PESANTREN yang berkultur NU adalah  tipe pesantren kuno yang ada sejak era Walisongo, dengan ciri khas adanya ritual tahlilan. Ritual biasanya berlangsung malam Jum’at, shalat subuh dan paruh kedua tarawih memakai qunut, salat tarawih 20 raka’at dan mengaji kitab kuning. Pesantren NU tersebut sangat toleran dan akomodatif pada kultur lokal.

Dari segi sistem, ada dua model pendidikan pesantren NU yaitu Pesantren Salaf dan Modern (Kholaf). Pesantren Salaf atau salafiyah –perlu dibedakan kata “salaf” atau “salafiyah” di sini yang bermakna tradisional atau kuno, dengan “Salafi” yang menjadi nama lain dari Wahabi– menganut sistem pendidikan tradisional ala pesantren dengan sistem pengajian kitab kuning dan madrasah diniyah. Contoh Pesantren salaf murni yang besar dan tua, adalah Ponpes Sidogiri Pasuruan, Pesantren Langitan, Pondok Lirboyo Kediri. Sedangkan pesantren modern, memprioritaskan pendidikan pada sistem sekolah formal dan penekanan bahasa Arab modern. Sistem pengajian kitab kuning, baik pengajian sorogan wetonan maupun madrasah diniyah, ditinggalkan sama sekali. Atau minimal kalau ada, tidak wajib diikuti. Walaupun demikian, secara kultural tetap mempertahankan ke-NU-annya seperti tahlilan, qunut, yasinan, dan tradisi belajar lainnya.

Di luar itu, ada juga pesantren NU yang menganut kombinasi sistem perpaduan antara modern dan salaf. Seperti Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang.

Karena berkembang dari tradisi Indonesia dengan basis di pesantren-pesantren itu, NU menampilkan sosok Islam yang moderat, toleran, selaras dengan tradisi lokal dan menghargai setiap perbedaan, yang sesuai dengan prinsip golongan tengah (ahlussunnah wal jamaah).

Terperangkap dalam dunia politik praktis

Sebagai organisasi tradisional dengan massa akar rumput, sebenarnya NU mempunyai pengaruh politik yang sangat kuat. Kepedulian KH Hasyim Asy’ari yang mengajak umat Islam untuk bersatu dalam gerakan kebangkitan bangsa Indonesia, menarik hati kalangan Islam modernis yang diundang ke Muktamar NU, seperti KH Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondoamiseno dari Syarekat Islam.

Mereka merealisasikan ajakan untuk bekerja sama dengan kalangan tradisionalis untuk mengoordinasikan kegiatan, dan menyatukan mereka menghadapi ancaman dan kepentingan bersama tersebut, dengan membentuk Majelis al-Islam ala Indonesia (MIAI) pada 18-21 September 1937, dengan KH Hasyim Asy’ari sebagai ketua badan legislatif. Tiga belas organisasi yang tergabung dalam organisasi itu semua bersatu menghadapi politik Belanda, seperti menolak undang-undang perkawinan dan kewajiban militer bagi umat Islam. Karena khawatir MIAI akan berubah menjadi anti-Jepang, di era penjajahan Jepang dibentuk Masyumi (24 Oktober 1943) sebagai pengganti MIAI. Pada hal, Masyumi dan MIAI sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersatukan umat Islam, tetapi bagi penjabat Jepang sebagai organisasi yang dibentuknya Masyumi lebih mudah dikontrol.

Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah dikeluarkan Maklumat Nomor X yang membolehkan pembentukan partai politik sebelum diadakan pemilu, umat Islam mengaktifkan Masyumi menjadi partai politik yang mempunyai anggota secara individu, dan wakil dari organisasi Islam. KH Hasyim Asy’ari dipercaya menjadi Ketua Majelis Syuro (dewan legislatif). Namun, karena adanya dualisme kepemimpinan dalam Masyumi, yakni majelis syuro dan tanfidziyah, yang menjadi sumber kericuhan karena para anggota dewan legislatif merasa tersingkir dari pembuatan keputusan, maka para pemimpin NU mulai mempertanyakan peran mereka, dan manfaat yang diperoleh dari Masyumi.

