About the Post

Author Information

Indonesian politics book writer

Jenderal Ahmad Yani: Dilema ‘Politician in Uniform’ (1)

Bergeraknya Soekarno makin ke kiri, secara subjektif didorong pula kekecewaan pribadinya –yang menyebabkan perasaannya terluka dan menimbulkan kemarahannya– terhadap sikap Amerika Serikat pada dirinya.

TATKALA partai-partai Nas dan A begitu lemahnya dan menjadi sparring yang tak imbang dalam political game di era Nasakom (Nasional-Agama-Komunis), maka tentara –khususnya AD– menjadi satu-satunya kekuatan dalam gelanggang politik dan kekuasaan yang bisa mengimbangi PKI yang radikal, ofensif, amat berinisiatif dan amat ‘dibutuhkan’ Soekarno pada tingkat keadaan faktual kala itu. Sebagaimana kebutuhan akan PKI, Soekarno juga ‘membutuhkan’ Angkatan Darat di era Nasakom itu.

Dalam rangka pengendalian, Presiden Soekarno menempatkan bintang ‘baru’ yang dulu muncul dari medan operasi penumpasan pemberontakan PRRI-Permesta, Ahmad Yani, sebagai pimpinan Angkatan Darat. Mayor Jenderal Ahmad Yani melepaskan jabatan Deputi Wilayah Indonesia Timur kepada Mayor Jenderal Soeharto 13 Januari 1962, lalu beberapa waktu kemudian menempati posisi Panglima Angkatan Darat tersebut. Semula posisi pimpinan Angkatan Darat ini ditempati Letnan Jenderal Abdul Harris Nasution selaku Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat. Tatkala pada 6 Maret 1962 Soekarno melakukan regrouping kabinet dan membentuk Kabinet Kerja III, Nasution mendapat posisi yang dianggap ‘lebih lemah’, sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan pangkat Jenderal penuh.

Posisi formal Letnan Jenderal Ahmad Yani kala itu menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani memenuhi kriteria ‘keseimbangan’ aktual saat itu. Ia tidak punya kedekatan ‘historis’ maupun kedekatan pribadi di luar kedinasan dengan Jenderal A.H. Nasution, untuk tidak menyebutnya berada dalam hubungan rivalitas. Ia pun bebas dari sindrom traumatis ‘perwira pembangkang luar Jawa’. Berasal dari Divisi Diponegoro yang berposisi di Jawa Tengah yang sama terkemukanya dengan Divisi Siliwangi –dan kebetulan pula adalah ‘alma mater’ Jenderal Nasution– dari Jawa Barat. Dan, sepanjang yang dikenal oleh Soekarno sampai saat itu, Yani adalah militer sejati yang tidak berpolitik, dan diyakini bisa loyal pada dirinya. Selain itu, ada kesamaan dan hal-hal khusus yang bersifat pribadi antara Yani dan Soekarno, yang bisa menjadi perekat tambahan. Bersamaan dengan itu, dengan pola serupa, sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Soekarno pun bisa melakukan pengendalian memadai atas Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian yang telah terstruktur untuk berdiri sendiri sebagai satu Angkatan yang terpisah satu sama lain. Salah satu pengimbang terbaik bagi Angkatan Darat adalah Angkatan Udara, terutama ketika dipimpin oleh Omar Dhani yang seringkali disebutkan Soekarno sebagai seorang progressif revolusioner.

Dalam berbagai peristiwa, di beberapa daerah, tentara (AD) berkali-kali harus berhadapan dengan PKI. Di tahun 1961, bulan Nopember, terjadi Peristiwa Jengkol di Kediri. Ketika itu terjadi masalah dengan petani penggarap (tanpa izin) di atas tanah pemerintah milik Perusahaan Perkebunan Negara, karena tanah itu sudah akan digunakan pihak perkebunan. Para petani penggarap telah diberi tanah pengganti dan sejumlah uang pesangon. Tatkala tanah yang sudah dikosongkan itu mulai diolah dengan menggunakan traktor oleh pihak perkebunan, kurang lebih 3000 massa dari desa lain yang adalah anggota BTI (Barisan Tani Indonesia), Pemuda Rakyat dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) datang menyerang. Sejumlah petugas dan massa rakyat terluka dalam bentrokan. Komandan Korem yang membawahi wilayah tersebut kemudian mengambil keputusan untuk membekukan ketiga organisasi di tingkat wilayah tersebut. Keputusan ini selanjutnya meningkat menjadi keputusan tingkat Peperda (Penguasa Perang Daerah) Jawa Timur. Tindakan pembekuan ini dianggap oleh CC PKI sebagai tindakan yang berlebih-lebihan dari pihak militer.

