Timur Pradopo Dalam Kancah Kerusuhan 1998 (2)

“Pertemuan para jenderal dengan para tokoh sipil itu menganalisis bahwa kerusuhan yang terjadi setelah insiden 12 Mei di Trisakti, yang saat itu sudah berkecamuk dua hari di berbagai penjuru kota, adalah hasil rekayasa untuk menciptakan situasi darurat yang bisa menjadi alasan untuk melahirkan lembaga ekstra Kopkamtib baru. Lalu kenapa situasi darurat tidak berhasil sampai ke titik optimal? Banyak pihak yang menunjuk penyebabnya pada sikap balik badan Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin dari lingkaran Letnan Jenderal Prabowo ke Jenderal Wiranto”.

TIM Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk Peristiwa 13-15 Mei 1998 yang diketuai Marzuki Darusman SH, menempatkan Insiden Trisakti 12 Mei menjadi salah satu dari rangkaian tindak kekerasan kalangan kekuasaan yang membawa situasi menuju peristiwa kerusuhan menyeluruh tanggal 13-15 Mei 1998. Adam Schwarz dalam buku A Nation in Waiting (1999) mengutip ucapan Marzuki Darusman terkait dugaan bahwa penembakan terhadap mahasiswa dilakukan oleh orang-orang terlatih, katakanlah satuan pasukan khusus. “This was not an unfortunate action”, ujar Marzuki Darusman. “The high degree of skill that went into Trisakti and the sophisticated weaponry indicates only certain units which have that”.

Sampai kini identitas (para) penembak sebenarnya, tetap tinggal sebagai misteri. Tak terungkap, karena begitu kuatnya upaya menghalangi dilakukannya suatu penyelidikan tuntas. Sangat kuat terbaca betapa faktor-faktor penghalang itu berasal dari internal kalangan (faksi-faksi) penguasa sendiri, mulai dari ketidaksediaan hadir memenuhi panggilan untuk memberi keterangan kepada tim atau lembaga pencari fakta sampai kepada berbagai upaya menghalang lainnya. Proses investigasi atas peristiwa mendapat angin mati, tetapi sebaliknya aroma yang tercium kuat adalah bahwa justru banyak unsur kekuasaan yang cenderung terlibat peran instigasi dalam peristiwa. Kemudian bahkan terjadi semacam proses terbalik, mereka yang saat peristiwa terjadi, berada dalam posisi-posisi komando dan dengan sendirinya diperlukan pertanggungjawabannya, bukan hanya berhasil lolos dari tanggungjawab melainkan satu persatu, setindak demi setindak, mendapatkan ‘promosi’ dan ‘positioning’. Meskipun, sejumlah lainnya, terutama yang tak berhasil mensucihamakan diri dari keterkaitan dengan nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto, terlempar juga keluar dari kekuasaan formal.

Dalam konteks lebih luas, terkait dengan faktor kedekatan dengan Presiden Soeharto, sejumlah tokoh juga ikut rontok seperti daun terhembus angin, setelah sang penguasa lengser keprabon. Namun sejumlah tokoh lain dengan kemampuan akrobatik, berhasil lolos setelah memainkan lakon ikut ‘menjatuhkan’ Soeharto, baik dengan melontarkan pernyataan tak lagi bersedia bekerja bersama bekas pemimpinnya itu dalam kabinet baru, seperti dilakukan Ginandjar Kartasasmita dan kawan-kawan, ataukah ambil peranan menyampaikan kepada Soeharto bahwa rakyat tak lagi menghendaki kepemimpinannya, seperti yang dilakukan Ketua MPR/DPR Harmoko. Pokoknya, mereka yang ikut dalam semacam ‘konspirasi’ untuk memundurkan Soeharto, hitam-putih terbuka atau abu-abu di belakang layar, ‘selamat’ dan bisa ikut memasuki babak selanjutnya dalam political game. Dalam keadaan tertentu, mereka yang abu-abu ini bisa lebih unggul daripada mereka yang sudah sejak bertahun-tahun melakukan perlawanan terhadap Soeharto yang sudah terlalu lama berada di pucuk kekuasaan. Suasana kalang kabut kepemimpinan Presiden baru BJ Habibie, memberi peluang-peluang permainan akrobat lanjutan. Lalu, menyangkut Timur Pradopo, seberapa penting dan di bagian mana ia berada dalam rangkaian peristiwa? Sekedar sekrup biasa atau suatu parts yang penting? Akan kita lihat lebih lanjut.

