Presiden Jokowi Dalam Bayang-bayang Soekarno 1960-1965 (2)

HINGGA tahun 1965, Soekarno telah berada dalam lingkaran kekuasaan negara selama 20 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tiga perempat bagian dari masa itu, dijalaninya sebagai bapak dan guru bangsa yang dihormati, kendati ‘hanya’ sebagai kepala negara dan bukan sekaligus kepala pemerintahan. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, posisi kepala negara dan kepala pemerintahan bersatu di tangan Soekarno dalam sistem presidensiil. Dalam fakta empiris, kurun waktu antara tahun 1960 hingga 1965, menjadi masa puncak kekuasaan otoriterisme sipil Soekarno. Menguatnya pola paternalisme seiring ‘penyatuan’ kekuasaan berangsur-angsur membawa Soekarno menuju posisi puncak piramida kekuasaan, kepada siapa semua pihak harus menunjukkan kesetiaan jika tak mau tersisih dari lingkaran kekuasaan. Soekarno pun dari hari ke hari makin terciptakan sebagai ‘bapak’ yang tak mungkin salah dan merupakan sumber segala ‘kebenaran’ dalam kehidupan politik dan kehidupan bernegara.

            Soekarno tergambarkan sebagai ‘penyambung lidah rakyat’ yang paling mengetahui keinginan rakyat, lebih dari siapa pun. Dan Partai Komunis Indonesia lah yang paling berhasil mengelola dan menunggangi seluruh kondisi objektif yang ada kala itu. Memanfaatkan situasi psikologis Soekarno, lengkap dengan pemenuhan obsesi dan hasrat romantika revolusioner sang pemimpin yang sedang menempuh fase usia 60-an tahun. Menurut analisis penulis berbagai buku mengenai Indonesia John Maxwell, karena sangat tertarik pada simbolisme revolusi dan menggemari tamzil serta retorika Marxis, Soekarno dan PKI tampaknya berbicara dalam bahasa yang sama. Mengutip Hindley dan Mortimer, lebih jauh Maxwell menulis, “Tetapi yang lebih penting lagi, PKI sebagai partai terbesar dan terbaik organisasinya di antara partai-partai politik lain, mampu menyediakan massa pengikutnya yang dibutuhkan Soekarno saat ia beretorika dan tampil di hadapan publik.” (Baca, Rum Aly, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, Kata Hasta Pustaka, 2006)

JOKOWI DAN MEGAWATI SOEKARNOPUTERI. Di bawah payung ‘politik bebas aktif’ dalam enam bulan ini, Presiden Jokowi berkali-kali seakan menjalani metafora Soekarno, “aku mengayunkan pedang ke sekelilingku untuk mempertahankan diri.”

JOKOWI DAN MEGAWATI SOEKARNOPUTERI. Di bawah payung ‘politik bebas aktif’ dalam enam bulan ini, Presiden Jokowi berkali-kali seakan menjalani metafora Soekarno, “aku mengayunkan pedang ke sekelilingku untuk mempertahankan diri.”

            Identik dengan kehancuran ekonomi. Perubahan perilaku politik Soekarno yang makin ke kiri, pada akhirnya mengundang keresahan dan perlawanan, yang dimulai dengan sejumlah gerakan bawah tanah anti otoriterisme dan anti komunis. Dalam sejumlah selebaran gelap bawah tanah antara tahun 1963-1965, Soekarno dilukiskan telah bermutasi menjadi seorang diktator yang menghimpun seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Berubah menjadi seorang tiran, yang tak segan-segan memenjarakan lawan-lawan politiknya serta sejumlah tokoh kritis lainnya tanpa proses peradilan. Membunuh demokrasi melalui sistem Demokrasi Terpimpin, dan gagal dalam membangun ekonomi melalui ‘sistem’ bernama Ekonomi Terpimpin. Sementara itu, pada waktu yang sama, politik luar negeri bebas aktif, telah bergeser menjadi politik luar negeri yang makin cenderung ke kiri. Indonesia bahkan meninggalkan kubu non-blok menuju kubu blok komunis, di poros Moskow maupun poros Beijing (d/h Peking). Semangat Asia-Afrika yang dilahirkan melalui Konperensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, telah dikhianati oleh Indonesia sendiri. Indonesia di bawah Soekarno, terlepas dari apapun alasannya, telah menempatkan Barat sebagai musuh utama, secara politik dan ekonomi, maupun budaya.