Benturan-benturan serupa masih terjadi pada masa-masa berikutnya, terutama ketika PKI melalui organisasi-organisasi mantelnya gencar melancarkan aksi-aksi sepihak terkait dengan UUPBH (Undang-undang Pokok Bagi Hasil) dan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Dengan maraknya aksi-aksi sepihak seperti itu, Pd Presiden Johannes Leimena, 15 Juni 1964, mengeluarkan Instruksi Pd Presiden yang melarang dilakukannya aksi sepihak oleh pihak mana pun. Meski ada larangan seperti itu, Konferensi I PKI pada 5 Juli justru melahirkan resolusi yang menyerukan untuk membantu aksi-aksi sepihak kaum tani yang ‘adil patriotik dan Manipolis’ untuk meng’konsekwen’kan UUPBH dan UUPA. “Aksi-aksi revolusioner kaum tani yang sedang berlangsung sekarang adalah tidak lain daripada akibat aksi sepihak reaksioner tuan tanah jahat yang mensabot pelaksanaan UUPBH dan UUPA”. Kala itu, yang dituduh PKI sebagai tuan tanah terutama adalah para haji kaya di pedesaan yang memiliki tanah-tanah luas dan sejumlah jenderal atau perwira lainnya yang menginvestasi ‘hasil korupsi’nya dalam bentuk pembelian tanah-tanah perkebunan dan pertanian yang luas.

Resolusi PKI itu juga menggunakan pidato Presiden yang berjudul Gesuri (Genta Suara Revolusi Indonesia), bahwa massa harus melakukan revolutionnaire gymnastiek karena walaupun perbaikan nasib rakyat boleh saja merupakan ‘hadiah’ dari atas, namun pada prinsipnya tetap harus merupakan hasil perjuangan rakyat sendiri. Kaum revolusioner tak boleh sekedar menadahkan tangan, melainkan harus menggerakkan tangannya untuk merebut. Dukungan terbuka dari pusat partai seperti itu, dengan sendirinya memicu peningkatan aksi-aksi sepihak untuk pemerataan kepemilikan tanah bagi rakyat. Bisa dicatat peristiwa-peristiwa aksi sepihak di Indramayu Jawa Barat dan Boyolali Jawa Tengah, berturut-turut di bulan Oktober dan Nopember 1964. Aksi sepihak yang berdarah terjadi dalam peristiwa Bandar Betsi di Siantar Sumatera Utara bulan Mei 1965. Seorang anggota TNI, Pelda (Pembantu Letnan Dua) S. Soedjono –bersama Pembantu Letnan Satu Pura, Kasim Saragih dan Karna– yang sedang mengawal pekerja perkebunan milik negara setempat di afdeling V blok 325 untuk menarik sebuah traktor yang terperosok di parit, dikeroyok oleh kurang lebih 200 orang massa BTI dan Pemuda Rakyat. Massa menghalang-halangi pekerjaan menarik traktor itu dan melontarkan kata-kata pedas menghina para anggota TNI itu yang menyebabkan bentrokan fisik. Pelda Soedjono, yang memiliki 8 anak dari seorang isteri, menurut siaran pers Departemen Perkebunan RI, tewas seketika setelah kepalanya dihempas dengan cangkul petani militan.

Selain aksi-aksi sepihak yang bersifat fisik, pada masa itu amat menonjol pula sikap dan suara amat vokal tokoh-tokoh PKI, terutama dari BTI, yang tak hentinya menggugat berbagai kasus pertanahan. Harus diakui, kadangkala isu yang diangkat ada juga dasar kebenarannya, misalnya menyangkut kepemilikan tanah yang berlebih-lebihan dari pihak tertentu, praktek-praktek penyitaan tanah milik petani oleh para pemilik uang pemberi pinjaman dengan meminjam tangan oknum aparat, serta kolusi dalam menyulap tanah milik pemerintah atau negara menjadi milik perorangan. Tapi tindakan-tindakan massa PKI dalam bentuk aksi sepihak yang bersifat menghakimi sendiri telah merubah perjuangan menuntut keadilan itu menjadi peristiwa berdimensi anarki dengan implikasi politik yang serius, luas dan mengusik kehidupan politik nasional. Soekarno yang senantiasa dipinjam idiom-idiom revolusionernya sebagai alas pembenaran aksi-aksi itu, ternyata tak pernah menegur secara jelas dan tegas para pimpinan PKI terkait aksi-aksi sepihak tersebut. Apalagi, alasan yang diutarakan para pemimpin PKI, tampaknya dapat ‘diterima’ Soekarno, bahwa massa petani melakukan aksi sepihak karena tak sabar dan kecewa pada lambannya pelaksanaan UUPA, khususnya yang menyangkut masalah landreform. Sikap Soekarno ini mengindikasikan secara lebih nyata betapa PKI telah dijadikan mitra politik utama Soekarno, melebihi kekuatan politik lainnya dalam konstelasi Nasakom dan menandai makin bergeraknya bandul politik Soekarno ke kiri.

