Kutub Tujuh Pemberontakan di Indonesia: Di Ujung Kiri PKI, di Ujung Kanan DI/TII (3)

PENEMPATAN nama Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dalam suatu pemaparan mengenai apa yang disebut Misteri 1965 yang diberi semacam judgement  sebagai  “Jejak Berdarah Sang Pembasmi”, seperti dilakukan Majalah Berita Mingguan Tempo (edisi 7-13 November 2011), misalnya, tentu saja menarik perhatian. Apa yang disorot Tempo hampir setahun lalu itu, agaknya masih akan senantiasa menjadi sebagian bahan sorotan, terutama seperti saat ini, menjelang ‘seremoni’ tetap ‘bulan kenangan dan ingatan’ tentang Peristiwa 30 September 1965. Apalagi, saat ini pada masa-masa menjelang 2014, anak dan menantu yang ditinggalkan Sarwo Edhie, juga berada dalam sorotan, ketika dianggap sedang mempersiapkan diri membangun suatu dinasti politik dan kekuasaan. Puterinya, Ani Yudhoyono, isteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maupun puteranya Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang kini menjabat sebagai KSAD, disebut-sebut namanya untuk kursi Presiden RI tahun 2014. Sementara anak dan menantunya yang lain, maupun cucunya, semua serba berkecimpung dalam dunia politik.

TAHANAN PKI DI BALIK JERUJI, DI SEKITAR JAKARTA. “Di ibukota Jakarta dan sekitarnya, penangkapan yang dilakukan memang terutama  terhadap anggota atau simpatisan PKI dan organisasi onderbouwnya. Tetapi cukup banyak anggota masyarakat bukan pengikut PKI yang ikut tertangkap dan akhirnya hilang entah kemana selama bertahun-tahun bahkan untuk seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi?”. (dokumentasi asiafinest)

Apakah pembentukan dinasti itu adalah wasiat Sarwo Edhie? Sejumlah Manggala BP-7 yang menjadi lingkungan kegiatannya yang terakhir, mengatakan selama bersama sang jenderal, tak sekalipun mereka mendengar Sarwo Edhie membicarakan soal yang satu itu. Juga, tak pernah mendengar adanya rancangan seperti itu semasa Sarwo Edhie masih hidup. Ini mirip dengan almarhum Soekarno, semasa hidupnya tak sekalipun ia menyebut-nyebut suatu rencana pembentukan dinasti. Akan tetapi meskipun Sarwo Edhie tak ikut ‘bertanggungjawab’ dalam pembentukan dinasti semacam itu, karena itu adalah urusan generasi kedua dari keluarga besarnya,  namanya tetap disebut-sebut setiap kali soal itu disorot.

Majalah Tempo sejauh ini masih tergolong dalam kategori media yang bisa dipercaya di antara banyak media yang tak lagi bisa dipercaya sepenuhnya. Meskipun, Tempo kerap pula tergelincir tidak akurat dan kurang cermat dalam melaporkan beberapa peristiwa. Mereka yang percaya kepada laporan Tempo, meskipun majalah tersebut tak terlalu definitif dalam judgement terkait peran Jenderal Sarwo Edhie dalam Misteri 1965 tersebut, bisa goyah mengenai integritas sang jenderal. Selama ini  Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo senantiasa digolongkan sebagai jenderal idealis 1966 bersama Letnan Jenderal HR Dharsono dan Letnan Jenderal Kemal Idris. Pada sisi lain tetap terdapat kepercayaan yang mendalam, seperti yang dikatakan Letnan Jenderal Rais Abin –juga kepada Tempo– bahwa Sarwo Edhie Wibowo adalah pribadi yang lurus, jujur, apa adanya dan tidak munafik. Beberapa orang yang mengenalnya secara dekat, menambahkan, Sarwo adalah pribadi tegas dan memiliki integritas tinggi. Ini telah terbukti dalam berbagai sepak terjang sang jenderal, dari tahun 1965 sampai akhir hayatnya 9 November 1989. Apakah seseorang dengan karakter seperti itu, bisa menjadi seorang pemimpin pasukan maniak yang membabi-buta melakukan kejahatan kemanusiaan tanpa alasan? Semua ini adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut (Baca “Kisah Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan RPKAD 1965-1966”, dalam sociopolitica mendatang).