            Sepanjang lima tahun masa kekuasaan puncak Soekarno, ekonomi Indonesia menurut data Bank Dunia menderita berbagai kemerosotan tajam. Industri pengolahan yang masih bertahan pada pertumbuhan 12,2 prosen di tahun 1961 anjlok menjadi 1,2 prosen di tahun 1962, bahkan mengalami prosentase minus selama tahun 1963, 1964 dan 1965. PDB maupun PDB per kapita yang pada 1961 masih 6,1 prosen dan 3,9 prosen, berkali-kali minus pada tahun-tahun berikut. Ekspor yang umumnya adalah dari sektor perkebunan menurun dari 8,7 prosen menjadi minus di tahun 1962 dan 1963, dan sejenak naik menjadi 11,8 prosen di tahun 1964 untuk kembali anjlok menjadi 3,5 prosen di tahun 1965. Paling terasa sebagai beban rakyat adalah inflasi 13,7 prosen pada tahun 1961 melonjak terus berpuluh kali lipat mencapai 306,8 prosen di tahun 1965 dan terwariskan ke tahun 1966 menjadi 1.136 prosen.

            Dalam buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, ahli ekonomi  yang pernah menjadi aktivis mahasiswa, Prabowo Djamal Ali, mencatat terjadinya situasi berikut ini. “Di daerah pedesaan, para pemilik tanah yang sebagian besar adalah anggota atau pendukung NU juga merasa terancam dengan aksi sepihak PKI –gerakan yang digunakan PKI untuk merebut tanah dari para ‘tuan tanah’ dalam rangka memperkuat basis ekonomi bagi para pendukungnya yang sebagian besar terdiri atas petani gurem atau buruh tani.”

            Masa puncak kekuasaan politik Soekarno, harus diakui memang identik dengan kehancuran ekonomi. Pada masa itu, Soekarno sangat aktif melakukan konfrontasi, tak hanya terhadap pusat-pusat kekuatan ekonomi dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, tetapi juga konfrontasi di dalam negerinya sendiri, terhadap mereka yang tak sependirian dan dianggap musuh revolusi.

            Dalam bayang-bayang Soekarno. DIAJUKAN sebagai calon presiden oleh PDIP –partai yang selama 15 tahun lebih hingga kini dipimpin puteri sulung Soekarno, Megawati– Jokowi seakan terikat sebagai ‘anak ideologis’ Soekarno. Mewarisi sejumlah retorika politik Soekarno, meski bisa dipastikan kedalaman kualitatifnya dalam konteks ideologis itu takkan menyamai Soekarno. Tetapi bayang-bayang Soekarno bagaimana pun sedikit banyaknya ikut menyertai berbagai retorika maupun tindakan politiknya. Dalam kehidupan politik, seorang menterinya menangani konflik kepartaian dengan pengaturan-pengaturan ala demokrasi terpimpin. Retorika nation and character building disadur sebagai revolusi karakter bangsa yang sering ditampilkan dalam terminologi revolusi mental. Jargon berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) ditampilkan sebagai janji mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

             Di bawah payung ‘politik bebas aktif’ dalam enam bulan ini, Presiden Jokowi berkali-kali seakan menjalani metafora Soekarno, “aku mengayunkan pedang ke sekelilingku untuk mempertahankan diri.” Harus menjawab keras sejumlah sindiran dan kecaman beberapa pemimpin negara tetangga ketika salah satu menterinya, Susi Pudjiastuti, menempuh kebijakan ‘keras’ menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Juga harus mengayunkan pedang menghadapi serangan protes dari sejumlah pemimpin negara dan Sekjen PBB terhadap pelaksanaan eksekusi sejumlah warganegara asing –dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika Selatan sampai Australia– terpidana mati pelaku kasus narkoba dalam dua gelombang. Gelombang eksekusi lainnya masih akan dilaksanakan di masa mendatang, karena terdapat puluhan terpidana mati dalam daftar tunggu.