Bergeraknya Soekarno makin ke kiri secara subjektif didorong pula oleh kekecewaan pribadinya –yang menyebabkan perasaannya terluka dan menimbulkan kemarahannya– terhadap sikap Amerika Serikat pada dirinya. Pemberontakan sejumlah tentara berhaluan kanan yang kecewa atas ketidakseimbangan serta ketidakadilan dalam hubungan pusat dan daerah, melalui PRRI-Permesta, yang didukung AS, adalah faktor-faktor awal kerenggangan Soekarno dan Washington. Kemudian dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, negara-negara Blok Barat jelas lebih mendukung Belanda. Kebutuhan persenjataan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi terbuka, yang tak mungkin diperoleh dari pihak Barat, memaksa Soekarno berpaling ke Blok Timur. Suatu perjanjian ‘pembelian’ persenjataan besar-besaran dari Uni Sovjet ditandatangani 4 Maret 1961 di Jakarta. Penandatangan dari pihak Indonesia adalah Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H. Nasution.

Perjanjian ini dengan cepat dipenuhi oleh Sovjet hanya dalam hitungan bulan dan berlangsung terus hingga 1962 dan bahkan 1963. Tetapi sejak 1960 pun, sebenarnya Sovjet telah mulai memasok pesawat-pesawat Mig 15 dan Mig 17 untuk Angkatan Udara. Pada tahun 1962, Angkatan Laut RI telah memiliki kapal-kapal tangguh pada zamannya seperti kapal penjelajah RI Irian, sejumlah kapal selam dan berbagai jenis kapal tempur tangguh lainnya. Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur terbaru seperti Mig 15 dan 17 dan pada masa-masa selanjutnya Mig 19 hingga Mig 21. Juga pesawat-pesawat pembom modern TU-16 dan pesawat-pesawat angkut mutakhir seperti Antonov. Angkatan Darat juga mendapat senjata-senjata baru, meskipun skala pengadaan dan prioritasnya ada di urutan ketiga, jauh di bawah Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kendati cukup gembira memperoleh persenjataan-persenjataan baru, sejumlah jenderal Angkatan Darat di hati kecilnya sedikit menyimpan rasa kecewa, karena daftar permintaan yang mereka ajukan cukup banyak yang tak ‘disetujui’, lebih tepatnya dicegah oleh Soekarno. Tetapi secara objektif, dalam skala pertimbangan strategis bagi wilayah kepulauan seperti Indonesia, Angkatan Laut dan Angkatan Udara memang tepat diprioritaskan untuk lebih diperkuat pada urutan teratas.

Pada mulanya, dengan mengamati perjalanan karir militernya, Ahmad Yani tidaklah mudah dikatakan termasuk dalam kategori ‘politician in uniform’. Sebutan politisi dalam baju seragam tentara ini lebih lazim dikaitkan pada Jenderal Nasution dan beberapa jenderal maupun perwira lainnya yang ada di sekelilingnya yang telah tertempa dalam berbagai krisis serta pergulatan politik dan kekuasaan negara belasan tahun lamanya. Kendati aspek sosial politik menjadi bagian dari kurikulum pendidikan-pendidikan militer, terutama di SSKAD atau Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat), pada dasarnya Yani tak memiliki karakter politisi. Tetapi pada era Nasakom itu, Angkatan Darat yang dipimpinnya dalam suatu situasi negara yang ‘revolusioner’ secara faktual diperhadapkan dengan persoalan dan pergulatan politik serta kekuasaan. Mau tak mau, dalam banyak hal Angkatan Darat harus menjawab dengan bahasa politik pula, meskipun sarat dengan ramuan gaya operasional militer seperti misalnya yang pernah dicontohkan para pendahulunya dalam Peristiwa Oktober 1952.

Politik ofensif, serangan-serangan melalui media massa dan forum umum, dengan jargon-jargon revolusioner dan tudingan kontrev (kontra revolusioner), kapbir (kapitalis birokrat), jenderal burjuis, setan kota, setan desa dan sebagainya dilancarkan oleh kelompok politik kiri peserta gimnastik revolusioner. Senam politik ini amat terasa dan meningkat dari waktu ke waktu di era Nasakom dan Manipol-Usdek ini. Tudingan adanya jenderal burjuis yang hidup mewah jelas-jelas ditujukan kepada para perwira yang umumnya memegang posisi teras di lapisan kepemimpinan Angkatan Darat. Fakta dan indikasi adanya sejumlah perwira yang terlibat dalam perilaku korupsi –dan menunjukkan gaya hidup yang cukup berlebihan untuk ukuran ekonomi masa itu– sejak turut memegang posisi dan mengelola sejumlah badan usaha milik negara, menjadi peluang objektif bagi PKI untuk meluncurkan tudingan-tudingan tentang perwira burjuis dan korup yang kemudian dimodifikasi lebih jauh menjadi serangan politis yang cukup memojokkan. Harus diakui pula bahwa sebagian dari ‘bibit’ perwira kategori ini dan perilaku korupnya kemudian mewaris ke kurun waktu pasca Soekarno. Tidak harus menjadi komunis dulu untuk bisa melihat fakta yang satu ini.

