan D-Day dipengaruhi oleh laporan Mayor Sujono bahwa 1000 sukarelawan yang dilatihnya masih memerlukan waktu setidaknya sepuluh hari agar mencapai tingkat combat ready. Faktor lain, karena Letnan Kolonel Untung merasa masih ada kekurangan, dan untuk itu ia mengharapkan adanya satu kesatuan kavaleri dengan 30 tank atau panser. Letnan Kolonel Untung mengharapkan bantuan itu datang dari Divisi Siliwangi, setelah ia mendengar laporan Sjam tentang keberhasilan memperoleh ‘dukungan’ dari Brigjen Rukman, Kepala Staf Kodam Siliwangi. Tanpa menyebutkan nama, pada pertemuan keenam di rumahnya, Sjam menyebutkan adanya dukungan seorang jenderal terhadap gerakan ini. Dan pada pertemuan ketujuh, 22 September, ditetapkan pembagian tugas per pasukan yang diberi penamaan Pasopati, Bhimasakti dan Gatotkaca. Tugas yang paling khusus, ‘penjemputan’ para jenderal target, diserahkan kepada Pasopati (Bagian 3: Taklimat Penjemputan 8 Jenderal/socio-politica).

Historia, Politik

SAAT DARAH MENGALIR, SEPTEMBER 1965 (1)

Leave a comment

Perintah-perintah Soekarno. DALAM acara ulang tahun Soekarno, 6 Juni 1965, di Istana Tampak Siring, Bali, ada pembicaraan tentang isu kelompok jenderal yang tidak loyal. Saat itu Soekarno secara langsung memberikan petunjuk menghadapi rencana makar para jenderal itu. Tiga Waperdam, Dr Subandrio, Chaerul Saleh dan Dr Johannes Leimena hadir di Tampak Siring kala itu. Bersama para Waperdam, ada Menteri Gubernur Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam serta tiga pejabat teras Bali, Pangdam Udayana Brigjen Sjafiuddin, Gubernur Bali Sutedja dan Panglima Daerah Kepolisian. Selain itu, juga hadir perwira keamanan Soekarno, Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur, Komisaris Besar Polisi Sumirat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil dan ajudan Kolonel KKO Bambang Widjanarko.

Buku ‘Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966’ (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, 2006) menuturkan cukup detail tentang pertemuan itu. “Setelah membentangkan laporan-laporan yang telah diterimanya sejauh itu, tentang adanya kelompok jenderal tidak loyal pada dirinya, yang dikelompokkan sebagai Dewan Jenderal, Soekarno lalu menugaskan kepada Brigjen Sjafiuddin untuk menyelidiki lebih lanjut siapa-siapa saja jenderal tidak loyal itu serta jaringan kerjanya. Pada waktu itu juga Presiden Soekarno sudah mencetuskan untuk melakukan perubahan di lapisan pimpinan Angkatan Darat. Dengan gusar Soekarno mempertanyakan apa maksud para jenderal Angkatan Darat yang sekitar sebulan sebelumnya menyelenggarakan Seminar Angkatan Darat di Bandung yang menyimpulkan adanya “bahaya dari utara” dan menetapkan sejumlah doktrin menghadapi bahaya tersebut. Soekarno menafsirkan bahwa kesimpulan dan doktrin para jenderal itu tak lain bertujuan mematahkan poros Jakarta-Peking yang telah dilontarkannya.”

