Impian Lee Kuan Yew: Singapura, Israel di Asia Tenggara

BEBERAPA bulan sebelum tragedi hukum gantung prajurit KKO Usman dan Harun Oktober 1968 di penjara Changi Singapura, Denis Warner menulis dalam publikasi internasional Solidarity tentang ketertarikan Lee Kuan Yew terhadap model Israel yang survive di tengah ‘kepungan’ negara-negara dengan sikap permusuhan. Seperti Israel, Singapura adalah sebuah negara berwilayah kecil –sebuah negara pulau di selatan Semenanjung Malaya– dengan mayoritas penduduk beragama berbeda dan sekaligus beretnis ‘minoritas’ yang bukan Melayu di antara tetangganya di bagian selatan Asia Tenggara.

LEE KUAN YEW TABUR BUNGA DI TMP KALIBATA, 1973. "Ia juga memiliki kemampuan bersikap rendah hati, saat hal itu diperlukan. Kesediaannya datang menabur bunga di pusara Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata 1973 bisa meredakan kegusaran Soeharto. Sayang, ia tak begitu berhasil mengestafetkan banyak sikap kenegarawanan seperti yang dimilikinya kepada generasi baru pemerintahan Singapura. Selama masih hidup, Lee masih punya kesempatan melakukannya." (download soeharto.co)

LEE KUAN YEW TABUR BUNGA DI TMP KALIBATA, 1973. “Ia juga memiliki kemampuan bersikap rendah hati, saat hal itu diperlukan. Kesediaannya datang menabur bunga di pusara Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata 1973 bisa meredakan kegusaran Soeharto. Sayang, ia tak begitu berhasil mengestafetkan banyak sikap kenegarawanan seperti yang dimilikinya kepada generasi baru pemerintahan Singapura. Selama masih hidup, Lee masih punya kesempatan melakukannya.” (download soeharto.co)

Singapura memperoleh kemerdekaannya dari Inggeris tahun 1959 dua tahun setelah Malaya di tengah masih kuatnya gelombang ‘subversi’ kaum komunis. Negeri pulau itu memang menjadi salah satu sasaran utama ‘subversi’ komunis sepanjang tahun 1950-an. Lee Kuan Yew dengan partai pendukungnya People’s Action Party, menjadi penguasa Singapura merdeka yang harus mengayuh biduk pemerintahannya di tengah berbagai manuver yang tak kunjung henti dari kaum komunis. Tetapi dalam empat tahun, hingga 1963, Lee selalu berhasil mengatasi kritik dan serangan politik kaum komunis, dan berhasil menyudutkan kelompok politik tersebut di Singapura, walau tak berhasil mematikannya sama sekali.

Untuk menghadapi gerakan kaum komunis, pemerintahan Lee Kuan Yew melahirkan sejumlah peraturan ketat dan membentuk Special Branch. Ini adalah semacam polisi rahasia. Anggota-anggota Special Branch menyusup ke tengah jaringan kaum komunis, dan tidak ragu-ragu melakukan penangkapan terhadap para pemimpin komunis jika keadaan mendesak.

LEE KUAN YEW. "Pada sisi sebaliknya, para pemimpin generasi baru Indonesia juga patut melakukan kontemplasi. Kenapa, harkat dan martabat bangsa belakangan ini makin sering direndahkan oleh para pemimpin negara tetangga seperti Malaysia, Australia dan Singapura? Para tokoh pemerintahan Singapura, tak segan mencoba mendikte, mulai soal ekstradisi yang ingin dipertukarkan dengan medan latihan militer mereka di Indonesia, dan yang terbaru soal penamaan KRI Usman Harun." (download wikipedia)

LEE KUAN YEW. “Pada sisi sebaliknya, para pemimpin generasi baru Indonesia juga patut melakukan kontemplasi. Kenapa, harkat dan martabat bangsa belakangan ini makin sering direndahkan oleh para pemimpin negara tetangga seperti Malaysia, Australia dan Singapura? Para tokoh pemerintahan Singapura, tak segan mencoba mendikte, mulai soal ekstradisi yang ingin dipertukarkan dengan medan latihan militer mereka di Indonesia, dan yang terbaru soal penamaan KRI Usman Harun.” (download wikipedia)

            Saat Federasi Malaysia terbentuk tahun 1963, Lee berhasil membujuk PM Tunku Abdul Rahman membuka pintu pemasaran dan berbagai kesempatan ekonomi bagi Singapura, sebagai bagian dari Federasi Malaysia. Tetapi perkawinan kepentingan ini berakhir tahun 1965. Denis Warner menyebutnya sebagai “suatu perceraian yang pahit”. Sementara itu, hubungan perdagangan dengan Indonesia pun sedang terputus selama konfrontasi Indonesia di bawah Soekarno terhadap Federasi Malaysia. Peristiwa peledakan MacDonald House terjadi 10 Maret 1965, di tahun ‘perceraian’ dengan Malaysia.

            Pada tahun 1965 itu, Singapura mendapatkan dirinya sebagai negara pulau yang bebas dan berdaulat –dengan mayoritas penduduk etnis China– di sudut Selat Malaka yang tak bisa dikatakan aman. Pasar ekonomi di daratan Semenanjung Malaya yang tadinya merupakan kesempatan bagi Singapura sebagai anggota Federasi Malaysia, berubah suram. Keistimewaan-keistimewaan selama berada dalam Federasi, tidak lagi berlaku. Malaysia kemudian mengembangkan industri dan perdagangan tanpa melalui Singapura lagi. Juni 1967 suatu peraturan imigrasi yang ketat diberlakukan di sektor perhubungan antara Malaysia-Singapura.

            Dengan perencanaan yang efektif dan peraturan yang ketat, Singapura berhasil lulus dalam ujian situasi yang dihadapi. Dengan berakhirnya konfrontasi Indonesia, pelabuhan nomor lima tersibuk di dunia ini bertambah ramai dan sibuk. Kalangan perdagangan menyebutkan, pelabuhan Singapura naik ke peringkat keempat tersibuk di dunia. Kapal-kapal besar dan tanker, berdampingan dengan kapal-kapal pantai dan armada perahu dari kepulauan Indonesia, meramaikan pelabuhan Singapura. Pada tahun 1967 Singapura mengalami kenaikan impor dan ekspor secara signifikan. Hasil industri Singapura naik 18 persen, sedang cadangan valuta asing naik 12 persen mencapai USD 391 juta –suatu angka yang besar untuk masa itu.

