Kisah Korupsi Para Jenderal (3)

Bukan kekebalan yang kebetulan. ‘Naas’ penindakan yang menimpa Jenderal Polisi Siswadji di paruh kedua tahun 1970-an itu bisa diterangkan dari beberapa arah pandang. Semestinya, sebagai jenderal lapis kedua di angkatannya, ia ikut memiliki ‘kekebalan’ tradisional para jenderal. Tetapi, ia telah melanggar suatu pakem penting di tubuh angkatan bersenjata kala itu, yang didominasi Angkatan Darat, yakni jangan ‘menggerogoti’ keuangan internal. Kalau ingin makanan ekstra di luar takaran, hendaknya jangan mengais di lumbung sendiri. Apalagi, saat itu lumbung anggaran Kepolisian sedang mengalami keterbatasan. Secara tradisional anggaran angkatan-angkatan di luar Angkatan Darat memang selalu lebih kecil dari pemegang hegemoni.

SOEKARNO DAN JENDERAL SOEHARTO. “Di sisi lain, pada waktu yang sama, tak kurang dari Istana Presiden Soekarno sendiri yang menjadi pelopor pesta tari lenso di malam hari. Pesta yang dihadiri selain para menteri, juga dihadiri oleh para pengusaha dan dimeriahkan perempuan selebrities yang serba rupawan dan gemerlap”. “Di masa kekuasaan Jenderal Soeharto, konsep dwifungsi yang sebenarnya ideal untuk proses transisi bila dijalankan dengan baik dan benar oleh ABRI, justru menjadi jalan baru bagi tentara untuk tetap bertahan dalam posisi-posisi kekuasaan sekaligus payung pelindung bagi ekses kekuasaan yang terjadi”. (foto dokumentasi/download kaskus).

Maka, sebaiknya kreatif menciptakan rezeki melalui keleluasaan dalam wewenang yang dimiliki terhadap masyarakat –sekecil apapun wewenang itu. Asalkan, tidak mengganggu ladang angkatan lain, khususnya ladang angkatan darat, apalagi ladang milik para dewa dalam kekuasaan. Untuk yang disebut terakhir, yakni para dewa, kepolisian harus ekstra tutup mata. Hal lain yang membuat Siswadji naas dan terkena bala, karena ia melakukan korupsinya di masa Jenderal Muhammad Jusuf menjadi Menteri Hankam/Panglima ABRI –yang sangat antusias membangun citra ABRI yang manunggal dan tidak ingin ‘menyakiti’ hati rakyat.

Kepolisian Indonesia, sejak awal kemerdekaan didisain sebagai polisi profesional, sejak terbentuk di bulan September 1945. Di samping itu, berbeda dengan sejumlah besar negara lain, Kepolisian Indonesia pun dirancang sebagai polisi nasional dalam Negara Kesatuan RI, bukan polisi wilayah yang berada di bawah otoritas pemerintah daerah yang artinya dengan sendirinya juga berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Polisi Indonesia diletakkan langsung di bawah pimpinan pemerintah pusat cq Presiden. Konsep polisi nasional ini dikukuhkan 1 Juli 1946, yang hingga kini selalu dirayakan sebagai Hari Kepolisian atau Hari Bhayangkara. Ini diharapkan memperkuat profesionalitas Kepolisian Indonesia, dan dengan demikian menghindarkan polisi dipolitisasi.

Karena relatif bersih dari pengaruh politik, tercatat bahwa setidaknya dalam satu setengah dasawarsa awal Indonesia merdeka, polisi tak segan menangkapi politisi yang duduk dalam pemerintahan bila melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Kepala Kepolisian RI pertama, Komisaris Jenderal R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo –yang memangku tugas tersebut 29 September 1945 sampai 14 Desember 1959– selalu dikenang dalam konteks tersebut. Di masanya menteri pun bisa ditangkap bila melanggar hukum. Hanya ketentuan SOB yang bisa dan telah mencegah polisi merambah menangkapi tentara-tentara pelanggar hukum. Padahal, sejak tahun 1950 sampai tahun 1965, terdapat begitu banyak komandan-komandan wilayah di seluruh Indonesia yang menjalankan kekuasaan bagaikan warlord, sama dengan yang terjadi di China daratan di masa kekuasaan kaum nasionalis. Untuk memperkuat logistiknya masing-masing, komandan-komandan wilayah itu tak segan-segan melakukan penyelundupan dan barter untuk memperoleh senjata dan keuntungan finansial. Penindasan ke akar rumput dengan sendirinya menjadi ekses yang melekat. Di banyak daerah, tentara yang pada masa perang kemerdekaan dicintai, menjadi monster yang dibenci dan ditakuti rakyat. Dalam situasi seperti itu, polisi jauh lebih dicintai rakyat, kendati mereka pun tak cukup berdaya menghadapi tentara, kecuali di beberapa wilayah kota besar.

Namun, saat Soekarno berubah menjadi otoriter setelah Dekrit 5 Juli 1959, proses politisasi polisi pun dimulai. Kepolisian dijadikan sebagai satu angkatan tersendiri. Kepolisian menjadi bagian dari kekuasaan, tepatnya menjadi alat dari pemimpin rezim kekuasaan, yang sepertinya masih berlangsung hingga kini. Penggunaan polisi sebagai alat kekuasaan, dan bukan sebagai alat negara, dilakukan Soekarno, dan diwarisi oleh Soeharto dan kemudian coba dipertahankan para pemimpin pemerintahan berikutnya karena dianggap menguntungkan dari segi pemeliharaan kekuasaan.

Akan tetapi, situasi itu agak terganggu di masa kepemimpinan Kepolisian RI diserahkan ke tangan Komisaris Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso (9 Mei 1968 – 2 Oktober  1971. Polisi di tangan Hoegeng sempat menjadi musuh Cendana, ketika ia misalnya menghadang dan menangkapi mobil-mobil mewah yang diselundupkan dengan pesawat Hercules melalui Halim Perdanakusuma. Penyelundupan itu berlangsung dengan sepengetahuan sejumlah perwira Angkatan Udara yang di belakangnya ada backing tokoh penguasa rezim. Hanya pelaku lapangan, Robby Tjahjadi yang bisa diadili, bersama dua pejabat menengah bawah, dan selanjutnya Hoegeng tak bisa merambah lebih jauh. Peristiwa-peristiwa kebuntuan ironis seperti ini berkali-kali dialami Hoegeng, tak berhasil menuntaskan kasus hingga titik kebenaran sesungguhnya karena ia harus bertekuk lutut di hadapan kekuasaan otoriter. Bagaimanapun, sebaik-baiknya ia sebagai polisi, suka atau tidak suka, ia toh berada di dalam tubuh kekuasaan otoriter itu. Hoegeng antara lain gagal dalam kasus terbunuhnya mahasiswa ITB Rene Louis Coenrad dan kasus perkosaan gadis penjual telur Sum Kuning, yang seluruhnya terjadi di tahun 1970. Semuanya tak bisa tuntas di bawah tekanan kekuasaan, yang tak menginginkan beberapa lekuk-liku khusus dalam kasus itu terbuka, baik yang berupa masalah kebijakan maupun keterlibatan putera-putera tokoh yang perlu dilindungi nama baik dan ‘kehormatan’nya.

Maka, ketika beberapa tahun kemudian Deputi Kapolri Letnan Jenderal Polisi Siswadji ditangkap dan diadili karena korupsi, peristiwanya menjadi semacam klimaks dari suatu anti klimaks terhadap sejarah Kepolisian sebelumnya, khususnya terkait keteguhan dan keberanian tokoh kepolisian seperti Jenderal Raden Said Soekanto dan Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Di masa lampau, polisi hanya dianggap melakukan dosa-dosa kecil dengan melakukan pungli di jalan terhadap para pengemudi yang melanggar peraturan –populer sebagai isu prit jigo– lalu meningkat ke pemerasan-pemerasan skala kecil dan menengah terhadap mereka yang berurusan masalah hukum di kantor polisi. Dengan kasus Siswadji, perilaku hitam polisi membesar ke skala milyar sebelum akhirnya menjadi lebih besar-besaran seperti yang terjadi hingga kini. Seakan-akan polisi menjadi pewaris kenyamanan dan keleluasaan ala masa dwi fungsi yang dinikmati oleh tentara sebagai ekses di masa Soeharto. Dengan posisinya sekarang dalam kekuasaan, khususnya dalam penegakan hukum di era tertib sipil, prospek benefit besar-besaran memang terbuka lebar untuk dipetik polisi, cukup dengan meninggalkan idealisme profesional, dedikasi dan kesadaran etikanya, dibuang entah di mana. Seorang Brigadir Jenderal Purnawirawan, menceritakan bahwa ketika ia menjabat sebagai Kapolres di suatu daerah, ia dipanggil oleh Kapolda, yang dengan ringan berkata, “Coba kau peras dulu si Anu… supaya kita dapat dana”.

Dalam hal penyalahgunaan kekuasaan, kepolisian agaknya banyak berguru kepada tentara, khususnya Angkatan Darat yang memiliki jam terbang lebih banyak dalam pengelolaan dana besar-besaran terkait kekuasaan. Debut tentara dalam pengelolaan dana skala besar, adalah dalam masa nasionalisasi aset-aset usaha Belanda di Indonesia pada tahun 1957-1958. Bersamaan dengan dimulainya kampanye mengembalikan Irian Barat ke tangan Indonesia, gerakan massa yang dianggap spontan –tetapi di back up oleh sejumlah perwira militer– pada akhir 1957 melakukan aksi pengambilalihan aset dagang Belanda di Indonesia. Pada Desember 1957 misalnya, massa mengambilalih dan menduduki Nederlandsche Handel Maatschappij NV, lalu diserahkan ke pemerintah dan belakangan dijadikan Bank Dagang Negara.