Penulisan dikutip dengan beberapa ringkasan: Buku TITIK SILANG JALAN KEKUASAAN TAHUN 1966. (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, Juli 2006) 

Tak memerlukan waktu yang lama Brigjen Sjafiuddin telah melapor kembali. Ia berkali-kali menghadap Soekarno di Istana Merdeka dan memastikan kepada Soekarno kebenaran adanya jenderal yang tidak loyal. “Sjafiuddin menggambarkan adanya dualisme di Angkatan Darat sehingga membingungkan pelaksana di tingkat bawah dan ada yang lalu ikut-ikutan tidak loyal kepada Panglima Tertinggi.  Ia mengkonfirmasikan beberapa nama yang dulu sudah disinggung Soekarno di Tampak Siring, yaitu Soewondo Parman, R. Soeprapto, Mas Tirtodarmo Harjono dan Soetojo Siswomihardjo, sebagai positif tidak loyal kepada Presiden Soekarno. Soekarno sekali lagi menyatakan akan mengadakan perubahan di lapisan pimpinan Angkatan Darat, bahkan kali ini menyebutkan nama calon Menteri Panglima Angkatan Darat yang akan menggantikan Ahmad Yani, yakni Mayjen Mursjid.” Dan betul, 29 September 1965, Soekarno bahkan sudah mengatakan langsung kepada Mursjid rencana pengangkatannya sebagai pengganti Yani dan menanyakan apakah Mursjid bersedia menjalankan tugas tersebut. Tanpa pikir panjang, Mursjid langsung menyatakan bersedia.

Tetapi selain kepada Sjafiuddin, Presiden Soekarno juga memerintahkan beberapa perwira lain menyelidiki kelompok perwira yang tidak loyal itu. “Dua diantara yang ditugasi adalah Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur dan Komandan Corps Polisi Militer Brigjen Soedirgo.” Keduanya juga membenarkan adanya kelompok jenderal yang tidak loyal itu. Mereka bolak-balik ke Istana membawa laporan memperkuat tentang adanya Dewan Jenderal, jenderal-jenderal yang tidak loyal, dan bahwa sewaktu-waktu mereka itu akan melakukan makar merongrong Pemimpin Besar Revolusi.

Pada tanggal 4 Agustus 1965, Soekarno memanggil Letnan Kolonel Untung salah satu komandan batalion Tjakrabirawa. Kepada Untung Soekarno bertanya, apakah siap dan berani bila ditugaskan untuk menghadapi para jenderal yang tidak loyal, dan apabila terjadi sesuatu apakah Untung akan bersedia bertindak. Untung menyatakan sanggup. Ia kemudian malah bertindak cukup jauh. Ia menghubungi Walujo dari Biro Khusus PKI, yang kemudian melanjutkannya kepada Sjam. Bahkan Sjam mengembangkan informasi ini menjadi suatu perencanaan menindaki para jenderal tidak loyal itu, melalui suatu gerakan internal Angkatan Darat. Perintah Soekarno kepada Letnan Kolonel Untung ini telah menggelinding begitu jauh, sehingga akhirnya justru terlepas dari kendali Soekarno sendiri pada akhirnya.

Setelah itu, tercatat bahwa dalam bulan September, seakan melakukan satu rangkaian konsolidasi dukungan, Soekarno berkali-kali meminta kesediaan beberapa perwira untuk bersiap-siap menindaki para jenderal yang tidak loyal.

Pada 15 September, Soekarno memerintahkan hal tersebut kepada Brigjen Sabur dan Jaksa Agung Muda Brigjen Sunarjo. Perintah ini disaksikan oleh Soebandrio, Jaksa Agung Brigjen Sutardhio dan Kepala BPI Brigjen Polisi Soetarto, Kombes Sumirat serta dua orang lain yakni Muallif Nasution dan Hardjo Wardojo.

Lalu pada 23 September pagi, di serambi belakang Istana Merdeka, terhadap laporan Mayjen Mursjid bahwa “ternyata memang benar, jenderal-jenderal yang bapak sebutkan itu tidak menyetujui politik bapak dan tidak setia pada bapak”, Soekarno berkata harus dilakukan suatu tindakan yang cepat. Ia lalu bertanya kepada Sabur bagaimana mengenai perintahnya beberapa hari yang lalu untuk mengambil tindakan terhadap jenderal-jenderal tersebut. Komandan Resimen Tjakrabirawa itu lalu melaporkan bahwa rencana penindakan itu telah dibicarakannya dengan Brigjen Sunarjo dan Brigjen Soedirgo. “Tapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan persiapan yang lebih teliti lagi”. Soekarno lalu mengulangi lagi perintahnya kepada Brigjen Sabur, Brigjen Soenarjo dan Brigjen Soedirgo –yang tidak hadir pagi itu, karena ke Kalimantan– untuk segera mempersiapkan penindakan. Hadir saat itu adalah  Dr Subandrio, Chaerul Saleh, Dr Leimena, Brigjen Sunarjo, Djamin dan Laksamana Madya Udara Omar Dhani.

