JAUH sebelum Ketua DPR-RI Marzuki Alie melontarkan ucapannya (Senin, 7Mei 2012) tentang adanya alumni beberapa perguruan tinggi negeri ternama seperti UI dan UGM yang terlibat korupsi, seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Drs Hatta Albanik MPsy telah menyampaikan kritik dan otokritik yang lebih tajam dari itu.

Mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Unpad 1973-1974 itu, pernah menulis –dalam referensi tema untuk buku ‘Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter’ (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas, Juni 2004)– bahwa bangsa dan negara Indonesia sampai hari ini belum beruntung memiliki pemimpin-pemimpin yang andal, penuh dedikasi, menimbulkan rasa bangga, demokratis, tidak mabuk kekuasaan, tidak lupa daratan, mencintai negara lebih dari mencintai keluarga, dan sebagainya. “Agaknya bangsa dan negara Indonesia perlu berusaha menciptakan suatu sistem rekrutmen kepemimpinan bangsa dan negara yang memungkinkan munculnya pimpinan-pimpinan bangsa dan negara dari segala level kepemimpinan, politik, militer, pemerintahan, birokrasi yang benar-benar mampu memikul tanggung jawab kekuasaan negara yang bukan pemburu serta penikmat kekuasaan belaka”.

Kampus perguruan tinggi dan gerakan mahasiswa intra kampus perguruan tinggi, menurut tokoh mahasiswa gerakan kritis tahun 1970-an itu, harus diupayakan “agar selalu menjadi salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan”. Hal ini harus diberikan penekanan, karena “bukan tak mungkin dari ekses-ekses yang terlihat hingga hari ini, kampus-kampus perguruan tinggi terkemuka di Indonesia: UI, ITB, IPB, UGM, AMN, AAU, AAL, Akpol, STPDN, IIP sedang, bisa dan akan menjadi sumber rekrutmen pemimpin-pemimpin negara yang korup, kolutif, nepotistik, berorientasi pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan dan penindas rakyat, jauh dari sifat-sifat idealistik, dedikatif, bersih berwibawa dan memajukan rakyat, bangsa serta negara”.

Dibanding pernyataan Marzuki Alie, tulisan 8 tahun silam itu, menyebut lebih banyak nama perguruan tinggi dan perilaku menyimpang yang juga lebih banyak, bukan ‘sekedar’ korupsi. Mungkin, bila ia menulis ulang hari ini, ia akan menambahkan beberapa nama perguruan tinggi lainnya, termasuk Unpad yang menjadi almamaternya. Banyak juga pihak –di antaranya dari kalangan perwira tinggi– yang berang di tahun 2004 itu, namun tak menyampaikan protes mereka secara terbuka. Tetapi terlepas dari itu, apa yang dikuatirkan Hatta 8 tahun silam itu, tentang perguruan tinggi, terbukti banyak yang sudah menjadi kenyataan kini.

BERBICARA dalam diskusi ‘Pandangan Kritis tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia’, Senin 7 Mei 2012, di kampus UI, Marzuki Alie menyebutkan adanya pelaku-pelaku korupsi yang adalah lulusan perguruan tinggi negeri ternama. “Para koruptor itu bisa dari kalangan anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), lulusan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada”, katanya, “Tidak ada orang bodoh”. Reaksi segera bertaburan, terutama dari lingkungan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Terlihat dengan jelas adanya ekspresi ketersinggungan dari sejumlah alumni maupun pengajar di dua kampus tersebut. Marzuki dikatakan ceroboh, tidak bijaksana dan berbahaya, patut disesalkan, tak mampu menjaga perkataannya, bicara tanpa dasar dan mengalami kemacetan berpikir.

Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan bahkan menohok jauh sampai aspek pribadi, bahwa pernyataan Marzuki Alie itu merupakan bentuk cerminan dari dirinya sendiri. “Jika bicara, kaum intelektual berpotensi menduduki jabatan tinggi dan melakukan korupsi, berarti beliau sedang berkata tentang dirinya. Ketika menunjuk, bahwa orang berpendidikan memiliki posisi tinggi, berpotensi korupsi, lha kurang tinggi apa dia sebagai ketua DPR”. “Pernyataan Marzuki tidak bijaksana dan berbahaya karena menyebut nama institusi perguruan tinggi tertentu”. “Pernyataan itu tidak pantas sebagai ekspresi wakil rakyat. Beliau sebagai wakil rakyat, seharusnya bisa lebih cerdas”, ujar Anis kepada media. Menganggap Marzuki tidak cerdas, mungkin saja tak terlalu salah, terutama bila mengikuti pernyataan-pernyataan kontroversial sang Ketua DPR itu selama ini. Tapi menjadi pertanyaan juga, apakah menilai orang sampai detail yang sudah terlalu pribadi seperti itu, lebih cerdas? The singer not the song. Di sini, mana yang mau dinilai, lagunya atau penyanyinya? Dalam konteks akademis, barangkali yang lebih perlu dinilai adalah apa yang diucapkan.

Bila ingin jujur, sekali ini, ucapan Marzuki Alie tak salah-salah amat. Setidaknya, kritik yang terkandung dalam penyampaiannya tentang perilaku korupsi dan lulusan perguruan tinggi ada benarnya juga. Secara kualitatif, perbuatan korupsi di negara kita selama ini telah dijalankan penuh kecerdikan dalam satu rancangan dan sistimatika yang cukup perfect, termasuk cara-cara yang pintar saat melakukan pembelaan diri atas perbuatan korupsi itu. Tanpa kepintaran, hanya bisa menjadi pencuri biasa. Dan secara kuantitatif, memang banyak pelaku korupsi adalah lulusan perguruan tinggi, meskipun tak bisa dibatasi sekedar lulusan UI atau UGM.

ADAKAH hubungan sebab-akibat antara kualitas pengajaran dan pendidikan di perguruan tinggi dengan perilaku korupsi kemudian? Tentu ada benarnya argumentasi yang mengatakan bahwa perguruan tinggi tidak harus menjamin perilaku lulusannya untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi. Namun tetap ada benang merah, sehalus apapun, yang bisa menghubungkan secara moral kualitas pengajaran dan pendidikan di perguruan tinggi dengan tampilan perilaku para lulusannya di kemudian hari.

Tujuan ideal pengajaran dan pendidikan perguruan tinggi adalah memberikan kecerdasan, bukan sekedar kepintaran. Kecerdasan dan kepintaran memiliki perbedaan kualitatif. Dalam kecerdasan, dengan sendirinya telah terkandung dimensi etika sebagai lekatan. Tanpa lekatan etika, yang tercipta hanyalah kepintaran yang mungkin saja mewujud sekedar sebagai kecerdikan atau kelicikan. Manusia-manusia tanpa etika inilah yang dengan mudah menjadi apa yang disebutkan Hatta Albanik sebagai perilaku korup, kolutif, nepotistik, gila pangkat-jabatan-kekayaan-kekuasaan dan penindas rakyat.

Harus kita akui bahwa sebagian besar perguruan tinggi yang kita miliki selama ini, cenderung melanjutkan ketidakberhasilan menanamkan kemampuan etika yang telah bermula dalam jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Tepatnya, kurang berhasil menciptakan manusia cerdas. Manusia yang cerdas takkan mungkin korup dan melakukan berbagai penyimpangan, karena ada kekuatan etika yang bekerja. Etika yang berpangkal pada etika keilahian, dasar utamanya adalah kemampuan memahami kebenaran dan dengan kebenaran itu keadilan bisa didekati sedekat-dekatnya.

Mereka, para lulusan perguruan tinggi yang terlibat korupsi dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan, bukan manusia cerdas, melainkan sekedar manusia pintar yang menggunakan kepintarannya sebagai ramuan utama kelicikan. Dan, mungkin saja, seorang psikopat yang sebenar-benarnya psikopat.

Mari kita coba memikirkan ini semua bersama-sama.