Dalam Persilangan dan Konspirasi Menuju 30 September 1965 (3)

SEHARI setelah Siti Suhartinah Soeharto mengikuti ceramah Menteri Panglima Angkatan Darat di depan para anggota Persit, yakni Rabu 29 September 1965, putera Jenderal Soeharto, Tommy, terpaksa masuk Rumah Sakit Pusat AD, karena tersiram sup panas. Kamis malam, 30 September 1965, menurut ibu Tien, “pak Harto ada di rumah sakit ikut menunggui Tommy”. Sewaktu berada di RSPAD itu sekitar pukul 22.00 malam, Komandan Brigade Infantri I Kodam Jaya, Kolonel Latief datang menemui Soeharto. Ini adalah yang ketiga kali Latief menemui Soeharto pada hari-hari penghujung September 1965 itu. Yang kedua, Latief yang cukup kenal baik dengan Soeharto dan keluarga datang berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Sabang (kini Jalan Haji Agus Salim) Jakarta Pusat pada tanggal 29 September. Latief yang datang bersama keluarganya, sempat menyinggung mengenai isu adanya Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Soeharto mengatakan kepada Latief bahwa ia juga telah mendengar hal tersebut dari bekas anakbuahnya di Yogya dulu, Subagyo. Dengan nada yang datar dan biasa saja, Soeharto mengatakan bahwa kebenaran berita itu masih harus diselidiki lebih dulu.

Latief yang ingin menyampaikan beberapa informasi ‘penting’ dalam rangka menjajagi lebih jauh bagaimana sikap Soeharto terhadap pimpinan AD kala itu, mengurungkan niatnya karena bukan hanya dia tamu yang ada di kediaman Soeharto waktu itu. Pembicaraan beralih ke berbagai soal lain yang lebih bersifat pribadi dan kekeluargaan. Namun dalam pertemuan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat malam esoknya, menurut Latief, terjalin pembicaraan hampir satu jam lamanya. Kepada Soeharto, Latief menyampaikan apa yang akan terjadi dalam beberapa jam lagi malam itu, tentang suatu gerakan untuk menindaki sejumlah pimpinan Angkatan Darat. Sebenarnya, pada pertengahan September, Latief juga pernah menemui Soeharto membicarakan isu Dewan Jenderal, dan Latief pun sudah membayangkan adanya rencana untuk menghadapi Dewan Jenderal itu. Sudah sejak pembicaraan pertama itu, Latief merasa ada dukungan dari Soeharto. Bahkan menurutnya, Soeharto menjanjikan dukungan pasukan. Pengungkapan Latief mengenai peran Soeharto, belakangan dilakukan berkali-kali, baik melalui bukunya maupun wawancara dengan media pers pada tahun-tahun terakhir sebelum meninggal di tahun 2005. Soeharto umumnya tak memberikan tanggapan, kecuali ‘sedikit’ dalam memoarnya dan satu wawancara dengan wartawan Der Spiegel.

Suatu peran ganda? Dari pertemuan Latief dengan Soeharto itu, Latief menyimpulkan bahwa Soeharto –berbeda dengan pertemuan pertama– tidak lagi terbuka menyatakan ‘menyetujui’ dan dengan demikian tak akan bergabung secara nyata dengan gerakan yang akan dilakukan Brigadir Jenderal Soepardjo dan Kolonel Latief melawan pimpinan Angkatan Darat. Namun pada pihak lain, Soeharto takkan menghalangi, dengan pertimbangan bahwa penindakan sebatas pendisiplinan para jenderal Angkatan Darat itu telah diketahui dan direstui Soekarno, dan Soeharto tidak ‘ingin’ melawan Soekarno untuk saat itu. Tapi, itu adalah penafsiran Latief sendiri terhadap sikap Soeharto yang banyak diam dan sesekali hanya mengangguk-angguk, dan Latief menyimpulkan takkan ada masalah dari Soeharto, kecuali ia ini kini lebih bersikap hati-hati. Tapi, jelas bahwa minimal Soeharto akan bersikap netral. Faktanya, sudah terjadi kontak khusus dengan dua batalion, yang akan mendukung ‘gerakan internal’ Angkatan Darat, yang datang ke Jakarta berdasarkan radiogram Pangkostrad. Ini dianggap Latief sudah sesuai dengan janji dukungan pasukan yang dikemukakan Soeharto dalam pertemuan pertengahan September. Dikemudian hari Soeharto sendiri tetap tak pernah terbuka mengungkapkan apa sebenarnya isi pembicaraannya selama hampir 60 menit dengan Kolonel Latief, tetapi kemudian menyampaikan suatu versi lain. Dalam wawancara dengan Der Spiegel, Soeharto mengatakan Latief justru ingin membunuhnya, tapi oleh banyak pihak, hal itu dianggap tidak masuk akal.