Ketika Brigjen Soedirgo menghadap lagi 26 September, kembali Soekarno mengatakan telah memerintahkan Brigjen Sabur dan Brigjen Sunarjo untuk mengambil tindakan dan memerintahkan Soedirgo membantu. ”Saya percaya kepada Corps Polisi Militer”, ujar Soekarno. Terlihat betapa selama berminggu-minggu, persoalan berputar-putar pada lapor melapor tentang adanya jenderal-jenderal yang tidak loyal dan setiap kali Presiden Soekarno pun mengeluarkan perintah penindakan. Namun, rencana penindakan itu seakan jalan di tempat. Barulah pada 29 September 1965, tampaknya ada sesuatu yang dapat dianggap lebih konkret, dengan munculnya Brigjen Mustafa Sjarif Soepardjo melaporkan kesiapan ‘pasukan’ yang dikoordinasi Pangkopur II dari Kalimantan ini untuk segera bertindak terhadap para jenderal yang tidak loyal tersebut. (Bagian 2: Rencana Penangkalan, Sebuah Gerakan Militer/socio-politica).

Historia, Politik

SOEKARNO DALAM RIAK PERISTIWA 19 AGUSTUS 1966 (2)

Leave a comment

PELAKU teror dalam Peristiwa 19 Agustus 1966 mengidentitifikasi diri dan diidentifikasi sebagai Barisan Soekarno. Pada bulan Februari 1966 sebuah kelompok yang disebut Barisan Soekarno pernah melakukan pendudukan kampus ITB, dipimpin aktivis GMNI Siswono Judohudodo. Tetapi di kemudian hari Siswono menjelaskan bahwa barisan pelaku kekerasan dalam Peristiwa 19 Agustus 1966 itu “tidak dilakukan oleh Barisan Soekarno yang saya pimpin.”

Secara nasional Barisan Soekarno dibentuk melalui prakarsa Dr Soebandrio tokoh penting berhaluan kiri dalam rezim Soekarno (Waperdam I) saat terjadinya Peristiwa 30 September 1965. Penyusunan barisan ini dilakukan untuk mengimbangi kekuatan mahasiswa dan pelajar tahun 1966.

Dirancang di Kantor Walikota Bandung. Sehari sebelum peristiwa, seperti dituturkan Hasjroel Moechtar –redaktur Mingguan Mahasiswa Indonesia– 18 Agustus malam beberapa anggota KAMI, Marzuki Darusman, Gani Subrata, Johny Pattipeluhu, Piet Tuanakotta dan Taripan Pakpahan memergoki dan ‘menangkap’ sejumlah oknum PNI ASU yang baru saja mengikuti rapat di kantor Walikota Kotamadya Bandung. Namun para mahasiswa itu belum bisa dengan segera menemukan kemungkinan kaitan antara tangkapan mereka malam itu dengan peristiwa esok hari. Namun ada pengakuan tentang suatu rencana gerakan, yang akan melibatkan beberapa perwira Kodim Bandung, Pasukan Gerak Tjepat (PGT) Angkatan Udara dan Brimob Kepolisian RI. Tapi para tertangkap itu tidak menyebut bahwa D-Day rencana adalah esok pagi. Penyedia tempat rapat, Walikota Bandung Kolonel Djukardi, di kemudian hari ditangkap Kodam Siliwangi karena terlibat PKI.