Dalam abstraksi laporan akhirnya, TGPF menyatakan “berkeyakinan bahwa peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks keadaan dan dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia pada periode waktu itu, serta dampak ikutannya”. Menurut TGPF, “Peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti Pemilu, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR-RI 1998, unjukrasa/demonstrasi mahasiswa yang terus menerus, serta tewas tertembaknya mahasiswa Universitas Trisakti, semuanya berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998. Kejadian-kejadian tersebut merupakan rangkaian tindakan kekerasan yang menuju pada pecahnya peristiwa kerusuhan yang menyeluruh pada tanggal 13-15 Mei 1998. TGPF berkeyakinan, bahwa salah satu dampak utama peristiwa kerusuhan tersebut adalah terjadinya pergantian kepemimpinan nasional pada tanggal 21 Mei 1998. Dampak ikutan lainnya ialah berlanjutnya kekerasan berupa intimidasi dan kekerasan seksual, termasuk perkosaan yang berhubungan dengan kerusuhan 13-15 Mei 1998”.

Faksi-faksi militer dalam peran instigasi. Meminjam beberapa pengamat, peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, menyisakan banyak pertanyaan tak terjawab. Pertanyaan paling klasik tentu saja mengenai tindak tanduk Panglima ABRI Jenderal Wiranto, yang meskipun sudah mendapat laporan-laporan tentang situasi Jakarta yang cenderung memanas, justru lebih mementingkan ke Malang sehingga pada puncak peristiwa 13-15 Mei 1998 tak berada di Jakarta. Sebelum berangkat ia hanya berpesan kepada Pangdam Jaya Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin agar mengerahkan pasukan untuk pengamanan ibukota. Tapi Mayjen Sjafrie Sjamsuddin yang per saat itu ‘masih’ dianggap sekutu Letnan Jenderal Prabowo Subianto, tidak sepenuhnya mematuhi perintah Wiranto dan hanya menempatkan pasukan di wilayah-wilayah yang tidak mengalami kerusuhan. Sehingga, terkesan kuat adanya pembiaran.

Dalam testimoni di depan TGPF bertempat di Mabes ABRI, Kapolda Metro Jaya Mayjen Hamami Nata memaparkan tingkah laku aneh pasukan-pasukan dari angkatan lain selama terjadinya kerusuhan. “Saya menangkap, mengejar dan menindak para perusuh”, kata Hamami Nata, tapi “di sisi lain, laporan yang sampai kepada saya, kok, pasukan lain agak berbeda”. Kesannya, memang ada pembiaran. Melihat keanehan itu, Mayjen Hamami Nata menelpon Pangkoops yang adalah Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin untuk konfirmasi bahwa polisi melakukan penangkapan dan pengejaran lalu menanyakan, apakah tindakannya salah atau betul. “Oh, iya… betul..”, Mayjen Sjafrie Sjamsudin menjawab, terasa gagap. Hal yang sama dikonfirmasikan Hamami Nata kepada Kapolri Jenderal Dibyo Widodo. Mayjen Hamami Nata juga menanyakan hal tersebut kepada Pangab Jenderal Wiranto saat ia ini memberi briefing di garnisun, siapa tahu ada petunjuk lain, dan mendapat penegasan agar “para perusuh, penjarah, ditindak tegas… tangkap dia, tindak dia”.

Tetapi lebih dari sekedar pembiaran, ada dugaan kuat tentang adanya unsur militer yang justru menginstigasi, berperan menyulut terjadinya kerusuhan. Sejumlah pelopor kerusuhan digambarkan bertubuh tegap, berambut cepak dan tampak terlatih, yang merupakan ciri-ciri yang menurut salah satu anggota tim penasehat Presiden (baru) BJ Habibie, Dewi Fortuna Anwar, tak bisa tidak sangat sesuai dengan profil militer. Selain itu tergambarkan adanya pengerahan organisasi-organisasi massa pemuda, yang karena seragam loreng-lorengnya sering dikategorikan sebagai paramiliter. Sebuah laporan yang tak bisa dikonfirmasikan lanjut, namun belum pernah dibantah, menyebutkan termonitornya kontak-kontak melalui radio antara kantor Mayjen Sjafrie Sjamsuddin dengan kelompok pemuda paramiliter –dengan perilaku layaknya geng-geng preman– yang sedang asyik menebar teror di ibukota dalam kerusuhan tersebut.

