Orang-orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku (5)

George J. Aditjondro*

DENGAN menganalisis data dan mengkaji cara berfikir dan operasi militer, dapatlah dikatakan bahwa ada lima agenda militer dalam melanggengkan konflik di Maluku. Agenda yang pertama dan paling langsung adalah membalas oposisi para mahasiswa terhadap dwifungsi ABRI dengan mengalihkan konflik vertikal menjadi konflik horisontal; agenda yang kedua adalah mempertahankan konsep Wawasan Nusantara; agenda yang ketiga adalah mempertahankan struktur teritorial TNI, khususnya Angkatan Darat; agenda yang keempat adalah mempertahankan kepentingan bisnis militer; sedangkan agenda yang kelima yang tidak kalah pentingnya ketimbang semua agenda di atas adalah mencegah pemeriksaan dan peradilan para perwira tinggi dan purnawirawan ABRI yang dituduh terlibat kejahatan korupsi serta pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pertama-tama, pemicuan konflik horisontal di Maluku dan di tempat-tempat lain di Indonesia sengaja dilakukan oleh militer untuk membelokkan perhatian jauh dari tuntutan para mahasiswa untuk penghapusan dwifungsi ABRI. Ini telah dicapai, tidak hanya dengan penghancuran dua kampus di mana para mahasiswanya berada di front depan dalam gerakan reformasi di Maluku, tetapi juga dengan menimbulkan perpecahan agama antara para mahasiswa Muslim dan Kristen di provinsi itu, dan dalam tingkat tertentu, di Indonesia pada umumnya.

Kedua, penarikan diri aparatur negara Indonesia secara terpaksa dari Timor Lorosa’e telah meninggalkan satu lubang yang rawan dalam rantai pertahanan di wilayah Indonesia timur. Menurut doktrin pertahanan TNI yang dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara, pulau-pulau berpenduduk berfungsi untuk membentengi laut pedalaman (territorial sea), dalam hal ini Laut Banda.

Maka, dengan lepasnya Timor Lorosa’e, di mata TNI rantai kepulauan untuk pertahanan negara di kawasan timur Indonesia telah diperlemah secara serius. Maluku, yang terletak di sebelah utara Timor Lorosa’e, secara langsung berhadapan dengan ancaman potensial dari Selatan, khususnya ancaman yang dirasakan oleh TNI dengan kehadiran ribuan pasukan PBB, yang didominasi oleh angkatan bersenjata Australia, di Timor Lorosa’e.

Selain dari putusnya rantai pertahanan geo-strategis akibat lepasnya setengah pulau Timor dari wilayah NKRI, sebagian besar penduduk Kristen di Maluku dipandang kurang dapat dipercaya di mata militer untuk mempertahankan sisi Tenggara NKRI, karena diyakini bahwa mereka mungkin memiliki kecenderungan separatis yang sama sebagaimana rakyat Timor Lorosa’e yang mayoritas beragama Katolik.

Dari sudut militer perlu penyesuaian demografik strategik di Maluku berupa pengiriman ribuan anggota Lasykar Jihad yang akhirnya diharapkan menetap di kepulauan itu dengan membawa keluarga mereka dari Jawa dan pulau-pulau lain. Pertukaran penduduk Maluku itu diharapkan dapat mencegah Maluku dari mengikuti contoh Timor Lorosa’e untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agenda militer yang ketiga, yakni mempertahankan struktur teritorial TNI, dapat ditunjukkan dari keputusan Jendral Wiranto meningkatkan Korem Pattimura menjadi Kodam, sehingga dengan demikian membenarkan penempatan pasukan yang lebih banyak di Maluku. Untuk mengklarifikasi hal ini, kita perlu memahami struktur territorial Angkatan Darat, di mana garis komando terentang dari Kepala Staf Angkatan Darat ke Panglima Kodam, dengan komandannya adalah jendral berbintang dua.

Setiap Kodam terdiri dari empat sampai enam Korem yang dikepalai oleh seorang kolonel. Di bawah Korem adalah Kodim yang dikepalai oleh letnan kolonel. Setiap Kodam memiliki sejumlah batalyon yang mewakili spesialisasi pelayanan yang berbeda-beda di dalam Angkatan Darat. Batalyon-batalyon yang dikomandani oleh seorang mayor atau letnal kolonel itu merupakan tulang punggung struktur teritorial Angkatan Darat. Akhirnya, di samping unit-unit yang berdasarkan wilayah ada batalyon-batalyon dengan kemampuan tempur khusus, yakni Kopassus dan Kostrad.

Di bawah Panglima Angkatan Bersenjata Jendral Wiranto, Angkatan Darat merencanakan untuk membangun kembali tujuh belas Kodam, yang oleh pendahulunya, Jendral Benny Murdani, telah dikurangi menjadi sepuluh. Menurut rencana Wiranto, selain dari menghidupkan kembali Kodam Pattimura yang lama, Kodam-Kodam lain yang pernah ada antara tahun 1958 dan 1985 juga akan dihidupkan kembali.

Untuk menemukan dasar pemikiran dalam menciptakan kembali komando-komando daerah militer yang terbengkalai perlu ditunjukkan bahwa pasukan-pasukan itu dibutuhkan untuk menghadapi keresahan di wilayah-wilayah itu. Lalu, setelah pasukan itu disebarkan, mereka perlu ditempatkan secara permanen di sana. Dengan kata lain, untuk membenarkan kehadiran para pemadam kebakaran itu, maka kebakaran harus ditimbulkan.