Menutup mata. Tetapi sementara itu, PKI dan barisan revolusionernya cenderung menutup mata –untuk tidak mengatakannya tak pernah menyoroti– terhadap perilaku korup yang terjadi pula di lapisan lain dari kekuasaan masa itu, yakni yang menyangkut pengumpulan dan penggunaan Dana Revolusi. Penghimpunan Dana Revolusi ini adalah ide Soekarno dan pelaksanaannya sehari-hari dikoordinasikan melalui Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I/Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio. Perilaku korup, mewah dan penuh foya-foya, termasuk kehidupan khusus dengan memanfaatkan para wanita selebritis, seperti misalnya yang melibatkan salah satu menteri dengan tugas ‘khusus’ yang dekat dengan Presiden, Jusuf Muda Dalam, pun diluputkan dari sorotan kaum radikal politik kiri ini. Masalahnya, Jusuf Muda Dalam mengelola dana-dana khusus yang diperlukan semua pihak dalam kekuasaan negara dan kekuasaan politik masa itu. Namun yang terpenting di atas segalanya, Jusuf Muda Dalam sebenarnya adalah seorang anggota PKI sejak ia ini masih berusia muda di saat PKI pun masih berusia muda.

Meskipun pernah gencar menyoroti perilaku mesum terkait seks dari sejumlah pejabat di hotel-hotel, tentu saja tokoh-tokoh PKI dan barisan revolusionernya tidak berani secara terbuka mempersoalkan kegiatan ‘refreshing’ berupa malam pesta tari lenso dan tari pergaulan yang senantiasa diselenggarakan di Istana Kepresidenan. Tapi memang kegiatan malam yang rutin di Istana ini, lengkap dengan cerita berbumbu keterlibatan para wanita cantik sebagai objek pelengkap, hanya menjadi pergunjingan ‘bawah tanah’ di kalangan politik manapun, kiri maupun kanan. Sebenarnya, adalah pula karena soal wanita, antara lain, Istana Merdeka dan Istana Bogor pernah diberondong dari udara oleh seorang pilot Mig 17, Letnan Udara II Daniel Alexander Maukar pada 9 Maret 1960. Pilot muda asal Manado ini, kecewa karena gadis yang menjadi kekasihnya telah menjadi korban ‘permainan asmara’ di Istana, sehingga dalam kemarahannya dengan mudah ia diajak oleh pihak lain untuk melakukan aksi dari udara itu. Yang kemudian menonjol adalah kaitan politik dari peristiwa itu, yaitu dihubungkannya peristiwa tersebut dengan sebuah gerakan yang disebutkan dilakukan kelompok ‘Manguni’ yang digambarkan sebagai bagian dari suatu konspirasi besar berlatarbelakang gerakan unsur kedaerahan, di Jakarta maupun di Bandung. Peristiwa Pusat Kavaleri 27 Maret 1960 di Bandung dianggap rentetan dari konspirasi tersebut. Seratus lebih pilot AURI digiring oleh para petingginya ke istana untuk meminta maaf, menyampaikan pernyataan kepatuhan dan kesetiaan kepada Soekarno. Tak sampai 4 bulan kemudian dalam suatu proses peradilan yang cepat melalui Mahkamah Angkatan Udara dalam Keadaan Perang, Daniel Maukar dijatuhi hukuman mati. Tapi eksekusi hukuman mati itu tak pernah dilaksanakan.

Berlanjut ke Bagian 2.

About these ads

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments on “Jenderal Ahmad Yani: Dilema ‘Politician in Uniform’ (1)”

