Tag Archives: Marriot

Kini, Kisah Tiga Jenderal:Jejak Rekam Masa Lampau (1)

– Rum Aly

SERPIHAN bom di Mega Kuningan untuk sebagian juga terlontar masuk ke ruang politik praktis –yang temperaturnya tak ikut turun bersama usainya pemilihan presiden 8 Juli 2009– dan menciptakan rentetan ledakan baru di sana. Sementara itu, indikasi yang ditunjukkan sidik forensik yang ditemukan penyelidik kepolisian di sekitar lokasi peristiwa pemboman Marriot-Ritz Carlton tampaknya berjalan menuju arah yang berbeda dengan indikasi berdasarkan laporan intelijen yang dikutip Presiden kemarin, Jumat 17 Juli. Mengasumsikan bahwa kedua sumber indikasi punya kadar reliability yang sama, dengan sedikit menyederhanakan pemikiran, kita bisa mengatakan pada hakekatnya ada dua peristiwa berbeda namun bersatu dalam satu ‘ledakan’. Sampai, ada fakta lanjutan yang bisa menunjukkan bahwa kedua soal itu, yakni pemboman dan kekecewaan terhadap pilpres, ternyata berkaitan dalam satu hubungan sebab-akibat.

Terlepas dari itu, sebenarnya ada ‘detil kecil’ menarik dalam penyampaian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selepas Jumat siang itu. Presiden menggunakan penyebutan intelijen yang ‘ada di pihak pemerintah’. Apakah percikan ‘refleks’ ini berarti ada intelijen yang bukan di pihak pemerintah? Ini menjadi menarik, bila dikaitkan bahwa dalam kancah pemilihan presiden yang baru lalu ini, ada tiga jenderal –purnawirawan dengan pengaruh dan atau sisa pengaruh tertentu yang dapat dipastikan tidak kecil– di antara enam tokoh yang maju sebagai kandidat calon presiden atau wakil presiden. Di masa lampau, sepanjang yang dapat dicatat, ada sejarahnya bahwa tidak selalu jaringan intelijen ada dalam kendali resmi pemerintah, melainkan bisa di bawah kendali perorangan atau kelompok militer tertentu yang ada di dalam kekuasaan. Salah satu contoh paling klasik adalah jaringan Opsus (Operasi Khusus) di bawah Ali Moertopo di masa awal orde baru. Dan dibelakang Ali Moertopo ada nama Pater Beek, yang sebenarnya seorang biarawan namun berpengalaman dan berkemampuan operasional khusus dengan kategori excellent.

Apakah di luar SBY yang adalah Presiden incumbent, kedua jenderal yang lain, Wiranto dan Prabowo Subianto, juga punya jaringan intelijen yang aktif dan atau telah diaktivasi kembali untuk kepentingan politik masing-masing? Sekedar melihat bahwa di sekeliling dua jenderal itu memang terdapat sejumlah purnawirawan tokoh militer dengan kategori ‘terkemuka’ di masanya masing-masing, dan beberapa di antaranya pernah memangku jabatan di lembaga-lembaga intelijen, secara awam dapat dikatakan bahwa bagaimanapun ada jaringan semacam itu atau setidaknya ada cara dan metode intelijen yang digunakan sebagai penopang dalam berpolitik. Hal yang sama tentu terjadi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, yang bahkan punya akses kuat terhadap intelijen ‘incumbent’. Artinya, di belakang pertarungan politik yang baru lalu ini terjadi pula semacam ‘perang’ intelijen? Barangkali, ya. Kalau ya, memang ya, karena ini semua ciri gaya militer dalam berpolitik, bukan gaya pertarungan politik kaum sipil yang lebih pandai dalam pertarungan adu mulut saja –dari yang etis sampai yang tak etis samasekali. Tempo hari, militer yang berpolitik sering dijuluki politician in uniform, sedangkan politisi sipil dari partai disebut sebagai ‘tukang kecap’ dan tak pernah ada kecap yang tidak nomor satu.

