“Selain itu, bila toh ingin melakukan pemakzulan, perlu menjawab pertanyaan tentang alternatif sesudah pemakzulan, jangan-jangan yang tersedia, sekali lagi, hanyalah ‘mahluk baru’ dengan rahang menganga yang siap melahap dalam satu lakon baru….. Atau tokoh lain yang akan sama mengecewakannya”.
Din dan Dipo yang ‘berani’. SEBELUM di Bandung, Sri Bintang Pamungkas telah berkali-kali berorasi menyerukan supaya SBY diturunkan dari kursi kepresidenan. Tetapi bukan dia yang menyerukan jalan melalui revolusi dalam pertemuan di Gedung Indonesia Menggugat Bandung yang luput dari peliputan pers itu. Sri Bintang Pamungkas (lahir tahun 1945) memang agaknya seorang spesialis untuk bidang yang satu ini. Meski belum diketahui persis sejauh mana pengaruh dan perannya dalam setiap ‘pemakzulan’ dan atau ‘pergantian’ presiden, ia tercatat selalu ikut menyuarakan perubahan kepemimpinan negara, mulai terhadap Presiden Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputeri hingga yang terbaru, Susilo Bambang Yudhoyono.
Mungkin Sri Bintang hanya ‘kalah’ satu langkah dari Arifin Panigoro yang juga selalu tercatat keikutsertaannya dalam setiap proses ‘penurunan’ seorang Presiden Indonesia, termasuk terhadap Soekarno. Arifin tercatat namanya turut serta dalam gerakan anti Soekarno di tahun 1966-1967 kala masih menjadi mahasiswa ITB di Bandung.
Di masa yang tak terlalu ‘berbahaya’ lagi bagi para penentang kekuasaan seperti sekarang ini, seruan pemakzulan bahkan seruan revolusi, bisa meluncur dari mulut banyak orang tanpa risiko terlalu tinggi. Jauh berbeda dengan zaman Soekarno (khususnya pada 1959-1965) atau zaman Soeharto (1967-1997 atau awal 1998), yang bisa berisiko pemenjaraan tanpa pernah diadili hingga penculikan dan atau bentuk eliminasi lainnya bagai para aktivis, serta pembreidelan bagi pers. Suara terbaru tentang pemakzulan, diluncurkan antara lain oleh Din Syamsuddin, salah satu tokoh lintas agama yang kerap berkiprah di dunia politik praktis.
Din Syamsuddin menyebutkan pemerintahan SBY telah menyimpang dari konstitusi atau UUD 1945. Pelanggaran konstitusi merupakan salah satu alasan yang bisa digunakan untuk pemakzulan. Maka, Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang dulu adalah aktivis yang kurang lebih satu zaman dengan Hariman Siregar di Universitas Indonesia, menyanggah dari New Delhi, “itu tidak betul”. Kepada wartawan Kompas, J. Osdar, Dipo mengatakan tidak gentar untuk mengeluarkan pernyataan ini. “Di masa pemerintahan Soeharto pun saya berani melawan sampai saya masuk penjara”. Tentu saja komentar ini menjadi tidak ada relevansinya dengan persoalan dan situasi saat ini. Melawan pemerintah saja sekarang orang tidak gentar –kecuali ada kepentingan khusus atau tersandera ‘dosa’ lama– apapula konon bila sedang berada dalam posisi kekuasaan. Siapa yang akan memenjarakan seorang Sekertaris Kabinet? Bukankah, terlibat korupsi pun, sekarang ini tidak gampang bisa dipenjarakan? Asal paham ilmu ‘bagi-bagi’, tidak hanya mahir ilmu perkalian.
BANGSA ini sudah berpengalaman dengan ‘menurunkan’ Presiden. Tetapi bangsa ini juga punya sejumlah pengalaman empiris yang kurang nyaman tentang ‘menurunkan’ dan ‘menaikkan’ pemimpin nasionalnya. Saat berhasil melepaskan diri dari mulut buaya, ternyata jatuh ke mulut harimau, paling tidak dari satu pemimpin keliru ke tangan pemimpin keliru lainnya. Pelajari saja pengalaman peristiwa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Dari Soeharto ke BJ Habibie, dari BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid, dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputeri. Terakhir, dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono.