  1. bertuhan1 August 15, 2010 at 9:22 AM #

    SEDIKIT BUKTI KEKEJAMAN KOMUNIS DI SELURUH DUNIA
    Bagikan
    17 November 2009 jam 23:02
    Di RRC,
    *dalam buku buku “9 Komentar Mengenai Partai Komunis”, terbit tahun 2005, halaman 172-208, dapat dibaca cara-cara “basmi total”, metoda “membabat rumput sampai ke akarnya”, (maksudnya membunuh tuan tanah, berikut anggota keluarga seluruhnya), dan menghasut massa agar saling membunuh.
    *Dalam masa kelaparan gara-gara kegagalan program partai komunis “Lompatan Jauh ke Depan”, akibatnya rakyat memakan bayi sendiri (kanibalisme);
    * di sebuah sekolah, di depan murid-murid pengeksekusi memenggal 13 kali dan 13 kepala berjatuhan ke tanah. Anak-anak sekolah berjeritan. Lalu pengurus partai komunis datang membedah tubuh korban, mencabut jantung, dimasak untuk pesta (9 KMPK, halaman 185)
    * Tiga orang anti komunis ditelanjangi dan dilempar ke dalam tong besar lalu direbus sampai mati, seorang ayah anti komunis dikuliti hidup-hidup, dituangi cuka dan asam sementara si anak laki-lakinya diharuskan menonton sampai mati (9 KMPK, halaman 186)
    * Seorang janda pemilik tanah disiram satu teko air mendidih oleh setiap tetangga yg dipaksa oleh pengawal merah. Tidak diceritakan berapa belas atau puluh teko air mendidih itu. Beberapa hari kemudian janda malang itu mati sendirian di kamarnya, tubuhnya dikerubungi belatung.
    * Membunuh bayi mungkin yang paling brutal, si pembunuh menginjakan kakinya di kak ikanan bayi lalu kaki kiri bayi ditarik sampai bayi itu sobek menjadi dua bagian (9KMPK, halaman 187-188)

    *Di kamboja (1975-1978) perilaku penyiksaan komunis sejati gaya Pol Pot, terutama di kamp Tuol Sleng, dengan cara-cara berikut ini : menyetrum tahanan, dipaksa minum kencing dan makan kotoran tahanan lain, badan ditusuki jarum, kuku jari tangan dicabuti, dipaksa menyembah gambar anjing, dimasukkan ke dalam tong berisi air mendidih, kepala dipukul linggis, disiksa lalu isi perut dikeluarkan, disungkup kantong plastik sampai sesak nafas dan mati, digantung dengan kepala mengarah ke bawah (TI, Katasrofi Mendunia, 2004)

    *Tiga puluh tahun mendahului Pol Pot di Kamboja, Musso di Madiun sempat memberikan petunjuk atau mungkin juga pelatihan penyiksaan gaya mentornya Josef Stalin ketika dia memimpin pengkhianatan PKI Madiun, September 1948.

    * Dubur (maaf) warga desa di Pati dan Wirosari ditusuk bambu runcing dan mayat mereka ditancapkan di tengah sawah hingga mereka kelihatan sepert ipengusir burung pemakan padi, seorang wanita, (maaf) ditusuk kemaluannya sampai tembus ke perut, juga ditancapkan di tengah sawah.

    * Algojo PKI merentangkan tangga melintang sumur, lalu Bupati Magetan dibaringkan di atasnya. Ketika dalam posisi terlentang itu, maka algojo menggergaji badannya sampai putus menjadi dua bagian, dan langsung dijatuhkan ke dalam sumur.

    * Seorang ibu, Nyonya Sakidi mendengar suaminya dibantai PKI di Soco. Dia menyusul kesana, sambil menggendong 2 orang anaknya, umur 1 tahun dan 3 tahun. Dia nekad minta melihat jenazah suaminya. Repot melayaninya, PKI sekalian membantai perempuan malang itu, dimasukkan ke dalam sumur yang sama, sementara kedua anaknya melihat pembunuhan ibunya. Saking traumanya kedua anak tersebut selama berhari-hari hanya makan kembang, akhirnya adik Sakidi menyelamatkan kedua keponakannnya itu dan membawanya pergi keluar dari Magetan (Maksum, Sunyoto, Agus dan Zaenuddin), (Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun, Grafiti, 1990).

    * Kekejaman – kebuasan – keganasan pengkhianatan PKI Madiun 1948 ini masih melekat dalam ingatan traumatik penduduk Takeran, Gorang Gareng, Soco, Cigrok, Magetan, Dungus, Kresek, dan sekitarnya. Sehingga ketika 17 tahun kemudian PKI meneror di Delanggu, Kanigoro, Bandar Betsy dan daerah lain dalam pemanasan Pra Gestapu atau PKI, dengan klimaks pembunuhan 6 jenderal pada 30 September 1965, penduduk Jawa Timur masih ingat apa yg terjadi 17 tahun yg lalu itu (yg telah dimaafkan dengan PKI diijinkan masuk lagi ke gelanggang politik 1950 – 1965), dan mereka bergerak mendahului PKI. Terjadilah tragedi berdasar

    Duta Masyarakat Ahad, 18 Januari 2009

    Memasuki tahun 1960-an merupakan masa gegap gempitanya politik. PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia yang memiliki kesempatan untuk berkuasa. PKI sadar, untuk mencapai tujuannya itu harus memanfaatkan figur Presiden Soekarno. Itu sebabnya, PKI berusaha mendukung semua kebijakan Presiden Soekarno.

