Kisah Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (11)

“Setelah melapor, para jenderal mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan ultimatum keras. Tapi yang paling keras barangkali justru apa yang dilontarkan oleh Jenderal Soemitro yang sejak awal tahun berada di posisi bawah angin dan dicurigai berambisi mengambilalih posisi kepemimpinan nasional dari tangan Soeharto”. Jenderal Maraden maupun Jenderal Soemitro –sekali ini memiliki nada yang sama– melontarkan bahwa berdasarkan laporan-laporan yang masuk, kegiatan-kegiatan para mahasiswa akhir-akhir ini menjurus kepada penyusunan kekuatan, “yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan menuju makar”.

SEBENARNYA suatu pengetahuan tentang ketidakserasian dan bahkan pertarungan internal kalangan kekuasaan waktu itu, bukan hal baru, termasuk bagi kalangan mahasiswa. Mahasiswa Bandung misalnya jauh sebelumnya telah mencium adanya ketidakserasian pandangan antara para teknokrat dalam pemerintahan Soeharto dengan para Aspri dan Menteri Dalam Negeri dalam kasus Taman Mini Indonesia Indah. Begitu pula mengenai rivalitas antara Jenderal Soemitro dengan Jenderal Ali Moertopo. Pada waktu yang bersamaan, terdapat pula suasana tidak enak yang berkepanjangan dalam hubungan antara Jenderal Maraden Panggabean dengan Jenderal Soemitro.

Dalam pemberitaan-pemberitaan Mingguan Mahasiswa Indonesia, persaingan internal telah berulang kali disebutkan dan dianalisis masih pada bulan-bulan awal 1973. Jelas bahwa memang pertarungan internal memang ada dan berdiri sendiri sebagai suatu fakta, bukan karena suatu provokasi eksternal. Bahwa realita itu kemudian jalin berjalin dan terjadi persentuhan kepentingan politis satu sama lain dari berbagai pihak secara internal dan eksternal, itu adalah merupakan konsekuensi logis. Bahkan, sejumlah aktivis pergerakan kritis mahasiswa Bandung pun mengakui bahwa adanya pertarungan internal itu mereka baca dan mereka gunakan celah-celahnya dalam melancarkan gerakan-gerakan ideal dan kritis mereka. Tanpa perlu terperosok kepada satu jalinan strategis dengan para pihak dalam pertarungan internal kekuasaan itu.

Insiden Halim Perdanakusumah

Tatkala bertemu dengan 34 Dewan Mahasiswa berbagai kota 11 Januari 1974 di Bina Graha, Presiden Soeharto meminta para mahasiswa jangan sampai mengganggu jalannya acara negara menyambut kedatangan PM Kakuei Tanaka yang akan berlangsung 14 dan 15 Januari, tiga hari setelah pertemuan. Untuk menjaga agar permintaan Presiden itu dipatuhi para mahasiswa, khususnya di Jakarta, maka sejumlah petinggi bidang keamanan dan ketertiban tak henti-hentinya menyampaikan himbauan, dari yang bernada persuasif hingga yang bernada ultimatum keras. Namun melihat bahwa para mahasiswa tetap melakukan aksi-aksi selama beberapa hari setelah bertemu Presiden Soeharto, dengan nada gusar Wakil Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo menyatakan “Kopkamtib tidak bisa terus menerus sabar kalau aksi-aksi demonstrasi terus berjalan”. Menurut Soedomo, setelah bertemu dengan Presiden Soeharto, dan karena Presiden telah menampung protes-protes, tak ada alasan lagi bagi para mahasiswa untuk berdemonstrasi.

Pagi dan siang 14 Januari, para petinggi bidang keamanan ini bertemu dan melapor kepada Jenderal Soeharto. Mulai dari Jenderal Maraden Panggabean dan Laksamana Soedomo, kemudian terakhir Pangkopkamtib Jenderal Soemitro hanya beberapa saat sebelum Presiden berangkat ke Halim untuk menyemput tamunya yang akan tiba petang itu. Setelah melapor, para jenderal mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan ultimatum keras. Tapi yang paling keras barangkali justru apa yang dilontarkan oleh Jenderal Soemitro yang sejak awal tahun berada di posisi bawah angin dan dicurigai berambisi mengambilalih posisi kepemimpinan nasional dari tangan Soeharto. Jenderal Maraden maupun Jenderal Soemitro –sekali ini memiliki nada yang sama– melontarkan bahwa berdasarkan laporan-laporan yang masuk, kegiatan-kegiatan para mahasiswa akhir-akhir ini menjurus kepada penyusunan kekuatan, “yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan menuju makar”. Berbicara melalui TVRI, Jenderal Soemitro yang kala itu sebenarnya dituduh berada di belakang gerakan-gerakan mahasiswa –khususnya mahasiswa Jakarta– anti Soeharto, memberi penegasan bahwa para pimpinan ABRI bertekad untuk menghadapi dengan tegas semua kemungkinan.