Pada Muktamar Ke-17 di Madiun (25 Mei 1947) KH Wahid Hasyim mendirikan Biro Politik NU untuk menegosiasikan kepemimpinan Partai Masyumi dan untuk memperkuat kekuatan tawar-menawar NU. Dua bulan setelah pembentukan biro itu, KH Hasyim Asy’ari meninggal dunia, sehingga NU kehilangan figur yang disegani, yang menjadi alasan untuk mempercepat keluarnya NU dari Masyumi (1952).

Dalam pemilihan umum 1955, NU sukses memperoleh 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante, dan menjadi partai ketiga terbesar setelah PNI dan Masyumi. Pada masa Demokrasi Terpimpin setelah itu, NU mendukung Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis), dengan representasi tiga partai utama (PNI, NU dan PKI) pendukung Soekarno untuk melawan Masyumi. Pada era Orde Baru, ketika PKI dibubarkan Soeharto, NU mengklaim sebagai yang  pertama mengusulkan pembubaran PKI, tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor.

Pada era penyederhanaan jumlah partai, pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru NU harus bergabung bersama partai-partai Islam lainnya dalam satu wadah Partai Persatuan Pembangunan  (PPP). Namun, karena merasa tidak mendapatkan ‘keuntungan’ yang layak bersama PPP setelah mengikuti pemilu 1977 dan 1982, pada muktamar ke-27 di Situbondo (1984), NU menyatakan diri ‘Kembali ke Khittah 1926′, yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi. Banyak pengamat menilai, gagasan kembali ke khittah itu merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Sekaligus, merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Prof. Martin van Bruinessen, pengamat Islam asal Belanda, menyatakan bahwa di saat gerakan-gerakan Islam di hampir seluruh dunia mendeklarasikan kembali kepada Al-Quran dan Hadits –ada semacam “demam Alquran dan Hadits”– sebagai basis perjuangannya, kalangan NU justru kembali ke khittah (garis perjuangan) NU sendiri tahun 1926, saat NU menetapkan sikap sebagai gerakan pembaruan Islam (kebangkitan) yang berbasis pesantren. Dari sini jelas di mana perbedaan NU dengan gerakan-gerakan pembaruan Islam yang lain, yaitu definisi tentang tradisi Islam lokal, atau Islam tradisional Indonesia, yang dimilikinya. Meskipun NU jelas sebagai organisasi keagamaan Islam, dan mendeklarasikan sebagai “Islam ala ahlussunnah wal jamaah,” tetapi ciri keislaman itu tetap berkonteks Indonesia, tempat gerakan NU dibangun dan berlangsung.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur –nama akrab KH Abdurrahman Wahid, cucu pendiri NU– pasca muktamar Situbondo, NU berkembang pesat dengan menampakkan jatidirinya yang baru. Dengan upaya pemberdayaan yang digencarkannya membuat kaum nahdliiyin tidak lagi dilihat sebagai kaum ‘sarungan’ dari pinggiran yang nyaris terbelakang. Tahun 1984, NU bersama Golkar menjadi pendukung utama asas tunggal Pancasila, sementara padaa saat yang sama organisasi-organisasi Islam yang tidak setuju mengalami tekanan hebat, sehingga muncul kasus Tanjung Priok.

Terobosan Gus Dur yang cemerlang adalah mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah penyaluran aspirasi politik kaum nahdliyin, yang berhasil mengantar Gus Dur menjadi presiden (29 Oktober 1999). Namun, keberhasilan Gus Dur itu tidak diikuti dengan munculnya kader lain sebagai pendukung, sehingga orang-orang di sekitarnya yang berpengaruh besar terhadap keputusan dan kebijakan presiden, adalah dari kelompok sosialis demokrat, yang mengundang iri kader dari kelompok Islam. Hal itu menjelaskan, mengapa kaum nahdliyin pada umumnya gamang dan tidak terbiasa berpolitik praktis, karena hal itu memang tidak diajarkan di pesantren.

*Tulisan ini disusun untuk sociopolitica olehSyamsir Alam, mantan aktivis mahasiswa era Orde Baru yang sudah lama mengubur ‘kapak perperangan’. Namun, tergerak untuk menggalinya kembali setelah melihat karut-marut situasi politik sekarang. 

Berlanjut ke Bagian 3