    Aksi massa yang cukup berbahaya dari manuver politik PKI adalah usaha-usaha memobilisasi massa untuk melakukan berbagai tindak kekerasan yang dikenal dengan nama �aksi sepihak�. Dalam tindak-tindak kekerasan yang dinamakan aksi sepihak itu, PKI tidak segan-segan mempermalukan pejabat pemerintah dan bahkan melakukan perampasan-perampasan hak milik orang lain yang mereka golongkan borjuis-feodal. PKI tidak malu mengkapling tanah negara maupun tanah milik warga masyarakat yang mereka anggap borjuis.

    Sejumlah aksi massa PKI yang dimulai pada pertengahan 1961 itu adalah peristiwa Kendeng Lembu, Genteng, Banyuwangi (13 Juli 1961), peristiwa Dampar, Mojang, Jember (15 Juli 1961), peristiwa Rajap, Kalibaru, dan Dampit (15 Juli 1961), peristiwa Jengkol, Kediri (3 November 1961), peristiwa GAS di kampung Peneleh, Surabaya (8 November 1962), sampai peristiwa pembunuhan KH Djufri Marzuqi, dari Larangan, Pamekasan, Madura (28 Juli 1965)

    Perlawanan GP Ansor
    Aksi-aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI mau tidak mau pada akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat yang bukan PKI. Dikatakan meresahkan karena pada umumnya yang menjadi korban dari aksi-aksi massa sepihak tersebut adalah anggota PNI, PSI, ex-Masyumi, NU, dan bahkan organisasi Muhammadiyah. Ironisnya, aksi-aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI itu belum pernah mendapat perlawanan dari anggota partai dan organisasi bersangkutan kecuali dari GP Ansor, yang mulai menunjukkan perlawanan memasuki tahun 1964—dalam hal ini KH M Yusuf Hasyim dari Pesantren Tebuireng Jombang tampil sebagai pendiri Barisan Serbaguna Ansor (Banser).

    Perlawanan anggota GP Ansor sendiri tidak selalu dilatari oleh persoalan yang dihadapi warga Nahdliyyin berkenaan dengan aksi-aksi massa sepihak PKI, melainkan dilatari pula oleh permintaan perlindungan dari warga PNI, ex-Masyumi maupun Muhammadiyah. Di antara perlawanan yang pernah dilakukan oleh GP Ansor terhadap aksi-aksi massa sepihak PKI adalah peristiwa Nongkorejo, Kencong, Kediri di mana pihak PKI didukung oleh oknum aparat seperti Jaini (Juru Penerang) dan Peltu Gatot, wakil komandan Koramil setempat. Dalam kasus itu, PKI telah mengkapling dan menanami lahan milik Haji Samur. Haji Samur kemudian minta bantuan GP Ansor. Terjadi bentrok fisik antara Sukemi (PKI) dengan Nuriman (Ansor). Sukemi lari dengan tubuh berlumur darah.

    Pengikutnya lari ketakutan.
    Pecah pula peristiwa Kerep, Grogol, Kediri. Ceritanya, tanah milik Haji Amir warga Muhammadiyah oleh PKI dan BTI diklaim sebagai tanah klobot, padahal itu tanah hak milik. Setelah klaim itu, PKI dan BTI menanam kacang dan ketela di antara tanaman jagung di lahan Haji Amir.

    Karena merasa tidak berdaya, maka Haji Amir meminta bantuan kepada Gus Maksum di pesantren Lirboyo. Puluhan Ansor dari Lirboyo bersenjata clurit dan parang, menghalau PKI dan BTI dari lahan Haji Amir.

    Tawuran massal Ansor dengan Pemuda Rakyat pecah pula di Malang. Ceritanya, Karim DP (Sekjen PWI) datang ke kota Malang dan dalam pidatonya mengecam kaum beragama sebagai borjuis-feodal yang harus diganyang. Mendengar pidato Karim DP itu, para pemuda Ansor langsung naik ke podium dan langsung menyerang Karim. Para anggota Pemuda Rakyat membela. Terjadi bentrok fisik. Pemuda Rakyat banyak yang luka.

    Kelahiran Banser
    Aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI pada kenyataannya sangat meresahkan masyarakat terutama umat Islam. Sebab dalam aksi-aksi itu, PKI melancarkan slogan-slogan pengganyangan terhadap apa yang mereka sebut tujuh setan desa. Tujuh setan desa dimaksud adalah tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis birokrat, bandit desa, dan pengirim zakat (LSIK, 1988:72). Dengan masuknya �pengirim zakat� ke dalam kategori tujuh setan desa, jelas umat Islam merasa sangat terancam. aksi massa sepihak yang dilakukan PKI rupanya makin meningkat jangkauannya. Artinya, PKI tidak saja mengkapling tanah-tanah milik negara dan milik tuan tanah melainkan merampas pula tanah bengkok, tanah milik desa, malah yang meresahkan, sekolah-sekolah negeri pun akhirnya diklaim sebagai sekolah milik PKI.

    Hal ini terutama terjadi di Blitar. Dengan aksi itu, baik perangkat desa maupun guru-guru yang ingin terus bekerja harus menjadi anggota PKI.