            Misi-misi perdagangan Singapura menyebar ke Eropa, Amerika dan Afrika memperluas hubungan dagang. Bahkan juga menembus –meski melalui pihak ketiga –ke negara-negara tirai besi berideologi kiri. Sejumlah insentif ditawarkan, tak terkecuali untuk perdagangan skala kecil sekalipun. Dengan memberikan tax holiday, tanah untuk pabrik, proteksi tarif dan pemerintahan yang bersih dan efektif, Lee berhasil menarik industrialis asing untuk berkegiatan di negara pulau itu. Blessing in disguise, perang Vietnam memberi banyak rezeki bagi Singapura. Pasokan kebutuhan perang di Vietnam memberi keuntungan besar untuk Singapura. Sementara itu, situasi bermasalah di Hongkong, mengalirkan hot money berjumlah besar ke Singapura. Sadar bahwa suatu kerusuhan di Singapura, bisa mengalirkan kembali uang itu ke luar Singapura, maka Lee menjaga keamanan dan ketertiban dengan keras dan ketat.

            Lee Kuan Yew juga ketat menjalankan program Keluarga Berencana. Angka kelahiran dijaga agar tak melebihi 1,8 persen demi kestabilan jumlah penduduk. Untuk itu Lee bahkan mengizinkan aborsi. Tapi dalam masalah pengangguran, Lee Kuan Yew menghadapi cukup banyak kerumitan.

            Rencana Inggeris untuk menghapuskan pangkalan militernya berangsur-angsur hingga selesai paling lambat pertengahan 1970, secara ekonomis tak menguntungkan Singapura. Keberadaan pangkalan-pangkalan militer Inggeris menyumbang 12 persen pendapatan nasional. Pangkalan-pangkalan itu mempekerjakan langsung 40.000 orang dan secara tidak langsung merupakan sumber penghidupan bagi hampir seperlima penduduk Singapura yang kala itu berjumlah sekitar 2 juta jiwa.

            Masalah pengangguran menjadi amunisi bagi kaum komunis dan front politiknya, Partai Barisan Sosialis. Partai ini meninggalkan parlemen –sehingga tak ada lagi fraksi oposisi– dan menempuh cara-cara ekstra parlementer dalam perjuangannya. Dalam kongres tahunan Maret 1967, Lim Chin-siong seorang agitator ulung komunis yang sedang dibatasi kegiatan politiknya oleh pemerintah, diangkat kembali menjadi Sekertaris Jenderal Partai Barisan Sosialis. Partai ini mengerahkan massa anak muda yang terlatih baik secara ideologis dan militansi, terus menerus turun ke jalan melakukan aksi bawah tanah dan gerakan ekstra parlementer, untuk melunturkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

            Gerakan bawah tanah komunis bulan Juni 1967 mengorganisir serangan terhadap Pusat Pemadam Kebakaran, kantor-kantor People’s Action Party, Kedutaan Besar Amerika Serikat serta aksi mogok makan para tahanan di Penjara Changi yang dibarengi aksi mogok dengan berjongkok di luar penjara. Tanggal 27 di bulan yang sama, ‘kelompok perusuh’ melakukan aksi perusakan ruang pengadilan, saat 313 orang dengan tuduhan berkumpul tanpa izin sedang diadili. Di luar gedung, massa meneriakkan hujatan sembari menyerang polisi. Massa juga ikut bernyanyi mengikuti lagu perjuangan komunis yang dikumandangkan di dalam gedung pengadilan.

            Menghadapi Special Branch, sekitar dua lusin pimpinan kelompok komunis ini cukup pandai bermain kucing-kucingan. Beberapa di antara pimpinan penting, tinggal di Johore, negara bagian paling selatan Malaysia dan mengatur pergerakan dari sana. Beberapa yang lain bergerak dari kepulauan Riau di wilayah Indonesia.

            Para pemimpin komunis ini memiliki sebuah mimpi untuk menjadikan Singapura sebagai Cuba di Asia Tenggara. Cuba juga adalah sebuah negara pulau di Amerika Tengah, dengan sistem komunis, di pimpin Fidel Castro. Tepat berhadapan dengan Amerika Serikat.

            Sebaliknya, Lee Kuan Yew terpesona kepada Israel, sebuah negara berwilayah kecil yang berhasil bertahan dari negara-negara Arab yang mengelilingi dan memusuhinya, bahkan ingin menghapus eksistensinya. Lee punya impian, menjadikan Singapura sebagai Israel di Asia Tenggara. Lee sejak awal mengingatkan kemungkinan komunis menguasai Asia Tenggara. “Tidak ada yang lebih membahayakan Asia Tenggara daripada membiarkan Vietnam Selatan dikikis dan dicaplok komunis,” ujarnya. Kekuatiran yang sama mengenai Indonesia di bawah Soekarno, meskipun tak diucapkannya terbuka. “Waktu sangat sempit bagi kita. Jika orang mulai percaya bahwa daerah-daerah non komunis di Asia akan jatuh ke tangan komunis, maka semua orang akan menyesuaikan diri ke arah sana.”

            Untuk menjadi semacam Israel di Asia Tenggara, selain membangun ekonomi, sebagai bagian dari suatu kompleks minoritas dalam kepungan, Singapura di bawah Lee Kuan Yew juga membangun kekuatan militer. Mungkin bukan suatu kebetulan, pada awal membangun kekuatan militernya, Singapura mendatangkan instruktur-instruktur Israel untuk membantu. Karena berada di suatu kawasan –Malaysia dan Indonesia– berpenduduk mayoritas muslim, para instruktur Israel itu disamarkan sebagai orang-orang Meksiko.

            Baik di Angkatan Bersenjata maupun di kalangan sipil pemerintahan, penekanan selalu pada pembaktian. “Penempaan baja memerlukan waktu lama, dan kalian harus menjadi laki-laki tempaan,” demikian Menteri Pertahanan Goh Keng Swee berkata kepada siswa-siswa sekolah artileri dan institut latihan angkatan bersenjata, Agustus 1967. Sampai-sampai para abdi masyarakat di Singapura pun harus menjalani latihan kemiliteran. Pada waktu yang sama, kepada mereka ditanamkan sikap menjalankan kehidupan pribadi yang bersih dari skandal dan korupsi.