Memang menjadi pula tanda tanya, kenapa Mayjen Soeharto yang begitu banyak menampung informasi dan tanda-tanda akan adanya bahaya atas diri sejumlah pimpinan Angkatan Darat, tidak merasa perlu memberitahu kolega-koleganya, terutama kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani atasannya. Di kemudian hari, ini menjadi titik lemah yang dijadikan dasar analisa mengenai suatu peran ganda yang dijalankan Soeharto dalam peristiwa yang terjadi sekitar tanggal 30 September 1965. Suatu peran ganda yang dianggap serupa polanya dengan yang dijalankan Letnan Kolonel Soeharto dalam Peristiwa 3 Juli 1946, yakni peristiwa ‘perebutan’ kekuasaan dari pemerintahan Kabinet Sjahrir yang melibatkan Tan Malaka dan Mayjen Soedarsono atasan Soeharto. Mayjen Soedarsono yang merasa mendapat dukungan pasukan dari Soeharto, ditangkap di istana ketika menghadap Soekarno untuk memberikan tekanan. Soeharto dianggap sebagai orang yang menjebak Soedarsono, karena ia terlebih dahulu mengirim surat ke istana tentang rencana kedatangan Soedarsono seraya memberi jaminan bahwa Soedarsono takkan diberikan dukungan pasukan dari luar istana. Saat itu, pusat pemerintahan berada di Yogyakarta.

Satu titik lemah lainnya mengenai Soeharto, jelas adalah soal Batalion 530 dan Batalion 454, yang bisa dikaitkan dengan janji Soeharto kepada Latief. Tiga batalion yang didatangkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ke ibukota di akhir September dengan alasan ikut defile 5 Oktober 1965, dilakukan berdasarkan perintah Soeharto. Perintah itu disampaikan melalui radiogram Pangkostrad tanggal 21 September 1965, disertai ‘catatan’ membawa perlengkapan tempur garis pertama, khususnya kepada Batalion 530 Brawidjaja dari Jawa Timur dan Batalion 454 Diponegoro dari Jawa Timur. Agaknya, Batalion 328 Siliwangi dari Jawa Barat tidak mendapat ‘catatan’ serupa, karena pimpinan batalion ini kemudian menyatakan keheranan kenapa dua batalion lainnya dilengkapi dengan peluru tajam. Pagi hari 30 September, Pangkostrad Mayjen Soeharto sempat melakukan inspeksi atas ketiga batalion ini. Batalion 530 dan 454 ini kemudian tercatat ‘keterlibatan’nya dalam Peristiwa 30 September 1965. Malam harinya, pimpinan kedua batalion ini melakukan briefing khusus kepada para komandan peleton ke atas, tentang adanya Dewan Jenderal yang merencanakan kudeta kepada Presiden Soekarno (Nasution: 1987).

Selain soal dua batalion tersebut, dalam analisa di kemudian hari Soeharto juga kerap dikaitkan namanya dalam konotasi negatif dengan Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latief dan Brigadir Jenderal Soepardjo, berdasarkan fakta hubungan ‘historis’ dengan ketiganya. Letnan Kolonel Untung dikenal Soeharto sejak menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, dan Untung adalah salah satu komandan kompi di Batalion 444. Dalam Operasi Mandala pada masa Trikora, Untung juga berada di bawah komandonya. Ketika Untung melangsungkan pernikahan di pelosok Kebumen, Soeharto bersusahpayah untuk menghadirinya. Latief sementara itu adalah salah seorang perwira bawahan Soeharto semasa menjadi Komandan Brigade 10 Wehrkreise III, dan ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Untung maupun Latief memiliki kedekatan yang bersifat kekeluargaan dengan Soeharto. Soeharto juga sempat bertemu secara terpisah baik dengan Untung maupun dengan Latief sekitar 15 September, dan keduanya membicarakan masalah yang sama, yakni mengenai Dewan Jenderal. Letnan Kolonel Untung memastikan akan mendapat dukungan pasukan dari Soeharto bila saatnya ia bergerak nanti. Brigjen Soepardjo pada tahun 1965, selaku Pangkopur II di Kalimantan pun ada di bawah komando Pangkostrad, dan cukup kenal baik secara pribadi dengan Soeharto.

Sebenarnya, cukup banyak perwira Angkatan Darat selain Soeharto, atau Yoga Soegama, yang tahu banyak tentang adanya sesuatu yang berpotensi bahaya terhadap negara, khususnya terhadap pimpinan Angkatan Darat, namun tidak menindaklanjuti informasi yang diterimanya itu, minimal dengan melaporkannya lagi ke atasan. Tetapi di lain pihak, kalaupun melapor ke atasan, bisa terjadi justru atasanlah yang tidak tanggap. Dua perwira, Kolonel Herman Sarens Sudiro dan Kolonel Muskita misalnya, 28 September 1965 sempat melaporkan kepada Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, adanya rencana ‘penjemputan paksa’ terhadap sejumlah jenderal yang dituduh anggota Dewan Jenderal. Tapi Panglima Kodam Jaya ini kurang tanggap, bahkan balik menjawab “Tahu apa kalian?!”. Kedua perwira ini, sedikit terhenyak. Karena tidak puas atas tanggapan Umar Wirahadikusumah, kedua perwira itu menuju Markas Kostrad di Merdeka Timur untuk melapor kepada Mayor Jenderal Soeharto. Soeharto menanggapi dengan lebih tenang, dan kedua perwira itu mendapat kesan bahwa Panglima Kostrad itu tahu banyak, melebihi mereka berdua. Tapi mereka berdua tidak tahu bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Soeharto.

