SEBUAH cerita belakang layar yang menarik muncul melalui The Sydney Morning Herald, Australia (25/6), tentang di’sembunyikan’nya hasil survey keunggulan elektabilitas Prabowo Subianto di masa-masa injury time saat ini menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. “Former military strongman Prabowo Subianto has for the first time pulled level or even slightly ahead of the previous favourite, Joko Widodo, in the Indonesian presidential race, credible polling apparently shows,” demikian dituliskan. “But in a twist, one or more of those polls has been witheld from publication, apparently for fear of dishearting the Joko camp and shifting more votes to Mr Prabowo.” Satu atau lebih dari hasil jajak pendapat tidak dipublikasikan, karena kuatir mengecewakan kubu Jokowi di satu pihak, dan pada pihak lain bisa lebih memacu naik elektabilitas Prabowo Subianto.
But in a twist, one or more of those polls has been witheld from publication, apparently for fear of dishearting the Joko camp and shifting more votes to Mr Prabowo.
A number of source contacted by Fairfax Media have confirmed that three credible polling organisations have now measured the gap between the two candidates at either within the margin of error, or with Mr Prabowo in the lead.
It’s a remarkable turnaround. Until the campaign began, Mr Joko, the popular Jakarta governor, have a double-digit lead.
But Mr Joko has been flat-footed by his opponent’s populist rhetoric, bolstered by a big-spending advertising campaign, blanket media coverage from TV stations owned by Mr Prabowo’s allies, and a successful “black” campaign of racial and religious smears against Mr Joko.
In early June the Indonesian Survey Institute said his lead had narrowed to 6.3 per cent –down from over 20 per cent earlier in the year. And on Monday, another (less credible) polling company, the Indonesia Survey Institute, showed Mr Prabowo with 51.2 per cent compared to Mr Joko’s 48.8 per cent.
But Lowy Institute research fellow Aaron Connelly wrote on Tuesday that Indonesia’s most credible pollsters –the international group CSIS, Saiful Mujani Research and Consulting, and Indikator– had now judged the race to be neck and neck.
“Prabowo Subianto must now be considered the favourite to win the July 9 presidential election, a result that was unthinkable just a month ago,” Mr Connely wrote.
Fairfax Media has now confirmed with a number of sources that CSIS finalised a poll on June 15 showing a negligible gap between the two campaigns, but has refused for 10 days to release it.
Sources says that reason may be because all three have a foot –either financial or philosophical– in the Joko camp. CSIS executive director Rizal Sukma, a respected international relations expert, briefed Mr Joko for his presidential debate last Sunday.
They fear that publishing the information may prompt even more support to flow to Mr Prabowo in a country where analysts belive a strong “back the winner” mentality exists.
Neither Mr Rizal nor Burhanuddin Muhtadi, of Indikator responded to calls or texts on the subject, and Saiful Mujani of Saiful Mujani Research and Consulting was in hospital, according to a spokesman. (gambar reuters)
Michael Bachelard, koresponden Fairfax Media di Jakarta, mengutip Aaron Connelly dari Lowy Institute yang menyebutkan lembaga jajak pendapat terkemuka di Indonesia –CSIS, Saiful Mujani Research and Consulting dan Indikator– menyimpulkan bahwa persaingan antara dua kandidat presiden makin ketat. “Prabowo Subianto must now be considered the favourite to win the July 9 presidential election, a result that was unthinkable just a month ago,” kata Connelly. Prabowo kini diperhitungkan sebagai favorit yang akan memenangi pemilihan presiden 9 Juli mendatang, sesuatu yang sebulan lalu takkan terpikirkan.
Kenapa lembaga-lembaga jajak pendapat itu masih ‘menyembunyikan’ hasil survey mereka? Michael Bachelard mengutip beberapa sumber, bahwa yang menjadi alasan, mungkin karena tiga lembaga survey tersebut memiliki pijakan kaki di kubu Jokowi, baik karena masalah finansial maupun keterkaitan persamaan pandangan.
Dalam hal ini, tidak perlu menjadi pendukung Prabowo Subianto lebih dulu, untuk mencela sikap lembaga-lembaga survey yang menyembunyikan hasil survey atau jajak pendapat dari publik. Begitu pun sebaliknya. Manipulasi hasil jajak pendapat atau hasil survey, merupakan kejahatan. Bila dilakukan karena uang, atau interest lainnya, ia berkategori prostitusi intelektual. Tiga lembaga yang disebut namanya oleh Connelly dalam berita The Sydney Morning Herald, tentu perlu memberi penjelasan terbuka kepada publik. Ke depan, perlu menjaga agar lembaga-lembaga survey tetap berjalan di atas jalur dan metode yang seharusnya.