            Berpidato dalam forum Peringatan 60 Tahun Konperensi Asia-Afrika di bulan April ini, Jokowi mengayunkan pedang kritik terhadap Perserikatan Bangsa Bangsa dan sejumlah lembaga dunia. Jokowi mengecam fenomena betapa kelompok (negara) kaya yang berpretensi mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, telah memicu ketidakadilan global yang membawa penderitaan. “Pada saat itu, PBB tampak tak berdaya.” Maka, ‘atas nama’ negara-negara Asia-Afrika Presiden Jokowi menyerukan reformasi lembaga PBB. Soekarno lebih keras kepada PBB. Tak sekedar mengecam, Soekarno bahkan memutuskan Indonesia keluar dari PBB 7 Januari 1965. Melalui forum KAA Jokowi juga mengajukan pandangan untuk ‘mematahkan’ mitos bahwa ketidakadilan global hanya bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga seperti IMF, World Bank dan ADB. (Singkatan ADB digunakan untuk Asian Development Bank maupun African Development Bank). Di satu sisi pandangan kritis Jokowi ini bisa diapresiasi. Tapi pada sisi lain bagi umumnya negara Barat ekonomi maju dengan hegemoni liberalistik kapitalistik, sikap ini cenderung dinilai tidak bersahabat dan bahkan konfrontatif. Dan mungkin saja, bisa menggali kenangan tentang sikap konfrontatif anti Barat yang ditunjukkan Soekarno tahun 1960-1965.

            Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah Presiden Jokowi memang akan menduplikasi banyak patron Soekarno, termasuk sikap anti Barat lengkap dengan sikap-sikap konfrontatifnya? Tak gampang sebenarnya untuk percaya bahwa Jokowi akan sejauh itu, tetapi siapa yang tahu? Karena, harus dicatat, bahwa pada saat yang sama, Presiden Jokowi juga memperlihatkan kecenderungan membuka pintu lebih lebar bagi hubungan ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara yang sedang menjelma menjadi raksasa ekonomi baru di dunia. RRT pernah menjadi negara komunis terbesar kedua di dunia setelah Uni Soviet. Kini mungkin negara terbesar, dalam konteks ‘mempertahankan’ ideologi tersebut. PDIP yang telah ‘melahirkan’ Jokowi adalah sebuah partai dengan ideologi asli Marhaenisme yang juga sosialistis. PDIP sejak beberapa waktu ini memiliki jalinan kedekatan dengan Partai Komunis Tiongkok. Tapi tentu saja harus dicatat, bahwa kutub perbedaan ideologi di dunia saat ini nyaris tidak relevan lagi dibandingkan kutub perbedaan kepentingan dalam konteks pertumbuhan ekonomi. RRT sendiri, meski masih ‘mempertahankan’ komunisme secara formal sebagai ideologi politik, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi telah menggunakan senjata kapitalistis liberalistis.

RRT kini sedang menjadi teman ekonomi Indonesia yang mungkin terpenting dalam rencana pembangunan poros maritim dan pembangunan kelistrikan secara besar-besaran selain menjadi pemasok berbagai barang murah produk industri. Tak kalah penting, RRT juga menjadi teman baru bisnis perminyakan bagi Indonesia dalam kadar peran yang berpotensi makin membesar di masa-masa mendatang.

LALU, apakah Presiden Jokowi akan membawa Indonesia lebih ke kiri dan memilih lebih menjauhi Barat, terutama dalam kancah percaturan kepentingan ekonomi secara global. Apakah berdasarkan pragmatisme ekonomis semata? Atau juga disertai sedikit embel-embel politis ideologis, setidaknya sebagai nostalgia politik masa Soekarno? (socio-politica.com)

Advertisements

Tatkala Komnas HAM Melangkah Terlalu ke ‘Kiri’ Meninggalkan Kebenaran dan Sikap Adil (2)

PETA situasi politik Bali di tahun 1965 lebih unik. Sebelum Peristiwa 30 September 1965, terdapat dua kekuatan politik yang sangat mencuat pengaruhnya di daerah tersebut. Pertama, PNI. Kedua, PKI. Di Bali, kekuatan lain di luar keduanya, nyaris tak ada artinya. Tetapi keduanya terlibat dalam rivalitas yang ketat dan tajam di provinsi tersebut. Padahal di tingkat nasional, khususnya di ibukota negara, kedua partai tersebut dianggap duet yang menjadi andalan Soekarno dalam kehidupan politik berdasarkan Nasakom. PKI dan PNI selalu dielu-elukan Soekarno sebagai dua kekuatan terpercaya dalam revolusi Indonesia.