Pertanyaannya, faksi militer manakah yang melakukan instigasi itu? Opini publik dengan kuat menempatkan satuan-satuan Kopassus yang loyal dan ‘tunduk’ pada pengaruh pribadi Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto, dalam sorotan. Dan adalah para anggota Kopassus ini yang dituding sebagai para penyamar berbadan tegap berambut cepak yang turun ke lapangan memprovokasi kerusuhan. Atau ada penyamar lain dalam rangka mendiskreditkan Kopassus yang akan berantai sebagai pendiskreditan Letnan Jenderal Prabowo Subianto?

Berdasarkan sumber informasi dalam negeri, beberapa penulis dan pers asing seperti Adam Schwarz dan Singapore Straits Times menggambarkan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dan para jenderal yang dekat dengannya, telah mendorong berkobarnya kerusuhan dengan tujuan menurunkan kredibilitas Jenderal Wiranto. Lalu, meyakinkan Soeharto untuk mengangkat Prabowo menjadi Panglima ABRI atau menugaskannya untuk mengepalai suatu lembaga keamanan dan ketertiban baru dengan wewenang ekstra. Lebih awal dari itu, sebelum lawatan ke luar negeri di bulan Mei, Presiden Soeharto sempat dikabarkan mempersiapkan lembaga represif bidang keamanan-ketertiban semacam Kopkamtib yang sudah dibubarkan. Disebutkan dua nama yang mungkin akan diserahi tugas menjadi Kepala lembaga itu, kalau bukan kepada sang menantu, Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto, akan diserahkan kepada Jenderal Subagyo HS yang saat itu menjadi KSAD. Lembaga baru mirip Kopkamtib itu akan memiliki wewenang yang juga cukup luas, dan akan berada di luar mata rantai kewenangan Jenderal Wiranto.

Pada tanggal 14 Mei 1998 petang sejumlah jenderal senior dan beberapa tokoh sipil terkemuka mengadakan pertemuan di Mabes ABRI. Tak ada bocoran informasi yang terbuka tentang apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan itu, namun diyakini bahwa rencana kehadiran lembaga Kopkamtib baru itu menjadi fokus pembicaraan. Pertemuan para jenderal dengan para tokoh sipil itu menganalisis bahwa kerusuhan yang terjadi setelah insiden 12 Mei di Trisakti, yang saat itu sudah berkecamuk dua hari di berbagai penjuru kota, adalah hasil rekayasa untuk menciptakan situasi darurat yang bisa menjadi alasan untuk melahirkan lembaga ekstra Kopkamtib baru.

Lalu kenapa situasi darurat tidak berhasil sampai ke titik optimal? Banyak pihak yang menunjuk penyebabnya pada sikap balik badan Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin dari lingkaran Letnan Jenderal Prabowo ke Jenderal Wiranto.

Berlanjut ke Bagian 3

Tabir Asap Kerusuhan Mei 1998 (3)

“Martir diciptakan lebih cepat, bukan di Yogya tapi di Jakarta, dan kemudian disusul kerusuhan yang amat terorganisir. Perencananya bisa sama, bisa juga berbeda. Yang menciptakan martir lain, yang melakukan kerusuhan dengan pengorganisasian provokasi secara sistematis lain lagi, dalam suatu pola pertarungan kekuasaan. Hasil akhirnya, Presiden yang sedang berkuasa tak tahan lagi, lalu mundur. Sebenarnya semua hal ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Tetapi kenyataannya para decision makers per momentum maupun pasca momentum senantiasa menghindari suatu penelusuran lanjut. Hingga kini”.

KESIMPULAN terpenting dari TGPF mengenai kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah bahwa kerusuhan terjadi karena disengaja. Kerusuhan diciptakan sebagai bagian dari pertarungan politik di tingkat elite. Menurut TGPF, terdapat sejumlah ‘mata rantai yang hilang’ (missing link), yaitu hilang atau sukarnya diperoleh bukti-bukti atau informasi yang merujuk pada hubungan secara jelas antara pertarungan antar elite dengan arus massa. Namun, terdapat indikasi yang kuat adanya hubungan semacam itu, terutama di Solo dan sebagian wilayah Jakarta.

Dari temuan lapangan, TGPF juga berkesimpulan, bahwa banyak sekali pihak yang ‘bermain’ untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok atau golongan, dari terjadinya kerusuhan. Lebih jauh disimpulkan  bahwa semua pihak yang terlibat bermain pada semua tingkat. Kesimpulan TGPF ini merupakan penegasan bahwa terdapat keterlibatan semua pihak, mulai dari preman lokal, hingga kelompok-kelompok di dalam ABRI pada kerusuhan tersebut. Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya secara sengaja untuk ‘menumpangi’ kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan apa-apa. Dalam konteks inilah, ABRI dianggap bersalah karena ‘tidak cepat bertindak’ untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki sarana dan tanggungjawab untuk itu.

Setelah berjalannya waktu hingga 12 tahun lamanya, tabir asap yang menutupi peristiwa dan peran dalam kerusuhan Mei 1998 masih belum ‘terkuak’ secara formal. Apa sebenarnya yang terjadi dalam rangka pergulatan kekuasaan, masih selalu ditutup-tutupi. Ketua Kontras Munir, yang mencoba mengungkit dan mengungkap peranan busuk sejumlah kalangan kekuasaan, khususnya dalam rangkaian penculikan sejumlah aktivis menjelang peristiwa dan kemudian mengenai peran-peran dalam peristiwa, mati dibunuh. Siapa dalang pembunuhan Munir itu sendiri tetap ‘dibuat’ gelap, sehingga terjadi kegelapan ganda.

Dari berkas testimoni para jenderal dan sejumlah perwira lainnya yang dimintai keterangan oleh TGPF, terlihat betapa para jenderal itu cenderung memberi keterangan yang berbelit-belit kepada pewawancara TGPF. Beberapa di antaranya ‘berlagak pilon’, sementara yang lainnya menyampaikan penjelasan-penjelasan normatif yang tak berguna untuk memperjelas persoalan. Bahasa dan kalimat para jenderal itu juga seringkali kurang jelas, tidak fix, entah sengaja entah tidak. Terlihat pula ada situasi saling ‘melemparkan’ tanggungjawab, padahal nyata-nyata secara formal tanggungjawab keamanan itu ada di tangannya. Sayang pula, umumnya para pemeriksa TGPF terkesan kurang berhasil ‘mengejar’ para jenderal itu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, entah karena kekurangan data atau entah apa. Dan yang paling sulit, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto sebagai puncak komando kala itu, justru tidak bersedia, tegasnya tidak mau memberi keterangan kepada TGPF.

Para jenderal dan perwira yang dimintai keterangan oleh TGPF, antara lain adalah Mayjen TNI Sjafrie Sjamsuddin yang saat peristiwa terjadi menjabat selaku Panglima Kodam Jaya yang bertanggungjawab atas keamanan ibukota. Sebelum Mei 1998 ia dianggap punya kedekatan dengan Letnan Jenderal Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto. Setelah itu, khususnya pada saat peristiwa berlangsung terlihat bahwa ia ‘beralih’ menjadi lebih dekat dengan Pangab Jenderal Wiranto. Sementara per saat itu, Letnan Jenderal Prabowo Subianto diposisikan ‘berseberangan’ kepentingan dengan Jenderal Wiranto. Letnan Jenderal Prabowo, yang saat peristiwa adalah Panglima Kostrad, juga diperiksa TGPF. Jenderal lain yang ikut diperiksa TGPF adalah Mayjen Zacky Makarim, Kepala BIA (Badan Intelijen ABRI), yang juga dikenal punya kedekatan khusus dengan Letjen Prabowo Subianto. Berturut-turut yang ikut diperiksa TGPF adalah, Gubernur DKI Letjen Sutiyoso, Kastaf Kodam Jaya Brigjen Sudi Silalahi, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Hamami Nata, Komandan Korps Marinir Mayjen Marinir Suharto, KSAD Jenderal Subagyo HS, Drs Fahmi Idris, serta sejumlah perwira menengah dari Kodam Jaya maupun Polda Metro Jaya.