Kampanye hitam sebagai kambing hitam. Koran Tempo, Jumat 27 Juni, menurunkan laporan “Pemilih Jokowi Lari”. Menurut Fitri Hari dari Lingkaran Survey Indonesia seperti yang dikutip Tempo, “elektabilitas Jokowi-Kalla terus terkejar terutama karena kampanye hitam yang mendera pasangan nomor urut dua tersebut.” Dalam berita yang sama disebutkan, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, membantah kalau Jokowi yang paling dirugikan akibat kampanye hitam. Mahfud mengatakan, Prabowo juga dirugikan oleh kampanye hitam dari kubu lawan. Maka Mahfud meminta polisi bertindak mengusut semua kampanye hitam. “Biar diselesaikan secara hukum.”
Sebenarnya, tak sepenuhnya tepat bila kampanye hitam terus menerus dikambing-hitamkan sebagai penyebab mandeg atau menurunnya elektabilitas pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Banyak faktor yang bila dianalisis dengan cermat, ikut berbicara sebagai faktor ketersendatan popularitas Jokowi. Dengan berjalannya waktu, publik bisa mulai melihat beberapa kekurangan Joko Widodo dalam konteks standar kualitas presidensi. Selama ini Jokowi mengapung dalam pencitraan berdasar rekam jejak sentimentil yang disajikan lebih mirip dongeng 1001 malam. Kekurangan-kekurangan Jokowi banyak muncul di arena debat Capres. Berbicara terlalu banyak mengenai masalah-masalah mikro, padahal dari seorang presiden lebih dibutuhkan penguasaan masalah makro dan kemampuan memproyeksi masa depan sebagai seorang pemimpin. Jokowi selalu mengatakan, yang terpenting adalah pengambilan keputusan di lapangan. Ini bisa menimbulkan salah paham, apakah ia tidak menganggap penting perencanaan yang selalu akan merupakan hasil kerja kolektif dalam kepemimpinan. Dan, apakah dengan menekankan pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan oleh pemimpin di lapangan, berarti ia akan lebih banyak melakukan solo run menjalankan single decision making?
Setidaknya, dalam dua debat terakhir –khususnya dalam masalah internasional dan pertahanan keamanan, 22 Juni malam– secara objektif harus diakui Jokowi secara kualitatif tampil kurang mengesankan. Penguasaan masalah yang dimilikinya ternyata tidak memadai. Misalnya, saat harus menjawab masalah penggunaan drone dan satelit, ia tak mampu memberi keyakinan bahwa ia menguasai dengan baik aspek teknologis dari apa yang menjadi gagasannya. Terkesan sekedar ‘snob’. Ia pun agaknya tak begitu mampu membaca masalah Laut Cina Selatan dengan segala potensi konflik antar negara yang mengitarinya, yang bisa mengganggu stabilitas kawasan. Sementara itu, Kepulauan Natuna milik Indonesia yang kaya gas alam persis ada di tepi selatan Laut Cina Selatan.
Ia pun menjadi serba salah tatkala harus menjawab mengenai beban masa lampau tentang penjualan Indosat di masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri. Mungkin ada benarnya apa yang pernah dikatakan Guruh Soekarnoputera bahwa Jokowi baru siap lima tahun mendatang, yakni setelah merampungkan tugas dan pembuktian diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka benar juga pandangan Jusuf Kalla, hampir dua tahun lalu, bahwa berbahaya bila pencalonan presiden dilakukan dengan cara coba-coba.
Bumerang. Tak kalah pentingnya, harus dicatat bahwa kubu Jokowi-Jusuf Kalla, sadar atau tidak sadar ternyata banyak melakukan serangan yang terkesan penganiayaan politik tatkala terlalu banyak mengungkit ‘dosa’ masa lalu atau stigma pelanggar HAM terhadap Prabowo Subianto. Harus mawas diri dan jangan tergelincir meluncurkan bumerang yang sewaktu-waktu bisa memukul balik diri sendiri. Dalam pemilihan presiden yang lalu, ketika Megawati Soekarnoputeri tampil sebagai calon presiden didampingi Prabowo Subianto, Mega dan partainya membela Prabowo tidak terlibat pelanggaran HAM. Kini, mereka mati-matian menggempur Prabowo dengan isu yang sama dari arah yang terbalik.