PRESIDEN SOEKARNO DI DEPAN MASSA PKI, SENAYAN 1965. “Selain membela PKI sebagai salah unsur dalam konsep Nasakom ciptaannya, di sisi lain ia terkesan ‘mengecilkan’ peristiwa pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 dinihari sebagai hanya riak kecil dalam samudera revolusi. Sikap politiknya ini memicu dan memberi jalan kepada Jenderal Soeharto dan para perwira pengikutnya untuk mengembangkan lanjut hasrat untuk masuk lebih dalam ke gelanggang kekuasaan. Bila Soekarno ‘membekukan’ PKI, Jenderal Soeharto dan kawan-kawan akan kehilangan alasan untuk bertindak terlalu jauh”. (foto asiafinest).

Dalam suatu jangka watu yang panjang PNI secara turun temurun dominan di Bali. Golongan bangsawan dan pemuka masyarakat pada umumnya menjadi pendukung PNI, sehingga berkat pengaruh mereka PNI memiliki massa pendukung yang besar di Bali. Namun dalam kehidupan sosial sehari-hari perlahan tapi pasti makin tercipta celah-celah kesenjangan. Rakyat pedesaan Bali yang menjadi petani, adalah petani dengan kepemilikan tanah yang kecil, bahkan ada yang kemudian tidak memiliki tanah sama sekali. Selama puluhan tahun, sebenarnya terdapat tradisi harmoni antara kaum bangsawan pemilik tanah dan petani, melalui sistem bagi hasil yang untuk jangka waktu yang lama diterima sebagai suatu keadaan yang adil. Bilamana terjadi perselisihan, mekanisme adat dan peranan kaum agamawan pada umumnya selalu berhasil sebagai media penyelesaian damai. Meskipun tak selalu penyelesaian itu bisa sepenuhnya memuaskan, khususnya bagi kalangan bawah.

PKI muncul memanfaatkan celah-celah kesenjangan sosial yang ada. Partai tersebut melakukan pendekatan kepada para petani dan golongan bawah lainnya, dan ‘mengajarkan’ untuk mulai menuntut lebih Continue reading

FPI: Dengan Laskar Paramiliter, Menentukan Otoritas Sendiri (1)

“Semakin banyak kita memperhatikan apa yang dikerjakan orang lain, semakin banyak pula kita belajar untuk diri sendiri”, Isaac Bagnevis Singer.

FRONT Pembela Islam (FPI), dalam media asing disebut sebagai The Islamic Defender Front (FPI), menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang kontroversial, yang dilakukan oleh laskar paramiliternya (Laskar Pembela Islam) sejak tahun 1998. Tindakan-tindakan kontroversial itu berupa rangkaian aksi penutupan klab malam, tempat pelacuran dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam, terutama pada masa Ramadhan. Selain itu terlibat aksi ancaman terhadap warga negara tertentu, dan “penertiban” (sweeping) terhadap warga negara tertentu yang seringkali berujung pada kekerasan. Wajah FPI yang paling sering diperlihatkan dalam media massa adalah konflik dengan organisasi berbasis agama lain.  Walaupun, di samping aksi-aksi kontroversial tersebut FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan, antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh.
Tindakan FPI sering dikritik berbagai pihak karena tindakan main hakim sendiri yang berujung pada perusakan hak milik orang lain. Pernyataan bahwa seharusnya Polri adalah satu-satunya intitusi yang berhak melakukan hal tersebut, dijawab dengan pernyataan bahwa Polri tidak memiliki insiatif untuk melakukannya. Bahkan, sewaktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan untuk membubarkan ormas anarkis ‘tak bermutu’ tersebut, FPI bahkan mengancam akan menggulingkan SBY seperti Ben Ali di Tunisia, jika terus melanjutkan pernyataannya (KOMPAS.com, Jakarta, Jumat, 11 Februari 2011 | 15:58 WIB). Apakah benar FPI sehebat itu?

HABIB RIZIEQ, TATKALA DIGIRING POLISI. “FPI dinilai dekat dengan orang-orang di sekeliling Soeharto, karena ketika Letjen (Purn) Prabowo Subianto masih aktif, diduga FPI adalah salah satu binaan menantu Soeharto tersebut. Namun, setelah Prabowo jatuh, FPI kemudian cenderung mendekati kelompok Wiranto yang tengah bermusuhan dengan kelompok Prabowo”. (Foto: download detik.com)

Mengisi kelemahan kemampuan aparat
Empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur, pada 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di selatan Jakarta, sejumlah habib, ulama, mubaligh dan aktivis Muslim dengan disaksikan oleh ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek, mendeklarasikan FPI dengan tujuan menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan. Pada saat pemerintahan orde baru,  Presiden Soeharto tidak mentoleransi tindakan yang dianggap ekstrimis dalam bentuk apapun.