            “Wilayah ini akan berkelanjutan hidupnya, hanya jika semua orang punya keinginan untuk maju,” kata Lee Kuan Yew. “Persoalannya, tiada lain dari kemauan dan kerja. Jika tidak demikian, tamatlah kita. Keadaan akan kembali kepada dataran lumpur seperti ketika Raffles tiba di pulau ini tahun 1819,” kata Lee Kuan Yew.

             BAGAIMANAPUN harus diakui, Lee Kuan Yew adalah seorang bapak bangsa bagi Singapura. Meskipun tak mengedepankan demokrasi, ia telah mengajarkan bangsanya untuk hidup lebih bersih, lahir batin. Ia juga memiliki kemampuan bersikap rendah hati, saat hal itu diperlukan. Kesediaannya datang menabur bunga di pusara Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata 1973 bisa meredakan kegusaran Soeharto. Sayang, ia tak begitu berhasil mengestafetkan banyak sikap kenegarawanan seperti yang dimilikinya kepada generasi baru pemerintahan Singapura. Selama masih hidup, Lee masih punya kesempatan melakukannya.

            Pada sisi sebaliknya, para pemimpin generasi baru Indonesia juga patut melakukan kontemplasi. Kenapa, harkat dan martabat bangsa belakangan ini makin sering direndahkan oleh para pemimpin negara tetangga seperti Malaysia, Australia dan Singapura? Para tokoh pemerintahan Singapura, tak segan mencoba mendikte, mulai soal ekstradisi yang ingin dipertukarkan dengan medan latihan militer mereka di Indonesia, dan yang terbaru soal penamaan KRI Usman Harun. Belum berbagai kata menyakitkan yang bisa dilontarkan seenaknya setiap saat. Padahal, sumber penghasilan ekonomi negara dengan penduduk yang kini berjumlah 5 juta orang itu, untuk sebagian besar berkaitan dengan Indonesia.

            Apakah negara kita direndahkan karena para pemimpinnya terkenal korup dan gampang dibeli dengan uang dan suguhan sex? Gampang menjual aset negara yang strategis, semisal pengelolaan satelit. Apakah karena orang di Singapura tahu betapa kejahatan perdagangan minyak dan bahan bakar minyak diatur dan direncanakan oleh orang Indonesia sendiri dengan meminjam tempat di negara pulau itu? Begitu pula berbagai persekongkolan lainnya? Suap dan negosiasi putusan hukum di Indonesia kerap dirundingkan di sana? Lalu, turun temurun sejumlah uang hasil korupsi disimpan dalam rekening bank di negeri itu, dan lain sebagainya. Akan menjadi suatu daftar panjang bila perilaku a-nasional itu disusun satu per satu. (socio-politica.com)

Advertisements

Usman dan Harun, Luka Lama Dari Era Politik Konfrontasi Soekarno

SEBUAH luka lama dalam hubungan Indonesia-Singapura ‘terusik’ kembali ketika pekan lalu Menteri Luar Negeri republik pulau itu, Shanmugam, menyatakan keprihatinan pemerintahnya terhadap penamaan sebuah kapal baru TNI-AL dengan KRI Usman Harun. Nama itu adalah gabungan nama dua prajurit KKO (Korps Komando) Angkatan Laut, Kopral Satu Usman Ali dan Kopral Dua Harun Said  yang dihukum gantung 17 Oktober 1968 di Penjara Changi Singapura. Kedua prajurit KKO itu diadili dan dihukum mati karena melakukan pemboman di sebuah gedung di Orchard Road, MacDonald House, tanggal 10 Maret 1965. Dalam peledakan itu, 3 warga Singapura tewas dan 33 orang lainnya terluka.

            Peradilan dan penjatuhan hukuman mati itu sebenarnya terjadi setelah konfrontasi diakhiri Jenderal Soeharto melalui suatu operasi khusus Ali Moertopo dan kawan-kawan dengan pendekatan persuasif kepada para pemimpin Malaysia. Usman dan Harun adalah dua orang di antara 47 prajurit Indonesia lainnya yang tertangkap oleh aparat keamanan Malaysia di daratan semenanjung Malaya maupun pulau Singapura –kala Singapura masih tergabung dalam Federasi Malaysia– di masa konfrontasi. Minus Usman dan Harun, seluruh prajurit Indonesia itu telah dibebaskan segera setelah konfrontasi disepakati berakhir. Pemerintah Lee Kuan Yew yang memisahkan Singapura dari Federasi Malaysia, tetap menahan kedua prajurit korps komando itu, karena berniat mengadilinya.

PANGLIMA BESAR KOMANDO OPERASI TERTINGGI, SOEKARNO. "Apa pun penilaian terhadap kebijakan politik Soekarno kala itu –karena sebagai bangsa kita sempat mendua mengenai hal itu– Sersan Anumerta Usman Ali dan Kopral anumerta Harun Said telah dan tetap diakui bersama sebagai pahlawan nasional. " (Foto Life)

PANGLIMA BESAR KOMANDO OPERASI TERTINGGI, SOEKARNO. “Apa pun penilaian terhadap kebijakan politik Soekarno kala itu –karena sebagai bangsa kita sempat mendua mengenai hal itu– Sersan Anumerta Usman Ali dan Kopral anumerta Harun Said telah dan tetap diakui bersama sebagai pahlawan nasional. ” (Foto Life)

            Saat putusan hukum gantung dijatuhkan Pengadilan Singapura, pemerintahan Soeharto memohon agar hukuman itu dilunakkan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Tapi ditolak. Pemerintah Singapura mencoba mengesankan bersikukuh menegakkan rule of law di negaranya. Sebuah analisa menyatakan, pemerintah Lee Kuan Yew akan berhadapan dengan ‘oposisi’ kiri yang akan menggunakan peluang menjatuhkan pemerintahan Lee bilamana eksekutif negara pulau ini mencoba mencampuri keputusan lembaga judikatif. Penolakan Singapura ini membuat Presiden Soeharto tak pernah lagi mau menerima Perdana Menteri Lee Kuan Yew, termasuk dalam event pertemuan para pemimpin ASEAN, kecuali Lee mau datang menabur bunga di pusara kedua prajurit KKO itu di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam suatu testimoni, Lee Kuan Yew mengaku sempat ‘gentar’ juga terhadap sikap dingin Soeharto. Akhirnya Lee memenuhi permintaan Soeharto di tahun 1973, dan dengan itu ada pemahaman bahwa masalah antara dua negara terkait insiden sejarah itu, telah diselesaikan.

Mungkin pemahaman generasi Lee Kuan Yew ini ini tak berhasil diestafetkan kepada generasi baru dalam pemerintahan Singapura, sehingga tergelincir mengutak-atik suatu sentimen lama dalam sejarah, dengan sudut pandang keliru dan salah waktu, yaitu definisi terorisme masa kini yang terlepas dari konteks sejarah saat peristiwa terjadi. Dan harus diakui, kehilangan konteks sejarah yang sama, terjadi pula pada sejumlah pelaku generasi baru dalam kekuasaan politik dan pemerintahan Indonesia. Sehingga, tak sedikit terlontar tanggapan-tanggapan dan komentar yang sama tak relevannya –sekaligus sama emosionalnya– dengan yang dilontarkan Shanmugam. Lalu, pada gilirannya bolak-balik saling ditanggapi. Apakah generasi baru yang tak pernah mengalami bahaya ancaman konflik bersenjata atau perang yang sesungguhnya, seperti pada tahun 1962-1965, kini ingin juga mencoba sensasi rasa siap perang atau setidaknya sensasi rasa permusuhan antar tetangga di tengah keramaian arus bolak balik kunjungan wisata dan bisnis warga antara dua negara?

TRAGEDI sejarah hukum gantung terhadap dua prajurit Korps Komando Angkatan Laut –kini, Korps Marinir– Kopral Satu Usman Ali dan Kopral Dua Harun Said, tak boleh tidak menjadi salah satu penggalan traumatis yang terkait dalam hubungan sebab-akibat dengan politik konfrontasi Presiden Soekarno terhadap Federasi Malaysia, 1962-1965. Saat eksekusi hukum gantung itu toh dilaksanakan meskipun pemerintah Indonesia di bawah Jenderal Soeharto memohon suatu pembatalan, suasana emosional di tanah air kala itu, nyaris tak terkendali. Sejumlah kekuatan politik yang di masa lampau dikenal sebagai pendukung setia Soekarno –namun tiarap saat Soekarno dalam proses dijatuhkan– melancarkan demonstrasi dan perusakan yang diberi alasan  pembenar “kemarahan spontan karena kesombongan Singapura”.

            Terhadap aksi-aksi itu, Duta Besar RI di Singapura waktu itu, Brigjen Sunarso, mengingatkan “Kita tidak bisa menegakkan kehormatan dengan tindakan vandalisme yang merusak apa yang kita bangun sendiri.” Jenderal AH Nasution yang kala itu menjadi tokoh pimpinan MPRS, ternyata lebih emosional. “Rakyat Indonesia terluka hatinya, tegasnya terhina. Penghinaan adalah lebih dalam daripada permusuhan,” ujarnya. Sebuah media generasi muda yang pernah bersimpati pada ketokohan sang jenderal dalam masa pergerakan 1966, menyindir, “Ini ratio atau perasaan? Tapi kenapa malapetaka ini timbul? Karena politik konfrontasi Soekarno! Masih ingatkah Jenderal, siapa yang pernah ikut gembar gembor mendukungnya?” Bisa dicatat, kala konfrontasi terhadap Malaysia terjadi, Jenderal AH Nasution adalah Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi sekaligus Menteri Keamanan Nasional/Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Panglima Besar Komando Tertinggi tak lain Presiden Soekarno sendiri.

            Panglima KKO/Wakil Panglima AL Letnan Jenderal KKO Hartono sementara itu, lebih mencoba menahan diri. Ia menyatakan, “Perlakuan pemerintah Singapura tidak dapat kita diamkan begitu saja, tetapi kita sebagai prajurit harus tetap berkepala dingin dengan sikap siap sedia menunggu perintah atasan.”

            Meskipun pada mulanya merasa terfait-accompli dengan politik konfrontasi yang dikenal sebagai Operasi Dwikora –suatu keputusan politik yang ditempuh Soekarno karena dorongan utama kelompok komunis– militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, akhirnya mencari dan menemukan celah yang lebih baik untuk menempatkan diri dalam politik konfrontasi Soekarno. Kita kutip sebuah uraian dalam buku ‘Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966’: Adanya konfrontasi, yang bagaimanapun juga membutuhkan unsur militer, telah menciptakan celah baru bagi suatu peran memadai. “Nyatanya, terlihat kemudian  Jenderal Ahmad Yani maupun Jenderal AH Nasution banyak mendapat peran-peran signifikan dalam rangka Dwikora. Juni 1964, Menteri Luar Negeri Soebandrio dan Panglima AD Letnan Jenderal Ahmad Yani, berangkat ke Moskow dalam suatu misi untuk memperoleh persenjataan baru dengan teknologi lebih tinggi bagi keperluan Dwikora, di antaranya ‘membeli’ peluru-peluru kendali. Misi ini tidak berhasil memperoleh apa yang diharapkan. Bulan September, Soekarno meminta Nasution ‘melanjutkan’ misi Yani itu. Bahkan tatkala Nasution berada di Moskow, Soekarno menyusul ke sana. Misi Nasution ‘berhasil’ memperoleh persetujuan dari PM Kruschev, walau ia ini sempat menyentil tidak lancarnya Indonesia membayar utang-utang terdahulu. Akhirnya Jenderal Nasution menandatangani suatu perjanjian baru pembelian senjata dengan Marsekal Gretsko.” Tapi, sekitar seminggu kemudian, Kruschev disingkirkan dari kekuasaaan oleh Breshnev dan kawan-kawan.