Kesan penganiayaan politik menguat terutama ketika sejumlah jenderal purnawirawan di kubu Jokowi ramai-ramai menyerang Prabowo dengan senjata Peristiwa 1998. Padahal, para jenderal purnawirawan itu sendiri sama-sama penyandang stigma Peristiwa 1998, dan perlu dipertanyakan juga peran buruknya dalam kancah kekuasaan di masa itu, selain diketahui punya sejarah rivalitas dengan Prabowo Subianto. Jangan-jangan mereka menutupi dosa mereka sendiri dengan menumpahkan dosa 1998 itu ke bahu Prabowo Subianto seorang.
Ini bukan pembelaan untuk Prabowo Subianto. Pada waktunya, bila suatu Komisi Kebenaran pada akhirnya bisa terwujud, dan kebenaran sejati peristiwa sekitar tahun itu terungkap, semua dosa akan menjadi jelas, siapa pun dia sang penyandang dosa. Prabowo Subianto maupun Wiranto dan para jenderal purnawirawan lainnya atau tokoh sipil yang pernah terlibat dosa masa lampau menjadi jelas posisinya dalam kerangka peristiwa. Tangan mencencang, bahu memikul. Tak ada pilih-pilih tebu. (socio-politica.com)
SOCIO-POLITICA 
penyembunyian hasil survey yg menunjukan keunggulan prabowo semakin memperlihatkan subyektifitas lembaga survey semacam CSIS, saiful mujani dan sejenisnya yg sedari awal memang condong berpihak ke jokowi. hilangnya obyektifitas media mainstream semacam kompas, tempo dan sejenisnya yg sangat kentara berpihak ke jokowi semakin merusak kredibilitas mereka sendiri yg sudah tdk mempedulikan media sbg pilar demokrasi tapi lebih kpd corong kepentingan mereka semata. kecenderungan media yg memoles jokowi dgn kekuatan pemodal di belakangnya inilah yg mengkhawatirkan kekuatan politik nasionalis hijau dan partai islam dgn amien rais sbg lokomotif reformasi 98 sekarang ini justru mendukung prabowo. saya pun yg dulu begitu militan mendukung jokowi saat pilgub sekarang justru berpihak ke prabowo karena sadar dgn pihak2 yg hanya memanfaatkan jokowi sbg alat untuk berkuasa. indonesia yg beragam dan luas ini terlalu beresiko bila diserahkan kpd seorang jokowi yg terlalu cepat naik ke pentas politik nasional dr polesan media saja tanpa punya visi yg jelas
Hariz,
Kalo bicara manfaat-memanfaatkan, saya kira baik Jokowi dan Prabowo sama-sama dimanfaatkan. Prabowo dimanfaatkan oleh –antara lain– kelompok Islam kanan untuk berkuasa. Mereka melakukan tawar-menawar dengan menuntut Prabowo, jika jadi Presiden, untuk mensupport kepentingan-kepentingan ideologi Islam mereka (yang bersifat eksklusifistik, anti-pluralisme, sektarian, dan konservatif).
Kalo bicara media, saya pikir anda terlalu sempit. Anda benar ketika mengatakan Tempo, Kompas, dll cenderung berpihak ke Jokowi. Tapi anda lupa menyebut semisal Republika, TV One dan aneka media milik Bakrie yang cenderung pro-Prabowo.
Jokowi dan Prabowo, sebenarnya ya sama saja. Tetapi saya cenderung pilih Jokowi sebagai “the lesser evil”, karena para pendukung Prabowo dari kalangan “kanan” cenderung punya potensi untuk fasis dan berbahaya kalau dikasih bangku kekuasaan, apalagi mereka dibackingi oleh Prabowo, capres berlatar militer yang dikenal berwatak keras.
Jokowi dan Prabowo tidak ada yang sempurna. Semua sama-sama punya plus-minus. Tapi, bagi saya, prinsipnya adalah bahwa AGAMA dan URUSAN POLITIK-KENEGARAAN harus dipisah.