Di bawah pimpinan Habib Muhammad Rizieq Syihab sebagai Ketua Umum FPI, organisasi massa ini berkembang dengan subur pada masa pemerintahan Presiden Habibie. FPI dinilai dekat dengan orang-orang di sekeliling Soeharto, karena ketika Letjen (Purn) Prabowo Subianto masih aktif, diduga FPI adalah salah satu binaan menantu Soeharto tersebut. Namun, setelah Prabowo jatuh, FPI kemudian cenderung mendekati kelompok  Jenderal Wiranto yang tengah bermusuhan dengan kelompok Prabowo. Keterkaitan FPI dengan Wiranto barangkali dapat disimpulkan dari aksi ratusan milisi FPI –yang selalu berpakaian putih-putih– ketika menyatroni kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk  memprotes pemeriksaan Jenderal Wiranto dan kawan-kawan oleh KPP HAM. Dengan membawa pedang dan golok, milisi FPI yang datang ke kantor Komnas HAM itu bahkan menuntut lembaga hak asasi manusia ini dibubarkan, karena dianggap lancang memeriksa para jenderal.

Sementara kedekatan FPI dengan ABRI, terlihat dalam aksi demonstrasi tandingan yang dilakukannya melawan aksi mahasiswa yang menentang RUU Keadaan Darurat yang diajukan Mabes TNI kepada DPR pada 24 Oktober 1999. Setelah kejatuhan Wiranto, kelompok ini kehilangan induknya, dan mulai mengalihkan perhatiannya kepada upaya penegakan syariat Islam di Indonesia.
Sebagaimana organisasi lain dengan atribut penegak syariat Islam pada umumnya, FPI adalah organisasi tertutup dan menebarkan sejumlah jaringannya di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, FPI memiliki sayap milisi yang dikenal sebagai Laskar Pembela Syariat Islam (LPI), suatu satgas yang digembleng dengan pendidikan semi militer dan militan. Anggota LPI ini rela meregang nyawa demi cita-cita FPI. Penjenjangan dalam satgas ini diatur mirip dengan penjenjangan dalam militer: Mulai  dari Imam Besar dan Wakil (pemimpin laskar tertinggi), penjenjangannya kemudian menurun kepada Imam (panglima beberapa provinsi), Wali (panglima provinsi), Qoid (komandan laskar kabupaten), Amir (komandan laskar kecamatan), Rois (komandan regu), dan Jundi (anggota regu).

Belakangan, FPI makin dikenal luas karena aktivitasnya yang menonjol dalam kancah politik Indonesia. Kelompok ini pertama kali dikenal karena keterlibatannya sebagai “PAM swakarsa” yang –dengan bersenjatakan golok dan pedang– menyerang para mahasiswa yang menentang pencalonan kembali Habibie sebagai Presiden RI dalam Sidang Istimewa MPR pada November 1998. Pada bulan yang sama, FPI terlibat dalam aksi penyerangan satpam-satpam Kristen asal Ambon di sebuah kompleks perjudian di Ketapang, Jakarta. Pada Desember 1999, ribuan anggota FPI menduduki Balai Kota Jakarta selama sepuluh jam dan menuntut penutupan seluruh bar, diskotik, sauna dan night club selama bulan Ramadhan. Selama tahun 2000, secara reguler kelompok militan ini menyerang bar, kafe, diskotik, sauna, rumah bilyard, tempat-tempat maksiat, dan tempat-tempat hiburan lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan bahkan di Lampung.

Dalam serentetan kejadian tersebut, polisi terlihat hanya datang menyaksikan aksi-aksi perusakan. Sekalipun polisi kemudian mengeritik aksi-aksi itu, tetapi tak satu pun anggota FPI yang ditangkap. Sejumlah pengamat mengungkapkan –yang juga diyakini kebenarannya oleh sebagian masyarakat– bahwa polisi telah memanfaatkan FPI dan milisinya LPI untuk memaksakan kondisi kegaduhan terkendali (protection rackets) dengan membiarkan aksi tersebut terjadi, dan bahkan mengarahkan serangan tersebut ke sasaran tertentu.