SOEKARNO-SOEHARTO. Mereka menyatakan pula kekecewaan mendalam terhadap beberapa Ketua DPP PNI yang senantiasa masih saja menyatakan “Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan”.

Beberapa waktu setelah Peristiwa 19 Agustus 1966, Kodam Siliwangi melakukan penangkapan sejumlah perwira garnisun Bandung tersebut dan beberapa perwira Kodam sendiri. Mereka diketahui terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Bersama para perwira itu, ditangkap ratusan orang lainnya, termasuk beberapa pengurus PNI Cabang Bandung. Secara internal PNI Bandung sendiri melakukan pemecatan-pemecatan atas mereka yang terlibat,  sekaligus membekukan Gerakan Pemuda Marhaenis Bandung.

Diungkapkan pula kemudian bahwa gerakan yang dilakukan KAMI dan KAPI tanggal 18 Agustus 1966 yang berupa penurunan dan penyobekan gambar-gambar Soekarno, telah dijadikan alasan terpicunya kemarahan pendukung Soekarno melakukan pembalasan. Namun tak dapat disangkal, gerakan itu sudah sejak lama direncanakan sebelum terjadinya aksi perobekan gambar Soekarno. Aksi penyobekan gambar Soekarno itu sendiri dimulai oleh tokoh KAMI Bandung, Soegeng Sarjadi yang juga Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Padjadjaran pada appel mahasiswa dan pelajar di markas KAMI Bandung Jalan Lembong, tanggal 18 Agustus pagi. Saat itu menyerukan “Semua gambar Soekarno, di kantor-kantor, di rumah-rumah, di perusahaan-perusahaan negara atau swasta agar diturunkan!”. Dampak ‘suntikan’ Soegeng itu luarbiasa dan berhasil menggerakkan massa menjelajahi Bandung memasuki kantor-kantor untuk menjalankan apa yang dianjurkannya. Barisan Soekarno menyebut perobekan gambar itu penghinaan besar terhadap Soekarno. Dijadikan alasan pemicu kemarahan massa pendukung Soekarno sebagai kekuatan yang bertugas untuk ‘menagih’ keesokan harinya, yang harus dibayar oleh pergerakan 1966 di Bandung. KAMI Konsulat Bandung menjawab, “Kalau KAMI punya ‘kesalahan’, maka hal itu adalah merobek gambar orang yang telah merobek-robek hak azasi rakyat.”

Marhaenisme dan Marxisme. Front Pantjasila Jawa Barat menganggap pidato Jas Merah Soekarno telah menjadi pemicu benturan dalam masyarakat. Sebaliknya, DPP PNI Osa-Usep, melalui Ketuanya Osa Maliki, mempersalahkan aksi penurunan dan penyobekan gambar Bung Karno sebagai pemicu kemarahan pendukung Soekarno. Sebenarnya PNI Osa-Usep ini pada mulanya cukup mendapat simpati di kalangan pergerakan 1966 karena sikapnya yang tegas menghadapi PNI Ali-Surachman (Asu) yang nyata-nyata punya garis politik sejajar dengan PKI. Tapi, dalam hal Soekarno, rupanya PNI Osa-Usep tak beda dengan PNI Asu yang digantikannya dalam kancah politik kala itu.

Sebagai reaksi atas sikap DPP PNI ini tiga tokoh jajaran Ketua PNI Bandung, Alex Prawiranata, Emon Suriaatmadja dan Mohammad A. Hawadi, menyatakan mundur dari PNI. Mereka menganggap penilaian DPP terhadap peristiwa itu tak objektif dan gegabah. Dilakukan tanpa terlebih dulu menanyakan duduk peristiwa sebenarnya kepada DPD PNI Bandung. Mereka menyatakan pula kekecewaan mendalam terhadap beberapa Ketua DPP PNI yang senantiasa masih saja menyatakan “Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan”. Padahal, menurut mereka, harus ditarik garis yang jelas antara Marhaenisme dan Marxisme.