PEMBENTUKAN Federasi Malaysia 16 September 1963 adalah bagian dari rencana Inggeris, untuk memenuhi permintaan memerdekakan wilayah-wilayah yang terletak di bagian Utara Kalimantan, setelah kemerdekaan Malaya dan Singapura. Namun Inggeris mensyaratkan agar bekas-bekas koloninya itu setelah bergabung dalam Federasi Malaysia tetap menjadi anggota Negara-negara Persemakmuran, dan dengan demikian berada dalam payung perlindungan ekonomi dan keamanan dari Inggeris. Soekarno melontarkan tuduhan bahwa federasi bentukan Inggeris itu tak lain adalah proyek Nekolim (Neo Kolonialisme). Hanya selang sehari setelah pengumuman pembentukan Federasi Malaysia, massa yang dipelopori kelompok politik kiri melakukan demonstrasi besar-besaran ke Kedutaan Besar Inggeris dan Persekutuan Tanah Melayu. Kedutaan Besar Inggeris dirusak dan dibakar. Bersamaan dengan itu, Departemen Luar Negeri RI yang dipimpin Dr Soebandrio mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur (Persekutuan Tanah Melayu).

Soebandrio yang juga membawahi BPI (Badan Pusat Intelejen) adalah pendorong utama bagi Soekarno dalam konfrontasi terhadap Malaysia. Beberapa kegiatan ‘bawah tanah’ yang dijalankan melalui BPI dengan kelompok politik kiri Indonesia dan kaum komunis di Malaya, Singapura, Brunai dan Serawak maupun Sabah, telah menutup peluang tercapainya suatu hasil ‘damai’ jangka panjang melalui diplomasi. Padahal suatu pembicaraan mengenai rencana Federasi Malaysia telah dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu (PTM) Tunku Abdul Rahman di Tokyo 31 Mei-1Juni 1963 dan sebenarnya sempat menciptakan peredaan ketegangan. Pertemuan di Tokyo itu disusul pertemuan segitiga tingkat Menteri Luar Negeri antara Jakarta, Kuala Lumpur dan Manila (yang berkepentingan ada penyelesaian ‘damai’ karena mempunyai klaim terhadap Sabah) yang mencari solusi mengenai rencana Federasi Malaysia tersebut pada 7-11 Juni 1963 di Manila. Manuver Soebandrio, berupa operasi intelejen dan sejumlah operasi bawah tanah lainnya yang dijalankan sejak awal 1963, tinggal menunggu waktu untuk menjadi batu sandungan. Ketika manuver-manuver Soebandrio tetap melanjut  selama sebulan berikutnya, dan tercium, Tunku Abdur Rahman ‘membalas’ dalam bentuk tindakan menandatangani perjanjian awal dengan Inggeris di London tentang pembentukan Federasi Malaysia yang akan dilaksana 31 Agustus 1963.

Tindakan Tunku ini memicu kemarahan Soekarno yang baru saja di awal Juni berunding dengan pemimpin Malaya itu, “Saya telah dikentuti”, ujar Soekarno ketus tanpa menggunakan lagi istilah yang lebih ‘halus’. Tetapi rencana KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) tiga negara di Manila tetap dilangsungkan pada bulan Juli-Agustus dan berhasil menetapkan sejumlah kesepakatan serta berhasil mengajak Sekertaris Jenderal PBB U Thant menjadi penengah dan membentuk tim pengumpul pendapat mengenai aspirasi rakyat wilayah itu mengenai gagasan Federasi Malaysia. Tim ini dipimpin oleh seorang diplomat Amerika Serikat yang belum berhasil merampungkan tugasnya tatkala pembentukan Federasi Malaysia diumumkan pertengahan September 1963. Bahkan pada tahun 1964 setelah Soekarno mencanangkan Dwikora, perundingan tingkat tinggi tiga negara tetap dicoba dilaksanakan namun tanpa hasil.

Di luar kaitan masalah militer sementara itu, keadaan ekonomi yang makin memburuk secara luar biasa, kembali memerlukan pengalihan perhatian rakyat, setelah selesainya gerakan pembebasan Irian Barat. Alasan yang terakhir ini, diakui atau tidak, faktual menjadi kebutuhan Soekarno. Walau pada sisi lain harus diakui, bagaimanapun Soekarno mau tak mau tidak bisa diam terhadap konspirasi yang dilakukan Inggeris untuk memecah belah para pemimpin Asia Tenggara. Apapun, bisa dipahami bahwa Soekarno yang memang selalu menempatkan diri di barisan depan gerakan anti neo kolonialisme dan neo imperialisme, saat itu patut bila harus kembali berada di garis depan dan lebih ‘dalam’ melawan Barat yang saat itu merupakan ancaman bagi Indonesia. Tapi kendati bersuara keras terhadap rencana Federasi Malaysia, dan juga terhadap Tunku Abdul Rahman, toh Soekarno masih memiliki kesediaan menuju meja perundingan di tahun 1963 itu, setidaknya sampai Agustus 1963.

SEJARAH tidak untuk disesali. Manis atau pahit, ia diperlukan sebagai referensi untuk tindakan-tindakan ke masa depan. Usman dan Harun gugur di tahun 1968, sebagai bagian dari sejarah politik konfrontasi. Apa pun penilaian terhadap kebijakan politik Soekarno kala itu –karena sebagai bangsa kita sempat mendua mengenai hal itu– Sersan Anumerta Usman Ali dan Kopral Anumerta Harun Said telah dan tetap diakui bersama sebagai pahlawan nasional. Namun merupakan suatu koinsidensi yang menarik juga, kenapa perwira generasi baru yang menjadi para pimpinan TNI-AL saat ini memilih nama KRI Usman Harun untuk kapal barunya yang adalah buatan Inggeris –negara yang 50 tahun lampau ‘membantu’ kelahiran Federasi Malaysia? (socio-politica.com)

Jenderal Ahmad Yani: Dilema ‘Politician in Uniform’ (3)

“Kolonel Sarwo Edhie Wibowo adalah bagaikan anak panah yang muncul dari balik tabir blessing in disguise dalam satu momentum sejarah bagi Jenderal Soeharto”

Pihak militer, meskipun mulanya merasa agak ter-’faitaccompli’, akhirnya mencari dan menemukan celah yang lebih baik pada masalah konfrontasi terhadap Malaysia. Penghapusan tuntas SOB, pada kwartal pertama 1963, potensil melemahkan posisi dan peran militer, namun adanya konfrontasi yang bagaimanapun juga membutuhkan unsur militer, telah menciptakan celah baru bagi suatu peran memadai. Nyatanya, terlihat kemudian Yani maupun Nasution banyak mendapat peran-peran signifikan dalam rangka Dwikora.

Juni 1964, Menteri Luar Negeri Soebandrio dan Panglima AD Letnan Jenderal Ahmad Yani, berangkat ke Moskow dalam suatu misi untuk memperoleh persenjataan baru dengan teknologi lebih tinggi bagi keperluan Dwikora, di antaranya ‘membeli’ peluru-peluru kendali. Misi ini tidak berhasil memperoleh apa yang diharapkan. Bulan September, Soekarno meminta Nasution ‘melanjutkan’ misi Yani itu. Bahkan tatkala Nasution berada di Moskow, Soekarno menyusul ke sana. Misi Nasution ‘berhasil’ memperoleh persetujuan dari PM Kruschev, walau ia ini sempat menyentil tidak lancarnya Indonesia membayar utang-utang terdahulu. Akhirnya Jenderal Nasution menandatangani suatu perjanjian baru pembelian senjata dengan Marsekal Gretsko. Tapi, sekitar seminggu kemudian, Kruschev disingkirkan dari kekuasaaan oleh Breshnev dan kawan-kawan. Nasution mencatat, bahwa sewaktu diadakan jamuan  makan malam balasan oleh Soekarno bagi Kepala Negara Sovjet dan pemimpin Sovjet lainnya –yang tidak dihadiri Kruschev yang sedang ‘berlibur’ bersama keluarga–  Breshnev yang saat adalah orang kedua memang berperilaku agak aneh, lebih banyak diam sepanjang acara seolah-olah pikirannya ada di tempat lain (1987: 83).

Di luar kaitan masalah militer sementara itu, keadaan ekonomi yang makin memburuk secara luar biasa, kembali memerlukan pengalihan perhatian rakyat, setelah selesainya gerakan pembebasan Irian Barat. Alasan yang terakhir ini, diakui atau tidak, faktual menjadi kebutuhan Soekarno. Apapun, Soebandrio berhasil ‘membangkitkan’ Soekarno yang memang selalu menempatkan diri di barisan depan gerakan anti neo kolonialisme dan neo imperialisme, untuk kembali berada di garis depan dan lebih ‘dalam’ melawan Barat. Kendati mulai bersuara keras terhadap rencana Federasi Malaysia, dan juga terhadap Tunku Abdul Rahman, toh Soekarno masih ada kesediaan menuju meja perundingan di tahun 1963 itu, setidaknya sampai Agustus 1963.

PKI dan Soebandrio betul-betul memanfaatkan gerakan kiri Azahari yang menginginkan mengenyahkan Inggeris. PKI menyampaikan retorika, bahwa gerakan Azahari adalah gerakan rakyat untuk mengusir kaum kolonial dari tanah air mereka, maka harus didukung oleh semua kaum revolusioner yang anti kolonialisme dan imperialisme. Sementara itu di bawah permukaan, PKI dengan kuat mensupport Soebandrio yang mengerahkan BPI untuk menjalankan sejumlah operasi intelejen. PKI dan Soebandrio ‘menampung’ sejumlah pelarian yang melintas perbatasan ke wilayah Indonesia karena menghindari penangkapan setelah gagalnya gerakan Azahari. Pelarian-pelarian ini umumnya adalah dari etnis Cina yang berideologi komunis. Di Serawak terdapat hampir 300 ribu etnis Cina dari sekitar 800 ribuan penduduk, sedang di Sabah ada kurang lebih 100-150 ribu etnis Cina di antara sekitar 500 ribuan penduduk. Kebanyakan dari mereka adalah anggota partai dan organisasi-organisasi politik komunis, serta amat militan.

Atas ‘perintah’ Soebandrio, BPI merekrut puluhan dari pelarian militan ini, lalu diam-diam membawa mereka ke Jawa dan memberi mereka latihan militer yang cukup keras dibawah instruktur-instruktur combatan dari unsur Angkatan Kepolisian di Bogor. Hal ini tak sulit dilakukan karena Kepala BPI adalah seorang perwira kepolisian, yakni Brigadir Jenderal Soetarto. Mereka yang telah dilatih di Bogor ini, dikembalikan ke perbatasan Serawak, dan melatih lagi puluhan lainnya pelarian, termasuk sejumlah wanita, sebagai gerilyawan dengan kemampuan militer. Mereka inilah yang kemudian merupakan cikal bakal PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Serawak) yang mulai bergerak kembali ke Serawak dan menjalankan aksi gerilya sejak pertengahan 1963.

Kisah Abang Kifli, Operasi A dan ‘Operasi Babu-babu’. Soebandrio juga memberi dorongan dan kesempatan kepada Azahari dan pengikut-pengikutnya membentuk Kabinet Kalimantan Utara dalam ‘pengasingan’ di wilayah Indonesia. Seluruh anggota kabinet itu adalah golongan kiri di Kalimantan Utara. Tetapi ada seorang di antaranya, yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan, bernama Abang Kifli, ternyata tidak berideologi kiri. Ia ini pernah bermukim sebagai ‘imigran’ di Indonesia dan bahkan bekerja untuk pemerintah Indonesia di Departemen Agama. Ia memiliki hubungan baik dengan Abdul Harris Nasution, jenderal yang mempunyai sejarah hubungan buruk dengan Soebandrio dan dianggap oleh yang disebut belakangan ini sebagai ‘musuh’ politiknya.

Mengetahui latarbelakang Abang Kifli yang sempat dinobatkan dengan pangkat ‘Letnan Jenderal’ selaku Menteri Pertahanan, Soebandrio ‘memerintahkan’ BPI agar membawa Kifli ke perbatasan untuk ikut suatu operasi penyusupan –Operasi A– ke wilayah Kalimantan Utara. Namun dengan alasan ada tugas penting di Jakarta ia kembali ke ibukota negara. Ia dianggap melakukan desersi dan segera dicopot dari Kabinet Kalimantan Utara, lalu ditahan beberapa bulan sampai dilepaskan kembali. Tampaknya, Jenderal AH Nasution berperan membantunya keluar dari penahanan.