Untuk memperjuangkan penegakkan syariat Islam, FPI mengeluarkan pernyataan kebulatan tekad menjelang Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 yang meminta MPR mengamandemen konstitusi, dan memberlakukan syariat Islam. FPI menuntut MPR/DPR mengembalikan tujuh kata Piagam Jakarta “dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya” ke dalam UUD 1945, baik pada batang tubuh maupun pembukaannya. Kelompok ini yakin bahwa krisis multidimensional yang tengah melanda Indonesia akan segera berakhir dengan diberlakukannya syariat Islam. Pada 1 November 2001, FPI kembali melakukan aksi pada pembukaan sidang tahunan DPR/MPR, dan menyampaikan lima tuntutan. Tiga di antara tuntutan tersebut yang relevan dengan isu penegakan syariat, adalah: (1) Kembalikan 7 kata Piagam Jakarta; (2) Masukkan syariat Islam ke dalam UUD 1945; dan (3) Buat undang-undang anti maksiat.
Agustus 2002, pada tablig akbar ulang tahun FPI yang juga dihadiri oleh Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama dan terdakwa kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU), bersama 14 organisasi kemasyarakatan Islam lain –di antaranya adalah Front Hizbullah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)– yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), sambil membawa spanduk bertuliskan “Syariat Islam atau Disintegrasi Bangsa”, FPI menyampaikan “Petisi Umat Islam”. Petisi menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 45 yang berbunyi, “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menambahkan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada amandemen UUD 1945 yang waktu itu sedang di bahas di MPR.

Namun, anggota Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr. J. Soedjati Djiwandono berpendapat bahwa dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang diamandemen, justru dikhawatirkan akan memecah belah kesatuan bangsa dan negara, mengingat karekteristik bangsa yang majemuk.

Selain dari aksi-aksinya yang kontroversial, FPI menjadi sangat terkenal setelah sebulan pasca Peristiwa 11 September 2001, majalah Time menurunkan laporan utama tentang jaringan Al Qaeda dengan judul “Inside Al Qaeda Bin Laden’s Web of Terror”, memasukkan nama Laskar Jihad dan Front Pembela Islam (FPI) sebagai kepanjangan tangan Al Qaeda di Indonesia. Kedua organisasi ini dikaitkan karena beberapa aktivitasnya. FPI ditandai dengan kegiatannya melakukan sweeping pada warga negara asing, terutama warga Amerika di Jakarta. Sedangkan, Laskar Jihad dikaitkan karena aktivitas gerakannya yang dipimpin oleh Ja’far Umar Thalib ini, dalam Jihad Ambon. Apalagi, diketahui bahwa Ja’far Umar Thalib adalah salah satu alumnus Afghanistan, orang-orang Indonesia yang pernah turut berperang di Afghanistan melawan Uni Soviet.
Berlanjut ke Bagian 2

Ditulis untuk sociopolitica oleh: Syamsir Alam, mantan aktivis mahasiswa era Orde Baru yang sudah lama mengubur ‘kapak perperangan’, tergerak untuk menggalinya kembali setelah melihat karut-marut situasi politik sekarang.  

Koalisi ala SBY: Pembaharuan Politik Yang Tersesat di Jalan Politik Pragmatis (3)

APAKAH koalisi yang diintrodusir Susilo Bambang Yudhoyono pada akhirnya akan menuju Dwi Partai? Secara teoritis, itu mungkin saja. Tetapi dengan melihat apa yang menimpa koalisi SBY sejauh ini, yang penuh salah paham dan salah tingkah, jangankan menuju Dwi Partai, menjadi dwi group saja, yakni pengelompokan politik berdasarkan perbedaan program antara kelompok posisi dan oposisi, pun masih jauh.

Koalisi yang dibentuk SBY diambang pelaksanaan pemilihan umum, adalah koalisi yang betul-betul berdasarkan pragmatisme kepentingan politik sesaat, demi kekuasaan, khususnya dalam pemilihan presiden. Partai Golkar bahkan bergabung setelah Pemilihan Presiden 2009-2014 usai dan diketahui pemenangnya. Namun karena SBY tampaknya membutuhkan mayoritas pendukung di parlemen, ia mengajak Golkar bergabung. Hal ini yang sering membuat iri beberapa anggota koalisi lainnya, bahkan juga di internal Partai Demokrat kepada Golkar yang dianggap tak ikut berkeringat untuk SBY tapi kemudian mendapat posisi penting di Sekretariat Gabungan Koalisi. Banyak ulah lagi, demikian konon kata orang dalam.

