Telaah Psikologi Perilaku Politik Menyimpang di Indonesia (3)

BILA menganalogikan kepribadian negara dan bangsa sebagai kepribadian individu, di mana perilaku individu terbentuk terutama melalui struktur kepribadiannya, maka struktur kepribadian negara dan bangsa Indonesia, walaupun terbentuk melalui reaksi terhadap situasi penindasan oleh penjajah, dapat dikatakan sangat kaya dengan idealisme kenegaraan yang sangat mementingkan kepentingan bersama warga bangsa Indonesia.

“Perubahan perilaku politik menyimpang itu harus terwujud pertama-tama pada perilaku politik para elit politik dan pimpinan negara Indonesia. Bukan dengan menyalah-nyalahkan rakyat…….”

Perilaku persatuan bangsa, misalnya, ditempatkan sebagai sublimasi dari masalah perbedaan individual, kelompok, etnis, ras, agama dan lain sebagainya. Struktur ini tidak rapuh karena setiap warga Indonesia menyadari dari pengalaman nenek-moyangnya bahwa perpecahan dan pertikaian di antara mereka sendiri akan membuat mereka lemah dan mudah ditaklukkan kekuatan luar. Karena itu mereka mencari kekuatan dengan memadukan diri. Dan keterpaduan itu bisa terbentuk karena ada kepemimpinan yang kuat, yang mampu memberi contoh tentang bagaimana kekuatan persatuan itu harus diwujudkan. Karena itu, persatuan dalam memimpin warga merupakan sumber kekuatan itu. Menarik untuk menyimak sejarah modern Indonesia sejak 1945, bahwa di saat kepemimpinan negara itu berbentuk kolektif gotong royong di antara para pemimpin sebagaimana disimbolkan Soekarno-Hatta pada awal kemerdekaan, semangat bersatu itu menjadi sangat realistis dan wujud. Namun, begitu kepemimpinan itu berbentuk kekuasaan tunggal –Soekarno sejak 1956, Soeharto sejak 1967– merosot pulalah idealisme hidup menegara, sehingga memunculkan banyak penyimpangan perilaku politik.

Yang menarik lagi adalah bahwa perilaku politik menyimpang yang dipraktekkan itu nyata-nyata merupakan kutub ekstrim dari nilai-nilai idealisme yang mendasari struktur kepribadian bangsa dan negara Indonesia, misalnya: persatuan versus federal/disintegrasi, kedaulatan rakyat versus sentralisasi kekuasaan pada pemimpin tertinggi, keadilan sosial versus kesejahteraan diri sendiri/keluarga/kelompok, Ketuhanan Yang Maha Esa versus penunggangan agama untuk kepentingan diri/kelompok dan seterusnya.

Terdapat gap antara idealisme negara dan perilaku politik para pemimpin negara. Sehingga setiap penggantian rezim pemerintahan yang berganti hanyalah nama orang yang berkuasa, sementara perilaku politiknya tetaplah perilaku politik menyimpang karena menampilkan kontradiksi dengan struktur kepribadian (baca: idealisme formal) negara bangsa Indonesia.

Penyimpangan perilaku politik itu kemudian meluas tidak lagi hanya melanda para elit pemimpin negara, tetapi juga pada pemimpin-pemimpin dalam pelbagai strata dan ruang lingkup kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Hanya bisa dicegah bilamana terhjadi perubahan perbaikan perilaku politik dari kalangan elit pemimpin negara yang mampu merembes pada para pemimpin dari semua lini kehidupan bangsa dan negara Indonesia itu.

Penanggulangan Perilaku Politik Menyimpang

Stanley Milgram (1974) memodifikasi pandangan Zimmerman dengan menyatakan bahwa, B=F (Response-Situation). Jika mengacu pada pandangan Zimmerman, perilaku politik menyimpang dapat terjadi karena orang melakukan respon terhadap sistem sosial secara keliru atau sistem sosial menyimpanglah yang membuat orang menjadi berperilaku politik menyimpang.

