SEKEDAR bermodalkan faktor popularitas, banyak ‘tokoh’ yang berani –dengan berbagai cara– ‘menawarkan’ diri atau ‘ditawarkan’ oleh ‘kelompok penggemar’nya menjadi calon Presiden dalam Pemilihan Umum 2014. Popularitas secara keliru disamartikan dengan akseptabilitas dan bahkan diterjemahkan lurus sebagai elektabilitas, lalu dijadikan dasar utama pengajuan diri. Sementara kapabilitas dan kualitas kepemimpinan ditempatkan di urutan berikut dalam kriteria kepresidenan.

Hingga sejauh ini, sudah puluhan nama yang disebut-sebutkan melalui berbagai jalur dan cara, sebagai calon presiden. Dari yang masuk akal sampai yang tak masuk akal sama sekali. Muncul beberapa gerakan untuk mencari calon presiden –di luar jalur partai. Antara lain ada nama Mahfud MD yang kini masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi dan nama Muhammad Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono pada periode lalu. Ada pula nama tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, yakni Dahlan Iskan, Djoko Suyanto dan Gita Wiryawan, serta pengusaha Chairul Tandjung. Joko Widodo yang baru saja beberapa bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, sudah muncul pula namanya dalam bursa. Nama lain, Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina dan sejumlah nama terkenal, setengah terkenal sampai pada yang nyaris tak dikenal. Senin malam (11/2) TV One menampilkan 3 ‘kandidat’ untuk didengarkan visi dan misinya, Handoyo, Farhat Abbas pengacara selebriti dan Fajroel Rahman yang semasa mahasiswa di ITB menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini di kampus dengan aksi bakar ban.

Ganti berganti, beberapa nama muncul dalam berbagai hasil survey sebagai calon dengan elektabilitas tertinggi. Begitu kencangnya perubahan nama unggulan, menciptakan kebingungan tersendiri, sekaligus pertanyaan mengenai kredibilitas sebagian lembaga survey. Timbul kesangsian, jangan-jangan ada di antara survey atau jajak pendapat itu –dengan sengaja atau tidak–  yang telah dilakukan dengan metodologi yang keliru dengan mengabaikan tanggungjawab akademis?

Beraneka ragamnya tokoh yang muncul dalam arena pencalonan presiden, juga menampilkan kualitas perseorangan yang begitu bermacam-macam. Beberapa tokoh misalnya, menguasai masalah hukum dan tata negara, tetapi lemah dalam masalah pembangunan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Terdapat tokoh yang secara umum tampak menguasai berbagai bidang namun serba tidak mendalam. Bahkan ada yang nyaris sama sekali tidak memahami masalah politik dan atau masalah pemerintahan yang mendasar sekalipun. Tak kurang di antara tokoh populer yang namanya diketengahkan dalam wacana kepemimpinan negara, berlepotan dan tergagap-gagap saat muncul di arena diskusi atau wawancara televisi bila ditanyai mengenai berbagai masalah yang seharusnya dipahami dengan baik oleh seorang calon presiden.

Menurut sebuah cerita yang lebih menyerupai rumor sekaligus humor, dalam sebuah wawancara televisi –yang untungnya tidak disiarkan live– seorang tokoh salah faham pada pertanyaan pewawancara. Sang pewawancara menanyakan pendapat sang calon presiden mengenai subsidi BBM yang dua ratusan trilyun per tahun. “Wah, saya baru tahu pemerintah mensubsidi BBM begitu besar. Gila juga. Subsidi itu sia-sia, merugikan rakyat banyak. Harus dihapuskan. Saya sendiri tidak pernah pakai BBM. Itu kan hanya untuk orang yang suka bergosip?”. Dengan heran sang pewawancara menyela, “tapi tadi, anda kan naik mobil ke sini, masa tidak pakai BBM?”. “Ya memang, saya tak pakai BBM. Cukup handphone biasa…”. Dengan cepat sang pewawancara memberi isyarat cut kepada pengarah acara dan crew pengambilan gambar. Ternyata, terjadi miskomunikasi berat. Sang pewawancara menanyakan mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM), sang calon presiden berbicara mengenai black berry messenger (BBM).

Ada penguasa saluran kesempatan. DI ATAS kertas, sesuai peraturan perundangan tentang presidential threeshold yang belum dirubah, hanya 4 atau maksimal 5 pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang mungkin maju pada 2014. Undang-undang No. 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden, menyebutkan partai atau gabungan partai yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden, harus memiliki 20 persen perwakilan di parlemen dan atau 25 persen suara nasional.