Tapi, sekeras apa pun ultimatum telah dilontarkan, nyatanya lebih dari lima ratus mahasiswa Jakarta yang terbagi-bagi dalam beberapa kelompok, sejak sore hingga malam hari 14 Januari bergerak menuju Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusumah. Penjagaan berlapis-lapis, namun setidaknya sebagian besar mahasiswa berhasil menembus hingga lapisan penjagaan yang ketiga. Bahkan 18 mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga, yang berhasil menyusup sejak sorenya dengan pura-pura akan bermain basket, mencapai jarak pandang tamu negara karena berhasil mendekat hingga area landasan. Mereka yakin bahwa Kakuei Tanaka melihat mereka dan poster-poster mereka. “Kami telah dilihat Tanaka dan pasti dia tahu bahwa ada yang menyambutnya”, tutur mereka kepada rekan-rekannya yang lain dan kepada salah satu reporter Mingguan Mahasiswa Indonesia Zulkifli Batubara yang meliput gerakan mahasiswa di Halim itu. Suatu laporan intelejen juga mengakui bahwa Tanaka sempat melihat para mahasiswa dengan poster-posternya ini. Seorang petugas protokoler juga menyebut Tanaka sempat tertegun sejenak dengan bibir yang terlihat dirapatkan.

Mahasiswa yang lain, praktis tidak berhasil ‘menyambut’ langsung Tanaka. Mahasiswa-mahasiswa dari 17 kampus perguruan tinggi di ibukota itu bergerak dengan koordinasi dewan-dewan mahasiswa masing-masing, menuju Halim dengan menumpang antara lain beberapa buah bus yang penuh sesak, 3 jip Toyota dan kendaraan lainnya serta sejumlah sepeda motor. Mereka membawa poster-poster protes yang ditujukan kepada Tanaka. Begitu keluar dari kampus UI di Salemba, para mahasiswa ini sudah dinantikan oleh para petugas keamanan yang selanjutnya terus membuntuti mereka ke Halim.

Laporan Zulkifli Batubara selanjutnya adalah sebagai berikut. Di Jalan Dirgantara dekat Halim, rombongan mahasiswa disambut penjagaan yang keras. Karena itu rombongan meneruskan perjalanan menuju jalan baru yang sejajar dengan Jalan Dirgantara yang diperkirakan para mahasiswa tidak akan dijaga terlalu ketat. Tapi ternyata sama saja. Di sini pun polisi dan tentara telah siap siaga dengan senjata lengkap. Di pos penjagaan pertama terjadi perdebatan antara mahasiswa yang ingin lewat dengan para petugas yang mencegat. Merasa kewalahan, seorang petugas bernama Bakri S kemudian mengizinkan mahasiswa lewat dengan syarat tanpa kendaraan. Pada waktu bersamaan terdengar berita dari walkie talkie terdengar suara “Batalyon segera dikirim” sebagai jawaban atas permintaan bantuan pos itu. Maka para mahasiswa segera berlari-lari menuju pos lapis dua. Di sana mereka berhadapan dengan petugas yang lebih keras, berjajar rapat dua lapis dengan senjata terhunus. “Kita ini seorang prajurit, kita dari pagi di sini, saudara-saudara jangan memaksa kami”, kata seorang petugas. Hariman Siregar dari DM-KUI menjawab “Kita bukan mau apa-apa pak. Kalau ada apa-apa tangkap saya”. Sang petugas menjawab lagi, “Jangan sampai saya bertindak keras”. Sikap petugas itu tidak mengendor.

