KONSTELASI masalah yang dihadapi Indonesia dari waktu ke waktu, tak pernah berubah. Di tahun 1966 kelompok mahasiswa merumuskannya dalam Tritura. Ternyata setelah Soekarno dijatuhkan dan kemudian giliran Soeharto berakhir pada 1998, hingga kini, esensi permasalahan yang kita hadapi tetap tiga: Kegagalan membangun politik yang mendukung sistem demokrasi; Kegagalan menciptakan pemerintahan yang baik dan benar; serta Kegagalan mensejahterakan kehidupan rakyat. Secara menyeluruh, semua itu dapat disebutkan sebagai kegagalan sosiologis sebagai satu bangsa.

Dalam praktek kehidupan politik sehari-hari semua boleh menyatakan berjuang untuk demokrasi, untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, tetapi terbukti begitu tiba pada posisi kekuasaan, berkecenderungan menjadi otoriter dan karenanya dengan sendirinya korup. Semua itu karena orientasi yang kuat kepada kekuasaan semata. Kini, sejumlah tokoh yang menjadi bagian dari kekerasan dan otoriterisme masa lampau, menampilkan diri menjadi calon presiden. Partai-partai yang semestinya bagian tak terpisahkan dari jalannya sistem demokrasi, tak kalah haus akan kekuasaan. Kalau tentara tempo hari menjalankan otoriterisme dengan senjata, maka partai-partai kini melakukannya dengan pengerahan gerombolan massa yang perilakunya tak bisa kita bedakan lagi dengan keberingasan massa kaum kiri sebelum 1966. Jadi, panggungnya sama, lakonnya sama, hanya pelakunya yang berganti dan bergilir.

Kita harus mencari akar masalah, secara sosiologis dan pemecahan kebudayaan, serta pendidikan yang baik dan benar. Tidak hanya bergulat dalam penanganan berbagai ekses pelaksanaan subsistem politik maupun subsistem ekonomi, dengan mengabaikan persoalan mendasar tersebut yang menyangkut pembangunan sosiologis dan atau sistem sosial kita sebagai bangsa. Kalau generasi kita yang sudah 30-70 tahun ini tak dapat diperbaiki lagi, yang sudahlah. Kita hanya harus memikirkan suatu sistem pendidikan yang memadai, dengan mencontoh keberhasilan negara-negara seperti Finlandia dan bahkan India yang kini bangkit sebagai negara demokratis sekaligus negara IT terkemuka. Kita sebenarnya lebih berpeluang dari India, karena India masih menghadapi kendala kasta, sedangkan kita ‘hanya’ kendala ‘kasta’ yang artifisial akibat ketidakadilan ekonomi yang berlangsung berlarut-larut.

Terakhir namun utama, perjuangan paling penting yang belum terselesaikan adalah masalah penegakan kebenaran dan keadilan yang kini sudah porak poranda terjungkir balik, agar kita bisa mencapai mimpi nan belum kunjung terdekati hingga kini, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Apakah kekuasaan baru hasil pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2009 akan bisa menciptakan perspektif baru? (Rum Aly)