Tag Archives: Arthalyta Suryani

Politik, Sosial

Indonesia, “Tatkala Benar dan Salah Tak Ada Lagi”

Leave a comment

“Kecenderungan utama manusia adalah hasrat yang abadi yang tak kenal lelah mengejar kekuasaan yang lebih besar, yang bisa berhenti hanya setelah mati” (Thomas Hobbes, dalam Leviathan).

SUARA keprihatinan tentang keadaan negara kita pada hari-hari ini datang bagai air bah. Awal pekan ini (10 Januari) para pemuka berbagai agama di Indonesia menyampaikan penilaian bahwa pemerintah selama ini tak jujur dalam penanganan masalah bangsa. Pemerintah dianggap tak berhasil membuktikan diri dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan tenaga kerja, penghormatan hak azasi manusia dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebuah koran ibukota mendefinitifkan dalam tajuk-rencananya, pemerintah banyak berbohong. Pemerintah telah gagal, kata Megawati Soekarnoputeri yang dulu pemerintahannya juga tak kalah gagalnya dibandingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan, menurut tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, Indonesia telah menjadi semacam kampung tak bertuan.

Pada sekitar waktu yang sama, kita dihidangkan berita-berita bagaimana mudahnya seorang Gayus Tambunan bisa membeli aparat-aparat pemerintah, sehingga bisa melanglang buana ke beberapa negara. Mungkin untuk melakukan konsolidasi dana. Pastilah, kasus semacam Gayus Tambunan itu, hanyalah setitik kecil di antara selautan masalah serupa. Bukankah sebelum ini ada kasus-kasus semacam skandal Bank Century, serial panjang kasus Mafia Hukum, kasus rekening gendut perwira Polri, kasus Arthalyta Suryani dan Jaksa Urip Tri Gunawan, kasus Anggoro dan Anggodo Wijoyo, kasus-kasus hakim dan jaksa yang menerima suap, kasus-kasus korupsi terkait Pilkada, dan sebagainya? Terakhir ada lagi ungkapan Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman yang mengatakan bahwa dalam sebuah percakapan beberapa waktu yang lalu, Kapolri (waktu itu) Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan bila kasus Mafia Pajak (Gayus Tambunan) diusut tuntas, bisa menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. Hanya sehari, anggota DPR dari Partai Demokrat itu segera meralat, bahwa itu penafsiran pribadinya saja. Tapi, publik lebih percaya pada ungkapan(spontan)nya semula.

Barangkali, Ahmad Syafii Maarif tidak terlalu tepat bila mengibaratkan Indonesia sebagai kampung tak bertuan. Karena, untuk sebagian, sebenarnya negeri ini telah dikuasai oleh para villain. Para villain itu, sungguh menakjubkan, bisa ditemukan sehari-hari sebagai bagian dari kekuasaan, dalam keadaan menggunakan seragam-seragam penegak hukum, lengkap dengan bintang di bahu dan aneka atribut di dada baju seragamnya. Atau merangkap sebagai pengacara hitam. Bisa ditemukan sebagai petugas-petugas yang duduk di belakang meja kantor imigrasi atau kantor pajak. Bisa pula ‘menyaru’ sebagai petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan. Ada pula yang merangkap sebagai dokter yang sewaktu-waktu bersedia memberikan ‘keterangan’ sakit bagi para pelaku korupsi dan manipulasi agar bisa menghindari sementara atau seterusnya jangkauan tangan hukum. Para villain juga bisa bekerja untuk dan atau bersama pengusaha, kalau tidak sang pengusaha itu sendiri malah adalah villain. Diduga kuat, ada pula villain yang punya pekerjaan sampingan sebagai anggota parlemen. Bila makin banyak villain atau pelaku premanisme berhasil masuk ke parlemen, suatu waktu mungkin terwujud juga apa yang disebut oleh pujangga dan filosof Iqbal, sebagai ‘Parlemen Setan’. Last but not least, tak mustahil ada villain yang menyamar sebagai da’i atau pengkhotbah, atau sebaliknya da’i dan pengkhotbah yang diam-diam bermutasi menjadi villain. Apakah kita telah berhadapan langsung dengan pintu neraka?

Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Keadaan Indonesia kini barangkali mengikuti penggambaran kerisauan di abad-abad lampau, dalam drama Shakespeare, Troilus and Cressida: “Tatkala benar dan salah tak ada lagi, keadilan pun ikut lenyap. Lalu,  segala sesuatu akan dikendalikan kekuasaan. Kekuasaan dikendalikan oleh hasrat. Hasrat dikendalikan oleh nafsu. Dan nafsu itu, bagaikan serigala yang merajalela. Ditopang oleh kembar hasrat dan kekuasaan. Mengganas dan akan memangsa segalanya. Untuk pada akhirnya memangsa dirinya sendiri”.

“Krisis yang diderita manusia modern itu sebenarnya berakar sangat dalam. Tak sebagaimana diduga kebanyakan orang, ia tak berakar semata-mata dalam kemiskinan dan kemunduran ekonomi. Akan tetapi di tempat lain, nun jauh di lubuk kalbu manusia” (Ionesco, 1972, dalam esai The Facing Inferno). Indonesia adalah bagian dari krisis itu, dalam tingkat yang parah. Kegilaan akan kekuasaan di atas segala-galanya sudah merasuk ke dalam lubuk kalbu sebagian besar manusia Indonesia. “Kecenderungan utama manusia adalah hasrat yang abadi yang tak kenal lelah mengejar kekuasaan yang lebih besar, yang bisa berhenti hanya setelah mati” (Thomas Hobbes, dalam Leviathan).

Dan dalam syair panjang ‘Parlemen Setan’ – yang di-Indonesia-kan Djohan Effendy dan Abdul Hadi WM, 1987– penyair dan filosof Iqbal menuliskan hal berikut ini. “(Setan berkata)….. yang tampak di muka bumi ini, hanya rimbunan daun membungkus nafsu negara dunia. Bukankah otokrasi telah kuberi baju demokrasi? Apabila manusia mau bercermin dan mengamati benar-benar, ia akan mengerti. Tujuan kekuasaan dan penguasaan dunia, berada di tempat lain. Ia tidak semakin kokoh atau rapuh disebabkan lenyapnya raja-raja dan sultan. Pun tidak peduli apa ada parlemen. Atau monarki masih bertahta. Jika kita perhatikan ke tempat lain, akan tampak: Tiran sedang lahir di mana-mana! Apa kau tidak melihat pemerintahan demokrasi di Barat yang dari jauh kelihatan cerah itu? Jiwa mereka sebenarnya lebih kelam dari Jengis Khan”.

Kutipan-kutipan dari sastrawan dunia dan para filosof ini, mestinya bisa mengetuk hati untuk kesadaran yang lebih baik tentang apa yang kita hadapi, sambil menyadari betapa kita telah berada di sudut-sudut paling buruk dalam kemanusiaan kita sebagai satu bangsa. Tatkala yang benar dan salah tak ada lagi, dan pada saat yang sama keadilan ikut lenyap.

Sosial

Perempuan Indonesia Dalam Fatamorgana Kesetaraan

Leave a comment

“AKAR dari kebekuan pencerahan sistem nilai antara lain terletak pada sejumlah fakta kegagalan demi kegagalan para pemerintah dan para pemegang kekuasaan lainnya di masyarakat. Baik dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, maupun dalam penciptaan kehidupan sosial-ekonomi dengan kelayakan minimal untuk memutus belitan kemiskinan dan kebodohan yang merupakan sumber kekufuran”.

MENJELANG Hari Kartini 21 April ini, kaum perempuan muncul dalam sejumlah momen peristiwa dengan berbagai ragam nuansa dan konotasi. Belum lama berselang kita menyaksikan seorang tokoh perempuan yang kebetulan menjadi Menteri Keuangan, Dr Sri Mulyani Indrawati, harus tampil di ‘garis depan’ menghadapi gempuran politik yang gencar terkait skandal Bank Century. Puncaknya adalah ketika ia harus tampil ‘sendirian’ di forum Pansus DPR tentang Kasus Bank Century. Kasus ini sendiri, begitu menarik perhatian, bukan hanya karena melibatkan dana 6,7 trilyun rupiah, melainkan terutama karena adanya dugaan yang tersodor ke medan opini publik bahwa kasus ini adalah skandal dana politik yang melibatkan secara luas kalangan penguasa saat ini. Tegasnya, ada kecurigaan yang tertuju kepada tokoh kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (dan Dr Boediono) dan partai pemenang pemilu, Partai Demokrat.