“Kita bukan demonstrasi, kita hanya mau menyambut Tanaka”, seorang mahasiswa mencoba menjelaskan. Beberapa lainnya berusaha menerangkan kepada petugas lainnya mengenai kejelekan perilaku ekonomi Jepang selama ini. Tapi dari walkie talkie dengan jelas ada instruksi bahwa para petugas harus membendung mahasiswa dengan cara apapun. Ketika para mahasiswa mendesak untuk terus maju, pasukan keamanan mulai bertindak keras. Mereka mulai menggunakan popor senjata menghajar para mahasiswa dan keadaan menjadi kacau balau. Para mahasiswa, diantaranya 8 mahasiswi, mundur beberapa meter dan duduk-duduk seraya menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Namun secara mendadak para mahasiswa ini bangkit dan maju menerobos. Beberapa dari mereka terkena popor petugas, akan tetapi kali ini mereka berhasil lewat tak terbendung. Dengan secepatnya mereka berlari sejauh lima ratus meter ke depan hingga pos penjagaan lapis ketiga yang merupakan lapisan terkokoh dalam rangkaian pengamanan ini. “Dengan hormat, ini daerah AURI”, seorang anggota Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat, kini Paskhas AU) memperingatkan. “Kami rakyat, pak”, jawab mahasiswa. “Kalian, kalau memaksa, pasti senjata ini meledak”, ujar seorang anggota Kopasgat. “Kami bukan mau bunuh Tanaka”, seru seorang mahasiswa. “Awas, senjata saya bisa meledak”, ujar prajurit lainnya dan popor senjatanya sudah menumbuk demonstran. Dan mahasiswa berteriak, “Prajurit berperang, jenderal berdagang”. Empat baris pagar betis prajurit Kopasgat maju terus dengan menggunakan dorongan popor dan todongan untuk memundurkan barisan mahasiswa yang berjumlah ratusan itu. “Kami rakyat, memperjuangkan nasib rakyat”, seru mahasiswa, “bapak-bapak kan juga punya anak seperti kami ?!!”. Tapi tak digubris.

Para mahasiswa itu gagal menembus lapis ketiga. Sebagian mahasiswa mencoba lolos lewat samping tapi tak mampu menerobos rawa-rawa yang dalam dan gelap. Reporter Zulkifli Batubara yang berhasil lolos lapis ke tiga ini, meskipun sempat kena popor, bisa sampai ke tepi lapangan terbang dan menyaksikan bahwa tak lama sesudah Tanaka turun dari pesawat –terlambat sepuluh menit dari jadwal– tampak suatu iring-iringan mobil keluar. Iringan ini dibuat agar seolah-olah Tanaka telah meninggalkan Halim. Rombongan Perdana Menteri Tanaka nyatanya baru meninggalkan Halim kurang lebih setengah jam kemudian.

Hari-hari Kerusuhan

MENJELANG tengah malam, usai demo di Halim, mahasiswa Jakarta melakukan rapat membahas gerakan selanjutnya. Dalam pertemuan itu, para mahasiswa dan pimpinan pelajar yang bergabung memutuskan bahwa gerakan mereka keesokan harinya akan mulai dari berbagai arah dengan menyebutkan Istana di Merdeka Utara sebagai tujuan. Tapi dalam laporan Bakin kemudian, tujuan ke istana ini tidak disebutkan. Laporan itu berbunyi, “Di bawah pimpinan Hariman Siregar bertempat di UI Salemba Raya, pada tanggal 14 Januari 1974 jam 23.30-03.00 berlangsung Rapat Dewan Mahasiswa se Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut, Dewan-dewan Mahasiswa UI, Trisakti. Atmajaya, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Nasional, Jayabaya, IKIP Jakarta, Pancasila, Sekolah Tinggi Olahraga, IAIN, Universitas Krisnadwipayana, dan Jusuf AR dengan 7 orang teman-temannya (Pelopor Aksi Monas). Dalam rangka mempersiapkan aksi tanggal 15 Januari 1974, maka ditetapkan: Tanggal 15 Januari 1974 akan mengadakan appel di kampus Universitas Trisakti. Aksi di Monas anti Tanaka dan menyampaikan memorandum kepada Tanaka. Menolak tuduhan menjurus ke makar”. Tuduhan terakhir mengenai makar ini adalah tuduhan yang dilontarkan Jenderal Soemitro beberapa jam sebelumnya pada 14 Januari sore.