MENGERITIK SISTEM KEPARTAIAN LAMA. “Sistem ini memiliki kecenderungan membawa perpecahan di dalam masyarakat, terutama di masa awal, karena terlalu banyaknya partai yang melakukan persaingan. Karena tak ada yang mampu menguasai mayoritas, kuat kecenderungan terjadinya koalisi”.(Karikatur T. Sutanto, 1967)

Karena setiap anggota koalisi masih lebih mengutamakan kepentingan politik-khususnya masing-masing, maka tindak-tanduk politik mereka pun bisa silang menyilang. Mereka hanya bersatu dalam menikmati porsi di kabinet, tetapi di parlemen para wakil partai melakukan manuver sesuai kepentingan eksklusif partai mereka masing-masing, bahkan kadangkala sekedar kepentingan kelompok perorangan dengan pengatasnamaan partai. Sebaliknya, SBY dan kalangan petinggi Partai Demokrat lainnya, lebih menginginkan anggota-anggota parlemen dari koalisi yang manut meskipun bukan juga model yesmen atau anggota parlemen model togok seperti di masa Soekarno 1960-1965. Kata togok terasosiasi kepada tokoh Togog dalam pewayangan yang sikapnya memang togok.

Parlemen togog pun pernah dimiliki Inggeris di suatu masa. Menurut Abdullah Sjahir SH dalam sebuah tulisannya di tahun 1967, pernah dalam sejarah demokrasi dan parlementarisme Inggeris dikenal adanya Romp-Parliament atau parlemen togog yang berarti parlemen yes-men. Hal ini menunjukkan adanya krisis demokrasi yang sudah serius. Sebab, parlemen yang fungsi pokoknya seharusnya adalah lembaga legislatif yang harus menyuarakan suara rakyat dalam konteks vox populi vox dei, sebagai faktor dominan tegaknya demokrasi, bahkan malah menjadi faktor yang mengubur demokrasi itu sendiri. “Kalau kita selidiki mengapa sampai terjadi demikian, jawabannya karena terjadi krisis kepartaian… Partai-partai yang ada pada waktu itu tidak lagi sanggup menempati tempatnya yang terhormat untuk mengemban suara hati nurani rakyat”. Pemimpin-pemimpin partai waktu itu lebih merupakan para yes-men plus royalist quo le roi, yaitu para Togog yang “lebih raja dari rajanya sendiri”.

Apakah sikap “lebih raja dari rajanya sendiri” itu? Barangkali, kurang lebih, bila raja mengatakan sejengkal, maka mereka bilang sedepa. Pokoknya mereka bisa bersuara lebih nyaring, berbuat lebih ‘lebay’ dari raja. Kalau raja menunjukkan rasa marah kepada sesuatu, mereka bisa menunjukkan kemarahan yang lebih hebat lagi. Di hari-hari kemarin ini, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam beberapa anggota koalisi yang bersikap tak sejalan lagi, maka beberapa orang di lingkaran SBY dan atau di kalangan Partai Demokrat, sudah sampai kepada omongan mengeluarkan sang pembelot dari koalisi dan mendepak ‘wakil-wakil’nya dari kabinet melalui suatu reshuffle. Saat The Age dan The Sydney Morning Herald ‘menyerang’ SBY, sejumlah orang di sekitar SBY mampu memperlihatkan sikap lebih marah yang dilahirkan dengan kata-kata yang lebih pedas dari sang presiden sendiri. Apa ini semua belum sampai atau sudah masuk royalist quo le roi?

Parlemen masa kerja 2009-2014 ini mungkin belum perlu dikatakan romp-parliament. Tapi perilaku Togog sudah sering dipertunjukkan, paling tidak kepada para pemimpin partainya, di tangan siapa masa depan karir politiknya masing-masing tergenggam. Kalau tidak berperilaku Togog dan lebih memilih hati nurani karena idealisme, bisa mengalami nasib seperti yang dialami dua anggota Fraksi PKB di DPR-RI, Lily Wahid dan Effendie Choirie, terkait sikap berbeda mereka dalam soal Angket Perpajakan.