Kita ‘menjatuhkan’ Soekarno saat ia bermutasi ke dalam dictatorialship untuk memperoleh kepemimpinan Soeharto yang kemudian berubah wujud menjadi otoriter. Saat ‘menurunkan’ Soeharto, yang naik adalah Wakil Presidennya, BJ Habibie, karena lengsernya Soeharto tidak satu paket dengan sang wakil. Saat BJ Habibie dalam waktu singkat tidak memuaskan lagi, pertanggungjawabannya di MPR-RI ditolak, yang membawa pasangan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputeri ke atas. Di tengah jalan, Abdurrahman Wahid yang menderita gangguan fisik dan kesehatan, sehingga cenderung dianggap labil karena gampang kortsluit, di-impeach di tengah jalan sehingga giliran Mega naik berpasangan dengan Hamzah Haz. Pasangan itu yang disimpulkan ternyata tak dapat berbuat banyak memperbaiki Indonesia ini, akhirnya kalah suara dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden secara langsung tahun 2004. Dan sekarang melalui Pilpres 2009 tampil pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, yang kini mulai dihadapkan pada suara-suara pemakzulan.
‘Mahluk baru’ dengan rahang menganga. APAKAH revolusi merupakan suatu kebutuhan saat ini? Atau apakah setidaknya sekedar suatu pemakzulan untuk memperbahatui kepemimpinan negara?
Revolusi –dalam konteks politik dan kekuasaan– biasanya berada di antara zona angan-angan radikal dengan zona insidental accident yang merupakan derivat dari historical by accident. Revolusi bukanlah sesuatu yang pantas untuk diinginkan. Ia merupakan jalan perubahan yang paling mahal yang harus dibayar dengan risiko-risiko tak terduga berupa penderitaan kemanusiaan yang panjang, meskipun memang ia bisa saja merubah keadaan secara drastis seketika. Revolusi Perancis 1789 yang berdarah-darah melahirkan kekuasaan teror Robespierre dan kawan-kawan sebelum akhirnya memberi resultante berupa kediktatoran baru ala Napoleon Bonaparte sepuluh tahun sesudah revolusi. Revolusi 1905 di Rusia, diikuti 100 ribu rakyat yang berbaris bersama Pendeta Gapon, diawali dengan ‘Minggu Berdarah’ 22 Januari dengan tumbal lebih dari 1000 rakyat yang tewas dibantai pasukan berkuda Kozak. Begitu banyak darah yang mengalir sehingga di hamparan salju di depan Istana Musim Dingin St Petersburg seakan tercipta satu sungai darah. Revolusi 1905 itu menjadi semaacam gladi resik bagi Revolusi Bolshevijk 1917 yang kemudian melahirkan kekuasaan berideologi totaliter di Rusia dimulai dengan soft oleh Lenin untuk mengeras di bawah Stalin. Bahkan Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 yang tak boleh tidak harus dilakukan untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, pun tak terhindar dari ekses berupa kebiasaan menyelesaikan pertengkaran dengan angkat senjata selama beberapa lama di bagian awal Indonesia merdeka.
Pemakzulan di tengah jalan terhadap pemimpin negara yang sedang memerintah pun sebenarnya bukanlah sesuatu pilihan pantas dan terbaik dalam penyelesaian masalah. Kalau ia harus menjadi pilihan jalan keluar, ia haruslah menjadi pilihan yang betul-betul paling terakhir. Pemakzulan adalah cermin yang memperlihatkan betapa kita telah gagal dalam memilih pemimpin dan bahkan dalam membentuk sistem politik dan sistem bernegara. Kita bagaikan keledai yang telah terantuk berulang kali pada batu yang sama. Walau, pada sisi yang lain kita bisa memahami kekecewaan yang lahir dari kekesalan terhadap cara seseorang memimpin pemerintahan negara, dan kegagalan-kegagalannya menegakkan hukum serta mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya berkulminasi pada keinginan memakzulkan. Tapi kita juga pasti memilah-milah, bahwa tuntutan pemakzulan untuk sebagian bisa juga hanyalah bagian dari senjata politik untuk memaksa dibukanya suatu negosiasi politik dan kekuasaan. Kebetulan, konstitusi kita yang ada saat ini, tak menutup kemungkinan pemakzulan sepanjang syarat-syarat formal konstitusional untuk itu dan kondisi objektif yang ada, memungkinkan.