Apa yang terjadi sepanjang hari 15 Januari 1974 itu ? Menurut laporan para reporter Mingguan Mahasiswa Indonesia, sejak pukul 09.00 pagi sebagian mahasiswa telah berkumpul di depan Fakultas Kedokteran UI di kampus Salemba.  Mereka membawa poster-poster yang antara lain berbunyi “Tolak dominasi ekonomi Jepang”, “Get out Japan”, “Menerima Tanaka = menerima kolonialis”, “Ganyang antek-antek kolonialis Jepang” dan “Menghimpun kekuatan budak-budak kapitalis Jepang = Makar”. Para mahasiswa juga mengadakan upacara pengibaran bendera setengah tiang dan memproklamirkan apa yang mereka sebutkan Tritura baru (Tri Tuntutan Rakyat), yang diadopsi dari perjuangan 1966: ”Bubarkan Aspri, Turunkan Harga, Ganyang Korupsi”. Sewaktu upacara di Salemba ini berlangsung, secara demonstratif sebuah helikopter terus menerus berkeliling di atas kampus dengan suara meraung-raung, sementara tampak kampus seakan dikepung oleh para petugas kepolisian. Melihat keadaan ini, para mahasiswa berteriak-teriak menyerukan “Kami bukan makar!!”. Berulang-ulang. Sebagian besar poster ini –seratusan lebih– adalah buatan mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung. Ketika mengiringi delegasi mereka menghadiri pertemuan 11 Januari di Bina Graha, kontingen Bandung membawa poster-poster tersebut. Sewaktu akan pulang, Eko dari DM-UI dan kawan-kawannya dari beberapa DM dari Jakarta meminta poster itu. Poster-poster inilah yang kemudian digunakan dalam arak-arakan mahasiswa dan appel di kampus Trisakti. Karena poster ini, banyak pers lalu menyimpulkan kuatnya ‘persamaan aspirasi’ Bandung-Jakarta.

Pukul 10.00 ratusan mahasiswa UI dan mahasiswa IKIP berangkat menuju arah Monumen Nasional. Ditambah dengan perwakilan dari berbagai dewan mahasiswa perguruan tinggi lainnya, seluruhnya yang meninggalkan kampus UI berjumlah sekitar 500-an orang. Sepanjang perjalanan, rombongan semakin membesar dengan cepat terutama dengan bergabungnya barisan pelajar. (Sementara itu laporan Bakin menyebutkan bahwa selain mahasiswa yang berangkat dari kampus Salemba, “sejak pagi-pagi tampak arus massa dari berbagai jurusan menuju sekitar Istana Merdeka dan Monas, yang makin lama makin banyak. Pasukan keamanan yang menjaga sebelumnya diperkuat dengan kendaraan lapis baja, telah dikerahkan di sekitar Istana untuk menjaga segala kemungkinan dan mengamankan perundingan Presiden Soeharto dengan PM Tanaka”). Sepanjang perjalanan mahasiswa terus menerus meneriakkan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) baru mereka dan “Kami bukan makar!”. Mereka pun singgah menurunkan setiap bendera menjadi setengah tiang, sebagai pertanda berkabung atas kunjungan PM Kakuei Tanaka. Di Jalan Merdeka Selatan sebuah bendera Jepang yang berkibar berdampingan dengan bendera Merah Putih mereka turunkan. “Jangan rusak”, seru pimpinan rombongan melalui pengeras suara, “asal turun dan bawa saja”.

Berlanjut ke Bagian 12

Keadilan Sosial nan Tak Kunjung Tiba (1)

“Sangat luas dipercaya bahwa hukum di Indonesia adalah komoditi yang lazim diperjual-belikan, yang melahirkan terminologi mafia peradilan, atau meminjam istilah yang digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut mafia hukum”. “Tampaknya sang Gubernur memiliki jalan pikiran ala Robin Hood, mengambil dari yang kaya untuk membantu yang miskin”.

BAGAIMANA cara dan di mana bisa melihat tanda-tanda meningkatnya kemakmuran untuk sebagian kecil rakyat Indonesia? Etalase besarnya adalah Jakarta. Dan bagaimana bila ingin melihat telah terciptanya jurang kesenjangan sosial yang makin melebar ? Ada di balik dinding etalase besar yang bernama Jakarta –ibukota negara. Fenomena Jakarta tahun 1960-an dan 1970-an maupun fenomena Jakarta hingga akhir tahun 2009 ini sungguh mampu memperlihatkan itu semua. Setelah masa kekuasaan Soekarno dan rezim Soeharto, masih ada empat lagi presiden ganti berganti naik memegang kendali kekuasaan negara –Baharuddin Jusuf Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputeri dan Susilo Bambang Yudhoyono– yang telah sama-sama memperlihatkan ketidakberhasilan dalam menghilangkan jurang kesenjangan sosial dan ekonomi selama setengah abad terakhir.