Pada awal bergulirnya reformasi, peranan politik kelompok-kelompok militer, secara kuat ditekan oleh berbagai kekuatan politik dan kekuatan lainnya dalam masyarakat. Nyaris-nyaris tiba ke titik nol, terbalik sama sekali dengan masa ‘kegemilangan’ penerapan Dwifungsi ABRI, yang memberikan peranan dan fungsi sosial politik yang besar kepada ABRI (kini TNI) selain peranan dan fungsi pertahanan-keamanan yang sudah begitu kuatnya. Sedemikian besar fungsi sospol yang dimiliki sehingga ada masa di mana posisi-posisi penting di kabinet dan pemerintahan serta jabatan-jabatan gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha milik negara dan lain sebagainya hampir-hampir habis diborong tak bersisa bagi kaum sipil.

Ternyata kaum sipil yang seakan-akan berhasil merebut tempat utama dalam kehidupan politik sesudah berakhirnya masa kekuasaan Soeharto –dan dengan demikian juga diharapkan dalam pengelolaan kekuasaan negara– tidak cukup memiliki kepercayaan diri dan pada akhirnya kembali menoleh kepada sumber-sumber militer. Fenomena ini menguat menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Presiden secara langsung di tahun 2004 dan makin kokoh pada tahun 2009. Niatnya, kira-kira bagaimana kini ‘memperalat’ militer, tapi nyatanya bisa juga terbalik kemudian. Berikut ini, beberapa cuplikan catatan lama tentang perilaku partai dan kekuatan sipil lainnya tatkala mendapat kesempatan mengelola kekuasaan negara setelah 1998 (yang untuk sebagian diangkat dari Rum Aly, Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter, Penerbit Buku Kompas, 2004).

Partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik aktual yang berperan setelah 1998 –baik yang memiliki kaitan sejarah dengan partai-partai atau kekuatan politik masa orde baru maupun yang muncul melalui peluang baru masa reformasi– ternyata lebih kuat kecenderungannya kepada subjektivitas hasrat kekuasaan untuk dirinya sendiri daripada memperjuangkan secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Kerapkali keburukannya sulit dibedakan dengan tentara di waktu lalu, hanya saja mereka tak bersenjata di tangan, tetapi pada hakekatnya sama-sama haus dan mengutamakan kekuasaan untuk diri sendiri. Sehingga, sulit untuk diharapkan sepanjang mereka semua tidak punya kemauan melakukan perubahan signifikan dalam dirinya masing-masing. Dan itu tetap sama keadaannya hingga tahun 2009 ini, terutama di saat sebagian besar anggota masyarakat di Indonesia sedang menderita ‘kesakitan sosiologis’ seperti sekarang: mudah dibeli sehingga gampang merubah ‘kesetiaan’, mudah diperalat, mudah diprovokasi, mudah diadudomba, mudah marah tapi mudah pula putus asa, malas berpikir dan seakan-akan sudah kehilangan persepsi, dan sebagainya. Ada daftar panjang untuk hal ini.

Fenomena sikap para pemegang kekuasaan baru pasca Soeharto, yang berasal dari kalangan sipil, yakni sampai naiknya Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatarbelakang militer, mungkin bisa dipahami hanya dari fakta bahwa kehadiran mereka pada garis besarnya tidak diawali dengan kuat oleh suatu perjuangan idealistik. Katakanlah, misalnya, perjuangan idealistik berupa suatu inisiatif menjalankan proses pembaharuan secara konseptual, atau perjuangan menegakkan demokrasi yang mendasar, melainkan sekedar terseret peralihan ataupun korban ‘perlawanan’ (kalau memang ada perlawanan, karena pusat perlawanan ada di ‘tempat’ atau di tangan orang lain) –untuk tidak menyebutnya sekedar korban dengan berbagai lekatan sisa sindroma– terhadap penindasan rezim sebelumnya. Tatkala penindas perlaya, mereka yang pernah diinjak – seperti semut, namun tak sempat menggigit– boleh naik dan mungkin saja merasa berhak untuk ‘menginjak’ atas nama dan dalih apapun.

Berlanjut ke Bagian 2

Kisah Dua Jenderal, Setelah Bom JW Marriot-Ritz Carlton

Sekali lagi, Prabowo Subianto ‘tergiring’ ke posisi ‘tersangka’?

HANYA dalam hitungan jam setelah terjadinya ledakan bom Jumat pagi 17 Juli di dua hotel berbintang di Mega Kuningan Jakarta, JW Marriot dan Ritz Carlton, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono –yang adalah seorang jenderal purnawirawan– tampil dengan pernyataan-pernyataan ‘keras’ dengan implikasi politis yang luas. Selain mengutuk aksi pemboman itu, Presiden mengungkap adanya kegiatan kelompok teroris yang berlatih menembak dengan menggunakan foto dirinya sebagai sasaran tembak. Presiden menunjukkan foto-foto yang menunjukkan adegan-adegan pelatihan tersebut. Satu diantaranya menunjukkan foto wajahnya yang pada pipi kiri terlihat lubang bekas tembusan peluru. Ini laporan intelijen, “ada rekaman video, ada gambar, bukan fitnah, bukan isu”, ujar Presiden.

Masih berkaitan dengan laporan intelijen, ungkapnya lebih jauh, ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil pemilu. Ada pula rencana untuk pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil pemungutan suara diumumkan. “Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang…. Ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran”. Seperti kita ketahui, Iran yang baru saja melaksanakan pemilihan presiden, bergolak karena adanya kecurigaan kecurangan dibalik kemenangan Ahmadinedjad yang kedua kali. Menurut Presiden, ada pula pernyataan bahwa “bagaimanapun juga SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik” kembali sebagai presiden. Pada kesempatan yang sama, tanpa menyebutkan nama, Presiden mengungkap adanya ‘penjahat’ yang di masa lampau telah melakukan kekerasan politik berupa penghilangan paksa dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dan orang tersebut masih bebas berkiprah hingga kini.

Meski samasekali tidak menyebut nama, sadar atau tidak, pemaparan Presiden itu menimbulkan asosiasi ke arah tokoh tertentu. Tokoh yang selama ini senantiasa dikaitkan dengan kekerasan politik berupa penghilangan paksa berupa penculikan yang mungkin berlanjut dengan penghilangan nyawa, di masa kekuasaan Soeharto, adalah Letnan Jenderal Prabowo Subianto, yang kala itu juga adalah menantu Soeharto. Isu mengenai ini telah beredar luas dalam khazanah politik 1998 dan sesudahnya. Laporan TGPF (Team Gabungan Pencari Fakta) yang dibentuk setelah Peristiwa Mei 1998, berkali-kali juga menyebut keterlibatan Letnan Jenderal putera Professor Soemitro Djojohadikoesoemo ini dalam rangkaian peristiwa politik pergulatan kekuasaan ketika itu. TGPF yang diketuai Marzuki Darusman SH Ketua Komnas HAM waktu itu, juga menunjuk beberapa nama lainnya dalam rangkaian peristiwa, termasuk nama Jenderal Wiranto yang sebagai Pangab kala itu melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan tanda tanya, seperti meninggalkan Jakarta padahal mustahil sebagai pimpinan ABRI ia tak mengetahui kegentingan situasi di bulan Mei 1998 itu.

Prabowo membantah semua tuduhan atas dirinya dalam kaitan peristiwa kekerasan di tahun 1998 dan pada masa sebelumnya. Akan tetapi, tak pernah ada proses klarifikasi resmi, misalnya melalui jalan hukum, hingga tuduhan itu tetap melayang-layang dan masuk mengendap ke dalam pikiran banyak orang sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Dan, merupakan pula suatu kebetulan bahwa usai pemilihan presiden Juli 2009 ini, beredar luas isu di masyarakat tentang adanya rencana rangkaian gerakan ‘keras’ menyusul ketidakpuasan atas ‘kekalahan’ yang mengaitkan nama Prabowo Subianto. Isu itu menggambarkan betapa sebenarnya Prabowo sudah mempunyai sejumlah besar orang, yang disebutkan sebagai mantan militer dari kesatuan terlatih baik, siap bergerak bilamana diperlukan dalam suatu tindakan extra ordinary. Dalam pada itu, penyebutan Iran menciptakan asosiasi terhadap wilayah Timur Tengah. Sepanjang pengetahuan mengenai gerakan teroris di dunia, ada dua aliran garis keras kelompok radikal Islam yang menggunakan tindakan teror sebagai senjata utama. Aliran pertama berkiblat dan berpusat di Afghanistan, aliran kedua merujuk ke Iran. Untuk yang disebut terakhir ini, perlintasan utamanya menuju tindakan operasional ke berbagai belahan dunia, adalah Yordania. Dan sekali lagi, dengan mudah orang kembali mengasosiasikannya pada Prabowo Subianto yang pernah lama bermukim di sana pasca peristiwa 1998. Dengan demikian, kita bisa melihat, sekali lagi Prabowo Subianto ‘tergiring’ menuju posisi tersangka.

Reaksi Prabowo dinantikan orang. Tak lama setelah keterangan pers Presiden, orang dekat Prabowo, Fadli Zon segera bereaksi. Ia mengatakan, pernyataan SBY hanya akan makin memperkeruh situasi. Apakah Prabowo merasa bahwa dirinyalah yang dituju langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Saya sebenarnya tidak merasa, ujarnya di petang hari, “karena saya tidak melakukannya”. Namun tak urung Prabowo menjawab juga beberapa tudingan Presiden –yang bagaimanapun juga telah diterjemahkan sebagai tuduhan kepada sang calon wapres pendamping Mega ini– dalam kaitan hasil pemilihan presiden 8 Juli yang baru lalu. Prabowo menolak terminologi “sakit hati” sebagai “orang kalah”. Menurut Prabowo, pihaknya menginginkan prosedur dan proses pemilihan yang “harus transparan, harus bersih, harus jujur” justru untuk mencegah adanya tindakan-tindakan emosional dan irasional dari elemen-elemen di masyarakat. “Karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini emosional”.

Karena, pengungkapan ‘data’ intelijen yang diutarakan Presiden boleh dikatakan tak memiliki point lain di luar kaitan pemilihan umum presiden itu, maka orang terbawa kepada kesimpulan bahwa pemboman kali ini memang terkait sebagai hubungan sebab-akibat dengan peristiwa politik yang baru kita lalui pada 8 Juli itu. Biasanya, asosiasi refleks selama ini segera tertuju kepada kelompok radikal yang dikaitkan dengan fanatisme agama. Apakah kali ini berbeda? Jelas ini semua menimbulkan tanda tanya. Tetapi karena lazimnya seorang Presiden selalu menerima laporan dengan kualifikasi A-1, maka tentu sulit untuk segera menolaknya, sampai nanti terbukti bahwa kali ini intelijen keliru. Atau setidaknya, data itu mengandung banyak kebenaran, cuma sebenarnya tak ada relevansinya dengan peristiwa pemboman itu sendiri. Ataukah barangkali, Presiden sekedar menggunakan momentum peristiwa pemboman ini untuk mengungkapkan kepada khalayak tentang suatu rencana konspirasi terhadap dirinya, suatu peristiwa berdiri sendiri yang (mungkin) tidak terkait dengan pemboman itu.

Namun, terlepas dari semua itu, yang terbaik adalah Polri bekerja secara profesional, dan dengan cara yang bersih dari noda kepentingan politik. Mengungkap kebenaran objektif dari peristiwa, tanpa hitungan politik apapun, entah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Bukankah ini soal kejahatan yang telah merenggut nyawa manusia di luar ranah politik dan kekuasaan?

Rum Aly