Historia, Politik

SOEKARNO DALAM RIAK PERISTIWA 19 AGUSTUS 1966 (1)

Leave a comment

PERAYAAN 17 Agustus 1966 di Istana Merdeka, tercatat sebagai perayaan Agustusan terakhir bagi Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemungkinan ke arah kejatuhannya dari kekuasaan, jelas terbaca sejak ia seakan-akan ter-faitaccompli untuk memberikan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Lalu dalam Paripurna hari kedua Sidang Umum IV MPRS Selasa 21 Juni 1966, SP 11 Maret itu disahkan sebagai sebuah Ketetapan MPRS. Dan sementara itu Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soekarno, berjudul Nawa Aksara (Sembilan Pokok Tertulis) yang disampaikan Kamis 23 Juni, dinyatakan ditolak di akhir SU-IV 5 Juli 1966. Selain itu, SU-IV MPRS juga menanggalkan beberapa gelar dan wewenang Presiden Soekarno. Antara lain, penghapusan jabatan Presiden Seumur Hidup.

Walaupun Soekarno resmi tetap sebagai Presiden RI, pada hakekatnya sejak waktu-waktu itu separuh kekuasaan sudah berada di tangan Jenderal Soeharto. Namun menjadi fenomena menarik bahwa saat langkah Soekarno semakin tertatih-tatih dalam menjalankan kekuasaannya, Jenderal Soeharto pun tak kalah lamban bagaikan keong dalam menyelesaikan proses peralihan kekuasaan guna mengakhiri apa yang disebut mahasiswa dan cendekiawan yang kritis kala itu sebagai langkah mengakhiri kekuasaan diktatorial Soekarno.

SOEKARNO DAN SOEHARTO. “Walaupun Soekarno resmi tetap sebagai Presiden RI, pada hakekatnya sejak waktu-waktu itu separuh kekuasaan sudah berada di tangan Jenderal Soeharto.”

Dengan mencermati pernyataan-pernyataan Soekarno antara bulan Juni usai SU-IV hingga pertengahan Agustus, menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan yang ke-21 itu, sejumlah tokoh kesatuan aksi di Bandung –KAMI maupun KASI– telah menduga bahwa Soekarno akan menyampaikan pidato bernada keras pada 17 Agustus 1966 di Istana.

Pada pelantikan Kabinet Ampera sebelumnya, Soekarno melontarkan keinginannya agar konfrontasi terhadap Malaysia tetap dilanjutkan. Lalu mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966, Soekarno mengatakan bahwa itu adalah surat perintah biasa, bukan transfer of authority atau pemindahan kekuasaan. Soekarno berkata Surat Perintah 11 Maret itu “bisa saya berikan kepada siapa saja”. Tapi tentu sudah terlambat, karena Surat Perintah 11 Maret itu sudah dikukuhkan melalui suatu Tap MPRS, yang tak bisa lagi dicabut oleh Soekarno. Kecuali bila Soekarno bisa memulihkan kembali kekuatan pendukungnya.

Ternyata Pidato 17 Agustus Soekarno, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”, memang keras dan memancing kontroversi. Soekarno menyebut tahun 1966 sebagai tahun gawat, dan menunjuk adanya gerakan kaum revolusioner palsu sebagai penyebabnya. Presiden Soekarno tetap menyebut-nyebut Pantja Azimat Revolusi dan mengagungkan persatuan berdasarkan Nasakom. Namun bagian yang paling ‘kontroversial’ adalah tuduhan Soekarno bahwa gelombang penentangan terhadap dirinya dan Nasakom adalah sikap revolusioner yang palsu. Pasti yang dimaksudkannya adalah terutama kesatuan-kesatuan aksi. Soekarno menyerukan, “Saudara-saudara kaum revolusioner sejati, kita berjalan terus, ya, kita berjalan terus, kita tidak akan berhenti. Kita berjalan terus, berjuang terus, maju terus pada sasaran tujuan seperti diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945”. Seruan itu ternyata kemudian dimaknakan sebagai komando oleh para pengikutnya yang masih setia, untuk menghadapi ‘kaum revolusioner palsu’.