Sebenarnya, fenomena serupa dalam bentuk lebih kecil namun dalam esensi yang sama, juga bisa disaksikan di beberapa kota besar lainnya di Indonesia, seperti Medan, Surabaya dan Makassar. Dan Bandung sebagai ibukota propinsi Jawa Barat yang tepat berada di belakang etalase itu, paling merasakan pengaruh ‘cuaca’ sosial-ekonomi Jakarta. Gaya kesenjangan sosial ala Jakarta merembes dengan cepat ke Bandung. Segala ekses Jakarta, ikut mengalir menuju Bandung, termasuk gaya konsumtif yang memicu korupsi.

Indonesia tahun 2009 adalah negara dengan pendapatan nasional rendah dan sebagian terbesar rakyatnya berpendapatan di bawah US$ 2 per hari. Tetapi pada sisi lain, Indonesia boleh dikatakan senantiasa bisa menempatkan sejumlah tokoh dalam deretan daftar sekian orang terkaya di dunia. Dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia pada tahun 2008 yang lalu, tokoh atau keluarga yang menempati urutan kesatu tercatat memiliki kekayaan sekitar US$ 2,800,000.000.00, sedang orang pada urutan ketujuh memiliki kekayaan US$ 1,000,000,000.00. Mereka yang berada pada urutan kedelapan hingga ketigapuluhtujuh masing-masing memiliki kekayaan dalam skala ratusan juta dollar AS.  Sisanya, hingga urutan keempatpuluh, pun masih memiliki angka kekayaan tak jauh di bawah US$ 100,000,000.00. Ini baru sebatas yang namanya muncul di atas permukaan, dan ibarat fenomena gunung es yang hanya memunculkan sepersepuluh bagian d atas permukaan, bagian yang terbenam dan tidak diketahui adalah jauh lebih besar. Sangat mungkin bahwa ada sejumlah orang dengan angka-angka kekayaan lebih tinggi dari 40 nama itu, tetapi menyembunyikan kekayaannya karena berbagai alasan, semisal bahwa sumber kekayaannya itu berasal dari black trading, monopoli terselubung dan atau persekongkolan bisnis, korupsi kekuasaan maupun korupsi politik.

Berkaitan dengan ketidakadilan sosial-ekonomi, terlihat juga betapa dalam dunia hukum selama bertahun-tahun dari satu masa kekuasaan hingga masa kekuasaan lainnya, terjadi kesenjangan laten dalam kesempatan memperoleh keadilan hukum. Penegakan hukum berlangsung keras dan sangat represif terhadap mereka yang berada di kalangan akar rumput, sehingga akan selalu muncul kasus-kasus semacam yang menimpa ibu Minah di Banyumas, pengadilan pencurian semangka di Kediri dan pencurian buah kapuk di Batang. Sebaliknya, seakan sangat lunak tak berdaya terhadap para pelanggar hukum dari kalangan kekuasaan negara, kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Lihat, bagaimana sulitnya menyelesaikan masalah Bank Century, sekedar menyebut contoh aktual saat ini. Sangat luas dipercaya bahwa hukum di Indonesia adalah komoditi yang lazim diperjual-belikan, yang melahirkan terminologi mafia peradilan, atau meminjam istilah yang digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut mafia hukum.

Fenomena jurang kesenjangan sosial-ekonomi yang makin melebar merupakan akibat dari ketidakadilan. Ketidak-adilan hukum adalah akibat ikutan yang mau tak mau merupakan bagian yang terpisahkan. Bagaimana, di mana dan kapankah semua kesenjangan sosial itu berawal dan berakar ? Perlu untuk mengetahui latar belakang dan perkembangan keadaan Indonesia dalam kurun waktu tertentu berdasarkan beberapa catatan dan data, untuk mencoba memahami hubungan-hubungan sebab dan akibat. Berikut ini beberapa flash back untuk mencoba memahami sebagian latar belakang sejarah ketidakadilan sosial di Indonesia sejak 1970-an meskipun harus disadari bahwa keadaan tanpa keadilan sosial itu sudah berusia dalam skala hitungan abad.

Kilas balik ini dimulai dari Jakarta, etalase Indonesia. Di tangan Gubernur Ali Sadikin – seorang Letnan Jenderal marinir yang hingga tahun 1970-an dikenal sebagai Korps Komando disingkat KKO– Jakarta bertumbuh pesat menjadi metropolitan. Pembangunan fisik berlangsung setiap hari mulai dari jalan-jalan yang makin diperlebar, lengkap dengan shelter bus kota, sampai gedung-gedung baru yang mencakar langit. Gang-gang kecil dan becek di perkampungan yang berada di balik-balik gedung baru yang dibangun, oleh Ali Sadikin dirubah menjadi gang-gang beton. Gedung-gedung Sekolah Dasar yang baru pun tak henti-hentinya dibangun di seantero pelosok Jakarta. Sedemikian pesat pembangunan sekolah-sekolah itu sehingga kerap kali pengadaan guru lah yang justru tidak mampu mengimbangi Ali Sadikin yang melaju dengan pembangunan fisik.