TERLEPAS dari soal peran Letnan Jenderal Sarwo Edhie, lekuk-liku peristiwa dalam masa epilog Peristiwa 30 September 1965, memang adalah sesuatu yang amat rumit. Tak gampang mengambil kesimpulan mengenai kebenaran peristiwa. Dibutuhkan ketekunan dan kecermatan luar biasa untuk menelusuri kebenaran dalam rangkaian peristiwa. Dan justru itu yang belum berhasil dilakukan hingga kini, oleh siapa pun. Upaya yang dilakukan Komnas HAM beberapa waktu terakhir ini, pun masih jauh dari kriteria ketekunan dan kecermatan itu. Dari pernyataan Komnas HAM 23 Juli 2012 tentang “hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966”, terlihat betapa masih terbatas dan tak memadainya penyelidikan yang telah dilakukan untuk suatu peristiwa yang begitu besar dan luas seperti itu. Narasumber yang diwawancarai terbatas dari kelompok saksi korban, yang secara kuantitatif terasa sangat tak memadai, dan tak ada saksi kategori lain. Diperlukan penyelidikan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai institusi negara maupun masyarakat, serta perguruan tinggi sebagai lembaga yang masih paling dipercaya oleh masyarakat. Keikutsertaan kalangan perguruan tinggi bisa lebih menjamin kecermatan pandang dan kesimpulan-kesimpulan berkualitas dalam konteks kebenaran. Kesimpulan-kesimpulan yang sumir hanya akan menambah kerumitan persoalan dan menimbulkan kesalahpahaman baru.

Malapetaka dari sikap ‘mendahului atau didahului’. Penyelidikan Komnas HAM tentang “Peristiwa 1965-1966”, seperti yang telah dilakukan sejauh ini, tak mungkin akan berguna dalam menemukan kebenaran sepenuhnya dari tragedi kemanusiaan pada masa epilog Peristiwa 30 September 1965 tersebut. Selain terpaku kepada sindrom korban, para penyelidik Komnas HAM juga hanya membatasi diri ‘memperjuangkan’ nasib dan mencari keadilan bagi massa pengikut PKI. Memang merupakan fakta bahwa korban terbanyak adalah massa pengikut PKI. Presiden Soekarno dalam pidatonya 18 Desember 1965, menggambarkan betapa “jenazah-jenazah dari Pemuda Rakyat, BTI, orang-orang PKI, atau simpatisan PKI yang disembelih, dibunuh, kemudian dibiarkan saja di pinggir jalan di bawah pohon, dihanyutkan dan tidak ada yang mengurusnya”. Sayang Soekarno tidak menyebutkan bahwa sebenarnya tidak sedikit korban juga berasal dari kalangan non-PKI.

Dengan mengungkap fakta korban di sisi PKI saja, berarti Komnas HAM pun terjebak dalam sikap membela hanya separuh dari kebenaran. Padahal yang dibutuhkan dalam kaitan ini adalah kebenaran sepenuhnya. Kebenaran sepenuhnya penting untuk diketahui karena sifat dan jalannya peristiwa kejahatan kemanusiaan di masa epilog Peristiwa 30 September 1965 ini, khususnya yang terjadi pada tahun 1965-1966, berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya. Pelaku-pelakunya pun dari kelompok dan pihak yang berbeda-beda.

Di ibukota Jakarta dan sekitarnya, penangkapan yang dilakukan memang terutama terhadap anggota atau simpatisan PKI dan organisasi onderbouwnya. Tetapi cukup banyak anggota masyarakat bukan pengikut PKI yang ikut tertangkap dan akhirnya hilang entah kemana selama bertahun-tahun bahkan untuk seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama-tama tentu karena ketidakcermatan dalam ketergesa-gesaan satuan-satuan militer yang melakukan penangkapan. Kedua, satuan-satuan yang melakukan penangkapan tak selalu jelas dari ‘pihak’ mana. Seperti diketahui, pada saat chaos pada tahun 1965, banyak satuan militer di Jakarta berbeda-beda orientasi keberpihakannya. Ketiga, seringkali seorang anggota PKI yang ditangkap ketika dipaksa untuk menunjuk siapa teman-temannya, main tunjuk saja, misalnya ke tetangganya yang diketahuinya justru anti PKI atau setidaknya kebetulan tak disenanginya. Main tunjuk ini, juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk mencelakakan orang-orang yang tak disenanginya karena alasan pribadi. Hal serupa, sebenarnya juga terjadi di berbagai daerah lainnya.