Pentingnya struktur teritorial ini tidak dapat diremehkan, karena inilah tulang punggung militer untuk melaksanakan fungsinya sebagai kekuatan politik, di samping fungsinya sebagai kekuatan pertahanan, yang dikenal dengan doktrin ‘dwifungsi ABRI’. Struktur teritorial ini sejajar dengan struktur pemerintah, semacam negara di dalam negara, di mana instruksi mengalir dari puncak (ibu kota nasional) ke dasar (kecamatan), sementara uang suap untuk memudahkan promosi sebaliknya mengalir dari dasar ke puncak.

Berbicara tentang uang suap adalah berbicara tentang agenda keempat dalam melanggengkan kekerasan di Maluku, yakni untuk mempertahankan kepentingan ekonomi militer. Ada perwira aktif maupun purnawirawan yang merasa terancam oleh prospek desentralisasi. Jika rencana otonomi daerah dan pembangian pendapatan daerah mulai diwujudkan tahun ini, maka parlemen-parlemen daerah akan memiliki kekuasaan untuk membatalkan atau menolak untuk memperbaharui kontrak yang menguntungkan perusahaan yang didukung militer di bidang perikanan, kehutanan dan pertambangan. Kerusuhan-kerusuhan di daerah akan menunda kerugian-kerugian semacam itu.

Maluku sesungguhnya sarat dengan kepentingan bisnis militer, yang sebagian besar diperoleh dari konglomerat yang beroperasi di Maluku. Kepentingan ekonomi ini juga tidak terbatas pada Angkatan Darat, tetapi juga pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara. PT Green Delta, adalah sebuah Perusahaan yang dimiliki oleh Angkatan Udara, yang memasok kayu glondongan dari konsesi mereka seluas 74.000 hektar di pulau Morotai untuk penggergajian perusahaan Barito Pasific di pulau lain di Maluku Utara.

Memang, Maluku bukan satu-satunya wilayah yang sarat kepentingan bisnis militer, karena ini merupakan fenomena yang berlingkup nasional. Soalnya, sekitar 75 persen dari pengeluaran militer diperoleh dari bisnis Militer dan cara-cara lain. Kegiatan penghimpunan dana ini biasanya tidak Tunduk pada penelitian publik yang cermat: para komandan militer memiliki Akses terhadap sejumlah besar uang yang dapat digunakan untuk membiayai manuver-manuver politik di masa depan. Skandal korupsi Rp 189 milyar rupiah di Yayasan Dharma Putera Kostrad, yang berhasil dibeberkan oleh Letjen Agus Wirahadikusumah, hanyalah merupakan puncak gunung es. Setelah membeberkan skandal itu, Wirahadikusumah serta merta digeser dari jabatannya sebagai Pangkostrad.

Celakanya bagi rakyat kecil di Maluku, ketika kekerasan di sana sudah memperoleh momentumnya sendiri, pasukan yang tersebar di Maluku mulai menemukan caranya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Di Ambon, para serdadu memberikan ‘jasa perlindungan’ bagi pengusaha dan orang-orang yang harus melewati rute-rute berbahaya, misalnya melalui desa-desa yang sedang berperang atau dari dan ke pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

Anggota Batalyon 321 Kostrad dilaporkan menyerang tiga bank di Ambon pada hari Minggu, 16 Juli, 2000, dan menganiaya satpam bank-bank itu, ketika mereka tidak diberi kunci tempat penyimpanan uang kontan. Di Maluku Utara, serdadu Brawijaya mencuri kelapa dari para petani Muslim, dan memaksa para pekerja Kristen untuk mrmproduksi kopra yang akan diekspor oleh para serdadu ke Manado. Dan di kedua provinsi, militer menjadi sumber utama mengenai persenjataan dan amunisi bagi kedua belah pihak yang berperang. Mereka juga menjadi penembak bayaran bagi siapa yang memberikan upah paling tinggi.

Akhirnya, agenda militer yang kelima didasarkan pada observasi bahwa pertempuran di Maluku sering berkobar kembali manakala interogasi terhadap mantan Presiden Soeharto mengenai korupsinya, atau interogasi terhadap mantan Jendral Wiranto mengenai perannya dalam kekerasan pasca referendum di Timor Lorosa’e sedang dijalankan. Celakanya, militer tidak tampak ingin mengurangi peran mereka. Sebaliknya, Pangdam Pattimura, Brigjen I Made Yasa secara terbuka menyatakan bahwa TNI sedang mempertimbangkan untuk membentuk Kodim-Kodim baru untuk dua kabupaten baru di Buru dan Maluku Tenggara Barat.

Kesimpulan & Saran-saran

Kekerasan antaragama yang berkesinambungan di Kepulauan Maluku dimatangkan dan dipertahankan oleh jaringan militer yang didukung oleh sebagian politisi Poros Tengah. Jaringan militer dan kaum militan Muslim yang jalin-menjalin ini mengeksploitasi etno-religius yang membara di Maluku, dengan menggunakan preman Ambon untuk memicu kekerasan komunal, dan kemudian menyebarkan ribuan militan Muslim setelah pertempuran internal di Maluku agak mereda. Dalam fase konflik ini, sifat kekerasan beralih dari konflik antardesa menjadi perang terbuka, di mana desa-desa Kristen harus mempertahankan diri dari serangan ribuan anggota Lasykar Jihad, yang secara terbuka didukung pula oleh militer aktif.

Situasi ini paralel dengan perang antara pejuang pro-kemerdekaan dan milisi pro-Indonesia yang didukung oleh TNI dan Polri, sebelum dan sesudah referendum yang diawasi PBB di Timor Lorosa’e. Sementara di Timor Lorosa’e ABRI memilih untuk mendukung kekuatan paramiliter Timor Lorosa’e yang beragama Katolik, di Aceh mereka berkolaborasi dengan mantan gerilyawan Aceh, sedang di Maluku militer memilih untuk bekerjasama dengan kaum militan Muslim yang didatangkan dari Jawa dan kepulauan lain.

Kerusuhan sosial di Maluku memenuhi beberapa tujuan strategis dari ABRI, yang pada akhirnya bermaksud mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan ekonomi mereka, yang sedang terancam oleh gerakan reformasi serta desentralisasi politik ke daerah-daerah. Mungkin sekali bahwa Lasykar Jihad dan para politisi pendukung mereka di DPR menyadari sifat ‘sementara’ dari aliansi taktis mereka dengan tentara, dan sedang mencoba untuk memanfaatkan aliansi ini demi keuntungan mereka, dengan menggunakan keresahan di Maluku untuk memperlemah kemampuan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soe

AMBON, KONFLIK PANJANG. "Celakanya bagi rakyat kecil di Maluku, ketika kekerasan di sana sudah memperoleh momentumnya sendiri, pasukan yang tersebar di Maluku mulai menemukan caranya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Di Ambon, para serdadu memberikan 'jasa perlindungan' bagi pengusaha dan orang-orang yang harus melewati rute-rute berbahaya, misalnya melalui desa-desa yang sedang berperang atau dari dan ke pelabuhan udara dan pelabuhan laut." (foto download)

AMBON, KONFLIK PANJANG. “Celakanya bagi rakyat kecil di Maluku, ketika kekerasan di sana sudah memperoleh momentumnya sendiri, pasukan yang tersebar di Maluku mulai menemukan caranya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Di Ambon, para serdadu memberikan ‘jasa perlindungan’ bagi pengusaha dan orang-orang yang harus melewati rute-rute berbahaya, misalnya melalui desa-desa yang sedang berperang atau dari dan ke pelabuhan udara dan pelabuhan laut.” (foto download)

karnoputri. Namun sesungguhnya, kartu terakhir masih berada di tangan militer, sebagaimana dibuktikan dalam Sidang Tahunan MPR di mana jangka waktu fraksi TNI/Polri bukannya diperpendek, melainkan diperpanjang lima tahun lagi.

Dengan mempertimbangkan bahwa rezim di Jakarta telah dibajak oleh kekuatan yang menolak mengakhiri kekerasan di Kepulauan Maluku, tampaknya tidak ada pilihan lain selain menggunakan tekanan internasional terhadap Pemerintah Indonesia –khususnya terhadap ABRI dan para pendukung mereka di DPR– oleh PBB dan semua badan terkait, termasuk Komisi HAM di Jenewa dan Dewan Keamanan di New York, untuk mengakhiri penderitaan rakyat di provinsi kembar Maluku dan Maluku Utara.

Tekanan politik ini harus dibarengi dengan tekanan terhadap sumber-sumber keuangan militer Indonesia, untuk mengurangi kemampuan ABRI mengadudomba rakyat sipil di wilayah-wilayah yang jauh dari Jakarta, dari Aceh sampai ke Maluku dan Papua Barat.

*George Junus Aditjondro, seorang jurnalis –di Majalah Tempo– yang kemudian menjadi seorang akademisi. Menulis serial buku “Gurita Cikeas”.

(socio-politica.com)

 

Dalam Persilangan dan Konspirasi Menuju 30 September 1965 (4)

USAI bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latief menghadiri rapat bersama Brigadir Jenderal Soepardjo, Letnan Kolonel Untung dan lain-lain di Penas Cawang dekat Halim Perdanakusumah. Sementara itu, setelah pertemuan dengan Latief, Soeharto masuk kembali ke ruang perawatan Tommy, sekitar pukul 23.00. “Jam setengah satu malam, saya minta pak Harto pulang saja”, tutur Siti Suhartinah Soeharto. “Mulanya beliau tak mau. Tapi ketika ingat anak terkecil, Siti Hutami, waktu itu baru satu tahun, sendirian di rumah, pak Harto mau pulang”. Dalam penuturan Soeharto sendiri, ia memang akhirnya pulang sekitar 00.15 (jam dua belas malam lewat lima belas menit), disuruh isterinya karena ingat Mamiek, anak perempuan bungsu keluarga itu. “Sesampai di rumah saya berbaring dan bisa cepat tidur. Tetapi kira-kira setengah lima subuh tanggal 1 Oktober, saya kedatangan seorang cameraman TVRI, Hamid. Ia baru selesai melakukan shooting film. Ia memberi tahu bahwa ia mendengar tembakan di beberapa tempat”. Dalam perjalanan pulang, Soeharto yang mengaku mengendarai sendiri jipnya, melalui Markas Kostrad, melihat adanya satuan-satuan bersenjata di sekitar Monas itu. Beberapa sumber menyebutkan Soeharto singgah di Markas Kostrad Merdeka Timur, sebelum betul-betul pulang ke rumahnya untuk beristirahat, dan terbangun oleh kedatangan Hamid pada pukul 04.30. Setelah itu, ia pun kedatangan Mashuri SH, tetangganya di Jalan Haji Agus Salim yang lebih dikenal sebagai Jalan Sabang.

Rumah Aidit dan Jenderal Yani. Kamis malam 30 September 1965, hujan gerimis turun di beberapa bagian kota Jakarta, termasuk di Pegangsaan Barat. Rumah kediaman Dipa Nusantara Aidit ada di jalan ini, rumah bernomor 4. Sebelumnya, sampai April 1965, Aidit bermukim di Galur Tanah Tinggi. Hingga pukul sebelas malam lewat, Aidit masih menerima seorang tamu, Hardojo, Ketua CGMI. Aidit sebelumnya, sesuai agendanya selaku Menteri Wakil Ketua MPRS, mungkin sempat hadir di Gelora Senayan, acara Musjawarah Nasional Teknik, tapi tampaknya pulang lebih awal, sebelum Presiden Soekarno berpidato. Namun banyak pihak yang tidak melihat kehadirannya di Gelora Senayan itu, sehingga ada kemungkinan ia memang tidak hadir. Aidit dan Hardojo terlibat satu perbincangan yang tampaknya cukup serius. Setiap kali putera Aidit, salah satu anak kembar, Ilham, yang baru berusia enam setengah tahun muncul dan berdiri di pojok ruang, percakapan terhenti. Pukul sebelas, anak yang belum juga tidur itu muncul lagi ke ruang depan. Aidit dan Hardojo sudah berada di teras rumah, meneruskan pembicaraan, agaknya sambil menunggu gerimis reda. Akhirnya, Hardojo pamit pulang. “Baiklah Har”, ujar Aidit melepas tamunya, “bila sempat, lusa kau datanglah kembali, ada yang ingin aku bicarakan”. Ketua CGMI itu menjawab, “Terima kasih, akan saya usahakan. Selamat malam, Bung Aidit!”, sambil menjabat tangan sang pemimpin partai. Aidit lalu masuk dan mengunci pintu depan dan tanpa menoleh berkata kepada anaknya “Ham, larut malam begini, belum juga kau tidur ?”. Sesudah itu ia lalu menuntun sang anak –yang punya kebiasaan menghitung dentang jam– masuk ke kamar tidur di mana dua anaknya yang lain sudah tertidur lelap. Aidit kemudian menuju ke ruang kerjanya (Wawancara, Ilham Aidit).

Lepas tengah malam, tak lama setelah terdengar dentang jam dua belas kali, terdengar derum kendaraan bermotor memasuki pekarangan rumah. Ternyata dua buah landrover berwarna biru, milik Angkatan Udara. Dua perwira yang semula disangka perwira Angkatan Udara, tetapi ternyata berseragam Tjakrabirawa, turun menuju rumah, sementara beberapa lainnya hanya berdiri menjaga dekat mobil. Kedua perwira itu memasuki ruang tamu setelah dr Tanti –lengkapnya, Sutanti– isteri Aidit membukakan pintu. Terdengar dialog yang agak bersitegang. “Suamiku sudah akan mengaso, dan kalian datang meminta dia ikut ke Halim? Sudah malam begini, buat apa ke Halim?!”, ujar dr Tanti dengan nada kesal. Dengan cukup tegas, namun tetap santun salah seorang perwira menjawab “Maaf, keadaan darurat, bu. Kami harus segera, waktu terbatas”. Setelah bertukar kata dengan agak sengit, akhirnya isteri Aidit mengalah, “Sebentar, akan saya panggilkan”, berbalik dan menuju ruang kerja Aidit.

Ilham Aidit, putera Aidit yang malam itu belum tidur-tidur juga dan bergentayangan terus mengikuti kejadian demi kejadian, seraya menghitung dentang jam setiap kali benda itu berbunyi,  mencatat kemudian bahwa perdebatan sengit langsung terjadi di ruang kerja Aidit. Tapi tanpa mengacuhkan ‘ocehan’ sang isteri, Aidit menuju ruang depan menemui tamu tengah malam itu. Kedua perwira militer itu segera mendesak agar Aidit segera bersiap mengikuti mereka ke Halim. Seraya menatap mata kedua perwira yang tidak dikenalnya itu bergantian,  Aidit berkata dengan nada datar, “Aku tak mengerti maksud kalian”. Dijawab, “Bung Aidit, kami hanya menjalankan instruksi. Segeralah bersiap bung, keadaan darurat!”. Aidit hanya menatap mereka tanpa menjawab. Lalu dengan suara sedikit lebih keras, seorang di antaranya berkata “Bung, waktu kita terbatas!”. Terkesan setengah hati, Aidit berbalik menuju kamar tidur, dan mempersiapkan tas yang diisi dua pakaian ganti dan buku. Ia membawa pakaian ganti, karena diinformasikan oleh kedua perwira, ada kemungkinan ke Yogyakarta bersama Presiden esok hari. Kedua perwira pembawa pesan yang tadinya disangka dari Angkatan Udara, ternyata adalah dari Tjakrabirawa. Maka menjadi menarik, penyebutan adanya rencana Presiden ke Yogya yang disampaikan kepada Aidit. Penyebutan rencana ke Yogya oleh para perwira itu, antara lain berdasarkan keterangan salah satu Ketua Sobsi, Tjasman Setyo Prawiro, dalam wawancara untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, 2006).

Seraya memeriksa dan membenahi tas suaminya dr Tanti memprotes, “Aku tak setuju kau berangkat ke Halim. Apalagi malam-malam begini. Aneh! Dan apa hak mereka memaksa kau ke sana? Kau menteri negara, Wakil Ketua MPRS, Ketua PKI! Tak pantas mereka memaksamu”. Jawaban Aidit, “Aku sendiri tak mengerti. Tapi kelihatannya keadaan betul-betul darurat. Mereka mengatakan aku betul-betul harus pergi ke Halim”. Isteri Aidit, Sutanti, tetap berkeras, “Darurat. Darurat apa? Apanya yang darurat. Aku merasa ada yang tak beres. Aku minta kau tidak pergi ke Halim bersama mereka”. Tapi Aidit memutuskan “Aku harus berangkat”. Aidit memeluk isterinya, mengangkat dan mendekap puteranya. Lalu berangkat, setelah berpesan kepada adiknya, Murad Aidit yang sedang berada di rumah itu, agar mematikan lampu depan dan mengunci pintu pagar. Itulah pertemuan terakhir Aidit dengan keluarganya. Menurut Murad dalam sebuah catatan kenangannya mengenai Aidit (2005), dipadamkannya lampu dan pagar yang terkunci adalah isyarat bahwa tuan rumah takkan menerima tamu lagi malam itu. Saat itu, menjelang pukul 01.00, tanggal 1 Oktober 1965. Ketika Aidit dalam perjalanan dari rumahnya di Pengangsaan Barat menuju Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, pada waktu yang bersamaan Jenderal Soeharto berada dalam perjalanan pulang dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim dengan menyempatkan diri ke Markas Kostrad sebelum betul-betul pulang untuk beristirahat.

Letnan Jenderal Ahmad Yani, pagi hari tanggal 30 September 1965 menuju Tanjung Priok bersama Mayor Jenderal Soeprapto. Iring-iringan mobilnya yang didahului vorrijder dari CPM (Corps Polisi Militer) sempat berpapasan dengan mobil Jenderal Abdul Harris Nasution yang baru saja berlatih golf di Rawamangun. Mereka tak melihat Nasution, tapi Nasution melihat mereka, karena mobilnya yang tanpa pengawalan terdesak ke pinggir dan terhenti untuk memberi jalan. Pagi itu, sebagai Kepala Staf KOTI, Ahmad Yani memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah nakhoda kapal sipil, terutama dari Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia), karena jasa-jasa mereka dalam keikutsertaan pada berbagai operasi militer. Hari itu, Ahmad Yani pulang ke rumah dari Markas Besar Angkatan Darat, pukul 14.00. Ia sempat istirahat siang dan melakukan beberapa kegiatan rutinnya di rumah dan di luar seperti kebiasaannya pada hari-hari lainnya.

Menurut penuturan putera-puterinya, dalam buku Kunangkunang Kebenaran di Langit Malam, 2002, pertanyaan pertama Ahmad Yani ketika memasuki rumah kediaman, Jalan Lembang Menteng, sepulang dari kantor adalah “Di mana ibu ?”, yang diucapkan dalam bahasa Jawa. Anak-anak menjawab, “Ibu di dapur sedang memasak”. Sambil menunggu makan siang disiapkan, Yani sempat mengobrol dengan empat puteri tengahnya yang ada di rumah saat itu yakni Amelia, Elina Lilik Elastria, Widna Ani Andriani dan Reni Ina Yuniati. Sang jenderal punya enam puteri dan dua orang putera. Dua puteri lainnya Indria Ami Rulliati, puteri sulung, dan Herlia Emmy Rudiati, puteri kedua. Lalu dua putera bungsu, Untung Mufreni dan Irawan Sura Eddy. Letnan Jenderal Ahmad Yani mengajak mereka untuk menyaksikan defile 5 Oktober di istana, dan untuk itu mereka boleh tidak masuk sekolah pada hari tersebut. “Bapak siang itu terlihat sangat gembira dan ceria”, mereka mencatat. Tapi siang itu, tanpa sengaja Yani menyenggol botol minyak wangi di atas bar sehingga tumpah isinya. Minyak wangi yang tumpah itu oleh Ahmad Yani lalu diusap-usapkan ke badan puteri-puterinya, sambil berucap dalam bahasa Jawa “Kalau ditanya orang dari mana kau dapatkan bau wangi ini, katakan wanginya dari bapak”. Setelah itu Ahmad Yani berangkat untuk main golf bersama pengusaha Bob Hasan, tapi tak terlalu lama sudah kembali. Bob Hasan adalah ‘anak angkat’ Jenderal Gatot Soebroto. Belakangan Bob amat dekat dengan Presiden Soeharto, dan sempat diangkat menjadi menteri dalam kabinet terakhir Soeharto yang berlangsung singkat.

Malamnya, Ahmad Yani menerima antara lain Mayjen Basuki Rachmat di kediamannya –menurut anak-anaknya, sampai pukul 22.00. Basuki Rachmat selaku Panglima Daerah Militer Brawijaya, melaporkan kepada Ahmad Yani antara lain mengenai aksi massa PKI yang menyerobot gubernuran Jawa Timur di Surabaya. Dan dari seorang perwira CPM, Yani menerima laporan mengenai adanya beberapa kegiatan di daerah sekitar Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. Terhadap laporan-laporan itu, Yani mengatakan akan melaporkan dan mempersoalkannya besok pagi sewaktu menghadap Presiden. Di sela-sela pertemuan dengan Basuki Rachmat, Yani sempat menerima beberapa telepon, di antaranya dari Brigjen Sugandhi.

Isterinya yang akan berulangtahun 1 Oktober keesokan harinya, menjelang pukul 21.00 bersama seorang teman lamanya dan dua anggota keluarga, serta pembantu dan beberapa pengawal, meninggalkan rumah menuju rumah di Jalan Taman Surapati, yang merupakan kediaman resmi Menteri/Pangad. Ahmad Yani yang sibuk tidak menyertai isterinya. “Waktu itu, sebagai anak-anak kami juga merasakan hubungan yang kurang harmonis antara bapak dan ibu. Hubungan di antara keduanya agak sedikit mendingin. Keadaan ini membuat suasana dalam rumah terasa kurang menyenangkan”. Nyonya Yayu Ruliah Ahmad Yani kemudian menginap di Jalan Taman Surapati untuk tirakatan. Ahmad Yani sendiri, usai dengan tamu-tamunya menjelang pukul 22.00, menurut kesaksian putera-puterinya, menyempatkan menonton televisi sebelum pergi tidur, karena besok paginya pukul 08.00 terjadwal harus menghadap Presiden Soekarno di Istana. Tapi, menurut Chairul Saleh seperti yang disampaikannya beberapa waktu kemudian kepada beberapa koleganya di kabinet, malam itu antara 21.00 hingga 23.00 Yani pergi menemui seorang kenalannya yang adalah seorang seniwati, penyanyi dan pencipta lagu yang hingga kini masih populer. Mungkin saja Chairul Saleh keliru tanggal. Sedang menurut Abdul Harris Nasution, Ahmad Yani didampingi ajudannya, malam itu sempat berkeliling Jakarta dengan mengendarai jip untuk mengamati situasi Jakarta, namun agaknya tak ‘menemukan’ sesuatu yang mencurigakan.

Penjagaan rumah kediaman Letnan Jenderal Ahmad Yani pada malam Jumat itu adalah penjagaan standar, seperti hari-hari sebelumnya. Sebenarnya Mabes AD memberikan penambahan pengawal, termasuk dari kesatuan Pomad (Polisi Militer AD) Para, tetapi adalah Yani sendiri yang menolak penambahan itu. Petang harinya, ia menyuruh pengawal tambahan dari kesatuan polisi militer ditarik dari sana. Sikap dan tindakan Letnan Jenderal Ahmad Yani ini cukup mengherankan sebenarnya, justru karena dari laporan-laporan yang sampai kepadanya sampai saat itu, situasi tidak begitu bagus, bahkan sejak beberapa hari terakhir ada ‘isu’ rencana penculikan sejumlah jenderal, seperti disampaikan Soewondo Parman, sehingga Panglima Angkatan Darat itu seharusnya lebih waspada. Tapi ada kemungkinan, ia telah mendengar sesuatu mengenai tindak tanduk Komandan CPM, Brigjen Soedirgo, yang bolak-balik ke istana dalam beberapa hari terakhir. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran sang jenderal, dan apa yang sedang berkecamuk dalam hatinya saat itu. Di depan para perwira yang bertamu –memberikan laporan-laporan tentang hal-hal tak menyenangkan, malam itu– dan demikian pula di mata putera-puterinya, Yani tetap tampil tenang seperti biasa, meski tak lagi secerah seperti beberapa jam sebelumnya. Tetapi, pada pagi hari 1 Oktober 1965, putera-puterinya menemukan foto Nyonya Yayu Ruliah di tempat tidur. Rupanya sang jenderal sempat memandangi foto isterinya untuk terakhir kali sebelum tertidur malam itu.

Berlanjut ke Bagian 5

 

Perintah Presiden Soeharto Kepada Jenderal Wiranto, Mei 1998

MENJADI host dalam sebuah talk show di sebuah stasiun televisi swasta, dua hari setelah lebaran, Dr Tanri Abeng MBA memberikan penilaian bahwa Jenderal (Purn) Wiranto telah bertindak tidak cerdas karena tak menggunakan Instruksi Presiden (Soeharto) No. 16, Mei 1998, untuk ‘mengambilalih’ kendali kekuasaan. Sementara pada masa sesudah itu, Wiranto berjuang mati-matian dalam kancah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada dua kesempatan. Padahal, isi Inpres di tahun 1998 tersebut, katanya, sangat memungkinkan digunakan untuk meraih kekuasaan. Tanri agaknya menganalogikan posisi Jenderal Wiranto tahun 1998 itu dengan posisi Mayor Jenderal Soeharto yang mengambialih kekuasaan setelah mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Soekarno.

Instruksi nomor 16 itu diambil Presiden Soeharto 16 Mei 1998, sehari sepulangnya dari Kairo, dalam rangka pembentukan ‘Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional’ (KOPKKN) yang berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi keamanan dan ketertiban. Kala itu, Jakarta dilanda kerusuhan –pembakaran, kekerasan dan perkosaan berbau etnis– menyusul insiden 13 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa di depan kampus Universitas Trisakti Grogol Jakarta. KOPKKN ini meniru model lembaga keamanan extra ordinary ‘Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban’ (Kopkamtib) yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Soekarno namun justru efektif digunakan ABRI sebagai alat pembasmi seluruh gerakan anti kekuasaan di separuh lebih masa kekuasaan Soeharto.

POLISI VERSUS MAHASISWA DI DEPAN KAMPUS TRISAKTI. “Sembilan dari sepuluh kemungkinan, Jenderal Wiranto akan tergilas sebagai tumbal bila ia menggunakan Inpres 16 mengambil alih kekuasaan negara” – (Dokumentasi foto Wikipedia).

Panglima ABRI –yang Mei 1998 itu dijabat Jenderal Wiranto– ditunjuk sebagai Panglima KOPKKN dan KSAD Jenderal Subagyo HS menjadi wakilnya. Menjawab Tanri, menurut Wiranto, substansi surat berisi instruksi Presiden itu, “memungkinkan saya mengambilalih negara”. Namun, baik Wiranto maupun Subagyo HS, tampaknya diliputi ‘keraguan’ dan tidak berani menggunakan Inpres tersebut dalam konteks pengambilalihan negara. ‘Keraguan’ kedua jenderal itu, disebabkan oleh alasan berbeda satu dengan yang lainnya, khususnya Jenderal Wiranto yang agaknya saat itu sudah punya agenda politik sendiri. “Permasalahannya adalah bukan berani atau tidak berani, bukan mau atau tidak mau”, ujar Wiranto, tetapi berdasarkan suatu kesadaran dan pertimbangan apakah mengambilalih itu mempunyai manfaat atau tidak bagi negara dan rakyat. “Kalau saya ambil alih, negara ini saya umumkan dalam keadaan darurat dengan pengendalian militer”. Wiranto memaparkan hitung-hitungannya, “Bila saya mengambil alih negara berdasarkan sepucuk surat saja, berarti rakyat merasa belum ada reformasi”.

Pada tahun 1998 itu, sepanjang yang bisa dicatat, ketidakpuasan terhadap rezim Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun lamanya cukup meluas, dan banyak yang menginginkan perubahan. Apa yang terjadi bila Wiranto menggunakan Inpres 16 dengan cara ala Super Semar? “Saya akan melanjutkan menghadapi rakyat yang tidak puas. Saya bisa menggunakan Angkatan Bersenjata saya, yang berarti akan mengadu rakyat dengan Angkatan Bersenjata. Itu, jahat sekali”. Tanri Abeng yang sempat sejenak menjadi menteri dalam masa kepresidenan BJ Habibie pasca lengsernya Soeharto 1998, secara akrobatik ‘mengapresiasi’ sikap Jenderal Wiranto di bulan Mei 1998 itu sebagai suatu sikap kenegarawanan.

Sementara itu, bagi Letnan Jenderal Sintong Panjaitan yang ketika itu menjadi Penasehat Wakil Presiden bidang Pertahanan Keamanan –setelah tergusur dari karir militernya– apapun alasannya, penolakan Jenderal Wiranto untuk melaksanakan Inpres 16 adalah suatu subordinasi. “Selambat-lambatnya ia harus mengundurkan diri dalam jangka waktu delapan hari”. Bahkan, saat menolak perintah Panglima Tertinggi, Jenderal Wiranto “pada saat itu juga harus langsung mengundurkan diri” (Hendro Subroto, Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Penerbit Buku Kompas, 2009). Faktanya, Jenderal Wiranto tidak melakukan kedua-duanya: Tidak melaksanakan perintah Presiden/Panglima Tertinggi, tapi tidak juga mengundurkan diri.

Sewaktu Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres 16 itu, sebenarnya posisinya tidak lagi powerful seperti halnya pada beberapa masa sebelumnya. Praktis dukungan internal ABRI terhadap dirinya jauh melemah, setelah untuk beberapa lama para jenderal dan sejumlah petinggi ABRI merasa telah ditinggalkan dalam pengambilan beberapa keputusan penting maupun dalam hal pembagian rezeki. Selain itu, melalui berbagai benturan kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi, sejak beberapa lama tubuh ABRI sendiri tidak cukup padu, terpecah-pecah atas berbagai faksi dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun terakhir basis dukungan bagi kekuasaan Soeharto telah bergeser ke wilayah kalangan politik Islam, yang diorganisir dan direpresentasikan oleh ICMI maupun tokoh politik Islam yang oportunis. Tetapi pada sisi lain, Soeharto pun tak sepenuhnya berhasil menghilangkan syak wasangka sejumlah kelompok kekuatan politik Islam lainnya atas dirinya. Mereka yang disebut terakhir ini tetap tak bisa melupakan sikap dan tindakan politik Soeharto selama ini yang dianggap selalu memojokkan kekuatan politik Islam.

Tokoh-tokoh ABRI generasi baru pada umumnya tidak lagi memiliki kaliber tertentu seperti pada masa-masa sebelumnya, khususnya bila dibandingkan dengan jenderal-jenderal pra regenerasi, antara lain karena terbuai dalam kenikmatan kekuasaan –ikut bergelimang dalam KKN– hasil warisan dwifungsi yang sudah berubah arah dan tujuan. Mereka yang masih berada di lingkaran Soeharto, termasuk tokoh-tokoh sipil, adalah mereka yang masih bisa ikut menikmati rezeki-rezeki kekuasaan. Dan karena ukurannya adalah faktor porsi kenikmatan kekuasaan, maka mereka pun cenderung oportunis. Itu sebabnya tatkala kapal Soeharto oleng, banyak yang duluan berloncatan meninggalkan kapal sebelum karam, seperti misalnya eksodus yang dilakukan Ginandjar Kartasasmita dan rombongannya di kabinet terakhir Soeharto, maupun ayunan bandul kesetiaan Harmoko dan kawan-kawan di lembaga perwakilan rakyat. Kesetiaan sejumlah jenderal lainnya sudah lebih berwarna-warni, sebagaimana pikiran dan perilaku politiknya pun menjadi lebih beraroma campur sari –seperti yang antara lain terlihat dalam keterlibatan sejumlah jenderal dalam politik ‘memberi angin’ bagi PDIP dan Megawati Soekarnoputeri maupun kedekatan jenderal tertentu kepada kelompok politik Islam yang tidak pro penguasa.

Last but not least, selain basis dukungan yang makin menyempit, Soeharto juga menghadapi kejenuhan sebagian besar rakyat terhadap dirinya, yang telah terlampau lama berkuasa. Praktek KKN di lingkungan kalangan kekuasaan beserta keluarga dan kerabat, menciptakan ketidakadilan sosial-ekonomi, ketidakadilan politik dan ketidakadilan hukum. Republik menjadi hanya milik segelintir orang yang menikmati porsi terbesar hasil pembangunan, sementara mayoritas rakyat menikmati porsi terkecil hasil pembangunan tersebut.

Jadi, apabila Jenderal Wiranto memilih untuk menjadi pengemban Inpres 16, tidak boleh tidak ia akan dianggap membela dan mempertahankan Soeharto –yang pada bulan-bulan terakhir di awal 1998 makin kuat tanda-tanda kejatuhannya. Konotasinya berbeda diametral dengan posisi Jenderal Soeharto selaku pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966, yang dianggap menyelamatkan negara dengan mengambil alih kekuasaan dari seorang tiran. Dengan melaksanakan Inpres 16, Jenderal Wiranto akan mengambil seluruh beban dosa Soeharto dan harus membayar seluruh tagihan. Ia takkan kuat, karena ABRI yang dipimpinnya kala itu bukan lagi suatu ABRI yang padu, melainkan ABRI yang terpecah-pecah dalam berbagai faksi yang berbeda kemauan. Apakah ia punya kemampuan kualitatif dan apakah ia akan sanggup menjalankan wewenangnya sesuai Inpres 16 Mei 1998, sementara di luar kendalinya ada misalnya kelompok Letnan Jenderal Prabowo yang berposisi sebagai Panglima Kostrad, dan ada Kopassus yang di luar rentang kendalinya? Selain itu, apakah saat itu ia bisa memastikan ke mana kiblat Panglima Kodam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin, dan mengetahui persis sikap politik dan kepentingan angkatan-angkatan lain –Angkatan Udara, Angkatan Lau/Marinir dan Kepolisian– selain memastikan kiblat KSAD Jenderal Subagyo HS? Di lingkaran jenderal istana pun ada alur-alur berbeda. Jenderal Hartono yang dekat dengan puteri presiden Siti Hardiyanti Rukmana misalnya, tak sama kemauan politiknya dengan Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang adalah menantu Soeharto.

Sembilan dari sepuluh kemungkinan, Jenderal Wiranto akan tergilas sebagai tumbal bila ia memilih untuk menggunakan Inpres 16 mengambil alih kekuasaan negara. Mungkin benar Wiranto tidak ‘cerdas’ seperti dikatakan Tanri Abeng, tapi ia bukan orang yang begitu tolol. Wiranto bahkan cukup cerdik dengan mencoba mendekati BJ Habibie sang Wakil Presiden. Tapi dalam kasus Wiranto dan Inpres 16 ini tampaknya faktor kenegarawanan tak ikut berperan. Pengelu-eluan Tanri Abeng terhadap Wiranto sebagai negarawan dalam kaitan ini, terlalu akrobatik. Sebagai host, Tanri agaknya merasa perlu sedikit akrobatik, meskipun menjadi tidak objektif dan akurat.

Terlepas dari itu, terminologi cerdas dan tidak cerdas yang digunakan Tanri Abeng dalam konteks Wiranto, kemana-mana juga takkan pernah tepat. Terasa menganggu, terlebih karena digunakan oleh seseorang yang dikenal tokoh profesional berpendidikan tinggi. Lebih tepat menggunakan terminologi cerdik dan tidak cerdik, lihai dan tidak lihai, atau paling tidak to the point menggunakan kata bodoh atau tidak pintar. Kata cerdas mengacu pada suatu keadaan kepintaran yang dilekati unsur  akal sehat, etika dan moral. Kepintaran tanpa lekatan akal sehat, etika dan moral, bukanlah cerdas, melainkan sekedar kecerdikan atau bahkan sekedar kelihaian dan kelicikan. Seorang penguasa yang menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi, bukan seorang cerdas, tetapi licik dan culas, kalau bukan psikopat.