“Tentu lebih baik dan terhormat bila sang jenderal mencoba menghargai pelaksanaan tugas dan koordinasi pihak lain yang lebih kompeten, meskipun hanya diwakili kalangan petugas ‘rendahan’..”. “Kalau takut naik gedung ‘miring’ jangan berkantor di gedung lama DPR di Senayan. Maka: Bangunlah gedung baru meskipun harganya trilyunan rupiah…….”

DI TENGAH derasnya berita bencana gempa Tsunami di Kepulauan Mentawai dan meletusnya Gunung Merapi di sentral pulau Jawa, para petinggi negara juga bikin cerita sendiri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berada di Hanoi ibukota Vietnam menghadiri KTT Asean ke-17, sengaja terbang kembali ke tanah air, Kamis 28 Oktober 2010 untuk mengunjungi tempat pengungsian korban Tsunami Mentawai. Tampillah di layar televisi adegan sang presiden setengah membungkuk menerima ratapan seorang lelaki yang sedang bersimpuh di tanah, seorang ayah yang telah kehilangan seluruh anggota keluarganya. Bagi banyak orang, adegan itu bisa dianggap cukup mengharukan. Entah bagi sebagian yang lainnya. Setelah ke Mentawai, Presiden dan rombongan terbang kembali ke Hanoi.

Dengan demikian, Presiden telah menunjukkan sendiri secara langsung rasa simpati dan bukti perhatiannya kepada ‘rakyat’nya yang sedang didera penderitaan. Tidak memilih mewakilkannya kepada Wakil Presiden, karena itu akan memberi kesan dan makna berbeda. Apapun, tindakan presiden meninggalkan Hanoi untuk menjenguk ‘rakyat’nya di Mentawai, lalu kembali ke Hanoi, cukup menyita perhatian, terlepas dari apa penilaian terhadapnya. Tapi terlepas dari itu, semoga kehadiran langsung Presiden, akan sejajar dengan fakta kelancaran mekanisme pemberian bantuan dalam rangka penanggulangan dampak bencana, secara kualtitatif dan kuantitatif.

TAK KALAH menarik perhatian, bahkan cenderung menggemparkan, adalah berita tentang ‘naik’nya Brigadir Jenderal Polisi Ondang Sutarsa, Kapolda DIY, ke daerah bahaya Gunung Merapi Jumat pagi, dan sempat beberapa lama tak diketahui keberadaannya. Saat akan memasuki daerah bahaya 2 dan 1, menjelang masuk ke desa Kinahrejo tempat Mbah Maridjan tewas, sempat terjadi ‘insiden’ ketika petugas pengawas dari Komunitas Lereng Merapi, Kliwir dan kawan-kawan, melarang sang Kapolda dan Wakil Kapolda Komisaris Besar Tjiptono serta rombongan masuk daerah bahaya. Para petugas itu mengingatkan keadaan berbahaya, apalagi sejak 06.14 Merapi kembali menyemburkan awan panas, dan sejak pukul 01.00 dinihari mulai memunculkan lava membara di puncaknya.  Di layar pemberitaan televisi terlihat mimik kemarahan di wajah sang jenderal karena larangan itu. “Kalau masyarakat biasa yang ingin naik, dilarang, saya setuju”, kata sang jenderal, “Tapi kalau polisi seperti kami, masak dilarang?”. Seraya itu, Kapolda menyebutkan satuan-satuan petugas yang ikut rombongannya, termasuk dari Kopassus.

Dimarah-marahi begitu, para petugas pengawas yang jelas lebih tahu dan lebih kompeten bila menyangkut masalah gunung api, tak berdaya lagi. Apalagi sang Kapolda mengatakan kedatangannya untuk mengecek apakah ring 1 dan ring 2 memang sudah kosong dan bila masih ada penduduk, akan mengevakuasi mereka. Jalan teruslah sang Kapolda dan rombongannya. Sementara itu, satuan kecil dari Kopassus yang tampaknya bisa lebih ‘mengerti’ memilih untuk turun kembali dan tidak lanjut mengikuti rombongan Kapolda. Benar saja, saat rombongan Kapolda berada di sekitar Kinahrejo terjadi luncuran awan panas dan lava. Sejak itu pula, komunikasi terputus sehingga keberadaan rombongan sempat tidak diketahui dengan jelas ada di mana. Belakangan, diketahui bahwa saat berada di sekitar Kinahrejo, terjadi luncuran awan panas, namun beruntung arah angin bertiup ke arah wilayah Magelang. Jam 10.00 dikabarkan Jenderal Ondang Sutarsa dan rombongan tiba di zona aman posko pengungsian Umbulhardjo, Kecamatan Cangkringan. Lalu, makan siang di rumah makan Morolejar. Menanggapi berita dramatis sang Kapolda di kompas.com, seorang pembaca memberi komentar, “Masih untung nggak kena. Kalau kena kan kasian yang jaga palang, entar disalahin lagi… kayak penjaga rel KA bila nggak nutup palang…”.

Meskipun dapat dipastikan Kapolda melakukan ‘naik’ gunung dengan niat baik, dan Merapi masih ada di wilayah hukumnya –serta merasa terpanggil oleh kewajiban– kali ini ia agak keliru dengan scope wewenangnya dan telah melanggar batas kompetensinya dalam kasus letusan Gunung Merapi ini. Bahkan andaikan Presiden sekalipun dalam waktu dan situasi itu memaksa naik ke Gunung Merapi, tetap harus dilarang. Tentu lebih baik dan terhormat bila sang jenderal mencoba menghargai pelaksanaan tugas dan koordinasi pihak lain yang lebih kompeten, meskipun hanya diwakili kalangan petugas ‘rendahan’.

DALAM ruang dan waktu berbeda, namun masih dalam rangkaian berita bencana, tersebutlah nama dan lakon Ketua DPR-RI, Marzuki Alie. Pada 27 Oktober 2010, seperti dikutip pers, ia menyatakan bencana Tsunami yang menimpa Mentawai adalah risiko buat warga yang tinggal di pulau. “Kalau tinggal di pulau itu sudah tahu berisiko, pindah sajalah” (Kompas, 29 Oktober). Kalau kata-kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, akan berbunyi, “Siapa suruh tinggal di Pulau” atau meminjam peribahasa, “Bila takut terkena pasang, jangan berumah di tepi pantai”. Sudah cukup banyak kecaman terhadap pernyataan dengan formulasi bahasa yang kurang sempurna itu, dan rasanya tak perlu kita kutip di sini, apalagi bila sudah dibumbui aroma sebagai kembang-kembang pertengkaran politik. Hanya saja, bila jalan pikiran setara naifnya dengan itu, dilanjutkan, akan bisa dikatakan: Jangan berumah di lereng gunung berapi bila takut kena awan panas dan lahar. Bila takut jatuh, jangan naik pesawat. Bila takut celaka di jalan, jangan ke luar rumah. Dan seterusnya. Bisa juga: Kalau takut naik gedung ‘miring’ jangan berkantor di gedung ‘lama’ DPR di Senayan. Maka: Bangunlah gedung baru meskipun harganya trilyunan rupiah…….