Tak lama setelah lepas dari penahanan, ia dengan segera ke Kedutaan Besar Pilipina di Jalan Diponegoro-Imam Bonjol untuk meminta suaka. Dr Subandrio memerintahkan BPI menjerat kembali Kifli yang sebenarnya aman dalam pagar kekebalan diplomatik Kedutaan Besar Pilipina. Beberapa intel polisi ‘dikerahkan’ Kepala BPI Sutarto yang adalah seorang perwira kepolisian, melakukan operasi illegal memasuki kedutaan yang terdiri dari dua gedung dalam satu kompleks, satu digunakan sebagai kantor dan yang lainnya menjadi kediaman anggota kedutaan. Sepanjang hari, karena dua fungsi itu, praktis kedutaan terawasi selama 24 jam. Tetapi agaknya ada peluang pada setiap Minggu petang, yakni ketika para wanita pembantu rumah tangga dan beberapa pegawai diperbolehkan keluar kompleks untuk berbelanja makanan maupun sekedar ngobrol di tikungan dekat kedutaan. Pada peluang waktu yang sempit itu, dengan menggunakan kait para intel polisi suruhan BPI itu memanjat disamping gedung ke lantai dua, lalu dari sana turun ke lantai satu dan menemukan Abang Kifli sedang berbaring-baring di salah satu kamar. Selain membawa serta Kifli, mereka pun menyambar sebuah radio dan beberapa barang kecil lainnya untuk menimbulkan kesan pencurian. Kelak dalam laporan pihak kedutaan di kepolisian memang disebutkan motif pencurian. Karena operasi ‘penculikan’ Kifli ini memanfaatkan peluang yang tercipta oleh para wanita pembantu rumah tangga yang meninggalkan ‘pos’ mereka, maka operasi ini diberi nama ‘Operasi Babu-babu’. Abang Kifli lalu disekap sampai berakhirnya konfrontasi pada masa kekuasaan baru di Indonesia.

Operasi A adalah operasi penyusupan ke wilayah semenanjung maupun Kalimantan Utara. Operasi ini meniru yang pernah dilakukan pada masa Trikora pembebasan Irian Barat. Dalam mempersiapkan operasi ini, dengan bantuan PKI, sejumlah anggota organisasi kiri di Malaya dan Singapura, diberi isyarat untuk masuk ke Indonesia. Mereka datang dengan penerbangan-penerbangan komersial ke Jakarta dan disambut oleh beberapa perwira polisi dan anggota BPI untuk dibawa keluar Bandar Udara Kemayoran tanpa melalui pintu imigrasi. Mereka ditampung di sebuah tempat di Jakarta Timur bersama ratusan sukarelawan yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Selanjutnya mereka diangkut ke tempat pelatihan paramiliter, di Sekolah Kepolisian Sukabumi. Dilatih oleh instruktur-instruktur polisi dibawah selubung program pelatihan sukarelawan, yang sudah lazim dilakukan sejak masa Trikora. Pelatihan yang berlangsung sampai Juli 1963 itu, meliputi latihan yang ekstra khusus seperti pendidikan intelejen dan kontra intelejen, perang urat syaraf dan sabotase.

Pada bulan Juli itu juga, tampaknya apa yang dilakukan BPI itu sejak pelatihan untuk PGRS sampai upaya persiapan Operasi A ini, telah tercium oleh Inggeris dan Malaya. Tanggal 9 Juli Tunku Abdul Rahman menandatangani persetujuan pembentukan Federasi Malaysia. Dan adalah pula karena perkembangan baru tersebut pada bulan Juli itu persiapan Operasi A makin dimatangkan. Ke dalam operasi ini dimasukkan unsur-unsur KKO (Marinir) yang pimpinannya dikenal sebagai Soekarnois sejati. Begitu pula unsur-unsur Angkatan Kepolisian dan Angkatan Udara, yang beberapa pimpinannya juga amat Soekarnois dan mempunyai aspirasi ‘politik’ yang condong ke kiri, diikutkan dalam persiapan operasi. Jumlah yang dikerahkan dari tiga kelompok militer ini mencapai ratusan orang. Tetapi sepanjang tahun 1963 hingga pertengahan 1964, operasi ini belum juga dilaksanakan. Barulah kurang lebih 3 bulan setelah Soekarno mencanangkan Dwikora, rombongan pertama coba disusupkan dari laut ke daratan Malaysia (Agustus 1964) namun mereka dipergoki oleh patroli udara Inggeris dan dibombardir sampai tenggelam. 20 orang tewas. Setelah kegagalan ini, BPI meninggalkan program ini.

Tugas-tugas kemiliteran selanjutnya secara resmi dilaksanakan Komando Siaga (KOGA) yang dibentuk dalam rangka Dwikora, dipimpin oleh Menteri Panglima AU Laksamana Madya Omar Dhani. Wakil Panglima I adalah Menteri Panglima AL Laksamana Muda Muljadi dan wakil Panglima II Brigadir Jenderal AD Achmad Wiranatakusumah. Sebagai Kepala Staf, diangkat Komodor Leo Wattimena, seorang penerbang Mig yang handal dan tersohor ke publik sebagai penerbang jagoan karena nekad bermanuver di udara. Komando Siaga ini dalam tempo tiga bulan ditingkatkan menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga)  dan dirombak susunannya karena suatu alasan internal. Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto dimasukkan ke dalam Kolaga sebagai Wakil Panglima I, sedangkan Laksamana Muda Laut Muljadi pindah menjadi Wakil Panglima II. Panglima Kolaga, tetap Laksamana Madya Udara Omar Dhani, dan Kepala Staf pun tetap dijabat Leo Wattimena yang telah naik pangkat menjadi Perwira Tinggi, Laksamana Muda Udara. Ditambahkan pula jabatan Wakil Kepala Staf, yakni Brigadir Jenderal AD A. Satari. Cukup menarik bahwa Menteri Panglima AD tidak duduk dalam Kolaga sebagaimana halnya Panglima dari dua angkatan yang lain.

Kisah Sarwo Edhie Wibowo. Masalah yang dihadapi oleh Angkatan Darat, tidak semata-mata penyusupan dari kekuatan politik, khususnya dari PKI, serta dilema terkait masalah Dwikora. Belakangan muncul pula tudingan adanya hubungan CIA dengan AD terkait ‘Dokumen Gilchrist’ –melalui istilah ‘our local army friends’– serta tudingan adanya ‘Dewan Djenderal’ yang berniat mengambilalih kekuasaan dari tangan Soekarno. Masalah lainnya, persoalan Angkatan Kelima. Banyak persoalan dan dilema juga timbul dalam rangka persaingan pribadi yang terkait dengan masalah karir, perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat maupun sikap-sikap kritis terhadap sikap dan perilaku kepemimpinan satu sama lain. Masalah CTN yang kemudian menjadi alasan ketidakpuasan Kolonel Kahar Muzakkar sehingga kemudian membelot dan berontak misalnya, merupakan salah satu contoh. Contoh lain, adalah berikut ini.

Pada akhir tahun 1964, terjadi sedikit masalah di tubuh pasukan elite AD, RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat). Seorang Mayor bernama Benny Moerdani mengeritik secara terbuka atasannya, Komandan RPKAD Kolonel Mung Parhadimuljo, dalam suatu pertemuan, terkait soal ketidakefisienan penggunaan dana dan sumberdaya, Kolonel Mung, meskipun cukup kesal terhadap serangan terbuka Benny – yang oleh beberapa perwira lain dianggap pembangkangan kepada atasan – tidak sampai mengambil tindakan apa pun terhadap Benny. Maka, tampaknya persoalan tersebut takkan berkembang dan merembet lebih jauh. Itulah sebabnya, setelah pertemuan itu, Benny sempat melanjutkan rencana pribadinya keluar Jakarta untuk melaksanakan bulan madu dengan isteri yang baru dinikahinya. Akan tetapi, Letnan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, wakil komandan pasukan elite Angkatan Darat tersebut, merasa perlu untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri/Panglima AD Letnan Jenderal Ahmad Yani.

Panglima AD ini tak terlalu terkejut dengan laporan Sarwo, karena secara pribadi Benny yang menjadi salah seorang perwira tulang punggung operasi di Irian Barat, pernah menyampaikan keluhannya mengenai Kolonel Mung ini. Penyampaian Sarwo menjadi konfirmasi tambahan baginya.  Bulan Januari 1965, Yani melakukan serangkaian perubahan dengan caranya sendiri. Kolonel Mung mendapat tugas baru sebagai Panglima Daerah Militer di Kalimantan Timur, salah satu garis depan ke wilayah Malaysia dalam rangka Dwikora. Benny Murdani, sempat diskors oleh Sarwo Edhie. Dalam masa skors ini Benny bertemu Letnan Kolonel Ali Moertopo yang bertugas di Komando Strategis Angkatan Darat di bawah Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Ali menanyakan kepada Benny, “tugas di mana sekarang ?”. Benny lalu menceritakan nasibnya yang sedang di ujung tanduk. Dan akhirnya dengan bantuan Ali Moertopo, Benny berhasil dialihkan ke Kostrad, dan bertugas di bawah komando Panglima Kostrad. Benny Murdani sebelumnya pernah bertugas di bawah Soeharto dalam rangka operasi Mandala, karena Soeharto adalah Panglima Mandala untuk pembebasan Irian Barat.

Kekosongan di RPKAD setelah Mung dialihkan, diisi oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani dengan mengangkat Letnan Kolonel Sarwo Edhie sebagai komandan baru – lebih tepatnya sebagai pelaksana harian – dengan kenaikan pangkat menjadi Kolonel. Sebenarnya pengangkatan Sarwo Edhie ini tidak terlalu menggembirakan bagi sejumlah perwira AD terutama di lingkungan RPKAD sendiri. Ada penilaian bahwa Yani sedikit nepotik dalam pengangkatan Sarwo yang amat dekat secara pribadi. Menurut kriteria tak tertulis yang berlaku selama ini, seorang Komandan RPKAD haruslah dari kalangan perwira yang telah menjalani latihan-latihan komando, baik di pusat latihan Batujajar dekat Bandung maupun pelatihan setara di luar negeri. Pendidikan luar negeri yang pernah dijalani Sarwo tidak berkategori pelatihan sekolah komando, ia adalah siswa pada pendidikan staf (staff college) militer di Australia. Untuk mendampingi Sarwo, sebagai wakil diangkat Letnan Kolonel Prijo Pranoto yang pernah mengenyam pendidikan ranger di Fort Benning (1960) AS. Sebelumnya Prijo Pranoto adalah komandan pusat pelatihan RPKAD di Batujajar. Maka banyak yang berharap bahwa Sarwo Edhie hanya akan menjadi komandan masa transisi untuk beberapa lama, sebelum Yani mengangkat perwira lain yang lebih sesuai kualifikasinya. Meskipun banyak ‘complain’ disampaikan kepada Ahmad Yani melalui berbagai cara, Panglima AD ini tetap mempertahankan keputusannya mengenai Sarwo Edhie, tanpa pernah memberi penjelasan apapun.

Namun sejarah mencatat bahwa pengangkatan Sarwo Edhie Wibowo oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani menjadi pimpinan RPKAD kelak ternyata menjadi semacam suatu rahmat terselubung, sebagaimana yang terjadi 1 Oktober di tahun 1965 itu juga. Kolonel Sarwo Edhie ternyata menjadi pemain bintang dalam menghadapi Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Suatu ‘ketidakmujuran’ bagi PKI dan Aidit. Seakan Yani memiliki suatu visi yang khas tatkala memilih Sarwo. Tapi malang, Yani sendiri adalah salah satu jenderal yang menjadi korban pembunuhan dan penculikan G30S pada Jumat malam 30 September menuju 1 Oktober 1965.

Pengangkatan Kolonel Sarwo sebagai pelaksana harian Komandan RPKAD oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani, belakangan mendapat pengukuhan baru dari Jenderal Soeharto tatkala menduduki posisi selaku Menteri Panglima AD sesudah berlalunya peristiwa berdarah itu.  Kolonel Sarwo Edhie Wibowo adalah bagaikan anak panah yang muncul dari balik tabir blessing in disguise dalam satu momentum sejarah bagi Jenderal Soeharto. Selesai.

-Pemaparan ulang dari bagian buku Rum Aly, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, Kata Hasta Pustaka, 2006.