SELAIN tongkat rotan, tameng PHH, gas air mata, water cannon, lemparan batu, peluru karet maupun peluru tajam, aparat keamanan juga menggunakan ‘senjata’ tuduhan bahwa para demonstran –khususnya barisan mahasiswa– melakukan anarkisme. Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan betapa aparat keamanan itu sendiri, tak segan-segan mempertontonkan anarkisme yang sesungguhnya. Puluhan juta penonton televisi nasional bisa menyaksikan berbagai adegan kekerasan oleh polisi berseragam maupun tak berseragam, memukuli dengan keji demonstran yang mereka bekuk dalam tindak keroyokan ala preman jalanan. Kamis malam 29 Maret di Jalan Diponegoro-Salemba Jakarta misalnya, terlihat bagaimana polisi beramai-ramai menghajar habis-habisan pengunjuk rasa, sampai jatuh bangun terseret-seret. Sementara di Makassar, pada hari yang sama, polisi bergantian memukuli dengan tongkat dan tangan, seorang pengunjuk rasa yang terperangkap di sebuah selokan. Di Gambir Jakarta sehari sebelumnya, awak media pun tak luput dari kekerasan dan perampasan alat kerja (data card) mereka. Perampasan card itu pastilah dimaksudkan untuk menghilangkan bukti aksi brutal mereka terhadap demonstran yang terekam di sana.

Adegan keji oleh aparat keamanan tampil sebagai atraksi tetap pada setiap penanganan unjuk rasa, di setiap kesempatan di berbagai kota. Tapi sungguh menakjubkan, dengan fakta-fakta telanjang yang terekam oleh media itu, perwira-perwira kepolisian dengan wajah beku seakan tak bersalah, masih sanggup mengatakan bahwa para pengunjuk rasa lah yang telah bersikap anarkis.

SEPASANG pewawancara dari stasiun televisi berita nasional, Kamis malam 28 Maret, sempat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan sejumlah mahasiswa dan pekerja pengunjuk rasa dalam kesan sebagai pelaku unjukrasa anarkis. Padahal sehari sebelumnya, kamerawan pemberita stasiun TV itulah, yang mengalami kekerasan dan perampasan peralatan oleh polisi di depan Stasiun Gambir.

Mengamati masalah dengan membatasi diri pada permukaan masalah saja, memang bisa menggiring kepada anggapan bahwa para pengunjuk rasa –mahasiswa pada khususnya– seringkali melakukan aksi anarki saat berunjukrasa. Tetapi benarkah para mahasiswa itulah sumber anarki yang sesungguhnya?

SITUASI anarki di Indonesia sudah tercipta sebagai patron sejak mula, yakni ketika demokrasi yang kita jalani selama ini ternyata adalah demokrasi semu dan pada waktu yang sama para penguasa kita dari waktu ke waktu pada hakekatnya adalah penguasa-penguasa yang represif. Mulai dari Soekarno, Soeharto, hingga presiden-presiden berikut dan Susilo Bambang Yudhoyono. Penguasa-penguasa kita memang adalah para penguasa yang pada hakekatnya tidak terbiasa dan enggan menerima kritik. Kombinasi demokrasi semu, yakni demokrasi retorik, dengan kecenderungan represif, tak pernah betul-betul menyediakan saluran aspirasi dalam artian sebenarnya. Suara dalam konteks demokrasi dibatasi menjadi bahan monopoli antara partai politik yang berada di medan politik, baik sebagai pendukung pemerintah maupun bukan pendukung pemerintah.

Prosedural penyampaian aspirasi secara formal telah terkonstruksi sedemikian rumit, sehingga orang terdorong untuk menyampaikannya melalui mekanisme unjuk rasa saja. Artinya, kalau ingin bersuara dalam berdemokrasi, orang didorong ke satu-satunya jalan, yakni turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Lalu apakah aspirasi yang disampaikan melalui unjuk rasa akan mendapat perhatian? Tidak. Kecuali unjuk rasa itu dilakukan dengan cara-cara keras dan radikal.

Dan begitu suatu unjuk rasa mulai tampil keras dan radikal, aparat keamanan langsung pasang kuda-kuda dengan sikap yang mengundang, bahkan memancing, perilaku anarkis. Saat unjuk rasa tergelincir anarkis, dengan cepat pula aparat keamanan bertindak tak kalah keras dan tak kalah anarkis.

BILA mekanisme penyampaian pendapat berjalan baik, melalui mekanisme dialog yang adil, jujur, terbuka, dan pendapat dinilai dan diserap berdasarkan esensi kebenarannya, bukan berdasarkan kekuatan otot politik dan uang, mekanisme unjuk rasa tak diperlukan. Mekanisme itu hanyalah jalan terakhir pada saat terjadi kebuntuan. Dan karena kebuntuan telah terjadi setiap waktu dalam berbagai bidang kehidupan saat ini, sementara para pelaksana pemerintahan tidak amanah melainkan cenderung korup, tak bisa dihindarkan jalan terakhir itulah yang senantiasa digunakan. Sekaligus ini berarti, institusi-institusi pemerintahan, politik dan demokrasi yang ada saat ini, sangat memerlukan telaah ulang dan tindakan-tindakan pembaharuan.

TAK kalah pentingnya, dalam kaitan situasi negara saat ini, aksi unjuk rasa anti BBM yang terjadi sekarang ini, bukan lagi persoalan unjuk rasa belaka. Persoalan sudah masuk ke dalam suatu situasi konfrontasi, untuk menentukan apakah pemerintahan yang sekarang perlu berlanjut atau sudah saatnya dihentikan saja, karena telah gagal. Kasus kenaikan BBM hanyalah satu di antara tumpukan masalah yang telah mengakumulasi sejumlah ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang ada, yang berujung pada tuntutan menurunkan sang penguasa. Mungkin kalangan penguasa telah membaca ke arah sana, kalau bukan sekedar ada soal dengan posisi Panglima dalam konteks rivalitas. Kalau tidak, kenapa satuan-satuan tentara –yang berpengalaman dalam operasi militer represif–  sampai perlu disiap-siagakan?