Nasionalisasi itu kemudian meluas dan berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958. Angkatan Bersenjata cq Angkatan Darat, di bawah Jenderal AH Nasution, mendapat peran utama menempatkan perwira-perwiranya untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi tersebut. Perusahaan-perusahaan dagang Belanda itu –mulai dari Percetakan de Unie, Borsumy Wehri, Philips, Escompto Bank sampai dengan KPM, KLM dan perusahaan minyak BPM– dirubah menjadi perusahaan-perusahaan nasional dengan pengelola baru dari kalangan tentara yang samasekali belum punya pengalaman dagang. Umumnya perusahaan itu tidak bisa berkembang, merosot bahkan rontok di tangan para pengelola baru. Akan tetapi, pada pihak lain, dengan pengelolaan itu, tentara bisa memiliki sumber keuangan yang kelak sangat berguna tatkala tentara makin dalam terlibat di kancah politik dan kekuasaan. Namun tak terhindarkan, tercipta barisan perwira koruptor sebagai ekses.

Adalah Jenderal AH Nasution sendiri yang pada suatu waktu merasa gerah, ketika perilaku korupsi itu makin menguat di kalangan perwira, lengkap dengan perilaku komsumtif, hidup mewah dan hedonisme. Di masa Angkatan Darat dipimpin Letnan Jenderal Ahmad Yani, sebagai Menko Kasab, Jenderal Nasution pernah mengingatkan Jenderal Ahmad Yani agar mengendalikan para perwiranya yang berperilaku mewah, termasuk menegur kebiasaan membawa selebritis cantik kala berkunjung ke daerah-daerah. Jenderal AH Nasution pun pernah melancarkan Operasi Budi, namun karena dijalankan setengah hati oleh para pelaksananya, tak memberi hasil yang berarti untuk menghentikan penyakit penyelewengan di tubuh Angkatan Bersenjata. Di sisi lain, pada waktu yang sama, tak kurang dari Istana Presiden Soekarno sendiri yang menjadi pelopor pesta tari lenso di malam hari. Pesta yang dihadiri selain para menteri, juga dihadiri oleh para pengusaha dan dimeriahkan perempuan selebrities yang serba rupawan dan gemerlap.

Kegagalan Operasi Budi, mengindikasikan betapa cukup meluasnya perilaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana tidak, Jenderal Nasution sendiri tak mampu menjamin ‘kebersihan’ para perwira yang ditempatkannya dalam pengendalian Operasi Budi itu. Situasi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kekebalan perwira tentara terhadap hukum yang akhirnya menjadi seolah-olah kekebalan permanen. Di masa kekuasaan Jenderal Soeharto, konsep dwifungsi yang sebenarnya ideal untuk proses transisi bila dijalankan dengan baik dan benar oleh ABRI, justru menjadi jalan baru bagi tentara untuk tetap bertahan dalam posisi-posisi kekuasaan sekaligus payung pelindung bagi ekses kekuasaan yang terjadi. Dan lama kelamaan, apa yang semestinya dianggap ekses, berubah menjadi sesuatu yang dianggap kewajaran yang melekat dalam kekuasaan. Tentara menjadi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati bahkan camat. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat dipimpin atau setidaknya didominasi pengaruh tentara. Jadi siapa yang berani mengontrol tentara yang menjadi presiden, gubernur dan bupati, bila Ketua DPR dan Ketua DPRD hanyalah perwira yang berpangkat lebih rendah? Bila sang Gubernur masuk ke ruang sidang DPRD untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun kerja, sang Ketua DPRD menyambut dan dengan sikap tegak memberi hormat. Ucapan sang Gubernur, akan dijawab “Siap, laksanakan”.

Telah tercipta kekebalan yang bukan kekebalan kebetulan.

Jenderal-jenderal istimewa. Di masa kekuasaan Jenderal Soeharto, bisa ditemukan sejumlah jenderal yang istimewa. Bergelimang dana, secara sistematis menguasai jalur-jalur ‘penciptaan’ dana besar, dengan wewenang khusus, sehingga tak mungkin disentuh penyelidikan maupun penanganan hukum. Bisa dirasakan, ada yang tak beres di balik dana-dana besar itu, tetapi ibarat angin yang keluar dari belakang tubuh, hanya bisa tercium baunya namun tak bisa kasat mata, tak bisa disadap, tak bisa direkam apalagi dipotret. Berikut ini, akan kita pinjam beberapa kutipan dari buku “Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter” (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas, 2004) sebagai referensi.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 4.

Advertisements

One thought on “Kisah Korupsi Para Jenderal (3)

  1. Pingback: Gestapu Dari Berbagai Versi: Manakah yang Benar? | CURIOSITY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s