Yaa,… saya sependapat, tapi mengenai “potensi kepemimpinan fasis” saya kira tidak mungkinlah, rakyat kita rakyat yg cerdas, kritis semua. Butuh waktu bagi seorang pemimpin untuk dapat menyandang stigma pemimpin fasis, ada prosesnya untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu yg mengacu pada superioritas penguasa, dan proses itu tidak cukup hanya 5 tahun, kalaupun cukup,… harus ada suatu kondisi sangat kritis yg memungkinkan kebijakan-kebijakan yg mengacu pada melebarnya superioritas pemimpin keluar dan disetujui oleh rakyat, seperti jaman orba, G30SPKI merupakan suatu kondisi kritis yg menjadi dasar adanya kebijakan otoriter pemerintah keluar dan disetujui rakyat meskipun terpaksa…
Saya kira beban masa lalu sudah tidak relevan dibicarakan hari ini, pilihan saya dasarnya lebih mengacu pada kualitas masing-masing capres yg dibuktikan saat acara debat.
bung rinaldi, kekhawatiran tentang kelompok kanan pendukung prabowo terlalu berlebihan karena prabowo adalah seorang nasionalis sejati yg tak mungkin bisa mengakomodir gerakan agama menguasai negara. tentunya dasar negara pancasila sudah tak bisa ditawar, justru seorang yg kuat dan berwibawa lah yg bisa mereduksi gerakan kanan semacam itu. justru seorang pemimpin sipil yg lemah semacam jokowi lah yg akan mudah dimanfaatkan kaum ultra liberal dan kaum kiri gerakan komunis bawah tanah yg mulai bangkit kembali untuk mencoba membersihkan nama mereka yg patut dikhawatirkan. gerakan kebangkitan mereka sudah mulai terbaca dgn diadakanya diskusi, seminar dan bahkan membuat film semacam the act of killing yg di blow up dunia sbg penggambaran bahwa pihak komunis yg menjadi korban itulah yg membuat kelompok islam waspada!
tanpa kelompok islam yg dimotori amien rais, tokoh2 ICMI dan Tokoh HMI tak mungkin gelombang reformasi bs menumbangkan orde baru. tapi sekarang kelompok islam kecewa berat karena yg lebih mendapat manfaat dari reformasi ini justru kelompok ultra liberal dan komunis bawah tanah. ditambah pula dgn pembunuhan karakter serta stigma negatif terhadap kelompok islam. makanya wakar saja sekarang ini kelompok islam justru kembali merangkul golkar dan orde baru serta militer untuk membendung laju mereka. di bawah orde baru, walaupun kelompok islam juga mendapat tekanan politik tapi kekuatan orde baru juga mampu menekan kelompok liberal dan komunis lebih keras sehingga mereka merasa terlindungi.
Hariz,
Prabowo itu adalah orang yang punya ambisi tinggi. Dia giat cari dukungan dari sana-sini dan bersikap pragmatis di bawah jargon “merah-putih”. Salah satu dukungan yang dia peroleh adalah dari kelompok-kelompok Islam. Atas dukungan itu, maka akan ada saatnya Prabowo “membayar” dukungan mereka. Yaitu dengan menuruti kemauan-kemauan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk –misalnya– menerapkan perda-perda syariat yang kolot itu.
Era komunisme udah berakhir. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Film “The Act of Killing” justru berupaya mengungkap kesemena-menaan terhadap orang-orang yang dituduh “komunis”. Bagaimana pun, itu adalah pelanggaran HAM. Fakta-fakta semacam itu tidak akan terungkap dengan baik di masa orde baru. Btw, emangnya pelaku pemberontakan 30 September sudah pasti PKI?
Diskusi dan seminar mengenai “komunisme” adalah bagian dari kebebasan berpikir dan berpendapat. Masa tidak boleh? Memangnya kalo ada diskusi semacam itu, bakal berpotensi makar? Lha Hisbut Tahrir yang jelas-jelas menolak pancasila saja diperbolehkan mengadakan muktamar di GBK kok.
Saya nggak melihat bahwa “liberalisme” dan “komunisme” sekarang ini bisa menjadi ancaman. Justru yang aktual menjadi ancaman sekarang ini adalah “ISLAMISME”. Anda tentu tau dong, belakangan ini kelompok teroris Islam ISIS sedang gencar-gencarnya menduduki Irak? Mereka menghancurkan masjid dan gereja serta membunuhi warga sipil. Bagaimana ini?
Nah ini rancunya pemikiran anda. Mendukung kelompok Islam yang merangkul sisa-sisa “orde baru” dengan harapan bisa menekan gerakan liberal dan komunis, tapi “sadar juga” bahwa sebenarnya orde baru juga memberangus kelompok-kelompok Islam kanan.
Anda tampaknya menyesalkan stigma negatif dan pembunuhan karakter terhadap kelompok Islam. Tapi anda sendiri memberikan stigma negatif dan pembunuhan karakter pada kelompok-kelompok yang anda sebut “ultra liberal” dan “komunis bawah tanah”.
Hisbut Tahrir itu baru muncul setelah Soeharto lengser. Sekarang era demokrasi, organisasi macam Hisbut Tahrir malah bebas mengadakan muktamar besar-besaran di GBK, dengan dikawal polisi pula. Padahal mereka jelas-jelas anti-pancasila. Sedangkan kelompok “liberal” dan “komunis” yang anda tuduhkan mendapat manfaat dari reformasi malah baru sebatas diskusi dan nonton film diam-diam.
Lagipula, komunisme dan liberalisme itu dua hal yang sebenarnya bertentangan lho.
bung rinaldi, kekhawatiran tentang kelompok kanan pendukung prabowo terlalu berlebihan karena prabowo adalah seorang nasionalis sejati yg tak mungkin bisa mengakomodir gerakan agama menguasai negara. tentunya dasar negara pancasila sudah tak bisa ditawar,
Prabowo itu adalah orang yang punya ambisi tinggi. Dia giat cari dukungan dari sana-sini dan bersikap pragmatis di bawah jargon “merah-putih”. Salah satu dukungan yang dia peroleh adalah dari kelompok-kelompok Islam. Atas dukungan itu, maka akan ada saatnya Prabowo “membayar” dukungan mereka. Yaitu dengan menuruti kemauan-kemauan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk –misalnya– menerapkan perda-perda syariat yang kolot itu.
justru seorang yg kuat dan berwibawa lah yg bisa mereduksi gerakan kanan semacam itu. justru seorang pemimpin sipil yg lemah semacam jokowi lah yg akan mudah dimanfaatkan kaum ultra liberal dan kaum kiri gerakan komunis bawah tanah yg mulai bangkit kembali untuk mencoba membersihkan nama mereka yg patut dikhawatirkan.
gerakan kebangkitan mereka sudah mulai terbaca dgn diadakanya diskusi, seminar dan bahkan membuat film semacam the act of killing yg di blow up dunia sbg penggambaran bahwa pihak komunis yg menjadi korban itulah yg membuat kelompok islam waspada!
Era komunisme udah berakhir. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Film “The Act of Killing” justru berupaya mengungkap kesemena-menaan terhadap orang-orang yang dituduh “komunis”. Bagaimana pun, itu adalah pelanggaran HAM. Fakta-fakta semacam itu tidak akan terungkap dengan baik di masa orde baru. Btw, emangnya pelaku pemberontakan 30 September sudah pasti PKI?
Diskusi dan seminar mengenai “komunisme” adalah bagian dari kebebasan berpikir dan berpendapat. Masa tidak boleh? Memangnya kalo ada diskusi semacam itu, bakal berpotensi makar? Lha Hisbut Tahrir yang jelas-jelas menolak pancasila saja diperbolehkan mengadakan muktamar di GBK kok.
tanpa kelompok islam yg dimotori amien rais, tokoh2 ICMI dan Tokoh HMI tak mungkin gelombang reformasi bs menumbangkan orde baru. tapi sekarang kelompok islam kecewa berat karena yg lebih mendapat manfaat dari reformasi ini justru kelompok ultra liberal dan komunis bawah tanah.
Saya nggak melihat bahwa “liberalisme” dan “komunisme” sekarang ini bisa menjadi ancaman. Justru yang aktual menjadi ancaman sekarang ini adalah “ISLAMISME”. Anda tentu tau dong, belakangan ini kelompok teroris Islam ISIS sedang gencar-gencarnya menduduki Irak? Mereka menghancurkan masjid dan gereja serta membunuhi warga sipil. Bagaimana ini?
Nah ini rancunya pemikiran anda. Mendukung kelompok Islam yang merangkul sisa-sisa “orde baru” dengan harapan bisa menekan gerakan liberal dan komunis, tapi “sadar juga” bahwa sebenarnya orde baru juga memberangus kelompok-kelompok Islam kanan.
Anda tampaknya menyesalkan stigma negatif dan pembunuhan karakter terhadap kelompok Islam. Tapi anda sendiri memberikan stigma negatif dan pembunuhan karakter pada kelompok-kelompok yang anda sebut “ultra liberal” dan “komunis bawah tanah”.