Selain itu, bila toh ingin melakukan pemakzulan, perlu menjawab pertanyaan tentang alternatif sesudah pemakzulan, jangan-jangan yang tersedia, sekali lagi, hanyalah ‘mahluk baru’ dengan rahang menganga yang siap melahap dalam satu lakon baru….. Atau tokoh lain yang akan sama mengecewakannya.
SOCIO-POLITICA 
Betul, beraninya sama Ahmadiyah lokal. Berani enggak dengan Ahmadiyah internasional. Mereka legal, dan baik-baik saja. Lihat ke sini: http://www.mta.tv/
Jangan-jangan preman yang dikendalikan oknum-oknum polisi dan oknum di FPI itu hanya ingin mendapatkan uang bagian penyiaran aliran agama yang cukup besar, tidak besar-besar amat juga, yang diberikan oleh orang-orang cabang Ahmadiyah Indonesia. Orang cari makan saja dan ketenangan hidup masih juga diperas. Benar, orang bilang, Indonesia adalah negara preman dengan Presiden yang cuek bebek dan hanya jual kata-kata pernyataan, tanpa berani memecat Kapolri baru. Presiden macam apaan. Atau harusnya orang-orang dan MUI, sisa-sisa Orba itu, harusnya dibubarkan saja.
err,, maksudnya sby dan indonesia harus menyerang secara fisik organisasi ahmadiyah di luar negeri sana gtu? oh ya negara2 apa yg melegalkan ahmadiyah? ohhh negara2 barat yg mayoritas non muslim kan??
Setuju. Selain itu, media apapun harus pintar mengarahkan pikirannya, demi pembaruan yang tidak diselewengkan. Adalah keniscayan, pemimpin atas nama hukum harus berani tegakkan hukum positif, bukan wacana. Pemimpin yang penakut mudah jatuh, kalau media-media pintar dan berani, sebab rakyat berhasil disadarkan bahwa pemimpin mereka tukang bohong. Wacana akan menjerat diri sendiri, terutama pemimpinnya, sebab bukan zamannya lagi berwacana, rakyat sudah pintar. Semua kesalahan polisi. Maka kapolri bisa pecat kapolda, kapolda bisa pecat kapolres. SBY bisa pecat kapolri. Kalau tidak, cepat atau lambat, SBY bisa dipecat Rakyat. Apalagi kalau kasus-kasus mafia pajak dan lain-lain, SBY tidak serius. Mengalihkan isu, membohongi rakyat, lama-lama pasti ketahuan. Menjatuhkan dengan kerusuhan tidak akan berhasil. Kalau dengan menggerakkan mahasiswa dan rakyat dengan masif dan damai, pasti berhasil, seperti di Tunisia dan Mesir, Mubarak pasti menyerah, sebentar lagi.
Presiden SBY harus bubarkan MUI dan Kementerian Agama seperti Gus Dur dulu bubarkan Depsos !!! Kita sebagai umat Muslim dan umat sesama manusia tidak rela umat dan manusia lain dizalimi. Di mana Pancasila di muka-muka para pejabat dan menteri itu? Dari media antara lain dari Metro TV kita kian tahu jelas dan terang bahwa pemimpin MUI yang justru selama ini menyesatkan dan memfitnah Ahmadiyah atau JAI (Jemaat Ahmadiyah Indoneia). Bahwa JAI aliran sesat atau menyimpang dari Islam adalah versi pimpinan MUI dan Kementerian Agama Indonesia.
Bukan pertama kali JAI dan juru bicaranya menyatakan Nabi/Rasul mereka sama seperti umat Islam lainnya, Muhammad SAW. Kalau kita buka web resmi atau menonton pengajian-pengajian di MTA TV, televisinya Ahmadiyah pusat, http://www.mta.tv/ , Nabi/Rasul mereka sama: Muhammad Rasulullah. Juga sangat jelas dalam lafaz doa dan puji-puji mereka. Jadi apanya yang menyimpang dan menyesatkan? Tidak ada yang menyimpang di Ahmadiyah. Pertanyaan kita semua kenapa MUI dkk termasuk Menteri Agama memfitnah Ahmadiyah? Ini pertanyaan besar. Apakah sebagai intelektual, pimpinan MUI dan Menag hanya membebek laporan sesat anak buahnya dan tidak meneliti kebenaran?
MUI sepihak. Kenapa tidak minta JAI menjelaskan di depan media-media di Indonesia agar masyarakat tahu mana yang benar? Dan apa betul Ahmadiyah menganggap Ghulam Ahmad nabi mereka? Kenapa masyarakat hanya diberi versi MUI dan Menag saja? Ada apa di balik ini? Kenapa MUI memprovokasi dan menciptakan permusuhan sesama Muslim dan sesama manusia? Dimana Pancasila? Dimana HAM? Kenapa dibuat SKB yang tidak adil?
Itu sama halnya menyelesaikan masalah dengan masalah baru? Kini kita tahu siapa yang salah sebenarnya. MUI atau Ahmadiyah? Kita sebagai umat Muslim dan umat sesama manusia tidak rela umat dan manusia lain dizalimi. Mari kita semua sesama umat beragama, kita demo besar-besaran saja dan desak SBY bubarkan MUI dan Kementerian Agama. kalau begini, Presiden harus bubarkan MUI dan Kementerian Agama seperti Gus Dur dulu bubarkan Depsos !!!
yawn anda ini entah ahmadiyah yg atau orang islam yg sangat awam
Numpang lewat. Jangan dihapus.
Seluruh mahasiswa dan kaum intelektual Indonesia, saatnya melihat apa pemilu yang lalu juga murni suara rakyat?
Horeee… Husni Mubarak akhirnya lengser. Kapan dengan Indonesia? Setiap pemimpin yang tidak pro rakyat, membiarkan rakyat teraniaya, membiarkan preman main kekerasan, tidak mau ambil sikap, pura-pura tak tahu, melakukan kebohongan publik, demokrasi palsu, harus lengser atau dilengserkan segera. Hidup rakyat Mesir!
Kapan dengan Indonesia? Ini bukan lagi soal 30 tahun. Jangan biarkan keledai melenggang melanjutkan kekuasaan tidak sah dari money politic dari bank century.
sabar bu.. tinggal beberapa bulan lagi.. senang amat sma peristiwa heboh hebohan. jangan ikut2an mesir, we’ve done that with soeharto. lagipula itu memakan korban jiwa yg tidak sedikit dan kondisi negara yg tidak stabil.
Males ah….kau hanya berwacana dan enggak bergerak kongkrit….enggak beraksi seperti mahasiswa dan aktivis Mesir. Capek deh…..
Padahal, rezim sangat pandai mengalihkan atau melakukan penyempitan isu.
Harusnya ada yang bisa dipelajari dari gerakan demo masif dan efektif di Mesir, mereka hebat….
Kau perlu tahu kalau ciri-ciri gerakan efektif lebih ke aksi-aksi dan agenda-agenda nyata. Mereka melibatkan aktif tokoh-tokoh oposan tidak peduli siapa. Kalau perlu melibatkan tokoh-tokoh oposan musuh bebuyutan mereka.
Kedua, harus masif, didukung dana masif dan fokus pada isu-isu sentral: harga-harga yang terus naik dan pembiaran korupsi yang menyedot dana besar negara, berbagai mafia itu.
Mesir dan Indonesia sama. Bedanya di Mesir, baru saja terjadi. Indonesia, lebih dahulu, tahun 1998, tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk rakyat banyak.
Apakah perubahan di Mesir saat ini akan menguntungkan rakyat atau hanya berganti tangan, masih perlu dilihat. Mungkin rakyat Mesir lebih pandai untuk mengarahkan kemana dan bagaimana reformasi yang lurus dan tidak kembali terbajak.
Indonesia praktis belum ada reformasi yang berarti.
Rakyat dan anak-anak rakyat itu tidak memperoleh hak-hak dasar mereka: hak kesejahteraan, hak jaminan kesehatan dan pendidikan yang benar-benar gratis, kecuali gratis hanya wacana. Padahal itu semua merupakan hal-hal paling mendasar, yang harus dimiliki oleh rakyat, seperti yang dimiliki rakyat dari negara-negara baik di dunia. Semua itu sudah lama dilaksanakan oleh bahkan negara-negara tetangga negara itu sendiri seperti Malaysia dan Singapura, yang merdeka belakangan, dan bahkan negara relatif baru seperti Vietnam. Kemana pemikiran kepemimpinan nasional di Indonesia?
TKI-TKI itu, juga, apakah mereka semua TKI? Bukan. Mereka kebanyakan para korban dari mafia perdagangan manusia oleh orang-orang WNI yang ber-KKN dengan oknum pejabat di Kementerian Tenaga Kerja. Presiden tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dan membiarkan atau hanya perintah menteri dan lainnya tanpa mengawasi pelaksanaannya. Semua itu menjadikan rakyat Indonesia semakin sengsara.
Mungkin Indonesia perlu gerakan reformasi jilid dua untuk mendapatkan sebuah pemerintahan yang benar-benar baru dan steril dari mentalitas lama, seperti yang akan terjadi di Mesir.
Reformasi jilid dua yang dikehendaki oleh para mahasiswa dan kaum intelektual pada tahun 1998 itu nyata terjadi dan tidak dibajak seperti sekarang.
Reformasi yang bukan hanya sekedar kulit luar, hanya bebas menyatakan pendapat, tetapi perekonomian tidak dibangun untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Negara ini tidak mungkin bertahan karena tidak memiliki industri dari repelita-repelita. RRC mampu karena mengamalkan tahapan-tahapan rencana-rencana itu secara benar. Kini, RRC menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan repelita-repelita yang konsisten.
Kepemimpinan nasional sangat menentukan. Parlemen pembuat UU sangat menentukan. Kedua-duanya harus memiliki pemikiran untuk negara ke depan. Indonesia pernah memiliki di zaman Suharto, tetapi karena kebencian terhadap Suharto, UUD diubah, GBHN dihapus, itu blunder raksasa. Sebuah bangsa menuju kehancuran sendiri.
Pembangunan menuju pertanian, kenelayanan dan apalagi industri rendah, menengah dan maju, tidak mungkin terlewati tanpa tahapan-tahapan seperti itu. Jika kepemimpinan nasional dan pemerintahan tidak memiliki dan tidak membuat atau memulai hal-hal seperti itu, kemana negara dibawa? Mimpi kali ye.
Seorang pemimpin nasional harus tahu sadar dan memulai konkrit repelita-repelita seperti yang sudah lama ditempuh RRC itu, yang telah dihapus di Indonesia, negara tolol. Pemimpin harus benar-benar mengerti, tidak hanya berwacana, tidak zamannya lagi, itu blunder. Adalah dengan repeiita-repelita, sebuah negara akan selamat dan bisa mencapai kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya. RRC dan bangsa-bangsa lain telah membuktikan itu semua. Semuanya harus jelas di atas kertas, GBHN, bukan wacana dan sekedar usul atau pidato. RRC punya sistem sistem apapun dan sudah lama dan kini membuktikan mensejahterakan rakyatnya. RRC bukan Cina/Tionghoa, Cina/Tionghoa bukan RRC. Bahwa RRC didominasi etnis Cina/Tionghoa benar.
Kau perlu tahu pula kalau reformasi yang benar dan tidak terbajak itu bisa terjadi jika kita memulai itu semua. Perlu ada pihak-pihak yang peduli, yang mau meluruskan jalannya reformasi di Indonesia, yaitu semua perlu menggalang kekuatan, bersatu-padu, menggerakkan, membuat dan memiliki pendukung, seperti gerakan demonstran Mesir dan Tunisia. Bisa?
Dan harus pintar mengidentifikasi setiap pengalihan dan tetap fokus melihat penyebab pokoknya siapa.
Rezim ini dikenal pandai mengalihkan atau menyempitkan isu. Taktik lama dan tetap dipakai. Kebanyakan kita tidak mengerti. Sebuah isu yang digulirkan TLA (tokoh lintas agama), misalnya, dialihkan.
Isu yang sulit dialihkan adalah kenyataan harga-harga yang naik terus. Isu ini bisa mudah menggalang dan memicu gerakan demo masif, sebab menyangkut perut orang banyak.
Jika sudah muncul isu penentu ini, maka akan dicoba dialihkan atau disempitkan ke isu yang jauh lebih sempit yaitu misalnya isu seputar Ahmadiyah. Ini taktik pengalihan/penyempitan isu, agar isu sentral dan berbahaya yaitu kelaparan, busung lapar, naiknya harga-harga, tuntutan penurunan harga-harga (semacam tritura zaman dulu) yang bisa mengundang gerakan demo masif dimana-mana, bisa teralihkan.
Sebuah rezim berbulu domba manapun akan jatuh kalau isu yang diangkat menyangkut perut. Jutaan pendemo bisa digalang untuk turun ke jalan kalau pengambilan isu tepat seperti tuntutan penurunan harga-harga. Jika isu ini masih juga ditolak tidak dilaksanakan sebuah rezim, gabungan kelompok-kelompok pendemo tetap cerdas, dengan beking tokoh-tokoh oposan yang kuat, isu bahkan dibawa untuk memaksa mundur penguasa. Rakyat Mesir berhasil menjatuhkan Mubarak, karena pengangkatan isu tepat dan berpengaruh luas: tidak adanya daya-beli rakyat akibat harga-harga yang selama ini terus dinaikkan, dengan membandingkan ke harga-harga rezim itu mulai berkuasa, plus isu korupsi.
Di Indonesia, isu SARA dll merupakan taktik penyempitan/pengalihan isu. Hanya orang-orang Ahmadiyah yang terkena imbasnya, tidak seluruh rakyat. Rakyat tidak mungkin mengamuk semua. Tidak akan menimbulkan gerakan demo masif, yang bisa membahayakan keberlangsungan suatu rezim. Siapa perduli dengan Ahmadiyah? Hanya orang-orang dan simpatisan Ahmadiyah. Kau perlu tahu tapi kalau soal harga-harga, itu soal perut, semua lapisan masyarakat akan semuanya turun ke jalan berdemo.
Kalau yakin, mari action.
repelita atau pelita hanya bisa berjalan klo pemimpin dipegang 1 orang atau golongan spti di era orde baru. implikasinya jelas kita musti balik ke era otoritarian lagi, anda mau kah mengulangi kesalahan yg sama?
Halo Cantik/Tampan, Numpang Lewat, Jangan dihapus. Ini sebaiknya kita tahu untuk nambah wawasan kite semuenye. Share ke temen-temen kite. Kalau kau hapus, kalian tidak berteman tapi cari musuh.
SBY harusnya sudah bubarkan MUI. Hei Aminuddin, cium …….mu dulu!!! Aminuddin Yaqob, anggota MUI, bilang semalam di TV One bahwa Rabitah Al-Islami (RabAl) sudah lama mengeluarkan fatwa melarang Ahmadiyah. Emangnya siapa pikirin!! Hei Aminuddin, buka matamu, RabAl hanya sebuah organisasi Arab, keciiil. Indonesia negara besar, memiliki agama dan aliran serta suku bangsa yang berbeda-beda. Mereka sejak dulu hidup harmoni. Kenapa lu obok-obok sekarang?!!!
Aminuddin, sok tahu, bilang Ahmadiyah harus kembali ke jalan yang benar. Emangnya situ aje yang berhak benar?!!! Pikir dan buka mata, Indonesia bukan negara berdasarkan Islam, jangan sok ngatur-ngatur. Indonesia negara sekuler, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945!! Kalau mau mendominasi hanya satu aliran, berani enggak ame semua rakyat Indonesia!!
Hei Aminuddin Yaqob, hampir setiap agama memiliki banyak aliran. Islam sendiri banyak aliran/madzhab, antara lain: Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, yang memiliki perbedaan-perbedaan penting dan tak penting, itu sah-sah saja. Ada pula hal-hal lain seperti antara lain Shiah dan Sunni, mereka sangat beda juga, sah-sah saja. Jadi kagak perlu membuat penyeragaman, dan mengklaim paling benar serta mendikte aliran lain seperti Ahmadiyah.
Anda mesti harusnya dibuang dari MUI! Lagipula, MUI adalah organisasi sisa Orba yang harusnya sudah dibubarkan karena terbukti selalu cari-cari masalah dan berpolitik. MUI harusnya ngurusin administrasi misalnya sertifikat halal dan sebagainya, ngurusin yang baik-baik bukan mendikte suatu kebenaran dan bukan kebenaran! Jangan lanjutkan keanehan MUI. SBY harusnya sudah membubarkan MUI, karena suka berpolitik dan suka mengadu-domba umat.
Hei Aminuddin Yaqob, berani enggak lu sama orang-orang Shiah dan Iran?!! Bangsa dan negara itu lebih menghormati Syayidina Ali daripada Nabi Muhammad?!!! Lu kayaknya harus belajar lagi dan jangan sok tahu. Nabi itu banyak. Ada yang menyebut hanya 25 mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada juga yang menyebut banyak, termasuk ada Nabi Haidir dll, mereka tidak termasuk dalam Top 25 besar tersebut. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ngapain lu Aminuddin Yaqob, kurang kerjaan lu!!!
Rasul mungkin satu yaitu Muhammad SAW. Nabi manapun menerima wahyu dan tidak selalu dibukukan/dikitabkan, maklum zaman dulu belum ada komputer atau mesin ketik, Monyet!!!
Sampai saat ini hanya 4 Nabi yang terkenal memiliki Kitab: Ibrahim terkenal dengan kitab Az-Zaburnya, Musa dengan At-Tauratnya, Isa terkenal dengan Al-Injilnya, dan Muhammad dengan Al-Qur’annya yang juga disebut Al-Furqon seperti orang Ahmadiyah. Dalam Kristen Al-Injil juga sudah beda-beda aliran mereka pun banyak yang terkenal di Indonesia adalah: Protestan, Katholik dan Adven. Hei Aminuddin Yaqob, berani enggak lu nyeregamkan Kristen!!! Jadi umat Ahmadiyah mengklaim Ghulam sebagai Nabi, boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu hak mereka.
Anda Aminuddin Yaqob tidak perlu menyeragamkan. Lihat, antara Muhamamdiyah dan NU saja, jumlah azan sholat Jumataan berbeda, mau apa lu Aminuddin?!!! Janganlah lu cari-cari masalah.
Anda juga bilang Ahmadiyah tidak boleh mengadakan hubungan ke luar negeri, ke pusat Ahmadiyah di Lahore. Emangnya lu siapa?!! Apa-apaan lagi lu?!! Semua manusia dan organisasi apapun berhak dan bebas mengadakan hubungan dengan luar negeri. Apa lu tidak lihat pesantren-pesantren di negeri ini juga menerima dana dari luar negeri?!!! LSM-LSM juga menerima dana dari luar negeri!!! Bahkan pemerintah juga menerima dana dari luar negeri !!! Apa-apaan lu?!!! Mau apa lu?!!! Melarang orang/organisasi apapun menerima sumbangan dari luar negeri!!! Mau mendominasi negeri ini?!!
Cium pantat lu sendiri, atau kalau perlu cium pantat orang-orang Ahmadiyah, cium pantat orang-orang Kristen, cium pantat orang-orang NU, cium pantat orang-orang Muhammadiyah, cium pantat kepala pemerintah, SBY, cium pantat mereka semuanya, satu per satu!!!
