Telaah Psikologi Perilaku Politik Menyimpang di Indonesia (3)

BILA menganalogikan kepribadian negara dan bangsa sebagai kepribadian individu, di mana perilaku individu terbentuk terutama melalui struktur kepribadiannya, maka struktur kepribadian negara dan bangsa Indonesia, walaupun terbentuk melalui reaksi terhadap situasi penindasan oleh penjajah, dapat dikatakan sangat kaya dengan idealisme kenegaraan yang sangat mementingkan kepentingan bersama warga bangsa Indonesia.

“Perubahan perilaku politik menyimpang itu harus terwujud pertama-tama pada perilaku politik para elit politik dan pimpinan negara Indonesia. Bukan dengan menyalah-nyalahkan rakyat…….”

Perilaku persatuan bangsa, misalnya, ditempatkan sebagai sublimasi dari masalah perbedaan individual, kelompok, etnis, ras, agama dan lain sebagainya. Struktur ini tidak rapuh karena setiap warga Indonesia menyadari dari pengalaman nenek-moyangnya bahwa perpecahan dan pertikaian di antara mereka sendiri akan membuat mereka lemah dan mudah ditaklukkan kekuatan luar. Karena itu mereka mencari kekuatan dengan memadukan diri. Dan keterpaduan itu bisa terbentuk karena ada kepemimpinan yang kuat, yang mampu memberi contoh tentang bagaimana kekuatan persatuan itu harus diwujudkan. Karena itu, persatuan dalam memimpin warga merupakan sumber kekuatan itu. Menarik untuk menyimak sejarah modern Indonesia sejak 1945, bahwa di saat kepemimpinan negara itu berbentuk kolektif gotong royong di antara para pemimpin sebagaimana disimbolkan Soekarno-Hatta pada awal kemerdekaan, semangat bersatu itu menjadi sangat realistis dan wujud. Namun, begitu kepemimpinan itu berbentuk kekuasaan tunggal –Soekarno sejak 1956, Soeharto sejak 1967– merosot pulalah idealisme hidup menegara, sehingga memunculkan banyak penyimpangan perilaku politik.

Yang menarik lagi adalah bahwa perilaku politik menyimpang yang dipraktekkan itu nyata-nyata merupakan kutub ekstrim dari nilai-nilai idealisme yang mendasari struktur kepribadian bangsa dan negara Indonesia, misalnya: persatuan versus federal/disintegrasi, kedaulatan rakyat versus sentralisasi kekuasaan pada pemimpin tertinggi, keadilan sosial versus kesejahteraan diri sendiri/keluarga/kelompok, Ketuhanan Yang Maha Esa versus penunggangan agama untuk kepentingan diri/kelompok dan seterusnya.

Terdapat gap antara idealisme negara dan perilaku politik para pemimpin negara. Sehingga setiap penggantian rezim pemerintahan yang berganti hanyalah nama orang yang berkuasa, sementara perilaku politiknya tetaplah perilaku politik menyimpang karena menampilkan kontradiksi dengan struktur kepribadian (baca: idealisme formal) negara bangsa Indonesia.

Penyimpangan perilaku politik itu kemudian meluas tidak lagi hanya melanda para elit pemimpin negara, tetapi juga pada pemimpin-pemimpin dalam pelbagai strata dan ruang lingkup kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Hanya bisa dicegah bilamana terhjadi perubahan perbaikan perilaku politik dari kalangan elit pemimpin negara yang mampu merembes pada para pemimpin dari semua lini kehidupan bangsa dan negara Indonesia itu.

Penanggulangan Perilaku Politik Menyimpang

Stanley Milgram (1974) memodifikasi pandangan Zimmerman dengan menyatakan bahwa, B=F (Response-Situation). Jika mengacu pada pandangan Zimmerman, perilaku politik menyimpang dapat terjadi karena orang melakukan respon terhadap sistem sosial secara keliru atau sistem sosial menyimpanglah yang membuat orang menjadi berperilaku politik menyimpang.

Stanley Milgram berpendapat bahwa perilaku politik adalah semata respons terhadap situasi yang dihadapi. Karena itu, bentuk respon tersebut bukanlah semata-mata karena orang melakukan penyesuaian terhadap situasi yang dihadapinya itu secara pasif. Pada kenyataannya, manusia dapat pula berlaku aktif dengan memilih dalam situasi apa dia mau memberikan respon. Bahkan, bilamana perlu manusia dapat pula melakukan perubahan atau merekayasa situasi yang akan dipilihnya untuk direspon. Sehingga, bila dikaitkan dengan pengertian perilaku politik dalam artian luas atau sempit, sebagaimana diutarakan pada awal tulisan, penerapannya dalam perilaku politik menyimpang yang banyak ditemukan pada masyarakat dan pelaku politik serta pemerintahan kita dewasa ini, haruslah kita simpulkan bahwa bagaimanapun perubahan sistem sosial diutak-atik diupayakan untuk diubah melalui hukum, peraturan, undang-undang dan semacamnya belum akan menghentikan penyimpangan perilaku politik. Padahal upaya itu memerlukan biaya sosial dan material sangat besar, sementara hasilnya sudah diperkirakan tidak akan terlalu berarti.

Pengakhiran penyimpangan perilaku politik itu hanya akan terjadi bilamana terjadi perubahan pada perilaku politik itu sendiri, yaitu mau dan bersedia berperilaku sesuai dengan sistem sosial yang telah disepakati, bukannya mengkambinghitamkan semata sistem sosial sebagai sumber dari penyimpangan perilaku yang dilakukannya. Seorang dewasa yang menjadi penderita kecanduan narkoba, tidak layak mengatakan bahwa hal itu terjadi karena ada pengedar yang dengan mudah ditemuinya di sekitar lingkungannya. Dia menderita kecanduan narkoba karena dia sendiri memilih menjadi orang yang rapuh iman.

Paradigma psikoterapi saat ini lebih memilih penyembuhan dilakukan terhadap perilaku pasien yang menyimpang itu sendiri daripada mengutak-atik lingkungannya yang memang tidak pernah datang ke tempat praktek sebagai pasien. Penyembuhan harus dilakukan dengan memperkuat pasien agar tahan dan mampu mengatasi setiap gangguan. Dari mana pun datangnya, baik dari lingkungan maupun dari sumber di dalam dirinya sendiri.

Analog dengan kondisi Indonesia, untuk dapat tetap bertahan sebagai bangsa dan negara dalam milenium ini, perubahan perilaku ke arah penguatan kehidupan berbangsa bernegara lebih perlu kita lakukan di dalam diri bangsa dan negara ketimbang mempersalahkan bangsa lain bahkan dunia global yang dianggap mencoba mengambil keuntungan dari kisruhnya kelakuan kita sendiri. Perubahan perilaku menyimpang itu harus terwujud pertama-tama pada perilaku politik para elit politik dan pimpinan negara Indonesia. Bukan dengan menyalahkan-nyalahkan rakyat warganegaranya sendiri. Harus terjadi keadaan di mana elit dan pemimpin haruslah memiliki kepribadian sehat: kecerdasan ‘bright’, emosi stabil, persuasi dan interaksi sosial baik, dan seterusnya.

Di masa depan, rekrutmen pemimpin di segala strata haruslah memperhatikan struktur dan kondisi psikologi dari kepribadian yang bersangkutan sehingga tidak mencemari perilaku sosial masyarakatnya.

* Tulisan ini pernah dimuat dalam ‘Jurnal Psikologi’, yang diterbitkan Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Drs Hatta Albanik MPsi, adalah pengajar di fakultas yang sama.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s