Secara menyeluruh, parlemen kita sekarang ini merupakan model campuran antara parlemen sekitar tahun 1955 dalam sistem parlementer dan parlemen model Togog 1959-1965, plus perilaku ala parlemen masa Harmoko di bagian akhir kurun waktu kekuasaan Soeharto. Dalam kehidupan politik parlementer sekitar tahun 1955 berlaku sistem banyak partai, sedang pada tahun 1959-1965 jumlah partai yang ada sedikit berkurang meskipun tetap bersituasi multi partai. Soekarno mencoba menyederhanakan kepartaian ke dalam pengelompokan Nasakom, yang bila berlanjut mungkin pada akhirnya menjadi ‘sistem’ tiga partai. Di masa awal kekuasaan Soeharto pengelompokan politik berubah menjadi Nasabri, yakni kelompok Nasional dan Agama plus ABRI dan bentuk akhirnya adalah Nas-A-Golkar plus ABRI. Setelah pemilihan umum 1971 kepartaian disederhanakan menjadi Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya.

Mengutip Maurice Duverger dalam buku Political Parties, menurut Dr Sri Soemantri SH, dikenal tiga macam sistem kepartaian, yakni sistem satu partai (single party system), sistem banyak partai (multi party system) dan sistem dua partai (two party system). Sistem satu partai adalah suatu sistem kepartaian di mana hanya ada satu partai politik saja (seperti di bekas Uni Soviet), atau hanya ada satu partai politik saja yang mempunyai/menjalankan peranan yang menentukan dalam kehidupan politik (seperti di RRC dan beberapa negara komunis/sosialis di Balkan). Sistem satu partai ini bisa terjadi melalui beberapa cara, antara lain ditentukan dalam UUD negara (seperti di Uni Soviet), atau berdasarkan kenyataan sosial (seperti di Turki sewaktu Mustafa Kemal menjadi Presiden), atau dengan satu dan lain cara sehingga hanya satu partai politik yang menjalankan peranan menentukan (seperti di RRC).

Sistem banyak partai adalah suatu sistem di mana terdapat banyak sekali partai, biasanya lebih dari tiga, dalam suatu negara. Dari sekian banyak partai politik yang menempatkan wakilnya di badan-badan perwakilan rakyat, cenderung tak ada yang menguasai kursi sebagai mayoritas mutlak. Sistem ini memiliki kecenderungan membawa perpecahan di dalam masyarakat, terutama di masa awal, karena terlalu banyaknya partai yang melakukan persaingan. Karena tak ada yang mampu menguasai mayoritas, kuat kecenderungan terjadinya koalisi. Koalisi bisa membawa kehidupan politik menuju ke penyederhanaan partai, atau setidaknya situasi keseimbangan untuk jangka waktu tertentu, tetapi bisa juga berlanjut sebagai kegagalan dan menjadi perpecahan yang berlarut-larut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi infra struktur politik adalah jumlah atau kuantum dari bagian-bagian (golongan-golongan atau partai politik) yang terdapat dalam infra struktur tersebut. Semakin banyak golongan-golongan (misalnya multi partai)  dalam suatu infra struktur politik, maka semakin sulit infra struktur itu berfungsi dengan wajar dan lancar (Encyclopaedia Politik, MI, Februari 1968). Pada suatu “struktur politik” dalam arti luas, “infra struktur politik” menjalankan fungsi-fungsi input, sementara “struktur pemerintahan” menjalankan fungsi-fungsi output, yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem atau orde politik. Di antara fungsi-fungsi input yang terpenting adalah interest articulation (pernyataan kepentingan-kepentingan atau pengajuan tuntutan-tuntutan) dan interest aggregation (pemaduan kepentingan-kepentingan) oleh golongan-golongan dalam masyarakat, yaitu terutama sekali kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik. Sedangkan fungsi-fungsi output meliputi fungsi-fungsi rule making (pembuatan peraturan-peraturan) yaitu pengambilan keputusan-keputusan oleh badan-badan legislatif, fungsi rule application (pelaksanaan peraturan) oleh badan-badan eksekutif, dan fungsi rule adjudication, yaitu pengambilan tindakan  oleh badan-badan judikatif terhadap pelanggaran/pembangkangan peraturan-peraturan tadi.

Berlanjut ke Bagian 4