Di titik ini, menjadi menarik juga untuk mengetahui mengetahui mengapa begitu banyak orang ingin mencalonkan diri meski tahu betapa sempit dan terbatas saluran kesempatan yang tersedia hanya melalui partai-partai. Sebagian terbesar dari tokoh yang muncul atau dimunculkan, sepanjang tak ada perubahan peraturan perundang-undangan tentang pencalonan di luar  partai, bisa dipastikan takkan sampai di tujuan. Tapi dari sudut perjuangan pribadi, mungkin bisa berharap untuk setidaknya mendapat perhatian partai-partai, agar diajak. Pengalaman menunjukkan beberapa tokoh yang pernah mencalonkan diri dalam bursa kepresidenan, lima tahun lampau, kini diajak paling tidak masuk ke DPR, atau bahkan bisa tampil sebagai calon kepala daerah, entah bupati entah gubernur. Aktor Dedi Miswar misalnya yang lima tahun lampau pernah disebut-sebut sebagai kandidat presiden, kini digandeng untuk tampil sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pilkada Jawa Barat di bulan Februari 2013 ini.

Mahkamah Konstitusi pekan ini menolak permohonan peluang pencalonan Presiden-Wakil Presiden tidak melalui partai politik. Dengan demikian, semua tokoh yang ingin menjadi pasangan pimpinan nasional tersebut, suka atau tidak, harus ‘menawarkan’ diri kepada partai-partai yang menjadi satu-satunya ‘agen penyalur’. Itulah sebabnya, beberapa tokoh yang sesungguhnya memiliki kualitas kepresidenan, dengan integritas dan kepribadian kuat, bertambah enggan ikut-ikutan dalam kontes. Dalam posisi istimewa sebagai penentu seperti itu, partai-partai seharusnya berusaha mengeksplorasi dan menemukan tokoh berpotensi emas –memiliki kualitas dan kapabilitas– dan tidak sebaliknya menunggu ‘emas’ datang menjual diri. Namun yang terjadi selama ini adalah bahwa partai-partai berkecenderungan kuat menjadi oligarkis dan mencalonkan pimpinan partainya sendiri untuk menjadi presiden dan wakil presiden republik. Walau, sang pemimpin partai tak selalu punya kapabilitas dan kelayakan menjadi presiden.

Tercatat beberapa partai yang telah menegaskan mencalonkan Ketua Umum atau Pembina Utamanya sebagai calon Presiden 2014: Prabowo Subianto dari Gerindra, Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, Hatta Rajasa dari PAN dan Wiranto dari Hanura serta kemungkinan Suryadharma Ali dari PPP. Secara tradisional, biasanya PDIP mencalonkan Megawati Soekarnoputeri, meski juga terdengar suara agar ada regenerasi melalui puterinya, Puan Maharani. Bagaimana dengan PKS? Sedang kerepotan, karena Presiden partainya tergelincir gara-gara soal daging sapi. Ketua PKB Muhaimin Iskandar sementara itu sempat sedikit melakukan semacam permainan dengan mendekati raja musik dangdut Rhoma Irama untuk dinominasi sebagai calon Presiden. Adapun Rhoma Irama yang hingga kini secara resmi belum menandatangani suatu ‘kontrak rekaman’ dengan PKB, tetapi merasa sudah mendapat amanah dari sejumlah ulama dan organisasi massa, masih menyebut dirinya ‘wacapres’ atau ‘wacana calon presiden’.

Sementara itu, partai baru peserta Pemilu 2014, Partai Nasional Demokrat, saat ini punya Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto –Ketua Dewan Pertimbangan Partai– yang sejak lama sudah disebut sebagai salah satu kandidat Presiden. Tapi, bukankah juga ada Surya Paloh, sang Ketua Umum, yang sudah lama mengidap hasrat menjadi Presiden RI? Dulu, menjelang Pemilihan Presiden 2004 ia maju mencalonkan diri dalam konvensi Golkar yang mencari calon Presiden dari Golkar. Namun ketika itu Jenderal Purnawirawan Wiranto lah yang berhasil mendapat tiket dari konvensi.

Termasuk menarik dalam konteks menghadapi tahun 2014, adalah mengenai Partai Demokrat. Partai itu seakan tak henti-henti dilanda kemelut, antara lain karena sejumlah kadernya disorot keterlibatannya dengan masalah korupsi. Isu suap dan korupsi yang dianggap melibatkan sampai tingkat Ketua Umum partai, dituding sebagai penyebab utama terbantingnya elektabilitas Partai Demokrat sampai hanya 8 persen, menurut sebuah survey terbaru dari LSI. Kini kemelut internal itu mengkristal dalam bayangan perpecahan yang bisa menjadi sangat serius, pasca pengambilalihan kendali partai oleh Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi. Pengamat menyebut titik pusat perseteruan ada pada Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum. Dengan pengambilalihan kendali, apakah Anas Urbaningrum yang pernah menjadi Ketua Umum PB HMI dengan jam terbang berorganisasi lebih tinggi dari SBY, akan tersisih? Belum tentu. Hanya penetapan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang oleh KPK yang bisa menghentikan Anas saat ini.