Stanley Milgram berpendapat bahwa perilaku politik adalah semata respons terhadap situasi yang dihadapi. Karena itu, bentuk respon tersebut bukanlah semata-mata karena orang melakukan penyesuaian terhadap situasi yang dihadapinya itu secara pasif. Pada kenyataannya, manusia dapat pula berlaku aktif dengan memilih dalam situasi apa dia mau memberikan respon. Bahkan, bilamana perlu manusia dapat pula melakukan perubahan atau merekayasa situasi yang akan dipilihnya untuk direspon. Sehingga, bila dikaitkan dengan pengertian perilaku politik dalam artian luas atau sempit, sebagaimana diutarakan pada awal tulisan, penerapannya dalam perilaku politik menyimpang yang banyak ditemukan pada masyarakat dan pelaku politik serta pemerintahan kita dewasa ini, haruslah kita simpulkan bahwa bagaimanapun perubahan sistem sosial diutak-atik diupayakan untuk diubah melalui hukum, peraturan, undang-undang dan semacamnya belum akan menghentikan penyimpangan perilaku politik. Padahal upaya itu memerlukan biaya sosial dan material sangat besar, sementara hasilnya sudah diperkirakan tidak akan terlalu berarti.

Pengakhiran penyimpangan perilaku politik itu hanya akan terjadi bilamana terjadi perubahan pada perilaku politik itu sendiri, yaitu mau dan bersedia berperilaku sesuai dengan sistem sosial yang telah disepakati, bukannya mengkambinghitamkan semata sistem sosial sebagai sumber dari penyimpangan perilaku yang dilakukannya. Seorang dewasa yang menjadi penderita kecanduan narkoba, tidak layak mengatakan bahwa hal itu terjadi karena ada pengedar yang dengan mudah ditemuinya di sekitar lingkungannya. Dia menderita kecanduan narkoba karena dia sendiri memilih menjadi orang yang rapuh iman.

Paradigma psikoterapi saat ini lebih memilih penyembuhan dilakukan terhadap perilaku pasien yang menyimpang itu sendiri daripada mengutak-atik lingkungannya yang memang tidak pernah datang ke tempat praktek sebagai pasien. Penyembuhan harus dilakukan dengan memperkuat pasien agar tahan dan mampu mengatasi setiap gangguan. Dari mana pun datangnya, baik dari lingkungan maupun dari sumber di dalam dirinya sendiri.

Analog dengan kondisi Indonesia, untuk dapat tetap bertahan sebagai bangsa dan negara dalam milenium ini, perubahan perilaku ke arah penguatan kehidupan berbangsa bernegara lebih perlu kita lakukan di dalam diri bangsa dan negara ketimbang mempersalahkan bangsa lain bahkan dunia global yang dianggap mencoba mengambil keuntungan dari kisruhnya kelakuan kita sendiri. Perubahan perilaku menyimpang itu harus terwujud pertama-tama pada perilaku politik para elit politik dan pimpinan negara Indonesia. Bukan dengan menyalahkan-nyalahkan rakyat warganegaranya sendiri. Harus terjadi keadaan di mana elit dan pemimpin haruslah memiliki kepribadian sehat: kecerdasan ‘bright’, emosi stabil, persuasi dan interaksi sosial baik, dan seterusnya.

Di masa depan, rekrutmen pemimpin di segala strata haruslah memperhatikan struktur dan kondisi psikologi dari kepribadian yang bersangkutan sehingga tidak mencemari perilaku sosial masyarakatnya.

* Tulisan ini pernah dimuat dalam ‘Jurnal Psikologi’, yang diterbitkan Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Drs Hatta Albanik MPsi, adalah pengajar di fakultas yang sama.

Telaah Psikologi Perilaku Politik Menyimpang di Indonesia (2)

Perilaku Politik Berbangsa Bernegara di Indonesia

 

Karikatur 1966, T. Sutanto, tentang Perilaku Politik Menyimpang

DALAM kehidupan berbangsa dan bernegara selama Indonesia merdeka, perilaku politik seringkali ditampilkan melalui corak perilaku yang tidak menampilkan cukup kecerdasan. Banyak masalah kehidupan berbangsa dan bernegara diselesaikan dengan pola perilaku yang menampilkan ciri: kecerdasan rendah, emosionalitas tidak terkendali, interaksi sosial buruk kurang mengindahkan norma (aturan/values), cenderung menonjolkan kehebatan diri sendiri atau kelompok sehingga akan menghambat penyesuaian diri dengan alam lingkungannya.

Menarik untuk disimak bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia, momen-momen terpenting yang dijalani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara justru banyak melibatkan unsur dan peran kecendekiaan para cendekiawan dalam pengambilan keputusannya. Sebagaimana dapat dilihat pada awal kemerdekaan, penyusunan naskah kemerdekaan, konstitusi dan ideologi, perjuangan diplomasi mempertahankan integritas wilayah Indonesia melawan agresi Belanda dengan negara boneka dan separatismenya, dan lain sebagainya. Momen-momen tersebut ditandai oleh setting perilaku yang cerdas, emosi yang matang terkendali, motivasi dedikatif yang tinggi dalam kebersamaan sebagai bangsa di atas kepentingan golongan/kelompok/partai.

Ironis bahwa setelah Indonesia merdeka menghasilkan banyak orang terdidik, bahkan, berhimpun dalam organisasi dengan menonjolkan atribut kecendekiawanan, justru perilaku politik yang dihasilkannya menampilkan pola setting sebaliknya. Tidak cerdas, emosional tidak terkendali, moralitas rendah, norma dan values ditafsirkan bagi kepentingan diri sendiri/kelompok/golongan dengan mengorbankan bangsa atau orang lain. Kondisi menyimpang dalam perilaku berbangsa dan bernegara ini membawa Indonesia pada titik nadir yang lebih buruk dari sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Jadi, kelirulah anggapan bahwa kita sudah mengalami Proklamasi yang kedua, karena pada kenyataannya kita justru kini banyak menampilkan symptom perilaku politik menyimpang.

Patterson (1990) mengutarakan bahwa secara keperilakuan, menurut konsep psikologi, perilaku politik terutama akan ditemukan dalam bentuk: aktivitas pemerintahan dan negara, adu kuat pengaruh dan kekuasaan dalam negara, aktivitas sosial kemasyarakatan, aktivitas mendayagunakan negara bagi kesejahteraan warganya, pendayagunaan warga bagi berfungsinya negara.

Penyimpangan perilaku politik akan terjadi bila fungsi negara terutama ditujukan bagi terciptanya gangguan terhadap kehidupan warganegaranya. Dan harus diakui selama ini, perilaku politik dominan yang kita temukan dalam bentuk-bentuk yang dikemukakan Patterson tersebut, hampir selalu berdampak atau nyata-nyata diarahkan untuk terjadinya gangguan terhadap kehidupan warganegaranya. Bahkan, terkesan dasar perilaku politik yang dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara justru tidak diorientasikan pada kepentingan bersama dalam bangsa dan negara.

Perilaku politik yang ditampilkan dalam aktivitas pemerintahan dan negara di Indonesia selama ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari perilaku yang ditampilkan penguasa-penguasa pemerintahan jajahan Belanda terhadap pribumi inlanders yang dijajahnya. Hampir setiap warganegara yang berurusan dengan pejabat pemerintahan dan negara merasakan ditindas dan diperas. Tidak seperti cita-cita pejuang kemerdekaan Indonesia di masa perjuangan melawan penjajahan Belanda yang menginginkan bahwa di alam kemerdekaan setelah terlepas dari penjajahan Belanda, rakyat bumiputera akan memerintah negerinya sendiri sehingga setiap bumiputera akan mendapatkan perlindungan dan kemuliaan  dari para pejabat pemerintahan negaranya sendiri. Kenyataannya, para pejabat pemerintahan dan negara malahan menempatkan dirinya sebagai pengganti pejabat pemerintah jajahan Belanda dan meneruskan penjajahan terhadap sesama bumiputera.

Kehidupan politik Indonesia sampai lebih dari setengah abad kemerdekaannya penuh diwarnai oleh adu kekuatan dan kekuasaan dalam negara, di antara kelompok-kelompok yang berebut kekuasaan karena menganggap tidak ada artinya negara kalau mereka tidak menguasai negara. Negara tidak lagi dipandang sebagai suatu pengorganisasian kehidupan bersama yang harus dikelola bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Negara hanya dilihat sebagai sarana untuk berkuasa dan dapat menindas kelompok-kelompok lain di dalam negara bagi kepentingan diri dan kelompok bahkan keluarganya. Perilaku politik lebih diarahkan untuk menduduki jabatan-jabatan dalam negara agar dapat menguasai negara dan menindas kelompok lain.

