Kisah Garam dan Instagram

BEGITU banjir air melanda ibukota –bersama sejumlah wilayah Indonesia lainnya, terutama Manado dan sekitarnya– maka banjir kecaman juga mulai mengarus. Meskipun lebih banyak orang masih membatasi diri untuk tidak menyerang pasangan Jokowi dan Ahok –karena dianggap belum cukup punya saham dalam kegagalan penanggulangan banjir selama ini– tak urung beberapa lontaran kecaman melayang juga. Salah satu kecaman keras dan bertegangan tinggi datang dari tokoh pergerakan mahasiswa 1966 Ridwan Saidi yang asli Betawi.

Lebih dari sekedar soal banjir, Ridwan yang sudah berusia senja itu, menyerang Jokowi sebagai orang yang banyak ingkar janjinya. Padahal, di awal-awal masa Jokowi, Ridwan Saidi sempat juga memuji-muji sang gubernur baru. Sedikit menggunakan sentimen Betawi, dalam suatu acara debat televisi pekan ini, Ridwan memperluas sasaran kecaman dan dengan keras bilang bahwa ‘kalian’ para pendatang yang menimbulkan banyak masalah di Jakarta. Apakah Ridwan mulai menyesali kenapa Jakarta harus jadi ibukota republik, sehingga tidak lagi paten sebagai milik orang Betawi?

AHOK, JOKOWI DAN FAUZI BOWO.  Sebuah gambar plesetan berjudul "Banjirrrr". Beredar di berbagai social media. Karikatural.

AHOK, JOKOWI DAN FAUZI BOWO. Sebuah gambar plesetan berjudul “Banjirrrr”. Beredar di berbagai social media. Karikatural.

transparent-1093278

Dalam debat televisi yang sama, Ridwan yang agaknya kurang lengkap mendapat informasi iptek, menertawai penjelasan seorang pembicara lain bahwa penyemaian garam oleh BPPT di awan berguna untuk pengurangan bahaya banjir. Kata Ridwan, menurut ilmu Betawi, garam itu untuk menurunkan hujan. Ilmu Betawi ini tentu saja tidak salah, tapi penyemaian garam (NaCl) di awan untuk memicu turunnya hujan, bisa dilakukan dini di atas wilayah-wilayah selektif yang tak berdampak menyebabkan banjir. Misalnya, di atas laut Teluk Jakarta atau wilayah samping lainnya, untuk meminimalisir hujan jatuh di wilayah rawan banjir Jakarta. Cara lain, mengurangi pembentukan awan. Ini semua bagian dari teknologi modifikasi cuaca. Sayang, awal upaya modifikasi ini dilakukan terlambat setidaknya sebulan, jadi tidak optimal.

Sudah kena semprotan dari Ridwan, Jokowi sempat pula mendapat dampratan keras dari Menteri PU Djoko Kirmanto, karena dianggap lancang memperbaiki saluran drainase di Jalan TB Simatupang yang merupakan wewenang kementeriannya. Terbaru, ada nasihat yang cukup penuh pengertian dari tokoh Amien Rais kepada Jokowi, agar meminta maaf kepada warga Jakarta karena belum mampu mengatasi banjir saat ini. Banjir yang terjadi kali ini, menurut Amien, “di luar kemampuan manusia.” Indonesia, seperti halnya beberapa wilayah dunia lainnya, memang sedang menghadapi bencana ekologi, yang selain akibat cuaca ekstrim juga tak terlepas dari kelalaian berkepanjangan dari manusia terhadap lingkungannya di masa lampau.

Situasi saling menyalahkan memang telah menjadi salah satu ‘ritual’ tetap ala Indonesia pasca terjadinya sebuah bencana. Harus ada yang disalahkan. Sementara itu, mereka yang jadi sasaran kecaman atau kritik akan mati-matian mengelak dengan berbagai cara, bila perlu mencari kambing hitam lain. Hanya sedikit orang yang mampu menampilkan sikap bertanggungjawab dan mengutamakan pemecahan masalah daripada ikut bertengkar, dalam suatu situasi kritis. Kita belum tahu Jokowi akan masuk kategori yang mana.

INSTAGRAM ANI YUDHOYONO. Ani Yudhoyono merasa kesal terhadap sentilan itu. “Kesal saya jadinya, seolah tidak mengurusi banjir, hanya main-main Instagram saja. Kemarin kan hari libur. Jadi, kadang-kadang comment itu memancing,” ujarnya. (gambar download)

INSTAGRAM ANI YUDHOYONO. Ani Yudhoyono merasa kesal terhadap sentilan itu. “Kesal saya jadinya, seolah tidak mengurusi banjir, hanya main-main Instagram saja. Kemarin kan hari libur. Jadi, kadang-kadang comment itu memancing,” ujarnya. (gambar download)

SELAIN soal garam, ada cerita Instagram. Instagram ini adalah salah satu social networking services online seperti halnya Twitter, Facebook, Tumblr dan Flickr. Melalui Instagram, pemilik akun bisa berbagi foto maupun video ringkas sampai 15 detik. Follower bisa share komentar ringkas. Ibu Negara Indonesia, Ani Yudhoyono, adalah salah satu pemilik akun Instagram. Follower beliau sampai saat ini sudah mencapai lebih dari seperempat juta orang.

Beberapa hari yang lalu, saat sharing foto cucunya yang bernama Airlangga di akunnya, muncul comment dari seorang siswi SMA dengan identitas zhafirapsp. Bernada kritik Zhafira menulis “Di saat rakyatnya yang kebanjiran, ibu negara malah sibuk dengan akun instagramnya.” Ternyata, seperti diakuinya sendiri ketika berbicara di depan anggota Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) di Istana Negara (16 Januari 2014), Ani Yudhoyono merasa kesal terhadap sentilan itu. “Kesal saya jadinya, seolah tidak mengurusi banjir, hanya main-main Instagram saja. Kemarin kan hari libur. Jadi, kadang-kadang comment itu memancing,” ujarnya.

Terhadap comment Shafira, ibu Ani membalas dengan pantulan yang melebar ke arah lain, “Lho ibu Jokowi dan ibu Ahok ke mana ya? Koq saya yang dimarahi?”. Iriana Joko Widodo yang menjadi salah satu sasaran pantulan, ternyata orang yang belum bersentuhan dengan media sosial semacam Instagram, Facebook, Twitter dan semacamnya. Tapi berbeda dengan ibu Ani, tanpa diberitakan pers, isteri Joko Widodo rupanya sudah berkali-kali meluangkan waktu ikutan sang suami blusukan ke daerah-daerah banjir. Veronica Tan, isteri Basuki ‘Ahok’ Purnama, sama dengan Iriana, juga tak ‘gaul’ dengan Instagram. Persamaan lain dari kedua perempuan ini, bila tampil ikut blusukan dengan suami selama ini, mereka cenderung berpakaian seadanya, tidak stylish. Jauh kalah dari ibu Ani yang selalu tampil apik. Persamaan terbaru, kedua isteripetinggi DKI itu sama-sama kena bias semprotan Ibu Negara gara-gara komentar Zhafira di Instragram.

SECARA fungsional, sebenarnya para isteri pejabat tak ikut memikul kewajiban dan tanggungjawab jabatan para suami mereka. Jadi kalau sang suami misalnya punya tugas objektif menangani penanggulangan banjir maupun persoalan-persoalan ikutannya di wilayah pemerintahannya, sebenarnya sang isteri tak punya kewajiban yang sama. Bila toh sang isteri ikut terjun mendampingi suami, itu lebih banyak masalah panggilan moral saja –yang pasti tak perlu ditumpangi dengan pamrih pencitraan.

Seorang isteri pejabat, lebih-lebih tentu, tidak ikut memiliki hak-hak ‘prerogatif’ kekuasaan sang suami, walau ‘keliru’ disapa ‘Ibu Presiden’, ‘Ibu Wakil Presiden’, ‘Ibu Menteri’, ‘Ibu Gubernur’ atau ‘Ibu Bupati’. Begitu pula, kaum lelaki yang kebetulan menjadi suami pejabat negara –presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati dan seterusnya– semestinya tak menjadikan diri semacam ‘Bapak Presiden’, ‘Bapak Wakil Presiden’, ‘Bapak Menteri, ‘Bapak Gubernur’ atau ‘Bapak Bupati’. Bukannya tidak pernah kita punya pengalaman dengan suami-suami pejabat yang tak tahu diri seperti itu.

Keikutsertaan para isteri pejabat mendampingi suami dalam berbagai kegiatan pemerintahan, menjadi model pada awal tahun 1970-an, terutama setelah tampilnya prakarsa Ibu Negara Siti Suhartinah Soeharto dalam membangun Taman Mini Indonesia Indah. Pada masa itu sebenarnya sudah muncul kritik, khususnya dari kalangan mahasiswa. Keikutsertaan peran kaum isteri itu mungkin dimaksudkan sebagai bagian dari peningkatan harkat dan martabat perempuan dalam rangka emansipasi. Kala itu, dan tampaknya untuk sebagian besar berlanjut ke masa-masa berikutnya hingga kini, seorang isteri Menteri atau Gubernur misalnya, bisa bertindak seakan-akan Menteri atau Gubernur yang sesungguhnya dalam hal dan saat tertentu. Bisa mempengaruhi penempatan-penempatan dalam konteks jabatan, yang kemudian juga menjalar ke aspek bisnis. Paling tidak, seorang isteri menteri atau gubernur bisa memerintah-merintah dan memarahi para isteri pejabat-pejabat bawahan sang suami, lengkap dengan berbagai perilaku lain yang serba keasinan.

Seorang isteri dengan sendirinya dipatronkan menjadi pemimpin organisasi persatuan isteri pejabat, semata-mata karena jabatan suaminya yang lebih tinggi. Pernah seorang perempuan yang berpendidikan tinggi dengan kualitas profesional yang tinggi, menjadi enggan menghadiri acara-acara perkumpulan isteri pejabat karena tak mau terpaksa menunduk-nunduk mengambil hati seorang isteri atasan yang kualitatif sebenarnya memalukan perilakunya –merasa sangat berkuasa, merasa lebih pintar dan sebagainya.

Emansipasi dan kesetaraan gender? Tentu saja bukan begitu harusnya esensi emansipasi, yang masih sangat terkait dengan pola fedodalistik yang patriarkis. Terlebih-lebih lagi tak ada hubungannya dengan apa yang kemudian dikenal sebagai gagasan kesetaraan gender. Dalam konteks emansipasi dengan kesetaraan gender sebagai format yang ultima, adalah bagaimana kaum perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan serta kemudian menempati posisi-posisi kekuasaan politik, kekuasaan negara dan kekuasaan sosial. Menjadi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, anggota DPR, hakim, jaksa, polisi, tentara serta berbagai posisi profesional yang lain karena aspek kualitatif pribadinya. (socio-politica.com)

Advertisements

Kisah HMI: 63 Tahun di Luar Jalur Raison d’Etre Kelahirannya (2)

“Pada pemilihan umum tahun 1971, melalui pijakan di kelompok Ali Moertopo, Akbar Tandjung berhasil melakukan ‘terobosan’ dan masuk ke dalam Golkar. Nurcholis Madjid sendiri sementara itu sebenarnya sempat dituduh pengkhianat oleh sebagian kalangan politik Islam karena sikapnya yang terkenal “Islam Yes, Partai Islam No”. Namun, pada sisi lain sikap Nurcholis itu justru mendapat sambutan yang luas di kalangan Islam pembaharu dan kalangan generasi muda”.