    Atas dasar aksi sepihak PKI itulah kemudian pengurus Ansor kabupaten Blitar membentuk sebuah barisan khusus yang bertugas menghadapi aksi sepihak PKI. Melalui sebuah rapat yang dihadiri oleh pengurus GP Ansor seperti Kayubi, Fadhil, Pangat, Romdhon, Danuri, Chudori, Ali Muksin, H. Badjuri, Atim, Abdurrohim Sidik, diputuskanlah nama Barisan Ansor Serbaguna disingkat Banser. Pencetus nama Banser adalah Fadhil, yang diterima aklamasi.

    �Karena Banser adalah suatu kekuatan paramiliter serba guna yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di masa genting maupun aman, maka lambang yang disepakati dewasa itu berkaitan dengan keberadaan Banser,� tutur Agus Sunyonto, penulis masalah gerakan Islam, dalam tulisan �Mengenang Partisipasi Politik Banser pada 1965 : Lahir dalam Tekanan PKI.�

    Lambang awal Banser mencakup tiga gambar yakni cangkul, senapan dan buku. Menurut Romdhon, tiga gambar itu memiliki makna bahwa seorang anggota Banser siap melakukan pekerjaan membantu masyarakat yang membutuhkan (simbol cangkul), siap pula membela agama, bangsa dan negara (senapan) dan siap pula belajar (buku).

    Dalam tempo singkat, setelah Banser Blitar terbentuk, secara berantai dibentuklah Banser di berbagai daerah. Dan pada 24 April 1964, Banser dinyatakan sebagai program Ansor secara nasional. Mula-mula, Banser dilatih oleh anggota Brimob. Kemudian dilatih pula oleh RPKAD, Raiders dan batalyon-batalyon yang terdekat. Selain dibina oleh pihak militer, Banser secara khusus dibina oleh para kiai dan ulama tarekat dengan berbagai ilmu kesaktian dan kedigdayaan. Di antara kiai yang terkenal sebagai pembina spiritual Banser dewasa itu adalah Kiai Abdul Djalil Mustaqim (Tulungagung), KH Badrus Sholeh (Purwoasri, Kediri), KH Machrus Ali dan KH Syafii Marzuki (Lirboyo, kediri), KH Mas Muhadjir (Sidosermo, Surabaya), KH Djawahiri (Kencong, Kediri), KH Shodiq (Pagu, Kediri), KH Abdullah Siddiq (Jember).

    Hasil kongkret dari pembentukan Banser, perlawanan terhadap aksi sepihak PKI makin meningkat. Kordinasi-kordinasi yang dilakukan anggota Banser untuk memobilisasi kekuatan berlangsung sangat cepat dan rapi. Dalam keadaan seperti itu, mulai sering terjadi bentrokan-bentrokan fisik antara Banser dengan PKI. Bahkan pada gilirannya, terjadi serangan-serangan yang dilakukan anggota Banser terhadap aksi-aksi massa maupun anggota PKI. Demikianlah, pecah berbagai bentrokan fisik antara Banser dengan PKI di berbagai tempat seperti: Peristiwa Kanigoro.

    Pada 13 Januari 1965 tepat pukul 04.30 WIB, sekitar 10.000 orang Pemuda Rakyat dan BTI melakukan penyerbuan terhadap pondok pesantren Kanigoro, Kras, Kediri. Alasan mereka melakukan penyerbuan, karena di pesantren itu sedang diselenggarakan Mental Training Pemuda Pelajar Indonesia (PII). Pimpinan penyerbu itu adalah Suryadi dan Harmono. Massa Pemuda Rakyat dan BTI itu menyerbu dengan bersenjatakan golok, pedang, kelewang, arit, dan pentungan sambil berteriak histeris: – �Ganyang santri!�, �Ganyang Serban!�, �Ganyang Kapitalis!�, �Ganyang Masyumi!�.

    Para anggota PR dan BTI yang sudah beringas itu kemudian mengumpulkan kitab-kitab pelajaran agama dan Al-Qur�an. Kemudian semua dimasukkan ke dalam karung dan diinjak-injak sambil memaki- maki. Pimpinan pondok, Haji Said Koenan, dan pengasuh pesantren KH Djauhari, ditangkap dan dianiaya. Para pengurus PII digiring dalam arak-arakan menuju Polsek setempat. Para anggota PR dan BTI menyatakan, bahwa PII adalah anak organisasi Masyumi yang sudah dilarang. Jadi PII, menurut PKI, berusaha melakukan tindak makar dengan mengadakan training-training politik.

    Peristiwa penyerangan PR dan BTI terhadap pesantren Kanigoro, dalam tempo singkat menyulut kemarahan Banser Kediri. Gus Maksum �putera KH Djauhari� segera melakukan konsolidasi. Siang itu, 13 Januari 1965, delapan truk berisi Banser dari Kediri datang ke Kanigoro. Markas dan rumah-rumah anggota PKI digrebek. Suryadi dan Harmono, pimpinan PR dan BTI, ditangkap dan diserahkan ke Polsek.

