SAAT Indonesia berada dalam badai serangan virus Corona yang berasal dari daratan Tiongkok, Presiden Joko Widodo semestinya menjadi bintang lapangan yang memimpin perlawanan. Akan tetapi, ketika tindakan-tindakan antisipasinya selalu terlambat satu hingga dua langkah di belakang, ia justru menjadi sasaran tembak akibat kekecewaan yang meluas di tengah masyarakat. Presiden membantah terlambat bertindak atau tak berbuat apa-apa selama ini, melainkan melakukan ‘operasi senyap’ melawan Corona. Apapun juga, dalam neraca waktu, Presiden dan jajarannya dianggap menyia-nyiakan waktu tak kurang dari dua setengah bulan. Bukan sekedar menyia-nyiakan waktu, menurut kritik yang muncul, masa dua setengah bulan itu malah dihabiskan guna membangun semacam kepercayaan diri yang semu. Tak jarang masa ‘senggang’ itu pun diisi dengan kelakar-kelakar para pejabat yang mencerminkan sikap meremehkan persoalan.
Akan tetapi setelah seakan sempat kembali senyap usai mengumumkan adanya dua korban pertama terpapar virus Corona, dua hari akhir bulan Maret, Presiden Joko Widodo mendadak tampil menyampaikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seraya menyatakan bahwa pembatasan itu perlu diikuti dengan Darurat Sipil. Penetapan Darurat Sipil itu terasa terlalu meloncat dan ‘menjanjikan’ tindakan represif yang optimal. Mungkin ini menjadi satu kekeliruan baru lagi dari sang Presiden dalam rangkaian kekeliruan dalam tekanan kasus penyebaran virus Corona. Hanya dalam sehari, langsung merebak kritik yang gencar terhadap embel-embel darurat sipil itu. Joko Widodo sempat ‘memperlunak’ dengan menjelaskan darurat sipil itu baru sekedar opsi. “Darurat sipil itu kita siapkan apabila terjadi kondisi abnormal.” Continue reading Presiden Joko Widodo dan Ujian Virus Corona
SOCIO-POLITICA 