Kalau onderbouw Masjumi, mengapa jadi kader Golkar ?

SECARA formal HMI tidak pernah menjadi onderbouw Masjumi. Karena, HMI didirikan atas prakarsa spontan sekelompok mahasiswa di Yogyakarta. Tetapi secara historis dan ideologis, HMI dapat dikatakan sebagai onderbouw Masjumi. Pertama, karena mahasiswa-mahasiswa pendiri  dan anggota HMI banyak dari keluarga Masjumi sebagai satu-satunya partai Islam waktu itu. Kedua, ide ikut mengisi kemerdekaan dengan pembinaan intelektual yang berwawasan agama (Islam) dari HMI itu terinspirasi dari konsep Masjumi. Walaupun, bila digali lebih jauh lagi, ide tersebut adalah gagasan K.H. Ahmad Dahlan waktu mendirikan Muhammadiyah tahun 1912, yaitu mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.

Muhammadiyah adalah salah satu pendukung Masjumi yang didirikan oleh Kongres Umat Islam di Yogyakarta 7 Nopember 1945, sebagai satu-satunya partai Islam dengan tujuan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia. Pendukung Masjumi lainnya adalah NU (Nahdlatul Ulama), PSII (Persatuan Syarekat Islam Indonesia), Persis (Persatuan Islam), Perti (Persatuan Tarbiyah Islam Indonesia) dan PTII (Persyarikatan Tionghoa Islam Indonesia). Akan tetapi, karena perbedaan visi (modern vs tradisional) 30 Agustus 1952 Liga Muslimin Indonesia (NU, PSII, Perti dan PTII) keluar dari Masjumi. Dengan perpecahan tersebut terlihat makin jelas bahwa sosok Masjumi adalah wadah politik kelompok Islam moderat berbasis pendidikan umum non-madrasah (Muhammadiyah dan Persis).

Itu pula yang terjadi dengan HMI, yang semula sebagai wadah mahasiswa Islam Indonesia dari semua golongan, dalam situasi mencemaskan didesak PKI untuk dibubarkan Soekarno, ditinggalkan oleh beberapa pendukung utamanya. Pada 17 April 1960 di Surabaya, NU mendirikan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai wadah bagi mahasiswa Islam tradisional.

Dalam situasi terjepit dan ditinggalkan pendukungnya itu, pada Kongres VII di Jakarta tahun 1962 HMI menegaskan untuk memfokuskan diri pada program kaderisasi dengan lebih intensif. Jalan paling baik bagi HMI adalah membelokkan perhatiannya dari politik praktis kepada kegiatan sosio edukasi. Berbagai lembaga –kesehatan, seni dan pertanian– dibentuk untuk membantu kepentingan belajar dan kreasi mahasiswa anggotanya.

Namun, tekanan yang ditimpakan kelompok komunis dan sayap kiri lainnya, semakin keras. Saat itu, satu lagi pendukung utama HMI hilang. Tanggal 14 Maret 1964 di Yogyakarta berdiri IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Kelompok kiri makin berani. Atas prakarsa sendiri, Dr Ernsk Utrecht dari sayap kiri PNI yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Surabaya mengeluarkan pengumuman yang melarang mahasiswa anggota HMI ikut serta dalam kegiatan apapun di Fakultas Hukum Brawijaya.

Untunglah ada dukungan kuat dari Jenderal Ahmad Yani, waktu itu Panglima AD, yang menyatakan keyakinannya mengenai kesetiaan HMI dalam mengabdi demi kepentingan negara. Sejak pernyataan itu, HMI tidak lagi dikutak-katik PKI.  Tapi kemudian terjadi Peristiwa G30S pada tahun 1965, dengan Jenderal Yani sebagai salah satu korban. Ketika Presiden Soekarno tidak mau membubarkan PKI yang dianggap sebagai pelaku makar, HMI bersama organisasi mahasiswa non-komunis lainnya membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) 25 Oktober 1965 di Jakarta. Tanggal 10 Pebruari 1966 KAMI melakukan demonstrasi besar-besaran antara lain untuk menuntut Presiden Soekarno segera membubarkan PKI seperti yang lantang disuarakan sebelumnya. Puncak peristiwa, 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menyerahkan Surat Perintah 11 Maret kepada Mayjen Soeharto, yang kemudian dijadikan tanda dari awal Orde Baru.

Pada awal Orde Baru, setelah sejumlah pemimpin Masjumi dibebaskan kembali dari penjara Soekarno, muncul harapan akan dihidupkannya kembali partai Masjumi. Upaya rehabilitasi Masjumi itu diupayakan oleh Badan Koordinasi Amal. Tetapi harapan itu kandas setelah Soeharto menolak dengan tegas (16 Desember 1966). Usulan Bung Hatta untuk mendirikan PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia) pun ditolak dengan halus. Mantan pengurus Masjumi yang tidak mempunyai wadah politik, kemudian memutuskan untuk mendirikan DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) sebagai organisasi dakwah, karena bidang politik tak mungkin lagi dimasuki (16 Pebruari 1967).

Justru Soeharto merestui didirikannya Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) –semula namanya PMI– yang didukung oleh HMI (17 April 1967). Tetapi Soeharto berusaha menghapus peluang tokoh-tokoh Masjumi untuk berperan dalam politik praktis. Tatkala Muhammad Roem, mantan pemimpin Masjumi terpilih sebagai Ketua Umum Parmusi yang pertama, muncullah intervensi dari Soeharto melalui Ali Moertopo, Aspri yang paling dipercayainya saat itu. Akibatnya Roem harus melepaskan jabatannya kepada Djarnawi Hadikusumo, tokoh muda non Masjumi dan mantan ketua Muhammadiyah di Jawa Tengah. Tampak betapa Soeharto menjalankan strategi mengontrol partai-partai selain Golkar, dan hanya merestui mereka yang patuh padanya.

Tahun 1970, masuklah Djaelani Naro, teman Ali Moertopo, yang memicu perpecahan di tubuh Parmusi, sehingga memungkinkan Soeharto memasang figur kompromi Mintaredja SH mantan Menteri yang pernah mendekam di penjara Kalisosok Surabaya dengan tuduhan korupsi. Perpecahan di tubuh Parmusi ini, mengundang keterlibatan sejumlah tokoh HMI, yang sudah sejak mula sudah turut serta dalam proses kelahiran dan kemudian ‘perjuangan’ membela Parmusi yang dianggap sebagai penjelmaan Masjumi. Ketika terjadi konflik internal tersebut –antara kubu Djarnawi Hadikusumo-Lukman Harun dengan kubu tandingan Djaelani Naro dan kawan-kawa– dalam suasana hangat menjelang Pemilihan Umum tahun 1971, Ketua HMI Jaya Akbar Tandjung mengeluarkan ultimatum agar kubu Naro “dalam dua kali duapuluh empat jam menghentikan segala kegiatan”. Bila tidak, HMI akan mengambil peran untuk mengucilkan mereka dari masyarakat Islam. Naro dinyatakan HMI sebagai pengkhianat Islam. Sebelum pernyataan Akbar itu, PB HMI juga telah mengeluarkan pernyataan –yang ditandatangani Ketua Umum Nurcholis Madjid dan Sekjen Ridwan Saidi– yang tidak membenarkan tindak tanduk Naro dan kawan-kawan, yang dianggap dalam pengendalian kelompok politik Ali Moertopo.

Di kemudian hari, pada pemilihan umum tahun 1971, melalui pijakan di kelompok Ali Moertopo, Akbar Tandjung berhasil melakukan ‘terobosan’ dan masuk ke dalam Golkar. Nurcholis Madjid sendiri sementara itu sebenarnya sempat dituduh pengkhianat oleh sebagian kalangan politik Islam karena sikapnya yang terkenal “Islam Yes, Partai Islam No”. Namun, pada sisi lain sikap Nurcholis itu justru mendapat sambutan yang luas di kalangan Islam pembaharu dan kalangan generasi muda.

Setelah Golkar menang mutlak tahun 1971, sementara Parmusi  hanya meraih 5 persen suara dalam Pemilu, Soeharto makin berkuasa. Banyak anggota DPR yang ditunjuk langsung selain anggota-anggota DPR dari Golkar hasil pemilihan umum. Dengan posisi barunya yang lebih kuat, Soeharto dapat menetapkan peleburan partai-partai Islam sesuai kehendaknya menjadi satu wadah (UU No.3 tahun 1973) yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Partai-partai lainnya dilebur menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia).

Melihat posisi PPP yang hanya sebagai pelengkap penyerta bagi Golkar, banyak tokoh HMI mulai berpikir untuk masuk ke Golkar dan mulai mendekati pihak yang berkuasa. Sikap mendua antara bertahan dengan prinsip dengan risiko disingkirkan atau kompromi dengan mengebelakangkan prinsip, agar dapat diterima di Golkar, tampak jelas di tubuh HMI pada pertengahan tahun 1970an. Dalam banyak kegiatan, sepertinya HMI mempunyai dua muka, yang dipertegas lagi saat itu dengan tidak adanya figur pemimpin HMI yang mampu mempersatukan. HMI telah pecah dari dalam karena sikap mendua tersebut, sehingga tidak mungkin lagi terjadi kaderisasi yang berkualitas. Banyak tokoh HMI ketika itu bagaikan muncul tiba-tiba begitu saja tanpa memiliki pemikiran yang jelas. HMI mulai tidak lagi dilirik oleh mahasiswa baru, karena raison d’etrenya saja sudah berubah menjadi bagaimana bisa selamat. Bagaimana calon anggota baru bisa tertarik ?

Stigma yang menghalangi peluang ikut berperan

Untuk suatu jangka waktu yang lama, bahkan untuk beberapa segi sampai kini, pemerintah dan pihak Barat, umumnya melihat Islam sebagai ekstrim kanan yang perlu diawasi dan kerap menjadi kambing hitam untuk setiap kekerasan massa yang terjadi. Wacana NII (Negara Islam Indonesia) versus NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terasa sangat kental sebagai dikotomi dari Syariat Islam versus Pancasila. Entah dari mana awal munculnya wacana tersebut. Mungkin karena ulah sebagian ‘kecil’ tokoh Islam di masa lampau, yang masih selalu muncul dari waktu ke waktu, meskipun hal itu tidaklah dapat disebut sebagai mewakili Islam yang sebenarnya. Ataukah untuk sebagian sebagai akibat rekayasa pihak yang tidak menyukai kelompok Islam, karena terbiasa dengan pikiran Barat yang memisahkan secara tegas dan hitam putih antara “ikut kami atau menjadi musuh kami”. Asas monoloyalitas terhadap Pancasila yang diterapkan Soeharto dulu membuat HMI yang menyandang nama Islam (dengan asas Islam) ikut dijauhkan dari keriuhan panggung politik. Kecurigaan tersebut diperbesar dengan adanya anggapan bahwa HMI adalah onderbouw Masjumi, yang terlarang pada masa Orde Lama dan berlanjut pada masa Orde Baru.

Yang pasti, untuk menjamin kekuasaannya, Soeharto menerapkan pola represif terhadap tokoh-tokoh Islam yang dianggap beraliran keras dan organisasi-organisasi yang dianggap menentang kebijaksanaan politik pemerintah Orde Baru.

Sebenarnya HMI ikut membidani Orde Baru bersama organisasi mahasiswa lainnya dengan membentuk KAMI pada tanggal 25 Oktober 1966 sebagai alat penggempur PKI dan menjadi kekuatan yang mendemonstrasi Presiden Soekarno dengan gencar. Walau begitu, setelah semua itu usai, bagaikan bunyi pepatah ‘habis manis sepah dibuang’, HMI tetap terpinggirkan dalam peran politik awal Orde Baru. Padahal, HMI merasa kesiapannya turut berpartisipasi dalam perubahan situasi politik dan pengisian program pembangunan ekonomi Indonesia, jauh melebihi kemampuan organisasi mahasiswa lainnya. Hal itu dimungkinkan karena HMI merasa yakin mempunyai potensi, selain dari segi jumlah juga karena sistem kaderisasi dan pembinaan alumninya telah berlangsung lama, terutama saat mengalami tekanan PKI di era 1960an yang ingin membubarkannya. Ditambah lagi anggotanya berlatar belakang beragam dan tersebar di kampus-kampus utama, memungkinkan HMI membentuk jaringan kuat. Di hampir semua badan ekstra kurikuler kampus terdapat kader HMI, misalnya pada jajaran resimen mahasiswa, olah raga, kesenian, kelompok belajar bersama, pengajian bahkan perjodohan pun menjadi ajang kegiatan mereka. Itulah sebabnya di semua jajaran sosial (ABRI, pegawai sipil dan swasta) terdapat alumni HMI yang tetap menjalin komunikasi yang baik satu dengan lainnya.

Karena itu, walau secara formal HMI tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam jaringan kekuasaan, HMI dan alumninya banyak mengisi program-program sosial yang diperlukan pemerintah. Termasuk dalam program keluarga berencana dan sebagai penyuluh pertanian karena kader HMI sudah terlatih dalam program Kuliah Kerja Nyata di daerah-daerah pertanian. Bahkan untuk sosialisasi RUU Perkawinan yang mendapat protes keras dari kelompok Islam tradisional –yang memicu Peristiwa Akhir Syaban di DPR tahun 1973– HMI pun dilibatkan pemerintah sebagai kelompok moderat yang dapat menjembatani  perbedaan sikap dalam memandang RUU tersebut.

Itulah sebabnya, HMI dapat semakin dekat dengan pemerintah, karena ada sisi yang sama dalam cara meilihat kepentingan pembangunan ekonomi nasional yang terkesan modern. Pada tahun-tahun akhir pemerintahan Soeharto terkesan betapa HMI berhasil menghijaukan Soeharto dan Golkar, beberapa alumninya masuk dalam kabinet pada posisi cukup penting. Apakah itu suatu opportunisme ? Menurut Victor Tanja penulis disertasi ‘HMI: Sejarah dan kedudukannya di tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu’ pada Hartford Seminary Foundation,  Amerika (1979), kepada Tempo interaktif, Maret 1997, memberi penilaian lunak bahwa kedekatan itu bukan karena HMI oportunis, tetapi karena kesamaan ide dan cita-cita dengan pemerintah Orde Baru.

Fenomena yang tak kalah menarik dari apa yang dilakukan Nurcholis dan Akbar pada penggalan waktu itu, adalah arus masuknya tokoh-tokoh pergerakan 1966 ke dalam pemerintahan, terutama di daerah-daerah, sesaat setelah ‘usai’nya ‘perjuangan 1966’. Praktis, menurut Ekky Sjahruddin –tokoh HMI yang pernah menjadi anggota Fraksi Partai Golkar dan Duta Besar RI di Kanada– yang masuk itu hampir seluruhnya adalah tokoh-tokoh HMI yang terkait dengan fakta bahwa di berbagai daerah memang HMI lah yang dominan dalam kesatuan aksi. Mereka masuk menjadi anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) yang punya peranan penentu di bawah Gubernur Kepala Daerah. Tokoh HMI Sulawesi Selatan Rapiuddin Hamarung misalnya, adalah satu diantara yang masuk menjadi BPH dan untuk selanjutnya menjalani karir yang cukup panjang dalam pemerintahan daerah. Sementara tokoh HMI Sulawesi Selatan lainnya, Muhammad Jusuf Kalla, mulanya memilih berkiprah sebagai seorang pengusaha. Namun di kemudian hari, Jusuf Kalla pun akhirnya masuk ke dalam pemerintahan, mulai sebagai menteri untuk akhirnya menjadi Wakil Presiden RI periode 2004-2009. Arus serupa usai perjuangan 1966 terjadi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan berbagai propinsi lainnya.

Berlanjut ke Bagian 3

Kisah Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (12)

“Siapa pun dan kepada kekuatan sosial apa pun bentuknya, yang masih belum mengerti keadaan sekarang dan membantu secara langsung maupun tidak langsung menambah ketegangan yang ada, kami terpaksa akan bertindak tegas. Dan hal ini sudah cukup kami pertanggung jawabkan terhadap hati nurani kami”.

PASUKAN bersenjata dari berbagai kesatuan –termasuk satuan berkendaraan lapis baja– telah menjaga dengan ketat jalan menuju Monumen Nasional di pagi hari 15 Januari 1974. Di Merdeka Barat rombongan mahasiswa berdebat dengan para anggota pasukan keamanan yang menolak bendera Merah Putih diturunkan setengah tiang. Bendera tidak jadi diturunkan. Menghadapi tebalnya lapisan pengamanan yang ketat disekitar Istana –tempat PM Tanaka menginap– sebagian besar rombongan mahasiswa dan pelajar berputar menuju Tanah Abang III. Selama perjalanan ini, rombongan menjadi makin besar karena bergabungnya rombongan-rombongan lain, sehingga jumlahnya menjadi ribuan dalam barisan yang amat panjang. Barisan induk ini meneruskan perjalanan menuju Universitas Trisakti di Grogol dengan berjalan kaki diiringi sebagian lainnya yang naik truk berkecepatan rendah. Tapi sementara itu di jalan-jalan menuju Istana banyak rombongan massa lainnya yang mencoba terus masuk mendekati Istana.

Salah satu dari rombongan mahasiswa tiba di pertigaan Merdeka Barat dengan Jalan Museum, dipimpin oleh Gurmilang Kartasasmita dari DM-UI. Tiba-tiba datang seorang aktivis non kampus Jopie Lasut yang mengajak mahasiswa untuk maju menuju Istana. Gurmilang menolak karena sejak tadi malam di kampus menurutnya tak ada penggarisan untuk menerobos ke arah Istana. Jika Gurmilang membiarkan, pasti terjadi bentrokan keras dengan pasukan yang mengawal ketat Istana dan kemungkinan besar jatuh korban berdarah saat itu juga. Maka Gurmilang membelokkan rombongan ke arah Jalan Museum dan meneruskan perjalanan ke kampus Trisakti. Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah adanya dua rombongan pelajar yang bergabung dengan barisan mahasiswa di sekitar Monas, yang tidak ‘terdaftar’ dalam rencana sebelumnya untuk bergabung. Salah satunya dipimpin oleh Muhammad Muas ex tokoh KAPI yang dianggap dekat dengan Kelompok Politik Tanah Abang. Barisan Muas ini diketahui tak pernah ikut sampai di kampus Universitas Trisakti, yang berarti pergi ke tujuan lain untuk suatu kegiatan lain.

Ketika seluruh mahasiswa telah tiba di kampus Trisakti, mereka melakukan appel bersama. Mereka mengacung-acungkan sebuah boneka yang menggambarkan Aspri, menyampaikan orasi dan bernyanyi-nyanyi.

AKAN TETAPI sementara ribuan mahasiswa melakukan appel di kampus Trisakti, di sekitar Istana terjadi perkembangan lain. Mingguan Mahasiswa Indonesia melaporkan, bahwa bersamaan dengan gerakan mahasiswa, dari arah Jalan Pecenongan –sisi Utara Istana– pada tengah hari itu ratusan massa pelajar dan anggota masyarakat lainnya (yang umumnya masih berusia muda-muda namun jelas bukan pelajar atau mahasiswa) bergerak menuju Monumen Nasional. Di ujung jalan depan PT Astra mereka dihadapi oleh pasukan keamanan yang membawa anjing-anjing herder. Para petugas keamanan ini kadang-kadang seolah melepas anjingnya ke arah massa, sehingga kelihatan massa menjadi agak marah karenanya. Namun mereka tak mampu menembus barisan anjing dan barisan keamanan. Lalu mereka mundur. Tapi itulah, sambil mundur itu mereka lalu mulai melakukan tindakan-tindakan perusakan. Mereka menjungkir balikkan kendaraan-kendaraan bermotor yang ada di sepanjang Jalan Pecenongan yang dikenal sebagai daerah perdagangan mobil dan sepeda motor itu. Sasaran utama adalah kendaraan buatan Jepang. Kaca-kaca kendaraan dipecah, akhirnya dijungkir balikkan, lalu meningkat menjadi pembakaran terhadap kendaraan yang ada di area itu. Pada kejadian pertama saja tak kurang dari 15 mobil –termasuk sebuah Mercedes 220 S– dirusak bersama sejumlah sepeda motor. Pada waktu yang hampir bersamaan, etalase toko-toko pamer di situ mulai dipecahkan, terutama PT Astra yang dianggap sebagai salah satu simbol usaha Jepang di Indonesia. Sewaktu 15 menit kemudian para petugas pemadam kebakaran datang, massa menghadang dan meneriaki mereka: “Kamu dibayar Jepang, ya !”. Ada pula yang melempari dengan batu, seraya meniup-niup trompet kertas dengan suara nyaring.

Para petugas keamanan yang ada, tidak menindaki karena agaknya mereka lebih mementingkan untuk menjaga jalan-jalan masuk ke arah Istana agar tidak kebobolan. Tanpa penindakan –sangat kentara bahwa ada sikap membiarkan dengan sengaja– kerusuhan makin berkobar dan menjadi-jadi. Dan itu ternyata menjalar dan meluas ke berbagai wilayah lain yang ‘tak terjaga’ di luar kepentingan pengamanan Istana dan tamu negara. Peristiwa perusakan terjadi di wilayah Pasar Senen dan tempat-tempat lainnya, bahkan hingga keesokan harinya. Sepanjang Selasa tercatat perusakan, penjarahan, pembakaran di wilayah-wilayah Sudirman, Thamrin, Kramat, Senen, Harmoni, Hayam Wuruk, Gajah Mada. Proyek Senen terbakar berjam-jam lamanya tanpa bisa dipadamkan, sebagaimana halnya showroom PT Astra di Jalan Sudirman lengkap dengan mobil-mobil yang ada di dalam ruang pamernya. Bangkai mobil dan kendaraan bermotor lainnya bertebaran di berbagai penjuru ibukota. Sedang di dasar kanal antara Harmoni di sisi Utara Istana hingga Gunung Sahari bersemayam tak sedikit kendaraan yang dicemplungkan oleh massa di hari Selasa 15 Januari 1974 itu.

Mahasiswa yang selesai melakukan appel di kampus Trisakti di Grogol, dan tidak turut dalam perusakan dan kerusuhan massal, langsung menarik diri kembali ke kampus-kampus. Tetapi sebagian dari mereka yang diangkut dengan truk ketika sampai dekat Monas, justru digiring dan diarahkan oleh para petugas untuk melalui Harmoni, Jalan Juanda sebelah Utara Istana, melewati pertigaan Pecenongan yang telah penuh dengan bangkai-bangkai kendaraan yang telah dirusak. Tak ada mahasiswa yang turun dari truk.

Sementara itu, di berbagai penjuru ibukota, keadaan ‘tak terkendali’ sudah makin meluas. Aksi pembakaran dan perusakan meningkat. Kerusuhan massa telah berubah menjadi kekalapan terhadap segala macam barang mahal, terutama kendaraan-kendaraan bermotor. Pelaku-pelaku aksi perusakan tak dapat dikenali lagi identitasnya. Hingga larut malam keadaan bukannya makin mereda, meskipun Laksus Pangkopkamtibda Jaya memberlakukan jam malam dan mengumumkannya berulang-ulang melalui TVRI dan saluran-saluran komunikasi lain. Ultimatum-ultimatum tindakan keras yang berturut-turut dikeluarkan tidak mempan.

Hingga hari Rabu 16 Januari, seruan penguasa militer daerah yang melarang untuk bergerombol, mengerahkan massa, melakukan tindakan kekerasan, tidak dipedulikan massa. Tetap terjadi pemusatan-pemusatan massa di berbagai penjuru ibukota. Ada rumah tokoh penguasa dikepung, di antaranya rumah Jenderal Ali Moertopo, di Matraman. Juga rumah Soedjono Hoemardani. Mendengar pengepungan tersebut, Jenderal Soemitro memerintahkan pengiriman pasukan untuk mengamankan kedua rumah tersebut. Selain pengepungan rumah pejabat, ada steambath dibakari seperti di Jalan Blora. Gedung Pertamina di Kramat Raya diseruduk dan dibakari isinya, termasuk sejumlah kendaraan milik perusahaan minyak itu.

Menteri Hankam Jenderal Maraden Panggabean pada Rabu pagi 16 Januari coba menenangkan massa dengan tampil di Kramat Raya. Kepada massa sang jenderal bertanya, apa yang menjadi tuntutan mereka. Dijawab “Turunkan harga”. Semua pertanyaan dan pernyataannya, tetap saja dijawab “Turunkan harga!”. Adalah pula Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang sehari sebelumnya pada Selasa sore 15 Januari telah melakukan hal yang sama –didampingi Brigjen Herman Sarens Soediro– mencoba menenangkan massa dari atas kendaraan panser. Di depan Kedutaan Besar Jepang ia menghadapi massa yang hendak merusak. “Bunuh saya kalau tidak mau percaya”, ujarnya kepada massa. Ia berjanji untuk menampung tuntutan massa yang menginginkan “Bubarkan Aspri, turunkan harga, berantas korupsi”. Massa tidak mau menghentikan gerakan, namun mereka sempat mengelu-elukan sang jenderal dengan meneriakkan “Hidup pak Mitro !” berulang-ulang. Peristiwa yang sejenak di Jalan Thamrin ini, sempat dicatat beberapa pihak yang melakukan analisis di kemudian hari, sebagai salah satu momentum ‘terakhir’ bagi Jenderal Soemitro bila ia ingin melakukan ‘sesuatu’, katakanlah mengambilalih kekuasaan. Momentum lain adalah bila Jenderal Soemitro berani segera menangkap Jenderal Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani yang tanggal 15 Januari itu rumahnya dikepung massa. Dan segera melaporkan kepada Presiden, bahwa ia melakukan penangkapan berdasarkan data intelejen yang secara kuat menunjukkan keterlibatan Ali Moertopo terutama karena fakta sebagian besar massa yang mengobarkan kerusuhan digerakkan oleh ‘orang-orang’ Ali Moertopo. Tapi Soemitro tidak melakukannya. Mungkin ia sangsi kepada sebagian orang di’sekitar’nya yang mungkin saja ada dalam ‘pengaruh’ Ali Moertopo. Laksamana Soedomo mungkin merupakan faktor lain yang ke’cenderungan’nya ‘diperhitungkan’ Soemitro. Nyatanya, pada waktu-waktu berikutnya Jenderal Soemitro mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperkuat arus ‘kesepakatan’ kalangan penguasa saat itu.

Adalah menarik menyelipkan satu cerita di balik berita yang diangkat berdasarkan penuturan Jenderal Soemitro sendiri dalam biografinya. Pada tanggal 15 Januari 1974, adalah cukup aneh bahwa pada hari itu di Merdeka Barat diselenggarakan rapat Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi) yang dipimpin oleh Jenderal Maraden Panggabean sebagai Ketua Wanjakti, didampingi Jenderal Soemitro selaku Wakil Wanjakti. Betul-betul satu rapat yang menurut logika salah waktu dan salah posisi. Hadir antara lain Jenderal Soerono. Selama sidang Wanjakti berlangsung, Wapangkopkamtib Laksamana Soedomo bolak balik menyampaikan memo kepada Jenderal Soemitro. Diantaranya menyebutkan laporan Brigjen Herman Sarens Soediro bahwa keadaan semakin gawat (Hari itu sejak pagi mahasiswa bergerak, diikuti oleh pelajar dan massa lainnya).

Pembakaran pun sudah mulai terjadi. Tapi sidang terus berjalan. Laporan Laksamana Soedomo –yang tampak sibuk dan sedikit gelisah– kepada Jenderal Soemitro pun masuk tak henti-hentinya. Brigjen Herman Sarens melaporkan lagi, pembakaran di depan Kedutaan Besar Jepang. Perampokan di Glodok. Rusuh mulai di Senen. Lalu Jenderal Soemitro minta izin kepada Jenderal Panggabean untuk keluar ruangan, tapi yang terakhir ini menahan Soemitro. “Saya jadi duduk lagi yang tadinya akan bangkit”, tutur Soemitro. “Lalu, saya bergerak lagi akan bangkit, akan meninggalkan sidang itu. Eh, Panggabean menahan lagi”. Belakangan, menurut Soemitro, bila dipikir kok aneh, “Panggabean berulang kali menahan saya setiap kali saya akan meninggalkan ruangan itu”. Sebenarnya, masalahnya sederhana. Apakah para ‘rival’ mungkin kuatir bila Soemitro turun ke lapangan segera, ia akan mempergunakan momentum sebagaimana skenario-skenario menurut beberapa laporan intelijen? Atau, justru kehadiran Jenderal Soemitro di jalanan akan bisa meredakan dan mengendalikan situasi, padahal memang diinginkan terciptanya suatu situasi ‘tertentu’?

Namun, apa pun dugaan yang ada ketika itu, nyatanya pada hari Rabu siang 16 Januari 1974, Jenderal Soemitro tampil memberikan keterangan pers –didampingi oleh dua Aspri Presiden, yakni Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, Wakil Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo dan sejumlah jenderal teras lainnya– bahwa mulai hari Rabu itu akan dilakukan penangkapan-penangkapan yang tidak pandang bulu. “Keadaan telah memaksa kami, yang telah sabar sampai batasnya, terpaksa bertindak tegas dan di sana sini dengan mempergunakan kekerasan”, ujar Jenderal Soemitro dalam suatu sikap dan penampilan yang amat represif. “Siapa pun dan kepada kekuatan sosial apa pun bentuknya, yang masih belum mengerti keadaan sekarang dan membantu secara langsung maupun tidak langsung menambah ketegangan yang ada, kami terpaksa akan bertindak tegas. Dan hal ini sudah cukup kami pertanggung jawabkan terhadap hati nurani kami”.

Tampilnya Jenderal Soemitro bersama para Aspri dan Laksamana Soedomo, bagaikan membuka pintu bagi sejumlah pernyataan untuk mengutuk peristiwa tanggal 15 dan 16 Januari itu sebagai “aksi liar yang patut disesali, emosional, destruktif” dan sebagainya. Termasuk mereka yang masih bimbang menilai situasi perpihakan, di bawah bayang-bayang asumsi adanya pertarungan internal kekuasaan yang bermuara ke peristiwa pertengahan Januari tersebut. Yang paling cepat mengeluarkan pernyataan adalah HMI dan Golkar. Dalam pernyataan PB HMI yang ditandatangani oleh Ketua Umum Akbar Tandjung dan Ketua I Ridwan Saidi, disebutkan bahwa aspirasi kolektif yang proporsional dilakukan generasi muda adalah cukup wajar sepanjang dilakukan dalam bentuk-bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi PB HMI menyesalkan “terjadinya pengrusakan-pengrusakan yang dilakukan dalam rangka aksi-aksi protes generasi muda yang dapat menjurus ke arah anarki”. HMI merasa perlu menegaskan “untuk kesekian kalinya PB HMI tetap mempercayai kepemimpinan Presiden Soeharto”.

Pernyataan HMI disusul berbagai pernyataan yang mengalir bagai air dari keran yang dibuka maksimal katupnya, dimulai oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, GMNI, Angkatan Muda Islam, Federasi Buruh Seluruh Indonesia, PMII hingga pada PMKRI dan Somal. Sebagian dari pernyataan digunakan pula sebagai kesempatan oleh beberapa organisasi untuk menyampaikan tanda dukungan kepada Presiden Soeharto pada satu sisi, dan pada sisi lain melontarkan kutukan terhadap tindakan-tindakan anarki. Kesatuan Aksi Pengemudi Becak umpamanya, menyatakan “tetap mempercayai kepemimpinan Presiden Soeharto”. Mirip HMI, para pengemudi becak ini juga menyampaikan “penyesalan atas terjadi pengrusakan-pengrusakan yang dilakukan dalam rangka aksi protes generasi muda”. Formulasi kalimat “pengrusakan dalam rangka aksi protes generasi muda ini” banyak ditemukan dalam beberapa pernyataan dari berbagai organisasi dan pihak lainnya, mendampingi pernyataan dukungan kepada kepemimpinan Soeharto.

Berlanjut ke Bagian 13