Selama beberapa tahun Ali Sadikin yang muncul sebagai pujaan rakyat, berhasil mencatat keberhasilan dalam pembangunan Jakarta, antara lain karena ia memiliki sumber dana yang inkonvensional. Inilah yang paling menimbulkan kontroversi karena yang disebut inkonvensional itu adalah bahwa dana-dana itu diperoleh melalui sejumlah bentuk perjudian yang dilegalisir. Dalam bahasa para politisi partai-partai Islam, Ali Sadikin memerintah dan membangun Jakarta dengan ‘menghalalkan segala cara’.  Keputusan menjadikan judi sebagai sumber pendapatan, diambil Ali Sadikin pada tahun 1967. Setidaknya ada tiga kasino besar yang dibangun dan menjadi pencetak uang bagi para cukongnya dan sekaligus menjadi penyumbang besar bagi kas Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Satu kasino, Copacabana, terletak di pusat hiburan Taman Impian Jaya Ancol. Satu lainnya, yang dibuka lebih awal pada bulan September 1967 adalah Kasino PIX (Petak Sembilan) di kawasan Glodok yang merupakan jantung Pecinan. Kasino ini menyediakan permainan roulette dan baccarat yang dikombinasi permainan judi cina Cap Ji Kie. Dan satu lagi tepat di jantung Ibukota, bersisian dengan Djakarta Theatre di Jalan Muhammad Husni Thamrin, dalam radius tempuh lima menit dari pusat pemerintahan Republik yakni Istana Negara dan gedung-gedung pemerintahan di seputar Monumen Nasional.

Tampaknya Sang Gubernur memiliki jalan pikiran ala Robin Hood, mengambil dari yang kaya untuk membantu yang miskin. Perjudian menjadi salah satu jalan yang mungkin dipakai mengambil dari yang kaya, karena di kalangan etnis keturunan cina yang diasumsikan tempat berakumulasinya uang dalam jumlah besar, kebetulan terdapat kegemaran berjudi yang merupakan bagian dari kultur yang bersifat turun temurun yang terbawa dari cina daratan. Jalan lain, adalah melalui tempat-tempat hiburan malam yang menyediakan perempuan sebagai komoditi seks. Tetapi sang gubernur mulai agak terpeleset saat untuk kalangan masyarakat menengah juga disediakan arena-arena permainan dan perjudian ringan seperti Hailai Ancol, Pacuan Anjing ‘Greyhound’ Senayan dan Pacuan Kuda Pulo Mas. Dan total melakukan kesalahan fatal ketika mengizinkan pula adanya judi mesin Jackpot, yang sering dijuluki ‘si perampok bertangan satu’, yang berhasil menyedot uang masyarakat kalangan menengah Jakarta. Disusul dengan dibukanya judi Hwa-Hwee yang meluas dan bisa diakses oleh seluruh orang sampai lapisan terbawah. Secara keseluruhan itu semua sepenuhnya sudah menjadi satu proses pemiskinan rakyat.

Dalam berbagai penjelasannya yang pada mulanya senantiasa disampaikan dengan amat berhati-hati, Ali Sadikin mengatakan bahwa pemerintah DKI (Daerah Khusus Ibukota) menggantungkan diri kepada sumber pendapatan dari judi adalah untuk sementara sampai pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dana yang cukup, seimbang dengan nilai dan posisi Jakarta sebagai penghasil pendapatan nasional secara keseluruhan. Kasino-kasino katanya akan diawasi dengan ketat dan hanya diperuntukkan bagi keturunan cina. Dengan perjudian itu, katanya pemerintah DKI akan memberikan keuntungan untuk kepentingan masyarakat, daripada apa yang terjadi selama ini, yakni keuntungan dari perjudian gelap yang hanya dinikmati segelintir cukong judi. Dan hasil dari pajak perjudian itu akan dipakai untuk rehabilitasi Jakarta. Target pendapatan yang Rp.300 juta setahun, di luar dugaan terlampaui melebihi yang diharapkan semula.

Berlanjut ke Bagian 2.