Jangankan di Kodam Jaya, di tingkat Mabes AD saja laporan serupa tidak mudah dipercayai. Pertengahan September 1965, dalam rapat intelijen dipresentasikan hasil pengamatan dan analisa terhadap kegiatan revolusioner PKI. Tapi laporan tertulis itu, tampaknya terlambat satu langkah di belakang. Tidak terdapat suatu informasi maupun prediksi mengenai adanya rencana makar dan yang semacamnya tercantum di dalamnya, apalagi rencana penculikan terhadap sejumlah jenderal sebagaimana yang isunya sudah ramai beredar. Menurut Jenderal Nasution, laporan yang lebih khusus disampaikan secara lisan kepada Jenderal Yani, tidak tertulis, sehingga tak diketahui secara terbuka oleh perwira lainnya. Maka, ketika MT Harjono mencoba membahasnya dalam suatu rapat tanggal 30 September, sebagian terbesar perwira tidak mempercayai kebenaran adanya rencana penculikan tersebut. Belum lagi di kalangan angkatan lainnya, sikap tanggap juga sangat terbatas, terutama karena asumsi bahwa kalaupun benar itu adalah masalah internal Angkatan Darat.

SOEKARNO KE HALIM DEKAT LUBANG BUAYA. “Tetapi yang menarik dari catatan Jenderal Nasution ini, adalah penempatan Soekarno pada posisi konspirasi, sejajar dengan posisi PKI dalam peristiwa”. (Karikatur Harjadi S, 1966)

Khusus untuk situasi ini, terkait dengan subjektivitas posisi Angkatan Darat maupun Staf Angkatan Bersenjata waktu itu, Jenderal Nasution memberikan catatan berikut ini. “Cukup banyak jenderal yang tahu tentang rencana atau persiapan PKI atau tentang maksud Presiden terhadap kami, walaupun mungkin pengetahuan itu tidak lengkap atau tidak menyeluruh, namun mereka tidak berbuat seperti Brigadir Jenderal Sugandhi yang melaporkan pengetahuannya pada atasan. Ternyata telah bolong-bolong kekompakan dan kesetiakawanan dalam TNI”. Tetapi yang menarik dari catatan Jenderal Nasution ini, adalah penempatan Soekarno pada posisi konspirasi, sejajar dengan posisi PKI dalam peristiwa. Selain itu, pasca momentum, Jenderal Nasution secara definitif menyebutkan bahwa Mayor Sujono, Letnan Kolonel Heru Atmodjo bahkan Laksamana Madya Omar Dhani adalah perwira-perwira yang sudah terbina oleh PKI. “Memang sejak KSAU Suryadarma, intel AURI dipimpin oleh orang pro PKI, yakni Marsekal Siswadi”.

Berlanjut ke Bagian 4

Dalam Labirin Oktober 1965 (5)

”Dari penekanan kata-kata tertentu dan bahasa tubuh Soeharto, Presiden Soekarno segera memahami adanya nada ancaman dalam pernyataan Soeharto itu. Maka segera Soekarno menukas bahwa soal keamanan dan ketertiban umum tetap diserahkannya kepada Soeharto. Soeharto kemudian berhasil memperoleh suatu rekaman pidato radio dari Soekarno yang menyatakan bahwa Soeharto mendapat tugas pemulihan keamanan dan ketertiban”. ”Petang itu, Soeharto meninggalkan Istana Bogor dengan satu poin keunggulan. Dengan demikian, Soeharto telah berhasil melampaui kerumitan lika-liku labirin peristiwa di awal Oktober 1965 itu. Rekaman pidato Soekarno itu kemudian disiarkan 3 Oktober pukul 01.30 dinihari melalui RRI”.

‘TAWAR menawar’ kekuasaan yang berlangsung antara Soekarno dengan Aidit, melalui Brigjen Soepardjo, adalah mengenai susunan Dewan Revolusi serta kehendak Soekarno untuk tetap mengendalikan kekuasaan negara dengan beberapa konsesi bagi Gerakan 30 September. Soekarno menghendaki dimasukkannya beberapa nama dari kabinetnya serta beberapa jenderal yang dianggapnya setia kepadanya ke dalam Dewan Revolusi yang susunan awalnya disampaikan kepadanya oleh Brigjen Soepardjo. Dan yang terpenting segala sesuatunya kembali ke dalam pengendaliannya, dan Gerakan 30 September menghentikan gerakannya cukup sampai di situ.

Aidit melihat bahwa bila kehendak Soekarno itu diturutinya, maka peranannya akan berakhir dan nasibnya serta nasib partainya akan menjadi tidak jelas. Bagi Aidit kini, terlepas dari ada tidak adanya fait accompli Sjam atas dirinya sebelum ini, masalahnya berubah menjadi ya atau tidak samasekali, masalah hidup dan mati. Maka, terhadap kehendak Soekarno, Aidit hanya bersedia kompromistis dalam hal susunan Dewan Revolusi. Dalam perubahan susunan Dewan Revolusi ia memasukkan beberapa nama yang dikehendaki Soekarno. Di antara nama-nama yang tadinya tidak ada, kemudian terdapat dalam daftar, menurut seorang perwira tinggi purnawirawan, antara lain adalah dr Johannes Leimena, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, Brigjen Solichin GP, Brigjen Andi Rivai, Nyonya Supeni. Sebaliknya, nama-nama dari kalangan Angkatan Darat yang dari semula sudah ada dalam daftar, adalah Brigjen Ryacudu, Brigjen Amirmahmud dan Mayjen Basoeki Rachmat.

Sementara itu dalam hal kendali kekuasaan, Aidit menurut Sjam Kamaruzzaman, malah menyuruh siarkan  Dekrit No.1 Dewan Revolusi, melalui RRI pada pukul 14.00 yang menegaskan bahwa sumber dari segala kekuasaan dalam negeri Republik Indonesia saat itu adalah Dewan Revolusi –tanpa menyebutkan posisi Presiden– dan bahwa sejak saat itu Kabinet Dwikora berstatus demisioner. Berselang lima menit dibacakan pula Surat Keputusan No. 1 Dewan Revolusi tentang Susunan Dewan Revolusi yang isinya mengakomodir beberapa nama yang diinginkan Soekarno, namun tak seluruh kehendak Soekarno ‘dipenuhi’. Dengan Dekrit ini, jelas bahwa Aidit telah memilih jalan berbeda dengan keinginan Soekarno, namun mengharapkan Soekarno terpaksa mengikutinya. Soekarno kemudian ternyata menjalankan sendiri apa yang menjadi keinginannya tanpa merasa perlu suatu tawar menawar lebih lanjut dengan Gerakan 30 September maupun Aidit. Sejak itu, peran Aidit yang muncul sejenak pun segera berakhir. Apalagi kemudian, Soekarno lebih terkuras perhatiannya dengan mulai munculnya ‘tekanan-tekanan’ dari Soeharto, yang dimulai dengan larangan terhadap Umar Wirahadikusumah untuk menghadap, lalu larangan yang sama terhadap Mayjen Pranoto Reksosamodra, disusul pesan yang bernada ultimatum agar meninggalkan Halim Perdanakusumah sebelum tengah malam itu.

Pukul 18.00 RRI diserbu oleh dua kompi pasukan RPKAD. Praktis tak ada perlawanan, dan prosesnya hanya berlangsung sekitar 20 menit, karena pasukan Gerakan 30 September yang dipimpin Kapten Suradi yang tadinya menguasai RRI telah terlebih dahulu meninggalkan tempat itu. Ini cukup menarik. Sama menariknya bahwa Soeharto kemudian berhasil mengajak Batalion 530 bergabung ke Kostrad, bahkan kemudian bisa menggunakan kesatuan itu untuk mengamankan Kantor Telkom dan sekitarnya di Jalan Medan Merdeka Selatan serta melucuti senjata sukarelawan-sukarelawan yang ikut dikerahkan Gerakan 30 September. Ketika pasukan RPKAD menyerbu RRI, yang tersisa di sana hanyalah sejumlah sukarelawan hasil pelatihan singkat Mayor Udara Sujono, dan itu dengan mudah dilucuti. Kolonel Sarwo Edhie sendiri bersama pasukannya sudah tiba sejak lepas tengah hari di Markas Kostrad Medan Merdeka Timur.

Dengan menguasai RRI, Soeharto bisa dengan bebas mengeluarkan sejumlah pengumuman kepada masyarakat. Yang pertama adalah rekaman pidatonya, yang disiarkan petang itu, segera setelah RRI dan Telkom diduduki. Soeharto menyampaikan bahwa tanggal 1 Oktober 1965 hari itu “telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu gerakan kontra revolusioner, yang menamakan dirinya Gerakan 30 September”. Bahwa mereka juga telah melakukan penculikan atas beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Setelah menyampaikan bahwa Presiden Soekarno ada dalam keadaan aman dan sehat walafiat, Soeharto menyatakan “Kini situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah. Dan seluruh slagorde Angkatan Darat ada dalam keadaan kompak bersatu”. Ia lalu menegaskan bahwa “untuk sementara Pimpinan Angkatan Darat kami pegang”. Ia pun menyebutkan bahwa antara tiga pimpinan Angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian terdapat saling pengertian dan bekerjasama. Angkatan Udara tidak disebutkan dalam konteks saling pengertian dan kerjasama tersebut.

Tugas berikut bagi pasukan RPKAD adalah menguasai Halim Perdanakusumah yang dijaga oleh Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI. Selain itu, beberapa kompi Bn 454 ‘berkemah’ di sekitar Halim. Pelaksanaan tugas merebut Halim ini terjadi pada 02.00 dinihari 2 Oktober, tanpa melepaskan satu pun tembakan, karena PGT yang menjaga pangkalan tersebut mendapat perintah untuk tidak melawan. Sementara itu sebagian anggota Bn 454 menyerahkan diri dan yang lainnya terlebih dahulu meninggalkan tempat itu entah ke mana.

Setengah jam sebelum Halim diduduki, sebuah pesawat C47 mengudara ke Yogya membawa Menko Wakil Ketua MPRS Dipa Nusantara Aidit. “Ada permintaan, sedangkan dia adalah seorang Menteri Negara, Wakil Ketua MPRS, jadi apa salahnya saya penuhi”, Omar Dhani menjelaskan kemudian kenapa ia memberi Aidit fasilitas pesawat khusus ke Yogya itu. Dalam wawancara dengan Rum Aly untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, Omar Dhani menekankan kembali alasan tersebut, karena saat itu Aidit secara formal adalah seorang Menteri/Wakil Ketua MPRS dan mengenyampingkan adanya faktor konspirasi sebagai latar belakang pemberian fasilitas tersebut kepada Aidit. Dengan penguasaan Halim Perdanakusumah, bargaining position Mayjen Soeharto menguat, khususnya terhadap Soekarno yang saat itu di mata Soeharto dan Nasution sebenarnya ada di pihak seberang. Terbukti kemudian bahwa pada keesokan harinya sekitar 11.00 Presiden Soekarno meminta Soeharto datang ke Istana Bogor. Tawar menawar kekuasaan, kini berlangsung antara Soekarno dengan Soeharto, sementara Aidit dan Gerakan 30 September telah tersisih dari percaturan.

Satu poin keunggulan di Istana Bogor. Mayjen Soeharto berangkat ke Istana Bogor dengan pengawalan sebuah panser Saladin. “Sampai di Istana Bogor kira-kira pukul dua. Saya langsung masuk ke ruangan. Nampak di sana sudah ada dr Leimena, Chairul Saleh, Pranoto, Leo Wattimena, Omar Dhani. Sabur kelihatan berjalan. Maka suasana tegang meliputi kami, maklum di sana ada Omar Dhani yang sudah sangat saya curigai”. Menurut Pranoto Reksosamodra, yang datang ke Bogor bersama Brigjen Soedirgo, selain nama-nama yang disebut Soeharto itu, sebenarnya hadir pula Brigjen Muhammad Jusuf, Mayjen Moersjid, Laksamana Madya RE Martadinata, Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo dan beberapa orang lainnya lagi.

Mayor Jenderal Soeharto tampil cukup agresif dalam pertemuan itu. Ia menolak pembelaan Soekarno terhadap keterlibatan Omar Dhani dalam Gerakan 30 September, dan menunjukkan bukti sepucuk senjata yang dirampas dari sukarelawan di sekitar Halim dan bahwa itu adalah milik AURI. Komodor Wattimena mengakui senjata itu sebagai inventaris AURI dan mengatakan “Mungkin mereka mencurinya dari gudang”. Ketika Soekarno menyampaikan tentang keputusannya mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian, dengan bahasa tubuh dan gaya bicaranya yang khas Soeharto menunjukkan penolakan, “Supaya jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, saya serahkan tanggungjawab keamanan ini dan ketertiban umum pada pejabat baru”. Dari penekanan kata-kata tertentu dan bahasa tubuh Soeharto, Presiden Soekarno segera memahami adanya nada ancaman dalam pernyataan Soeharto itu. Maka segera Soekarno menukas bahwa soal keamanan dan ketertiban umum tetap diserahkannya kepada Soeharto. Soeharto kemudian berhasil memperoleh suatu rekaman pidato radio dari Soekarno yang menyatakan bahwa Soeharto mendapat tugas pemulihan keamanan dan ketertiban.

Petang itu, Soeharto meninggalkan Istana Bogor dengan satu poin keunggulan. Dengan demikian, Soeharto telah berhasil melampaui kerumitan lika-liku labirin peristiwa di awal Oktober 1965 itu. Rekaman pidato Soekarno itu kemudian disiarkan 3 Oktober pukul 01.30 dinihari melalui RRI.

Berpapasan di perbatasan Jakarta dengan Kolonel Sarwo Edhie yang siangnya juga sempat dipanggil menghadap Soekarno di Istana Bogor, Soeharto menyuruh untuk menarik pasukan RPKAD dari Halim Perdanakusumah. Dan barulah pada petang itu pula Soeharto secara khusus memerintahkan kepada Kolonel Sarwo Edhie untuk melakukan pencarian terhadap para jenderal yang diculik. Muncul suatu kebetulan, bahwa seorang anggota polisi bernama Sukitman yang mengaku ditawan oleh pasukan Gerakan 30 September, dekat rumah Brigjen DI Pandjaitan, melapor pada tanggal 3 Oktober, bahwa ia mengetahui bagaimana nasib para jenderal dan di mana tubuh mereka disembunyikan. Tanggal 4 Oktober, penggalian yang dilakukan di Lubang Buaya pada sebuah sumur tua, menemukan jenazah para jenderal dan satu perwira pertama yang ditumpuk dalam lobang itu.

Dalam Labirin Oktober 1965 (1)

”Tanpa ‘disadari’, upaya pencarian keberadaan para jenderal yang diculik, terabaikan. Upaya ke arah itu, untuk sementara hanya menjadi perhatian Kolonel Sarwo Edhie, setelah mendapat laporan dua perwira ajudan Letnan Jenderal Ahmad Yani 1 Oktober pagi-pagi. Pangkostrad Mayjen Soeharto, baru pada 2 Oktober petang, hampir 40 jam setelah penculikan terjadi, ‘teringat’ dan memerintahkan Kolonel Sarwo Edhie untuk melakukan pencarian”.

KOMANDAN RPKAD –Resimen Para Komando Angkatan Darat– Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, pagi hari pukul 05.30 Jumat 1 Oktober 1965, dibangunkan dari tidurnya oleh isterinya, karena kedatangan dua perwira yang mengaku membawa berita penting yang bersifat amat darurat. Masih mengenakan piyama dan mata agak kemerahan karena tidur agak larut pada malam Jumat itu, komandan pasukan khusus itu keluar kamar menuju ke ruang tamu menemui dua orang tamu di pagi hari itu. Kolonel Sarwo Edhie yang mempunyai kedekatan pribadi dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani segera mengenali kedua perwira itu sebagai ajudan Panglima Angkatan Darat. Mereka adalah Mayor Subardi dan Mayor Sudarto. Keduanya, betul-betul membawa berita penting, bahwa atasan mereka pada dinihari itu, tak lebih dari dua jam yang lalu, didatangi sepasukan bersenjata yang belum jelas, kecuali bahwa di antaranya berseragam Tjakrabirawa, lalu ditembak dan tubuhnya dibawa pergi dengan truk entah ke mana.

Mayor Subardi menerima kabar itu 04.30 dari Mbok Milah pembantu rumah tangga sang Panglima Angkatan Darat, yang datang ke rumahnya yang letaknya tak jauh dari kediaman sang jenderal. Setibanya di kediaman Ahmad Yani, dan mendengar cerita anak-anak Yani tentang kejadian dinihari itu, Subardi sejenak sempat sedikit panik. Namun, tak lama setelah Nyonya Yayu Ruliah Ahmad Yani tiba dari rumah tempatnya tirakatan menjelang pukul 05.00, Mayor Subardi menghubungi Mayor Sudarto lalu bersama-sama menuju kediaman Asisten Intelijen Panglima AD, Mayor Jenderal Soewondo Parman. Maksud mereka semula adalah melapor dan mendapatkan petunjuk untuk tindak lanjut dari asisten intellijen itu. Ternyata, mereka justru mendengar kabar buruk kedua di pagi hari itu di rumah Soewondo Parman, bahwa sang jenderal juga diculik dinihari itu dari kediamannya. Segera keduanya meluncur ke rumah Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dan tiba di sana 05.00. Ternyata Umar pun belum memperoleh sesuatu informasi yang berarti. Mayor Subardi yang belum mengetahui nasib Letnan Jenderal Ahmad Yani yang sebenarnya, menyarankan kepada Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah meminta bantuan RPKAD untuk memblokir seluruh jalan penting di ibukota dan jalan keluar dari Jakarta. Sang Panglima Kodam menyetujui usul tersebut dan menyuruh mereka berdua pergi menemui Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Dan itulah sebabnya, mereka pagi itu berada di ruang tamu Sarwo Edhie di Cijantung.

Dengan keterangan ringkas dari kedua perwira itu, Kolonel Sarwo Edhie secara cepat menyimpulkan bahwa Letnan Jenderal Ahmad Yani lebih dari sekedar ‘dalam bahaya’ dan menganalisa bahwa apa yang terjadi dengan atasannya itu ada hubungannya dengan PKI. Dari Letnan Jenderal Ahmad Yani sendiri sejak beberapa waktu sebelumnya ia mendapat gambaran tentang sikap bermusuhan PKI terhadap Angkatan Darat yang dibarengi rangkaian sepak terjang yang agresif. Dan meskipun Sarwo pagi itu belum punya petunjuk apapun tentang keterkaitan PKI, ia mengambil kesimpulan ke arah itu dan justru itulah yang pagi itu mendorongnya untuk mengambil tindakan.  Tanpa membuang waktu lagi, melalui telepon ia menghubungi Komandan Batalion I, Mayor Chalimi Imam Santosa, yang tinggal beberapa blok dari kediamannya di kompleks tersebut. Kolonel Sarwo Edhie yang telah memakai seragam ‘tempur’, tiba dalam beberapa menit kemudian di kediaman Mayor CI Santosa dan menanyakan posisi pasukannya. Ternyata pasukan Santosa berada di Parkir Timur Stadion Senayan, karena akan mengikuti gladi resik dalam rangka persiapan Hari ABRI 5 Oktober 1965.

Pasukan tersebut, meski bersenjata lengkap, namun tak dibekali peluru. Kolonel Sarwo Edhie memerintahkan Mayor Santosa segera menarik pasukannya kembali ke Cijantung. Saat itu, personil RPKAD yang berada di Cijantung terbatas, terutama karena sebagian berada di daerah perbatasan dengan Malaysia atau ditempatkan di daerah lainnya. Santosa segera meluncur ke Senayan dan tiba di sana tepat pukul 06.00. Ia mengumpulkan seluruh anggota Batalion I, memerintahkan mereka naik truk untuk segera berangkat kembali ke Cijantung. Seorang Laksamana Muda Angkatan Laut yang menjadi koordinator pasukan-pasukan yang dipersiapkan untuk acara di Senayan itu, muncul dan mempertanyakan ada apa dan hendak ke mana pasukan itu pagi-pagi begini, tapi Mayor Santosa menghindar dengan sopan lalu meninggalkan tempat itu dengan cepat. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan sebuah truk perbekalan yang dikirim Sarwo Edhie, berisi amunisi. Mayor CI Santosa segera membagi-bagikan peluru kepada pasukannya, sehingga sejak saat itu, pasukan yang berkekuatan beberapa kompi tersebut sudah dalam keadaan siap tempur.

Di Markas RPKAD Cijantung Batalion 1 ini berkumpul di lapangan, bergabung dengan kompi dari Batalion 3 yang berasal dari Jawa Tengah yang tiba beberapa waktu sebelumnya dan disiapkan untuk berangkat ke daerah perbatasan konfrontasi di Kalimantan Barat namun terhambat keberangkatannya belasan jam karena masalah angkutan udara yang terkendala. Terdapat pula sejumlah personil yang terdiri dari instruktur dari Batujajar yang akan ikut dalam kegiatan Hari ABRI. Mayor CI Santosa memberikan briefing ringkas, bahwa tak ada satu pun anggota pasukan yang boleh bergerak tanpa perintah darinya, dan “saya akan menembak mereka yang melanggar perintah”. Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang tampil berbicara sesudah itu, membentangkan dengan singkat tentang adanya sejumlah jenderal Angkatan Darat yang diculik dinihari tersebut dan belum diketahui dengan jelas oleh siapa atas perintah siapa, dibawa ke mana dan bagaimana nasibnya saat itu. Sarwo juga memperingatkan agar waspada, karena saat itu belum bisa ditentukan dengan jelas siapa saja yang menjadi kawan dan siapa yang menjadi lawan.

Batalion I RPKAD praktis adalah sisa terakhir personil yang ada di Cijantung, sementara yang lain umumnya sudah berada di wilayah-wilayah perbatasan konfrontasi Malaysia. Sebenarnya, batalion ini bahkan hampir saja dikirim ke perbatasan Kalimantan atas permintaan Pangkopur II Kalimantan Brigadir Jenderal Soepardjo. Beberapa saat setelah kunjungan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto dalam kedudukannya selaku Wakil Panglima Kolaga, ke wilayah komando Brigjen Soepardjo di Kalimantan pada bulan Agustus 1965, Panglima Komando Tempur II ini mengirim suatu radiogram kepada Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie. Radiogram di akhir Agustus itu sebenarnya agak tak lazim menurut prosedur yang ada. Isinya pun cukup menimbulkan tanda tanya, setidaknya bagi Kolonel Sarwo Edhie. Apalagi secara pribadi Letnan Jenderal Ahmad Yani belum lama sebelumnya pernah berpesan supaya Cijantung jangan sampai kosong. Dalam radiogram itu Brigjen Soepardjo meminta agar sisa pasukan RPKAD, yakni Batalion I, dikirim ke Kalimantan Barat untuk memperkuat wilayah perbatasan. Menerima permintaan tersebut, Kolonel Sarwo Edhie lalu mengirim Komandan Batalion I Mayor CI Santosa ke Kalimantan Barat untuk melakukan peninjauan di bulan September.

Dengan cermat Mayor Santosa memeriksa situasi dan menyimpulkan bahwa jumlah personil yang sudah ada di sana telah memadai, apalagi Kompi 1 Batalion 3 RPKAD dari Jawa Tengah akan segera tiba sebagai tambahan perkuatan. Mayor Santosa lalu melaporkan kesimpulannya itu kepada Brigjen Soepardjo 27 September. Dengan demikian, Santosa telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Jakarta dengan pesawat. Santosa agak tercengang bahwa ia ternyata bertemu Brigjen Soepardjo berada dalam penerbangan yang sama. Kepadanya, Soepardjo mengatakan dirinya mendapat panggilan penting dari Jakarta, namun CI Santosa tak melihat ada siapa pun yang menemui atau menjemput Pangkopur II itu di tempat tujuan. Andaikan Kolonel Sarwo Edhie memenuhi permintaan Brigjen Soepardjo, praktis pada 1 Oktober pagi itu RPKAD tidak punya kekuatan tersisa di Cijantung yang bisa diandalkan.

Tatkala telah berada kembali di kediamannya bersama sejumlah staf, sekitar 10.30, Sarwo Edhie mendengar derum panser menuju ke tempatnya. Ia bersikap waspada. Seorang Letnan Kolonel yang tak dikenal Sarwo meloncat turun dari panser. Tetapi salah seorang stafnya yang mengenal perwira pendatang itu, memberi tahu Sarwo Edhie bahwa sang perwira adalah Letnan Kolonel Herman Sarens Sudiro, seorang perwira yang menangani logistik tempur dan penempatannya dilakukan atas perintah Letnan Jenderal Ahmad Yani sendiri. Herman Sarens mengaku kepada Kolonel Sarwo bahwa ia diutus Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto, dan untuk itu ia dibekali sepucuk surat, menjemputnya untuk bertemu dengan sang Panglima Kostrad di Merdeka Timur. Belakang hari, Herman Sarens juga mengakui bahwa ia masuk ke wilayah RPKAD kala itu dengan waspada karena sepengetahuannya sewaktu berkunjung ke Batujajar, terdapat sejumlah instruktur RPKAD yang merupakan simpatisan PKI. Dan sebelum ke Cijantung, pagi itu bersama Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah ia bertemu Mayor Jenderal Soeharto, setelah ia mengetahui bahwa atasannya, Asisten Logistik AD Brigjen DI Pandjaitan diculik dinihari tersebut. Di Markas Kostrad Herman Sarens mendapat informasi perkiraan dari Soeharto bahwa pelaku penculikan ada kaitannya dengan PKI. Sekitar pukul 10.00 ia kemudian ditugaskan membawa surat Mayor Jenderal Soeharto kepada Kolonel Sarwo Edhie.

Agak lama Sarwo Edhie membaca surat Soeharto. Komandan RPKAD itu mempertimbangkan, apakah ia memenuhi panggilan Soeharto atau tidak. Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto bukan atasan langsungnya, dan RPKAD pun tidak berada di bawah komando Kostrad. Ia tidak mengenal Soeharto dengan baik. Namun, ketidakjelasan keberadaan dan nasib atasan langsungnya, Letnan Jenderal Ahmad Yani, mendorongnya untuk bersedia bertemu dan menghitung bahwa suatu kerjasama dengan Soeharto dalam situasi serba tidak jelas saat itu mungkin ada gunanya. Lalu, ia berkata kepada Letnan Kolonel Herman Sarens Sudiro, “Saya akan ke sana”. Herman Sarens balik bertanya, dengan kendaraan sendiri atau ikut panser? Kolonel Sarwo Edhie menjawab, sambil tertawa, “Dengan panser”. Pukul 11.00 Sarwo Edhie sudah berada di Markas Kostrad dan bertemu Mayor Jenderal Soeharto. Keputusan Mayor Jenderal Soeharto mengajak Kolonel Sarwo Edhie bergabung, dilakukan dengan memperhitungkan kedekatan Komandan Pasukan Khusus itu dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Takkan mungkin Sarwo Edhie menolak, bila itu menyangkut nasib Ahmad Yani.

Bergabungnya Kolonel Sarwo Edhie –dengan setidaknya satu batalion pasukan khusus yang sudah terkonsolidasi dan siap tempur– pagi itu, menjadi salah satu kunci penting bagi gerakan militer selanjutnya yang akan terjadi dalam satu labirin peristiwa yang penuh liku sejak dinihari 1 Oktober 1965. Kolonel Sarwo Edhie, untuk tingkat keadaan saat itu, takkan bisa dibelokkan ke arah lain di luar tujuan mencari siapa pelaku penculikan atas diri atasannya, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Secara luas, ini berarti harus dilakukan operasi pembersihan terhadap para pelaku Gerakan 30 September. Dengan mengajak Kolonel Sarwo Edhie dan pasukannya bergabung, maka Soeharto pun dengan sendirinya ‘terkunci’ pada tujuan objektif dan pragmatis tersebut. Namun pada sisi lain, dalam konteks ‘pembersihan’, ia mendapat satu pasukan yang tangguh sebagai pamungkas dan akan terbukti kemudian menjadi tulang punggung keberhasilan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto dalam babak berikut dalam rangkaian peristiwa.

Nasib para jenderal yang diculik hampir terabaikan. Secara faktual, pembersihan ini, prioritasnya melebihi tujuan ‘menyelamatkan’ Panglima Tertinggi yang hari itu berkali-kali dinyatakan Soeharto. Tetapi, pernyataan-pernyataan menyelamatkan Panglima Tertinggi adalah kebutuhan taktis dan praktis, yang penting bagi Soeharto –maupun bagi Gerakan 30 September– dalam pergulatan opini dan psikologi massa terkait pengaruh dan posisi sentral Soekarno secara faktual dalam peta kekuasaan kala itu. Tanpa ‘disadari’, upaya pencarian keberadaan para jenderal yang diculik, terabaikan. Upaya ke arah itu, untuk sementara hanya menjadi perhatian Kolonel Sarwo Edhie, setelah mendapat laporan dua perwira ajudan Letnan Jenderal Ahmad Yani 1 Oktober pagi-pagi. Pangkostrad Mayjen Soeharto, baru pada 2 Oktober petang, hampir 40 jam setelah penculikan terjadi, ‘teringat’ dan memerintahkan Kolonel Sarwo Edhie untuk melakukan pencarian.

Berlanjut ke Bagian 2