Peristiwa 19 Agustus 1966. Dan memang, seakan mengikuti seruan Soekarno dan sekaligus menjawab aksi-aksi anti Soekarno yang diperlihatkan pelajar dan mahasiswa dalam pawai alegoris mahasiswa Senin sore 15 Agustus, pendukung Soekarno bereaksi. Barisan pendukung Soekarno melakukan penyerangan-penyerangan terhadap para penentang Soekarno di berbagai penjuru tanah air. Paling menonjol adalah yang terjadi di Bandung. Rabu 17 Agustus pagi sekelompok orang yang berseragam hitam-hitam melakukan serangan bersenjata api dan tajam ke Markas KAPPI di Jalan Kebon Jati Bandung dan pada sore harinya melakukan teror terhadap barisan KAMI dan KAPI yang ikut dalam pawai 17-an. Kampus ITB yang dijaga Batalion 1 Mahawarman dan kampus Universitas Padjadjaran yang dijaga Batalion 2 Mahawarman juga diserang, tapi bisa diatasi.

Serangan paling besar terjadi 19 Agustus 1966. Dilakukan kelompok hitam-hitam yang diidentifisir sebagai anggota PNI Asu. Sasarannya markas kesatuan aksi selain kampus beberapa perguruan tinggi. Serangan terjadi setelah massa pelajar dan mahasiswa Bandung melakukan aksi menyatakan  sikap dan penolakan mereka terhadap pidato Soekarno, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, yang oleh para mahasiswa disingkat menjadi Jas Merah. Di Jakarta, kerap diringkas sebagai Jali-jali Merah. Merah waktu itu senantiasa dihubungkan dengan komunisme. Hari itu, setelah satu gerombolan liar menduduki markas KAPPI pada jam 08.00, dua jam kemudian giliran Markas KAMI dan KAPI di Jalan Lembong diserang tak kurang dari 200 orang yang bersenjata api dan tajam. Seraya meneriakkan yel-yel “Hidup Bung Karno!”, “Ganyang KAMI/KAPI” dan “KAMI/KAPI pelacur” dan sebagainya, mereka merusak markas tersebut. Mereka juga menurunkan bendera-bendera dan papan nama KAMI/KAPI. Menyerang sejumlah anggota KAMI dan KAPI di tempat itu dengan senjata tajam, sehingga beberapa orang luka-luka.

Teror dan penyerangan berlangsung diiringi tembakan-tembakan senjata api, yang mengindikasikan terlibatnya sejumlah anggota kesatuan militer. Setelah penyerangan di Jalan Lembong itu, serangan berlanjut ke kampus Universitas Parahyangan di Jalan Merdeka yang merupakan siku Jalan Lembong. Sejumlah mahasiswa anggota KAMI dan Resimen Mahawarman di kampus itu mencoba mempertahankan kampus. Tembakan peringatan ke atas yang diberikan anggota-anggota Mahawarman, langsung dijawab dengan tembakan mendatar yang terarah sehingga melukai beberapa anggota Mahawarman. Salah seorang anggota Mahawarman, Julius Usman, tewas terkena tembakan.

Seorang reporter Mingguan Mahasiswa Indonesia yang menyaksikan langsung peristiwa, melaporkan bahwa “suatu hal yang sangat menarik ialah sebagian di antara penyerang-penyerang itu adalah anak-anak tanggung dan pada umumnya terdiri dari para gelandangan”. Lebih jauh terungkap, sebagian massa yang dikerahkan adalah kalangan penjahat dan tukang-tukang pukul dari sekitar wilayah Stasiun Bandung, dan dari “daerah basis PKI dan ASU lainnya seperti Babakan Ciparay”. Istilah ASU di sini sudah berkembang dari akronim untuk Ali-Surachman menjadi ‘Aku anak Sukarno’. (socio-politica.com – Berlanjut ke Bagian 2)