Aktivitas sosial kemasyarakatan penuh dengan manipulasi dan tipu daya untuk memperoleh keuntungan bagi diri dan kelompoknya dengan merugikan orang lain dan kelompok-kelompok lain. Rakyat hampir-hampir tidak tahu siapa dan kelompok mana yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Semua kelompok menyatakan berjuang untuk mensejahterakan rakyat, padahal mereka berjuang untuk kesejahteraan dirinya sendiri dengan mengorbankan rakyat. Pemerintah hanya berjuang agar mereka tetap berkuasa sehingga bisa mensejahterakan diri pejabat-pejabatnya sendiri tanpa perduli dengan kesejahteraan rakyat. Masing-masing warganegara harus berjuang sendiri untuk dapat hidup layak. Pemerintah sibuk dengan program-programnya sendiri dengan menggunakan uang rakyat (dan pinjaman luar negeri) untuk mensejahterakan petinggi-petinggi negara.

Negara tidak lagi merupakan sarana untuk mensejahterakan diri bersama, melainkan berubah menjadi alat untuk mensejahterakan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya. Hampir tidak berbeda dengan perilaku penjajah bangsa asing.

Warga hanya merupakan objek untuk unjuk kuasa dari penguasa negara. Hampir tidak pernah berperan untuk menentukan segala sesuatu kepentingan bangsa dan negara. Warga hanya harus tunduk dan didisiplinkan oleh penguasa negara yang menganggap diri sebagai pemilik negara dan boleh berlaku sewenang-wenang (tidak disiplin).

Hidup bernegara merdeka memang memerlukan kemampuan untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperoleh kemampuan itu setiap warganegara termasuk pemimpin-pemimpin di dalam negara itu harus mampu menyelenggarakan perilaku hidup bernegara yang sehat dan normal. Perilaku sehat dan normal itu tumbuh dari kepribadian yang sehat dan normal pula.

Berlanjut ke Bagian 3

Telaah Psikologi Perilaku Politik Menyimpang di Indonesia (1)

Hatta Albanik, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran*

“Suatu proses rekrutmen yang keliru dalam kepemimpinan partai sehingga menempatkan seseorang berkecerdasan rendah sebagai pimpinan partai, sementara masalah politik yang dihadapinya memerlukan kecerdasan tinggi untuk mampu meyakinkan masyarakat terhadap gagasan dan keinginan partainya; akan mengakibatkannya mengalami gangguan psikis karena ketakmampuannya itu”.

PERILAKU politik adalah bagian dari perilaku sosial. Perilaku sosial adalah perilaku seseorang yang terjadi karena kehadiran orang lain, atau perilaku seseorang yang diatur oleh kelompok. Perilaku politik adalah perilaku yang ditampilkan seseorang dalam keterlibatannya menjalani kehidupan berbangsa-bernegara terutama dalam proses pengambilan keputusan untuk dan oleh bangsa-negara. Perilaku sosial menyimpang menjadi dasar bagi terbentuknya  perilaku politik menyimpang. Perilaku politik menyimpang dapat pula bersumber dari kepribadian menyimpang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa di samping karena alasan perilaku sosial menyimpang para elit pemimpin di pelbagai strata dan ruang lingkup kehidupan negara dan bangsa Indonesia, perilaku politik menyimpang di Indonesia juga bersumber dari pola kepribadian menyimpang individu-individu elit politik di Indonesia.

Perilaku Politik Sebagai Bagian Perilaku Sosial

Sejak lama dalam wacana psikologi dikenal istilah people’s social behaviour sebagai perwujudan kepribadian individu yang melakukan political action dalam kehidupan sosial politiknya yang kemudian lebih dikenal dengan istilah political behaviour (perilaku politik). Dalam konsep psikologi tentang kepribadian, selalu digambarkan bahwa perilaku sosial (social behaviour) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepribadian seseorang. Bahkan, tidak sedikit konsep teori psikologi yang menganggap bahwa kepribadian seseorang hanya akan terukur melalui perwujudannya dalam berperilaku sosial.

Seringkali, perilaku sosial sendiri dalam pelbagai pemahaman psikologi diartikan dalam beberapa pengertian. Antara lain: Perilaku seseorang yang terjadi karena kehadiran individu atau orang lain; Perilaku individu dalam kelompok; Perilaku yang terjadi di bawah kendali keinginan dan aturan sosial di mana individu bergabung.

