SEKARANG ini mungkin ‘zaman emas’ bagi fellow travelers –kerap juga ditulis fellow travellers– politik. Fellow travelers politik merujuk pada tokoh atau perorangan yang bergabung sebagai teman ‘seperjalanan’ suatu kelompok politik meski tadinya bukan anggota kelompok atau bahkan mungkin pernah ada di kubu seberang. Berpindah-pindah partai dan berpindah kesetiaan dalam dukung mendukung calon presiden, misalnya, kini sudah sangat lumrah. Banyak yang melakukannya dan memperoleh manfaat materi maupun posisi karenanya.

Dulu kala, berpindah-pindah partai atau kubu, ideologi atau dukungan, bisa mendapat cap pengkhianat. Sekarang, perilaku itu mendapat narasi semisal melakukan kolaborasi baru berdasarkan kesadaran (politik) yang juga baru –lebih tepatnya, sebenarnya semacam pragmatisme baru.

Adapun kata kolaborasi sendiri, di masa lampau, pada sekitar masa perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan, juga berkonotasi negatif. Bekerjasama dengan musuh –pendudukan militer Jepang atau kolonial Belanda– dikategorikan perbuatan khianat dan pelakunya disebut kolaborator. Itulah zaman perunggu bagi kaum kolaborator dan atau fellow travelers, yang sedikit banyak juga masih berlangsung hingga masa Nasakom Soekarno.

Quod erat demonstrandum

          Tokoh pers masa Nasakom –Pemimpin Redaksi Harian Warta Bhakti milik Baperki dan juga Ketua Umum PWI– Karim Daeng Patombong, pernah menjadi fellow traveler yang menjadi bulan-bulanan permainan taktis Partai Komunis Indonesia. Karim DP dituduh PKI sebagai pendukung ‘Manifesto Kebudayaan’ –yang oleh PKI diringkas dengan sebutan Manikebu. Tuduhan terlibat Manikebu adalah tuduhan berat kala itu, setelah dalam pidato Tavip, 17 Agustus 1964, Soekarno menyebut Manifesto Kebudayaanyang diluncurkan sejumlah budayawan melemahkan revolusi, hingga harus diganyang.

Menurut Wiratmo Soekito –salah seorang pencetus Manifesto Kebudayaan– Karim DP menyangkal dirinya adalah pendukung Manikebu. Tokoh-tokoh PKI secara taktis menekannya, “Kalau memang saudara bukan Manikebu, buktikanlah sampai setiap orang yakin!” Maka, demikian dituturkan Wiratmo (MI, 7 Juni 1970), mulailah Karim DP melakukan kampanye terhadap setiap suratkabar yang oleh PKI dianggap tidak bersahabat. Suratkabar-suratkabar itu diganyang habis-habisan sebagai suratkabar Manikebu dan karenanya kontra revolusi. Dan Waperdam I Soebandrio serta Menteri Penerangan Achmadi lalu turun tangan memberangus suratkabar-suratkabar bersangkutan.

Sesudah berhasil membunuh hampir semua suratkabar yang tidak disenangi PKI, kurang lebih Karim DP menyatakan kepada PKI, “Demikianlah, saya telah membuktikan”. Padanan dalam Bahasa Latin untuk ucapan ini, ‘Quod erat demonstrandum’. Tapi PKI terus mengeksploitir ‘rasa bersalah’ Karim DP kepada jalannya revolusi itu, dan menekan lanjut. Tokoh-tokoh PKI tetap saja menuduh Karim DP sebagai Manikebu. PKI meminta Karim DP lanjut membuktikan diri agar semua orang yakin dia bukan Manikebu-is yang melemahkan revolusi. PKI menunjukkan sasaran baru. “Masih banyak jenderal-jenderal yang anti revolusi dan anti komunis.”

Maka, Karim DP melalui media pers dan dengan memanfaatkan posisi strategisnya sebagai Ketua Umum PWI, mati-matian mengganyang para jenderal yang dianggap musuh PKI. Tetapi keadaan berbalik angin setelah gagalnya Gerakan 30 September 1965. Karim DP termasuk tokoh yang ditangkap dan dipenjarakan selama 14 tahun. Ia juga dipecat dari PWI.

‘Keharusan’ penyeberang membuktikan diri

Meski kini fellow travelers –atau para penyeberang kubu perpihakan– memasuki satu ‘zaman emas’, tetap saja ada persyaratan tak tertulis yang tak berubah dari dulu hingga kini: Bila menyeberang, harus membuktikan diri sebagai faktor yang berguna bagi kubu baru. Kubu baru pasti menuntut pembuktian diri itu. Terutama terhadap fellow travelers atau penyeberang yang dulu saat masih di seberang sempat menjadi penyerang yang ganas.

Jika perpindahan itu sepenuhnya untuk mengumpulkan benefit berupa uang dan atau jabatan, polanya bisa jadi mirip pesugihan atau perjanjian dengan setan. Dan dalam konteks perjanjian jenis ini, etika dan integritas tak diperlukan.

Maka, tidak mengherankan jika kini terlihat fenomena betapa tokoh-tokoh yang menyeberang dari satu kubu politik ke kubu politik lain –sebut saja dalam konteks pemilihan presiden 2019– cenderung menampilkan ‘dinamika’ dan perilaku agresif yang berlebihan. Mereka menjadi jurubicara yang ‘dahsyat’. Kadangkala mengalahkan jurubicara lama dari satu kubu. Quod erat demonstrandum –“Demikianlah, saya telah membuktikan.” Tapi, belum tentu efektif, karena kadangkala penyampaiannya yang overdosis bisa menjadi bumerang. Butuh kualitas taktis ala PKI, dalam mendayagunakan para penyeberang.

TETAPI terlepas dari itu semua, masih perlu diukur bagaimana persepsi atau sejauh mana penerimaan masyarakat secara keseluruhan terhadap para penyeberang atau fellow travelers itu. Apakah masih banyak yang berpegang terhadap sistem nilai  ‘klasik’ tentang kesetiaan dan integritas, atau sudah beralih ke sikap ‘kontemporer’ yang lebih pragmatis? Maka Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif 17 April 2019 mendatang, bisa menjadi tonggak pengamatan yang pasti ada gunanya. Baik sebagai indikator kualitas politik dan pencapaian pendidikan politik per saat ini, maupun sebagai referensi pembanding untuk keperluan berpolitik secara baik dan benar di masa depan….. (socio-politica.com) #mediakaryaanalisa