Partai Demokrat hingga sejauh ini secara resmi belum pernah menyebutkan nama tokoh yang akan dicalonkan sebagai Presiden pada Pemilu 2014. Saat ada isu bahwa Susilo Bambang Yudhoyono sedang mempersiapkan suatu dinasti kekuasaan –antara lain dengan mempersiapkan Ani Yudhoyono, isterinya, sebagai Presiden 2014– dengan cepat sang Presiden membantah. Lebih dari satu kali ia mengatakan tak mempersiapkan satu pun anggota keluarganya untuk menjadi Presiden 2014. Ini telah mendorong munculnya wacana di kalangan akar rumput Partai Demokrat, meskipun tak disampaikan terbuka, bahwa (kalau begitu) partai akan mencalonkan Anas Urbaningrum sebagai calon Presiden pada 2014. Tetapi sementara itu, dari lingkaran dekat SBY di Partai Demokrat justru berkembang wacana menokohkan Ani Yudhoyono untuk tampil dalam Pilpres 2014. Ada yang mengatakan, Ani Yudhoyono –yang adalah puteri jenderal legendaris tahun 1966 Sarwo Edhie Wibowo– agak menyesalkan keterlanjuran SBY berbicara ke mana-mana bahwa tak ada anggota keluarga yang akan tampil sebagai calon Presiden 2014-2019.

            The bad among the worst. Dalam kaitan pencalonan Presiden tahun 2014, ada seruan agar tokoh muda diberi kesempatan untuk tampil. Seruan ini mungkin agak musykil terpenuhi. Di antara partai-partai yang ada hanya dua partai yang dipimpin oleh tokoh yang relatif muda, yakni Partai Demokrat dengan Anas Urbaningrum dan PKB dengan Muhaimin Iskandar. Mungkin juga Anis Matta dari PKS bisa disebutkan. Tapi ketiganya, bersama partainya masing-masing ada dalam sorotan masalah korupsi, kalau tidak persis di titik pusat, setidaknya berada tak jauh dari pusat sorotan tersebut. Sewaktu-waktu mereka bisa terhenti.

Secara keseluruhan, merupakan kenyataan bahwa hingga sejauh ini belum ada tokoh muda yang berhasil mengembangkan diri agar bisa tampil dengan suatu kharisma kepemimpinan yang mengesankan. Ada seorang tokoh muda yang berpenampilan cukup memikat, tapi suatu ketika ia menyampaikan suatu pernyataan mencengangkan, bahwa seorang pemimpin tak perlu punya konsep, tetapi harus pandai memadukan aspirasi berbagai pihak. Bagaimana mungkin memimpin tanpa konsep? Tentu tak cukup bermodal kemudaan untuk tampil sebagai pemimpin. Paling utama adalah kualitas berdasarkan pengalaman cukup panjang dalam aktivitas berdasarkan idealisme, bukan dalam arus selebritas. Biar muda, kalau sudah bergelimang lumpur politik kotor, apa gunanya bagi bangsa dan negara? Tak beda kan dengan pemimpin-pemimpin berusia lebih senior yang kebanyakan sudah puas bergelimang lumpur?

            Apapun, dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 nanti, bila melangkahkan kaki ke bilik suara, kita tetap dihadapkan pada pilihan the bad among the worst. Apa harus absen, tidak menggunakan hak pilih? Tapi dalam hal tertentu sikap tak memilih itu, bisa juga memperluas ruang gerak para pelaku manipulasi kehidupan politik. Kecuali bila sikap memilih untuk tak memilih itu diikuti oleh mayoritas rakyat.

            Namun, terlepas dari itu semua, untuk sementara, kita semua kalah oleh kenyataan bahwa dari perut bumi politik Indonesia saat ini, tak henti-hentinya mengalir keluar lumpur busuk. Hanya ada dua jawaban untuk kenyataan ini. Pertama, perlu perjuangan jangka panjang menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk mengatasinya. Kedua, meski hanya selubang jarum, mungkin saja ada peluang blessing in disguise melalui suatu bentuk historical by accident, yang bukannya tak pernah dialami bangsa ini. Tapi bila kita terlalu berharap kepada yang kedua ini, mendambakan satu lagi keajaiban,  itu artinya kita terlalu pasrah.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com).