“Jadi umat Ahmadiyah mengklaim Ghulam sebagai Nabi, boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu hak mereka. ”
lol, tentu itu hak mereka asalkan mereka tidak lagi mengaku agama islam sbg agama mereka dan membuat agama baru yaitu agama ahmadiyah yg lepas dari islam. btw, ini forum ilmiah kenapa “saudara” kau (menurut einsten) musti dibawa2? ente korban pengungsian ahmadiyah ya?
Ini seputar PSSI. Andaikata Golkar dibubarkan sejak reformasi mahasiswa 1998 yang puas hanya mengguingkan Suharto, maka oang-orang partai tersebut tak akan ngrecoki system. Contoh betapa sulitnya mengalahkan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie yang sengaja dipasang dan dipertahankan Golkar dalam pencalonan ketua PSSI. Menurut narasumber acara Komisi di Elshinta, Nurdin dan Nirwan dipertahankan untuk menghadapi pemilu 2014. Sejauh dan sehebat inikah Golkar bercokol? Sebetulnya kalau pemerintah SBY berani mudah sekali membuang keduanya. Jangan-jangan semua ini hanya bagian bagi-bagi proyek, permainan sandiwara sempurna orang-orang Golkar dan Partai Demokrat yang dikenal sangat licik, atas nama politik? Politik universal tak pernah ajarkan kelicikan. Lihat lagi semua definisi politik.
Libia membara. Kota-kota di Libya telah dikuasai demonstran dan rakyat. Kalau Ben Ali, mantan pemimpin Tunisia, kini selamat karena cepat lari ke negara asing, Mubarak, pemimpin Mesir, keras kepala dan pasti akan dihukum rakyat Mesir, dan Gadafi, pemimpin Libia, pembunuh tentara sendiri dan rakyanta, akan digantung rakyatnya, karena perintahkan eksekusi banyak tentaranya yang membelot akibat menolak membunuh para demonstran. 1000 lebih demonstran dan massa sudah terbunuh dalam revolusi di Libia saat ini. Anggota keluarga Gadafi sudah ditolak mendarat di Malta, di Tunisia dan di Libanon. Gadafi akan digantung rakyatnya, ini soal waktu. Kemana ia melarikan diri ke negara asing? Semua menolak. Tapi ada apa SBY terbang ke Brunei? Semoga SBY tidak akan bernasib seperti pemimpin-pemimpin Arab tersebut. Mungkin Gadafi dan Mubarak perlu lari ke Brunei. Emas dan harta mereka pun bergudang-gudang. Atau ke Indonesia siapa tahu pemerintah bisa kebagian. Lumayan.
Terlihat dari tv-tv asing, Libia warganya berdarah-darah. Lebih dari 2000 pengunjuk rasa dibantai brimobnya Kadapi, pemimpin gila Libia itu. Tapi TVOne dan MetroTV bisu, ada apa? Tidak menayangkan dan tak lagi diskusikan seperti saat Mubarak digulingkan. Sementara, pemerintah tak lagi evakuasi warganya. Kalau begitu evakuasi Mesir kemarin lebih tepat disebut untuk pencitraaan dong!
Barangkali TVOne dan Metro TV takut kena boikot sekali lagi. Yang pertama dari Sekkab Dipo Alam, yang kedua dari Khadaffy.
klo setiap kali ada masalah pemimpin musti turun lalu kapan Indonesia mau belajar demokrasi? SBY dipilih rakyat lewat pemilihan umum LANGSUNG, bukan lewat kudeta yg inkonstitusional jadi kalo mesti turun yah musti lewat cara konstitusional pula yaitu pemilu, lagipula kekuasaaan dya kn tinggal beberapa bulan lagi knp ga sabaran? apa mereka lebih senang peristiwa heboh-hebohan yg kemungkinan memakan korban jiwa rakyat kecil tak berdosa? ada apa dibalik ini?? pemuka masyarakat koq malah bersikap seperti “kompor” hobi memanas-manasi rakyat?