Ketika Perangkat Desa Menjadi ‘Bintang’ Anarki

APAKAH sesungguhnya aksi demonstrasi itu dalam konteks demokrasi? Dalam khazanah politik Indonesia kegiatan tersebut dikenal dan disebut sebagai aksi unjuk rasa. Tujuannya untuk menarik dukungan publik seluas-luasnya terhadap aspirasi yang disampaikan dan sekaligus menjadi alat tawar terhadap institusi-institusi kekuasaan –khususnya lembaga eksekutif dan legislatif– untuk memperhatikan dan kemudian menerimanya sebagai input kebijakan.

PAMONG DESA BLOKKIR JALAN TOL. "Sungguh saru keberingasan itu mereka lakukan dalam balutan pakaian seragam kepamongan mereka sehari-hari. Mereka merusak pagar-pagar pembatas jalan, lalu menggunakan pagar-pagar besi itu untuk memblokkir jalan tol dalam kota maupun jalan non-tol sehingga menjebak pengguna jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas luar biasa". (download detik.com)

PAMONG DESA BLOKKIR JALAN TOL. “Sungguh saru keberingasan itu mereka lakukan dalam balutan pakaian seragam kepamongan mereka sehari-hari. Mereka merusak pagar-pagar pembatas jalan, lalu menggunakan pagar-pagar besi itu untuk memblokkir jalan tol dalam kota maupun jalan non-tol sehingga menjebak pengguna jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas luar biasa”. (download detik.com)

Pada kehidupan politik yang normal dengan demokrasi yang berjalan baik, aksi demonstrasi atau unjuk rasa cenderung tidak diperlukan. Kalaupun harus dilakukan, ia menjadi pilihan cara terakhir dalam menyampaikan aspirasi, yakni bila mekanisme yang ada tak lagi mampu memberi saluran secara optimal. Dengan demikian, semakin banyak demonstrasi dilakukan oleh masyarakat, itu menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi yang ada kurang berfungsi dengan baik dan tak cukup dipercayai lagi. Atau, memang demokrasi itu praktis sudah tak ada lagi –karena kuatnya perilaku bohong membohongi dan tipu menipu– sehingga orang memilih untuk memasuki pertarungan kepentingan dengan menggunakan kekuatan massa. Kalau toh orang masih coba menghubungkannya dengan demokrasi, sudah lebih cocok untuk disebut mob-democracy yang beberapa langkah lagi menjelma sebagai mob-crazy atau anarki.

Sejumlah aksi unjuk rasa pada masa-masa belakangan ini, agaknya makin tak lagi berkategori sebagai bagian dari demokrasi yang normal. Sudah lebih cenderung menjadi mob-democrazy dan mungkin malah sudah menjadi mob-crazy. Mau tak mau, tanpa mengurangi rasa simpati terhadap apa yang mereka perjuangkan, kita harus menunjuk aksi-aksi unjuk rasa kaum buruh dan perangkat desa, sebagai contoh aktual untuk itu. Dan, kita juga harus mengatakan sebagian aksi kelompok-kelompok mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya, di sana sini telah ikut tergelincir dalam memahami dan menggunakan hak untuk berunjukrasa itu.

PERISTIWA unjuk rasa terbaru, adalah yang dilakukan ribuan perangkat desa dari Continue reading

Advertisements