Sementara itu di Jawa Tengah, begitu Letnan Kolonel Untung mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi di Jakarta, sejumlah perwira berhaluan komunis di Divisi Diponegoro mengambilalih komando dari tangan Panglima Diponegoro, Mayor Jenderal Surjo Sumpeno dan melakukan penangkapan-penangkapan. Di daerah ini, berbeda dengan yang terjadi di Jawa Timur, massa PKI, terutama Pemuda Rakyat dan BTI memilih sikap mendahului daripada didahului. Membantai atau dibantai. Mereka melakukan kekerasan-kerasan berdarah kepada unsur-unsur non-PKI, terutama terhadap Pemuda Marhaenis PNI dan Pemuda Ansor NU. Tim Peneliti Universitas Gajah Mada dan Arthur Dommen melaporkan bahwa sejak awal Oktober 1965, PKI Boyolali dan Klaten mendahului untuk bertindak. “Mereka melakukan pembantaian besar-besaran dalam skala ratusan korban, yang mengakibatkan pula ratusan tokoh PNI dan NU serta massa mereka yang mencapai belasan ribu orang melarikan diri” (Rum Aly, “Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1965”).

Lebih jauh dipaparkan, bahwa dapat dikatakan suasana dibantai atau membantai ini berlangsung sepanjang Oktober bahkan sampai Nopember, dengan korban cukup banyak pada kedua belah pihak. Menurut laporan penelitian itu, massa PKI juga sempat melakukan ‘kup’ atas camat Manisrenggo dan merebut senjata yang ada di kantor kecamatan. Di bagian lain wilayah Jawa Tengah, ketika orang-orang PKI menculik dan menawan banyak tokoh-tokoh PNI dan anggota organisasi non-komunis lainnya, maka terjadi pula upaya membebaskan dengan menyerbu desa-desa basis PKI, dengan meminta bantuan tentara. Karena adanya suasana balas membalas itu, maka angka korban yang jatuh juga tinggi. Belum lagi bahwa di tengah suasana saling mencurigai antar desa dan antar penduduk dalam satu desa, kerapkali terjadi salah bantai, dan tak kurang pula ekses berupa pemanfaatan situasi balas dendam lama di antara penduduk untuk soal lain sebelumnya yang sama sekali tak ada kaitannya dengan masalah ideologi dan politik. Situasi inilah yang menjadi salah satu alasan pasukan RPKAD (kini, Kopassus) di bawah Brigjen Sarwo Edhie, menawarkan pelatihan militer bagi sejumlah organisasi pemuda bukan PKI, yang dipusatkan di Salatiga.

Suasana balas berbalas ini makin meningkatkan kemarahan semua pihak yang terlibat dalam rangkaian malapetaka berdarah ini. Kedua belah pihak sama kejamnya dalam membasmi lawan. Namun pada akhirnya, massa PKI lebih terpojok, sebagian besar terbunuh dan sisanya lari bersembunyi ke daerah-daerah hutan pegunungan. Mereka ini kemudian pada akhir 1967 diorganisir oleh tokoh-tokoh PKI yang belum tertangkap, menjadi apa yang mereka sebut compro (comite proyek) atau daerah basis untuk melakukan perlawanan bersenjata. Ada 4 compro di pegunungan, yakni compro Merapi-Merbabu, compro Sindoro Sumbing, compro Muria dan compro Slamet, ditambah compro kota. Gerakan bersenjata ini berlangsung hingga 1968.

Tercatat pula keterlibatan anggota-anggota KKO (kini, Korps Marinir) sebagai perorangan dalam berbagai peristiwa di Jawa Tengah ini. Keterlibatan ini, seperti yang pernah dituturkan seorang perwira KKO, Kolonel Soejoe, adalah karena faktor emosional semata akibat jatuhnya anggota keluarga mereka dalam gelombang mass murder yang terjadi. Kebetulan bahwa keluarga mereka yang dibantai secara membabi-buta itu adalah dengan tuduhan terlibat PKI –meskipun sebenarnya terselip pula kejadian sebaliknya, menjadi korban pembunuhan oleh orang-orang PKI. Keterlibatan anggota-anggota KKO ini sempat menjelma menjadi suatu isu nasional, yang menambah ketegangan antara KKO di bawah Panglima KKO Letnan Jenderal Hartono yang pro Soekarno dengan TNI Angkatan Darat pendukung Jenderal Soeharto. Sementara itu, anggota-anggota KKO yang keluarganya belum menjadi korban, namun terancam oleh tuduhan terkait PKI, terlibat dalam upaya-upaya membela dan melindungi keluarga mereka itu dan kerapkali dengan bantuan teman-teman satu korps sebagai tanda solidaritas, tanpa pertimbangan politis apapun sebenarnya. Saat melakukan upaya perlindungan itulah para anggota KKO ini banyak terlibat bentrokan dengan satuan-satuan Angkatan Darat, terutama dengan pasukan RPKAD yang bertugas melakukan penyisiran terhadap PKI di Jawa Tengah.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 4.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s