Dalam Labirin Oktober 1965 (3)

“Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusumah juga disuruh panggil oleh Soekarno, namun tak muncul. Ia terlebih dahulu sudah berada Markas Kostrad dan memutuskan untuk ‘bergabung’ dengan Mayjen Soeharto dan jelas tidak diperkenankan ke Halim bertemu Soekarno. Larangan Soeharto kepada Umar Wirahadikusumah untuk ke Halim, membuat Soekarno marah kepada sikap melawan dan kepala batu Jenderal Soeharto itu. Dan inilah untuk pertama kalinya nama Mayjen Soeharto muncul di ‘hadapan’ Soekarno dalam rangkaian peristiwa ini”.

TERKESAN bahwa sampai dengan tengah hari di tanggal 1 Oktober itu, Soekarno ‘sejalan’ dengan para pimpinan Gerakan 30 September. Namun mundar mandirnya Brigjen Soepardjo antara Senko 2 Gerakan 30 September –di rumah Sersan Anis Sujatno yang masih terletak dalam kompleks perumahan Angkatan Udara Halim Perdanakusumah– dan rumah Komodor Susanto tempat beradanya Presiden Soekarno, menunjukkan pula berlangsungnya suatu proses negosiasi antara kedua pihak itu, dan Soepardjo berperan sebagai perantara. Artinya, ada masalah atau perbedaan terjadi antara Soekarno dengan pelaku gerakan, namun coba diselesaikan melalui semacam perundingan. Ini cara khas politik keseimbangan yang selalu dijalankan Soekarno dalam memelihara kekuasaannya, menengahi para pihak yang terlibat konflik. Hanya saja terhadap Nasution yang dianggapnya pencipta negara dalam negara, Soekarno punya ‘policy’ berbeda, yakni harus disisihkan karena selama ini secara empiris menganggu politik kekuasaan Soekarno.

Sementara itu, hingga menjelang tengah hari, bagi Soekarno, Panglima Kostrad belum merupakan faktor yang perlu diperhitungkan meskipun kemudian nama Soeharto sempat diajukan sebagai salah satu calon pengganti sementara Letnan Jenderal Ahmad Yani. Soekarno dengan jelas saat itu telah mengetahui nasib Ahmad Yani dan kawan-kawan berdasarkan laporan Brigjen Soepardjo. Dalam pertemuan Soekarno dengan Soepardjo, mulanya Soekarno mengikuti saran untuk segera menetapkan pengganti bagi Letnan Jenderal Ahmad Yani. Soekarno menyetujui nama Mayjen Pranoto Reksosamodra, nama yang diusulkan oleh kawan-kawan Soepardjo di Senko. Padahal, menurut Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya RE Martadinata yang dipanggil menghadap Soekarno di Halim –bersama Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, Jaksa Agung Brigjen Sutardhio, Wakil Jaksa Agung Brigjen Sunarjo, Waperdam II dr Leimena– ada beberapa nama lain yang diusulkan, namun Soekarno bersikukuh memilih Pranoto.

Laksamana Madya Martadinata menyebutkan nama Mayjen Soeharto sebagai calon berdasarkan ‘kebiasaan’ bahwa bila Panglima AD berhalangan ia diwakili Pangkostrad. Nama lainnya adalah Mayjen Ibrahim Adjie dan Mayjen Mursjid. Nama Mursjid ini sebelum peristiwa, sebenarnya telah ada di ‘saku’ Soekarno sebagai calon pengganti Yani, dan akan disampaikan kepada Yani bila ia ini menghadap 1 Oktober 1965 pagi di istana yang sebelum peristiwa telah merupakan agenda resmi.

Setelah menetapkan nama Mayjen Pranoto sebagai pilihannya, Soekarno mengeluarkan pengumuman bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara berada di tangannya dan tugas sehari-harinya dilaksanakan Mayjen Pranoto. Soekarno memerintahkan seluruh Angkatan Bersenjata mempertinggi kesiapsiagaan, namun tak boleh bergerak tanpa perintah. Ia menyampaikan pula bahwa dirinya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara dan revolusi. Pengumuman ini tidak disampaikan melalui RRI yang hingga saat itu masih dikuasai oleh pasukan Gerakan 30 September, namun disiarkan melalui Radio Angkatan Udara. Hanya beberapa jam sebelumnya, Letnan Kolonel Untung menyiarkan melalui RRI pengumuman mengenai pembentukan Dewan Revolusi.

Percobaan Konsolidasi dan Negosiasi Soekarno. Perlu untuk mengetahui apa sebenarnya yang berkembang di Senko 1 dan kemudian di Senko 2 Gerakan 30 September, sejak selesainya penyergapan dan penculikan enam jenderal pimpinan Angkatan Darat dan satu perwira pertama, pada dinihari 1 Oktober itu, hingga pukul 13.00, menjelang Soekarno mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan menetapkan Pranoto selaku pelaksana sehari-hari.

Lolosnya Jenderal Nasution seperti kesan yang ditangkap Heru Atmodjo sewaktu menemui Brigjen Soepardjo pagi itu di Senko 1 Penas, memang telah menimbulkan semacam kepanikan di kalangan pelaksana gerakan itu. Bahkan, kepanikan itu menjurus kepada sikap putus asa, bahwa pada akhirnya gerakan akan kandas. Karena menurut perkiraan, Nasution pasti bisa mengkonsolidasi kekuatan untuk memukul balik. Meskipun Nasution tidak lagi memiliki akses komando langsung terhadap pasukan, tetapi pengaruhnya di kalangan perwira –bukan hanya di Angkatan Darat, tetapi juga pada angkatan-angkatan lain– masih harus diperhitungkan. Satu-satunya harapan bagi mereka, ialah bagaimana sikap Presiden Soekarno. Namun lolosnya Jenderal Nasution berarti hilangnya kartu truf untuk melakukan fait accompli terhadap sang Presiden, karena mereka tahu dari Letnan Kolonel Untung, concern utama Soekarno adalah ‘penangkapan’ Nasution. Kepentingan Soekarno hanyalah memperhadapkan kepadanya para jenderal yang dianggap tidak loyal, terutama Nasution, sedangkan Gerakan 30 September telah dikembangkan oleh Letnan Kolonel Untung dan Sjam dengan sejumlah tujuan yang lebih luas.

Ketika selewat pukul 11.00 Senko 2 mendengar dari Brigjen Soepardjo tentang konsolidasi yang dilakukan Presiden Soekarno di Halim Perdanakusumah terhadap para perwira AURI terutama dengan Laksamana Omar Dhani, dan mengetahui adanya pernyataan Presiden yang disampaikan oleh Brigjen Saboer, mereka semua menyadari bahwa Soekarno tak bisa mereka kendalikan seperti yang diperkirakan semula. Letnan Kolonel Untung, atas suruhan Sjam, menyampaikan kepada pasukan yang menduduki RRI, agar mencegah pernyataan Presiden disiarkan RRI. Yang paling memukul bagi mereka adalah perintah yang disampaikan kepada Soepardjo, untuk diteruskan kepada para pelaksana Gerakan 30 September, agar Gerakan 30 September dihentikan dan jangan sampai ada pertumpahan darah lagi. Dan Soekarno juga menyatakan mengambil alih seluruh persoalan. Brigjen Soepardjo menyanggupi akan melaksanakan perintah Soekarno. Itulah sebabnya, Soekarno menepuk-nepuk bahu Soepardjo. Bahkan dalam penuturan mengenai adegan ini, Antonie C.A. Dake yang memegang teori Soekarno sebagai dalang peristiwa, mengutip Harold Crouch, Soekarno berkata kepada Soepardjo “Awas kalau tidak bisa menghentikan gerakan, akan saya peuncit”. Dalam bahasa Sunda, peuncit berarti ‘potong leher’. Maka, Brigjen Soepardjo kemudian menyarankan kepada rekan-rekannya di Senko 2 agar perintah Presiden Soekarno itu dituruti.

Setelah penyampaian Soepardjo ini, terjadi perkembangan menarik di Senko 2. Aidit yang tadinya seakan-akan tidak berperan, karena kendali strategi sepenuhnya dijalankan oleh Sjam sejak awal dan kendali operasi militer sepenuhnya di tangan Letnan Kolonel Untung, diminta oleh para perwira Gerakan 30 September –Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latief dan lain-lain, kecuali Brigjen Soepardjo– untuk mengambilalih peran dari Sjam. Catatan tentang situasi baru ini didasarkan pada pengakuan Sjam Kamaruzzaman dalam suatu wawancara ringkas (dengan Rum Aly) Pebruari 1968. Kesempatan wawancara dilakukan secara kebetulan atas izin seorang perwira menengah dalam jedah persidangan Mahmillub atas diri Sjam di Gedung Merdeka, Bandung. Wawancara berlangsung beberapa menit, dan terputus karena kehadiran seorang perwira menengah lainnya yang melarang wawancara dilanjutkan. Dalam wawancara ringkas itu, Sjam juga menyampaikan kurang lebih bahwa “peristiwa (maksudnya G30S) sebenarnya tidaklah seperti yang disangka….. banyak soal dibaliknya yang tidak disangka-sangka”. Saat ditanyakan apa yang tidak disangka-sangka itu, ketika itulah wawancara terputus karena kehadiran seorang perwira yang lalu melarang wawancara.

Sebelum ini, ada suatu situasi yang cukup aneh, bahwa sayap militer dari Gerakan 30 September ini lebih ‘patuh’ kepada Sjam, sementara Aidit sama sekali diabaikan. Bahkan kehadiran Aidit di Halim sejak 30 September 1965 malam, adalah karena dijemput oleh perwira Tjakrabirawa atas perintah Letnan Kolonel Untung karena desakan Sjam. (Lebih jauh mengenai hal ini, bisa dilihat dalam Bagian Ketiga buku Rum Aly, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966). Setibanya di Halim, Aidit hanya ditempatkan di rumah Sersan Mayor Suwardi di kompleks perumahan Halim Perdanakusumah dan ternyata tak pernah dihubungi oleh Senko Penas. Apakah kehadiran peran Aidit kemudian di siang hari itu akan merubah situasi? Sepertinya, angin telah terlanjur mati bagi para pelaksana gerakan itu. Tetapi secara mendadak, pukul 13.00 lewat beberapa menit, Letnan Kolonel Heru Atmodjo muncul di Senko 2 dengan pesan bahwa Brigjen Soepardjo diminta ikut untuk menemui Laksamana Omar Dhani, yang segera diterjemahkan sebagai panggilan dari Presiden Soekarno. Pintu perundingan ternyata membuka mendadak, dan itulah sebabnya bahwa pada jam-jam berikutnya, Brigjen Soepardjo harus mundar-mandir dari Senko ke rumah Komodor Susanto di mana Soekarno berada.

Sewaktu Soepardjo tiba di rumah Komodor Susanto untuk menemui Soekarno, di tempat itu telah hadir Panglima Angkatan Laut RE Martadinata dan Panglima Angkatan Kepolisian Soetjipto Judodihardjo yang baru saja beberapa menit sampai di tempat itu. Telah hadir pula Waperdam II Leimena, Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusumah juga disuruh panggil oleh Soekarno, namun tak muncul. Ia terlebih dahulu sudah berada Markas Kostrad dan memutuskan untuk ‘bergabung’ dengan Mayjen Soeharto dan jelas tidak diperkenankan ke Halim bertemu Soekarno. Larangan Soeharto kepada Umar Wirahadikusumah untuk ke Halim, membuat Soekarno marah kepada sikap melawan dan kepala batu Jenderal Soeharto itu. Dan inilah untuk pertama kalinya nama Mayjen Soeharto muncul di ‘hadapan’ Soekarno dalam rangkaian peristiwa ini.

Berlanjut ke Bagian 4

Advertisements

Beberapa Studi Terbaik tentang Peristiwa 1965

Wandha*

PERISTIWA Gerakan 30 September (G-30-S) 1965 dan epilognya berupa pembunuhan massal terhadap lebih setengah juta orang Indonesia yang dianggap sebagai simpatisan partai komunis merupakan satu di antara peristiwa kontroversial yang terus menerus menjadi sorotan para ilmuwan sosial dan politik dari berbagai negara. Pusat perdebatan berkisar pada setidaknya tiga persoalan penting : (1) Sifat dan tujuan gerakan yang kacau dan penuh pertentangan, apakan gerakan itu merupakan pemberontakan dalam institusi militer ataukah sebuah perebutan kekuasaan terhadap pemerintah (kudeta). (2) Siapa penggerak utama gerakan dan apa peran Presiden Sukarno dalam kejadian tersebut, karena isu keterlibatan tersebut bagaimanapun telah dijadikan salah satu alasan jatuhnya Sukarno dari kekuasaan. (3) Terjadinya pembantaian besar-besaran pasca G-30-S yang menyertai pembersihan terhadap kaum komunis oleh militer dan kelompok-kelompok anti-komunis lain.

Puluhan atau ratusan tulisan berupa buku dan artikel telah ditulis dalam rangka memecahkan misteri yang masih menyelimuti kejadian tragis tersebut. Akan tetapi harus diakui bahwa sebagian besar dari tulisan yang ada masih terjebak dalam prasangka ideologis yang kuat atau hanya mengulangi dan memperkuat tesis yang sudah pernah dihasilkan penulis atau ilmuwan lain.

Berikut ini adalah sejumlah karya yang saya anggap terbaik dan mendekati objektivitas dalam melukiskan peristiwa itu, serta memberikan kontribusi pemahaman baru bagi semua orang yang ingin mengetahui lebih dalam peristiwa G-30-S tahun 1965. Pengertian mendekati objektif di sini bukan berarti pasti benar, melainkan bahwa mereka menyajikan data secara seimbang, tidak memulai kajian dengan kesimpulan di tangan dan berupaya jujur dalam menganalisis temuan-temuan faktual yang ada.

1. Kudeta 1 Oktober 1965 : Sebuah analisis awal (“Cornell paper”), karya  Benedict R.O’G. Anderson dan Ruth T. McVey  (Syarikat, 2001). Studi yang aslinya terbit pada Januari 1966 ini merupakan karya akademik pertama mengenai G-30-S sebelum dilakukannya pengadilan militer terhadap para pelaku. Tesis yang diangkat tulisan ini menyebut G-30-S sebagai pemberontakan para perwira muda –khususnya dari Divisi Diponegoro– terhadap kepemimpinan Angkatan Darat yang korup dan kebarat-baratan, serta dianggap akan menyabot kebijakan politik dari Presiden Sukarno. Kelompok yang dipimpin Letnan Kolonel Untung dari pasukan pengawal istana Cakrabirawa ini berusahan mendapat dukungan yang lebih luas dari kelompok-kelompok kiri –khususnya PKI dan ormas-ormasnya dan Angkatan Udara– serta melibatkan mereka dalam gerakan ini. Tulisan ini segera memicu kontroversi ketika Angkatan Darat Indonesia sedang berupaya membuktikan keterlibatan PKI, Cornell Paper justru tampil dengan tesis yang menguatkan klaim pihak komunis bahwa gerakan itu murni internal AD. Padahal tidak demikian. Munculnya tesis mengenai pemberontakan perwira muda (atau perwira progresif) adalah konsekuensi dari pendekatan yang dipergunakan Anderson dan McVey dengan memperlakukan peristiwa 1 Oktober secara terpisah dengan kejadian yang mendahuluinya maupun mengikutinya. Sejauh pengamatan yang ada para pelaku gerakan itu memang berasal dari militer, khususnya AD.

Para penulis juga menganalisis beberapa kemungkinan penjelasan lain mengenai G-30-S yang menempatkan PKI, Sukarno atau suatu konspirasi dari lawan-lawan PKI (diidentifikasi sebagai kelompok Murba) sebagai penggeraknya.

2. Militer dan Politik di Indonesia karya Harold Crouch (Sinar Harapan, 1999). Tulisan ini mengulas mengenai sejarah peran militer atau khususnya AD dalam perpolitikan di Indonesia yang mencapai puncaknya dengan kejadian-kejadian di antara tahun  1965-1967 dimana telah melahirkan rezim baru yang didominasi Angkatan Darat. Crouch membahas mengenai jalannya peristiwa G-30-S, berbagai teori mengenai itu dan mengupas baik kekuatan maupun kelemahannya satu-persatu. Studi ini tidak menghasilkan kesimpulan tegas mengenai peristiwa G-30-S (karena memang hampir tidak mungkin, kecuali mereka yang menulis dengan prasangka terlebih dulu). Suatu hal yang dapat disimpulkan dari karya Crouch adalah bahwa peristiwa itu lahir dari pertemuan kepentingan antara perwira progresif dengan suatu klik terbatas dalam kepemimpinan PKI untuk melawan pimpinan AD karena mengkhawatirkan kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh AD jika Sukarno wafat (Presiden Sukarno mengalami sakit serius pada awal Agustus 1965). Peran PKI dalam komplotan perwira progresif itu telah dimainkan oleh suatu Biro Khusus, yang berperan entah hanya sebagai wakil dari pimpinan PKI atau memiliki fungsi pengorganisasian terhadap gerakan. Crouch setengah menyetujui premis Cornell Paper bahwa inisiatif mungkin sekali berawal dari kelompok perwira progresif, tetapi kemudian merekalah yang dimanfaatkan PKI bukan sebaliknya. Kegagalan dari gerakan putsch melawan AD kemudian dijadikan alasan kuat bagi sayap kanan AD yang dipimpin Mayjen Soeharto untuk melakukan pembersihan terhadap unsur komunis.

3. Apakah Soekarno terlibat Peristiwa G30S? Karya Kerstin Beise (Ombak, 2004). Salah satu persoalan paling kontroversial dari peristiwa G-30-S adalah sejauh mana Presiden Sukarno terkait dengan komplotan Untung. Tanda keterlibatan Sukarno biasa diidentifikasi dengan kehadirannya di Pangkalan Udara Halim yang menjadi markas para konspirator. Sebenarnya kadar keterlibatan Sukarno sangat menentukan dalam mengidentifikasi sifat dan tujuan G-30-S sesungguhnya, apakah gerakan itu merupakan kudeta ataukah suatu pembersihan terhadap oposisi. Pada awalnya G-30-S disebut sebagai gerakan kontra-revolusi yang didalangi PKI, kemudian seiring dengan diadakannya pengadilan militer, mulai tersiar indikasi bahwa presiden telah mengetahui sebelumnya mengenai rencana penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal. Munculnya isu keterlibatan Bung Karno baru gencar pada pertengahan kedua tahun 1966 ketika ia bersikeras menolak keinginan AD untuk melarang komunisme. Akhirnya setelah Bung Karno bersedia mundur dari kekuasaan, barulah Suharto menyatakan bahwa keterlibatan mantan presiden itu “belum dapat dibuktikan”. Dengan kata lain, Suharto bersedia menutup kasus itu begitu ia mendapatkan kekuasaan dengan alasan “mikul duwur mendem jero”. Teori mengenai keterlibatan Sukarno terus dipertahankan oleh sebagian besar penulis asing anti-komunis. Sementara sebagian besar penulis Indonesia pada umumnya membantah teori tersebut kecuali seorang yaitu Sugiarso Soerojo dengan tulisannya “Siapa menabur angin akan menuai badai”. Buku ini sebenarnya juga belum mampu menarik kesimpulan tegas mengenai kadar keterlibatan Presiden Sukarno. Di sisi lain, kajian Kerstin Beise banyak memberikan wawasan kepada pembaca awam bagaimana pemetaan wacana mengenai tragedi nasional di tahun 1965.

Tulisan ini selain merupakan kajian yang sangat teliti mengenai pendapat-pendapat seputar keterlibatan Sukarno, juga dapat menjadi entry point untuk memahami cara kerja para penulis yang ingin mengkaji peristiwa ’65, karya-karya mana yang memang berusaha objektif, dan mana yang menulis dengan prasangka dan tujuannya hanya untuk menyalahkan.

4. Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, karya Rum Aly (Kata Hasta Pustaka, 2006). Penulisnya merupakan salah seorang mantan aktivis mahasiswa angkatan ’66 yang kemudian juga terlibat dalam gerakan mahasiswa melawan rezim Orde Baru yang berujung pada peristiwa Malari tahun 1974. Secara garis besar titik berat tulisan ini lebih pada peran organisasi-organisasi mahasiswa dalam masa transisi kekuasaan dari Sukarno ke Suharto. Sesuai dengan judulnya “Titik silang jalan kekuasaan”, Rum Aly melihat peristiwa di tahun 1965-66 sebagai sebuah persilangan dari kepentingan-kepentingan politik alias suatu klimaks dari pertarungan kekuasaan antara Sukarno, PKI dan Angkatan Darat.

Penulis menyebut peristiwa G-30-S sebagai suatu insiden kompleks yang tidak dapat ditentukan dalangnya, karena masing-masing kekuatan memiliki kontribusi dalam mendorong terjadinya peristiwa. Presiden Sukarno memiliki kepentingan menggeser pimpinan AD yang tak loyal, tetapi ia tidak memiliki kendali atas gerakan yang berkembang jauh di luar keinginannya. G-30-S sendiri adalah konspirasi antara Untung sebagai pimpinan prajurit loyalis Sukarno dengan Sjam yang mengemban misi dari ketua PKI Aidit untuk “memukul terlebih dahulu” kepemimpinan AD. Sebelum terjadinya peristiwa, banyak pihak di kalangan AD sudah cukup mendapat informasi terjadinya serangan pihak kiri, termasuk Suharto yang dikontak oleh Kol. Latief. Penulis tidak melangkah lebih jauh dengan mengemukakan spekulasi-spekulasi berbau konspirasi, kecuali mengungkapkan pengakuan-pengakuan yang memang pernah ada. Cara pengungkapan Rum Aly yang tampak netral –mengajukan catatan kritis baik terhadap Suharto maupun Sukarno secara berimbang– menjadikan tulisan ini cukup langka dalam wacana sejarah 1965. Tetapi bagaimanapun uraiannya mengenai G-30-S masih terlalu singkat dan kurang dalam membongkar inti-inti persoalan yang menjadi kontroversi.

5. Dalih pembunuhan massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karya John Roosa (ISSI / Hasta Mitra, 2008). Studi terbaru mengenai peristiwa 1965 dan merupakan karya serius pertama dalam duapuluhan tahun terakhir. Tulisan ini beranjak dari premis  tulisan Crouch, dan dengan cermat mengidentifikasi sejumlah persoalan yang belum dapat dijawab khususnya berkaitan dengan kontradiksi-kontradiksi internal dalam gerakan : G-30-S menyatakan diri ingin melindungi Sukarno, tetapi juga ingin mendongkelnya, adanya banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta sejumlah ‘human error’ dalam operasi militer tersebut. John Roosa meletakkan titik berat analisisnya pada dokumen otokritik Brigjen Supardjo yang ditulis sebelum ia ditangkap dan banyak menjelaskan faktor penyebab kegagalan G-30-S. Berdasarkan dokumen tersebut dan sejumlah dokumen dan pengakuan tokoh-tokoh PKI dapat disimpulkan bahwa gerakan tersebut adalah sebuah komplotan terbatas yang tidak terpadu antara Aidit, Sjam dan Pono dari Biro Khusus PKI dan sejumlah perwira progresif. Tidak ada satu dalang tunggal dan karenanya menurut Roosa sia-sia saja jika penelitian yang dilakukan masih bertumpu pada upaya mencari siapa dalangnya. Jikalau terdapat “pusat” dari gerakan itu, maka ia adalah Sjam yang berperan sebagai penghubung antara Aidit dengan kelompok Untung serta berperan menentukan dalam mengendalikan operasi militer. Justru karena operasi itu dikendalikan oleh Sjam dan Pono sebagai orang sipil, maka terjadi banyak kekacauan dalam koordinasinya. Tujuan asli G-30-S adalah menyingkirkan para perwira “sayap kanan” AD dan menciptakan perubahan terbatas dalam kabinet Sukarno dengan membentuk Dewan Revolusi. Akan tetapi ketika Sukarno menolak mendukung dan meminta gerakan dihentikan, Sjam dengan dukungan Aidit memutuskan untuk mendemisionerkan pemerintahan Sukarno
dan menimbulkan perpecahan di antara peserta G-30-S. Suharto merupakan orang yang paling diuntungkan dari gerakan karena sebagai kawan lama Untung dan Latief (sesama perwira Divisi Diponegoro), ia dianggap loyal pada Presiden Sukarno  bahkan mendapat pemberitahuan terlebih dahulu. Latief salah menduga, karena Suharto justru berani menunjukkan perlawanan (dan menjadi sah begitu pengumuman pendemisioneran kabinet dikeluarkan). Menurut penulis pimpinan AD yang didukung oleh Amerika Serikat telah lama mempersiapkan suatu adu kekuatan dengan pihak kiri dan menghabisinya begitu mereka mulai bergerak. G-30-S adalah sebuah dalih bagi pembantaian massal terhadap kaum komunis di Indonesia.

* wandha-99.blog.friendster.com