TGPF memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Namun baik pemerintahan Presiden BJ Habibie maupun pemerintahan-pemerintahan Presiden sesudahnya, tak pernah memperlihatkan kesungguhan untuk menuntaskan peristiwa. Sejumlah nama yang justru disorot, belakangan malahan masuk ke dalam kekuasaan pemerintahan maupun dalam kekuasaan politik. Terbunuhnya empat mahasiswa Universitas Trisakti sempat disidangkan dengan terdakwa sejumlah perwira bawahan dan bintara, tanpa menyentuh para penanggungjawab yang ada pada tingkat lebih tinggi.

Mereka yang disorot namun tak pernah tuntas dalam proses pertanggungjawaban, terutama adalah Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Bekas Panglima Kostrad ini memang sempat diajukan ke Dewan Kehormatan Perwira, dan setelah itu ia diberi penugasan ‘samping’ untuk akhirnya pensiun dini dan sempat hidup di luar Indonesia untuk beberapa tahun. Ia terjun ke dalam kancah politik dan mendirikan Partai Gerindra menyongsong Pemilihan Umum 2009. Sempat tampil sebagai calon Wakil Presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputeri dalam Pemilihan Presiden yang lalu, namun dikalahkan SBY-Budiono dalam satu putaran. Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsudin yang juga menjadi fokus sorotan, hanya ‘terparkir’ sejenak sebelum berturut-turut menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan kemudian Wakil Menteri Pertahanan dalam Kabinet terbaru Presiden SBY.

Mayjen Zacky Makarim terkena ‘pukulan’ lebih telak, keluar gelanggang meninggalkan karir militernya setelah peristiwa Mei 1998. Sebagai Kepala BIA Zacky mengaku sudah memberi early warning ke berbagai pihak. Misalnya kepada Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. “Saya sudah bilang khusus kepada Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya agar mewaspadai aksi-aksi yang turun ke jalan akan menuju ke Istana Presiden, Merdeka Utara, dan Merdeka Selatan dan simbol kenegaraan lainnya”. Zacky Makarim mengaku memberi early warning pada 11 Mei kepada semua pihak yang berwewenang, agar mencegah jangan sampai ada korban jatuh dan menjadi martir, seraya menyebut tanggal-tanggal yang perlu diwaspadai yakni 14, 16, 18 dan 20 Mei 1998 akan terjadi tindakan-tindakan destruktif. “Hindari adanya martir, karena akan dicerca rakyat”, ujar Zacky yang mengaku mengira martirnya jatuh di Yogya, tapi ternyata di Universitas Trisakti dan terjadi lebih cepat, 12 Mei 1998. “Saya tidak tahu bahwa tanggal 14 Mei 1998 akan dijadikan bancaan habis”.

Apakah bahan-bahan informasi BIA memang lemah dan menyebabkan perkiraan-perkiraannya pun dengan sendirinya meleset sehingga serba tertinggal sekian langkah? Atau, ada pihak di dalam tubuh kekuasaan sendiri yang sengaja ‘mewujudkan’ apa yang justru dikuatirkan dan diperingatkan BIA dan mempercepat, sehingga segala sesuatunya terjadi bagai bola liar di luar perkiraan? Martir diciptakan lebih cepat, bukan di Yogya tapi di Jakarta, dan kemudian disusul kerusuhan yang amat terorganisir. Perencananya bisa sama, bisa juga berbeda. Yang menciptakan martir, lain. Dan yang melakukan kerusuhan dengan pengorganisasian provokasi secara sistematis, lain lagi, dalam suatu pola pertarungan kekuasaan. Hasil akhirnya, Presiden yang sedang berkuasa tak tahan lagi, lalu mundur. Sebenarnya semua hal ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Tetapi kenyataannya para decision maker per momentum maupun pasca momentum senantiasa menghindari suatu penelusuran lanjut. Hingga kini.

Awal Oktober 1965 enam jenderal dan satu perwira pertama jadi tumbal, tercipta alasan bagi penumpasan PKI. Tahun 1966, Arief Rahman Hakim gugur sebagai martir bersama wartawan mahasiswa Zainal Zakse, membuat mahasiswa marah, dan bola salju lalu menggelinding ke arah Presiden Soekarno. Tahun 1998 giliran empat mahasiswa Trisakti jadi tumbal, Jenderal Soeharto terpaksa turun. Akan adakah peristiwa-peristiwa baru dengan tumbal-tumbal baru?