Belum lagi masalah Bank Century tertuntaskan –namun teredam beritanya belakangan ini– muncul lagi skandal perpajakan yang melibatkan Gayus Tambunan dan merambatkan goncangan ke tubuh institusi perpajakan yang mau tak mau menyeret Departemen Keuangan. Sekali lagi, Sri Mulyani, tampil ke pentas dan menjadi pusat perhatian. Tindakan-tindakan cepat yang dilakukannya untuk melakukan pembersihan –meskipun masih harus ditunggu hingga sejauh mana nantinya– cukup diapresiasi oleh publik.

Sementara itu, pada satu-dua bulan terakhir, sejumlah figur perempuan tampil di pentas politik, siap bertarung dalam serangkaian pemilihan umum kepala daerah. Kali ini ada suatu nuansa yang berbeda, dengan aroma ‘wangi’ yang sedikit glamour. Ada nama dari kalangan artis atau selebritis yang tampil dalam arena persaingan memperebutkan jabatan politik itu, seperti Emilia Contessa, Julia Perez, Venna Melinda –yang juga adalah anggota DPR– hingga Eva Maria. Sebelumnya disebut-sebut pula nama Ayu Azhari, Inul Daratista dan lain-lain. Ada yang berlanjut ada yang terhenti atau mungkin akan terhenti. Eva Maria misalnya, mungkin akan terhenti karena orang mulai mengungkit kisah ‘video’nya dengan seorang anggota parlemen beberapa tahun lampau. Dalam gelanggang yang sama, sejumlah isteri bupati di berbagai daerah tampil mencalonkan diri untuk menjadi bupati/kepala daerah yang akan menggantikan posisi sang suami dalam konteks cikal bakal politik dinasti dalam dunia kekuasaan. Secara unik, dua isteri dari satu suami –seorang bupati incumbent– serentak tampil dan siap terjun ke kancah persaingan pemilihan kepala daerah itu untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan suami mereka. Adapula seorang isteri bupati tampil untuk bersaing melawan suaminya yang juga adalah bupati incumbent, terdorong rasa kesal terhadap sang suami yang mencopot dirinya dari jabatan Ketua Pembina PKK dengan segala fasilitasnya lalu mengalihkannya kepada isteri yang kedua.

Tak kalah dengan pentas politik, dalam sejumlah peristiwa hukum, muncul beberapa nama ‘tokoh’ perempuan. Ada Arthalyta Suryani, terhukum kasus suap jaksa Urip, yang berhasil mengatur kenyamanan dirinya di Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian ‘beruntung’ mendapat pengurangan hukuman dari 5 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Ada Miranda Goeltom yang harus bolak-balik ke KPK dan Pengadilan Tipikor sebagai saksi penyuapan terhadap sejumlah anggota DPR terkait pemilihan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dalam kaitan kasus yang sama ada juga Nunun Nurbaeti isteri seorang mantan petinggi Polri, yang tak kunjung muncul di Persidangan Pengadilan Tipikor sebagai saksi, karena ‘mendadak’ menderita sejenis dementia –kehilangan daya ingat alias sakit lupa– dan harus sampai berobat ke Singapura. Padahal menurut dugaan sementara dalam kasus Miranda Goeltom, Nunun Nurbaeti lah sumber lembaran-lembaran travel cheque yang seluruhnya bernilai milyaran rupiah, yang dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPR.

Para tokoh perempuan dalam catatan peristiwa di atas, bukan lagi jenis perempuan Jawa (Indonesia) yang keterbelakangan nasibnya dicemaskan R.A. Kartini (1879-1905) seabad yang lampau. Bukan perempuan yang masih berjuang atau perlu diperjuangkan nasibnya agar masuk ke dalam lingkup kesetaraan gender. Sebagian besar dari mereka sudah sejak lama berada dalam posisi kesetaraan gender, bahkan mungkin lebih dari sekedar kesetaraan. Perempuan-perempuan seperti Dr Sri Mulyani atau perempuan-perempuan anggota parlemen maupun yang telah dan akan menjadi kepala daerah, semestinya justru adalah tokoh-tokoh perempuan yang bisa lebih memperkokoh kesetaraan gender yang belum dinikmati kaum perempuan yang berada di lapisan akar rumput. Sementara apa yang dilakukan figur-figur perempuan pelakon berbagai kasus hukum, menjadi contoh perbuatan yang tak termasuk dalam makna dan tujuan kesetaraan gender.

DALAM ruang peristiwa dan dimensi waktu yang sama, terjadi pula drama lain yang melibatkan kaum perempuan, namun dalam kaitan skala nasib yang berbeda samasekali. Tercekam kecemasan yang luar biasa, ratusan kaum ibu tampil menggalang tuntutan kepada Kepolisian di Bali agar segera mengatasi dan menangkap pelaku peristiwa perkosaan berantai terhadap anak-anak perempuan mereka yang masih di bawah umur (usia SD-SMP) dalam tiga bulan terakhir ini. Perempuan-perempuan yang umumnya dari kalangan menengah ke bawah ini, penuh kecemasan karena merasa melihat fakta betapa anak-anak mereka belum cukup terlindungi dari kejahatan seksual yang keji. Bila mereka berasal dari kalangan ekonomi atas, tentu persoalan akan lebih ringan, karena mereka bisa menyuruh sopir untuk mengantar-jemput anak-anak ke dan dari sekolah dengan mobil. Beberapa hari yang lalu, kita juga menyaksikan melalui tayangan televisi, kaum ibu yang larut dalam tangisan pilu karena kehilangan anak atau putera mereka dalam peristiwa berdarah di Tanjung Priok 14 April 2010.

Tetapi kedua peristiwa ini, hanyalah momen-momen insidental dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan kaum perempuan. Meskipun tak sedikit insiden datang beruntun mendera masyarakat, dengan lapisan akar rumput selalu sebagai penderita utamanya, semua itu bukanlah peristiwa keseharian yang menetap dalam kehidupan masyarakat bawah. Ada sejumlah hal mendasar berupa penderitaan yang melekat dalam kehidupan perempuan di lapisan akar rumput yang tak lain bersumber pada ketidaksetaraan gender, namun pada pihak lain ternyata kaum perempuan menyangga sebagian besar dari kehidupan bangsa ini.

Angka-angka di dunia kerja menunjukkan betapa kaum perempuan menjadi tulang punggung utama beberapa jenis industri dan sektor ekonomi formal maupun non-formal. Separuh beban ekonomi keluarga pun ada di pundak kaum perempuan. Namun merupakan fakta yang ironis bahwa tenaga kerja perempuan menderita diskriminasi dalam pengupahan dan hak-hak lainnya. Pekerja-pekerja perempuan juga kerapkali menjadi sasaran empuk pelecehan seksual dan bilamana mencari keadilan atas perlakuan buruk atas dirinya cenderung akan mengalami hambatan, apalagi pelecehan atau kekerasan seksual lebih ‘sulit’ pembuktiannya. Belum lagi masih kuatnya anggapan di kalangan kaum lelaki, bahwa perempuan memang adalah objek seks.

Sejumlah penafsiran dan pemahaman ajaran agama secara keliru, khususnya dalam Islam, harus diakui merupakan persoalan tersendiri bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan. Poligami –seorang lelaki bisa beristeri sampai empat orang– menjadi sumber penderitaan lahir-batin bagi perempuan dan kehancuran psikologis anak-anak dalam keluarga poligamis itu. Tentu saja ada pengecualian, tetapi hanya sedikit. Syarat-syarat berat untuk bisa beristeri lebih dari satu, cenderung disiasati. Praktek ‘nikah siri’ dipilih sebagai jalan keluar oleh banyak kaum lelaki, agar bisa mengawini perempuan lain tanpa setahu isteri. Agama dimanfaatkan sebagai pembenaran, sambil beretorika lebih baik menikah siri daripada melakukan hubungan zina. Dengan pernikahan siri, kaum perempuan kehilangan banyak hak hukumnya, dan begitu pula anak yang menjadi hasil pernikahan. Beberapa tahun yang lalu seorang yang dianggap tokoh agama, menyiasati hubungan asmara sesaatnya dengan seorang perempuan melalui nikah atau kawin mu’thah. Selesai melakukan hubungan seksual, dilakukan ritual perceraian.

Di manakah gerangan para cendekiawan Islam berada dan di mana mereka akan menempatkan diri dalam pencerahan kehidupan beragama, baik dalam kesetaraan gender maupun dalam kesetaraan kemanusiaan lainnya? Saatnya para cendekiawan Islam tampil menggantikan peran sejumlah pemuka yang punya kelemahan kompetensi dalam membawa umat ke dalam pencerahan beragama. Islam telah hadir tak kurang dari tujuh ratus tahun lamanya dalam suatu situasi pasang surut. Perlu menunggu berapa abad lagi?

Pada masa sebelum reformasi, Undang-undang Perkawinan dijalankan cukup ketat, walau banyak juga tipu daya penelikungan. Pemerintahan Soeharto –suka atau tidak suka terhadap ketokohan Soeharto– memberlakukan dengan cukup ketat suatu peraturan pemerintah yang melarang seorang pejabat atau pegawai negeri untuk beristeri lebih dari satu. Pelanggaran mengakibatkan sanksi berat, terutama dalam karir. Tetapi pada masa reformasi, peraturan pemerintah itu melenyap. Seorang Wakil Presiden beristeri sampai empat, menggunakan secara optimal hak prerogatifnya sebagai lelaki. Dengan cepat sejumlah menteri dan tokoh pemerintahan lainnya ‘meniru’ dengan senang hati, beristeri lebih dari satu. Terjadi beberapa tragedi rumah tangga. Beberapa isteri melakukan ‘perlawanan’ tapi terkalahkan. Yang lain terpaksa ‘menerima’ karena posisi yang lebih lemah. Seikhlas-ikhlas seorang perempuan untuk diduakan, tetap akan ada luka dalam sanubari.

Beberapa sistem nilai yang dianut dalam masyarakat, terutama di kalangan bawah, menempatkan wanita sebagai ‘bawahan’ kaum lelaki sebagai pemegang hegemoni dalam hubungan gender. Dan pemerintah yang mempunyai tugas mencerdaskan bangsa, nyaris tak pernah ditemukan jejak tangannya dalam suatu proses pencerahan. Sistem nilai seperti ini, ditambah anggapan bahwa secara fisik lelaki adalah lebih kuat, menyebabkan mudahnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak kaum lelaki dalam sistem nilai itu merasa mempunyai hak melekat untuk ‘menghukum’ isteri secara fisik maupun dengan kata-kata, bilamana sang isteri dianggap tidak patuh. Sungguh mencegangkan bagaimana dalam banyak keluarga, anak lelaki lebih diutamakan diberi kesempatan dalam pendidikan daripada anak perempuan. Sama dengan fakta ketidaksetaraan yang seratus tahun lebih di masa lampau menyebabkan kegundahan hati R.A. Kartini melakukan upaya agar ‘habis gelap terbitlah terang’. Agaknya kesetaraan gender masih merupakan fatamorgana bagi mayoritas perempuan Indonesia, terutama di lapisan akar rumput.

AKAR dari kebekuan pencerahan sistem nilai antara lain terletak pada sejumlah fakta kegagalan demi kegagalan para pemerintah dan para pemegang kekuasaan lainnya di masyarakat. Baik dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, maupun dalam penciptaan kehidupan sosial-ekonomi dengan kelayakan minimal untuk memutus belitan kemiskinan dan kebodohan yang merupakan sumber kekufuran. Dalam belitan kemiskinan dan kebodohan yang menciptakan ketidakpastian hidup, kekerasan mudah terpicu. Baik kekerasan secara vertikal (internal, kepada isteri dan anak dalam bentuk KDRT, dan secara eksternal bisa mewujud sebagai perlawanan terhadap establishment) maupun secara horizontal terhadap sesama anggota masyarakat. Menurut catatan sejarah hingga sejauh ini, belum pernah ada pemerintah di republik ini yang terbukti betul-betul bersungguh-sungguh menangani pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Orientasi para pemegang kendali pemerintahan selama ini masih selalu kepada aspek kekuasaan demi kekuasaan, dan demi kelanggengan kekuasaan, sebagaimana salah satu ajaran Macchiaveli, jangan pernah betul-betul membuat rakyat pintar. Apa pilihan sikap kita? Jangan biarkan, perbaiki? Atau lanjutkan?