Hisbut Tahrir itu baru muncul setelah Soeharto lengser. Sekarang era demokrasi, organisasi macam Hisbut Tahrir malah bebas mengadakan muktamar besar-besaran di GBK, dengan dikawal polisi pula. Padahal mereka jelas-jelas anti-pancasila. Sedangkan kelompok “liberal” dan “komunis” yang anda tuduhkan mendapat manfaat dari reformasi malah baru sebatas diskusi dan nonton film diam-diam.
Lagipula, komunisme dan liberalisme itu dua hal yang sebenarnya bertentangan lho.
saya Orang desa (nonton debatnya). Kalau Gelagat Capres 2014 Jokowi lebih berpeluang.
pernyataan dan pembelaan anda sudah cukup menjadi gambaran anda berdiri di garis mana bung! kaum liberal dan komunis memang dua kutub yg berlawanan tapi mereka bisa sangat kompak menjadi satu kubu islamopobia. pengambilan contoh jauh di timur tengah tentang kemunculan ISIL sangatlah absurd karena berbeda kondisi politiknya bung.. selama ini tdk pernah terlihat ada upaya makar dan kekuatan bersenjata dari kelompok kanan jadi ketakutan anda ini boleh dibilang lebai.. sedangkan Tap MPR tentang pelarangan ideologi komunis jelas masih berlaku dan inilah yg sedang diperjuangkan sisa-sisa komunis bawah tanah untuk dihapuskan dgn topeng menegakan HAM, pemutar balikan fakta sejarah dan pembentukan opini publik. komunis melakukan makar bukan hanya sekali saja di tahun 66 tapu juga sebelumnya di tahun 1948 dimana indonesia sedang berjuang. dan sekarang mereka sedang mencoba mengutak atik fakta sejarah ini supaya ada opini bahwa sebetulnya pihak komunis lah yg menjadi korban! semua dianggap sbg kesalahan sejarah yg diciptakan orde baru dan mencoba melupakan atau menghilangkan fakta sejarah bahwa komunis menggunakan intimidasi politik trhadap pihak lawan dgn jargon-jargon komunis saat mereka di atas angin sehingga melahirkan pembalasan yg lebih dahsyat saat mereka lemah.. intimidasi politik ala komunis sejak pemberontakan 3 daerah, pemberontakan madiun dan tragedi 1965 itu adalah fakta sejarah yg tdk bisa dipungkiri! anda bisa baca lengkap di blog ini bung.. silahlan
gerakan kaum kanan memamg tumbuh subur sejak orde baru tumbang karena sejak orde baru berkuasa gerakan kanan juga mendapat tekanan kuat untuk tidak berpolitik sehingga mereka hanya bergerak di bawah tanah. begitu pula dgn gerakan kiri yg tumbuh kembali sejak orde baru tumbang. walaupun gerakan kiri tidak sebesar gerakan kanan tapi penggiringan opininya lebih masif. apalagi dgn kelompok liberal yg saat orde baru berkuasa pun kelompok ini bisa hidup dan berkembang. sampai kapanpun berbagai kelompok dan ideologi ini akan terus bertarung memperebutkan pengaruh dan kekuasaan yg hanya memecah belah persatuan bangsa. seharusnya diperlukan seorang pemimpin yg kuat untuk kembali menekan kelompok-kelompok ini sehingga indonesia kembali bersatu dan membangun untuk melangkah ke depan
Halo bung haris, anda pernah dengar atau membaca Kartosowirjo & DI/TII? pemberontakan mereka jauh lebih berbahaya & lama dibanding pemberontakan2 lain yg terjadi dlm sejarah Indonesia.
Seandainya ada orang asing yang nyalon jadi presiden misalnya orang arab, orang cina, orang belanda, atau orang afrika, atau alien sekalipun. saya akan memilih antara salah satunya, daripada milih orang negeri sendiri yang mau ribut terus, ada yang mau menang nggak mau kalah, ada yang kalah nggak mau ngaku kalah, mending milih orang luar negeri atau luar planet jadi pemimpin.
terlepas dari segala kekurangan2 nya, jokowi mempunyai nilai plus di bandingkan prabowo yaitu jowoki tidak mempunyai rekam jejak negatif dan tidak mempunyai keterlibatan dengan masa lalu seperti prabowo, sehingga jokowi bagi sebagian besar rakyat indonesia pd waktu itu menjadi simbol bagi perubahan..
Kalo sekarang setelah 1 tahun lebih pemerintahan berjalan? 😀
Jawaban pertanyaan ini adalah juga sebuah pertanyaan: Apa yang bisa diharapkan dari pilihan the bad among the worst?