Oleh karena itu, memang akan mustahillah bila individu manusia tidak menempatkan perilaku sosial sebagai bagian yang penting dari kepribadiannya, mengingat bahwa salah satu yang menjadikan manusia sebagai mahluk unggul dan mulia dibandingkan mahluk lainnya adalah karena manusia merupakan mahluk sosial yang mampu menciptakan dan menyelenggarakan kehidupannya secara bersama dengan manusia lain. Tidak heran bilamana tata berperilaku sosial merupakan bagian terpenting bagi peradaban manusia, sehingga setiap peradaban manusia hanya mampu bertahan (survive) bilamana mampu menyelenggarakan tata kehidupan sosial yang beradab pula. Jatuh bangunnya peradaban manusia dalam sejarahnya dari masa ke masa kehidupan nenek-moyangnya ditandai oleh semakin tertata tidaknya perilaku sosial dalam penyelenggaraan kehidupannya bersama orang lain. Mulai dari masa manusia memangsa sesama (homo homini lupus) sebagai bentuk kehidupan primitif (jahiliyah, tidak beradab) untuk kemudian berkembang sehingga menjadi suatu perikehidupan sosial bersama yang simbiosis, tertata yang dianggap beradab, di mana perilaku sosial individu-individunya berlangsung dalam  tatanan teratur, saling menghormati sesama, dan lain sebagainya.

Tata berperilaku sosial ini tampaknya kini mulai diabaikan urgensinya di kalangan manusia Indonesia. Mulai dari lingkungan sosialnya yang yang terkecil (yakni keluarga) sampai dengan lingkungan sosialnya (yakni negara, bangsa) tidak terlihat intensif menanamkan prinsip dasar perilaku sosial untuk hidup bersama, memiliki kepentingan bersama, saling menghormati, saling menghargai dan pelbagai saling dalam kata kebersamaan lainnya. Bukan saja di tingkat nasional menegara; bahkan di tingkat lokal selingkungan sekalipun pola tata krama berkehidupan sosial tidak ditanamkan secara beradab. Masing-masingnya berperilaku sosial sesuai dengan dorongan primitifnya yang hampir-hampir tidak lagi mampu dikendalikan oleh unsur pengendalian ego berakal sehat dan berperasaan. Perilaku sosialnya tunduk semata-mata pada hukum-hukum psikologi massa yang meleburkan ego dan keindividualan yang unik dari setiap orang menjadi tingkah laku hooligan yang dikuasai alam ketidak-sadaran akan adanya pengendalian nalar dan akal sehat serta emosi kemanusiaan.

Selama 65 tahun kebersamaan sebagai bangsa dan negara, Indonesia belum mampu menciptakan budaya dan tata-krama bersama dalam tata-pergaulan antar manusianya. Tampaknya perilaku sosial pada bangsa Indonesia ini masih bermasalah. Karena perilaku sosial merupakan induk dari perilaku politik, dengan sendirinya kita akan bermasalah pula dalam berperilaku politik. Bahkan, timbul kesan luas bahwa semua masalah yang kita alami dalam kehidupan bangsa dan negara ini bersumber pada gangguan dari perilaku politik yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Perilaku Politik

Di dalam kajian psikologi sejak lama Lewin (1965) mengartikan perilaku politik sebagai: ”participation by individual in a group decision-making process…”. Negara dan bangsa adalah suatu bentuk pengorganisasian individu-manusia dalam pengelompokan terbesar secara formal, efektif dan teridentifikasikan yang pernah dikenal dan dihasilkan oleh sejarah peradaban umat manusia hingga saat ini.

Dengan demikian, perilaku politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perilaku yang menampilkan kegiatan pelibatan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat (oleh dan) bagi kehidupan bangsa dan negara.

Terdapat pula pandangan bahwa perilaku politik adalah perilaku yang terdapat pada apa yang kita rumus-artikan sebagai dunia politik dengan segala tingkah-polah yang terjadi di dalamnya.

Dalam artian luas, tingkah laku politik merupakan tingkah laku yang akan kita temukan pada setiap individu manusia, karena saat ini hampir setiap individu manusia tentulah akan menjadi warganegara dari sesuatu negara dan bangsa. Kata negara dan bangsa pun saat ini hampir selalu disebutkan sebagai satu kata majemuk: negara-bangsa (nation state), karena peradaban modern dunia manusia saat ini memberikan tempat sangat sedikit bagi suatu negara etnik, rasial, mistis, religi atau agama. Keikusertaan atau ketaksertaan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dari seseorang warga adalah wujud perilaku politik dalam pengertian ini. Tentu saja banyak bentuk dan contoh lainnya yang dapat disusulkan.

Dalam artian sempit perilaku politik adalah perilaku manusia yang melakukan aktivitas di dalam lingkungan kehidupan politik (yang ruang lingkupnya bergantung kepada rumusan dan pengertian yang dibuatkan oleh masyarakat dan lingkungannya). Dalam pengertian ini, perilaku politik hanyalah perilaku  yang ditemukan pada manusia-manusia yang menjadi insan politik dan terlibat aktif  dalam proses pengambilan keputusan untuk serta oleh negara, seperti: anggota partai, parlemen, negarawan, politisi, dan lain sebagainya.

Adanya anggapan banyak ahli bahwa pada hakikatnya manusia adalah zoon politicon (insan politik) kiranya dapat mengkonvergensikan dua pengertian tersebut lebih cenderung pada artian perilaku politik dalam artian luas dan bukannya monopoli semata para politisi dan sejenisnya saja.

Perilaku Politik Menyimpang

Karena perilaku politik merupakan bagian dari perilaku sosial, dan perilaku sosial sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, Zimmerman dan Pollner (1970) merumuskan bahwa: Perilaku politik= Fungsi (Sistem Sosial). Namun, para ahli psikologi yang berorientasikan Individual beranggapan bahwa karena unsur individu dan keunikannya lebih kuat pengaruhnya terhadap perilaku individu dibanding pengaruh unsur sosialnya; perilaku politik seseorang perlu lebih memberikan perhatian pada aspek-aspek yang terdapat pada dirinya dalam berperilaku politik itu.

Pandangan-pandangan di atas perlu digaris-bawahi dalam menelusuri pengertian dan dinamika terjadinya perilaku politik menyimpang.

Dalam pemahaman umum, psikologi mengaitkan unsur kesehatan mental dalam merumuskan dan memahami tingkah-laku menyimpang sebagai tingkah-laku yang dirasakan sebagai mengganggu dirinya (complain) atau mengganggu lingkungan atau orang lain (sign atau symptom).

Dengan demikian, perilaku politik menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku politik yang menimbulkan gangguan mental bagi dirinya sendiri atau orang lain; atau perilaku politik yang dirasakan sebagai gangguan atau mengganggu diri sendiri atau orang lain. Perilaku politik korupsi, kolusi, nepotisme jelas merupakan perilaku menyimpang karena dirasakan sebagai gangguan atau menimbulkan gangguan pada orang lain; bukan semata-mata karena bertentangan atau melawan hukum. Hukum memang dibuat untuk memungkinkan diberikannya punishment terhadap sesuatu yang menimbulkan gangguan psikis maupun fisik terhadap manusia. Reward and punishment dikenal dalam piskologi sebagai instrumen yang dibutuhkan dalam proses pembentukan tingkah laku dan kepribadian.

Perilaku politik menyimpang juga dirasakan sebagai gangguan oleh yang bersangkutan sendiri karena menimbulkan dampak tekanan (stress), tension, maladjustment, dan lain sebagainya, terutama karena reaksi diri dan lingkungan terhadapa perilakunya tersebut. Suatu proses rekrutmen yang keliru dalam kepemimpinan partai sehingga menempatkan seseorang berkecerdasan rendah sebagai pimpinan partai, sementara masalah politik yang dihadapinya memerlukan kecerdasan tinggi untuk mampu meyakinkan masyarakat terhadap gagasan dan keinginan partainya; akan mengakibatkannya mengalami gangguan psikis karena ketakmampuannya itu. Di lain pihak masyarakat akan merasa terganggu pula karena masalah yang dihadapinya tidak mampu diatasi dengan cerdas dan memadai sehingga berakibat penderitaan padanya.

Berlanjut ke Bagian 2

Para Koruptor, Kekuatan Para Psikopat

“Seorang pelaku korupsi memenuhi segala aspek dari psychopatic personality sebagai salah satu bentuk sakit jiwa. Individu psikopat pada umumnya memiliki tampil-diri yang normal, dan keluar tidak memperlihatkan tanda-tanda tabiat yang irrasional. Kesakitan dalam dirinya berada di dalam karakter. Ia berkekurangan dalam hal-hal berikut: hati nurani, perasaan kemanusiaan, rasa kepantasan, keadilan, kejujuran atau ketulusan hati, dan rasa tanggungjawab. Tabiatnya sebenar-benarnya anti sosial, tak bermoral, tak bertanggungjawab, tak bermoral dan kerapkali bersikap kriminal. Pribadi psikopat ini, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, namun tak memperdulikan dan tidak menganggap penting akibat-akibat perbuatannya”.

MENCUKUPKAN diri sekedar dengan senjata pidato dan retorika, tidaklah menggherankan bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampil seakan tak berdaya di depan para koruptor, mafia hukum dan mafia perpajakan. Janji retorisnya memimpin pemberantasan korupsi di barisan terdepan, tak kunjung henti ditagih. Bersamaan dengan banjir tagihan itu, dalam suatu ‘kebetulan’ yang malang, semakin deras pula arus berita (baru) yang menyingkap berbagai keterlibatan aparat di tubuh pemerintahannya dalam praktek-praktek kotor. Sebagian di antaranya justru terjadi setelah dan bersamaan waktu dengan makin menajamnya sorotan publik, sebagai pemaknaan terbalik ungkapan peribahasa, walau “anjing menggonggong kafilah tetap berlalu”. Rupanya, kritik dan sorotan, memang betul-betul telah direndahkan sebagai sekedar gonggongan anjing pengganggu, sedang kafilah korupsi lebih ‘berharga’. Tetapi secara pragmatis, korupsi itu memang berharga tinggi sebagai sumber daya bagi kehidupan politik dan kekuasaan yang bersendikan ideologi politik uang seperti sekarang ini.

Kita belum bisa mengukur sejauh mana dampak pengungkapan tokoh lintas agama, Syafi Maarif dan kawan-kawan, mengenai 9+9 kebohongan pemerintahan SBY. Begitu pula seberapa kuat nanti gema Tritura baru sejumlah aktivis dan budayawan (Radhar Panca Dahana dan kawan-kawan), maupun sejauh mana pernyataan anti mafia hukum dari 99 aktivis (Zainal Arifin Mochtar, Anies Baswedan, Todung Mulia Lubis dan lain-lain) akan menggelinding. Apakah mampu menjadi kekuatan penekan yang efektif untuk mendorong pemerintahan SBY memenuhi janji-janji pemberantasan korupsi? Atau bisa menggelinding membangkitkan ‘people power’ memberantas korupsi, terinspirasi oleh peristiwa politik di Tunisia dan Mesir yang merupakan peristiwa perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap otoriter, anti demokrasi, tidak adil dan korup? Ataukah pada akhirnya terhenti sekedar sebagai retorika lainnya lagi? Karena, jangan lupa, pada tingkat saat ini, kekuatan korup di Indonesia betul-betul tak lagi bisa diremehkan. Bisa mengorganisir diri, semisal yang dicerminkan dengan adanya apa yang dinamakan Mafia Hukum dan Mafia Perpajakan.

Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah salah satu bagian utama perilaku politik menyimpang. Perilaku politik menyimpang, berujung pada terciptanya kekuasaan yang korup, manipulatif, otoriter, dan berjalan di atas prinsip tujuan menghalalkan segala cara. Akumulasi hasil korupsi dan manipulasi yang dilakukan sistematis, sangat efektif dalam membiayai pemeliharaan kekuasaan.

“Tak ada bencana yang lebih besar daripada merasa diri belum cukup”, ujar Lao Zi (Laotze, diperkirakan hidup 604-531SM), “Tak ada bahaya lebih besar daripada keserakahan”. Merasa tak pernah cukup dan serakah, menjadi sumber internal manusia untuk menjadi pelaku korupsi. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal adalah ketersediaan kesempatan karena kelemahan sistem (termasuk hukum) maupun perasaan memiliki kekuatan dan kekuasaan tanpa imbang.

Perilaku korupsi dan kolusi serta berbagai derivatnya yang menjadi bagian dari perilaku politik menyimpang merupakan gangguan bahkan ancaman bagi orang lain (publik), selain sesungguhnya bisa menjadi gangguan bagi diri pelaku itu sendiri, bukan semata-mata karena melanggar hukum. Seorang psikolog pembicara dalam Seminar Nasional Perilaku Politik Menyimpang (Juli 2000) di Bandung, menyebut pelaku perilaku politik menyimpang terganggu karena dampak tekanan (stress), tension dan maladjustment dan lain sebagainya, terutama karena reaksi diri dan lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Tetapi khusus perilaku korupsi dan kolusi, bisa dipastikan bahwa pelakunya cenderung adalah seorang psikopat (psychopathic personality).

Seorang pelaku korupsi memenuhi segala aspek dari psychopatic personality sebagai salah satu bentuk sakit jiwa. Individu psikopat pada umumnya memiliki tampil-diri yang normal, dan keluar tidak memperlihatkan tanda-tanda tabiat yang irrasional. Kesakitan dalam dirinya berada di dalam karakter. Ia berkekurangan dalam hal-hal berikut: hati nurani, perasaan kemanusiaan, rasa kepantasan, keadilan, kejujuran atau ketulusan hati, dan rasa tanggungjawab. Tabiatnya sebenar-benarnya anti sosial, tak bertanggungjawab, tak bermoral dan kerapkali bersikap kriminal. Pribadi psikopat ini, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, namun tak memperdulikan dan tidak menganggap penting akibat-akibat perbuatannya. Beberapa pribadi psikopat, bisa memperlihatkan kecerdikan (namun bernuansa kelicikan), apalagi bagi mereka yang pernah menjalani pendidikan yang cukup, katakanlah hingga tingkat pendidikan tinggi. Namun mereka pasti tidak cerdas. Dalam kecerdasan melekat penghayatan terhadap mana yang benar dan mana yang salah, lekat kepada kaidah-kaidah moral, berhati-nurani dan tidak anti sosial, sehingga terhindar dari sikap-sikap tidak bertanggungjawab. Kalau anda seorang yang pintar, tetapi tidak memiliki apa yang disebutkan terakhir, mungkin anda adalah seorang yang cerdik, bukan cerdas, dan bila ditambah dengan kelicikan serta kecenderungan kriminal, maaf, tak salah lagi anda seorang psikopat.

Mari kita amati mekanisme defensif yang sering dilancarkan tokoh-tokoh kalangan eksekutif, judikatif atau legislatif, maupun anggota masyarakat tertentu yang ditetapkan sebagai tersangka dan atau sebagai terpidana kasus korupsi, suap, gratifikasi dan sebagainya. “Ini politisasi”, “pembunuhan karakter”, “saya korban fitnah”, “saya tidak bersalah, saya korban ketidakadilan”, “saya juga punya idealisme, saya akan melawan terus”. Kerapkali, meski kasusnya sudah terang benderang, sang tersangka dan atau sang terpidana, tetap tampil gigih bersikeras. Tak kalah seru, bila pengacara yang tampil sebagai pendampingnya juga tak kurang psikopat. Apalagi memang banyak celah untuk membela diri di tengah suasana besarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum –polisi, jaksa, pengacara dan hakim– seperti sekarang ini. Maka sungguh malang nasib orang-orang yang betul-betul sedang diseret sebagai korban rekayasa hukum, ia akan disamaratakan dan cenderung tertutup peluangnya untuk mendapatkan pembelaan publik.

Namun, kalau para psikopat ini pada akhirnya terjebloskan juga ke dalam penjara, mereka agaknya juga tak terlalu cemas, karena yakin bahwa dengan bantuan para psikopat lainnya yang ada dalam jaringan mafia hukum –yang hampir bisa dipastikan sudah merambah ke lembaga pengelola hotel prodeo ini– mereka masih bisa menikmati kemudahan-kemudahan fasilitas dan keringanan hukuman dengan berbagai cara. Keluar dari penjara, yakin, mereka tak jera, apalagi sembuh. Jangan salah, lembaga-lembaga pemasyarakatan kita tidak pernah mencoba menjadi klinik psikologi apalagi sebagai rumah sakit jiwa. Padahal, mungkin sudah perlu…..