    Banser Versus Lekra
    Bentrok Banser dengan PKI pecah di Prambon. Awal dari bentrok itu dimulai ketika Ludruk Lekra mementaskan lakon yang menyakiti hati umat Islam yakni : �Gusti Allah dadi manten� (Allah menjadi pengantin).

    Pada saat ludruk sedang ramai, tiba- tiba Banser melakukan serangan mendadak. Ludruk dibubarkan. Para pemain dihajar. Bahkan salah seorang pemain yang memerankan raja, saking ketakutan bersembunyi di kebun dengan pakaian raja. Bulan Juli 1965, terjadi insiden di Dampit kabupaten Malang. Ceritanya, di rumah seorang PKI diadakan perhelatan dengan menanggap ludruk Lekra dengan lakon �Malaikat Kawin�. Banser datang dari berbagai desa sekitar. Pada saat ludruk dipentaskan para anggota Banser yang menonton di bawah panggung segera melompat ke atas panggung. Kemudian dengan pisau terhunus, satu demi satu para pemain itu dicengkeram tubuhnya. (Tim Duta)

    Banyuwangi – Sudah dua tahun terakhir, Monumen Pancasila Jaya, Lubang Buaya di Dusun Krajan Desa Cemetuk Kecamatan Cluring, Banyuwangi, sepi kegiatan. Padahal tiap 30 September seperti hari ini, lokasi itu selalu ramai kegiatan.

    Di depan monumen itu kokoh berdiri patung Burung garuda. Di sisi kanan berdiri dinding pembatas setinggi 1,5 meter sepanjang 15 meter. Di dinding itu terdapat relief bertema sadisme yang dilakukan PKI.

    Setidaknya rekaman sejarah tergambar di relief mayat manusia yang diperlakuan bagai bangkai hewan buruan. Serta relief aksi sadisme yang tak kalah kejam lainnya. Memang, di tempat inilah 62 anggota Ansor dari Kecamatan Muncar dibantai secara licik dan sadis oleh PKI, pada tanggal 18 Oktober 1965.

    Konon mayat para pemuda tersebut dikubur di dalam tiga lubang yang berbeda. Dua lubang masing-masing berisi 10 mayat. Dan lubang ketiga berisi 42 mayat. Mereka dibunuh dengan cara diracun oleh anggota Gerakan wanita Indonesia (Gerwani).

    “Tiga lubang ini kuburan 62 pemuda Ansor. Sebab itu disebut sebagai lubang buaya,” jelas tokoh pemuda setempat Sugiono Abdillah (36) saat menemani detiksurabaya.com masuk ke dalam areal lubang buaya, Rabu (30/9/2009).

    Abdillah tak dapat bercerita banyak tentang sejarah pembantaian yang dilakukan PKI. Ia hanya dapat menuturkan sepenggal cerita yang didapatnya sewaktu kecil dari para sesepuh Desa Cemetuk.

    Menurut cerita, pembantaian itu sudah direncanakan oleh PKI secara licik. Mereka mengundang pemuda Ansor Muncar untuk menggelar pengajian bersama. Kedatangan para pemuda Ansor kala itu disambut anggota Gerwani yang menyaru sebagai Fatayat NU.

    Ke-62 pemuda Ansor sekarat seusai menyantap hidangan beracun yang disuguhkan PKI. Sejurus kemudian, dengan membabi buta tubuh para pemuda Ansor dibantai dan ditumpuk dalam tiga lubang yang kini menjadi tetenger peristiwa tersebut.

    “Setelah teler mereka dibantai dan dikubur di Cemetuk ini,” tambah Abdillah.

    Diceritakan juga ada beberapa pemuda Ansor yang berhasil menyelamatkan diri dan memberitahukan kejadian itu ke rekan-rekannya. Pembalasan pun dilakukan Ansor dan ormas Islam lainnya yang berakhir dengan runtuhnya PKI di Banyuwangi. (fat/fat)

  2. soponyono December 4, 2013 at 3:53 AM #

    Yah…manusia, selama ada kesempatan selalu akan mencari celah untuk memuaskan diri..runyamnya masalah kompleks tersebut terkait dgn urusan orang banyak, strata sosial, dan kekuasaan..demokrasi menjadi pendulum yg seringkali di salah artikan..atas nama egalitarianisme..semua berhak menilai dan memperkarakannya..tidak peduli dibalik hak terbersit tanggung jawab..urusan pribadi tumpang tindih dgn urusan dinas dan kenegaraan..sungguh, jika gelap mata yg terjadi adalah gelap mata dan angkara..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 96 other followers

%d bloggers like this: